jdih.kendalkab.go.id · Web viewJumlah rumah sakit sebanyak 3 unit terdiri dari 1 unit RSUD tipe B, 1 unit rumah sakit swasta dan 1 unit rumah sakit khusus. c. Pekerjaan Umum 1) Sumber

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASIPEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2014 - 2018

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk

melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi di dalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah; harmonisasi dan streamlining berbagai regulasi, perubahan pada sistem manajemen SDM yang mampu mendorong kinerja organisasi; dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Perubahan di satu

8

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 12TANGGAL: 28 April 2014

aspek akan memberikan pengaruh kausal pada aspek lain. Karena itu, Reformasi Birokrasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Reformasi Birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar dari para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana satu tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mewujudkan dan menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai agenda prioritas, dituangkan dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kendal ini merupakan bentuk operasionalisasi yang menggambarkan rencana rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya. Berdasarkan realita empiris, embrio Reformasi Birokrasi sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah satu tahun (RKPD) maupun lima tahunan (RPJMD). Dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kendal ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Pemerintah Kabupaten Kendal yang profesional, dengan karakteristik : adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

9

B. Permasalahan dan Harapan Ke Depan.Untuk mewujudkan tujuan pemerintahan yang

profesional, dengan karakteristik : adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, bukan pekerjaan yang mudah namun bukan berarti pesimis untuk meraihnya. Aspek penting dalam mewujudkan tujuan pemerintahan dimaksud adalah, pertama dengan melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat kinerja serta menentukan sasaran ideal yang ingin diwujudkan di setiap area Reformasi Birokrasi. Kedua, menentukan prioritas kegiatan yang berdampak pada tepat guna dan manfaat dalam mendukung akselerasi tujuan Reformasi Birokrasi.

Memang tidak dipungkiri, bahwa dalam setiap area perubahan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Kendal terdapat permasalahan kinerja yang belum optimal dan masih memerlukan perbaikan yang serius. Permasalahan bidang organisasi yang dapat dicermati diantaranya adalah, masih belum terciptanya harmonisasi dasar hukum bidang kelembagaan (UU Nomor 32 Tahun 2004, PP. Nomor 41 Tahun 2007 dan PP. Nomor 38 Tahun 2007) dengan regulasi sektoral, bahkan kadang-kadang terjadi kerancuan yang dapat dipersepsikan berbeda dengan Pemerintah Daerah. Ego dari masing-masing instansi pusat semakin membuat rancu regulasi kebijakan yang diterbitkan dan dalam hal ini yang mengalami kesulitan adalah Pemerintah Daerah. Amanat regulasi sektoral dalam hal pembentukan organisasi di daerah cenderung hanya untuk ”perpanjangan tangan” instansi pusat, tanpa mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan dan

10

karakteristik daerah. Pembentukan organisasi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan (potensi dan keuangan) daerah, namun lebih untuk memenuhi amanat regulasi. Masih cenderung menerapkan pola maksimal dalam hal pembentukan kelembagaan sehingga membuat struktur organisasi menjadi gemuk. Masih terindikasi terjadinya overlapping tupoksi antar unit kerja (internal organisasi) ataupun dengan perangkat daerah yang lain (eksternal organisasi). Anggaran untuk belanja pegawai cenderung melebihi anggaran untuk belanja publik. Keengganan organisasi yang ada (existing) untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika masyarakat dan tuntutan Reformasi Birokrasi. Berkembangnya lembaga non struktural yang membebani APBD dan tupoksinya cenderung overlapping. Masih banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang eksistensinya kurang layak (beban kerja terlalu kecil), duplikasi/overlapping tugas pokok dan fungsi. Hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, evaluasi terhadap kelembagaan pemerintah daerah dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat perlu dan penting untuk dilakukan, mengingat kinerja organisasi pemerintah daerah tidak bisa lepas dari pengaruh struktur organisasi yang melekat, meskipun itu bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh. Mengingat pentingnya kelembagaan daerah dalam mendukung pencapaian terwujudnya sasaran pembangunan, maka sasaran Reformasi Birokrasi kelembagaan di Kabupaten Kendal diarahkan pada terciptanya kelembagaan yang proporsional, responsif, adaptif dan inovatif dengan prinsip miskin struktur kaya fungsi.

Permasalahan bidang ketatalaksanaan yaitu belum seluruh aspek regulasi tata laksana penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah kabupaten terstandar baku, pemahaman aspek tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi SKPD di lingkungan pemerintah

11

kabupaten masih sangat terbatas, variasi model tata laksana pada pemerintah daerah masih berbeda-beda dan belum seluruh pedoman sistem tata laksana yang dapat dijadikan sebagai acuan bertindak oleh daerah (yang ada masih sifatnya parsial).

Sasaran Reformasi Birokrasi bidang ketatalaksanaan ke depan diarahkan pada terciptanya efisiensi dan efektifitas ketatalaksanaan meliputi pengelolaan administrasi umum pemerintahan dan pengelolaan kekayaan/barang milik pemerintah daerah, pengelolaan sarana dan prasarana kerja aparatur, harmonisasi dan sinergitas pola hubungan kerja inter dan antar instansi pemerintah daerah.

Permasalahan bidang pelayanan publik yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik, antara lain disebabkan masih kurangnya sarana prasarana, kapasitas aparatur belum memadai, sistem prosedur yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar dan teknologi informasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan permasalahan pelayanan publik tersebut di atas, maka strategi peningkatan kualitas pelayanan publik ke depan diarahkan pada sasaran terwujudnya profesionalitas aparatur penyelenggara pelayanan publik, standarisasi pelayanan publik dan pemanfaatan e-government dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan strategi tersebut, diharapkan berpengaruh terhadap akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Kendal sehingga berdampak pada peningkatan daya saing daerah dan meningkatkan pasar.

Permasalahan bidang sumber daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Kendal diantaranya adalah pengangkatan pegawai dalam jabatan belum berdasarkan standar kompetensi (mismatch dalam kompetensi); distribusi pegawai yang belum merata; kinerja aparatur yang rendah dan kurangnya disiplin PNS; prinsip moralitas PNS belum

12

sepenuhnya dijunjung tinggi; pola karir belum dilaksanakan dengan baik.

Melalui pentahapan perbaikan pada sistem perencanaan pegawai, pengadaan pegawai (rekruitmen, seleksi), penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural), penyusunan pola karier pegawai, pengelolaan kinerja pegawai, pengembangan kualitas pegawai, penegakan disiplin pegawai, remunerasi, pemberhentian dan/pemensiunan, diharapkan ke depan tercipta sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kendal yang bersih, profesional (kompeten/mumpuni), melayani masyarakat dan sejahtera.

Permasalahan bidang hukum diantaranya adalah belum terpenuhinya jangka waktu pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, belum terpadunya instansi pelaksana pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota, masih banyaknya produk hukum daerah kabupaten/kota yang dibatalkan, prioritas penyusunan produk hukum daerah yang masih dapat berubah walaupun telah ditetapkan masih banyaknya aksi dan upaya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kendal yang mengakibatkan masyarakat belum sepenuhnya merasakan rasa aman dan tenteram, dan masih banyaknya masyarakat tidak mampu yang tidak mampu berperkara di lembaga peradilan yang belum mendapatkan haknya dan termarginalkan.

Melalui implementasi Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan; ke depan diharapkan terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kendal yang bersih dan bebas dari Korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di bidang penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten/kota, meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan, terwujudnya persamaan persepsi dalam rangka pelaksanaan RANHAM Tahun 2014-2018 di Kabupaten Kendal, Terwujudnya penegakaan HAM,

13

meningkatnya bantuan hukum yang transparan dan tepat sasaran.

Permasalahan bidang pengawasan adalah, banyaknya lembaga Pengawasan Internal Pemerintah mengakibatkan adanya overlapping dan bertubi-tubinya pengawasan meskipun sudah dilakukan upaya koordinasi; lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mengakibatkan efektifitas hasil pengawasan kurang optimal; cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan; makin canggihnya modus penyimpangan menuntut peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan secara berkesinambungan.

Dengan melaksanakan prioritas program bidang pengawasan, diharapkan ke depan sasaran Reformasi Birokrasi bidang pengawasan dapat mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang kuat, pengawasan internal yang efektif & efisien, pengawasan masyarakat yang kuat, program pemberantasan korupsi yang efektif.

Permasalahan bidang akuntabilitas diantaranya adalah belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, belum sinergis dan konsistennya pelaksanaan manajemen kinerja pada SKPD, masih lemahnya pemahaman dan komitmen para pelaksana pemerintahan dan pembangunan dalam mengimplementasikan manajemen kinerja.

Reformasi Birokrasi bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diarahkan pada sasaran pembangunan dan menerapkan suatu perencanaan dengan mendasarkan pada tugas, peran serta keinginan para stakeholders, terwujudnya anggaran yang didasarkan pada tingkat kinerja yang diinginkan, tersusunnya seperangkat Indikator Kinerja Utama untuk setiap tingkatan organisasi, terciptanya pengukuran dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan apa

14

yang direncanakan, terciptanya evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan yang berkesinambungan, penyusunan dan penerapan pedoman manajemen kinerja, terbangunnya data kinerja di lingkungan instansi pemerintah, pengendalian kinerja dan pemanfaatan e-government ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Permasalahan bidang pengembangan budaya kerja aparatur, diantaranya nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif di lingkungan aparatur yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, agama, tradisi, dan nilai-nilai produktif modern yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum tumbuh secara optimal. Hal ini mempengaruhi pola pikir dan perilaku aparatur sehingga masih sering melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta masih sering dijumpai praktek-praktek KKN. Disamping itu, kualitas kinerja dan profesionalitas aparatur masih belum optimal, akibatnya berdampak pada tingkat kesejahteraan aparatur yang relatif masih rendah. Kondisi tersebut menyebabkan citra aparatur pemerintah daerah belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kebijakan, program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di bidang pengembangan budaya kerja apartur diarahkan untuk menciptakan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur menjadi budaya kerja dengan sikap dan perilaku kerja aparatur yang berorientasi pada hasil (outcome) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kendal dengan menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai program strategis yang secara khusus dituangkan ke dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kendal, adalah bertujuan untuk membentuk birokrasi pemerintah daerah yang

15

profesional, dengan karakteristik : adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik dengan prima, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2014 - 2018, menetapkan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dengan target-target yang telah ditentukan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Area perubahan reformasi brokrasi dimaksud terdiri dari, organisasi (kelembagaan), ketatalaksanaan (business process), sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, perundang-undangan dan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set).

Dengan dilaksanakannya delapan area perubahan seperti yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini, sasaran dan tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana tersebut di atas dapat diwujudkan, sehingga akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal, membuka lapangan kerja, dan pada gilirannya kesejahteraan masyarakat Kendal meningkat.

Reformasi Birokrasi adalah suatu perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia yang merupakan pertaruhan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan kedepan. Reformasi Birokrasi merupakan penataan ulang suatu proses birokrasi dari tingkat terendah dan melakukan terobosan terbaru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. Dengan proses dan dinamika implementasi Reformasi Birokrasi yang secara komprehensif, simultan dan berkelanjutan dapat merubah mind set, sikap dan perilaku aparatur negara yang bersih, profesional (kompeten/mumpuni), melayani, sejahtera dan netral.

16

C. Tujuan Road MapRoad Map Reformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

D. Dasar Hukum Reformasi BirokrasiPelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu didukung oleh komitmen nasional, hal ini ditegaskan dalam :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yang menegaskan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukkan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

E. PengertianRoad Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi

17

dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

F. Ruang LingkupRuang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2014 - 2018 mencakup :1. Penguatan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Terwujudnya penguatan birokrasi Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal.

2. Tingkat Pelaksanaan.Ada dua tingkat pelaksanaan, pertama pelaksanaan makro menyangkut penyempurnaan regulasi Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap prioritas program Reformasi Birokrasi. Kedua, adalah tingkat pelaksanaan mikro yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat SKPD Pemerintah Kabupaten Kendal.

3. Program.Program-program berorientasi pada hasil (outcomes oriented programs), baik pada tingkat makro maupun tingkat mikro sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 1Program pada Tingkat Makro dan Mikro

18

Program untuk Tingkat Makro Program untuk Tingkat Mikro

Hasil yang Diharapkan

1 2 3

1. PenataanKelembagaan (Organisasi) dengan prinsip efektifitas, efisiensi dan proporsional.

a. Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah.

b. Penataan kembali kelembagaan Perangkat Daerah.

c. Evaluasi kelembagaan Lembaga Non Struktural (LNS).

d. Penataan kembali kelembagaan Lembaga Non Struktural (LNS).

e. Evaluasi Kelembagaan UPT.f. Penataan kembali kelembagaan

UPT.g. Monitoring dan evaluasi secara

berkala efektivitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah, Lembaga Non Struktural, dan UPT.

h. Pemantauan dan fasilitasi pembentukkan perangkat daerah Kabupaten/Kota.

i. Sinkronisasi peraturan kelembagaan.

a. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.

b. Terciptanya sinergitas kelembagaan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar Kabupaten/Kota

2. Penataan Ketatalaksanaan.

a. Penyusunan Pola Hubungan Kerja SKPD.

b. Simplifikasi Pedoman Tata Naskah Dinas.

c. Evaluasi Pelaksanaan lima hari kerja di Kab/Kota.

d. Evaluasi Ketatalaksanaan di lingkungan SKPD Kabupaten Kendal.

e. Penyusunan standar sarana dan prasarana kerja.

f. Penyusunan Standar Pakaian Dinas Khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

g. Evaluasi Ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kab/Kota.

h. Standar Tatalaksana Keamanan Gedung dan Kantor.

i. Pengaturan Kewenangan Plt, Plh, Ymt, Delegasi dan Mandat.

j. Sinkronisasi peraturan ketatalaksanaan.

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

3. Penataan Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur.

a. Penyusunan Perbup Standar Kompetensi Jabatan.

b. Penyusunan Perencanaan (formasi).

c. Melakukan assesmen kompetensi pegawai.

d. Melakukan analisis kebutuhan pegawai secara tepat.

e. Melakukan analisis kebutuhan dan

SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

19

pengembangan sistem diklat.1 2 3

e. Penataan sistem tunjangan kinerja.f. Penyusunan pola karir (sistem

penempatan, promosi dan mutasi).g. Penyusunan data base SDM

Aparatur.h. Penyusunan analisis jabatan.

4. Penguatan Pengawasan.

a. Pengawasan internal secara berkala pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

b. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kendal.

c. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati.

d. Penanganan kasus dan pemeriksaan khusus/strategi atas perintah pejabat yang berwenang.

e. Pemeriksaan atas bantuan yang bersumber dari APBD.

f. Evaluasi atas LKPPD (Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

g. Evaluasi LAKIP.h. Evaluasi Pelayanan Publik.i. Penyusunan pelaporan pelaksanaan

Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

j. Monitoring TLHP pada SKPD dan Rapat pemutakhiran Data TLHP.

k. Penyusunan Daftar Obyek Pemeriksaan pada SKPD, Penyusunan dan Penelitian UPKPT APIP dan Rakorwasda.

l. Rapat koordinasi bagi APIP secara berkala.

m. Gelar Pengawasan Daerah atas Hasil Pemeriksaan APIP.

n. Usulan Penambahan Tenaga Fungsional Khusus Auditor.

o. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Fungsional Auditor

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

a. Workshop Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Bimbingan Teknis implementasi SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

c. Rakornis implementasi SAKIP Pemerintah Kab. Kendal.

d. Sinkronisasi IKU SKPD dengan IKU Pemerintah Kabupaten Kendal.

e. Penyusunan Data Kinerja Pemerintah Daerah.

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

20

1 2 3

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

a. Evaluasi pelayanan publik.b. Survey IKM.c. Pemanfaatan hasil survey IKM

dalam penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan publik.

d. Penyusunan Standar Pelayanan (SP) di masing-masing SKPD penyelenggara layanan publik.

e. Penerapan kualitas unit pelayanan yang berbasis sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional.

f. Sertifikasi dan penerapan International Standard Organization (ISO).

g. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

h. Peningkatan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik.

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

7. Peningkatan Perwujudan Kepastian Hukum dan Penegakan HAM.

a. Penyusunan Perbup SOP Pengawasan Produk Hukum Daerah.

b. Penyusunan Perbup SOP Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

c. Pemantauan pelaksanaan RANHAM di Kabupaten/Kota.

d. Penanganan aduan masyarakat terkait HAM.

e. Penyelenggaraan Rakor Panitia RANHAM Kabupaten Kendal.

f. Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemerintah Kabupaten Kendal melalui LBH.

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

8. PenguatanPola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur

a. Sosialisasi untuk mengkomunikasikan budaya kerja yang disepakati.

b. Pembentukkan kelompok-kelompok budaya kerja.

c. Pelatihan dan pendidikan pengembangan budaya kerja.

d. Monitoring dan evaluasi pengembangan budaya kerja melalui Gelar Budaya Kerja/Konvensi.

e. Pemberian penghargaan bagi kelompok budaya kerja yang terbaik.

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

21

G. Pengorganisasian Reformasi Birokrasi Kabupaten Kendal

NO TIM PENGARAH TIM PELAKSANA KELOMPOK KERJA

1. Ketua :Bupati Kendal.

Ketua :Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.

Ketua Bid. Pengawasan:Sekretaris Inspektorat Kab. Kendal.Anggota :1. Irban Wil I2. Irban Wil II3. Irban Wil III4. Irban Wil IV5. Kasubag

Perencanaan pada Inspektorat Kab. Kendal

2. Wakil Ketua :Wakil Bupati Kendal,

Sekretaris :Asisten Administrasi Sekda Kab. Kendal

3. Sekretaris :Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.

Wakil Sekretaris :Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Kendal

4. Anggota :1. Staf Ahli Bupati

Bidang Pemerintahan.

Anggota :1. Asisten

Pemerintahan Sekda Kabupaten Kendal

Ketua Bid. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB :Sekretaris Bappeda Kab. KendalAnggota :1. Kabid. Litbang dan

Statistik pada Bappeda Kab. Kendal

2. Kabid. Pemsosbud pada Bappeda Kab. Kendal

3. Kasubag Verifikasi dan Pelaporan Keuangan pada Bagian Administrasi Keuangan Setda Kab. Kendal.

2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik.

2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kab. Kendal

3. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Infrastruktur.

3. Inspektur Kabupaten Kendal

4. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

4. Pejabat di Bagian Hukum.

5. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal.

Ketua Bid. SDM Aparatur:Sekretaris BKD Kab. KendalAnggota :1. Kabid. Perencanaan

dan Pengembangan Pegawai pada BKD Kab. Kendal

2. Kasubag. Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi Setda Kab. Kendal

3. Kasubag. Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal.

22

pada Bagian Organisasi

NO TIM PENGARAH TIM PELAKSANA KELOMPOK KERJA

Ketua Bid. Hukum :Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Kendal.Anggota :1. Kasubag Evaluasi

dan Pelaporan pada Inspektorat Kab. Kendal

2. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Kendal

3. Kasubag Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kab. Kendal.

Ketua Bid. Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas :Kasubag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setda Kab. Kendal.Anggota :1. Kasubag Media

Massa pada Bagian Humas Setda Kab. Kendal

2. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada BKD Kab. Kendal

3. Kasubag

23

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda Kab. Kendal.

24

BAB IIPROFIL KABUPATEN KENDAL

A. Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten KendalNama Kendal diambil dari nama sebuah pohon yakni

Pohon Kendal. Pohon yang berdaun rimbun itu sudah dikenal sejak masa Kerajaan Demak pada tahun 1500 - 1546 M yaitu pada masa Pemerintahan Sultan Trenggono. Pada awal pemerintahannya tahun 1521 M, Sultan Trenggono pernah memerintah Sunan Katong untuk memesan Pusaka kepada Pakuwojo.

Peristiwa yang menimbulkan pertentangan dan mengakibatkan kematian itu tercatat dalam Prasasti. Bahkan hingga sekarang makam kedua tokoh dalam sejarah Kendal yang berada di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu itu masih dikeramatkan masyarakat secara luas. Menurut kisah, Sunan Katong pernah terpana memandang keindahan dan kerindangan pohon Kendal yang tumbuh di lingkungan sekitar. Sambil menikmati pemandangan pohon Kendal yang nampak "sari" itu, Beliau menyebut bahwa di daerah tersebut kelak bakal disebut "Kendalsari". Pohon besar yang oleh warga masyarakat disebut-sebut berada di pinggir Jalan Pemuda Kendal itu juga dikenal dengan nama Kendal Growong karena batangnya berlubang atau growong.

Dari kisah tersebut diketahui bahwa nama Kendal dipakai untuk menyebutkan suatu wilayah atau daerah setelah Sunan Katong menyebutnya. Kisah penyebutan nama itu didukung oleh berita-berita perjalanan Orang-orang Portugis yang oleh Tom Peres dikatakan bahwa pada abad ke 15 di Pantai Utara Jawa terdapat Pelabuhan terkenal yaitu Semarang, Tegal dan Kendal. Bahkan oleh Dr. H.J. Graaf dikatakan bahwa pada abad 15 dan 16 sejarah Pesisir Tanah Jawa itu memiliki arti yang sangat penting.

25

Adalah seorang pemuda bernama Joko Bahu putra dari Ki Ageng Cempaluk yang bertempat tinggal di Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan. Joko Bahu dikenal sebagai seorang yang mencintai sesama dan pekerja keras hingga Joko Bahu pun berhasil memajukan daerahnya. Atas keberhasilan itulah akhirnya Sultan Agung Hanyokrokusumo mengangkatnya menjadi Bupati Kendal bergelar Tumenggung Bahurekso. Selain itu Tumenggung Bahurekso juga diangkat sebagai Panglima Perang Mataram pada tanggal 26 Agustus 1628 untuk memimpin puluhan ribu prajurit menyerbu VOC di Batavia. Pada pertempuran tanggal 21 Oktober 1628 di Batavia Tumenggung Bahurekso beserta ke dua putranya gugur sebagai Kusuma Bangsa. Dari perjalanan Sang Tumenggung Bahurekso memimpin penyerangan VOC di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1628 itulah kemudian dijadikan patokan sejarah lahirnya Kabupaten Kendal.

Perkembangan lebih lanjut dengan momentum gugurnya Tumenggung Bahurekso sebagi penentuan Hari jadi dinilai beberapa kalangan kurang tepat. Karena momentum tersebut merupakan sejarah kelam bagi seorang tokoh yang bernama Bahurekso. Sehingga bila tanggal tersebut diambil sebagai momentum hari jadi dikhawatirkan akan membawa efek psikologis. Munculnya istilah "gagal dan gugur" dalam mitologi Jawa dikawatirkan akan membentuk bias-bias kejiwaan yang berpengaruh pada perilaku pola rasa, cipta dan karsa warga Kabupaten Kendal, sehingga dirasa kurang tepat jika dijadikan sebagai pertanda awal mula munculnya Kabupaten Kendal.

Dari Hasil Seminar yang diadakan tanggal 15 Agustus 2006, dengan mengundang para pakar dan pelaku sejarah, seperti Prof. Dr. Djuliati Suroyo ( guru besar Fakultas sastra Undip Semarang ), Dr. Wasino, M.Hum (dosen Pasca Sarjana Unnes) H. Moenadi (Tokoh Masyarakat Kendal) dengan moderator Dr. Singgih Tri Sulistiyono. serta setelah diadakan penelitian dan pengkajian secara komprehensip menyepakati dan menyimpulkan bahwa momentum pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal, dijadikan titik tolak diterapkannya hari

26

jadi. Pengangkatan bertepatan pada 12 Rabiul Awal 1014 H atau 28 Juli 1605. Tangal tersebut persis hari Kamis Legi malam jumat pahing tahun 1527 Caka. Penentuan Hari Jadi ini selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2006, tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah no 20 Tahun 2006 Seri E nomor 15)

Kaliwungu pernah berjaya sebagai pusat pemerintahan sejak awal berdirinya Kabupaten Kendal. Namun karena kondisi perpolitikan di pusat Mataram pada waktu itu dan adanya pertimbangan untuk perkembangan pemerintahan, menyebabkan pusat pemerintahan tersebut pindah ke kota Kendal hingga sekarang. Sehingga akhirnya Kaliwungu hanya digunakan untuk tempat tinggal kerabat Ayahanda Bupati yang sering disebut sebagai Kasepuhan. Sedangkan pemerintahannya dijadikan sebagai daerah administrasi yaitu Distrik Kaliwungu.

B. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban BupatiDalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi berdasarkan urusan yang dimiliki merupakan Daerah Otonom yang seluas-luasnya. Kabupaten sebagai Daerah Otonom yang luas menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan.

Mengacu pada PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota,

27

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, serta perpustakaan. Sedangkan urusan yang bersifat pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

Adapun Pola Hubungan Organisasi Pemerintah Kabupaten Kendal tampak pada Bagan di bawah ini.

BUPATI

28

Gambar 1.1Pola Hubungan Organisasi

Pemerintah Kabupaten KendalK / LPNK

DPRD

WAKIL BUPATI

Adopsi, UU 32/2004

: garis komando: garis koordinasi: garis hubungan fungsional

Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kendal dipimpin oleh seorang Bupati yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Asas penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas.

29

SETDA

InstansiVertikal

DINAS DAERAH LEMTEKDA(Badan/Kantor

/RS)

SET DPRD

KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA

LEMBAGA LAIN

DAERAH

Adapun Tugas dan Wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah dan Tugas Bupati sebagai Wakil Pemerintah adalah sebagai berikut :1. Tugas dan Wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

b. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan

persetujuan bersama DPRD.d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan

atau dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Bupati sebagai Wakil Pemerintah :a. Bupati yang karena jabatannya berkedudukan juga

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

b. Dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Bupati bertanggung jawab kepada Presiden.

c. Dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Bupati mempunyai tugas dan wewenang :1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.2) Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di

daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.3) Koordinasi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah :

30

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-

undangan.f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah.g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.h. Melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan yang

bersih dan baik.i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan

pengelolaan keuangan daerah.j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal

di daerah dan semua perangkat daerah.k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan

pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.l. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah

daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

C. Organisasi Perangkat DaerahUntuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati

perlu dibantu oleh perangkat daerah agar dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk sekretariat, unsur pengawas diwadahi

31

dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal sejak dilaksanakan otonomi daerah Tahun 1999 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir tentang penataan organisasi perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tentang SOTK Perangkat Daerah antara lain: 1). Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun

2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Sewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal. a. Sekretariat Daerah

I. Asisten Pemerintahan, terdiri atas:1. Bagian Hukum 2. Bagian Tata Pemerintahan 3. Bagian Hubungan Masyarakat

II. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas: 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Bagian Administrasi Pembangunan 3. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

III. Asisten Administrasi, terdiri atas: 1. Bagian Organisasi

32

2. Bagian Umum 3. Bagian Administrasi Keuangan

b. Staf Ahli Bupati 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan Infrastruktur 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

c. Sekretariat DPRD 1. Bagian Umum dan Keuangan 2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal. Dinas Daerah terdiri dari:1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4. Dinas Pemuda dan Olah Raga 5. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan

Sumber Daya Mineral 6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset

Daerah

33

10. Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan, dan Kehutanan

11. Dinas Kelautan dan Perikanan 12. Dinas Sosial 13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14. Dinas Perhubungan 15. Dinas Komunikasi dan Informatika 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perda

SKPD yang Diatur3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun

2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal. Bappeda, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Inspektorat 3. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa 5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana 6. Badan Kepegawaian Daerah 7. Badan Lingkungan Hidup 8. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo 10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 11. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

4) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

34

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal. Lembaga Lain Daerah antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

5) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal. 1. Kecamatan 2. Kelurahan

D. Gambaran Umum Kondisi Daerah I. Aspek Geografi dan Demografi

1). Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Kendal merupakan salah satu

kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada posisi geografis 109°40’ - 110°18’ Bujur Timur dan 6°32’ - 7°24’ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang. Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis, yaitu: daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 10 sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 25°C. Daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27°C.

Musim kemarau di wilayah Kendal terjadi pada sekitar Bulan Juli dan Agustus. Rata-rata curah hujan selama tahun 2011 sekitar 2.025 mm dengan rata-rata hari hujan selama tahun 2011 adalah 135 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 335 mm. Sungai Bodri merupakan sungai dengan debit tertinggi di Kabupaten Kendal, dimana sungai dengan panjang 87 km memiliki debit air sebesar 114 m3/detik

35

pada musim penghujan dan 10 m3/detik pada musim kemarau.

2). Wilayah Rawan Bencana Analisis indeks rawan bencana Indonesia yang

dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011, Kabupaten Kendal termasuk daerah yang memiliki kelas kerawanan bencana yang tinggi. Menurut penelitian terapan daerah rawan bencana yang dilakukan pada tahun 2008, berdasarkan kajian geologi, hidrogeologi, vulkanologi dan kondisi bentang alam wilayah, Kabupaten Kendal mempunyai 5 zona kerawanan gerakan tanah, banjir, subsidence, intrusi air laut, abrasi dan akresi. Zona tersebut diantaranya adalah: a. Zona kerawanan bencana gerakan tanah

Zona tinggi meliputi Kecamatan Sukorejo bagian tengah dan Plantungan bagian tengah serta Limbangan bagian barat.

Zona menengah meliputi Kabupaten Kendal bagian selatan, yaitu Kecamatan Sukorejo, Plantungan, Pageruyung, Singorojo bagian tengah, Boja bagian tengah dan Limbangan.

Zona rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian tengah, yaitu Kecamatan Singorojo, Boja, Weleri, Patean dan Kaliwungu Selatan.

Zona sangat rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian utara, yaitu Kecamatan Rowosari, Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Patebon, Kangkung, Cepiring, Ngampel, Gemuh dan Pegandon.

b. Zona kerawanan bencana banjir

36

Zona tinggi meliputi daerah hilir Kali Kendal, Kali Bodri, Kali Waridin, Kali Buntu, Kali Blukar, Kali Damar, Kali Aji, Kali Kutho dan Kali Blorong.

Zona menengah meliputi Kabupaten Kendal bagian utara, yaitu Kecamatan Rowosari, Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Patebon, Kangkung, Cepiring, Ngampel, Weleri, Ringinarum, Gemuh dan Pegandon.

Zona rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian tengah, yaitu Kecamatan Singorojo, Boja, Patean, Pageruyung dan Kaliwungu Selatan.

Zona sangat rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian selatan, yaitu Kecamatan Sukorejo, Plantungan dan Limbangan.

c. Zona kerawanan bencana intrusi air laut Zona tinggi meliputi wilayah pesisir utara

Kabupaten Kendal, yaitu Kecamatan Rowosari, Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Patebon, Kangkung dan Cepiring.

Zona menengah meliputi Kabupaten Kendal bagian utara, yaitu bagian utara dari Kecamatan Rowosari, Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Patebon, Kangkung dan Cepiring.

Zona rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian tengah, yaitu bagian selatan dari Kecamatan Rowosari, Kaliwungu, Brangsong, Patebon, Kangkung dan Cepiring serta Ringinarum, Weleri, Kecamatan Ngampel, Plantungan, Sukorejo, dan Gemuh.

Zona sangat rendah meliputi Kabupaten Kendal bagian selatan, yaitu Kecamatan Singorojo, Boja, Patean, Kaliwungu Selatan dan Limbangan.

d. Zona kerawanan bencana subsidence

37

Zona penurunan > 2,4 cm/tahun meliputi wilayah pesisir utara Kabupaten Kendal, yaitu Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Patebon, Kangkung dan Cepiring.

Zona penurunan 1 – 2,4 cm/tahun meliputi Kabupaten Kendal bagian utara, yaitu bagian utara dari Kecamatan Rowosari, Kaliwungu, Kendal, Brangsong, Ngampel, Patebon, Kangkung dan Cepiring.

Zona penurunan < 1 cm meliputi Kabupaten Kendal bagian tengah, yaitu Kecamatan Weleri, Kecamatan Ringinarum dan Kecamatan Kaliwungu.

Zona batuan dasar meliputi Kabupaten Kendal bagian selatan, yaitu Kecamatan Gemuh, Pegandon, Kaliwungu Selatan, Sukorejo, Plantungan, Pageruyung, Singorojo, Patean, Boja dan Limbangan.

e. Zona kerawanan bencana abrasi dan akresi Zona abrasi meliputi wilayah pesisir utara

Kabupaten Kendal, yaitu Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon dan Kaliwungu.

Zona akresi adalah daerah muara Kali Bodri. f. Zona kerawanan kekeringan air tanah

Rawan bencana kekeringan karena karakteristik kedalaman muka air tanah.

Rawan bencana kekeringan karena karakteristik litologi.

3). Demografi Tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Kendal

sebanyak 976.803 jiwa terdiri dari 483.523 (49,50 persen) laki-laki dan 493.280 (50,50 persen) perempuan. Kecamatan Boja merupakan kecamatan

38

dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 71.417 jiwa atau 7,31 persen dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. Sementara itu Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 33.858 jiwa atau 3,47 persen dari total penduduk di Kabupaten Kendal.

Tahun 2011 pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal sebesar 0,74 persen. Pertumbuhan jumlah penduduk terjadi pada setiap kecamatan.

Pertumbuhan penduduk ini akan memberikan beban yang lebih berat terhadap lingkungan dan juga merupakan tantangan bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan atas pangan, sandang dan papan. Pertumbuhan penduduk harus dikendalikan agar tidak terjadi ledakan jumlah penduduk yang bisa menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang negatif.

Pembangunan yang dilakukan harus merata keseluruh wilayah kabupaten. Salah satu yang yang mendorong tersebarnya pembangunan secara merata yaitu sebaran jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di satu wilayah. Tahun 2011 kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Weleri (2.060 jiwa/km²), sementara Kecamatan Singorojo merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 428 jiwa/km².

II. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1). Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal menunjukkan trend positif. Sejak tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi terus mengalami percepatan, hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi

39

yang selalu meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang memiliki trend positif tentunya merupakan salah satu indikator semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan perekonomian tahun 2011 didorong oleh 9 sektor yang mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan sektor pertanian merupakan yang tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 11,08%. Hal ini menunjukkan jika sektor pertanian merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi yang utama.

Kontribusi perekonomian Kabupaten Kendal didominasi oleh empat sektor ekonomi utama, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan/ hotel/ restoran, serta sektor jasa-jasa. Kontribusi keempat sektor ini mencapai 89,61%. Kontribusi sektor pertanian sedikit meningkat setelah pada tahun sebelumnya mengalami penurunan, sedangkan sektor yang semakin meningkat kontribusinya adalah sektor bangunan, pengangkutan dan komunikasi dan jasa-jasa. Kondisi perekonomian yang kondusif di Kabupaten Kendal ditunjang oleh laju inflasi yang rendah pada tahun 2012, yaitu sebesar 3,96%. Laju inflasi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun bila dibandingkan dengan Jawa Tengah, laju infasi Kabupaten Kendal masih sedikit lebih tinggi. Dimana laju inflasi Jawa Tengah pada tahun yang sama tercatat sebesar 2,68 %. Hal tersebut menggambarkan kondisi perekonomian regional dan nasional yang relatif stabil pada tahun 2011.

2). Fokus Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan

40

untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah.

Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, indikator dari bidang pendidikan yaitu angka melek huruf dan ratarata lama sekolah, sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita. Perkembangan IPM di Kabupaten Kendal dalam periode 2008-2011 menunjukkan peningkatan.

Tahun 2008 IPM Kabupaten Kendal sebesar 69,40, tahun 2009 meningkat menjadi 70,07, tahun 2010 menjadi 70,41 dan tahun 2011 menjadi sebesar 70,85.

Indeks komposit pembentuk IPM Kabupaten Kendal setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Tahun 2011 Angka Harapan Hidup sebesar 68,77 tahun, hal ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat kesehatan di Kabupaten Kendal dan masih bisa ditingkatkan. Angka Melek Huruf sebesar 89,31%, ini menunjukkan masih adanya penduduk Kabupaten Kendal yang tidak bisa baca dan tulis sekitar 10,67%. Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 6,91 Tahun, hal ini menunjukkan penduduk Kabupaten Kendal rata-rata hanya tamatan SD Sederajat. Pengeluaran per Kapita sebesar Rp. 639.830,00, menunjukkan perlu ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat meningkat.

3).Fokus Kesejahteraan Sosial : Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui

41

kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM. Tahun 2008-2011 capaian IPG Kabupaten Kendal cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2008 IPG Kabupaten Kendal sebesar 63,96 meningkat menjadi 65,30 pada tahun 2011.

Capaian IPG Kabupaten Kendal Tahun 2011 jika di rinci menurut indikator komposit pembentuknya maka akan terlihat jika perempuan hanya unggul di satu indikator komposit yaitu angka harapan hidup. Sementara tiga indikator komposit lainnya diungguli oleh laki-laki, yaitu angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan sumbangan pendapatan. Hal ini

menunjukkan bahwa perempuan dalam memperoleh manfaat pembangunan dibidang pendidikan dan perekonomian lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perlu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh laki-laki dan perempuan.

III. Aspek Pelayanan Umum 1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Pendidikan 1) Gambaran Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) Indikator keterjangkauan pelayanan

pendidikan anak usia dini adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK PAUD tahun 2012 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2011, dimana pada tahun 2011 51,08% menjadi sebesar 44,33% pada tahun 2012. Penurunan APK PAUD ini bisa terjadi karena menurunnya

42

kesadaran orangtua terhadap pentingnya pendidikan usia dini.

Rasio guru terhadap jumlah murid cenderung meningkat dimana pada tahun 2012, satu orang guru melayani 12 murid. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan guru PAUD yang semakin memadai.

2) Gambaran Pelayanan Pendidikan Dasar Indikator keterjangkauan pelayanan

pendidikan dasar yaitu APM dan APK SD/MI serta APM dan APK SMP/MTs. Tahun 2012 APK SD/MI sebesar 103,30 % dan APM SD/MI sebesar 90,00%. Sementara APK SMP/MTs sebesar 100,02% dan APM SMP/MTs sebesar 82,01%. Dari data ini dapat di ketahui adanya peningkatan APK dan APM dari tahun 2008 di tingkat SD/MI,SMT/MTs.

Rasio guru dan murid pada tingkat pendidikan dasar cukup baik. Rasio guru di SD/MI yaitu satu orang guru dibandingkan dengan 17 orang murid dan rasio guru di SMP/MTs yaitu satu orang guru dibandingkan dengan 16 orang murid. Proses belajar mengajar diharapkan lebih baik dengan rasio guru terhadap murid yang semakin kecil.

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar jika dilihat dari trendpertahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 angka putus sekolah untuk tingkat SD/MI sebesar 0,10% sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 0,59%. Untuk jenjang pendidikan SD/MI angka putus sekolah termasuk kategori rendah. Sedangkan angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs termasuk kategori tinggi,

43

karena diatas target angka putus sekolah provinsi Jawa Tengah yaitu 0,22%.

Pertumbuhan Angka melanjutkan ke SMP/MTs dan melanjutkan ke SMA/SMK/MA cenderung meningkat dimana pada tahun 2011 mencapai 100,00% dan 78,37%.

Dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang, salah satunya yaitu gedung sekolah. Pada tahun 2012 Kondisi ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs relatif cukup baik. Persentase ruang kelas dalam kondisi baik pada SD 83%, MI 73%, SMP 89% dan MTs 78 % Kondisi ini secara umum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

3) Gambaran Pelayanan Pendidikan Menengah Perbandingan jumlah guru dengan jumlah

murid cenderung tetap, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru SMA/SMK/MA di Kabupaten Kendal sudah mencukupi. Tahun 2012 satu orang guru membina 14 murid, sama dengan tahun lalusedangkan Nilai APK dan APM SMA/MA/SMK di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2012 APK sebesar 72,00% dan APM 61,34%. Sedangkan angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan menengah tahun 2012 sebesar 0,91%.

b. Kesehatan Status kesehatan di Kabupaten Kendal

secara umum masih memprihatinkan, dimana indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi. Berdasarkan data time series dari tahun 2008-2012, AKB per 1.000

44

kelahiran hidup terus meningkat, hingga pada tahun 2012 AKB per 1.000 kelahiran hidup sebesar 14,2.

Begitu pula dengan AKI, dimana pada tahun 2012 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar 123,64 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab meningkatnya angka Kematian Ibu antara lain karena hipertensi, pendarahan, penyakit jantung, anemia dan infeksi. Angka Kematian Balita (AKABA) terlihat mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2012 tercatat sebesar 0,48 per 1.000 kelahiran hidup. Usia harapan hidup (UHH) di Kabupaten Kendal tahun 2011 adalah 68,77 tahun. Kejadian DBD pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 19,45 begitu pula dengan jumlah kematian akibat DBD menjadi sebesar 2,1. Sedangkan prevalensi HIV/AIDS cenderung tidak mengalami peningkatan, tahun 2012 tetap sebesar 0,004%.

Tahun 2012 jumlah balita bawah garis merah sebanyak 1.301 balita, jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan status gizi balita di Kabupaten Kendal mengalami perbaikan. Sedangkan persentase balita yang ditimbang berat badannya naik mengalami peningkatan. Sementara persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,03%.

Ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan sudah memadai. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) telah tersedia di setiap desa, data pada tahun 2012 berjumlah 286 unit. Di kecamatan tersedia Puskesmas, baik Puskemas induk sampai Puskesmas Keliling. Jumlah Puskesmas Induk tahun 2012 sebanyak 30 unit, Puskesmas Pembantu

45

sebanyak 52 unit, dan Puskesmas Keliling sebanyak 30 unit. Jumlah rumah sakit sebanyak 3 unit terdiri dari 1 unit RSUD tipe B, 1 unit rumah sakit swasta dan 1 unit rumah sakit khusus.

c. Pekerjaan Umum 1) Sumber Daya Air

Kabupaten Kendal memiliki tidak kurang dari 58 mata air dengan debit yang beraneka ragam. Mata air yang ada tersebut pada umumnya terletak di Kecamatan Sukorejo, Plantungan, Singorojo, Limbangan, dan Patean. Dari jumlah keseluruhan mata air tersebut, 40% diantaranya dalam kondisi rusak.

Saluran primer/ induk sepanjang 48.204 km, saluran primer dengan kondisi baik sebesar 60%. Adapun saluran sekunder panjangnya 544 km, saluran sekunder dengan kondisi baik sebesar 60%. Sedangkan bangunan irigasi lainnya secara umum masih dalam kondisi baik, namun perlu adanya peningkatan/perbaikan berkala agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Mengingat bangunan irigasi merupakan sarana vital dalam kegiatan pertanian, hal ini perlu mendapatkan perhatian dan prioritas.

2) Bina Marga Ruas jalan di Wilayah Kabupaten Kendal

terdapat 257 Ruas Jalan dengan panjang 770,993 km. Secara umum kondisi ruas jalan di Kabupaten Kendal dalam kondisi baik, namun kondisi jalan yang rusak berat meningkat jumlahnya.

Kondisi jalan baik di Kabupaten Kendal sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan namun pada tahun 2012 mengalami

46

penurunan. Kondisi jalan baik pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 133,312 Km.

Jembatan yang ada di Wilayah Kabupaten Kendal tahun 2012 sejumlah 283 buah, dengan panjang jembatan mencapai 2.051 Km. Kondisi jembatan pada tahun 2012 sebagai berikut: Jembatan Baik sebanyak 188 buah, Jembatan Sedang sebanyak 54 buah, Jembatan Rusak sebanyak 28 buah, Jembatan Rusak Berat sebanyak 13 buah.

Dari data di atas menunjukkan bahwa kondisi jembatan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

d. Perumahan Sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah

rumah yang ada di Kabupaten Kendal mencapai 273.666 unit. Dari sejumlah rumah tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: d.1. Jumlah rumah berdasarkan kondisi rumah,

terdiri dari rumah permanen sebanyak 77.637 unit, rumah semi permanen sebanyak 42.366 unit, rumah berdinding papan dan sirap sebanyak 112.485 unit.

d.2. Jumlah rumah berdasarkan status kepemilikan, terdiri dari rumah milik sendiri dengan jumlah sebanyak 232.831 unit dan rumah sewa sebanyak 4.835 unit.

d.3. Jumlah rumah berdasarkan kelengkapan sanitasi, terdiri dari rumah yang mendapatkan pelayanan air bersih secara maksimal sebesar 119.596 unit, serta rumah yang telah memiliki jamban keluarga dilengkapi dengan septic tankpermanen sebanyak 106.950 unit.

e. Penataan Ruang

47

Sebagai pelaksanaan amanat UU No. 26 Tahun 2007, Kabupaten Kendal telah menetapkan Perda No 20 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. Selain RTRW Kabupaten, masih perlu ditindaklanjuti dengan adanya penyusunan studi dan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan, yang aplikasinya setidak-tidaknya untuk penyusunan 20 kawasan kecamatan. Berkenaan dengan telah tersusunnya perda RTRW maka perlu ditindaklanjuti dengan upaya konsistensi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Selain itu Kabupaten Kendal juga telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kawasan Industri, dimana Perda ini berlaku hingga sepuluh tahun.

f. Perencanaan Pembangunan Bappeda mempunyai kedudukan sebagai

unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan. Sesuai dengan tugas pokoknya, pada tahun 2012

Bappeda telah melaksanakan fungsi perencanaan dengan menyusun dokumen perencanaan serta melaksanakan kegiatan yang terkait dengan statistik dan pengembangan. Selain itu dalam mendukung tugas pokoknya Bappeda juga telah melaksanakan penyebaran informasi publik melalui pengelolaan dan pengembangan website Bappeda serta pelaksanaan sosialisasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun dokumen

48

perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut: 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2013; 2. Buku KUA PPAS Tahun 2013, Buku KUA PPAS

Perubahan APBD Tahun 2012; 3. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Kabupaten Kendal;

4. Buku Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2012;

5. Buku Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Kendal;

6. Buku data indeks harga konsumen / laju inflasi; 7. Buku PDRB; 8. Kendal Dalam Angka dan Kecamatan Dalam

Angka; 9. Buku data Indeks Pembangunan Manusia; 10.Buku Putih Sanitasi yang berisi identifikasi

kondisi sanitasi di Kabupaten Kendal dan Strategi Sanitasi Kota;

11. Buku laporan akhir tahun DAK; 12. Kajian Potensi Kecamatan; 13.Pemetaan Status Hara Lahan Pertanian

Kabupaten Kendal; 14.Dokumen Bisnis Plan Pasca Panen Produksi

Komoditas Unggulan; 15.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

(RAD PUG) Kabupaten Kendal;

49

16.Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (RAD MDG’s) Kabupaten Kendal;

17.FS Gedung Pertemuan di Curug Sewu; 18.Neraca Sumber Daya Alam Daerah; 19.DED (Detail Engeneering Design)Ruang Kerja

Bupati, Sekda, Asisten dan Paringgitan Kabupaten Kendal;

20.Masterplan dan DED Pengembangan RS.dr. Soewondo Kabupaten Kendal.

21.Studi Penilaian Desa Inovasi Di Kecamatan Boja dan Weleri.

g. Perhubungan 1) Terminal Angkutan Umum

Kabupaten Kendal memiliki empat unit terminal, masing-masing satu buah Kelas B berlokasi di Kecamatan Weleri dan Tiga buah kelas C berada di Kecamatan Sukorejo, Kendal dan Boja. Berdasarkan data yang didapatkan pada tahun 2012, terlihat adanya penurunan penumpang di Terminal baik Weleri, Boja, dan Sukorejo. Penurunan jumlah penumpang di terminal ini merupakan hal yang perlu ditindaklanjuti mengenai permasalahan yang ada. Kemungkinan hadirnya terminal-terminal bayangan menjadikan penumpang enggan mempergunakan fasilitas terminal. Oleh karena itu diperlukan upaya pemecahan permasalahan tersebut. Ditambah lagi peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi yang cenderung meningkat sehingga penumpang angkutan umum semakin menurun.

2) Sarana Transportasi

50

Kebutuhan akan sarana transportasi dan perhubungan untuk angkutan penumpang di Kabupaten Kendal tahun 2012 dilayani oleh armada bus Antar Kota Dalam Propinsi, angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan.

3) Prasarana Lalu Lintas Guna memberi kemudahan bagi pengguna

jalan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas rambu-rambu dan marka jalan serta fasilitas lalu lintas ditempatkan pada tempat yang strategis. Dari titik-titik rawan kecelakaan di Kabupaten Kendal sudah diberikan tanda peringatan supaya para pengguna jalan berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan.

4) Rel Kereta Api Panjang rel kereta api yang melalui

Kabupaten Kendal adalah 27 kilometer yang diawasi oleh tiga stasiun pengawasan dan dua stasiun distrik. Stasiun pengawasan terdapat di Kaliwungu, Pegandon dan weleri yang memiliki fungsi untuk mengawasi perjalanan kereta api, sedangkan stasiun distrik terdapat di Pegandon dan Weleri dengan fungsi untuk mengawasi peralatan-peralatan perkeretaapian.

Jumlah perlintasan kereta api di Kabupaten Kendal ada 41 titik. Palang pintu resmi yang tidak dijaga sebanyak 16 titik dan yang dijaga sebanyak 10 titik terdiri atas dua titik oleh Pemda Kabupaten Kendal dan delapan titik oleh PT KAI. Perlintasan liar sebanyak 15 titik. Pada tahun 2012 dimulai pembangunan jalur rel ganda Pekalongan-Semarang.

51

5) Pelabuhan Pelabuhan Kendal direncanakan untuk

pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan niaga, untuk pelabuhan niaga Pemerintah Kabupaten Kendal bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk pembangunan dermaga bongkar muat barang disebelah barat pelabuhan dan sedangkan pelabuhan penyeberangan bekerjasama dengan direktorat perhubungan darat melalui satker ASDP.

Guna mendukung keselamatan pelayaran dan operasional pelabuhan dalam bersandar kapal harus memilki antara lain, break water, kedalaman kolam pelabuhan yang cukup, gedung, fasilitas air bersih, pompa bahan bakar dll.

h. Lingkungan Hidup Lahan kritis Kabupaten Kendal pada tahun

2012 seluas 17.871,43 ha, luasan tersebut sudah mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini seiring dengan lahan penghijauan yang semakin meluas pada tahun 2012.

Kerusakan ekosistem pesisir di Kabupaten Kendal berupa abrasi seluas 1.151 Ha dan akresi seluas 330 Ha meliputi 23 desa di tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu.

Untuk pengawasan kegiatan tahun 2011, yang memenuhi syarat administrasi dan teknis pengendalian pencemaran air sebesar 66,67% sedangkan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara sebesar 70%.

52

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Kabupaten Kendal Nomor 20 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, disyaratkan RTH minimal 30% dari luas kota, namun sampai dengan tahun 2012 baru tercapai 1.484 Ha dari target Perda sebesar 2.683 Ha. Luasan tersebut berasal dari luas keseluruhan taman kota sebesar 131.704,50 m2 (+13,17 Ha) ditambah luas RTH yang berasal dari fasilitas umum permukiman +7,2 Ha.

i. Pertanahan Berdasarkan data dari Badan Pertanahan

Kabupaten Kendal, pada tahun 2012 jumlah sertifikat tanah yang diselesaikan oleh BPN Kabupaten Kendal sebanyak 31.019,83 ha (234.563 bidang). Adapun berdasarkan jenisnya, sertifikat yang dikeluarkan sebagai berikut: Hak milik seluas 26.183,62 ha, hak pakai 2.152,72 ha, hak guna 2.239,88 ha, dan hak guna bangunan seluas 422,26 ha.

j. Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012 jumlah penduduk yang telah

memiliki KTP sebanyak 178.598 orang, sementara cakupan penduduk yang memiliki KK sebanyak 136.747 jiwa. Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran sebanyak 23.597 jiwa dan balita yang memiliki akta sebanyak 19.348 jiwa. Cakupan kepemilikan akta kelahiran masih didominasi oleh balita (0-5 tahun), untuk itu diperlukan sosialisasi kepada orangtua agar segera mengurus kepemilikan akata kelahiran anak-anak mereka.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 jumlah kelompok perempuan dan

kelompok PUG dan perlindungan anak terlatih

53

mencapai lebih dari 100% atau melampaui target yang telah ditetapkan. Dalam rangka menyediakan baseline data perencanaan juga telah disusun baselinedata profil anak. Data base profil anak ini digunakan untuk mengisi indikator program, kegiatan dan permasalahan anak, dengan memiliki data baseprofil anak data capaian indikator perlindungan anak mudah ditemukan dan perkembangannya akan terus dapat dipantau. Upaya pencapaian Kabupaten Kendal sebagai Kabupaten/Kota Layak anak juga telah dilakukan. Upaya tersebut antara lain melaksanakan pelatihan konseling korban bagi tim PPT PKPA kecamatan dan Kabupaten, pelatihan manajemen kasus berbasis gender dan anak, fasilitasi penyediaan shelter bagi korban kekerasan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah PT PPO. Dalam rangka untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kendal yang selaras dengan amanat Standart Pelayanan Minimal bidang Penanganan Terpadu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Kabupaten Kendal telah memiliki shelter bagi korban kekerasan. Selain itu Kabupaten Kendal juga telah melakukan pencatatan terhadap pelaporan korban kekerasan tahun 2012. Pencatatan korban kekerasan tersebut telah mencapai 100%. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu tahun 2012 mencapai 100%. Sementara untuk cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2012 juga telah mencapai 100%.

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Angka unmetneedKabupaten Kendal

menunjukan penurunan tahun 2012 angka unmetneed Kabupaten Kendal sebesar 11,65% lebih

54

rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya 11,67%. Untuk peserta KB baru juga mengalami penurunan tahun 2011 sebesar 99,99% tahun 2012 menurun menjadi 95,91%. Persentase KB aktif mengalami peningkatan tahun 2011 sebesar 78,74% tahun 2012 meningkat menjadi 98,92%. Sementara itu untuk persentase KB laki-laki masih rendah tahun 2012 sebesar 1,15%. Menurunya angka kegagalan penggunaan alat kontrasepsi tahun 2012 mencapai 100%.

Dalam rangka pelayanan KB menunjukan bahwa ratio petugas penyuluh KB disetiap desa/kelurahan di Kabupaten Kendal sebanyak 3,45. Artinya bahwa 1 orang PLKB harus bertanggung jawab terhadap 3 – 4 desa/kelurahan. Jangkauan pelayanan PLKB yang cukup luas, menyebabkan belum optimalnya pelayanan petugas terutama pada wilayah-wilayah yang sulit di akses.

Sementara itu untuk cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meningkat dari 26,83% tahun 2010 menjadi 28% tahun 2012.

m. Sosial Kemiskinan merupakan permasalahan yang

harus mendapatkan perhatian dan prioritas penanganan dalam pembangunan di Kabupaten Kendal tahun 2013. Disamping merupakan target RPJMD, penurunan angka kemiskinan juga merupakan target nasional dalam mencapai target MDG’s. Dimana pada tahun 2015 penduduk miskin ditargetkan 7,55% secara nasional.

Target penurunan angka kemiskinan pada tahun 2013 harus mendapat prioritas dan perlu kerja keras dari semua pemangku kepentingan, dimana pada tahun 2012 ini jumlah penduduk miskin di

55

Kabupaten Kendal semakin bertambah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin pedesaan terdata sejumlah 216.099 orang atau 22,29% dari jumlah penduduk Kabupaten Kendal dan penduduk miskin perkotaan sebanyak 6.058 orang atau 0,62% dari jumlah penduduk Kabupaten Kendal.

Permasalahan sosial di Kabupaten Kendal pada tahun 2012 menunjukkan angka yang tinggi, khususnya pada masalah sosial penyandang cacat, anak terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, keluarga fakir miskin, dan keluarga berumah tak layak huni.

Dari data permasalahan yang ditangani oleh Dinas Sosial, Dinas Ciptakarya, Bapermaspemdes, BNN yang ditangani masih relatif kecil. Pada PMKS dengan karakteristik eks penyakit kronis, bekas warga binaan pemasyarakatan dan korban bencana sosial sama sekali belum tertangani oleh pemerintah.

n. Ketenagakerjaan Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun, namun kesempatan kerja juga meningkat walaupun tidak sebanding dengan kenaikan angkatan kerja. Kondisi ini mencerminkan pentingnya pelatihan kewirausahaan agar angkatan kerja dapat berwirausaha dan membuka lapangan kerja di lingkungannya.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri cenderung menurun, pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja di luar negeri tercatat sebesar 9.728 orang, dengan tujuan ke Kawasan Timur Tengah dan Negara-Negara Asean pada tahun 2012 turun menjadi 3.908 orang. Masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan adalah kurangnya pengetahuan

56

tentang peraturan perundangan mengenai buruh migran, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan, minimnya perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja. Secara keseluruhan kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun sebelumnya.

o. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Jumlah koperasi primer di Kabupaten Kendal

pada tahun 2008 – 2012 menunjukkan peningkatan dari 528 koperasi primer pada tahun 2011 menjadi 533 koperasi primer pada tahun 2012. Sebagian besar koperasi primer tersebut masih aktif dan sebagian kecil lainnya tidak aktif. Pada tahun 2011, jumlah koperasi primer yang tidak aktif sebesar 264 koperasi primer, namun pada tahun 2012 jumlah tersebut turun menjadi 253 koperasi primer. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk mengaktifkan kembali koperasi primer yang tidak aktif dalam wujud pembinaan terhadap pengurus koperasi tersebut. Sementara itu, jumlah induk koperasi di Kabupaten Kendal sebanyak satu induk koperasi. Jumlah modal yang dapat dihimpun koperasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikanselama tahun 2008 – 2012 yaitu sebesar 230%. Modal koperasi pada tahun 2008 sebesar Rp. 167.227.000.000.000, kemudian pada tahun 2012 telah meningkat menjadi Rp. 385.389.000.000.000.

Pada sektor usaha kecil dan menengah, jumlah pengusaha di Kabupaten Kendal selama tahun 2008 – 2012 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah pengusaha tercatat sebanyak 10.883 orang yang terdiri atas 9.747 orang pengusaha kecil dan 1.136 orang pengusaha menengah. Pada tahun 2012 jumlah pengusaha telah meningkat menjadi 13.053 orang

57

yang terdiri atas 12.242 orang pengusaha kecil dan 811 orang pengusaha menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah pengusaha menengah mengalami penurunan.

Peningkatan jumlah pengusaha tersebut berkontribusi pada semakin tingginya penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah sebanyak 33.461 orang yang terdiri atas 29.005 orang tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan 4.456 orang tenaga kerja pada sektor usaha menengah. Kemudian pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah meningkat menjadi 36.297 orang, yang terdiri atas 33.053 orang tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan 3.244 orang tenaga kerja pada sektor usaha menengah.

Tingginya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor usaha kecil dan menengah menunjukkan bahwa sektor usaha kecil dan menengah, terutama usaha kecil, memiliki peranan yang sangat besar dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kendal.

p. Penanaman Modal Realisasi penanaman modal di Kabupaten

Kendal dari tahun 2007 – 2012 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Penanaman modal dilakukan terutama pada sektor perdagangan dan jasa, perumahan dan pemukiman, industri makanan, konstruksi, transportasi, komunikasi, pergudangan, perintisan kawasan industri, tanaman pangan dan perkebunan serta UMKM lainnya.

Upaya meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Kendal dilakukan melalui fasilitasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

58

melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal, peningkatan pembangunan fasilitas umum usaha perdagangan seperti pasar, tempat usaha, dan lain-lain.

q. Kebudayaan Urusan kebudayaan pada tahun 2012

mencakup pelaksanaan program Pengembangan Nilai Budaya dan Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Hasil yang dicapai antara lain adalah: · Pelestarian dan aktualisasi budaya daerah · Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah · Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM

dan perusahaan swasta, membangun kemitraan pengelolaan kekayaan budaya antar daerah

Benda cagar budaya di Kabupaten Kendal cukup banyak, yang terbagi dalam benda purbakala bergerak dan tidak bergerak. Benda purbakala antara lain: arca, yoni, lingga, dan alat upacara. Sedangkan benda purbakala yang tidak bergerak, yaitu Petilasan, Candi, Monumen, Situs, Masjid kuno, Bangunan Kuno, dan Gua. Jumlah benda cagar budaya di Kabupaten Kendal sejak tahun 2006–2012 mengalami peningkatan dari 41 unit pada tahun 2006 meningkat menjadi 76 unit pada tahun 2012.

r. Kepemudaan dan Olahraga Organisasi kepemudaan di Kabupaten Kendal

dibedakan menjadi tiga, yaitu organisasi kepemudaan, organisasi karang taruna, dan organisasi olahraga. Adapun organisasi kepemudaan berjumlah 62, organisasi karang taruna sebanyak 285 dan organisasi olahraga sebanyak 1.704. (Sumber: Kendal dalam Angka, 2010).

59

Kondisi keolahragaan di Kabupaten Kendal menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Prestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diraih Kabupaten Kendal pada tahun 2011 antara lain adalah: 1) Juara I Lomba Pencak Silat dalam rangka POPDA

SMP Bab II- 30 2) Juara I Lomba Lompat Jangkit dalam rangka

POPDA SMA 3) Juara I Lomba Tolak Peluru dalam rangka POPDA

SMA 4) Juara II Gerak Lari 17 km (Tri Lomba Juang)

s. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri pada tahun 2012 melaksanakan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pengembangan wawasan kebangsaan, kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat.

Pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamana lingkungan dan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan. Program pengembangan wawasan kebangsaan meliputi kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya bangsa. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan meliputi kegiatan seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan. Sedangkan pada program pendidikan masyarakat meliupti kegiatan forum komunikasi organisasi dan tokoh masyarakat dan kegiatan pembinaan partai.

60

t. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga daerah diharapkan untuk dapat merespon secara proporsional terhadap dinamika perubahan yang terjadi.

Bagian organisasi pada tahun 2012 telah melaksanakan kegiatan rutin pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Kabupaten Kendal, peningkatan disiplin aparatur di lingkungan Setda Kabupaten Kendal, pengadaan ID card pegawai di lingkungan Setda, penyusunan LAKIP /TAPKIN Kabupaten Kendal, penyusunan pedoman Tata Naskah Dinas, penyusunan Pedoman Pakaian Dinas, Bimbingan Teknis dan Asistensi Penyusunan Standard Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pembinaan dan evaluasi Pelayanan Publik, pelaksanaan bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi, Peyusunan Standard Kompetensi Jabatan dan Syarat Jabatan, pelaksanaan Bimbingan Teknis dan penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK), Penyusunan SPM dan penyusunan Analisis Jabatan Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang terkait dengan kehumasan dilaksanakan oleh Bagian Humas, adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain meliputi Penunjang kegiatan Protokol, dan peningkatan Sarana Protokolan selama 12 bulan guna memfasilitasi tugas-tugas keprotokolan dalam kegiatan pimpinan daerah, Cetak foto Bupati dan Wakil Bupati Kendal sebanyak 310 lembar, Fasilitasi Lembaga Masyarakat pada 4 (empat) LKM di Kabupaten Kendal, Penyusunan Buku Naskah

61

Sambutan Bupati Kendal sebanyak 300 buku, SMS Center sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat kepada Pemda Kendal. Pembinaan Pers dan Humas serta Pendayagunaan Media Pers selama 12 bulan, Penyelenggaraan Jumpa Pers sebanyak 15 kali, Penyebarluasan Informasi Publik melalui baliho dan terbitnya buku exploring Kabupaten Kendal sebanyak 2.000 eksemplar, kegiatan/pemberitaan dalam rangka ekspose Kabupaten Kendal selama 12 bulan melalui kegiatan Pengembangan TV dan Film, tersusunnya media komunikasi majalah dan tabloid Pemda sebanyak 21.600 eksemplar, serta pelayanan informasi pemerintah dan pembangunan kepada masyarakat melalui kegiatan penyelenggaraan LPPL dan Penunjang Kegiatan LPPL Radio Swara Kendal selama 12 bulan.

Capaian bagian hukum pada tahun 2012 adalah tersusunnya 17 raperda, kajian peraturan perundang-undangan daerah sebanyak 61 Perbup, 856 Kepbup, dan terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan di 10 lokasi serta penggandaan himpunan perda/perbup sebanyak 450 buku.

Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2012 telah melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan sebanyak 20 kelurahan dan 26 desa; penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD Kabupaten Kendal; serta pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Kendal sebanyak 11 bidang. Tahun 2012 telah menghasilkan 6 kesepakatan bersama dan 14 perjanjian kerja sama. Pembinaan administrasi desa terhadap 26 desa; pengadaan bahan penunjang tertib administrasi desa sebanyak 2161 eksemplar buku; penyusunan rancangan perda (revisi perda kedudukan keuangan kades dan perangkat desa); fasilitasi penyusunan APBDesa sebanyak 266 kegiatan; serta fasilitasi

62

kunjungan Bupati ke 231 desa di 16 Kecamatan. Bagian Perekonomian tetap melaksanakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, seperti penyelenggaraan rapat bidang ekonomi, keuangan, industri daerah (EKUINDA); pendampingan penyaluran beras miskin di Kabupaten Kendal; serta monitoring, evaluasi dan pengendalian distribusi pupuk di Kabupaten Kendal, penunjang kegiatan idul fitri dan Natal dan kabupaten Ekspo (Pasar Seni dan Pameran Pembangunan - PSPP).

Bagian administrasi keuangan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah, meningkatkan tertib administrasi dan penatausahaan di lingkungan sekretariat Daerah, menyusun laporan keuangan Sekretariat Daerah, meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesra terkait dengan pembinaan masyarakat beragama, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga serta kesejahteraan rakyat, dengan kegiatan antara lain peningkatan dan bantuan pelayanan haji; bantuan panti asuhan sebanyak 14 panti asuhan; bantuan kegiatan kepemudaan; bantuan kepada organisasi profesi dan kemasyarakatan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Bapermaspemdes dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal antara lain pembinaan administrasi desa terhadap 266 desa; pengadaan bahan penunjang tertib administrasi desa sebanyak 3 eksemplar buku; penyusunan rancangan perda (revisi perda kedudukan keuangan kades dan perangkat desa); pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD) di 266 desa; fasilitasi penyusunan APBDesa

63

sebanyak 266 kegiatan; serta fasilitasi kunjungan Bupati ke desa-desa sebanyak 231 desa.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan kegiatan antara lain: penyediaan layanan informasi melalui TIK agar tersedia perangkat jaringan yang online di SKPD; pengelolaan dan pengembangan website Pemkab Kendal; dan pengembangan desa/kelurahan online sedangkan pengolahan dan cetak daftar gaji PNS dilaksanakan oleh BKD.

Sekretariat DPRD pada tahun 2012 telah mengesahkan 4 perda Inisiatif DPRD, penyampaian aspirasi masyarakat, pelaksanaan kunjungan kerja DPRD, dan publikasi melalui media massa.

Capaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2012 adalah terlaksananya program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Capaian di bidang pengelolaan aset daerah pada tahun 2012 meliputi: tersusunnya 450 eks buku standar satuan harga; penyusunan 15 buku neraca aset daerah; peningkatan keamanan asset daerah berupa pengadaan 280 papan tanda kepemilikan tanah dan bangunan gedung.

Inspektorat Kabupaten Kendal pada tahun 2012 telah melaksanakan program terkait dengan pengawasan yaitu: pemeriksaan reguler sebanyak 99 entitas dan menangani pengaduan masyarakat berupa pemeriksaan kasus khusus sebanyak 23 kali dan pemeriksaan klarifikasi sebanyak 50 kali.

Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2012 telah melaksanakan program yang terkait dengan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan

64

pelayanan dan kinerja aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai, serta peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian.

u. Ketahanan Pangan Proporsi terluas penggunaan tanah di

Kabupaten Kendal adalah untuk tanah sawah. Dari luas wilayah Kabupaten Kendal sebesar 1.002,23 km2, penggunaan tanah untuk sawah pada tahun 2012 sebesar 260,68 km2 atau sebesar 26,03% dari seluruh luas tanah yang ada. Total penggunaan tanah di Kabupaten Kendal untuk kegiatan pertanian pada tahun 2012 mencapai 814,79 km2 atau sebesar 81,30% dari seluruh luas tanah yang ada. Penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, mencakup tanah sawah, tanah tegalan, tambak dan kolam, perkebunan, serta hutan. Tingginya proporsi penggunaan tanah untuk pertanian menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang memiliki karakteristik agraris.

Tanah sawah di Kabupaten Kendal terdiri atas sawah teknis, setengah teknis, non teknis, dan tadah hujan.

Selama tahun 2008 – 2012 tanah sawah berpengairan teknis di Kabupaten Kendal mencapai 61,08% dari seluruh luas sawah yang ada. Kondisi jaringan pengairan yang memadai sangat menunjang tercapainya produktivitas komoditas pertanian yang optimal.

Hal yang menjadi keprihatinan dalam pembangunan sektor pertanian adalah masih maraknya alih fungsi lahan pertanian untuk pemanfaatan non pertanian. Fenomena alih fungsi lahan pertanian untuk pemanfaatan non pertanian terjadi di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kendal. Selama tahun 2008 – 2012 telah

65

terjadi alih fungsi tanah sawah sebesar 89 hektar. Alih fungsi tanah sawah sebesar itu sebagian besar berasal dari alih fungsi tanah sawah berpengairan teknis sebesar 84 hektar. Selama tahun 2008 – 2012 terjadi peningkatan tanah sawah pada tanah sawah berpengairan teknis, setengah teknis, Sementara itu, juga terjadi pengurangan luas tanah sawah non teknis maupun tadah hujan.

Komoditas utama tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Kendal Tahun 2012 terdiri atas 8 komoditas, yaitu padi sawah, padi gogo, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Produksi pangan terbesar bersumber tanaman pangan di Kabupaten Kendal masih disumbang oleh padi sawah yang pada tahun 2012 produksinya mencapai 234.917 ton. Produksi pangan terbesar berikutnya adalah jagung dan ketela pohon. Produksi jagung pada tahun 2012 sebesar 193.177 ton, sedangkan produksi ketela pohon pada tahun 2012 sebesar 17.274 ton.

Selama tahun 2009 – 2012 produksi padi sawah, padi gogo, jagung, dan kacang hijau menunjukkan peningkatan. Peningkatan produksi padi sawah, padi gogo, dan kacang hijau disebabkan oleh peningkatan luas panen dan produktivitas, sedangkan peningkatan produksi jagung disebabkan oleh peningkatan produktivitas meskipun luas panennya mengalami penurunan.

Sementara itu, selama tahun 2009 – 2012 produksi ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, dan kedelai menunjukkan penurunan. Penurunan produksi kacang tanah dan kedelai diakibatkan oleh penurunan luas panen dan penurunan produktivitas, sedangkan penurunan produksi ketela pohon dan

66

ketela rambat diakibatkan oleh penurunan luas panen.

Ketahanan pangan di Kabupaten Kendal tidak hanya ditunjang oleh produksi pangan yang bersumber dari tanaman pangan, tetapi juga produksi pangan yang bersumber dari komoditas peternakan. Produksi peternakan di Kabupaten Kendal masih didominasi oleh produksi daging ayam ras dan telur ayam ras. Keadaan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi pada dua komoditas tersebut. Produksi daging kambing tercatat semakin meningkat sedangkan produksi daging sapi masih stagnan. Dari data produksi peternakan tahun 2009 -2012 tersebut, terlihat secara keseluruhan kecuali produksi daging ayam mengalami penurunan prouktivitas, maka masih diperlukan upaya dalam peningkatan produksi daging dan permodalan bagi peternak.

u. Pemberdayaan Masyarakat dan desa Capaian di bidang pemberdayaan masyarakat

dan desa pada tahun 2012 antara lain: sosialisasi dan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan di 286 desa/ kelurahan; terlaksananya pelatihan ketrampilan pengelolaan pada 7 kecamatan di 18 desa Badan Usaha Milik Desa, 3 lumbung desa (Desa Tamangede Gemuh, Tanjungmojo Kangkung, Tampingwinarno, Sukorejo, 1 (satu) UED-SP di Desa Jambiarum, Kecamatan Patebon; UP2K dilakukan di 6 desa;fasilitasi permodalan bagi UMKM di pedesaan dalam rangka penguatan kelembagaan posyantek dan tersedianya alat teknologi untuk masyarakat; fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan berupa bantuan kepada 1 pasar desa jatiwangi, Kecamatan Ngampel; perbaikan

67

perumahan dan fasilitas lingkungan permukiman di 12 desa; pavingisasi di 35 desa; paperbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 5 unit; serta bantuan gabah lumbung desa untuk pengentasan kemiskinan di 3 desa. Kegiatan TMMMD dilakukan setiap Tahun sebanyak 2 kali yaitu Sengkuyung I dan Sengkuyung II. Pengiriman peserta gelar teknologi tepat guna ke 14 di Batam, Kepulauan Riau. Sosialisasi bank sampah se-kabupaten. Pembinaan administrasi PNPM Perdesaan di 266 desa.

v. Statistik Produk-produk statistik yang dihasilkan pada

tahun 2012 meliputi Buku Kendal Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, dan Buku PDRB Kabupaten Kendal.

w. Kearsipan Melalui kegiatan pengadaan sarana

pengolahan dan penyimpanan arsip Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan pembinaan dan pemberian bantuan sarana prasarana kearsipan bagi 18 Pemerintah Desa. Diharapkan melalui kegiatan tersebut Pemerintah Desa akan lebih tertib dalam melakukan pengadministrasian kearsipan sehingga akan menunjang jalannya kegiatan pemerintahan di desa.

Kemudian kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah berupa penyusutan dan pengelolaan arsip milik 3 (tiga) SKPD yaitu arsip milik eks Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan. Hasilnya berupa arsip sejumlah 312 box yang sudah tertata sesuai dengan aturan kearsipan yang berlaku.

68

Pada tahun 2012 dilakukan pemeliharaan arsip yang tersimpan di depo arsip sejumlah 252 box melalui Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah.

Sedangkan melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta berupa bimbingan teknis untuk 30 (tiga puluh) petugas pengelola kearsipan SKPD.

Selain itu ada bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 untuk pembelian sarana prasarana alat kearsipan sejumlah 26 desa, masing-masing desa mendapat dana Rp. 2.000.000,-.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah bersama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah tergabung dalam Tim Pembina Administrasi Desa, memberikan pembinaan kearsipan di desa-desa seKabupaten Kendal.

x. Perpustakaan Koleksi buku perpustakaan selama tahun 2012

mengalami penambahan koleksi sejumlah 1576 eksemplar yang berasal dari dana APBD Kabupaten Kendal, selain itu bantuan Blockgrand dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa seperangkat komputer dan software manajemen perpustakaan. Selain itu juga mendapatkan 700 eksemplar untuk 2 mobil perpustakaan keliling.

Untuk Perpustakaan Desa, Perpustakaan Bina Pustaka Desa Nawangsari Kecamatan Weleri, Perpustakaan Sausan Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan, Perpustakaan Petra Karya Desa Karangmanggis Kecamatan Boja, memperoleh bantuan berupa buku koleksi perpustakaan masing – masing sejumlah 1.000 eksemplar dan 2 unit rak

69

buku dari APBN, sedangkan Perpustakaan Rumah Baca desa Tambaksari Kecamatan Rowosari dan Perpustakaan Rindu Baca desa Wonodadi Kecamatan Plantungan mendapatkan bantuan 1.000 buku dan 1 unit rak buku dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

Perpustakaan Keliling selama tahun 2012 melayani 32 (tigapuluh dua) lokasi di wilayah Kabupaten Kendal terdiri dari 19 SD, 6 SMP, 2 Perpustakaan desa, 1 Lembaga Pemasyarakatan, 1 Panti Wreda, 2 TK/PAUD dan 1 Perpustakaan Pondok Pesantren.

Jumlah Anggota perpustakaan pada tahun 2012 sejumlah 465 orang terdiri dari 134 orang anggota laki – laki dan 331 orang anggota perempuan. Sedangkan pengunjung selama 2012 sejumlah 8.948 orang terdiri dari 3.798 orang pengunjung laki – laki dan 5.150 orang pengunjung perempuan.

Di lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdapat fasilitas Hotspotbagi masyarakat umum yang ingin mengakses internet menggunakan laptop atau perangkat lain yang dimiliki.

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan a. Pertanian

Tanaman perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Kendal sangat beragam. Produksi perkebunan paling besar pada tahun 2012 adalah tembakau rakyat, yang merupakan salah satu komoditas perkebunan utama yang diusahakan petani di Kabupaten Kendal. Produksi tembakau rakyat pada tahun 2012 sebesar 10.224,98 ton. Produksi tebu rakyat tahun 2012 sebesar 3,282,11 ton, sementara produksi kelapa sebesar 1.313,18 ton. Produksi 19 tanaman perkebunan di Kabupaten

70

Kendal pada tahun 2007 – 2012 hanya dua komoditas yang mengalami penurunan produktifitasnya yakni teh dan jambu mete, selebihnya ada peningkatan. Tembakau merupakan tanaman perkebunan yang ditanam pada areal terluas di Kabupaten Kendal selama tahun 2008 – 2012. Tahun 2012 luas areal tembakau sebesar 7.309 hektar. Tanaman perkebunan lain yang memiliki areal penanaman yang luas di Kabupaten Kendal adalah kopi, kelapa, kakao, kapuk, dan cengkeh, beberapa komoditas mengalami peningkatan Luas areal tanamannya yakni: tembakau, kopi, jahe, tebu, karet dan kakao, sedangkan yang mengalami penurunan area adalah pada komoditas kapulogo dan panili.

Sebagaimana halnya tanaman perkebunan, tanaman buah-buahan yang dibudidayakan di Kabupaten Kendal sangat beragam. Tanaman buah-buahan yang memiliki produksi terbesar di Kabupaten Kendal selama tahun 2008 – 2012 adalah pisang. Pada tahun 2012 produksi pisang di Kabupaten Kendal mencapai 305.732 kuintal. Tanaman buahbuahan lain yang memiliki produksi cukup tinggi di Kabupaten Kendal adalah mangga, jambu biji, durian, rambutan, dan nangka dimana pada tahun 2012 produksinya berturut-turut sebesar 92.131 kuintal, 62.888 kuintal, 42.308 kuintal, 27.366 kuintal, dan 24.619 kuintal. Dari tabel 37 diketahui hanya beberapa jenis buah yang produksinya menurun yakni: jeruk siam, jeruk bali, jambu air, sawo, pepaya, nanas, nangka dan sukun, selebihnya menunjukkan gejala meningkat dari tahun 2008-2012.

Di samping tanaman perkebunan dan buah-buahan, di Kabupaten Kendal juga dibudidayakan berbagai tanaman sayur-sayuran. Tanaman sayur-

71

sayuran yang memiliki produksi terbesar di Kabupaten Kendal selama tahun 2008 – 2012 adalah bawang merah. Pada tahun 2012 produksi bawang merah di Kabupaten Kendal mencapai 195.457 kuintal.

Tanaman sayur-sayuran lain yang memiliki produksi cukup tinggi di Kabupaten Kendal adalah cabai, kubis, kacang-kacangan, petsai/sawi, dan bawang daun dimana pada tahun 2012 produksinya berturut-turut sebesar 23.746 kuintal, 47.089 kuintal, 10.591 kuintal, 8.740 kuintal, dan 8.994 kuintal. Produksi sayur-sayuran di Kabupaten Kendal pada tahun 2008 – 2012 secara umum mengalami peningkatan produktivitasnya, hanya beberapa sayuran yang produktivitasnya menurun adalah: kacang-kacangan, terong dan ketimun.

Pada sektor peternakan, hewan ternak yang diusahakan di Kabupaten Kendal juga cukup beragam. Populasi ternak paling banyak di Kabupaten Kendal selama tahun 2008 – 2012 adalah berjenis unggas yaitu ayam ras pedaging, ayam ras petelur, dan ayam kampung. Pada tahun 2012, populasi ayam ras pedaging, ayam ras petelur, dan ayam kampung berturut-turut sebanyak 8.418.490 ekor, 2.819.527 ekor, dan 1.058.774 ekor. Populasi ternak kecil di Kabupaten Kendal cukup besar, yaitu berjenis domba dan kambing. Pada tahun 2012 populasi domba sebanyak 109.435 ekor, sedangkan populasi kambing sebanyak 74.226 ekor. Populasi ternak besar di Kabupaten Kendal tidak sebanyak populasi unggas maupun populasi ternak kecil. Sapi potong merupakan jenis ternak besar yang populasinya paling besar di Kabupaten Kendal dibanding ternak besar lainnya. Pada tahun 2012 populasi sapi potong di Kabupaten Kendal sebanyak 29.502 ekor.

72

Dari data yang ada mulai tahun 2008 -2012 seluruh populasi ternak mengalami peningkatan jumlah.

b. Kehutanan Hutan di Kabupaten Kendal terdiri atas hutan

rakyat dan hutan negara. Hutan rakyat di Kabupaten Kendal lebih luas dibandingkan dengan hutan negara. Pada tahun 2012 luas hutan rakyat di Kabupaten Kendal sebesar 32.250 hektar. Hutan rakyat berupa hutan yang ditanami tanaman sengon, jati, maupun campuran. Sementara itu, pada tahun yang sama luas hutan negara sebesar 17.799,66 hektar, yang terdiri atas hutan produksi seluas 10.481,60 hektar, hutan produksi terbatas seluas 4.347,20 hektar, dan hutan lindung seluas 2.970,86 hektar. Luas hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan lindung konstan selama tahun 2008 – 2012, sementara hutan rakyat sejak tahun 2011 sudah mulai hilang keberadaanya.

Di Kabupaten Kendal jumlah kelompok tani hutan rakyat sebanyak 146 kelompok dan jumlah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebanyak 35 LMDH. Pada Tabel 2.40 ditunjukkan data perkembangan luas lahan hutan dan kelompok tani hutan rakyat serta LMDH di Kabupaten Kendal pada tahun 2008 – 2012.

Hasil hutan non HPH Kabupaten Kendal terdiri atas kayu bulat, kayu gergajian, kayu olahan, dan hasil hutan ikutan (terpentin dan daun kayu putih). Data hasil hutan non HPH Kabupaten Kendal Tahun 2008 – 2012 menunjukkan ada peningkatan hasil kayu bulat dan kayu olahan, sementara hasil hutan ikutan sejak tahun 2011 tidak lagi menghasikan.

Jumlah industri pengolahan hasil hutan di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari

73

waktu ke waktu. Pada tahun 2008 jumlah industri pengolahan hasil hutan di Kabupaten Kendal sebanyak 53 industri, kemudian pada tahun 2012 jumlahnya telah meningkat menjadi 76 industri.

c. Energi dan Sumberdaya Mineral Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga

Sumber daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2012, banyaknya penyalur BBM di Kabupaten Kendal sebanyak 24 unit stasiun pengisian LPG sebanyak 3 unit, dan agen LPG sebanyak 9 unit. Adapun jenis bahan bakar minyak bersubsidi yang terjual di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 adalah premium dan solar. Dimana terjadi peningkatan penjualan komoditas premium dan penurunan penjualan solar. Jenis potensi bahan tambang di Kabupaten Kendal terutama mineral bukan logam dan batuan, pasir, batu, tanah urug dan air bawah tanah (ABT).

d. Pariwisata Sampai dengan tahun 2012 objek wisata

yang telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sebanyak 3 buah, yaitu Sendang Sikucing, Curugsewu, dan Kolam Renang Boja. Jumlah pengunjung pada ketiga objek wisata tersebut pada tahun 2012 sebanyak 145.043 orang dengan jumlah pemasukan sebesar Rp. 803.916.000. Jumlah pengunjung dan jumlah pemasukan objek wisata pada tahun 2012 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan jumlah pengunjung dan jumlah pemasukan objek wisata pada tahun 2011.

e. Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal dengan panjang pantai

42,4 km memiliki potensi perikanan tangkap di laut, perikanan air payau (tambak), perikanan air tawar

74

(kolam), dan perikanan tangkap di perairan umum. Produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di laut di Kabupaten Kendal terus mengalami peningkatan selama tahun 2008 – 2012. Pada tahun 2008 produksi perikanan tangkap di laut sejumlah 1.127.163 kg dengan nilai Rp. 6.367.848.000, kemudian pada tahun 2012 produksi perikanan tangkap di laut telah meningkat menjadi 2.056.175 kg dengan nilai Rp 11.008.371.000,-

Pertumbuhan produksi perikanan tangkap di laut di Kabupaten Kendal selama tahun 2008 – 2012 sebesar 16,44% per tahun, sedangkan pertumbuhan nilai produksinya selama tahun 2008 – 2012 sebesar 15,83% per tahun, dari data tersebut menunjukkan bahw produksi dan nilai produksi perikanan tangkap dari tahun 2008-2012 mengalami penigkatan.

Produksi dan nilai produksi perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008 – 2012) menunjukkan trend yang meningkat, meskipun pada tahun 2010 sempat terjadi penurunan produksi dan nilai produksi. Selama kurun waktu tahun 2008 – 2012 produksi perikanan budidaya air payau (tambak) mengalami peningkatan sebesar 3,08 % per tahun, sedangkan nilai produksinya mengalami peningkatan sebesar 17,59% per tahun. Produksi perikanan budidaya air payau berupa bandeng, udang, dan rucah dengan bandeng sebagai komoditas utamanya.

Produksi perikanan budidaya air tawar (kolam) di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008 – 2012) menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,54% per tahun. Demikian pula, nilai produksi perikanan budidaya air tawar (kolam) selama kurun

75

waktu tahun 2008 – 2012 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,53% per tahun. Luas kolam juga menunjukkan trendyang meningkat selama tahun 2008 – 2012 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,34% per tahun.

f. Perdagangan Jumlah unit usaha perdagangan di Kabupaten

Kendal pada tahun 2008 – 2012 menunjukkan peningkatan dari 1.148 unit pada tahun 2008 menjadi 1.478 unit pada tahun 2012. Jumlah tenaga kerja pada unit usaha perdagangan terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja pada unit usaha perdagangan sebanyak 2.248 orang. Pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja pada unit usaha perdagangan meningkat menjadi 2.829 orang.

Sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Kendal cukup beragam, meliputi pasar tradisional, pasar lokal (pasar desa), pasar swalayan, pertokoan/warung/kios, pasar hewan, dan pasar sepeda. Jumlah pasar tradisional di Kabupaten Kendal selama tahun 2008 – 2012 tetap sebanyak 11 unit. Demikian pula jumlah pasar lokal (pasar desa) di Kabupaten Kendal pada tahun 2008 – 2012 tetap sebanyak 24 unit. Pada tahun 2011 jumlah pasar swalayan, pasar hewan, dan pasar sepeda mengalami penurunan. Pada tahun 2008 – 2012 pasar swalayan sebanyak 22 unit, pasar hewan sebanyak 4 unit, dan pasar sepeda sebanyak 3 unit. Jumlah pertokoan/warung/kios di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 juga mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2009 dan 2010. Jumlah pertokoan/warung/kios di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sebanyak 1.758 unit pada tahun 2012 mengalami peningkatan jumlah lagi.

76

g. Industri Jumlah perusahaan industri besar di

Kabupaten Kendal cenderung stagnandari tahun 2007 sampai dengan 2012, yaitu perusahaan industri besar di bidang kimia, aneka, dan hasil pertanian stagnan yaitu berturut-turut sejumlah 7 unit, 2 unit, dan 20 unit. Selama tahun 2007 – 2012 jumlah perusahaan industri besar yang bertambah hanya industri logam, mesin, dan elektronik dari semula 6 unit menjadi 7 unit.

Sementara itu, jumlah perusahaan industri kecil di Kabupaten Kendal pada tahun 2007 – 2012 cenderung bertambah. Diantaranya adalah industri kecil logam, mesin, dan elektronik 4.159 unit dan industri kecil kimia (8.241 unit). Sedangkan jumlah perusahaan industri kecil aneka dan industri kecil hasil pertanian mengalami peningkatan selama tahun 2007 – 2012. Jumlah perusahaan industri kecil aneka dan jumlah perusahaan industri kecil hasil pertanian di Kabupaten Kendal. Pada tahun 2012 jumlah perusahaan industri besar di Kabupaten Kendal sebanyak 36 unit, sedangkan jumlah perusahaan industri kecil di Kabupaten Kendal sebanyak 17.587 unit. Jumlah total perusahaan di Kabupaten Kendal pada tahun 2012 sebanyak 17.623 unit.

h. Ketransmigrasian Program transmigrasi yang dicanangkan oleh

pemerintah memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin berusaha mencari penghidupan yang lebih layak di daerah lain. Pada tahun 2010, pemerintah Kabupaten Kendal melalui program pengembangan wilayah transmigrasi dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain penguatan SDM

77

pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi perbatasan di 15 lokasi, peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan tahun 2012 sebanyak 12 naskah, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi tahun 2012 disediakan bagi 28 kepala keluarga, pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi SDM tahun 2012 dilakukan di 2 lokasi. Selain transmigrasi antar wilayah juga dilakukan program transmigrasi lokal.

Program transmigrasi lokal diawali dengan penyuluhan transmigrasi lokal tahun 2012 ditargetkan bagi 50 orang dan tercapai lebih dari 100%. Demikian juga untuk pelatihan transmigrasi lokal tahun 2012 tercapai lebih dari 100%. pada tahun 2012 sebanyak 11.890 unit dan 23.120 unit.

BAB IIITAHAPAN PROGRAM PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI

Dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Reformasi BirokrasiPemerintah dengan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka langkah-langkah/tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kendal 2014 - 2018 baik pada tingkat makro, tingkat meso dan tingkat mikro mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Setiap tahapan pelaksanaan

78

Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasidi Pemerintah Kabupaten Kendal dapat digambarkan sebagai berikut.

Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesai-kan pada tahun 2016, menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksa-nakan, dan melakukan moni-toring, evaluasi dan menyempur-nakan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2016.Membangun lan-dasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokra-si secara konsis-ten

Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2015, menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurna-kan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2015.

Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2014, menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurna-kan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2014.

Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi Reformasi Birokrasi secara konsisten.

Pemahaman persamaan persepsi dan sosialisasi Reformasi Birokrasi.

79

2015

20162017

2014

2013

A. Permasalahan, Kebijakan, Strategi dan Sasaran Reformasi Birokrasi.

1. Penataan Organisasi.a. Permasalahan.

1) Muncul banyaknya regulasi-regulasi sektoral baru di luar regulasi umum yang mengatur organisasi perangkat daerah, disertai kewajiban daerah untuk membentuk sebuah lembaga.

2) Muncul banyaknya regulasi-regulasi yang mengatur pembentukkan Lembaga Non Struktural dengan tugas pokok dan fungsinya yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

3) Organisasi perangkat daerah di Kabupaten/Kota tidak bisa diwajibkan seragam dengan organisasi perangkat daerah provinsi karena karakteristik, kebutuhan dan kondisi daerah yang beragam.

b. Kebijakan.1) Mengakomodir amanat regulasi-regulasi sektoral yang

mengatur mengenai lembaga struktural ke dalam organisasi perangkat daerah.

2) Mengakomodir amanat regulasi-regulasi sektoral yang mengatur mengenai lembaga non struktural.

3) Memperketat fasilitasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Strategi.1) Perlu dilakukan kajian yang mendalam atas amanat

pembentukkan sebuah lembaga struktural, baik dapat berdiri sendiri atau diintegrasikan dengan perangkat daerah yang ada.

2) Perlu dilakukan kajian yang mendalam atas amanat pembentukkan sebuah lembaga non struktural, baik dapat berdiri sendiri atau tugas pokok dan fungsinya diintegrasikan dengan perangkat daerah yang ada.

80

3) Perlu dilakukan kajian yang mendalam atas sinergitas kelembagaan provinsi dan kabupaten/kota.

d. Sasaran.Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), dengansasaran utamanya :1) Terciptanya kelembagaan perangkat daerah yang

efektif, efisien dan proporsional sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan kondisi daerah.

2) Terciptanya kelembagaan lembaga non struktural yang efektif, efisien dan proporsional sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan kondisi daerah.

3) Terciptanya sinergitas kelembagaan antara provinsi dan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota.

2. Penataan Ketatalaksanaan.a. Permasalahan.

1) Belum seluruh aspek regulasi tata laksana penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terstandar baku.

2) Pemahaman aspek tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi SKPD di lingkungan pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota masih sangat terbatas.

3) Variasi model tata laksana pada pemerintah daerah masih berbeda-beda dan belum seluruh pedoman sistem tata laksana dapat dijadikan sebagai acuan bertindak oleh daerah(yang ada masih sifatnya parsial).

b. Kebijakan.

81

1) Perlu penguatan unit yang menangani bidang ketatalaksanaan baik pada tingkat Kabupaten

2) Perlu sinkronisasi dan simplifikasi kebijakan tata laksana penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah.

82

c. Strategi.1) Inventarisasi permasalahan

ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2) Penyelenggaraan rakor intensifikasi problem solving ketata-laksanaan penyelenggaraan pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara periodik.

d. Sasaran.Terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

a. Permasalahan.1) Mismatch dalam kompetensi.2) Alokasi dan distribusi PNS yang belum seimbang.3) Kurangnya disiplin PNS.4) Prinsip moralitas PNS belum sepenuhnya dijunjung

tinggi.5) Pola Karir belum dilaksanakan dengan baik.

b. Kebijakan.1) Perlu adanya kesesuaian kompetensi individu SDM

aparatur dengan kompetensi jabatan aparatur.2) Adanya formula penghitungan untuk penetapan

formasi yang tepat, pemberian insentif pada daerah-daerah yang sulit dijangkau atau tugas yang strategis tetapi kurang menarik.

3) Perpindahan pegawai harus mendukung distribusi pegawai yang proporsional, agar terwujud keseimbangan antara beban kerja dan pegawai yang dibutuhkan.

4) Adanya pembagian tugas yang jelas

83

5) Perlu adanya sistem reward and punishment secara tegas dan jelas.

6) Perlu adanya regulasi agar pegawai tidak terpengaruh terhadap partai politik.

84

c. Strategi.1) Sistem seleksi dan rekrutmen PNS dilaksanakan secara

obyektif, transparan dan bebas KKN.2) Pengangkatan jabatan harus berbasis kompetensi.3) Penilaian kinerja didasarkan pada capaian target

sasaran kerja pegawai.4) Dilakukan penegakan disiplin PNS.5) Perbaikan kesejahteraan pegawai.6) Penempatan PNS harus sesuai dengan kompetensi

yang dimiliki pegawai yang disesuaikan dengan beban tugas organisasi.

7) Perlu dikembangkan sistem pemberhentian.8) Penyusunan pola karir aparatur.

d. Sasaran.Membentuk SDM yang profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik.

4. Penguatan Pengawasan.a. Permasalahan.

1) Banyaknya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah mengakibatkan adanya overlapping dan bertubi-tubinya pengawasan meskipun sudah dilakukan upaya koordinasi.

2) Lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mengakibatkan efektifitas hasil pengawasan kurang optimal.

3) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan.

4) Makin canggihnya modus penyimpangan menuntut peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan secara berkesinambungan.

85

b. Kebijakan.1) Kebijakan Internal.

a) Meningkatkan sistem pengawasan, mengefektifkan koordinasi pengawasan dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah.

b) Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

c) Meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi perkantoran.

2) Kebijakan Eksternal.a) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pengawasan melalui pengawasan masyarakat.b) Melaksanakan pemeriksaan bersama APIP lain (BPKP

dan Itjen Kementerian)c) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

guna terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai.

d) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan dan tertib administrasi guna mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan.

c. Strategi.1) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal meliputi

perencanaan program, tindak lanjut, evaluasi dan pelaporan bidang Pengawasan serta Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

2) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur.

3) Pengawasan.4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah.5) Pelayanan Adminstrasi Perkantoran.

d. Sasaran.

86

1) Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

2) Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

3) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana pemerintah.

5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.a. Permasalahan.

1) Belum optimalnya pelaksanaan SAKIP pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

2) Belum sinergis dan konsistennya pelaksanaan manajemen kinerja pada SKPD.

3) Masih lemahnya pemahaman dan komitmen para pelaksana pemerintahan dan pembangunan dalam mengimplementasikan manajemen kinerja.

b. Kebijakan.1) Menyusun kebijakan daerah untuk mendukung

penguatan implementasi SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kendal.

2) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka mendorong optimalisasi implementasi SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasiskan pada manajemen kinerja.

4) Meningkatkan fasilitasi implementasi SAKIP pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah kabupaten/ kota.

c. Strategi.1) Memantapkan komitmen dan sinergitas pelaksanaan

akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

87

2) Mendorong setiap SKPD untuk mengoptimalkan manajemen kinerja pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

3) Melaksanakan diklat aparatur dan studi implementasi SAKIP di Institusi Pemerintah yang manajemen kinerjanya baik.

d. Sasaran1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja di SKPD Pemerintah

Kabupaten Kendal.2) Meningkatnya pemahaman dan komitmen aparatur

dalam implementasi SAKIP pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

3) Tersusunnya data kinerja SKPD dan Pemerintah Daerah secara sinergis, akurat dan lengkap.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.a. Permasalahan.

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik, antara lain disebabkan masih kurangnya sarana prasarana, kapasitas aparatur dan sistem prosedur yang belum sepenuhnya dilaksanakan.

b. Kebijakan.Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas aparatur dan pembenahan sistem dan prosedur.

c. Strategi.1) Evaluasi pelayanan publik.2) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).3) Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) di masing-

masing SKPD.4) Penerapan kualitas unit pelayanan yang berbasis

sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional.

88

5) Sertifikasi dan penerapan International Standard Organisation (ISO).

6) Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kendal.

7) Peningkatan best practices pada Unit Pelayanan Publik.8) Peningkatan kompetensi aparatur dalam pelayanan

publik.9) Tercapainya indikator opini BPK Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).d. Sasaran.

1) Meningkatnya pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

2) Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan.

7. Peningkatan Perwujudan Kepastian Hukum Dan Penegakan HAM.a. Permasalahan.

1) Belum terpenuhinya jangka waktu pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Belum terpadunya instansi pelaksana pengawasan produk hukum daerah kabupaten.

3) Masih banyaknya produk hukum daerah kabupaten yang dibatalkan.

4) Prioritas penyusunan produk hukum daerah yang masih dapat berubah walaupun telah ditetapkan.

5) Masih banyaknya aksi dan upaya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kendal yang mengakibatkan masyarakat belum sepenuhnya merasakan rasa aman dan tenteram.

6) Masih banyaknya masyarakat tidak mampu yang tidak mampu berperkara di lembaga peradilan yang belum mendapatkan haknya dan termarjinalkan.

b. Kebijakan.

89

1) Efektivitas peraturan perundang-undangan.2) Peningkatan penghormatan HAM.

c. Strategi.1) Penyempurnaan mekanisme pengawasan produk hukum

daerah.2) Harmonisasi produk hukum daerah.3) Penyempurnaan proses pembentukkan produk hukum

daerah.4) Peningkatan kualitas substansi produk hukum daerah.5) Pembaruan materi produk hukum daerah agar lebih

bernuansa HAM.6) Peningkatan pelayanan aduan masyarakat terkait

pelanggaran HAM.7) Peningkatan kapasitas kelembagaan HAM kabupaten.8) Peningkatan pemberian bantuan hukum.

d. Sasaran.1) Meningkatnya kualitas produk hukum daerah.2) Meningkatnya kepastian hukum.3) Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, dan

penghormatan HAM yang ditandai dengan menurunnya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya upaya perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat yang tidak mampu.

4) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan bebas KKN.

8. Penguatan Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set).a. Permasalahan.

1) Belum optimalnya nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif di lingkungan aparatur yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, agama, tradisi, dan nilai-nilai produktif modern sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

90

2) Persepsi, pola pikir dan perilaku aparatur yang belum sesuai nilai-nilai moral dan budaya kerja yang baik, sehingga masih terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sekaligus masih dijumpai adanyapraktek-praktek KKN.

3) Kualitas kinerja dan profesionalitas aparatur masih belum optimal, tingkat kesejahteraan relatif masih rendah, sehingga berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4) Citra aparatur pemerintah daerah belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari masyarakat.

b. Kebijakan.1) Mengembangkan budaya kerja di lingkungan SKPD

Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja.

c. Strategi.1) Melakukan penanaman nilai-nilai budaya dan

membangun komitmen untuk menerapkan budaya kerja melalui sosialisasi kepada seluruh aparatur di lingkungan SKPD Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Menyempurnakan kebijakan penerapan pengembangan budaya kerja di lingkungan SKPD Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penggerak budaya kerja secara berkelanjutan di lingkungan SKPD Kabupaten Kendal dan Pemerintah

91

Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4) Membentuk kelompok budaya kerja/gugus kendali mutu di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja melalui kegiatan gelar budaya kerja/konvensi.

d. Sasaran.Terciptanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kendal Tahun 2014 - 2018(Programdan Target).

1. Program Penataan OrganisasiProgram ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah daerah agar terwujud kelembagaanyang sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah dengan sasaran terwujudnyakelembagaan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :a. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi SKPD

Kabupaten Kendal.b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kabupaten Kendal

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

92

c. Meningkatnya kualitas penataan kembali kelembagaan di daerah.

2. Program Penataan Ketatalaksanaan.Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mekanisme dan prosedur kerja di Pemerintah Kabupaten Kendal. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :a. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi

informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pemerintah Kabupaten Kendal.

c. Meningkatnya kualitas penataan ketatalaksanaan.

3. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung dengan rekrutmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Selain itu, program ini diharapkan mampu mendorong mobilitas antar aparatur daerah serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan secara adil. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM

aparatur.b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

SDM Aparatur.c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur.d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur.e. Meningkatnya kapasitas dan profesional SDM aparatur.

4. Program Penguatan Pengawasan.Program ini bertujuan untuk menurunkan penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah

93

yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan

daerah.b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah.c. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.d. Meningkatnya sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.e. Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan.

5. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi kelembagaan daerah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah daerah.b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah daerah.

6. Program Peningkatan Pelayanan Publik.Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Jawa Tengah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kepastian).

b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional.

c. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

d. Meningkatnya penghargaan nasional terhadap unit pelayanan publik di Jawa Tengah.

e. Terbentuknya lembaga yang dapat menampung komplain dari masyarakat.

94

f. Terimplementasikannya amanah UU Keterbukaan Informasi Publik.

7. Peningkatan Perwujudan Kepastian Hukum Dan Penegakan HAM.Program ini bertujuan untuk mewujudkan tercapainya tertib peraturan perundang-undangan daerah dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang bermasalah, meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat untuk regulasi Pemerintah Daerah yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :a. Meningkatnya efektivitas berlakunya peraturan

perundang-undangan daerah.b. Menurunnya tumpang tindih peraturan perundang-

undangan di daerah.c. Adanya peraturan dan kebijakan yang efektif mendorong

berjalannya sistem yang dihasilkan dalam proses Reformasi Birokrasi.

8. Program Pengembangan Budaya Kerja.Program ini bertujuan untuk membangun profesionalitas sumber daya manusia aparatur daerah yang memiliki sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :a. Meningkatnya etos kerja dan kinerjaaparatur pemerintah

daerah.b. Terbangunnya pola pikir dan budaya kerja yang

mendukung terwujudnya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

95

BAB IVP E N U T U P

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2014 - 2018 ini merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi ini secara substansial telah diupayakan memuat strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan kegiatan. Namun demikian, dokumen Road Map tersebut belum dapat menetapkan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan quick wins atau juga sering disebut low-hanging fruit. Hal tersebut dilakukan mengingat kebijakan dan rincian kegiatan yang ada dalam dokumen Road Map ini merupakan kegiatan prioritas dan strategis dalam mendukung percepatan tercapainya sasaran Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan dokumen Road Map ini, maka instansi yang berwewenang membidangi tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup area Reformasi Birokrasi, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :1. Road Map Reformasi Birokrasi ini merupakan pedoman bagi

Instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyusun perencanaan kegiatan dengan frame yang sama yaitu 2014 - 2018. Dengan demikian terjadi sinergitas dan simultan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama 5 tahun ke depan.

2. Road Map Reformasi Birokrasi ini menjadi dasar atau acuan bagi Instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam nenyusun dokumen perencanaan daerah.

96

3. Road Map ini menjadi dasar penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kendal.

Dalam rangka menjaga konsistensi, sinergitas dan keberlangsungan pelaksanaan dan keberhasilan Reformasi Birokrasi, maka diperlukan monitoring dan pelaporan implementasi Road Map Reformasi Birokrasi secara regular dan periodik. Untuk itu, masing-masing SKPD yang membidangi pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar melakukan pengawasan internal serta bertanggung jawab atas kinerja sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.

BUPATI KENDAL

WIDYA KANDI SUSANTI

97

MATRIK PROGRAM KEGIATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

KABUPATEN KENDAL 2014 - 2018

No Sasaran Program dan KegiatanPelaksanaan Kegiatan

Hasil Yang diharapkan2014 2015 2016 2017 2018

A. Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Program :Penataan KelembagaanKegiatan :1. Evaluasi kelembagaan Perangkat

Daerah.Kajian kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.

2. Penataan kelembagaan Perangkat Daerah.

PERDA tentang SOTK yang sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.

3. Evaluasi kelembagaan Lembaga Non Struktural (LNS).

Kajian kelembagaan LNS sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.

4. Penataan kelembagaan Lembaga Non Struktural (LNS).

PERBUP tentang LNS yang sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.

5. Evaluasi Kelembagaan UPT. Kajian kelembagaan UPT sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.

6. Penataan kelembagaan UPT. PERBUP tentang UPT yang sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.

7. Monitoring dan evaluasi secara berkala efektivitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah, Lembaga Non Struktural, dan UPT.

Menekan dan meminimalisir tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar SKPD Kabupaten Kendal.

8. Pemantauan dan evaluasi fasilitasi pembentukan SKPD

Terciptanya sinergitas kelembagaan antara provinsi dengan kabupaten dan

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR :TANGGAL :

98

antar kabupaten/kota.

99

No Sasaran Program dan KegiatanPelaksanaan Kegiatan

Hasil Yang diharapkan2014

2015

2016

2017

2018

B. Terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

Program :Penataan KetatalaksanaanKegiatan :1. Penyusunan pola hubungan

kerja SKPD.Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja.

2. Penyusunan kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas.

Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

3. Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Kantor.

Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Penggunaan Sarana Prasarana Kantor sesuai tingkat eselonisasi.

4. Penyusunan Kebijakan pola hidup sederhana PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Peraturan Bupati Kendal tentang Pola Hidup Sederhana PNS.

5. Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik.

Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Naskah Dinas.

6. Standar protokoler dan Tata Upacara Bendera.

Peraturan Bupati Kendal tentang Portokoler dan Tata Cara Upacara.

7. Standar Tatalaksana Keamanan Gedung dan Kantor.

Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Tatalaksana Keamanan Gedung dan Kantor.

8. Penyusunan Standar Pakaian Dinas Khusus pada Rumah Sakit Daerah (RSUD).

Peraturan Bupati Kendal tentang Pakaian Dinas Khusus RSUD

9. Pengaturan Kewenangan Plt, Plh, Ymt, delegasi dan mandat.

Peraturan Bupati Kendal tentang Kewenangan Plt, Plh, Ymt, delegasi dan mandat.

C. Terwujudnya SDM apa-ratur yang profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih

Program :Penataan Sistem Manajemen SDM AparaturKegiatan :1. Penyempurnaan Pedoman

Standar Kompetensi Jabatan.Kejelasan persyaratan setiap jabatan personil dalam jabatan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

2. Penyusunan Formasi Pegawai Formasi PNS Kabupaten Kendal sesuai yang 100

KKN, netral, berdedikasi dan meme-gang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik.

Daerah. ditetapkan oleh Kepala BKN,sebagai dasar penyusunan formasi PNSD ke pemerintah pusat (Kementerian Negara PAN dan RB).

No Sasaran Program dan KegiatanPelaksanaan Kegiatan

Hasil Yang diharapkan2014

2015

2016

2017

2018

3. Penilaian (assessment) kompetensi pegawai

Data informasi kompetensi dan potensi PNS yang obyektif, dgn. menggunakan instrumen terukur, sebagai salah satu bahan pertimbangan pem-binaan karir dan pengembangan kapasitas PNS.

4. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat.

- Kejelasan macam dan jenis Diklat yang dibutuhkan oleh setiap Unit Kerja.

- Penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yg ditentukan.

5. Penyusunan sistem tunjangan kerja Pegawai Daerah.

Petunjuk Teknis Sistematika Tunjangan Kerja Pegawai Daerah.

6. Penyusunan Pola Karir Pegawai. Penempatan PNS sesuai dengan kompetensinya

7. Peningkatan Disiplin PNS. Berkurangnya pelanggaran terhadap disiplin PNS

8. Penyusunan data base SDM Aparatur.

Sistem informasi kepegawaian seluruh SKPD Kabupaten Kendal yang terintegrasi.

9. Melakukan analisis beban kerja untuk mendukung kelembagaan yang efektif dan efisien.

- Efisiensi dan prestasi kinerja setiap organisasi/unit kerja pemerintah yang terukur dan terdeteksi efisiensi dan prestasinya.

- Kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien dan proporsional.

10.Evaluasi Jabatan. Mismatch antara kompetensi dengan jabatan tidak terjadi.

11.Penyusunan analisis beban kerja. - Efisiensi dan prestasi kinerja organisasi/unit kerja yang terukur.

101

- Kejelasan dan kepastian jumlah personil yang dibutuhkan.

12.Penyusunan uraian tugas jabatan.

Uraian/rincian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum yang jelas sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas.

13.Evaluasi uraian tugas jabatan. Tugas-tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan regulasi dan kebijakan.

No Sasaran Program dan KegiatanPelaksanaan Kegiatan

Hasil Yang diharapkan2014 2015 2016 2017 2018

14. Pelaksanaan Sistem Diklat Aparatur. Meningkatnya profesionalitas aparatur pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

15.Penilaian kinerja Jabatan struktural. Informasi prestasi kerja setiap pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan karir serta pengembangan kompetensi PNS.

16.Penilaian kinerja jabatan fungsional umum.

Penempatan PNS sesuai dengan penilaian kinerja dan analisis penempatan.

17.Penilaian kinerja jabatan Fungsional Tertentu

Informasi digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan karir serta pengembangan kompetensi PNS.

18.Penyusunan Data Base Pegawai. Terintegrasinya seluruh sistem informasi kepegawaian SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

19.Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Online ke seluruh SKPD untuk Update data kepegawaian tahun 2014.

Program aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian (simpeg) pada seluruh SKPD pada tahun 2014.

102

103

No Sasaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Hasil Yang diharapkan2014 2015 2016 2017 2018

D. Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijak-an Kepala Daerah dan meningkatnya profesionalisme te-naga pemeriksa dan aparatur pengawasan serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi per-kantoran serta sarana dan prasarana pemerintah.

Program :Penataan Strategi PengawasanKegiatan :

1. Pengawasan internal secara berkala pada SKPD Kabupaten Kendal.

Menurunnya tingkat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kendal

2. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan AMJ

Meningkatnya kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kendal.

3. Penanganan kasus dan pemeriksaan khusus/strategis atas perintah pejabat yang berwewenang.

Menurunnya angka kasus penyalahguna-an wewenang.

4. Pemeriksaan bantuan keuangan terhadap SKPD

Bantuan keuangan dapat tepat sasaran utk kesejahteraan masyarakat Kab. Kendal

5. Monitoring TLHP pada SKPD dan Rapat Pemutakiran Data TLHP.

TLHP dapat ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan menurunnya angka kasus penyalahgunaan wewenang

6. Penyusunan Daftar Obyek Pemeriksaan (Obrik) pada SKPD dan Penyusunan dan Penelitian UPKPT APIP dan Rakorwasda.

Menurunnya angka kasus penyalahguna-an wewenang.

7. Evaluasi LAKIP. Meningkatnya kualitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kendal.

8. Evaluasi Pelayanan Publik. Meningkatnya kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Publik (UPP).

Program :Pendidikan dan Pelatihan bagi Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.Kegiatan :1. Pengiriman diklat, sertifikasi

workshop.Terwujudnya aparat pemeriksa yang profesional, kompeten dan akuntabel.

104

2. Bimbingan teknis dan PKS. Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas Auditor Kabupaten Kendal.

No Sasaran Program dan KegiatanPelaksanaan Kegiatan

Hasil Yang diharapkan2014

2015

2016

2017

2018

Program :Penataan Sarana dan Prasarana.Kegiatan :Pelaksanaan, Pengadaan dan Pemeliharaan.

Tersedianya sarana dan prasarana memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Program :Penataan Sistem Manajemen Administrasi Perkantoran.Kegiatan :Pelayanan administrasi Kantor. Terwujudnya pelayanan administrasi

perkantoran yang efektif dan efisien.E. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja di SKPD Pemerintah Kabupaten Kendal, mening-katnya pemahaman dan komitmen aparatur dalam implementasi SAKIP pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, terwujudnya data kinerja SKPD dan Pemerintah

Program :Penguatan Akuntabilitas Kinerja.Kegiatan :1. Evaluasi Renstra RPJMD. Terciptanya sinergitas/keselarasan

dokumen perencanaan daerah.2 Workshop Penguatan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.Kesamaan persepsi, komitmen dan konsistensi implementasi SAKIP mulai dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, monitoring hasil pembangunan dan penyusunan pelaporan.

3. Bimbingan Teknis mengenai Implementasi SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Terdesiminasikannya pengetahuan dan pengalaman pelaksanaan SAKIP dalam pemerintahan dan pembangunan di setiap SKPD.

4. Rakornis implementasi SAKIP Kesamaan persepsi, komitmen dan konsistensi implementasi SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kab. Kendal

105

Daerah secara sinergis, akurat dan lengkap.

5. Sinkronisasi IKU SKPD dengan IKU Pemerintah Kabupaten Kendal.

Sinkronisasi data kinerja antara SKPD dengan data kinerja Pemerintah daerah.

6. Penyusunan Data Kinerja Pemerintah Daerah.

Data kinerja pemerintah daerah yang lengkap dan akurat.

106

No Sasaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Hasil Yang diharapkan2014 2015 2016 2017 2018

7. Evaluasi kinerja berbasis outcome (manfaat hasil)

Kinerja pemerintah daerah yang terukur.

F. Meningkatnya pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dan meningkatnya kualitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan.

Program :Peningkatan Pelayanan ublik Kegiatan :1. Monitoring dan evaluasi Pelayanan

Publik.Unit Pelayanan Publik dapat memberikan Pelayanan prima sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Penerapanan Standarisasi Pelayanan Internasional.

Sistem manajemen Unit Pelayanan Publik berstandar internacional.

3. Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP).

Pekerjaan terarah dan transparan baik biaya maupun waktu.

4. Penilaian Citra Pelayanan Prima. Meningkatnya Pelayanan Publik pada UPP.

5. Penilaian Citra Bhakti Abdi Negara. Meningkatnya Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah.

6. Terbentuknya lembaga / unit pengelola komplain / keluhan dari masyarakat.

Bahan (masukan) perbaikan penyempurnaan pelayanan publik.

7. Klasifikasi dokumen amanah UU Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang dapat/tidak dapat diakses oleh masyarakat.

8. Terbentuknya Sistem Layanan Pengelola Informasi amanah UU Keterbukaan Informasi Publik.

Sistem layanan pengelola informasi yang dapat diakses dan memberikan informasi yang baik kepada masyarakat.

G. Meningkatnya kualitas pro-duk hukum daerah, kepasti-an hukum, penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta terwujud-nya pemenuhan, perlindung-an, dan penghormatan HAM yang ditandai dengan menurunnya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya upaya

Program :Peningkatan Perwujudan Kepastian Hukum dan Penegakan HAM.Kegiatan :1. Penyusunan Perbup SOP

Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

Produk hukum daerah kabupaten/kota yang tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.

2. Penyusunan Perbup SOP Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan

107

perlin-dungan dan pemenuhan hak masyarakat yang tidak mampu.

108

No Sasaran Program dan KegiatanPelaksanaan Kegiatan

Hasil Yang diharapkan2014 2015 2016 2017 2018

3. Pemantauan Pelaksanaan RANHAM di Kabupaten Kendal

Persamaan persepsi dalam pelaksanaan RANHAM tahun 2014 - 2018.

4. Penanganan aduan masyarakat terkait HAM.

Terwujudnya penegakan HAM.

1. Penyelenggaraan Rakor RANHAM Kabupaten Kendal.

Terwujudnya penegakan HAM.

2.Pemberian bantuan hukum oleh Pemerin-tah Kabupaten Kendal melalui LBH.

Bantuan hukum yang transparan dan tepat sasaran.

H. Terciptanya peru-bahan pola pikir dan budaya kerja aparatur Pemda menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada outcome(hasil) ygdiperoleh dari pro-duktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Program :Pengembangan Budaya Kerja Aparatur.Kegiatan :1. Sosialisasi pengembangan budaya

kerja.Meningkatnya komitmen aparatur dalam menerapkan budaya kerja.

2. Menerbitkan kebijakan penerapan pengembangan budaya kerja.

Perbup tentang Pengembangan Budaya Kerja yang lebih implementatif.

3. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penggerak budaya kerja.

Meningkatnya kompetensi aparatur penggerak budaya kerja.

4. Pembentukkan kelompok budaya kerja/gugus kendali mutu di lingkungan SKPD Kabupaten Kendal.

Kelompok budaya kerja/gugus kendali mutu di SKPD Kabupaten Kendal yang dapat meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya kerja.

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja melalui kegiatan gelar budaya kerja/konvensi.

Meningkatnya kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

BUPATI KENDAL

109

WIDYA KANDI SUSANTI

110