januari2014 (1)

Halaman 4

Buletin Penanganan Pengaduan Masyarakat

Selama bulan Desember 2013, unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat telah menerima tanggapan dari instansi terkait atas surat tindak lanjut pengaduan masyarakat sebanyak 10 surat.

Adapun jenis permasalahan yang paling banyak mendapatkan tanggapan dari instansi terkait adalah permasalahan kepegawaian dan ketenagakerjaan yakni sebanyak 8 surat. Sedangkan masalah Pertanahan/Perumahan dan Lingkungan Hidup masing-masing menda-patkan tanggapan sebanyak 1 surat.

Dari banyaknya surat pengaduan yang

diterima, terdapat beberapa permasalahan yang

perlu mendapat perhatian khusus pada bulan

Desember 2013 antara lain:

1. Dugaan kecurangan yang terjadi dalam se-leksi pengangkatan tenaga honorer kategori 2 menjadi CPNS;

2. Permohonan penjelasan tentang mekanisme BPJS Kesehatan bagi Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja;

3. Permohonan agar kawasan hutan yang telah dikelola masyarakat secara turun temurun tidak dimasukkan ke dalam areal Kawasan Hutan;

4. Permohonan kebijakan dan kejelasan atas status rumah negara yang ditempati oleh para pensiunan/duda/janda/anak PT Kereta Api Indonesia (Persero)

5. Dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim Pengadilan Negeri;

6. Laporan kejanggalan penanganan kasus dugaan gratifikasi dalam kegiatan penertiban alat dan perangkat pos dan informatika se-cara terpadu di wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi Riau.

Edisi ke-28/Bulan Januari 2014

Gedung Baru Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur Lantai 3 Jl. Veteran III No. 10 Jakarta Pusat 10110 Telepon/Faksimili : 021-3500836/021-3842646

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakaan Kementerian Sekretariat Negara RI

OPTIMALISASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Edisi ke-28/Bulan Januari 2014

penerimaan, penelaahan, dan penyampaian tindak

lanjut kepada instansi teknis terkait yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan dimaksud.

Dalam pelaksanaannya, penanganan pengaduan masyarakat di berbagai instansi masih menghadapi permasalahan, di antaranya masih kurangnya kualitas dan kuantitas kinerja aparatur yang profesional di bidangnya; terbatasnya anggaran kegiatan maupun sarana dan prasarana; belum optimalnya pelaksanaan tugas pemantauan penanganan pengaduan; tuntutan untuk semakin responsif dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan seiring dengan perkembangan teknologi dan pengolahan data (karena belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi); serta tingkat respon instansi terkait dalam penanganan pengaduan belum berbanding lurus dengan jumlah pengaduan yang disampaikan.

Dalam kegiatan Diskusi Terbatas dengan tema Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat pada 11 Desember 2013, Asdep Pengaduan Masyarakat mendapatkan masukan dan pembelajaran untuk melakukan pendalaman dari best practice penanganan pengaduan masyarakat dalam rangka membangun pola/model penanganan pengaduan yang optimal, sebagaimana pe-nanganan pengaduan masyarakat yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, penyempurnaan sistem teknologi informasi pada Asdep Pengaduan Masyarakat juga akan terus dilakukan, serta menyusun pedoman tata cara/mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi pegangan bagi masyarakat yang akan menyampaikan pengaduannya kepada Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Sekretaris Negara, maupun instansi terkait yang menangani tindak lanjut pengaduan masyarakat.

p emerintahan yang dinamis dan responsif dapat diindikasikan dari peran dan fungsinya dalam

memberikan inspirasi, memanfaatkan dan mendorong

partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat secara aktif harus diimbangi

dengan kemampuan pemerintah untuk lebih peka

terhadap segala perubahan dan situasi yang berkembang

sehingga diperlukan adanya inovasi sesuai dengan

kebutuhan dalam menjalankan mandatnya, sebagai

upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan

kepada masyarakat (service excellent). Sebagai

konsekuensi dari iklim keterbukaan demokrasi,

pengaduan masyarakat saat ini menjadi salah satu

bentuk partisipasi yang dianggap efektif dalam rangka

mengawal tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance), terlebih didukung dengan regulasi yang

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

mengadu yaitu UU No 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan UU No 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik. Terkait hal tersebut

kemampuan aparat yang menangani pengaduan

masyarakat perlu senantiasa ditingkatkan.

Unit kerja Asdep Pengaduan Masyarakat yang

dibentuk sejak tahun 2005 dengan tugas menangani

pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden

dan/atau Menteri Sekretaris Negara, setiap bulannya

menangani tidak kurang dari 600 berkas dan hingga saat

ini secara total telah menangani pengaduan masyarakat

sebanyak 53.429 berkas (data per Desember 2013).

Secara garis besar, penanganan pengaduan

masyarakat pada Asdep Pengaduan Masyarakat

merupakan suatu proses kegiatan yang dimulai dari

No Kode Jenis

Masalah Jenis Permasalahan Jumlah Prosentase

1 1 Penyalahgunaan Wewe-

nang 0 0%

2 2 Pelayanan Masyarakat 0 0%

3 3 Korupsi/Pungli 0 0%

4 4 Kepegawaian/

Ketenagakerjaan 8 80%

5 5 Pertanahan/Perumahan 1 10%

6 6 Hukum/Peradilan/HAM 0 0%

7 7 Kewaspadaan Nasional 0 0%

8 8 Tatalaksana/birokrasi 0 0%

9 9 Lingkungan Hidup 1 10%

10 10 Umum 0 0%

Jumlah 10 100%

Motto

Masyarakat mengadu, kami membantu

Edisi ke-28

Bulan Januari 2014

Salah satu tanggapan instansi terkait adalah dari PT Kereta Api (Persero) Daop 4 Semarang atas pengaduan masyarakat mengenai permohonan ganti rugi serta penangguhan pembongkaran dan pemindahan warga di Jl. Noroyono, Kel. Bulu Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, yang antara lain menjelaskan bahwa:

1. Tanah yang selama ini dihuni warga adalah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), namun telah ditempati tanpa ijin serta tidak terikat perjanjian sewa;

2. Sebelum dilakukan penertiban tanah dan bangunan, telah dilaksanakan sosialisasi dan pemberitahuan. Walaupun demikian, PT Kereta Api Indonesia (Persero) tetap memberikan bantuan biaya/dana kebutuhan bongkar dan ongkos angkut (pindah) sebagaimana keten-tuan dalam Pedoman Pelaksanaan Penertiban Bangunan di Atas Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang Terkena Proyek Jalur Ganda.

Halaman 2 Edisi ke-28/Bulan Januari 2014 Halaman 3 Edisi ke-28/Bulan Januari 2014

Penasehat: Sudi Silalahi

(Menteri Sekretaris Negara) Pengarah: Taufik Sukasah

(Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara) Penanggung Jawab: R. Hadi Nugroho

(Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan) Pimpinan Redaksi: Usman Hamdani, Nata Rukitas, Trihesty Yulandari

Dewan Redaksi: H. Boris M.H., Faisal F., Saliman, B.A. Sujanto, M. Suwandhi, Jadi Berutu Kontributor: Doni Septo, Fina Hayati, Bela Dona, Nindita I, Doni Akbar, Mita P, Ade I, Romi Fajar A, Saliman

Distribusi dan Dokumentasi: Andress N., Fajar A.R., Supardi, Neny H.

Sebanyak 52 surat merupakan kewenangan daerah (40 %), dan

Sebanyak 78 surat merupakan kewenangan pusat (60 %), tersaji dalam grafik di bawah.

Penanganan surat pengaduan masyarakat selama bulan Desember 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

HASIL PENANGANAN BERKAS PENGADUAN

BULAN DESEMBER 2013

Berdasarkan klasifikasi jenis masalah pada Bulan Desember 2013, permasalahan terbanyak yang masuk secara berurutan yakni Kepegawaian/Ketenagakerjaan (185 surat), Pertanahan/Perumahan (137 surat), Hukum/Peradilan/HAM (128 surat), sedangkan jumlah surat pengaduan yang diterima sebanyak 584 surat (tersaji pada tabel di bawah ini).

Klasifikasi pengaduan masyarakat berdasar-kan demografi (provinsi) secara berurutan, dengan jumlah pengaduan terbanyak adalah DKI Jakarta (200 surat/ 34,25%), Jawa Barat (53 surat/ 9,08%), Jawa Timur (53 surat/ 9,08%), Sulawesi Selatan (53 surat/ 9,08%), Sumatera Utara (45 surat/ 7,71%) sisanya sebanyak 180 surat (30,8%), berasal dari 29 provinsi lain dan atau luar negeri.

Dari 584 surat pengaduan yang diterima pada bulan Desember 2013, sebanyak 533 surat/berkas telah diproses dan dianalisis. Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 surat ditindaklanjuti kepada instansi terkait. Berdasarkan lingkup kewenangan penanganannya surat tindak lanjutnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Buletin Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tabel Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan

Masyarakat Berdasarkan Provinsi Bulan Desember 2013

Tabel Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Masalah

Bulan Desember 2013

No

Surat Masuk

Kode Jenis Masalah JML %

1 1 Penyalahgunaan Wewe-nang

2 0.34%

2 2 Pelayanan Masyarakat 25 4.28%

3 3 Korupsi/Pungli 45 7.71%

4 4 Kepegawaian/Ketenagakerjaan

185 31.68%

5 5 Pertanahan/Perumahan 137 23.46%

6 6 Hukum/Peradilan/HAM 128 21.92%

7 7 Kewaspadaan Nasional 9 1.54%

8 8 Tatalaksana/Birokrasi 4 0.68%

9 9 Lingkungan Hidup 14 2.40%

10 10 Umum 35 5.99%

TOTAL 584 100%

No Propinsi Jumlah Prosentase 1 NAD 9 1.54% 2 Sumatera Utara (5) 45 7.71% 3 Sumatera Barat 8 1.37% 4 Riau 10 1.71% 5 Sumatera Selatan 14 2.40% 6 Jambi 13 2.23% 7 Bengkulu 1 0.17% 8 Lampung 4 0.68% 9 Kep. BaBel 1 0.17% 10 Kep. Riau 1 0.17% 11 DKI Jakarta (1) 200 34.25% 12 Jawa Barat (2) 53 9.08% 13 Jawa Tengah 34 5.82% 14 D.I. Yogyakarta 11 1.88% 15 Jawa Timur (3) 53 9.08% 16 Banten 2 0.34% 17 Kalimantan Barat 2 0.34% 18 Kalimantan Tengah 6 1.03% 19 Kalimantan Selatan 2 0.34% 20 Kalimantan Timur 17 2.91% 21 Sulawesi Utara 2 0.34% 22 Sulawesi Tengah 4 0.68% 23 Sulawesi Selatan (4) 53 9.08% 24 Sulawesi Tenggara 3 0.51% 25 Gorontalo - 0.00% 26 Sulawesi Barat - 0.00% 27 Bali 5 0.86% 28 NTB 1 0.17% 29 NTT 7 1.20% 30 Maluku 4 0.68% 31 Maluku Utara 1 0.17% 32 Papua 18 3.08% 33 Papua Barat - 0.00% 34 Luar Negeri/LN - 0.00% 35 Tanpa Identitas /TI - 0.00% 36 Kalimantan Utara - 0.00%

Total 584 100%

No

Surat Masuk Surat Tindak Lanjut Bulan Desember 2013

Kode Jenis Masalah Jumlah % R B UCTKS Monitor UDK Jumlah %

1 1 Penyalahgunaan

Wewenang 2 0.34% 1 1 0.19%

2 2 Pelayanan Masyarakat 25 4.28% 2 14 4 20 3.75%

3 3 Korupsi/Pungli 45 7.71% 1 3 23 3 30 5.63%

4 4 Kepegawaian/

Ketenagakerjaan 185 31.68% 90 8 87 16 201 37.71%

5 5 Pertanahan/Perumahan 137 23.46% 24 1 90 2 117 21.95%

6 6 Hukum/Peradilan/HAM 128 21.92% 7 92 5 104 19.51%

7 7 Kewaspadaan Nasional 9 1.54% 1 3 5 9 1.69%

8 8 Tatalaksana/Birokrasi 4 0.68% 1 1 2 0.38%

9 9 Lingkungan Hidup 14 2.40% 2 1 11 14 2.63%

10 10 Umum 35 5.99% 14 21 35 6.57%

JUMLAH 584 100% 1 129 10 336 57 533 100%

0

50

100

150

200

250

5278

Daerah

Pusat

Diskusi Terbatas, 11 Desember 2013

Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat