RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018 BAB 3 III - 1 Kota Jambi BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber- sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function). Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemam puan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. 3.1. Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan juga terlebih akan digambarkan jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Pendapatan Kota Jambi selama tahun 2008-2013 tumbuh sebesar 108,90% atau rata- rata naik sebesar 16,10% pertahun. Kenaikan pendapatan ini seiring dengan peningkatan yang diperoleh dari pos pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dari tahun ke tahun. Sedangkan dilihat dari struktur pendapatan APBD selama 5 tahun, kontribusi paling besar
36
Embed
JAMBI KOTA - BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN ...data.jambikota.go.id/dataset/d4b576e9-4858-4c6c-a5a4-ab6...RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018 BAB 3 III - 4 Kota Jambi Secara struktur,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 3 III - 1
Kota Jambi
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal
apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-
sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan (money follow function).
Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemam
puan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan
daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu
APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan
laporan keuangan daerah pada umumnya.
3.1. Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka
pendanaan juga terlebih akan digambarkan jenis obyek pendapatan, belanja dan
pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD.
Pendapatan Kota Jambi selama tahun 2008-2013 tumbuh sebesar 108,90%
atau rata- rata naik sebesar 16,10% pertahun. Kenaikan pendapatan ini seiring
dengan peningkatan yang diperoleh dari pos pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dari tahun ke tahun. Sedangkan
dilihat dari struktur pendapatan APBD selama 5 tahun, kontribusi paling besar
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 3 III - 2
Kota Jambi
dalam pembentuk pendapatan APBD, bersumber dari dana perimbangan hal ini
hampir sama dengan kebanyakan kabupaten/kota lainnya yang struktur
pendapatan APBD-nya lebih didominasi dari dana perimbangan. Meskipun
pertumbuhan dana perimbangan Kota Jambi selama periode 2008-2013 hanya
sebesar 73,53% atau rata-rata naik sebesar 10,01% atau kurang seperdua dari
pertumbuhan pendapatan asli daerah, namun kontribusinya dalam pendapatan
APBD Kota Jambi selama 5 tahun tetap jauh lebih tinggi dibanding pendapatan
asli daerah dengan rata-rata sebesar 77,53%.
Proporsi dana perimbangan paling tinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu
sebesar 87,62% selanjutnya di tahun berikutnya mengalami penurunan, dan
sampai tahun 2011 proporsi dana perimbangan sebesar sebesar 71,08%
kemudian naik lagi pada tahun 2012 menjadi sebesar 72,92% dan turun sedikit
pada tahun 2013 menjadi sebesar 72,78%. Penurunan proporsi dana
perimbangan tersebut lebih disebabkan karena kenaikan dari sumber
pendapatan daerah lain- lain yang sah khususnya dari Bagi Hasil Pajak Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan keuangan dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya serta Dana Penyesuaian yang selama 3 tahun
terakhir menempati porsi yang cukup signifikan, yaitu rata-rata sebesar 50,73%
pertahun pada periode 2008-2013.
Kondisi pendapatan berdasarkan data APBD dilihat dari data selama 5
tahun terakhir kecenderungannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,
sebagaimana tertera dalam tabel 3.1.
Pembangunan Kota Jambi seyogyanya tergantung dari APBD yang akan
disusun dan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Melihat struktur anggaran,
dimana pada bagian pendapatan memiliki korelasi dengan pengelolaan
pendapatan asli daerah serta kekayaan daerah yang dimiliki, maka pendapatan
asli daerah menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Tidak terdapat angka
standar terhadap nilai kemandirian daerah. Selama ini hanya digambarkan secara
kualitatif dengan pernyataan semakin tinggi komposisi pendapatan asli daerah
dibanding sumber pendapatan lainnya, maka semakin tinggi kemandirian daerah
dimaksud. Sebagai gambaran, hanya terdapat beberapa daerah di Indonesia
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 3 III - 3
Kota Jambi
yang dianggap mandiri antara lain: DKI Jakarta dan Provinsi Bali, dimana
pendapatan asli daerah sebagai komponen pembentuk struktur pendapatannya
berada di atas angka 50% dari total.
Tabel 3.1.
Pertumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kota Jambi 2008-2013
Uraian Tahun Anggaran GR
(%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PENDAPATAN DAERAH 0 3,77 13,76 22,85 17,02 23,10 14,35
561.565 582.717 662.879 814.323 952.960 1.173.090
PAD (%) 0 15,13 35,30 22,34 17,26 32,07 24,42
§ Pajak Daerah 21.433 26.523 29.235 49.623 64.281 81.317 -
§ Restribusi Daerah 16.414 16.782 28.947 23.974 24.211 34.459 -
§ Pengelolaan Kekayaan
Daerah
1.832 2.786 2.786 2.786 5.472 6.000 -
§ Lain-lain PAD Daerah
yg sah
5.356 5.756 9.183 9.438 6.670 11.135 -
DANA PERIMBANGAN (%) 0 (1,13) 5,30 13,00 20,06 22,86 9,31
Investasi Jangka Panjang 18.637980.253,00 16.782.403.180,00 16.721.041.143,57 16.744.113.478,27 36.167.194.407,22 36,792,745,787.10
Investasi Dalam Aset Tetap 1.648.914.254.171,93 1.801.653.727.713,93 1.891.227.619.347,33 2.041.196.170.717,33 2.289.499.306.609,98 2,563,318,452,987.98
Investasi Dalam Aset Lainnya 195.362.000,00 4.376.304.000,00 5.210.791.040,00 6.358.482.040,00 6.770.601.040,00 7,267,566,040.00
Dana Untuk Pembiayaan Hutang
Jangka Pjg
(149.791.757,00) 988.403,50
0,00 0,00 0,00 0.00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 1.667.597.804.667,93 1.822.811.446.490,43 1.913.159.451.530,90 2.064.298.766.235,60 2.332.437.102.057,20 2,607,378,764,815.08
JUMLAH KEWAJIBAN dan EKUITAS DANA 1.770.784.426.623,15 1.930.509.563.175,43 2.032.521.068.598,79 2,199.929.179.467,80 2.506.865.535.666,47 2,783,433,264,921.48
Pert. Kewajiban dan Ekuitas Dana (%) - 9,03 5,28 8,21 13,95 11,03 9,50
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 3 III - 29
Kota Jambi
Pada neraca keuangan Pemerintah Kota jambi rasio likuiditas yang
digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah
asset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah
asset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.
Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Pemerintah
Kota Jambi tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.9. Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2008-2013
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rasio
Lancar 8,45 10,51 11,22 13,01 17,15
Quick Ratio 8,09 9,86 10,59 12,41 16,71
Sumber: Diolah dari Tabel 3.6 dan Tabel 3.7
a). Rasio Lancar (Current ratio)
Rasio Lancar (Current ratio) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa
jauh Pemerintah Kota Jambi dapat melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin
besar Current Ratio, semakin lancar pembayaran hutang jangka pendeknya.
Angka rasio ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Kota Jambi untuk
memenuhi hutang jangka pendeknya.
Bila Current Ratio (CR<1,5), Berarti Pemerintah Kota Jambi akan
mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Tetapi jika
Current rastio nilai cukup besar misalnya (> 4), maka Pemerintah Kota Jambi
dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh
tagihan kewajiban jangka pendeknya.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rasio lancar tahun 2008 sebesar
8,45, tahun 2009 sebesar 10,51, tahun 2010 sebesar 11,22, tahun 2011 sebesar
13,01 dan pada tahun 2012 sebesar 17,15 Atas dasar nilai perhitungan rasio
lancar tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Jambi selama kurun
waktu 2008-2012 dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk
membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hal ini juga
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 3 III - 30
Kota Jambi
didukung oleh trend nilai rasio lancar yang cenderung meningkat dan berada pada
posisi yang aman, bahkan pada tahun 2012 meningkat tajam, maka kedepan
Pemerintah Kota Jambi tidak perlu ragu atau merasa was-was dalam mengelola
aset lancarnya, terutama yang berkaitan dengan kewajiban jangka pendek.
b). Quick Ratio
Dengan membandingkan Quick Ratio hasil perhitungan dengan rasio
temuan Dun & Bradstreet (D&B), maka quick ratio yang nilainya lebih besar dari 1
menunjukkan bahwa asset lancar (setelah dikurangi persediaan) dapat menutup
kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya quick ratio yang lebih kecil dari 0,75
menunjukkan bahwa Pemerintah daerah tidak mampu untuk menutup kewajiban
jangka pendeknya dengan segera. Rasio keuangan ini lebih akurat dibandingkan
rasio lancar (current ratio) karena Quick ratio telah mempertimbangkan
persediaan dalam perhitungannya.
Sebaiknya Quick Ratio tidak kurang dari 1 atau 100%. Berdasarkan
perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Kota Jambi
tahun 2008 sebesar 8,09 tahun 2009 sebesar 9,86, tahun 2010 sebesar 10,59,
tahun 2011 sebesar 12,41 dan pada tahun 2012 meningkat tajam hingga
mencapai 16,71 Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan asset lancar
Pemerintah Kota Jambi setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan
yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.
Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah
rasio kewajiban terhadap asset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio
kewajiban terhadap asset adalah kewajiban dibagi dengan asset, sedangkan rasio
kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan
formula tersebut, maka rasio solvabilitas neraca keuangan Pemerintah Kota Jambi
selama kurun waktu 2008-2012 seperti pada Tabel 3.10 berikut ini.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 3 III - 31
Kota Jambi
Tabel 3.10.
Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2009-2012
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rasio Kewajiban
Terhadap Asset 0,69 0,53 0,52 0,47 0,41
Rasio Kewajiban
Terhadap Ekuitas 0,7 0,53 0,53 0,48 0,41
Sumber: Diolah dari Tabel 3.7 dan Tabel 3.8
c). Rasio Kewajiban Terhadap Asset
Rasio kewajiban terhadap asset adalah suatu rasio yang membandingkan
kewajiban jangka pendek ditambah dengan kewajiban jangka panjang dan dibagi
dengan asset. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula
diatas diperoleh nilai rasio tahun 2008 sebesar 0,69, tahun 2009 sebesar 0,53,
tahun 2010 sebesar 0,52, tahun 2011 sebesar 0,47 dan pada tahun 2011 sebesar
0,41 Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap
asset. Namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak
kreditor harus berhati-hati meminjamkan atau memberikan kredit kepada
Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa
kemampuan keuangan Kota Jambi selama kurun waktu 2008-2012 cukup kuat dan
mampu membayar, bila Pemerintah Kota Jambi melakukan pinjaman ke kreditor
(lembaga keuangan).
d). Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas
Rasio kewajiban terhadap Ekuitas adalah suatu rasio yang membanding
kan antara kewajiban jangka pendek ditambah dengan kewajiban jangka panjang
dan dibagi dengan Ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan
formula diatas diperoleh nilai rasio tahun 2008 sebesar 0,70, tahun 2009 sebesar
0,53, tahun 2010 sebesar 0,53, tahun 2011 sebesar 0,48 dan pada tahun 2012
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 3 III - 32
Kota Jambi
sebesar 0,41. Nilai rasio Ekuitas sedikit berbeda (lebih besar) dari nilai rasio
kewajiban terhadap aset (lihat Tabel 3.9).
Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap
ekuitas, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak
kreditor harus berhati-hati meminjamkan atau memberikan kredit kepada
Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa
kemampuan keuangan Pemerintah Kota Jambi selama kurun waktu 2009-2012
cukup kuat dan sehat, bila Pemerintah Kota Jambi berkeinginan meminjam dana
dengan pihak kreditor.
3.4. Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas riil
keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program
pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi
penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan
mengkat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan
daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima)
tahun kedepan (2013-2018) dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Jambi sebagaimana tabel 3.11.
Dari tabel 3.11 dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun kedepan periode
2013-2018 diproyeksi pendapatan daerah Kota Jambi yang terdiri dari komponen
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah
mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 27,19 persen. Dari
komponen Pendapatan Asli Daerah sendiri di proyeksi terjadi peningkatan rata-
rata pertumbuhan sebesar 22,82 persen, Dana Perimbangan sebesar 31,32
persen dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 12,43 persen.
Pada komponen belanja, dari belanja tidak langsung diproyeksi untuk
lima tahun kedepan akan terjadi peningkatan sebesar hanya 18 persen
pertahun. Sedangkan belanja langsung yang membiayai belanja urusan wajib
dan urusan pilihan diproyeksi terjadi peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 48 persen pertahun.
RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2013 - 2018
BAB 3 III - 33
Kota Jambi
Tabel 3.11. Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi
Tahun 2013-2018. (Dlm Juta)
2014 2015 2016 2017 2018
A. Prognosis Pendapatan 1.220.463 1.505.000 1.795.000 2.450.000 2.880.000
1 Pendapatan Asli Daerah 175.133 225.000 260.000 315.000 375.000
2 Dana Perimbangan 857.255 1.040.000 1.280.000 1.850.000 2.200.000
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 188.075 240.000 255.000 285.000 305.000
B. Prognosis Belanja 1.264.595 1.950.000 2.350.000 2.800.000 3.300.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 676.596 900.000 1.050.000 1.150.000 1.300.000
BELANJA LANGSUNG 587.999 1.050.000 1.300.000 1.650.000 2.000.000
553.452 945.262 1.167.790 1.458.303 1.753.780
1 8 Kecamatan 17.300 21.000 26.000 34.320 41.600
2 30 SKPD dan Bagian 510.906 790.899 970.834 1.171.792 1.398.087