PROSEDUR PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 25 BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING LAPORAN KERJA PRAKTEK Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mata Kuliah Kerja Praktek Jenjang S1 Program Studi Akuntansi Oleh : Nama : N.Kurniasih NIM : 21105061 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROSEDUR PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 25 BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA KELAPA GADING
LAPORAN KERJA PRAKTEK
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu SyaratMata Kuliah Kerja Praktek Jenjang S1
Program Studi Akuntansi
Oleh :
Nama : N.Kurniasih
NIM : 21105061
PROGRAM STUDI AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIABANDUNG
2008
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kerja Praktek
Dalam suatu negara untuk menjalankan fungsinya pemerintah memerlukan
dana atau modal. Modal yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari
rakyatnya yaitu berupa pajak. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya
terdapat dalam pemungutan suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat, tidak
mungkin ada suatu pajak.
Manusia hidup bermasyarakat masing-masing membawa hak dan
kewajiban. Akan tetapi dalam hal ini ada proses timbal balik antara
individu/setiap orang dan masyarakat sekitarnya, artinya ada hak dan kewajiban
individu terhadap masyarakat begitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban
masyarakat terhadap individu. Selain itu adanya hubungan timbal balik antara
masyarakat sebagai warga negara dalam memenuhi kewajibannya pada negara
dan negara kepada masyarakatnya. Oleh karena itu ada pembatasan hak-hak asasi
manusia oleh masyarakat seperti hak bersosialisasi, guna menghindari pergesekan
yang akan berakibat buruk karena masing-masing individu mengedepankan
keinginan sendiri.
Pemerintah selaku pihak yang menyelenggarakan urusan negara
memerlukan dana untuk membiayai fungsinya tersebut, mempunyai kewajiban
untuk melindungi negara dan rakyatnya baik dari intervensi politik luar negeri
maupun dalam hal meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan.
Di sisi lain masyarakat sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki
kewajiban utuk ikut serta dalam menjalankan fungsi tersebut, yang biasa
dilaksanakan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan negara. Dari kondisi
ini terlihat bahwa antara negara dengan rakyatnya ada hubungan timbal balik yang
baik, yang tentunya dibatasi dengan aturan, norma, dan undang-undang guna
menghindari kesewenangan kedua belah pihak.
Pada awalnya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah
telah melakukan reformasi terhadap sistem perpajakan Indonesia. Salah satunya
adalah Tax Reform 1983 yaitu undang-undang No.7 Tahun 1983. Melalui sistem
ini, wajib pajak(masyarakat) diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan pajaknya sendiri atau disebut juga self assessment system. Kemudian
undang-undang tersebut oleh pemerintah diperbaharui kembali menjadi undang-
undang No.17 Tahun 2000 yaitu yang melandasi pajak penghasilan. Dalam
undang-undang tersebut dijelaskan mengenai siapa saja yang menjadi subyek
pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, tarif dan ketentuan-ketentuan lain
mengenai pajak penghasilan.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis mengenai
penerapan pajak penghasilan pasal 25 pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading
dengan judul “PROSEDUR PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 25 BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING”
1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek
1.2.1 Maksud Kerja Praktek
Maksud dari kerja praktek yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan
laporan kerja praktek ini adalah Penulis ingin menambah wawasan serta
pengetahuan dalam bidang perpajakan dan bagaimana menjadi wajib pajak yang
patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan,
1.2.2 Tujuan Kerja Praktek
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kerja praktek ini,
adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengawasan pembayaran masa
pajak penghasilan(PPh) pasal 25 badan pada KPP Pratama Jakarta Kelapa
Gading.
2. Untuk mengetahui bagian-bagian yang terkait dalam pengawasan
pembayaran masa pajak penghasilan (PPh) pasal 25 badan pada KPP
Pratama Jakarta Kelapa Gading.
1.3. Metode Penelitian
Metode yang digunakan oleh Penulis dalam melaksanakan kerja praktek
adalah menganalisis dan mengemukakan masalah yang di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kelapa Gading Jakarta utara ini terutama mengenai pengawasan
pembayaran pajak penghasilan(PPh) pasal 25 badan.
Sedangkan metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan
laporan kerja praktek adalah metode deskriptif naratif yaitu suatu metode yang
menggambarkan suatu keadaan atau masalah yang terjadi berdasarkan data atau
fakta yang diperoleh selama melaksanakan kerja praktek.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam menyusun laporan kerja
praktek ini adalah sebagai berikut :
1. Studi pustaka(Library Research), yaitu penelitian sumber-sumber data dan
informasi dari perpustakaan yang meliputi literatur yang ada, baik berasal dari
peraturan perundang-undangan perpajakan, karangan maupun tulisan, hasil
kuliah dan bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian
penulis.
2. Studi lapangan(Field Research)
a. Praktek langsung(Observasi) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan pengamatan langsung terhadap data yang berkaitan dengan
masalah yang akan dibahas.
b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara
Tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading khususnya di seksi
pengawasan dan konsultasi.
1.4 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktek
Tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek adalah di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Kelapa Gading, Jalan Walang Baru No.10 Semper Jakarta Utara.
Waktu yang ditempuh penulis dalam melaksanakan kerja praktek yaitu
selama 1 (satu) bulan terhitung mulai dari tanggal 7 juli 2008 sampai dengan
tanggal 6 agustus 2008. Hari dan jam kerja praktek adalah hari Senin sampai
Jumat, dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.
BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Perusahaan
KPP(Kantor Pelayanan Pajak) Jakarta Kelapa Gading di bentuk
berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tentang
organisasi dan tata kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan
Pajak, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak serta Kantor Penyuluhan dan
Pengamatan Potensi Perpajakan. Wilayah KPP Jakarta Kelapa Gading merupakan
pemecahan dari KPP Jakarta Tanjung Priok maupun Kecamatan Kelapa Gading
dan Kecamatan Cilincing.
Lokasi KPP Jakarta Kelapa Gading terletak di jalan walang baru no.10
plumpang semper, Jakarta Utara, dengan luas bangunan 4.281,55 m2 dan luas
tanahnya 6.625 m2.
KPP Jakarta Kelapa Gading berusaha melayani wajib pajak (WP) sebaik
mungkin dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.
Adapun visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menjadi model pelayanan
masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas
dunia yang di percaya dan dibanggakan masyarakat dengan ciri-ciri :
a. Aparat bermoral dan profesional
b. Berkinerja yang tinggi dan setara dengan kinerja instansi perpajakan
negara-negara maju
c. Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh
d. Kewajiban yang tinggi di mata masyarakat Domestic dan internasional
memiliki tingkat efektifitas dan efesiensi pemungutan pajak yang tinggi
Untuk wilayah Jakarta dibagi menjadi 4(empat) Kantor Pelayanan Pajak
dengan rincian sebagai berikut:
Kantor wilayah IV meliputi wilayah Matraman, Jatinegara, Pulo Gadung,
Cakung I, Cakung II, Kramat Jati, Setiabudi I, Setiabudi II, Tebet, Kebayoran
Baru I, Kebayoran Baru II, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran,
Cilandak dan Pasar Minggu.
Kantor wilayah V meliputi wilayah Penjaringan, Pedemangan, Tanjung
Priok, Koja, Kelapa Gading, Pal Merah, Grogol Petamburan, Taman Sari I,
Taman Sari II, Tambora, Tanah Abang I, Tanah Abang II, Cengkareng, dan
Kebon Jeruk. Kantor wilayah VI meliputi wilayah Gambir I, Gambir II, Gambir
III, Sawah Besar, Kemayoran, Cempaka Putih, Menteng I, Menteng II, dan Senen.
Kantor wilayah VII meliputi Perusahaan Negara dan daerah, Penanaman Modal
Asing I, Penanaman Modal Asing II, Penanaman Modal Asing III, Penanaman
Modal Asing IV, Penanaman Modal Asing V, Badan dan Orang Asing,
Perusahaan Masuk Bursa.
KPP Jakarta Kelapa Gading termasuk dalam wilayah pengawasan kantor
wilayah (Kanwil) V Dirjen Pajak.
Sejak tahun 2001, yaitu dengan Keputusan Menteri Keuangan
No.184/KMK.01/2001, berdiri 5 (lima) wilayah kantor pelayanan pajak di daerah
Jakarta Utara terdiri dari :
a. KPP Jakarta Tanjung Priok
b. KPP Jakarta Kelapa Gading
c. KPP Jakarta Penjaringan
d. KPP Jakarta Pademangan
e. KPP Jakarta Koja
Sebelum KPP Jakarta Tanjung Priok masih bergabung dengan KPP
Jakarta Koja, sedangkan KPP Jakarta Kelapa Gading tidak ada perubahan nama
dan bentuk KPP Jakarta Penjaringan masih bergabung dengan KPP Jakarta
Pademangan.
Tujuan di bentuknya kantor pelayanan pajak adalah :
a. Mengoptimalkan penggalian potensi pajak di wilayahnya
b. Dalam rangka Self Assessment System, maka Direktorat Jenderal Pajak
bermaksud memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat
c. Untuk memacu penerimaan pajak Negara sehingga pajak menjadi
salah satu unsur penting sumber dana pembangunan nasional
d. Pengelolaan pemungutan pajak menjadi lebih tertib dan terarah, baik
intensifikasi maupun menjadi lebih spesifik
Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak yang teliti adalah berkedudukan di
jalan Walang Baru No.10 Jakarta Utara. Kantor Pelayanan Pajak tersebut bergerak
dibidang perpajakkan dalam rangka menghimpun penerimaan pajak yang
mempunyai NPWP orang atau badan usaha yang berdomisili atau bertempat
tinggal di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kelapa Gading.
Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian tugas
pokok dan fungsi pemerintah dibidang sektor perpajakkan untuk meningkatkan
penerimaan pendapatan dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional secara
keseluruhan. Dalam melakukan tugas pokok sebagai penghimpunan penerimaan
pajak didaerah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Pajak.
Sebelum melaksanakan tugas pokoknya sebagai aparat pajak yang
berkualitas, Departemen Keuangan harus membina dan membentuk orang-orang
yang bermental tinggi, mempunyai rasa tanggung jawab dan kejujuran. Oleh
karena itu pegawai pajak bukan sekedar bekerja untuk pemerintah, tapi juga
tempat mengembangkan kemampuan.
Untuk melaksanakan tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak mempunyai
fungsi lain, selain sebagai kontribusi yang berarti bagi pegawai dan kesejahteraan
bangsa serta untuk meningkatkan penerimaan pendapatan, sehingga dapat
memenuhi kebutuhan Wajib Pajak yang ingin berperan serta aktif dalam
pembiayaan pembangunan melalui melakukan kewajiban perpajakannya. Adapun
fungsi lain adalah sebagai berikut :
a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,
penggalian potensi pajak serta ektensifikasi Wajib Pajak.
b. Penatausahaan dan pengecekan pemberitahuan tahunan serta berkas
Wajib Pajak.
c. Penatausahaan dan pengecekan surat SPT Masa serta pemantauan dan
penyusunan laporan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak
pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang Mewah dan pajak
tidak langsung lainnya.
d. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
e. Pengurusan pemberitahuan Surat Ketetapan Pajak.
f. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.1 Fungsi KPP Modern
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas dalam KPP
Modern menyelenggarakan fungsi :
1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, serta penyajian informasi perpajakan. Khusus KPP Pratama
ada tambahan fungsi berupa pendapatan objek dan subjek pajak serta
penilaian objek pajak bumi dan bangunan
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan
pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya
4. Penyuluhan perpajakan
5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak
6. Pelaksanaan ekstensifikasi
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
4. Memproses permohonan penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan
5. Melakukan pemuktahiran data WP
6. Mejawab pertanyaan WP mengenai pemeriksaan pajak dan langkah
penyelesainnya
7. Menginformasikan perubahan ketentuan perpajakan dan kewjiban
kepatuhannya
8. Memonitor tanggal pembayaran & pelaporan serta memberikan peringatan
dini mengenai tunggakan kewajibannya
9. Menyediakan sumber informasi kepada seksi lainnya mengenai faktor-
faktor resiko di bidang industri tertentu yang memiliki dampak terhadap
perilaku kepatuhan WP yang ditanganinya, dan dapat memberikan usulan
pemeriksaan
2.4 Kegiatan Perusahaan
Organisasi dan tata kerja KPP modern di kanwil DJP Jakarta I ditetapkan
berdasarkan keputusan menteri keuangan no.254/KMK.01/2004 tanggal 24 mei
2004 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di
lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I, sebagaimana telah
dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.01/2005 tanggal
31 Maret 2005 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
254/KMK.01/2004 tentang organisasi dan tata kerja
KPP modern mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan
pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai,
pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam
wilyah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk KPP Pratama disamping tugas diatas ia juga mempunyai tugas
melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawsan wajib pajak dibidang pajak
bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam
wilayah wewenangnnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB III
PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK
3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek
Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, Penulis ditempatkan di bagian
pengawasan dan konsultasi. Dimana dalam pelaksanaan kerja praktek tersebut
Penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai prosedur pengawasan
pembayaran masa pajak penghasilan(PPh) pasal 25 badan.
Bagian pengawasan dan konsultasi dibagi menjadi empat seksi, yaitu seksi
pengawasan dan konsultasi I, seksi pengawasan dan konsultasi II, seksi
pengawasan dan konsultasi III dan seksi pengawasan dan konsultasi IV. Penulis
diberikan kesempatan untuk mendapatkan banyak informasi sekaligus
mempelajari petunjuk dan teknis serta prosedur pengawasan pembayaran masa
pajak penghasilan(PPh) pasal 25 badan.
3.1.1 Prosedur
3.1.1.1 Pengertian Prosedur
Berbagai pendapat telah dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian
prosedur, setiap ahli memberikan pengertian yang beragam berdasarkan ilmu yang
mereka pelajari disertai dengan asumsi, persepsi yang dikemukakan oleh Mulyadi
dalam buku “Sistem Akuntansi” menyatakan bahwa:
“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan
orang dalam suatu departemen atau yang dibuat untuk menjamin
penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-
ulang”.
(2001;6)
Sedangkan pengertian prosedur menurut Ardiyos dalam bukunya “Kamus
Besar Akuntansi” menyatakan bahwa :
“Prosedur adalah suatu bagian system yang merupakan rangkaian
tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa
bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau
transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan bsecara
beragam”.
(2004;73)
Dari kedua pengertian di atas, Penulis mengambil kesimpulan bahwa
prosedur merupakan suatu rangkaian tindakan yang melibatkan beberapa orang
dalam suatu lembaga atau lebih agar terjadi suatu penanganan yang seragam.
Prosedur juga merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara berulang-ulang
dalam lembaga itu sendiri.
3.1.1.2 Karakteristik Prosedur
Karakteristik prosedur yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya
”Sistem Akuntansi” menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik prosedur,
diantaranya sebagai berikut:
1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan
menggunakan biaya yang semaksimal mungkin.
3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung
jawab.
5. Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.
(2001;6)
3.1.2 Pengawasan
Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.19
Tahun1996 disebutkan, pengawasan adalah seluruh proses objek atau kegiatan
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
3.1.3 Pajak
3.1.3.1 Pengertian Pajak
Banyak para ahli yang memberikan pengertian atau definisi mengenai
pajak. Antara lain :
Definisi Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku “Dasar
Perpajakan” yang ditulis oleh Asep Tjarjana yaitu:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegenprestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”
(2002:01)Definisi Pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam buku
“Dasar Perpajakan” yang ditulis oleh Asep Tjarjana yaitu:
“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”
(2002:01)
Definisi Pajak Menurut Djajadiningrat dalam buku “Dasar Perpajakan”
yang ditulis oleh Asep Tjarjana yaitu:
“Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan ytang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahtraan umum.”
(2002:01)Dari ketiga definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak
adalah :
a. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan oleh Undang-undang
serta peraturan pelaksanaannya.
b. Dalam pembayaran pajak kontra prestasinya atau timbal baliknya tidak
dapat ditunjukan langsung secara individu.
c. Kontra prestasi dari negara atas pembayaran pajak sifatnya umum
bukan secara individu.
d. Pemunguntan pajak diperuntukan bagi pengeluaran dan pembayaran
pemerintah, bila dari pemasukannya masih terdapat surplus
dipergunakan untuk “public investment”.
e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
3.1.3.2 Perbedaan Pajak, Retribusi Dan Sumbangan
Selain memungut pajak, pemerintah juga melakukan berbagai pungutan
lainnya, seperti retribusi juga mendapatakan sumbangan. Menurut Asep Tjarjana
dalam bukunya “Dasar Perpajakan” menyatakan bahwa:
“Retribusi adalah iuran rakyat kepada pemerintah berdsarakan peraturan pemerintah yang dapat dipaksakan bagi mereka yang menikmati langsung jasa timbal baliknya atau kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung. Seperti : retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi pasanggrahan dan sebagainya”.
(2002;2)
Sedangkan dalam buku yang sama, pengertian sumbangan adalah :“Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu
tidak boleh dikeluarkan dari kas umum. Karena kontra prestasinya hanya ditunjukan kepada sebagai penduduk saja. Misalnya : pajak kendaraan bermotor, peneng sepeda dan sebagainya. Dimana hasilnya hanya ditunjukan untuk pembuatan jalan dan pemeliharaan jalan, yang khusus bermanfaat bagai para pemakai kendaraan tersebut”.
(2002;2)Jadi perbedaan pokok antara pajak, retribusi, dan sumbangan adalah :
1. Pemungut
Pajak dipungut oleh peemerintah pusat dan daerah, sedangkan retribusi
oleh Pemerintah daerah saja dan sumbangan oleh pemerintah
pusat/daerah dan lembaga non pemerintah.
2. Pelaksanaan
Pajak sifat pelaksanaannya dapat dipaksakan, retribusi dapat
dipaksakan berdasarkan ekonomis dan sumbangan tidak dapat
dipaksakan baik secara yuridis maupun secara ekonomis.
3. Sifat Pemungutan
Pajak berlaku secara umum atau setiap orang yang memenuhi syarat,
sedangkan retribusi berlaku untuk orang tertentu yang menikmati
langsung dan sumbangan berlaku untuk sebagian golongan saja.
4. Kontra Prestasi/Balas Jasa
Balas jasa dari pajak tidak dapat ditunjukan secara langsung, untuk
retribusi balas jasanya dapat ditunjukan secara langsung sedangkan
untuk sumbangan hanya ditunjukan kepada suatu golongan tertentu.
3.1.3.3 Pengolongan Pajak
Menurut Asep Tjarjana dalam bukunya “Dasar Perpajakan”
menyatakan bahwa penggolongan pajak terbagi atas:
a. Menurut Golongannya :
Pajak Langsung yaitu pajak yang secara ekonomis pembayarannya
harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak
dapat dilimpahkan kepada orang lain.
Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang secara ekonomis
pembayarannya dapat dialihkan/digeserkan kepada orang lain atau
pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang
menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya: Pajak pertambahan nilai,
dan pajak penjualan barang mewah, pajak tontonan, bea materai, bea
masuk, cukai, pajak pembangunan dan sebagainnya.
b. Menurut Lembaga
Pajak Pusat yaitu pajak yang pemungutanya
dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kantor Pelayan pajak.
Pajak Daerah yaitu pajak yang pemungutannya dilakkan oleh
pemerintah daerah baik tingkat I, maupun tingkat II melalui Dinas