JERAT PAPUA (Edisi II Maret 2014)

Supported by :

Perbaikan UU Otonomi Khusus Papua dilakukan setelah penerapannya selama 12 tahun terakhir di-anggap tidak sesuai harapan atau dianggap gagal

oleh para penentangnya.

Pro dan Kontra

Tokoh masyarakat Papua, Franz Albert Joku dan Nicholas Messet adalah pihak yang mendukung

upaya revisi UU Otonomi Khusus Papua.

Keduanya menyatakan baru kembali dari kunjungan ke Fiji atas undangan pemerintah negara tersebut, sekitar sebulan, setelah para menteri luar negeri dari Melanesian Spearhead Group, berkunjung ke Indone-sia, pertengahan Januari 2014 lalu.Menurut Franz Albert, dia menerima kehadiran UU Otonomi khusus karena merupakan kompromi politik antara pemerintah dan Papua, walaupun ada kelemahan di dalamnya. "Walaupun tidak sempurna dan tidak lengkap, untuk kami itulah opsi yang ada di depan

mata," kata Franz.

Walaupun masih berupa rancangan, sebagian masyarakat Papua, terutama kelompok yang men-dukung ide pemisahan Papua dari Indonesia, menya-

takan menolak revisi UU Otonomi Khusus.

Penyebab Pembentukan DOB

Sementara itu, adanya otonomi khusus (otsus) plus Papua dinilai menjadi penyebab maraknya pemben-tukan daerah otonomi baru (DOB). Persoalan politik yang berkembang di Papua tidak seharusnya

diselesaikan dengan pembangunan.

―Pemekaran ini sudah sampai tingkat kampung. Buat apa dibentuk birokrasi kepemerintahan, namun tidak ada masyarakat dan pembangunan yang bisa

dikelola,‖ kata Ketua Tim Kajian Papua LIPI, Adriana Elis-

abeth seperti dirilis Republika.

Dalam RUU Pemerintahan nanti, memang kepala daerah diberikan kewenangan yang luas dalam melakukan pem-bangunan. Akibatnya semua pihak berkeinginan mencicipi

kue dari kebijakan tersebut.

Padahal memberdayakan Papua itu tidak rumit. Dengan kondisi wilayah yang luas, dan populasinya tidak terlalu banyak, pemekaran jelas bukan suatu gagasan yang

menjawab persoalan di sana.

Dengan adanya UU No.21 Tahun 2001 saja, indeks pem-bangunan manusia (IPM) Papua masih rendah. Dia men-dukung, Pemerintah pusat seharusnya mengkaji dulu otsus tersebut, apa yang kurang dan bagaimana me-

nyempurnakannya.

―Sebab, persoalan di sana itu bukan hanya pembanguan melainkan juga politik. Mereka yang kalah pemilu bahkan kepala dinas kepemerintahan ikut dalam pelaksanaan pemilukada. Akibatnya pembangunan tidak berjalan,‖

ujarnya.

Adriana mengatakan, Pemerintah pusat memang cukup jengah dengan usulan Papua yang terkait usaha me-merdekakan diri. Dengan adanya pemekaran, bisa jadi itu menjadi langkah pusat untuk membagi otoritas

kekuasaaan, agar tidak fokus pada hal tersebut.

―Satu hal belum selesai, sudah ada usulan baru lainnya, sekarang ini masalah di Papua menjadi tumpang tindih,

sulit diurai,‖ ujar dia.

Dilain kesempatan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya akan selektif dalam mengkaji daerah yang hendak membentuk otonomi baru. Kalau memang tidak memenuhi syarat, maka akan

ditolak. (JERAT/dari berbagai sumber)

POIN KHUSUS

Polemik Revisi UU

OTSUS Papua

PEMILU Di Papua Makin

Pelik

Sarmi - Riset Perijinan,

Pemanfaatan Hutan dan

Lahan

Petarung Sejati Kam-

pung Selpele

Penjara Digoel

POLEMIK REVISI UU OTONOMI KHUSUS PAPUAPOLEMIK REVISI UU OTONOMI KHUSUS PAPUAPOLEMIK REVISI UU OTONOMI KHUSUS PAPUA

HAL 2

Revis i Undang-undang Otonomi Khusus Papua yang sedang d ibahas o leh pemerintah pusat masih menimbulkan pro dan kontra

di masyarakat.

"Itulah otonomi khusus 'plus' Papua," kata Masud Said, asisten staf khusus Presiden bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah, sep-erti ditulis BBC Indonesia,

beberapa waktu lalu.

Menurutnya, RUU Otonomi Khusus Papua "diperluas" itu akan memberi "ruang yang lebih luas kepada pemerintah

dan rakyat Papua".

Akhir Januari 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima laporan hasil pembahasan RUU

tersebut dari gubernur Papua, Papua Barat, Majelis Rakyat Papua, serta jajaran pemerintahan di bawahnya.

JARINGAN KERJA RAKYAT

www.jeratpapua.org

J E R A T N E W S L E T T E R | E D I S I I I M A R E T 2 0 1 4

S.MANUFANDU

Sekretaris Eksekutif

DESSY ITAAR

Manager Office

ENI RUSMAWATI

Manager Keuangan

ASMIRAH

Keuangan

WIRYA.S

Manager PSDA & EKOSOB

SABATA.RUMADAS

PSDA & EKOSOB

E. DIMARA

Manager PPM

ESRA MANDOSIR

Manager JKL

ANDRIO. NGAMEL

Unit Studio

MARKUS IMBIRI

Unit DIP

JERRY OMONA

Unit DIP

"Sebagai informasi, khususnya di Kampung Moso, pelaksa-naan Pileg ditunda ke esok harinya. Ini sudah seizin KPU, karena situasi dan kondisi yang tak maksimal," kata Ka-polresta Jayapura, AKBP Alfred Papare. Selain di Skow, baku tembak juga terjadi sekitar pukul 09.00 WIT di Puncak Senyum Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya. Dalam peristiwa itu, satu anggota kelompok sipil bersenjata (KSB) atas nama Wakanio Enumbi, tewas. Tito menjelaskan, dari laporan yang diterima, kontak sen-jata berawal dari sekelompok sipil yang mencoba me-nyerang pos di Puncak Senyum. ―Walaupun ada beberapa kejadian di lokasi yang berbeda, namun secara menye-luruh, situasi Kamtibmas aman dan terkendali,‖ kata Irjen Pol Tito. Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Christian Zebua mengungkapkan, korban dalam baku tembak di Mulia, diduga kuat merupakan salah satu yang masuk da-lam daftar pencarian orang dalam kasus penyerangan Pol-sek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, di tahun 2012. Korban juga terlibat penembakan dan perampasan senjata milik anggota Brimob di Wandegobak. Pasukan Bantuan Sebelumnya, untuk membantu memperkuat pengamanan di Papua selama kegiatan pemilihan umum legislatif, Markas

PAPUA, Hajatan lima tahunan kem-bali digelar di Indonesia, 9 April 2014. Jutaan warga yang telah ter-daftar, menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI. Namun ternyata, tidak semua wila-yah bisa menggelar pemilu. Di Pa-pua, sejumlah distrik yang belum menerima logistik seperti surat suara, terpaksa meminta pengunduran jadwal Pemilu. Misalnya untuk puluhan kawasan di Kabupaten Yahukimo. Ketua KPU Papua Adam Arisoy mengatakan, penyebab pengunduran dilatari keterlambatan pengiriman logistik ke distrik yang sulit dijangkau. Atas persoalan tersebut, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak turut memberikan tangga-pannya. Menurut dia, kebijakan itu tidak dapat dibenarkan secara keseluruhan. "Kalau bicara normatif ya pasti melanggar. Kalau dikatakan ini melanggar ya me-langgar karena gimana mungkin melakukan pemungutan suara (ulang)," kata Nel-son. KPU mengonfirmasi bahwa persoalan pemungutan suara tidak hanya terjadi di Yahukimo, Papua, melainkan juga di Kabupaten Sikka, NTT. Selain itu, daerah lain yang dilaporkan mengalami hambatan adalah Kota Tual, Maluku. Di daerah ini, terjadi kekurangan surat suara anggota DPRD Kota Tual, dapil Kota Tual I, sebanyak 2300 lembar. Kekurangan disebabkan KPU Kota Tual salah memberikan laporan. Insiden Penembakan Karut marut pelaksanaan Pemilu di Papua juga diwarnai dengan sejumlah insiden penembakan. Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, aksi penyerangan oleh kelompok bersenjata merupakan upaya mengganggu pelaksa-naan pemilu. Purnomo mengatakan, kejadian serupa sempat terjadi beberapa waktu lalu. Pada saat itu bendera merah putih diturunkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Tapi sudah diamankan dan selesai, bendera RI kami naikan lagi dan bendera OPM diturunkan," katanya. Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Tito Karnavian menegaskan, situasi Kamtibmas selama pencoblosan pemilu legislatif berjalan aman dan terkendali. Aksi kontak senjata, sejak Rabu (9/4/2014) pagi, di Skouw, perbatasan RI-PNG sekitar pukul 06.00 WIT, tidak berpengaruh pada penyelenggaraan Pemilu. Akibat kontak tembak di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini, pelaksanaan pemilu di TPS 01 dan TPS 02 ditunda, dari Rabu, 9 April 2014 ke Kamis, 10 April 2014.

PEMILU DI PAPUA MAKIN PELIK H A L 3

Pelaksanaan Pemilu di Papua. Foto ALDP

J E R A T N E W S L E T T E R | E D I S I I I M A R E T 2 0 1 4 J E R A T N E W S L E T T E R | E D I S I I I M A R E T 2 0 1 4

J E R A T - P E M I L U D I P A P U A M A K I N P E L I K H A L 4


Besar Kepolisian memperbantukan dua satuan setingkat kompi (SSK) Brigade Mobil (Brimob). Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian di Jayapura mengatakan, dua SSK Brimob itu ditempatkan di Jayapura dan satu SSK lainnya di Papua Barat. Selain menerima bantuan personel Brimob Mabes Polri, pihaknya juga didukung personel Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih sebanyak satu batalyon di Polda Papua, meliputi se-tiap Kepolisian Resor (Polres), satu satuan setingkat peleton (SSP) tentara. Polda Papua, kata Tito, juga mengerahkan 500 anggotanya untuk memperkuat semua polres yang dianggap rawan. "Tercatat tujuh polres dianggap rawan," ungkapnya, tanpa merinci lebih jauh. Menurut dia, dengan adanya penambahan anggota keamanan di Papua, maka diharapkan situasi keamanan dapat terkendali selama pelaksanaan pemilu dan usai pemilu. "Anggota sudah disebar, terma-suk bantuan dari TNI-AD.‖ Jual Beli Suara Pesta Demokrasi di Papua benar-benar tak berjalan mulus. Bukan saja karena adanya aksi bersenjata, namun juga oleh kecurangan yang terjadi di TPS maupun jelang hari H. Anggota Komisi Pemilihan Umum Papua Bidang Teknis, Betty Wanane, mengatakan lembagan-ya telah menerima kabar bahwa terjadi praktek jual-beli surat suara dan undangan, yang dilakukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Distrik Heram dan Distrik Hedam, Kota Jayapura. ―Satu surat suara atau undangan dihargai Rp 100 ribu yang diduga dijual kepada para calon legislator. Informasi yang saya terima, ada sekitar 300 lembar diperjualbelikan," kata Betty. Menurut Betty, jika tertangkap tangan, pelakunya akan langsung dis-erahkan KPU kepada polisi. "Baik yang jual dan yang beli, bisa di-proses pidana,‖ ujarnya. Betty mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Papua. ―Kami sangat berharap kasus ini dapat segera diatasi dan dilaporkan ke polisi.‖ Di lain tempat, dari penelusuran JERAT, didapati pula puluhan warga mencoblos ganda di beberapa TPS. Seorang yang mengaku men-coblos di tujuh TPS mengatakan, ia dapat dengan mudah menghilangkan tinta di jari kelingking, dan kembali mencoblos di TPS berbeda. ―Saya ada caranya menghilangkan tinta, saya coblos di tujuh TPS, saya akan bikin ini lagi saat Pilpres Juli nanti,‖ katanya. Pelaku adalah warga biasa yang kesehariannya bekerja di lembaga swasta. Ditempat terpisah, Bunga (nama samaran), juga mencoblos ganda. Sementara, beberapa lainnya menggunakan undangan atas nama berbeda, dan mendatangi TPS untuk menyalurkan haknya.

Karut Marut Pemilu di Jayapura, ikut pula diselingi dengan ribuan aksi golput. Di Sentani, sejumlah warga tidak menyalurkan haknya, dan mem-ilih diam dirumah. Ada pula yang enggan mendatangi TPS lantaran tak menerima undangan atau surat pemberitahuan. ―Buat apa coblos, toh setelah duduk di dewan, mereka juga tidak memperhatikan kita,‖ kata Bude, warga Jayapura. Berbeda dengan Ilyas Hasan (43) tahun. Ia berharap calon legislatif yang nantinya terpilih, dapat memperhatikan rakyat. ―Kami berharap mereka peduli kepada kami. Saya sudah memilih calon yang paling jujur dan adil,‖ kata Ilyas. Pada kasus lain, 43 warga yang tinggal di Kampung satuan pemukiman atau SP-V, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, tidak dapat memberi suaranya karena mengungsi ke Kampung Kwarca jelang hari pemungutan suara. Kepala Kepolisian Resort (Polres) Jayapura AKBP Sondang Siagian mengatakan puluhan warga mengungsi disebabkan oleh ketidaknya-manan dan ketakutan akibat teror yang dilakukan oleh sekelompok Orang Tidak Dikenal (OTK) jelang Pemilu 9 April 2014. "Saat ini situasi di SP-V sudah mulai berangsur kondusif, namun sebagian warga di lokasi tersebut masih belum kembali karena ketakutan," ujar Siagian. Ia mengatakan, masih ada kelompok-kelompok berseberangan yang ingin menciptakan pelaksanaan pileg tidak kondusif. "Kelompok OTK sengaja membuat masyarakat resah. Untuk membuktikannya, sudah ada tanda-tanda seperti wanita dan anak-anak yang mengungsi dengan membuat pos". Sementara warga yang tidak ikut mengungsi, kata dia, telah diyakinkan bahwa tidak akan ada penyerangan dari OTK. "Mereka yang menakuti warga ini sedang kami cari, karena sudah membuat warga di SP V mengungsi," tukasnya. Pemilu legislatif pada Rabu (9/4/2014) digelar serentak di 34 provinsi di Indonesia. Rakyat memilih di antara 19.669 kandidat untuk 560 kursi leg-islatif, di tingkat nasional dan lokal. Dalam pemilu ini, sebanyak 12 parpol harus menang 25% atau meraih 20% kursi legislatif dalam rangka untuk secara resmi mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dijadwalkan pada 9 Juli mendatang. (JERAT/dari berbagai sumber)

Ilustrasi Foto Sistem Noken di Papua

J E R A T - P E M I L U D I P A P U A M A K I N P E L I K


S A R M I ; R I S E T P E R I J I N A N P E M A N F A A T A N H U T A N D A N L A H A N H A L 5

Latar Belakang

Sebelum menjadi sebuah Kabupaten. Sarmi adalah sebuah distrik yang berada dalam Wilayah Administrsi Kabupaten

Jayapura, Kemudian melalui UU No.26 thn 2002 tentang pembentukan Kabuapten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupat-

en Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabuten Tolikara,

Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten

Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.

Sarmi menjadi sebuah kabupaten baru, beberapa tahun kemudian melalui berbagai aspirasi yang muncul dimasyarakat

baik politik, ekonomi, percepatan pembangunan dan lainnya. Sarmi sendiri merupakan singkatan dari nama 5 (lima)

suku besar yang berada di wilayah tersebut, yakni ―Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem dan Isirawa‖, menurut beberapa

cerita masyarakat, juga media yang mempublikasi informasi tentang kabupaten ini, nama Sarmi diberikan oleh seorang

antropolog Belanda bernama ―Van Koehen Houven‖.

Kabupaten Sarmi memiliki luas wilayah 17.740 km². Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Sarmi No. 6 tahun 2006, Sarmi terbagi dalam

terbagi dalam 10 distrik, yang terbagi menjadi 85 kampung dan 2 kelurahan. Jumlah penduduk kabupaten Sarmi sebanyak 34.305 jiwa, dengan

presentase laki-laki 54,57% dan perempuan 45,43%. Penduduk terbanyak terdapat pada distrik Sarmi dengan dengan presentase 35,27% se-

dangkan tersedikit pada distrik Apawer Hulu dengan presentase 4,43%. Dengan jumlah populasi penduduk menetap dan sementara yang berada

di distrik Sarmi dengan sendirinya distrik ini menjadi pusat ekonomi, pendidikan, kota sekaligus menjadi ibu kota kabupaten. Masyarakat yang ting-

gal dan hidup di kabupaten ini sangat heterogen baik masyarakat asli dengan kurang lebih memiliki 87 suku dan bahasa, masyarakat Papua seper-

ti Biak, Serui, Jayapura, Fakfak dan lainnya tetapi juga masyarakat pendatang dari luar Papua yang datang dari pulau, Jawa, Sumatra, Selawesi

dan juga Maluku.

Perijinan Pemanfaatan Lahan dan Hutan di Ka-

bupaten Sarmi

Hutan di Kabupaten Sarmi memiliki tipe hutan hu-

jan tropis yang kaya dengan keragaman flora dan

fauna. Kekayaan potensi sumberdaya hayati yang

tinggi ini memungkinkan, karena hutan di wilayah

ini relatif masih utuh dan merupakan perpaduan

empat ekosistem utama yaitu ekosistem pesisir

pantai, rawa, dataran rendah dan ekosistem

pegunungan. Ekosistem rawa terbagi lagi menjadi

ekosistem air tawar dan air payau, dan pada muara

sungai terdapat ekosistem peralihan yaitu

ekosistem estuaria/ekosistem mangrove yang juga

memperkaya keanekaragaman hayati Kabupaten

Sarmi

Dari pembagian kawasan di kabupaten Sarmi un-

tuk perlindungan dan Pemanfaatan Hutan. Maka,

kawasan hutan Sarmi dapat dibagi menjadi Kawa-

san Hutan Lindung (KSA dan HL) yaitu 447.517 Ha

dan kawasan Hutan Produksi (HPT + HP + HPK)

yaitu 952.727 Ha dan sisa Kawasan yaitu Areal

Penggunaan lain (APL + Tubuh air) yaitu 33.450

Ha. Berdasarkan RTRW Provinsi Papua fungsi

hutan produksi di Kabupaten Sarmi terbagi atas

hutan produksi (HP) 378.464 Ha, Hutan Produksi

Tetap (HPT) 269,567 Ha, dan Hutan Produksi

Konversi (HPK) 304,696 Ha. Adapun Kawasan

hutan produksi tetap terdapat di Distrik Bonggo

Timur, Bonggo, Pantai Timur, Pantai Timur Barat,

Distrik Tor Atas dan Apawer. Untuk kawasan hutan

produksi terbatas terdapat di Distrik Pantai Timur,

Pantai Timur Barat, Tor Atas, Sarmi Selatan, Pan-

tai Barat dan Apawer Hulu, sedangkan kawasan hutan konversi terdapat di Distrik Bonggo,

Bonggo Timur, Pantai Timur Barat, Tor Atas, Sarmi Timur, Sarmi Kota, Sarmi Selatan, Pantai

Barat, Apawer Hulu, Pulau Liki, dan Pulau Armo.

Laju deforestasi dan degradasi kawasan hutan. Jika berdasarkan Kawasan hutan dan

perairan yang telah ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan No. 891 tahun 1999. Dalam

arahan Kawasan Hutan dan Perairan telah

ditentukan lokasi dan luas Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

(KSA/KPA ) 17,94%; Hutan Lindung (HL)

26,15%; Hutan Produksi (HP) 25,71%;

Hutan Produksi Terbatas (HPT) 5,70%;

Hutan Produksi Konversi (HPK) 20,23%;

dan Areal Penggunaan Lain (APL) 2,66%.

Dilihat bahwa proporsi Kawasan Hutan di Kabupaten Sarmi yaitu total Pemanfaatan kawa-

san hutan untuk Hutan Produksi (HPT, HP dan HPK) lebih besar dibandingkan dengan total

pemanfaatan Kawasan hutan untuk Hutan Produksi = HPT + HP + HPK yaitu hutan produksi

(HP, HPT dan HPK) di Kabupaten Sarmi sebesar 66,45 %. Sedangkan perbandingan pro-

porsi persentasi luas Ka-

wa san L in dun g =

KSA/KAP + HL di Kabu-

paten Sarmi sebesar

31,22 %.

Dari hasil perbandingan

pemanfaatan kawasan

hutan antara kawasan

lindung dan pengolaan

kawasan hutan, bahwa Proporsi Kawasan Hutan menurut SK Mentri Kehutanan no.891 ta-

hun 1999 dan Proporsi Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kabupaten Sarmi terdapat selisih

yang besar pada Kawasan Lindung yaitu Hutan Lindung (HL) dan pada Penggolaan kawa-

san Hutan yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT). Selisih dari Pemanfaatan kawasan Lindung

pada hutan lindung (HL) menurut SK Menteri Kehutanan No.891 tahun 1999 adalah 26,15 %

dari keseluruhan luasan kawasan hutan, namun pemanfaatan kawasan hutan pada Hutan

Lindung (HL) di kabupaten Sarmi sebesar 12,58 % sehingga terdapat selisih sebesar 13,57

RISET PERIJINAN PEMANFAATAN HUTAN DAN LAHAN


% luas Hutan Lindung (HL) yang tidak terdapat di Kabupaten

Sarmi yaitu seluas 194.552 Ha. Dan selisih pengolaan kawasan

Hutan pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) menurut SK Men-

teri Kehutanan no.891 tahun 1999 yaitu 5,70 % dari keseluruhan

luasan kawasan hutan, sedangkan penggunaan kawasan hutan

untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Sarmi

melebihi ketentuan tersebut yaitu 18,80 %. Sehingga terdapat

selisih sebesar 13,10 % Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang

digunakan yaitu seluas 187.814 Ha. Dari hasil perbandingan ini

dapat dilihat bahwa, kawasan hutan di Kabupaten Sarmi lebih

banyak pemanfaatannya sebagai hutan produksi. Hal ini akan

mengakibatkan kawasan hutan di kabupaten Sarmi akan men-

galami Degradasi dan Deforestasi yang berdampak pada kese-

imbangan kawasan hutan di Kabupaten Sarmi.

Pinjam pakai kawasan. Perusahaan HPH yang terdaftar dan

telah memperoleh izin usaha pemanfaatan terdapat 7 perus-

ahaan dan yang sudah melakukan operasi yaitu 4 perusahaan dan 3 perusahaan belum beroperasi di Kabupaten Sarmi. Dari 3 perus-

ahaan yang belum beroperasi, ada1 perusahaan yang mendapatkan 2 izin usaha pemanfaatan pada 2 lokasi yang berbeda. Daftar pe-

rusahaan, izin dan lokasi pemanfaatan lihat pada table. Gambar peta lokasi konsesi dari perusahaan-perusahaan HPH yang sudah

mendapat ijin dari pemerintah Pusat dan Daerah

(Provinsi dan Kabupaten) Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-

HA) dan beroperasi.

Dari data tabel 2 terlihat bahwa ada 7 Perusahaan

HPH dan 1 Kopermas IUPHHK-MHA yang

melakukan pengolaan hasil hutan berupa hasil

hutan kayu Seluas 865.620 Hektar (Ha). Dari data

tabel tersebut terlihat bahwa ada perusahaan yang

melakukan aktivitas konsesi atau penebangan di

luar Wilayah Kabupaten Sarmi yaitu Kabupaten

Jayapura dan Kabupaten Mamberamo, terlihat

bahwa PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II, PT.

Salaki Mandiri Sejahtera, PT. Sumber Mitra Jaya

Unit I dan PT. Tunggal Yudhi Sawmill Unit I seluas

125.042 Ha. Sehingga seluruh Kawasan hutan yang dikelola oleh 7 perusahaan HPH dan 1 Kopermas IUPHHK-MHA adalah 740.578 Ha.

Sehingga pemanfaatan kawasan hutan produksi di Kabupaten adalah 740.578 Ha dari tata ruang kawasan hutan di Kabupaten Sarmi

yaitu sebesar 952.727 Ha. Secara keseluruhan Kawasan Hutan Produksi yang sudah terkapling oleh perusahaan HPH (belum termasuk

lahan perkebunan skala besar, seperti Perkebunan Kelapa sawit yang rencana dibuka di Kabupaten Sarmi) yaitu sebesar 77,74 %, se-

hingga sisa kawasan Hutan produksi di Wilayah Kabupaten Sarmi adalah 22,26 % sebesar 212.149 Ha. Dimana ada terdapat 8 lokasi

eksplorasi kayu yang dikelola oleh 6 perusahaan HPH dan 1 Kopermas. Sehingga hal ini dapat mengganggu akses -akses penghidupan

masyarakat di Kabupaten Sarmi dan juga dapat mengakibatkan aksesbilitas masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan untuk memen-

uhi kehidupannya, seperti meramu dan berburu binatang menjadi terbatas. Hal ini disebabkan karena adanya operasi-operasi pene-

bangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan HPH dan juga adanya larangan yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada

masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di area konsesi perusahaan tersebut.

Potensi Tambang. Berdasarkan hasil kajian terhadap potensi sumberdaya alam di Kabupaten Sarmi diantaranya adalah potensi per-

tambangan. Potensi pertambangan yang terdapat di Distrik Pantai Timur Barat dan Tor Atas diantaranya adalah pasir besir, sirtu, batu

gamping, nikel, dan batubara. Sedangkan pertambangan minyak bumi terdapat di laut Pasifik Kabupaten Sarmi. (Draf RTRW, Kab. Sarmi

2011). Kawasan pertambangan berdasarkan hasil inventarisasi sumberdaya alam diketahui bahwa Kabupaten Sarmi memiliki potensi

tambang yang sangat berlimpah diantaranya adalah bahan galian C yang terdapat di Distrik Sarmi Timur, Sarmi Kota, Distrik Bonggo dan

Bonggo Timur, Batu Bara yang te rdapat di Distrik Tor Atas dan Pantai Barat, Pasir Besi yang terdapat di Distrik Pantai Timur dan Pantai

Timur Barat.

Perusahaan yang beroperasi. Kabupaten Sarmi memiliki potensi tambang bahan galian C yang cukup tinggi. Pada saat ini belum ada

perusahaan Tambang galian C yang beroperasi di Kabupaten Sarmi. Namun pada perencanaan pemerintah daerah, Bupati telah me-




nyetujui dan memberikan izin kepada perusahaan -perusahaan tambang galian C untuk melakukan explorasi sesuai dengan izin yang dikeluar-

kan oleh Bupati kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dari potensi tambang yang terdapat di Kabupaten Sarmi, pasir besi dan batubara

miliki potensi yang cukup tinggi. Potensi yang akan dieksplorasi dan eksploitasi oleh 30 perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bupati

Kabupaten Sarmi. Duabelas (12) perusahaan pertambangan yang telah memiliki izin IUP eksplorasi dalam pemanfataan kawasan per-

tambangan dengan total luas pemanfaatan kawasan sebesar : 381.484 Ha. Yang terdiri dari jenis tambang yang dieksplorasi berupa batu bara

dengan pemanfaatan kawasan seluas : 372.741 Ha dan pasir besi seluas : 8.743 Ha, yang terdapat di wilayah adat suku Airmati dan Isirawa

di distrik Pantai Barat serta suku Manirem di distrik Pantai Timur Bagian Barat dan Tor Atas.Sedangkan pemanfaatan luas kawasan tambang

jenis batubara terbesar berada di distrik Pantai barat dengan luas : 187.286 Ha, distrik Tor Atas : 110.888 Ha dan distrik Pantai Timur Bagian

Barat : 74.567 Ha. Sedangkan untuk pemanfaatan luas kawasan tambang jenis pasir besi terletak di distrik Pantai barat dan Pantai Timur

Bagian Barat dengan luas pemanfaatan kawasan masing-masing 4.782 Ha dan 3.961Ha.

Dari peta potensi tambang dan peta lokasi izin

pertambangan (lihat peta) yang telah

dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sarmi

kepada 30 perusahaan tambang Batubara dan

Pasir besi. Terlihat jelas bahwa ada

tumpangtindih dengan pemanfaatan lahan atau

kawasan terkait usaha eksploitasi yang dil-

akukan oleh 6 HPH dan 1 Kopermas mengel-

ola hasil Produksi hutan kayu di 8 lokasi

dengan total luas wilayah 740,578 Ha.

Potensi Perkebunan. Di Kabupaten Sarmi

telah dikembangkan beberapa produk perke-

bunan yang sudah ada sebelum Sarmi menjadi

kabupaten. Ada 4 komoditi perkebunan yang

dikelola oleh masyarakat Sarmi yaitu Kelapa,

Pinang, Kakao dan Cengkeh. Dari masing-

masing komoditi, Kelapa yang memiliki luasan

terbesar yaitu 49.391,77 Ha, Kakao sebesar

3.431,16 Ha, Pinang sebesar 159,84 Ha, dan

Cengkeh sebesar 14,30 Ha. Jadi, total luas

lahan perkebunan di Kabupaten Sarmi yaitu 52.997,07 Ha.Ada

delapan (8) perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar

yang telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan (IUP) dari

Bupati Sarmi dan Menteri Pertanian seperti pada tabel 3. Dari

delapan (8) Perusahaan yang telah mengajukan ijin untuk jenis

komoditi perkebunan kelapa sawit dengan total luas areal

seluas 337.858,10 Ha. Dimana tujuh (7) perusahaan mendapat

ijin dari Bupati dan 1 perusahaan yakni PT. Gaharu Prima Les-

tari telah mendapat IUP dari Menteri Pertanian. Dilihat dari izin

usaha pemanfaatan (IUP) baru satu perusahaan yang

mendapatkan izin dari Menteri Pertanian. Hal ini masih belum

jelas, karena penggunaan lahan untuk perkebunan akan men-

cakup kawasan-kawasan hutan, sehingga perlu adanya izin

usaha pemanfaatan yang seharusnya dik eluarkan oleh Mentri

Kehutanan. Sementara untuk perusahaan lain, seperti perus-

ahaan pertembangan golongan C hanya memperoleh izin kel-

ola dari Bupati Sarmi. Status dan perkembangan aktivitas dari

PT. Gaharu Prima Lestari, PT. Daya Indah Nusantara dan PT.

Musim Mas, PT. Brazza Sarmi Sejahtera, PT. Kebun Indah

Nusantara dan PT. Botani Sawit Lestari belum melakukan ak-

tivitas perkebunan. Sementara PT. Dharma Buana Lestari yang

berlokasi di Pantai Timur dan Pantai Timur Barat dan PT. Per-

mata Nusa Mandiri yang berlokasi di Bonggo dan Bonggo timur

telah melakukan sosialisasi lapangan. Jika dilihat dari peta



lokasi pemanfaatan kawasan untuk pengelolaan Hutan, Perkebunan dan Pertambangan akan terlihat jelas bahwa adanya tumpang tindih

lokasi antara perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, sebagian besar lokasi-lokasi perkebunan juga berada di daerah aliran Sungai

yang memungkinkan besar terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan DAS.

Dampak perusahaan HPH terhadap kehidupan Masyarakat Adat. Perusahaan-perusahaan HPH telah melakukan pengelolaan hutan dan

pemanfaatan kayu sejak tahun 1980-an sebelum Kabupaten Sarmi menjadi wilayah administrasi sendiri. Hal ini, sejalan dengan pernyataan

Kepala Suku dan Tokoh Pemuda Pantai timur yang mengatakan bahwa Perusahaan HPH Pertama yang beroperasi adalah PT Somalindo

yang mulai beroperasi sekitar tahun 1986, kemudian dilanjutkan oleh PT Mujalindo di lokasi yang sama, yaitu di wilayah Takar Nekla/Pantai

Timur dan membangun pelabuhan penampungan kayu log di Kampung Nengke. Di Wilayah Bonggo, PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II

beroperasi mulai dari tahun 1991, sampai sekarang PT. Wapoga Mutiara Timber sudah melakukan Rotasi dan perpanjang Ijin Usaha Pem-

anfaatan (IUP). Selain itu PT. Mujalindo dan PT Salaki tidak pernah melakukan penanaman kembali di area penebangan masing-masing.

Ada aturan yang melarang penebangan di area dekat bukit dan sungai, tetapi pihak perusahaan tetap melakukan penebangan. Kemudian

pohon-pohon yang sudah ditebang tidak dapat diangkut oleh pihak perusahaan dan akhirnya ditinggalkan begitu saja, sebagian di kubur

dengan alasan sudah dibayar. Ada aturan juga yang mengatur penebangan pohon dengan diameter lebih dari 100 cm, tetapi pihak perus-

ahaan tetap melakukan penebangan pada pohon -pohon yang diameternya belum mencapai 100 cm.

Akibat dari aktivitas penebangan-penebangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan HPH maka tempat-tempat berburuh,

tempat sakral, serta hutan adat telah rusak, selain itu masyarakat dirugikan dengan penimbunan kayu yang ditebang

dan ditimbun dalam hutan oleh perusahaan. Atas dasar kenyataan tersebut maka pengurus LMA menyurati

pihak perusahaan untuk melakukan peneguran akibat dampak negatif dari kerusakan hutan yang dilakukan oleh

perusahaan. Perusahaan HPH yang beroperasi di daerah pantai timur memanfaatkan oknum TNI/Polri untuk

―menakuti‖ masyarakat sehingga masyarakat adat setempat tidak pernah melakukan perlawanan secara ter-

buka. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat masih trauma, dengan konflik-konflik politik pada masah lalu

yang dihadapkan dengan aparat Tentara/Polisi.

Pada pertemuan dengan masyarakat di kampung Nengke areal pelabuhan Logbont PT.Mondialindo Setya Pratama, kami bertemu

dengan Ibu-Ibu yang sedang mengambil kayu logging (membelah kayu mengunakan kampak) yang menurut mereka sudah tidak dapat

digunakan lagi oleh perusahaan, untuk dijadikan bahan bakar untuk memasak (kayu bakar) Mereka mengatakan bahwa jika aktivitas mereka

diketahui oleh aparat keamanan (tentara) yang menjaga kayu-kayu log yang berada di pelabuhan maka mereka (Ibu-Ibu) dimarahi atau dite-

gur oleh tentara, katanya "jangan kalian ambil/belah kayu-kayu ini lagi, karena kayu-kayu ini sudah dibeli oleh perusahaan". Ada beberapa

karyawan yang bekerja untuk perusahaan yang melihat aktivitas Ibu-Ibu, namun mereka tidak menegur atau memarahi mereka.

Kami juga mendapat informasi dari salah seorang karyawan yang bekerja diperusahaan HPH tersebut, mengatakan bahwa perusahaan saat

ini sudah tidak beroperasi selama 8 bulan Agustus 2012 – April 2013. Sejak saat itu perusahaan tidak membayarkan upah para karyawan

dan waktu saat masih bekerja perusahaan tersebut membayarkan upah karyawan tiap 3 bulanan sesuai dengan penilaian perusahaan kepa-

da para karyawannya. (Tim Riset JERAT, 2013).

Tim Riset JERAT

* Isnaini Uswanas

* Sabata Rumadas

* Nursyidah Sabuku

Dokumentasi Kegiatan Riset dan Konsultasi Publik “Perijinan dan Pemanfaatan Hutan dan Lahan di Kabupaten Sarmi


S A R M I ; R I S E T P E R I J I N A N P E M A N F A A T A N H U T A N D A N L A H A N H A L 8 J E R A T — G A L E R I F O T O K E G I A T A N H A L 9


― Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat Adat untuk Masyarakat Adat ‖

Dekai Kabupaten Yahukimo, 26 — 27 Maret 2014 Kerjasama JERAT Papua dan BFDW

Tradisi Pangkur Sagu Suku Momuna

Keaktifan Masyarakat Suku Momuna

SE.JERAT Papua, Septer Manufandu saat memberi materi Pelatihan.

Dibantu Bertho.Kubu sebagai penerjemah bahasa Suku Momuna

Wirya Supriyadi (JERAT) Saat Memberikan Materi

“ Berpose bersama Masyarakat Suku

Momuna di halaman

Gereja GIDI Anugerah,

Dekai Yahukimo “

“ Nama YAHUKIMO di ambil dari 4 nama suku yang ada di Kabupaten tersebut, yaitu YA (suku Yali), HU (suku Hubla), KI (suku Kimyal) dan MO (suku

Momuna). Kabupaten Yahukimo berada pada wilayalah Adat Lapago , dengan ibukota di Dekai “

J E R A T - P R O F I L

Bedil Digenggaman Lama Tak Bedil Digenggaman Lama Tak Bedil Digenggaman Lama Tak MeletusMeletus

Lambertus Pekikir bukan satu-satunya pejuang Papua. Ada juga nama besar lain; Goliath Tabuni.

Lambertus memang tak setenar Goliath di sepanjang 2013. Usianya yang makin uzur, ditambah pula aksi lapangannya yang tak segencar Tabuni, membuat dirinya agak dilupakan. ―Kami berjuang dengan damai, bukan baku tembak, persoalan Papua tidak dengan penemba-kan, namun lewat mekanisme internasional,‖ kata Pekikir, pekan lalu. Idealismenya itu benar dibuktikan. Ketika proklamasi ke-merdekaan 1 Juli 2013, Lambert lebih memilih diam di markas di belantara Keerom. "Kami tidak akan mengibar-kan Bintang Kejora, kami hanya berdoa di markas dan melakukan upacara ulang tahun," kata Lambertus. Berbeda dengan peringatan kemerdekaan tahun 2012, Lambert amat bersemangat. Ia memerintahkan anak

buahnya memasang Bintang Kejora di sejumlah titik di Jayapura. "Konflik hanya akan makan korban,‖ ujarnya. Lambert bermarkas di Victoria. "Kami adalah OPM. Pendiri OPM adalah Zeth Rumkorem dan Jacob Pray yang sekarang berada di Swedia," katanya. Di belahan Papua lain, kelompok OPM malah tak takut militer. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di Kampung Wandigobak Distrik Mulia atau 3 km dekat Markas Polres Puncak Jaya. Kepolisian Papua menyebut, pengibaran itu terjadi saat polisi hendak menyiapkan upacara HUT Bhayangkara ke 67. Bendera berbintang satu itu berkibar sekitar pukul 08.55 dalam kondisi cuaca berkabut. Diduga kelompok yang beraksi dari Enggaranggo Wonda dan Purom Wenda. Meski mengganggu, polisi tetap tak mau ambil pusing. "Kami hanya melakukan peningkatan kewaspadaan," ujar Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian. Wilayah-wilayah yang diwaspadai, misalnya Kabupatan Puncak Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Paniai, Keerom, Biak dan Serui. Lambert menegaskan, ia bukannya tak mau berperang. Toh, kalaupun timbul kontak tembak, yang jadi korban pasti rakyat sipil. ―Senjata kita lama tak dipakai, tapi jangan salah, kalau ada kejadian, saya akan babat,‖ katanya. Sudah hampir empat bulan, Lambert hijrah ke kota Arso. Aksi kelompoknya yang bikin gerah yakni saat penyer-buan pos tentara di Wembi, Kabupaten Keerom pada awal 2006. Penyerangan itu melibatkan sekitar 30 orang bersenjata otomatis. Ketika itu, anggota TNI dan mahasiswa Politeknik Kesehatan Jayapura sedang memberikan pengobatan gratis. Sersan Satu Basofi Akhmad dan Prajurit Satu Sukarno tewas dalam baku tembak. Demikian pula dua penyerang. Insiden itu mengakibatkan pula Kopral Dua Susi Haryono terkena timah panas dan Yosef, mahasiswa, menderita luka-luka. Kepala Polri Jenderal Polisi Sutanto waktu itu mengatakan, indikasi penembakan jelas dilakukan OPM, dilihat dari adanya pengibaran bendera dengan tulisan OPM di sekitar kejadian. Jenazah Basofi Akhmad dan Sukarno langsung diterbangkan ke Surabaya, Jawa Timur. ―Kita siap ber-perang, tapi harus dilihat, apakah perang akan menuntaskan masalah atau tidak,‖ kata Lambert. Pistolnya yang selalu menempel di pinggang, mulai karatan. Dalam tidur pun, pistol itu tak le-pas. ―Pasukan saya siap, kalau ada apa-apa, saya akan berhadapan,‖ katanya. Lambert mengeluarkan pistol miliknya. Beratnya sekitar setengah kilogram. ―Senjata pasukan saya memang tidak seperti punya Goliath. Tapi kita punya semangat,‖ ujarnya lagi. Dalam markasnya di hutan Keerom, terdapat sebuah ruang rapat. Dua buah Bintang Kejora disematkan pada tiang kayu. Dibagian depan, papan tulis berukuran sedang diletakan persis ditengah. ―Kita berpindah tiap bulan, papan itu akan selalu dibawa, pasukan mengajar anak-anak di papan itu.‖ ***

Foto : Jerry Omona


Pengalaman buruk hancurn-ya terumbu karang, membuat Suku Kawe di Raja Ampat, makin sadar melindungi laut. Merekapun mulai belajar menggunakan alat modern. Kerusakan terparah terumbu karang terjadi sejak 1980 an diakibatkan oleh penggunaan potasium atau racun sianida. Eksploitasi berlebihan oleh nelayan Bima, Halmahera, Buton, atau Gebe, turut berperan mematikan ekosistem laut. Dalam banyak literatur, terum-bu karang di laut Raja Ampat merupakan terlengkap di dunia. Dari 537 jenis karang dunia, 75 per-sennya berada di perairan ini. Ditemukan pula 1.104 jenis ikan, 669 jenis moluska (hewan lunak), dan 537 jenis hewan karang. ―Itulah yang kita jaga. Kita di Kampung Selpele pernah merasakan susahnya cari ikan, dengan bank ikan, sekarang tidak susah lagi,‖ ujar Lu-kas Ayello Selpele. Suku Kawe di Kampung Selpele berjumlah 87 Kepala Keluar-ga. Luas kampung kira-kira 200 meter terletak dibibir pantai. Sebagian besar rumah di Selpele terbuat dari papan. Bebera-pa berdiri kokoh dari beton. Ditengah kampung dibangun sebuah gereja, Kristen Injili di Tanah Papua. Orang Kawe masuk dalam Klasis Raja Ampat Utara, Jemaat Laharoi Sel-pele. Ada juga sebuah SD Negeri Laharoi Selpele, terletak di belakang Gereja. Sehari-hari, mereka berprofesi nelayan dan pekerja di sebuah perusahaan budidaya mutiara milik seorang warga negara asing di Waigeo. Orang Kawe juga mengelola Lobster untuk dijual kepada pemborong. Udang-udang besar itu diternakan didalam air laut hingga waktunya dipanen. Mengisi waktu senggang, para ibu di Selpele membuat Senat atau tikar terbuat dari Kulit Sagu. Caranya; kulit yang telah dibersihkan, dipotong berbentuk batangan kecil pipih. Potong-an tersebut lalu dijemur beberapa hari hingga mengeras. Potongan lalu dianyam menjadi tikar. Kerajinan khas ini juga dikerjakan penduduk di Kampung Salio. Orang Kawe adalah petarung handal di laut lepas. Pemilihan pemimpin mereka dilakukan dalam Rat Hadat atau dewan adat. Tradisi ini berlaku turun temurun sejak zaman raja-raja di Raja Ampat. Rat Hadat dalam sistem pemerintahan kuno berfungsi se-bagai badan yang merundingkan dan memutuskan secara musyawarah semua persoalan menyangkut kerajaan. Bi-asanya pemimpin di Raja Ampat diwariskan menurut prinsip primogenitur atau kepada anak laki-laki sulung dari yang berkuasa. Namun dalam Rat Hadat, warisan itu bisa dialihkan kepada saudaranya yang lain dengan memperhatikan unsur kualitas. Pemilihan dilakukan secara aklamasi. Orang Kawe di Waigeo hidup sesuai norma. Misalnya dalam hal perkawinan, mencari makan atau hidup berkeluarga.

J E R A T — C E R I T A D A R I K A M P U N G J E R A T - P R O F I L

Tradisi ini sudah sejak zaman kerajaan berjaya di Waigeo. Pusat kerajaan di daerah itu pada mulanya terdapat di Waweyai, Teluk Kabui. Kemudian dipin-dahkan ke Mumus, Teluk Manyalibit. Disebut, semua raja-raja di Raja Ampat berasal dari Waigeo, menyebar dan membentuk kerajaan baru di beberapa tem-pat. Raja pertama Waigeo adalah Fun Giwar. Wilayah kekuasaannya meliputi se-luruh pulau Waigeo, kecuali wilayah sebelah barat Kampung Wauyai hingga Kampung Salio yang merupakan daerah kekuasan Raja Salawati. Dimasa sekarang, wilayah yang pernah menjadi kekuasaan Fun Giwar adalah Distrik Waigeo Selatan dan Waigeo Utara. Dalam upacara khusus penduduk di Raja Ampat, begitu pula yang dilakukan orang Kawe, mereka memakai tiga atribut penting, yaitu kain serban, selendang dan sepasang pakaian. Serban adalah kain penutup kepala. Di Maluku disebut Lenso Adat. Di Raja Ampat disebut Kapolot atau Kaplotkwa. Kain penutup kepala ini terdiri dari beberapa warna. Putih, merah dan hitam. Masing-masing warna membedakan siapa pemakainya. Misalnya kain serban putih hanya dipakai oleh fun (raja) atau Jojau (tuan tanah). Sedangkan serban merah dipakai khusus untuk mereka yang berkedudukan sebagai Ukum atau Dumhala (Pemimpin Upacara). Selanjutnya serban warna hitam oleh pembantu atau pemungut upeti (Mirino). Penduduk Suku Kawe tak banyak berpendidikan tinggi. Untuk lanjut menimba ilmu, mereka harus ke Kota Sorong atau Waisai, Ibukota Raja Ampat. Di Kam-pung Selpele, orang Kawe lebih banyak lulusan Sekolah Dasar. ―Menyeberangi laut, di sini tidak ada SMP,‖ kata Yulianus Daat, sesepuh orang Kawe. (JERAT)

Hasil tangkapan warga Selpele

Foto : Jerry Omona

Foto : Jerry Omona J E R A T N E W S L E T T E R | E D I S I I I M A R E T 2 0 1 4 J E R A T N E W S L E T T E R | E D I S I I I M A R E T 2 0 1 4

Petarung Sejati Kampung Selpele

Lukas Selpele

Kepala Bamuskam dan Tokoh Adat

H A L 1 1

J E R A T — T R E N D A N A L I S A H A L 1 2

Banjir dan Perubahan Iklim di Papua Dalam satu dekade ke depan, diperkirakan kawasan-kawasan tropis di dunia akan menghadapi dampak perubahan iklim yang parah dan jauh lebih awal dibandingkan kawasan Arktika dan lainnya. Hal ini terungkap dalam sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah Nature, terbit tanggal 9 Oktober 2013. Selama ini, banyak studi yang dirilis hanya menyoroti penderitaan vegetasi dan satwa sebagai akibat dari perubahan iklim. Namun, untuk pertama kalinya, para peneliti menaruh dampaknya terhadap manusia, apa yang akan terjadi jika kota-kota di dunia mengalami iklim yang sangat ekstrem. Jika kondisi emisi karbon seperti saat ini, maka di-perkirakan Asia Tenggara akan menjadi wilayah yang

pertama kali mengalami cuaca ekstrem. Seperti dirilis oleh Livescience, kota yang akan mengalami kondisi perubahan iklim paling awal di dunia adalah Manokwari di Papua Barat, di mana para ahli memperkirakan kota ini akan mencapai titik terpanasnya di tahun 2020. Kota kedua yang akan mengalami perubahan cuaca paling panas ter-cepat adalah Jakarta, yang diperkirakan akan mencapai suhu paling panas di tahun 2029. Selebihnya, rata-rata berbagai kota di Asia akan mengalami cuaca paling panas di tahun 2040-an.

Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat Perubahan iklim memang berpengaruh terhadap semua sisi kehidupan manusia. Di Kalimantan Barat, pada 2006, dua desa di Kecamatan Tan-jung Lokang dilaporkan mengalami kekurangan pangan akibat kemarau yang membuat ladang mereka gagal panen dan juga pasokan bahan pangan terhenti akibat sungai-sungai mengering. Masih di Kalimantan Barat, pertengahan 2010, Orang Iban yang tinggal di Sungai Utik-Kapuas Hulu melaporkan mengalami gagal panen akibat tanaman padi mereka mati tanpa alasan yang jelas. Orang Sungai Utik juga melaporkan bahwa siklus pertanian mereka terganggu akibat cuaca yang berubah-ubah sehingga pergantian musim pun menjadi tidak jelas. Akibat dari peristiwa ini, produksi beras menurun drastis dimana hasil panen 2010 mengalami penurunan hingga sekitar 70 %. Akibat dari peri-stiwa itu, mereka harus berkonsentrasi pada tanaman karet untuk bisa menutup kekurangan kebutuhan berasnya. Sejumlah kabupaten di provinsi Kalimantan Barat, terutama Kapuas Hulu dan Sintang juga dilaporkan terendam banjir selama lebih dari delapan bulan yang mengakibatkan ratusan ribu orang kehilangan harta bendanya dan juga mengalami penurunan kualitas hidup (HuMa dan Kamar Masyarakat DKN, 2010). Di Papua, untuk mengatasi kekeringan, masyarakat petani ikan di Genyem melapisi kolam ikan dengan terpal. Sementara itu, nelayan di Distrik Demta, Jayapura, juga mulai kesulitan melaut karena cuaca yang tidak menentu. Kalaupun sempat melaut, hasil tangkapannya sangat kurang jika dibanding dengan waktu sebelumnya. Dampak perubahan iklim benar-benar terasa di Papua. Meski belum dilakukan kajian secara ilmiah, sejumlah bencana banjir di Papua, diten-garai terjadi akibat perubahan iklim secara global. Hujan yang terus menerus – yang tidak lagi sesuai musim – menciptakan genangan diban-yak tempat. Drainase tak lagi mampu menampung air, dan mengakibat-kan banjir besar. Perusakan hutan dan pembukaan lahan baru, juga turut menjadi pemicu bencana banjir di Jayapura menelan korban jiwa. Bencana banjir dapat terlihat ketika hujan lebat di Jayapura pada 22 Feb-ruari 2014 lalu. Saat itu, banjir bandang yang disusul longsor mengakibat-kan belasan warga tewas. Kepala Pusat Informasi dan Data Badan Na-sional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan

longsor terjadi di tiga lokasi yaitu Distrik Jayapura Utara, Distrik Abepura, dan Distrik Jayapura Selatan. "Korban jiwa dilaporkan meninggal 11 orang," kata Sutopo. Berdasarkan data kejadian, longsor menyebabkan 15 unit rumah rusak berat, dan 40 rumah rusak ringan. BPBD Kota Jayapura, bersama TNI, Polri, Badan Sar Nasional dan rela-wan langsung melakukan evakuasi dan pendataan menggunakan peralatan seadanya. Menurut Sutopo, hujan deras yang mengakibatkan banjir, telah membawa material berat. Material itu menghantam rumah penduduk. Banjir be-rasal dari Sungai Ato, Sungai Anapri, dan Sungai STM. Sementara itu, di Merauke, banjir merendam sejumlah kawa-san setelah daerah itu dilanda hujan deras pada awal Febru-ari. Banjir menggenangi Jalan Pendidikan dengan ketinggian hingga betis orang dewasa. ―Air dengan cepat naik dan lang-sung menggenangi jalan. Saya sampai terjebak disini (Jalan Misi) karena takut motor saya mogok saat menerobos ge-nangan air,‖ ungkap salah seorang warga Merauke, Syuhadar, seperti dari Bintang Papua. Selain jalan protokol, genangan di kawasan Asmat juga me-rendam sebagian pemukiman warga. Misalnya di Jalan Erma-su, Jalan Aru, dan Jalan Biak, dengan ketinggain air sekitar 60 sentimeter. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua, Didi Agus Prihatno mengatakan, dua daerah di Papua yang memiliki intensitas tinggi mengalami bencana banjir yakni Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. "Berdasarkan pencitraan BMKG (Badan Meteorologi, Klima-tologi, dan Geofisika) Jayapura sejak bulan Januari-April akan terjadi cuaca ekstrim yang berpotensi bencana banjir," ujarnya. Didi menjelaskan, dari hasil pencitraan BMKG tersebut tern-yata sudah ada enam kabupaten/kota di Provinsi Papua yang mengalami bencana seperti banjir, longsor, gempa bumi dan puting beliung. "Ke-enam kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Jayapu-ra, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Supiori," urainya. Hanya, kata Didi, dari enam kabupaten/kota tersebut dua di antaranya paling tinggi berpotensi bencana yakni Kota dan Kabupaten Jayapura. Dalam tahun ini Kota Jayapura sudah tiga kali mengalami banjir, sedangkan Kabupaten Jayapura dua kali mengalami banjir. "Bencana banjir yang terjadi berulang-ulang ini membuktikan


Banjir Merendam Kantor DPR Provinsi Papua

Foto : tabloidjubi.com

J E R A T — T R E N D A N A L I S A H A L 1 3 H A L 1 2

bahwa akar masalah penyebab banjir belum ditangani secara baik, sehingga setiap kali curah hujan tinggi, maka akan terjadi banjir.‖ Didi melanjutkan, dengan belum ditanganinya akar permasalahan tersebut, membuat Kota Jayapura yang tadinya tidak pernah, akhirnya mengalami banjir berulang-ulang. Banyak bangunan rusak, termasuk infrastruktur jalan yang sangat vital digunakan masyarakat setiap saat. "Pemda setempat juga sudah melakukan pe-nanganan darurat, namun belum dapat menga-tasi bencana ini," katanya lagi. Ia menambahkan, di Papua sejak Januari hing-ga April diperkirakan akan mengalami curah hujan yang tinggi. ―Ini merupakan fenomena alam yang tidak bisa ditolak,‖ ucapnya. (JERAT/dari berbagai sumber)

Halaman Kantor Gubernur Papua

Jalan Raya depan POLDA Papua

Rumah Warga Kebanjiran dan Longsor

Foto Kerusakan Hutan : Esra Mandosir


Foto (Banjir): Markus Imbiri

Penebangan Liar dalam Cagar Alam Cyclops (Angkasa) Kota Jayapura

J E R A T — P O J O K I N F O R M A S I H A L 1 4

Angin sepoi menerpa rerumputan di areal penjara berusia uzur itu. Dari ke-jauhan, terlihat begitu tak terurus. Dind-ing beton tinggi menjulang mengelilingi bui bekas pejuang Indonesia ditahan dulu. Kompleks penjara yang dibangun ber-tahap itu, sudah ada ketika Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan para tokoh perjuangan lainnya dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda ke Digoel pada 1935. Namun, Hatta tidak pernah ditahan di penjara tersebut. Hatta ditempatkan di sebuah rumah. Penjara Digoel merupa-kan bui tanpa bilik. Sebutan itu dianggap pas untuk menggambarkan kondisi Boven Digoel kala itu yang sepi dan memberikan cekaman kebosanan bagi mereka yang dibuang ke sana. Penjara Digoel terdiri dari beberapa bangunan tua. Ada yang dahulunya menjadi tempat petugas mencatat data administratif tahanan, juga sel bawah tanah. Bangunan itu kini lengang dan kusam. Kondisi sama juga dijumpai di bagian lain dalam kompleks penjara. Sebuah tembok berlumut kerak setinggi sekitar dua meter dengan kawat berduri di atasnya memisahkan halaman. Di salah satu halaman, berdirilah bangunan yang difungsikan sebagai sel tahanan. Sebuah papan dari pelat logam terpasang di atas am-bang pintu. Tertera tulisan angka 16. Artinya, ruang tahanan itu mampu menampung 16 orang sekaligus. Ruangan itu kini kosong dan berdebu. Di salah satu pojok ruangan dekat pintu, terdapat semacam bilik dengan lantai berlubang. Itulah kakus tempat para tahanan dulu buang hajat. Untuk membersihkan kakus, biasanya para tahanan diberi tugas bergilir mengeluarkan kotoran me-lalui tingkap kecil yang membuka ke arah halaman. Sementara itu, dibagian penjara lain, ada beberapa sel dengan ukuran ruang bervariasi, mulai dari kapasitas 3 hingga 40 orang. Kamp Digoel Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Boven Digoel dikenal dengan sebutan Digoel Atas. Tempat ini merupakan wilayah pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Digoel Atas terletak di tepi Sungai Digoel Hilir. Kamp Boven Digoel dipersiapkan dengan tergesa-gesa oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menampung tawanan Pemberontakan PKI tahun 1926. Selanjutnya Boven Digoel digunakan sebagai tempat pembuangan pergerakan nasional dengan jumlah tawanan mencapai 1.308 orang. Daerah seluas 10.000 hektar itu berawa-rawa, berhutan lebat, dan sama sekali terasing. Satu-satunya akses menuju kamp adalah dengan menggunakan kapal motor melalui Sungai Digoel. Di sepanjang tepian sungai berdiam berbagai suku yang masih primitif. Karena sarana kesehatan tidak begitu lengkap, penyakit menular sering berjangkit, seperti malaria yang membawa banyak korban. Tempat pembuangan tersebut terbagi atas beberapa bagian, yakni Tanah Merah, Gunung Arang (tempat penyimpanan batu bara), kawasan militer yang juga menjadi tempat petugas pemerintah, dan Tanah Tinggi. Sewaktu rombongan pertama datang, Digoel sama sekali belum merupakan daerah permukiman. Rombongan pertama sebanyak 1.300 orang yang sebagian besar dari Banten, diberangkatkan pada Janu-ari 1927. Pada akhir Maret 1927, menyusul ratusan orang lain dari Sumatera Barat. Mula-mula mereka ditempatkan di Tanah Merah. Dua tahun kemudian, melalui seleksi ketat, sebagian dipindahkan ke Tanah Tinggi. Pada tahun-tahun pertama, ratusan orang meninggal karena kelaparan dan sakit. Penderitaan itu menyebabkan banyak orang buangan mencoba melarikan diri ke Australia. Mereka menggunakan perahu-perahu kecil buatan sendiri, tetapi sedikit saja yang berhasil. Sebagian terpaksa kembali, lainnya mati tenggelam.


J E R A T — P O J O K I N F O R M A S I H A L 1 5 H A L 1 4

Pada waktu Perang Pasifik meletus dan Jepang menduduki Indonesia, tawanan Boven Digoel diungsikan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu didasari kek-hawatiran tahanan akan memberontak jika tetap di Boven Digoel. Diharapkan orang-orang Indonesia yang dibawa ke Australia akan membantu Belanda. Ternyata tahanan poli-tik itu mempengaruhi serikat buruh Australia untuk mem-boikot kapal-kapal Belanda yang mendarat di Benua Kan-guru. Setelah sekutu berhasil memperoleh kemenangan, tawanan itu dikembalikan ke tempat asalnya di Indonesia. Terlupakan Kini, kota yang memiliki nilai histori ini hampir terlupakan. Untuk mengenang sejarahnya, di Tanah Merah, dibikin sebuah patung bung Hatta yang terletak dekat bandara. Patung dan penjara Digoel menjadi satu satunya bukti penting, proklamator bangsa pernah berada disana. (JERAT/dari berbagai sumber)


J A R I N G A N K E R J A R A K Y A T ( J E R A T ) P A P U A NEWSLETTER 2014

REDAKSI

1. Penanggungjawab : pt. JERAT Papua

2. Pimpinan Redaksi : Septer Manufandu

3. Editor/Redaktur : Jerry Omona

4. Kontributor : Wirya Supriyadi

5. Desain/Layout : Markus Imbiri

Kantor JERAT Papua

Jalan : Bosnik Blok.C No. 48 BTN Kamkey

Abepura (99351) Kota Jayapura - Papua

Email : [email protected] Telp : (0967) 587836

Website : www.jeratpapua.org

Edisi. I Februari 2014

S.MANUFANDU

Pimpinan Redaksi

J.OMONA

Redaktur

W.SUPRIYADI

Kontributor

M.IMBIRI

Design Layout

DAPATK

AN

Edisi NewsLetter J

ERAT

di Web

site

www.jeratpapua.org

JERAT PAPUA 2014

JERAT PAPUA (Edisi II Maret 2014)

Documents