WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1188.151 ,51 1436.1.212014 TENTANG .PROGRAM LEGISLASI DAEMH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 Menimbang . a. b. Mengingat : 1. WALIKOTA SURABAYA, bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara - terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar i'eraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perenetnaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota SuEbaya, Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah disosialisasikan kepada masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar ilalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah lstemewa Yogyakarta sebigaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahu-n 1965 (Lembaran Negara Tahun 2965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah- (Lembaian Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 48214); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuian Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 201 1 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 2 3 Jl. Taman Surya Nomor 1, Surabaya 60272, Tolepon (031)5345689, Fax' (031) 5320108 'htF:/ m ^,.surabaya.go.ld, email: [email protected]′ ・ ・ 'c.
21
Embed
JDIH Kota Surabaya · Created Date: 9/29/2014 11:54:43 AM
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WALIKOTA SURABAYAPROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYANOMOR 1188.151 ,51 1436.1.212014
TENTANG.PROGRAM
LEGISLASI DAEMHDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015
Menimbang . a.
b.
Mengingat : 1.
WALIKOTA SURABAYA,
bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun
secara - terencana, terpadu dan sistematis dengan
mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skalaprioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar
i'eraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem
hukum nasional, maka perenetnaan penyusunan Peraturan
Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan
Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
SuEbaya, Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya yang telah disosialisasikan kepada masyarakat
ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Program Legislasi Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar ilalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah lstemewa Yogyakarta
sebigaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahu-n 1965 (Lembaran Negara Tahun 2965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah- (Lembaian Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 48214);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuian Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 201 1
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2
3
Jl. Taman Surya Nomor 1, Surabaya 60272, Tolepon (031)5345689, Fax' (031) 5320108'htF:/ m
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 TambahanLembaran Negara Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun2014 Nomor 32);
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota SurabayaTahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah KotaSurabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2011 tentangTata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkunganPemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun2011 Nomor 121).
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM LEGISLASIDAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN 20I5.
Menetapkan Program Legislasi Daerah di Lingkungan PemerintahKota Surabaya Tahun 2015, dengan uraian dan rinciansebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.