Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum - PENYIAPAN DAN ...jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum...14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPILDILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, Pemerintah Daerah dapat memberikantambahan penghasilan dengan memperhatikankemampuan Keuangan Daerah dan memperolehpersetujuan DPRD sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakansalah satu bentuk penghargaan kepada PegawaiAparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum,pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yangterukur dan seragam sehingga dapat meningkatkandisiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraanPegawai Aparatur Sipil Negara di lingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlumenetapkan Peraturan Gubernur tentang PemberianTambahan Penghasilan Pegawai Aparatur SipilNegara di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung;

SALINAN

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentangPembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 310);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor 18 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung (LembaranDaerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHANPENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKABELITUNG.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka

Belitung.4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD

adalah Perangkat Daerah di lingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkatASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkunganPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PegawaiNegeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah danPusat yang melaksanakan tugas pada PD atau unitkerja di lingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung.

7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatantinggi pada instansi pemerintah.

8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yangmenduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatanyang berisi fungsi dan tugas berkaitan denganpelayanan publik serta administrasi pemerintahandan pembangunan yang terdiri dari JabatanAdministrator, Jabatan Pengawas dan JabatanPelaksana.

10. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yangmenduduki jabatan administrasi pada instansipemerintah.

11. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkatoleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsionalberdasarkan ketentuan perundang-undangan.

12. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana TeknisDinas Pendidikan berupa Sekolah Menengah Umumdan Sekolah Menengah Kejuruan.

13. Pendidik adalah pegawai ASN yang mendudukijabatan fungsional Guru pada satuan pendidikanmenengah dan satuan pendidikan khusus.

14. Tenaga Kependidikan adalah pegawai ASN pegawaiASN Jabatan Fungsional Tertentu/JabatanFungsional Umum pada satuan pendidikanmenengah dan satuan khusus yang mendudukijabatan pengawas sekolah, kepala sekolah, pengelolalaboratorium/bengkel, pranata laboratoriumpendidikan, pengelola perpustakaan, pustakawan,

serta pejabat pengawas dan pelaksana.15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkatBKPSDMD adalah Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung.

16. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yangselanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yangditerima Pegawai di luar gaji dan tunjangan lainnyayang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraandan merupakan kebijakan Daerah.

17. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ASN adalah suatuproses penilaian secara sistematis yang dilakukanoleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawaidan perilaku kerja pegawai.

18. Prestasi Kerja adalah hasil kerja secara kualitas dankuantitas yang dicapai oleh Pegawai dalammelaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabyang diberikan.

19. Perilaku Kerja adalah kemampuan kerja dantindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh PNSatau tidak melakukan sesuatu yang seharusnyadilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

20. Presensi adalah kehadiran kerja pegawai yangdibuktikan dengan data absensi yang terekam padasistem presensi terintegrasi.

21. Sistem Presensi Terintegrasi adalah Suatu sistempresentasi yang berfungsi untuk memonitoringkehadiran pegawai melalui finger recording sehinggawaktu kehadiran baik masuk maupun keluarpegawai dapat tercatat secara cepat dan tepat.

22. Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakanpenjabaran langsung dari fungsi dan tugasorganisasi, sebagaimana dinyatakan dalam rinciantugas jabatan yang bersangkutan.

23. Tugas Tambahan adalah tugas yang pada dasarnyatidak dinyatakan dalam rincian tugas jabatanPNS/CPNS yang bersangkutan, tetapi memberikanmanfaat bagi unit kerja atau OPD tempat PNS/CPNSyang bersangkutan bertugas atau OPD tempatPNS/CPNS yang bersangkutan ditugaskan.

24. Sistem Aplikasi Kinerja adalah Suatu media aplikasiberbasis website yang berguna untuk mempermudahpembuatan dan penilaian laporan capaian kinerjaASN.

25. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiapPNS dalam masa kinerja.

26. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulanterhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggalakhir bulan berkenaan.

27. Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-

faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjangsuatu pekerjaan/jabatan.

28. Poin adalah satuan penilaian terhadap unsurpenilaian prestasi kerja.

29. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkatSKP adalah rencana dan target kinerja yang harusdicapai oleh Pegawai dalam kurun waktu penilaianyang bersifat nyata dan dapat diukur sertadisepakati oleh Pegawai dan atasannya yang diisisecara online melalui sistem aplikasi kinerja.

30. Capaian Kinerja Bulanan adalah hasil kerja ataurealisasi pencapaian kinerja bulanan berdasarkanrekapitulasi catatan kinerja bulanan Pegawai.

31. Catatan Kinerja Bulanan Pegawai adalah catatanbulanan yang memuat aktivitas kerja danpelaksanaan tugas pokok Pegawai yang diisi secaraonline melalui sistem aplikasi kinerja berdasarkanSKP bulanan Pegawai.

32. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala PerangkatDaerah selaku Pengguna Anggaran.

BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedomanpemberian TPP di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Pemberian TPP ditujukan untuk:a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat;b. meningkatkan kinerja Pegawai;c. meningkatkan disiplin Pegawai;d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai;

BAB IIIPRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian KesatuPrinsip-prinsip Pemberian TPP

Pasal 4Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai

berikut:a. Kepastian hukum;b. Akuntabel;c. Proporsionalitas;d. Efektif dan efisien;e. Keadilan dan kesetaraan;f. Kesejahteraan;g. Optimalisasi.

Bagian KeduaKriteria Pemberian TPP

Pasal 5(1) Pemberian TPP didasarkan atas beberapa kriteria,

yakni:

a. TPP berdasarkan beban kerja;

b. TPP berdasarkan tempat bertugas;

c. TPP berdasarkan kondisi kerja; dan/atau

d. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a merupakantambahan penghasilan yang diberikan kepadaPegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnyamelampaui beban kerja normal atau batas waktunormal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus duabelas koma lima jam perbulan);

(3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b merupakantambahan penghasilan yang diberikan kepadaPegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnyaberada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggidan daerah terpencil yang didapatkan dariperbandingan Indeks Kesulitan Geografis KantorBerada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah diwilayah provinsi atau kabupaten/kota;

(4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c merupakantambahan penghasilan yang diberikan kepadaPegawai ASN yang melaksanakan tugas dantanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resikokesehatan, keamanan, jiwa, dan lainnya yaknisebagai berikut:

a. pekerjaan yang berkaitan langsung denganpenyakit menular;

b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan

bahan kimia berbahaya/radiasi/bahanradioaktif;

c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatankerja;

d. pekerjaan yang beresiko dengan aparatpemeriksa dan penegak hukum;

e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidakada pejabatnya; dan/atau

f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudahdidukung oleh jabatan fungsional dan tidak adajabatan struktural dibawahnya.

(5) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dmerupakan tambahan penghasilan yang diberikankepada Pegawai ASN apabila telah mempunyai dasarhukum pemberiannya dan telah diamanatkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

(6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikankepada Pegawai yang bertugas pada BadanKeuangan Daerah Provinsi berdasarkan capaiantarget tahapan penerimaan perjenis pajak.

(7) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian KetigaPemberian TPP

Pasal 6TPP diberikan kepada:a. Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi,

jabatan administrator, jabatan pengawas, danjabatan pelaksana;

b. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional;c. Pegawai yang menduduki jabatan kepala sekolah

dan guru.

Pasal 7

(1) Selain Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal6, TPP juga dapat diberikan kepada:a. Pegawai yang melaksanakan tugas pada PD di

lingkungan Pemerintah Provinsi, termasukPegawai pindahan dariKementerian/Lembaga/PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota di luar Provinsi danPemerintah Kabupaten/Kota di dalam Provinsi;

b. Pegawai Pusat atau pegawai daerah lain yangdipekerjakan/diperbantukan di lingkunganPemerintah Provinsi;

c. Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti

pengembangan kompetensi dalam bentukpendidikan dan pelatihan singkat non gelardan/atau melalui e-learning, bimbingan ditempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, danpertukaran Pegawai dengan pegawai swasta;

d. Pegawai yang ditugaskan untuk mengikutipengembangan kompetensi dalam bentukpeningkatan tingkat pendidikan melalui TugasBelajar diberikan sebesar 70% (tujuh puluhpersen) dari besaran TPP yang diterima padabulan berkenaan.

e. Pegawai yang meninggal dunia pada bulanberkenaan; dan

f. Pegawai yang melaksanakan Cuti Tahunan, CutiSakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena AlasanPenting, dan Cuti Besar dalam rangkamelaksanakan ibadah haji serta melahirkan anakketiga dan seterusnya.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,dan huruf b dapat diberikan apabila telahmelaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12(dua belas) hari kerja pada bulan berkenaan.

(3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan b, harus dibuktikan denganpenyampaian pembuatan SKP pada awal tahun dancapaian kinerja bulanan secara online yang telahdiverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung.

(4) Penginputan SKP bagi Pegawai pindahan kePemerintah Provinsi dilakukan terhitung mulaitanggal Surat Perintah/Pernyataan MelaksanakanTugas dan telah diverifikasi dan disetujui olehatasan langsung.

(5) Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulandan dapat diperpanjang kembali berdasarkanpenilaian profesionalitas untuk paling lama 3 (tiga)bulan selanjutnya.

(6) Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,diberikan dengan besaran setara Jabatan Pelaksanasesuai dengan pangkat dan golongan terakhir selamajangka waktu penyelesaian pendidikan yang telahditentukan sesuai dengan Keputusan PenunjukanPertama sebagai Pegawai Tugas Belajar

Pasal 8TPP tidak diberikan kepada Pegawai apabila:a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;b. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat

penegak hukum di atas 12 (dua belas) hari kerjakarena kasus hukum;

c. berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparatpenegak hukum;

d. berstatus terpidana;e. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan

pensiun;f. menjadi Pegawai yang diperbantukan ke Pemerintah

Lain di luar Pemerintah Provinsi;g. tidak menginput SKP dan target kinerja bulanan

secara online dalam sistem aplikasi kinerja;

h. melakukan dan/atau turut membantu manipulasikehadiran, dengan pemotongan TPP sebesar 1 (satu)bulan;

i. terjadi kerusakan mesin presensi sidik jari dan tidakdiperbaiki selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja,dengan pemotongan TPP sebesar 1 (satu) bulan bagiseluruh Pegawai pada PD atau unit kerja yangbersangkutan; dan

j. secara nyata tidak mempunyaitugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkanevaluasi jabatan.

BAB IVUNSUR-UNSUR TPP

Pasal 9

(1) TPP diberikan atas hasil penilaian kinerja yangterdiri dari unsur:

a. Produktifitas Kerja; dan

b. Disiplin Kerja;

(2) Unsur Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a memiliki bobot 70% (tujuhpuluh persen) dari hasil penghitungan TPP.

(3) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dinilai dari pencapaian target SKP yang dihitungberdasarkan capaian realisasi catatan kinerjabulanan pada bulan berkenaan.

(4) Unsur Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dengan bobot 30% (tiga puluhpersen) dari hasil penghitungan TPP dihitungberdasarkan nilai persentase kehadiran yangdiverifikasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian padamasing-masing Perangkat Daerah.

BAB VPENILAIAN KINERJA PEGAWAI ASN

Pasal 10(1) Penilaian terhadap kinerja pegawai ASN, dilakukan

berdasarkan hasil persentase dari unsurproduktifitas kerja dan unsur disiplin kerja yangdihitung melalui sistem aplikasi kinerja.

(2) Persentase unsur produktifitas kerja, dan unsurdisiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diinput melalui sistem aplikasi kinerja.

(3) Pegawai ASN wajib melakukan penyusunan SKP dantarget kinerja bulanan SKP berdasarkan rencanakerja tahunan PD, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan, dikecualikan bagi Dokter Spesialis,Dokter Subspesialis, Guru, Kepala Sekolah, danAjudan Gubernur/Wakil Gubernur/SekretarisDaerah hanya menyusun SKP Tahunan.

(4) Target kinerja bulanan bagi Dokter Spesialis, DokterSubspesialis, Guru, Kepala Sekolah dan AjudanGubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerahdibuat dalam bentuk ceklist pada sistem aplikasikinerja.

(5) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksudpada ayat (3) harus disetujui dan divalidasi olehatasan langsung/pejabat penilai.

(6) Dalam hal SKP yang disusun oleh Pegawai tidakdisetujui oleh atasan langsung/pejabat penilai makakeputusannya diserahkan kepada atasan pejabatpenilai dan bersifat final.

(7) Target kinerja bulanan sebagaimana dimaksud padaayat (5) ditetapkan setiap awal bulan masa penilaiankinerja.

(8) Jika terdapat alasan-alasan yang cukup, SKPsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapatdilakukan peninjauan kembali sebelum penilaiankinerja dilakukan.

(9) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud padaayat (8), wajib melampirkan bukti-bukti pendukungdan SKP sebelumnya serta persetujuan atasanlangsung.

(10) Dalam hal terjadi perpindahan Pegawai makaPegawai yang bersangkutan tetap menyusun SKPsesuai dengan surat perintah melaksanakan tugasatau surat perintah menduduki jabatan yang baru.

(11) Ketentuan validasi oleh atasan langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikanbagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah,

Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, dan KepalaPerangkat Daerah.

BAB VIPEMOTONGAN TPP

Bagian KesatuPemotongan TPP Berdasarkan Faktor Kinerja

Paragraf 1Pemotongan TPP Berdasarkan Unsur

Pencapaian Target SKP

Pasal 11

(1) Pemotongan TPP berdasarkan pencapaian target SKPdilakukan apabila target kinerja bulanan tidaktercapai.

(2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenakan sebesar persentase kinerja bulananyang tidak tercapai pada bulan berkenaan padasistem aplikasi kinerja.

(3) Pemotongan TPP dari unsur SKP dihitung secaraakumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan palingbanyak sebesar 100% (seratus persen).

Paragraf 2Pemotongan TPP Berdasarkan Unsur Presensi

Pasal 12

(1) Pemotongan TPP berdasarkan Presensi dilakukanapabila pegawai:a. terlambat masuk kerja;b. tidak melaksanakan apel, upacara dan/atau

olahraga;c. pulang sebelum waktunya;d. meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa

izin atasan ketika dilaksanakan PemeriksaanKehadiran oleh Tim Sidak Disiplin;

e. tidak melakukan 1 (satu) kali presensi tanpaketerangan yang sah; dan

f. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.(2) Pegawai yang terlambat masuk kerja, yang

melanggar rentang waktu presensi yang telahditentukan tanpa izin/keterangan yang sah sampaidengan 15 (lima belas) menit batas waktu toleransi,dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen).

(3) Pegawai yang tidak melaksanakan apel pagi, apelsore, upacara atau olahraga tanpa keterangan yangsah diberikan surat peringatan dan dikenakanpemotongan sebesar 4% (empat persen).

(4) Pegawai yang pulang sebelum waktu yang telahditentukan tanpa izin/keterangan yang sah,dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen).

(5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dalam 1 (satu) hari yang sama yangketerlambatannya melebihi 15 (lima belas) menitbatas waktu toleransi dikenakan pemotongansebesar 4% (empat persen).

(6) Pegawai yang meninggalkan tugas pada saat jamkerja tanpa izin atasan ketika dilaksanakanPemeriksaan Kehadiran oleh Tim Sidak Disiplindipotong sebesar 4% (empat persen) per hari.

(7) Pegawai yang tidak melakukan 1 (satu) kali presensitanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongansebesar 4% (empat persen).

(8) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keteranganyang sah dipotong sebesar 8% (delapan persen) perhari.

(9) Hal-hal terkait jam kerja dan batas waktu toleransibagi pegawai mengacu kepada peraturan gubernurterkait hari dan jam kerja.

(10) Format surat peringatan dan surat izin tidakmengikuti apel pagi, apel sore, upacara atauolahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tercantum dalam Lampiran I yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanGubernur ini.

Bagian KeduaPemotongan TPP Berdasarkan Faktor Lainnya

Pasal 13

Pemotongan TPP berdasarkan faktor lainnya diberikankepada pegawai yang:a. menjalani hukuman disiplin; danb. melanggar ketentuan jabatan fungsional;

Pasal 14

(1) Pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) daribesaran TPP yang diterima pada bulan berkenaankepada Pegawai yang sedang menjalani hukumandisiplin tingkat ringan.

(2) Pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen)dari besaran TPP yang diterima pada bulanberkenaan kepada Pegawai yang sedang menjalanihukuman disiplin tingkat sedang.

(3) Pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen)

dari besaran TPP yang diterima pada bulanberkenaan, selama 3 (tiga) bulan kepada Pegawaiyang sedang menjalani hukuman disiplin tingkatberat.

(4) Pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh persen)dari besaran TPP yang diterima pada bulanberkenaan kepada Pegawai yang belum atauterlambat menyampaikan LHKPN dan/atau LHKASN;dan

(5) Pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen)dari besaran TPP yang diterima pada bulanberkenaan kepada Pegawai yang mendapatkanhukuman TPTGR.

(6) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dan ayat (5) dilaksanakan setelah adanyarekomendasi dari Inspektorat Provinsi.

Pasal 15

(1) Pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh limapersen) perbulan bagi Jabatan Fungsional yang tidakmengumpulkan DUPAK selama 1 (satu) Tahun.

(2) Pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan bagi calon Jabatan Fungsional yang belumdiangkat sebagai Jabatan Fungsional selama 7(tujuh) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkansebagai CPNS, dengan ketentuan:

a. tidak bersedia/menolak mengikuti pendidikandasar/pendidikan pembentukan atau sebutanlainnya setelah memperoleh surat panggilansebagai peserta pendidikan; atau

b. tidak bersedia/menolak pengangkatan sebagaiJabatan Fungsional setelah diajukanpengangkatan.

(3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dikecualikan, dengan ketentuan:

a. belum mengikuti pendidikan dasar/pendidikanpembentukan atau sebutan lainnya;

b. dalam pemberkasan pengumpulan DUPAKpertama dengan batas waktu paling lama 2 (dua)tahun sejak tanggal selesai pendidikan;

c. PAK pertama sedang dalam proses pemeriksaanoleh instansi pembina;

d. dalam proses pengangkatan sebagai JabatanFungsional setelah PAK ditetapkan oleh instansipembina; atau

e. belum dapat diangkat sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4) Setiap calon Jabatan Fungsional yang belumdiangkat sebagai Jabatan Fungsional harusmenyampaikan surat pernyataan bahwa yangbersangkutan bersedia diangkat sebagai JabatanFungsional dengan diketahui oleh kepala PD atauunit kerja.

(5) Dalam hal calon Jabatan Fungsional tidakmenyampaikan surat sebagaimana dimaksud padaayat (4) maka dianggap menolak untuk diangkatsebagai Jabatan Fungsional.

Bagian KetigaPemberian Izin

Pasal 16(1) Pemberian izin tidak mengikuti apel atau upacara

atau olahraga karena urusan pribadi paling banyak4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Pemberian izin tidak melakukan presensi sidik jarikarena urusan pribadi paling banyak 4 (empat) kalidalam 1 (satu) bulan.

(3) Meninggalkan tugas pada saat jam kerja karenaurusan pribadi diketahui oleh atasan langsungpaling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan suratketerangan pemberian izin sesuai formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran II danLampiran III yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Surat keterangan pemberian izin sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)ditandatangani oleh atasan langsung Pegawai yangbersangkutan dan diverifikasi oleh Pejabat PengelolaKepegawaian pada masing-masing PerangkatDaerah.

(6) Pegawai yang tidak menyampaikan Surat keterangansebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitungsebagai ketidakhadiran tanpa keterangan.

BAB VIIPEMBAYARAN TPP

Pasal 17(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

dibayarkan berdasarkan hasil penghitungan capaianproduktifitas kerja bulanan dan disiplin kerja.

(2) TPP bagi Pegawai yang melaksanakan cuti

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)huruf f, dapat diberikan secara penuh pada bulanberkenaan dan target kinerja pada bulan berkenaandialihkan dan direalisasikan pada bulan yangbersangkutan telah melaksanakan tugas kembali.

(3) TPP bagi Pegawai yang mengikuti pengembangankompetensi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal6 ayat (1) huruf c dapat diberikan secara penuhsesuai dengan waktu pelaksanaan dan tidakmelebihi paling lama 6 (enam) bulan.

(4) TPP bagi Pegawai yang meninggal duniasebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1)huruf e diberikan secara penuh pada bulanberkenaan.

(5) TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikansebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaranTPP bagi PNS.

Pasal 18(1) Pemberian TPP bagi Kepala Sekolah dan Guru

diberikan berdasarkan rekapitulasi pada sistemaplikasi kinerja yang terdiri dari ceklist kinerja dankehadiran.

(2) TPP dapat diberikan kepada Guru yang memenuhijam mengajar minimal sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan dan dibuktikandengan SK Jadwal Mengajar.

(3) Kepala Sekolah dan Guru yang ditugaskan untukmengikuti pengembangan kompetensi dalam bentukpendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis danpelatihan sejenisnya diperhitungkan sebagai jamkerja dan tidak mengurangi jam mengajar.

(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (2) tidak terpenuhi, TPP hanya dibayarkansebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 19

(1) Pegawai yang diangkat, dilantik, atau diberhentikandari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanAdministrator dan/atau Jabatan pengawas yangpelantikannya dilaksanakan pada tanggal 1 (satu)atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu)bulan yang bersangkutan adalah hari libur,pemberian TPP-nya sesuai dengan Jabatannyaterhitung mulai tanggal pelantikan.

(2) Pegawai yang diangkat, dilantik, atau diberhentikandari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanAdministrator dan/atau Jabatan pengawas yang

pelantikannya dilaksanakan setelah tanggal 2 (dua),pemberian TPP-nya sesuai dengan jabatannyaterhitung mulai bulan berikutnya dan kepada yangbersangkutan diberikan TPP sesuai jabatansebelumnya pada bulan berkenaan.

BAB VIIITATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 20

(1) TPP dibayarkan sejak bulan Januari sampai denganDesember pada tahun anggaran berkenaan.

(2) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulanberikutnya paling lambat tanggal sepuluh, danuntuk bulan Desember diajukan pada bulan Januaritahun anggaran berikutnya.

(3) Tata cara permintaan pembayaran uang TPPditetapkan sebagai berikut:

a. pejabat penanggung jawab mengajukan SuratPermintaan Membayar Langsung (SPM-LS)melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing PD sesuai dengan prosedur yang berlakudengan melampirkan:

1. Daftar rekapitulasi presensi pegawai yangdicetak melalui sistem aplikasi kinerja;

2. Daftar rekapitulasi perhitungan TPP yangdicetak melalui sistem aplikasi kinerja;

3. Daftar nominatif pembayaran TPP yangdicetak melalui sistem aplikasi kinerja dantelah disahkan oleh Pejabat PenanggungJawab;

4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;

5. Surat pengantar dan tanda terima DUPAKterakhir dari sekretariat tim penilai, khususuntuk jabatan fungsional;

6. Keputusan gubernur tentang hukumandisiplin ringan, sedang dan berat.

b. daftar nominatif pembayaran uang TPPditetapkan sebagai berikut:

1. untuk Pejabat Eselon II di lingkunganSekretariat Daerah disahkan oleh SekretarisDaerah;

2. untuk Badan/Dinas, Sekretariat DPRD dan

Satuan disahkan oleh Kepala Badan/Dinas,Sekretaris DPRD dan Kepala Satuan; dan

3. untuk Inspektorat dan RSJ/RSU disahkanoleh Inspektur dan Direktur;

c. format daftar rekapitulasi presensi pegawaisebagaimana tercantum dalam Lampiran II yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini;

d. format daftar rekapitulasi perhitungan TPPsebagaimana tercantum dalam Lampiran III yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini;

e. format daftar nominatif pembayaran TPPsebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini;

f. format surat pernyataan tanggung jawab mutlaksebagaimana tercantum dalam Lampiran V yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini;

g. bagi PD atau unit kerja yang belum memilikimesin presensi sidik jari seperti pada CabangDinas Pendidikan, SMA/SMK/SLB makamenggunakan laporan kehadiran secara ceklistpada sistem aplikasi kinerja;

h. bagi Pegawai yang mendapat dispensasipresensi/Kepala PD dan/atau mesin presensisidik jari mengalami kerusakan dalam jangkawaktu 7 (tujuh) hari wajib mencetak rekapitulasipresensi secara manual; dan

i. Rekapitulasi presensi setiap pegawai padaPerangkat Daerah di Lingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung palinglambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnyadisampaikan ke BKD sebagai laporan.

(4) Kepala PD atau unit kerja menandatangani laporanrekapitulasi TPP pada PD atau unit kerja yangdipimpinnya.

(5) Penyampaian rekapitulasi presensi dan rekapitulasiTPP untuk bulan Desember disampaikan paling lamahari ke 6 (enam) bulan berikutnya.

(6) Pengajuan Pembayaran dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IXPEMBIAYAAN

Pasal 21

TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi.

BAB XKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsungyang merangkap sebagai Plt. menerima TPPtambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dariTPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. padaJabatan yang dirangkapnya;

(2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lainmenerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (duapuluh persen) dari TPP yang lebih rendah padaJabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;

(3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yangberhalangan tetap atau berhalangan sementara yangmerangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP padaJabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi;

(4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt.dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabatsebagai Plt;

(5) Pemberian TPP bagi Plt. sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yangmenjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu)bulan kalender.

BAB XIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentangTambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Tahun 2019 Nomor 05 Seri E), dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Gubernur ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinangpada tanggal 24 Januari 2020

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinangpada tanggal 24 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAHPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dtoYAN MEGAWANDIYULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN2020 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAHPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRIPembina Utama Muda/IV.cNIP. 19630306 198603 1 015

LAMPIRAN IPERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKABELITUNGNOMOR TAHUN 2020TENTANGTAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERISIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKEPULAUAN BANGKA BELITUNG

A. FORMAT SURAT PERINGATAN:

KOP PERANGKAT DAERAH

NomorSifatLampiranHal

:::: Peringatan

Yth.

Pangkalpinang, ..................20..........KepadaSdr. ....................NIP. ....................DiTempat

Sehubungan dengan absensi pada ............. (NamaPerangkat Daerah), diketahui bahwa Saudara tidakmelaksanakan Apel Pagi/Sore/Senam/Olahraga (*) tanpaketerangan yang sah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2017dan Peraturan Gubernur Nomor ........ Tahun 2018 (NomorPeraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan PegawaiPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung) maka kepada Saudara ........ diberikan PeringatanPertama / Kedua/ Ketiga (*) dan dikenakan pemotongan TPPsebesar 2,5% sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkanterimakasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama PejabatPangkat

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(*) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT SURAT IZIN:

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT IZIN KEPALA (Nama Perangkat Daerah)PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: / / /20......

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TIDAK MENGIKUTI APEL, UPACARA ATAU OLAHRAGA/PRESENSI SIDIK JARI/TIDAK MASUK KERJA

(Gunakan salah satu sesuai dengan izin yang dimohonkan)

Dasar : a. ........................................................................................

MEMBERI IZIN:

Kepada : ........................................................................................

Nama : ........................................................................................

Jabatan : ........................................................................................

Alamat : ........................................................................................

Untuk : ........................................................................................

Ditetapkan di......................Pada tanggal .......................

KepalaPerangkat Daerah,

Nama PejabatPangkatNIP.

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT IZIN KELUARNomor : 800/ / SU/ / /20......

Nama : ........................................................................................

NIP : ........................................................................................

Pangkat/Gol : ........................................................................................

Jabatan : ........................................................................................

Unit Kerja : ........................................................................................

Tujuan : ........................................................................................

Waktu : Meninggalkan tempat pukul :……….........Kembali pukul :……….........Hari/tanggal :………………

Pangkalpinang, 20.....

GUBERNURKEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN IIPERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNGNOMOR TAHUN 2020TENTANGTAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPILDILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKABELITUNG

DAFTAR REKAPITULASI PRESENSI PEGAWAI

PD/UNIT KERJA :BULAN :

NO NAMA GOL JUMLAHHARI KERJA

JUMLAHKEHADIRAN

JUMLAHTIDAKHADIR POTFP%

APELUP OR SIDAK POT

KEG%POT

TOT% KETC DL TD DKLT TK P S

1

2

3

dst

Pangkalpinang, XMenyetujui;

KEPALA OPDNIP

GUBERNURKEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN VPERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKABELITUNGNOMOR TAHUN 2020TENTANGPEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIKEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama :NIP :Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran ......................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM Langsung (SPM-LS)

Nomor : ................................................... tanggal ......................................untuk pembayaran ............................................ sebesarRp. .................................... (..........................terbilang.........................) telahdihitung dengan benar berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dandokumen pendukung lainnya.

2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran, sebagaimana yangdimaksud pada point 1 (satu), kami bertanggungjawab dan bersedia untukmenyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran tersebut di atas disimpan diSKPD ............................. sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapanadministrasi dan keperluan pemeriksaan BPK dan/atau aparatur pengawasfungsional lainnya.

Pangkalpinang,...........................

Jabatan ....................................PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG

Nama LengkapPangkat.....................

NIP....................................

GUBERNURKEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN