Top Banner
9

jdih.balangankab.go.id · 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya

Nov 05, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: jdih.balangankab.go.id · 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
Page 2: jdih.balangankab.go.id · 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
Page 3: jdih.balangankab.go.id · 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
Page 4: jdih.balangankab.go.id · 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
Page 5: jdih.balangankab.go.id · 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
Page 6: jdih.balangankab.go.id · 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
Page 7: jdih.balangankab.go.id · 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
Page 8: jdih.balangankab.go.id · 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
Page 9: jdih.balangankab.go.id · 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya