BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif. Kesehatan adalah hak dasar setiap
individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Untuk itu, diperlukan
penyelenggaraan kesehatan yang terkendali dalam segi biaya dan mutu. Derajat kesehatan masyarakat miskin masih sangatlah rendah di Indonesia. Kondisi ini diakibatkan oleh keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor kemampuan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, biaya kesehatan yang meningkat dari waktu ke waktu menjadikan warga miskin semakin jauh dalam hal pencapaian pelayanan kesehatan. Kendala faktor sosial ekonomi ini memerlukan
campur tangan pemerintah untuk melindungi warga miskin melalui kebijakan kesehatan. Hal ini tertuang dalam Konstitusi Negara dan Undang-Undang No 40/2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi fakir miskin, anak dan orang terlantar serta orang tidak mampu yang pembiayaan kesehatannya dijamin oleh Pemerintah. Penjaminan pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat, miskin akan memberikan sumbangan yang besar bagi terwujudnya kesehatan yang jauh lebih baik. Semakin baik status kesehatan peduduk suatu negara semakin baik pula tingkat perekonominya dengan demikian akan lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut.
1
Departemen
Kesehatan
menetapkan
kebijakan
untuk
lebih
memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu melalui Jaminan kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) sebagai bagian dari pembangunan jaminan kesehatan secara menyeluruh. Dasar pemikirannya adalah selain memenuhi kewajiban pemerintah, tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu. Dr Siti Fadilah Supari (Menteri Kesehatan 2004-2009) mengaku dengan beralihnya program Keluarga Miskin (Gakin) menjadi
JAMKESMAS untuk menghemat uang Negara. Penghematan tersebut terjadi karena dana kesehatan bagi keluarga miskin dikelola langsung oleh pemerintah, tidak lagi melalui jasa asuransi. Kebijakan JAMKESMAS ini muncul dengan harapan mampu menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah juga berupaya agar program JAMKESMAS ini dapat menjangkau masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan kesehatan ini sampai kepada tingkat daerah. Belajar dari pengalaman masa lalu dan pengalaman berbagai negara lain, sistem JAMKESMAS ini merupakan suatu pilihan yang tepat untuk menata subsistem pelayanan kesehatan yang searah dengan subsistem pembiayaan kesehatan. Jamkesmas akan mendorong perubahan-perubahan mendasar seperti penataan standarisasi pelayanan, standarisasi tarif, penataan pengunaan obat yang rasional dan meningkatkan kemampuan dan mendorong manajemen Rumah Sakit dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lainnya untuk lebih efisien yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya. Melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
2
Masyarakat (JAMKESMAS) diharapkan dapat meningkatkan umur harapan hidup bangsa Indonesia, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta penurunan angka kelahiran, disamping itu dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan masyarakat peserta pada umumnya.
1.2 Perumusan Masalah Faktor sosial ekonomi diyakini terkait erat dengan permasalahan kualitas kesehatan. Masyarakat miskin yang memiliki derajat kesehatan yang lemah, membutuhkan pemerintah untuk menjamin dan meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Departemen kesehatan yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia bekerja sama dengan departemen sosial dan dalam negeri untuk membuat kebijakan program terkait dengan masyarakat miskin, yaitu kebijakan JAMKESMAS. Namun, seiring berjalannya program JAMKESMAS yang seharusnya dapat
memecahkan permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin tersebut muncul berbagai kasus ketidak sesuaian antara apa yang seharusnya diterima oleh warga miskin dengan kenyatan dilapangan. Dari sinilah muncul pertanyaan: Bagaimana praktek program JAMKESMAS sebagai bentuk kebijakan kesehatan berjalan di masyarakat? 1.3 Tujuan Tujuan pembuatan makalah ini adalah : 1. Menguraikan poin masalah yang ada pada rumusan masalah. 2. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang praktek program JAMKESMAS sebagai bentuk kebijakan kesehatan yang berjalan di masyarakat.
3
3. Memenuhi tugas pada mata kuliah Promosi Kesehatan.
1.4 Manfaat Dengan mempelajari tentang praktek program JAMKESMAS sebagai bentuk kebijakan kesehatan yang berjalan di masyarakat, berikut adalah manfaat yang bisa kita dapatkan : 1. Untuk mengetahui bagaimana program JAMKESMAS dengan tujuan idealnya yaitu menyelesaikan masalah kesehatan bagi masyarakat miskin berjalan di masyarakat/ dilapangan. 2. Untuk mengetahui masalah-masalah dalam pelaksanaan JAMKESMAS dan apa yang melatarbelakanginya.
4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Program Kebijakan Pemerintah A. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap peserta menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 26,9 per 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup serta Umur Harapan Hidup 70,5 Tahun (BPS 2007).
1
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan R.I hlm.2
5
Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 19452, sejak tahun 2005 pemerintah telah mengupayakan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin, program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin /JP- KMM atau lebih dikenal dengan program Askeskin yang kemudian pada tahun 2007 berubah nama menjadi program Jamkesmas sampai dengan sekarang. Kini pemerintah sedang memantapkan penjaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Jamkesmas sebagai bagian dari pengembangan jaminan secara menyeluruh. Berdasarkan pengalaman masa lalu dan belajar dari pengalaman berbagai negara lain, sistem ini merupakan suatu pilihan yang tepat untuk menata subsistem pelayanan kesehatan yang searah dengan subsistem pembiayaan kesehatan. Jamkesmas akan mendorong perubahan-perubahan mendasar seperti penataan standarisasi pelayanan, standarisasi tarif, penataan pengunaan obat yang rasional dan meningkatkan kemampuan dan mendorong manajemen Rumah Sakit dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lainnya untuk lebih efisien yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya. Program ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini dalam perjalanannya terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui perubahan2
Dikutip dari www.ppjk.depkes.go.id/index.php?option=com...task
6
perubahan sampai dengan penyelenggaraan program tahun ini. Perubahan mekanisme yang mendasar adalah adanya pemisahan peran pembayar dengan verifikator melalui penyaluran dana langsung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dari Kas Negara, penggunaan tarif paket Jaminan Kesehatan Masyarakat di RS, penempatan pelaksana verifikasi di setiap Rumah Sakit, pembentukan Tim Pengelola dan Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota serta penugasan PT Askes (Persero) dalam manajemen kepesertaan.3 B. Tujuan Penyelenggaraan JAMKESMAS4 Tujuan Umum : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Tujuan Khusus: a. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di
Rumah Sakit b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel C. Sasaran program JAMKESMAS5 Sasaran program ini adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa ,3 4
Dikutip dari www.ppjk.depkes.go.id/index.php?option=com...task Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan R.I hlm 6 5 Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan R.I. hlm 6
7
tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya. Sasaran program jamkesmas ini mengalami perluasan cakupan sasaran kepesertaan yaitu masyarakat miskin penghuni panti-panti sosial, masyarakat miskin korban bencana pasca tanggap darurat serta masyarakat miskin penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan masyarakat miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). D. Peserta JAMKESMAS6 Peserta yang dijamin dalam program Jamkesmas meliputi : Masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota Tahun 2008 berdasarkan pada kuota Kabupaten/ Kota (BPS) yang dijadikan database nasional. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas. Semua Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah memiliki atau mempunyai kartu Jamkesmas Masyarakat miskin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana
6
Ibid. hlm 8
8
E. Cakupan Pelayanan JAMKESMAS7 Setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi: pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan pelayanan gawat darurat. Pelayanan kesehatan dasar (RJTP dan RITP) diberikan di Puskesmas dan jaringannya sedangkan Pelayanan tingkat lanjut (RJTL dan RITL) diberikan di PPK lanjutan jaringan Jamkesmas (Balkesmas, Rumah Sakit Pemerintah termasuk RS Khusus, RS TNI/Polri dan RS Swasta) berdasarkan rujukan) dan dan pelayanan rawat inap diberikan di ruang rawat inap kelas III. Dibawah ini rincian pelayanan kesehatan yang diberikan: 1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya meliputi:
a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan : 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 2) Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin) 3) Tindakan medis kecil 4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal 5) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita 6) Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan BKKBN) 7) Pemberian obat.
b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, meliputi pelayanan :7
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan R.I .hlm 16
9
1) Akomodasi rawat inap 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 3) Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin) 4) Tindakan medis kecil 5) Pemberian obat 6) Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED) Biaya pelayanan rawat inap tingkat pertama tidak diklaimkan secara terpisah akan tetapi menjadi bagian dari kapitasi dana pelayanan kesehatan dasar
c. Persalinan normal dilakukan di Puskesmas non-perawatan/bidan di desa/ Polindes/dirumah pasien/praktek bidan swasta. d. Pelayanan gawat darurat (emergency).
2. Pelayanan kesehatan di PPK Lanjutan:
a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) di RS dan Balkesmas meliputi: 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum 2) Rehabilitasi medik 3) Penunjang elektromedik 4) Tindakan medis 5) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan 6) Pelayanan KB, termasuk kontap efektif, kontap pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping & komplikasinya diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan
(kontrasepsi dise- diakan BKKBN) 7) Pemberian obat mengacu pada Formularium 8) Pelayanan darah
10
9) Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit
b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III (tiga) RS, meliputi : 1) Akomodasi rawat inap pada kelas III 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 3) Penunjang diagnostik: patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro patologi, patologi radiologi dan elektromedik. 4) Tindakan medis 5) Operasi sedang, besar dan khusus 6) Pelayanan rehabilitasi medis 6) Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU) 7) Pemberian obat mengacu pada Formularium 8) Pelayanan darah 9) Bahan dan alat kesehatan habis pakai 10) Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (PONEK)
c. Pelayanan gawat darurat (emergency)
d. Seluruh penderita thalasemia dijamin, termasuk bukan peserta Jamkesmas
F. Penggunaan Paket Tarif INA-DRG dalam JAMKESMAS8 . Pelaksanaan JAMKESMAS dengan berlandaskan INA-DRG (Indonesia Diagnosis Related Groups) agar tercipta kendali biaya dan kendali mutu
pelayanan, pembayaran dan pertanggung jawaban Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) maka menggunakan paket tarif INA-DRG yang diterapkan pada seluruh PPK jaringan Jamkesmas8
Dikutip dari www.yanmedik.depkes.go.id/index.php?...article...tahap...
11
INA-DRG
merupakan pengklasifikasian setiap tahapan pelayanan
kesehatan sejenis kedalam kelompok yang mempunyai arti relatif sama . Setiap pasien yang dirawat di sebuah RS diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sejenis dengan gejala klinis yang sama serta biaya perawatan yang relatif sama. Sistem pembayaran pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan mutu, pemerataan dan jangkauan yang menjadi salah satu unsur pembiayaan pasien berbasis kasus campuran. INA-DRG merupakan suatu cara meningkatkan standar pelayanan kesehatan RS dan untuk memantau pelaksanaan Program Quality Assurance Keuntungan dari adanya INA-DRG dalam pelaksanaan JAMKESMAS yaitu tarif terstandarisasi dan lebih transparan,penghitungan tarif pelayanan lebih objektif dan berdasarkan kepada biaya yang Sebenarnya, RS mendapat pembiayaan berdasarkan kepada beban kerja sebenarnya, Dapat meningkatkan mutu & efisiensi pelayanan RS. G. Prosedur Pelayanan JAMKESMAS9 Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan Dasar bagi peserta, sebagai berikut: 1. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya. 2. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jarin gannya, peserta harus menunjukkan kartu Jamkesmas. Untuk peserta gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, menggunakan surat keterangan/rekomendasi Dinas/Instansi Sosial setempat. Bagi peserta PKH yang belum memiliki kartu Jamkesmas, cukup menggunakan kartu PKH. 3. Bila menurut indikasi medis peserta memerlukan pelayanan pada tingkat lanjut maka Puskesmas dapat merujuk peserta ke PPK lanjutan.9
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan R.I .hlm 11
12
4. PPK lanjutan penerima rujukan wajib merujuk kembali peserta Jamkesmas disertai jawaban dan tindak lanjut yang harus dilakukan jika secara medis peserta sudah dapat dilayani di PPK yang merujuk. Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan tingkat Lanjut bagi peserta, sebagai berikut: 1. Agar peserta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut (RJTL dan RITL), harus mendapat rujukan dari Puskesmas dan jaringannya. 2. Kartu peserta Jamkesmas/identitas kepesertaan lainnya dan surat rujukan dari Puskesmas dibawa ke loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS) untuk diverifikasi kebenaran, namun dalam
keadaan gawat darurat wajib ditangani langsung tanpa diperlukan surat rujukan 3. Lalu dikeluarkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) oleh petugas PT. Askes (Persero) peserta selanjutnya dapat peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan.
Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta, tidak boleh dikenakan iuran biaya oleh PPK dengan alasan apapun.
13
2.2 Deskripsi Temuan Kasus10 Marwan (39 tahun) hampir tiga hari bolak-balik Puskesmas dan RSU Chasan Boesoeiri Ternate. Ia menghabiskan waktu itu untuk mengurus rujukan sebagai keluarga tak mampu untuk operasi anaknya. Ceritanya, Inabegitu anak gadisnya biasa dipanggil, menderita lever. Perutnya kian hari kian membesar. Berbagai upaya pengobatan tradisional (obat kampung) telah dilakukan. Hasilnya, kalaupun ada perubahan tak bertahan lama. Semua orang termasuk dukun kampung menganjurkan agar anaknya dioperasi. Persoalanya, ia tergolong keluarga tak mampu. Tapi demi keselamatan si buah hatinya, ia nekad membawa anaknya ke RSU Hasan Boesoeiri, pertengahan Juli 2009 lalu. Disana dokter operasi memintanya menyiapkan uang Rp 7 juta jika anaknya mau dioperasi. Uang sebesar itu sudah harus dibayarkan sebelum anaknya naik meja operasi. Sebagai keluarga tak mampu, ia tak mungkin menyanggupi permintaan sang dokter. Meski begitu, ia masih menawar agar biaya itu dibayar setengah. Dokter yang kabarnya akan menangani operasi anaknya, tak menerima atau menolak tawaran pembayaran setengah harga operasi, tapi menyarankan supaya meminta rujukan masyarakat tak mampu dari Puskesmas. Ia kemudian mengurus surat dimaksud pada salah satu Puskesmas di Kota Ternate Selatan. Disana, ia dipingpong hampir tiga hari, sebelum akhirnya surat keluar walaupun. Toh, ia membayar sejumlah biaya administrasi yang menurut ukuran keluarga miskin seperti Marwan lumayan besar. Hati Marwan berbunga-bunga begitu menerima selembar surat rujukan itu. Harapannya, dengan surat itu anaknya bisa dioperasi gratis. Tapi betapa kagetnya, ketika10
Diakses dari http://aspirasinews.wordpress.com/2009/12/03/jamkesmas-teori-beda-dengan-praktek/
14
surat tersebut diserahkan pada dokter RSUD yang awalnya menyarankan mengurus surat itu, kembali menolak. Sehingga biaya operasi diberlakukan secara normal Rp 7 juta. Menyadari tak memiliki uang, menyusul kondisi perut anaknya kian membesar, ia memohon dokter supaya melakukan operasi, biayanya nanti akan bayar belakangan,. tapi permintaannya ditolak dokter. Merasa tak ada jalan negosiasi, Marwan memilih membawa pulang anaknya untuk mencari obat alternatif alias obat kampung. Sekarang ini kalau kita sakit dan tidak punya uang, tinggal tunggu mati. Jadi Jamkesmas bukan jaminan kesehatan masyarakat miskin, tapi jaminan kematian masyarakat miskin, sindir salah salah seorang yang sempat menengok Ina di RSUD. Hj Suhaimi Nada, AKP, Kepala Keperawatan RSUD Chasan Boesoeiri Ternate mengaku, warga yang memiliki kartu Jamkesmas, seluruh biaya pengobatannya gratis. Sebaliknya, warga yang kartu Jamkesmas belum ada atau hilang, sebagai gantinya KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTP) dari kelurahan atau surat rujukan dari Puskesmas untuk menjadi dasar pelayanan pengobatan gratis. Peserta Jamkesmas tidak dikenakan pungutan sepeserpun. Semuanya ditanggung Rumah Sakit, jelas Suhaimi. Menurut Suhaimi, claen yang sudah tidak terdaftar di Jamkesmas namun awalnya terdaftar di Askeskin cukup meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Lurah setempat, atau rujukan dari Puskesmas. Begitu pula Jamkesda dan TRIGI. Sesuai ketentuan umum, peserta program Jamkesmas adalah orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jamkesmas, yang terdaftar
15
dan memiliki kartu, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kuota jumlah peserta per Kabupaten/Kota ditetapkan Menteri Kesehatan RI yang tertuang dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
125/Menkes/SK/II/2008 tentang pedoman penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008. Berdasarkan kuota yang ditetapkan Menkes RI, Bupati/Wali Kota menetapkan surat keputusan yang dilampiri identitas peserta Jamkesmas Kabupaten/Kota secara lengkap. Apabila jumlah peserta Jamkesmas yang ditetapkan Bupati/Wali Kota melebihi kuota, maka kelebihan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat. Fahria Safin, Kasi Askeskin mengaku, sesuai data Jamkesmas tahun 2008 dari Asuransi Kesehatan (ASKES), kuota yang dipersiapkan pemerintah pusat untuk Maluku Utara sebanyak 302.436 Jamkesmas yang tersebar pada delapan Kabupaten /Kota. Kalau ada keluhan peserta Askeskin yang tidak terdaftar di Jamkesmas maka pengelola tidak berhak mengganti karena itu kebijakan Pemerintah Daerah, jelasnya. Sesuai data yang diperoleh pada RSUD tercatat, peserta Jamkesmas yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeri Ternate pada tahun 2008 berjumlah 5.331 orang, terdiri dari 2.847 rawat jalan, 1.947 rawat inap dan 537 Unit Gawat Darurat (UGD). Dibandingkan rasio yang diberikan leh pemeritah pusat untuk Maluku Utara sebanyak 302.436, masih sangat jauh atau sekitar kurang lebih 0,018 persen. Berapa anggaran pusat yang dialokasikan untuk Jamkesmas pada tahun 2008, antara Direktur RSUD dan bendahara tedapat perbedaan. Menurut dokter Idhar Sidi Umar, Direktur RSUD sekitar Rp 2 milyar lebih. Sementara Nursina Rauf, Bendahara mengaku sekitar Rp 1,3 milyar. Mana yang benar? Dinas
16
Keshatan Provinsi Maluku Utara mengaku tidak tahu menahu soal pengelolaan keuangan terkait program Jamkesmas RSUD. Sebab Dinas Kesehatan hanya menerima laporan jumlah kunjungan pasien Jamkesmas dan obat yang digunakan. Sejak diberlakukan Kartu Jamkesmas, maka kartu Askeskin, dinyatakan tidak berlaku. Bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai identitas seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar yang karena sesuatu hal tidak terdaftar dalam SK Bupati/WaliKota, tetap akan diterbitkan kartu Jamkesmas oleh PT Askes (Persero) berdasarkan keputusan Kepala Dinas Sosial, atau institusi lain yang ditunjuk pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Bayi yang baru lahir dari peserta Jamkesmas langsung menjadi peserta, sebaliknya yang meninggal langsung hilang hak kepesertaannya. 2.3 Analisis Jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) merupakan salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah dalam pelayanan kesehatan yang berisi suatu rangkaian tindakan dari tujuan negara yaitu pemerataan akses kesehatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bila dikaitkan dengan pemikiran Milton Roemer (1991) tentang variasi dari tipe sistem pelayanan kesehatan maka Jakesmas ini dapat dikategorikan sebagai asuransi nasional milik negara. Dalam pelaksanaannya seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pemerintah memberikan mandat penugasan kepada PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Cakupan pelayanan, prosedur dan standarisasi biaya pelayanan kesehatan telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah agar JAMKESMAS dapat berjalan seperti yang telah direncanakan, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya masih saja tidak berjalan seharusnya. Masih banyak penyimpangan dalam
17
pelaksanaan hasil kebijakan seperti pendanaan yang tidak tepat sasaran, pendataan yang tidak lengkap mengenai masyarakat miskin, rumah sakit yang masih menarik biaya dari pasien serta sosialisasi tentang Jamkesmas yang masih sangat kurang. Merujuk dari kasus di atas, dimana salah seorang pasien yang berasal dari keluarga miskin dan merupakan pemegang kartu Jamkesmas, tidak bisa mendapatkan pengobatan dan fasilitas yang seharusnya didapatkannya sebagai peserta Jamkesmas. Kasus tersebut merupakan salah satu contoh bentuk praktek penyimpangan hasil kebijakan Jamkesmas yang terjadi di masyarakat. Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah merupakan suatu program yang dibuat pemerintah untuk menjamin kebutuhan kesehatan bagi masyarakat kurang/tidak mampu, yang merupakan kelanjutan dari program askeskin dan kartu sehat yang semuanya memiliki tujuan yang sama, untuk menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat miskin11. Selain itu, sesuai dengan Pendahuluan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan UndangUndang No. 23/1992 tentang kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan. Karena itu, setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Melalui program ini, pemerintah mengharapkan akan terjadi proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable yang pada akhirnya akan berdampak kepada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, karena sasaran Program Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia12.
11 12
Diakses dari http://www.epuskesmas.com/kabar-kesehatan/informasi-kesehatan/20-jamkesmas Diakses dari http://www.dinkes.jogjaprov.go.id/index.php/cjamkes/read/70.html,
18
Dengan kata lain kebijakan hasil tidak berjalan sesuai dengan rancangan kebijakan itu sendiri. Bila dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pelayanan kesehatan, maka contoh kasus diatas dapat dianalisis berdasarkan faktor adalah faktor situasional, faktor struktural, faktor budaya, dan faktor lingkungan yang diungkapkan oleh Alford dan Leichter. Tapi jika diamati lebih jauh, contoh kasus diatas tidaklah bersifat situasional, namun lebih bersifat struktural, karena penyimpangan praktek jamkesmas yang terjadi lebih dapat dikatakan bersifat permanen, bukan situasional, karena berdasarkan data sekunder yang kami dapatkan praktek penyimpangan jamkesmas seperti kasus diatas telah terjadi hampir semenjak pertama kali diciptakannya jamkesmas, dan tidak bergantung pada situasi apapun, dan terjadi di hampir seluruh wilayah cakupan jamkesmas. Dari segi faktor budaya, seperti sudah kita ketahui bersama, birokrasi yang berbelit-belit serta banyaknya pungutan liar di birokrasi dalam berbagai sektor dapat dibilang telah membudaya di masyarakat kita. Hal ini mempengaruhi tindakan penyimpangan praktek jamkesmas yang dilakukan oleh pihak institusi kesehatan seperti contoh kasus diatas, karena bagi mereka hal itu adalah hal yang sudah lumrah untuk dilakukan. Sedangkan berdasarkan faktor lingkungan, kondisi perekonomian negara memainkan peranan dalam kasus ini. Perekonomian negara kita yang sedang tidak baik menyebabkan banyak warga negara seperti korban praktek penyimpangan jamkesmas seperti dalam kasus diatas termasuk ke dalam golongan warga miskin, sehingga mereka terpaksa harus menggantungkan kesehatan mereka pada jamkesmas. Hal ini jelas merugikan warga yang termasuk dalam golongan miskin tersebut, karena ketergantungan mereka terhadap jamkesmas, dan status sosial mereka membuat mereka dapat dengan mudah dijadikan korban praktekpraktek penyalahgunaan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh institusi-
19
institusi dalam berbagai sektor, termasuk institusi kesehatan seperti yang disebutkan dalam contoh kasus diatas. Ketidaksesuaian antara kebijakan Jamkesmas yang dibuat dengan kebijakan hasil atau outputnya tersebut pada akhirnya menimbulkan kebijakan dampak yaitu pelayanan kesehatan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh semua kalangan dan masyarakat miskin masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Masih adanya proses birokrasi dan prosedur yang mempersulit dalam Jamkesmas seperti dalam pembuatan kartu atau permintaan surat rujukan seperti kasus diatas seakan menghalangi akses bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan. Pungutan biaya yang dilakukan oleh rumah sakit juga kerap terjadi, padahal telah dijelaskan dalam peratutan jamkesmas bahwa peserta tidak dipungut biaya apapun dan cakupan pelayanan yang bisa didapatkan oleh peserta juga telah diatur secara jelas.
20
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan Pencapaian kebijakan Jamkesmas yang dicanangkan oleh dapat
pemerintah nampaknya belum berjalan seperti yang diharapkan
meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaannya dimana masih banyak terjadi penyimpangan dalam pemberian pelayanan kesehatan yang dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, budaya dan lingkungan. Penyimpangan yang terjadi mengarah pada timbulnya dampak kebijakan yaitu pelayanan kesehatan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh semua kalangan dan menimbulkan kesenjangan sosial. Dengan kata lain kebijakan Jamkesmas tidak dapat mencapai tujuan awalnya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehehatan kepada seluruh masyarakat
3.2 Saran Kurangnya sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat disinyalir sebagai salah satu faktor yang memiliki andil dalam berbagai
penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan jamkesmas. Dari masih banyaknya kasus penyimpangan tentang pelaksanaan kebijakan Jamkesmas ini dapat dilihat pencapaian dari kebijakan ini belum sesuai harapan dan tujuan awalnya karena pelaksanaannya yang masih perlu diperbaiki dan perlu dilakukan monitoring untuk mereduksi penyimpangan yang terjadi dan dapat berjalan sesuai harapan awalnya.
21
DAFTAR PUSTAKA
1. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan R.I 2. Arbaatun, Ambar, dkk. 2010. JAMKESMAS, Jaminan Kematian Masyarakat. Makalah Studi Literature untuk Tugas Mata Kuliah Sosial Kesehatan. Jakarta. 3. Pendahuluan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang No. 23/1992 tentang kesehatan 4. SK Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang pedoman penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008 5. SK Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. 6. SK Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana.
Bahan Internet http://aspirasinews.wordpress.com/2009/12/03/jamkesmas-teori-beda-denganpraktek/ http://www.epuskesmas.com/kabar-kesehatan/informasi-kesehatan/20jamkesmas http://www.dinkes.jogjaprov.go.id/index.php/cjamkes/read/70.html http://www.jpkm-online.net http://www.ppjk.depkes.go.id/index.php?option=com...task http://www.yanmedik.depkes.go.id/index.php?...article...tahap..
22
