Jakstra Bangkim

Buku Kebijakan dan Strategi

Review Strategi Nasional Program Pengembangan Permukiman

Satker Pusat Kajian Strategis | Daftar Gambar

v

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas tersusunnya "Buku Kebijakan dan Strategi Review Strategi Nasional Program Pengembangan Permukiman, Satker Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung kajian kegiatan review strategi nasional bidang pengembangan permukiman.

Buku executive summary ini ringkasan dari seluruh tahap kegiatan Review Strategi Nasional Program Pengembangan Permukiman. Buku ini antara lain berisikan isu strategis, analisis SWOT, perumusan kebijakan dan strategi serta rekomendasi sasaran strategis.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan ini, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Desember 2014

RDTR PUSAT KEGIATAN WILAYAH PERKOTAAN KISARAN

8-11

Daftar Isi

Kata Pengantari

Daftar Isiii

Daftar Tabelv

Daftar Gambarvi

Bab 1Pendahuluan1-7

1.1Dasar Hukum1-7

1.2Latar Belakang1-8

1.3Maksud, Tujuan dan Sasaran1-10

1.3.1Maksud1-10

1.3.2Tujuan1-10

1.3.3Sasaran1-10

1.4Sistematika Pembahasan1-10

Bab 2Perumusan Kebijakan dan Strategi2-1

2.1Isu Strategis2-1

2.2Analisis SWOT2-4

2.2.1Aspek Internal2-5

2.2.2Aspek Eksternal2-6

2.2.3Penentuan Posisi Kuadran2-7

2.3Kebijakan dan Strategi2-21

2.3.1Kebijakan 1 : Penyediaan lahan bagi pengembangan permukiman2-22

2.3.2Kebijakan 2 : Peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan permukiman2-22

2.3.3Kebijakan 3 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan permukiman yang tanggap terhadap mitigasi bencana untuk mewujudkan kota bebas kumuh2-23

2.3.4Kebijakan 4 : Peningkatan dukungan kelembagaan dan peran serta SDM pengembangan permukiman2-24

2.3.5Kebijakan 5 : Mengembangkan regulasi dan kebijakan pembangunan PKP yang implementatif dan pro MBR sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan PKP yang layak dan terjangkau bagi MBR2-25

2.3.6Kebijakan 6 : Penyediaan satu data permukiman berbasis spasial2-25

2.3.7Kebijakan 7 : Efisiensi Industrialisasi Perumahan2-26

2.3.8Kebijakan 8 : Pengembangan sistem pendanaan nasional memperluas akses pembiayaan & melayani seluruh masyarakat2-26

2.3.9Kebijakan 9 : Penguatan pendekatan pengembangan permukiman berbasis local wisdom2-27

2.4Sasaran Strategis2-27

Bab 3Kerangka Kelembagaan, Regulasi dan Pendanaan3-1

3.1Kerangka Kelembagaan3-1

3.2Kerangka Regulasi3-8

3.3Kerangka Pendanaan3-14

Bab 4Penutup4-1

4.1Kesimpulan4-1

4.2Saran4-1

4.2.1Transformasi Paradigma Pengembangan Permukiman4-2

4.2.2Pilar Penyelenggaran Pengembangan Permukiman4-2

4.2.3Pembagian Peran Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman4-4

LAMPIRANL-1

Daftar Tabel

Tabel 21 Evaluasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal2-9

Tabel 22 Matriks Analisis SWOT Bidang Pengembangan Permukiman2-14

Tabel 31 Kerangka Regulasi Strategi Nasional Pengembangan Permukiman3-9

Tabel 32 Proporsi Pendanaaan Pencapaian Target Bidang Pengembangan Permukiman Tahun 20193-16

Daftar Gambar

Gambar 21 Jumlah dan Proporsi Permukiman Kumuh Perdesaan dan Perkotaan2-2

Gambar 22 Proporsi Bangunan Rumah Kumuh di Perdesaan dan Perkotaan2-3

Gambar 23 Proporsi Keluarga Kumuh di Perdesaan dan Perkotaan2-3

Gambar 31 Matriks Dampak Pengaruh Menyilang (Cross Impact Matrix)3-7

Gambar 41 Pola dan Alternatif Pendanaan Pencapaian Target Bidang Pengembangan Permukiman Tahun 20194-8

Gambar 42 Sinergi Pola Pembiayaan Pencapaian Bidang Pengembangan Permukiman4-10

Gambar 43 Proporsi Sharing Kebutuhan Pendanaan Program Pengembangan Permukiman4-10

Gambar 51 Bagan Transformasi Paradigma Bidang Pengembangan Permukiman5-2

Gambar 52 Tujuh Pilar Program Pengembangan Permukiman5-3

Gambar 53 Pembagian Peran Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman5-3

PendahuluanDasar Hukum

Landasan yuridis kegiatan review strategi nasional program pengembangan permukiman adalah :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2010 2014;

5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang;

6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8. Undang Undang nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 2014;

10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;

11. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;

12. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan Hidup;

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; dan

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, penyusunan RPJMN 2015-2019 dilaksanakan dengan mengedepankan proses teknokratik, politik dengan berdasarkan semangat partisipatif. Dalam konteks perencanaan pengembangan permukiman yang menjadi salah satu sub bidang strategis dan merupakan kewenangan Kementerian PU, diperlukan suatu proses perencanaan yang sinergis dengan melibatkan berbagai pihak (stakeholders) sehingga tujuan penyelenggaraan jalan yang diharapkan dan diamanatkan masyarakat dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat tercapai.

Dalam RPJP Nasional, tahapan pembangunan yang diharapkan khususnya dalam konteks penyelenggaraan jalan dan jembatan dalam periode 2015 2019 diharapkan dapat memenuhi target memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan iptek. Secara khusus, penyelenggaraan infrastruktur mengarah pada ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang, berkembangnya jaringan transportasi, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien, mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik, terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur perdesaan mendukung pertanian, pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang, dan terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Untuk merumahkan rakyat adalah kewajiban konstitusional negara seperti yang ditegaskan dalam pasal 28 H ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan tidak bisa dikerjakan sendirian oleh eksekutif. Karena itu diperlukan sinergi dan peranserta pihak nonpemerintah. Landasan untuk sinergitas tersebut dapat terlihat pada asas kebersamaan dan asas kemitraan dalam pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2011 dan pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2011.

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perike-hidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mencakup lingkungan hunian dan tempat ke-giatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan di perdesaan.

Penyelenggaraan kawasan permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Maksud, Tujuan dan SasaranMaksud

Maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah tersedianya rekomendasi kebijakan dan strategi nasional pengembangan permukiman.

Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan review strategi nasional dalam rangka pengembangan permukiman.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah menganalisis kajian strategi nasional dalam rangka pengembangan permukiman.

Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan ini, maka buku kebijakan dan strategi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1Pendahuluan

Pada bagian ini dibahas mengenai latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran pelaksanaan pekerjaan.

Bab 2Analisis SWOT, Strategi, Sasaran Strategi, Indikator Sasaran Strategis dan Usulan Kebijakan Pengembangan Permukiman

Bab ini memberikan gambaran isu, analisis swot, perumusan kebijakan dan strategi pengembangan permukiman.

Bab 3Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Pendanaan

Bab ini memberikan memaparkan mengenai kerangka kelembagaan, regulasi dan pendanaan terkait pengembangan permukiman.

Bab 4Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran untuk kemudian menjadi masukan pengembangan permukiman.

1.

Satker Pusat Kajian Strategis | Pendahuluan

1-10

Perumusan Kebijakan dan StrategiIsu Strategis

Permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan,pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan. Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain.

Perumahan dan permukiman selain merupakan bagian kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis.

Persoalan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman.

Permukiman di perkotaan dan di pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses yang sama kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengem-bangan lahan, pengembangan ekonomi ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan. Kendala utama yang dihadapi masyarakat pada umumnya adalah keterjangkauan pembiayaan rumah. Hal tersebut menjadi semakin sulit ketika pihak perbankan memiliki berbagai persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh semua anggota masyarakat ketika mereka mengajukan kredit pembelian perumahan, dan suku bunga yang tidak murah.

Berangkat dari fenomena di atas maka isu pegembangan perumahan dan permukiman di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan peluang antar pelaku pembangunan yang ditunjukkan oleh ketimpangan pada pelayanan infrastruktur, pelayanan perkotaan, perumahan dan ruang untuk kesempatan berusaha;

2. Konflik kepentingan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak pada suatu kelompok dalam pembangunan perumahan dan permukiman;

3. Isu tata ruang dan pengembangan wilayah;

4. Terjadi masalah lingkungan yang serius di daerah yang mengalami tingkat urbanisasi dan industrialisasi tinggi, serta eksploitasi sumber daya alam;

5. Komunitas lokal tersisih akibat orientasi pembangunan yang terfokus pada pengejaran target melalui proyek pembangunan baru, berorientasi ke pasar terbuka dan terhadap kelompok masyarakat yang mampu dan menguntungkan.

6. Urbanisasi di daerah tumbuh cepat sebagai tantangan bagi pemerintah untuk secara positif berupaya agar pertumbuhan lebih merata;

7. Perkembangan tak terkendali daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh dengan mengabaikan sektor lainnya seperti sektor pertanian, hal ini berakibat pada semakin tingginya alih fungsi lahan sawah. Ironisnya alih fungsi terjadi pada sawah lestari, dengan lokasi yang relatif datar/landai cocok untuk pengembangan permukiman atau industri/perdagangan;

8. Manajemen pembangunan, isu ini muncul umumnya karena dipengaruhi oleh keterbatasan kinerja tata pemerintahan di seluruh tingkatan, sehingga berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, inkonsistensi di dalam pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman, dan munculnya dampak negatif terhadap lingkungan; dan

9. Masih luasnya kawasan permukiman kumuh di perkotaan.

Analisis SWOT

Analisis perencanaan pembangunan merupakan rumusan alternatif strategi hasil analisis SWOT berdasarkan indentifikasi berbagai faktor kritis, baik faktor lingkungan internal (strengths and weaknesses) maupun eksternal (opportunities and threats), yang mempengaruhi proses pelaksanaan pengembangan permukiman.

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Keterkaitan antara kondisi internal dan eksternal dapat ditunjukkan dalam empat hubungan, yaitu:

1. Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang,

2. Memanfaatkan kekuatan untuk mengantisipasi ancaman,

3. Menghilangkan kelemahan untuk meraih peluang,

4. Menghilangkan kelemahan untuk mengantisipasi ancaman.

Aspek Internal

Aspek internal pada analisis SWOT terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan pengembangan permukiman di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan SDM;

2. Ketersediaan support anggaran semakin memudahkan realisasi pengembangan permukiman dan diharapkan tepat sasaran;

3. Keanekaragaman budaya;

4. Ketersediaan pengaturan dan kebijakan mengenai permukiman menjadi salah satu potensi pengembangan permukiman;

5. Tersedianya lahan yang cukup di pedesaan;

6. Target program cipta karya 100% air minum, 0% kumuh, 100% sanitasi.

Sementara kelemahan pengembangan permukiman di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya lahan di perkotaan;

2. Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan permukiman;

3. Permukiman kumuh yang semakin meluas;

4. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau;

5. Menurunnya kualitas lingkungan;

6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur permukiman;

7. Belum samanya standar penentuan kekumuhan suatu permukiman antar kementerian/ lembaga yang memiliki tupoksi yang konkruen;

8. Laju pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan yang menunjukkan tren peningkatan akan menimbulkan kebutuhan yang tinggi terhadap permintaan perumahan (orang bertambah sementara lahan terbatas);

9. Tidak tertibnya pemberian izin pengembangan perumahan dan wilayah permukiman sesuai dengan RTRW setempat;

10. Kemampuan pengentasan lahan kumuh hanya 1000 ha per tahun;

11. Kemampuan penganggaran APBN pengentasan lahan kumuh hanya 13,97% dari total kebutuhan;

12. Kinerja capaian rencana program pengembangan permukiman pada renstra cipta karya hanya 59%; dan

13. Trend alokasi dana program pengembangan permukiman menurun setiap tahunnya.

Aspek Eksternal

Aspek eksternal pada analisis SWOT terdiri dari peluang dan tantangan. Peluang pengembangan permukiman di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan aset pemerintah berupa lahan;

2. Ketersediaan infrastruktur organisasi berpotensi menumbuhkembangkan kegiatan pengembangan permukiman;

3. Meningkatnya perekonomian Indonesia;

4. Mentransformasikan paradigma pembangunan dari pelibatan tiga (3) aktor pembangunan (pemerintah, masyarakat dan swasta) menjadi empat (4) dengan ditambahkannya peran akademisi dalam pengembangan permukiman; dan

5. Mulai dikembangkannya konsep pengembangan permukiman vertikal.

Sementara ancaman program pengembangan permukiman di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Krisis keterjangkauan rumah (housing affordability crisis);

2. Desentralisasi dan investasi infrastruktur;

3. Ancaman bencana dan adaptasi perubahan iklim;

4. Koordinasi antar lembaga dalam perencanaan dan pengawasan pengembangan permukiman;

5. Pelibatan masyarakat secara aktif termasuk dalam pengawasan, mengingat kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam menjaga kelestarian lingkungan permukiman mereka;

6. Salah satu dampak OTDA adalah semakin merenggangnya hubungan antar pusat dan daerah;

7. Ketergantungan dana donor;

8. Perubahan kebijakan; dan

9. Ego sektoral.

Penentuan Posisi Kuadran

Data SWOT kualitatif di atas dapat dikembangkan secara kuantitaif melalui perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. Perhitungan yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Melakukan perhitungan bobot (a) dan nilai skor (b) point faktor serta jumlah total perkalian skor dan bobot (c = a x b) pada setiap faktor S-W-O-T; Menghitung skor (b) masing-masing point faktor dilakukan secara saling bebas (penilaian terhadap sebuah point faktor tidak boleh dipengaruhi atau mempengeruhi penilaian terhadap point faktor lainnya. Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian namun yang lazim digunakan adalah dari -4 sampai 4, dengan asumsi nilai -4 berarti skor yang paling rendah dan 4 berarti skor yang paling tinggi.

2. Perhitungan bobot (a) masing-masing point faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan. Artinya, penilaian terhadap satu point faktor adalah denganmembandingkan tingkat kepentingannya dengan point faktor lainnya. Sehingga formulasi perhitungannya adalah nilai yang telah didapat (rentang nilainya sama dengan banyaknya point faktor) dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor).

3. Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT.

Penentuan posisi pemerintah terhadap pengembangan permukiman minum berdasarkan analisis faktor Internal dan Eksternal, adalah sebagai berikut :

Tabel 21 Evaluasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR

BOBOT

RATING

SKOR

A. STREANGTH / KEKUATAN

1. Ketersediaan SDM

0,025

3

0,075

2. Ketersediaan support anggaran semakin memudahkan realisasi pengembangan permukiman dan diharapkan tepat sasaran

0,05

3

0,15

3. Keanekaragaman budaya

0,025

2

0,05

4. Ketersediaan pengaturan dan kebijakan mengenai permukiman menjadi salah satu potensi pengembangan permukiman

0,05

4

0,2

5. Tersedianya lahan yang cukup di perdesaan

0,025

3

0,075

6. Target program cipta karya 100% air minum, 0% kumuh, 100% sanitasi

0,075

4

0,3

Faktor (A)

0,85

B. WEAKNESS / KELEMAHAN

1. Terbatasnya lahan di perkotaan

0,05

-2

-0,1

2. Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan permukiman

0,1

-4

-0,4

3. Permukiman kumuh yang semakin meluas

0,05

-3

-0,15

4. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau

0,1

-3

-0,3

5. Menurunnya kualitas lingkungan

0,025

-2

-0,05

6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur permukiman

0,075

-3

-0,225

7. Belum samanya standar penentuan kekumuhan suatu permukiman antar kementerian/ lembaga yang memiliki tupoksi yang konkruen

0,075

-3

-0,225

8. Laju pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan yang menunjukkan tren peningkatan akan menimbulkan kebutuhan yang tinggi terhadap permintaan perumahan (orang bertambah sementara lahan terbatas)

0,025

-2

-0,05

9. Tidak tertibnya pemberian izin pengembangan perumahan dan wilayah permukiman sesuai dengan RTRW setempat

0,025

-2

-0,05

10. Kemampuan pengentasan lahan kumuh hanya 1000 ha per tahun

0,05

-3

-0,15

11. Kemampuan penganggaran APBN pengentasan lahan kumuh hanya 13,97% dari total kebutuhan

0,075

-3

-0,225

12. Kinerja capaian rencana program pengembangan permukiman pada renstra cipta karya hanya 59%

0,05

-3

-0,15

13. Trend alokasi dana program pengembangan permukiman menurun setiap tahunnya

0,05

-3

-0,15

Faktor (B)

-2,225

Faktor Internal (A) + (B)

-1,375

C. OPPORTUNITY / PELUANG

1. Ketersediaan aset pemerintah berupa lahan

0,1

4

0,4

2. Ketersediaan infrastruktur organisasi berpotensi menumbuhkembangkan kegiatan pengembangan permukiman

0,1

4

0,4

3. Meningkatnya perekonomian Indonesia

0,05

4

0,2

4. Mentransformasikan paradigma pembangunan dari pelibatan tiga (3) aktor pembangunan (pemerintah, masyarakat dan swasta) menjadi empat (4) dengan ditambahkannya peran akademisi dalam pengembangan permukiman

0,1

4

0,4

5. Mulai dikembangkannya konsep pengembangan permukiman vertikal

0,025

2

0,05

Faktor (C)

1,45

D. TREAT / ANCAMAN

1. Krisis keterjangkauan rumah (housing affordability crisis)

0,075

-2

-0,15

2. Desentralisasi dan investasi infrastruktur

0,05

-2

-0,1

3. Ancaman bencana dan adaptasi perubahan iklim

0,05

-1

-0,05

4. Koordinasi antar lembaga dalam perencanaan dan pengawasan pengembangan permukiman

0,1

-3

-0,3

5. Pelibatan masyarakat secara aktif termasuk dalam pengawasan, mengingat kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam menjaga kelestarian lingkungan permukiman mereka

0,075

-2

-0,15

6. Salah satu dampak OTDA adalah semakin merenggangnya hubungan antar pusat dan daerah

0,075

-1

-0,075

7. Ketergantungan dana donor

0,075

-2

-0,15

8. Perubahan kebijakan

0,05

-1

-0,05

9. Ego sektoral

0,075

-3

-0,225

Faktor (D)

-1,25

Faktor Eksternal (C) + (D)

0,2

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Gambar 21 Matriks Dampak Pengaruh Menyilang (Cross Impact Matrix)

Berdasarkan evaluasi faktor internal dan eksternal diperoleh matriks dampak pengaruh menyilang (cross impact matrix) bernilai (-1,375; 0,2). Terlihat bahwa posisi kondisi pengembangan permukiman berada pada kuadran I sehingga perlu dirancang strategi yang berupaya meminimalisir kelemahan dan mengoptimalkan peluang yang akan datang. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Satker Pusat Kajian Strategis | Perumusan Kebijakan dan Strategi

2-3

Tabel 22 Matriks Analisis SWOT Bidang Pengembangan Permukiman

EKSTERNAL

INTERNAL

Opportunity/ Peluang

1. Ketersediaan aset pemerintah berupa lahan;

2. Ketersediaan infrastruktur organisasi berpotensi menumbuhkembangkan kegiatan pengembangan permukiman;

3. Meningkatnya perekonomian Indonesia;

4. Mentransformasikan paradigma pembangunan dari pelibatan tiga (3) aktor pembangunan (pemerintah, masyarakat dan swasta) menjadi empat (4) dengan ditambahkannya peran akademisi dalam pengembangan permukiman;

5. Mulai dikembangkannya konsep pengembangan permukiman vertikal.

Streangth/ Kekuatan





5. Tersedianya lahan yang cukup di perdesaan;


Strategi (S O)

1. Pengembangan riset dan penyediaan informasi yang transparan (S1.2O1);

2. Pemberdayaan BUMN/ BUMD dalam pengembangan permukiman (S1.6O2.4);

3. Pengembangan pola pembiayaan perumahan berbasis masyarakat yang lebih inovatif (S2.3.5.6O1);

4. Membentuk lembaga/ badan pelaksana yang berfungsi sebagai bank tanah (S1,4,5O2,4);

5. Pengembangan permukiman melalui Participatory Planning untuk membangun keahlian kerjasama dengan yang lain melalui tindakan bersama (kolektif) dalam mengatasi konflik. (S1.4O3.4)

6. Berbagi porsi di antara anggota komunitas untuk bersama-sama berbagi porsi membantu membangun modal sosial, intelektual dan politik yang menjadi sumber kelembagaan yang baru. (S1,3.6O3.4)

7. Reformasi kebijakan penyediaan PSU PKP (S1.2.3.4O2.4)

8. Pengembangan sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang berbasis pada masyarakat miskin, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta pembangunan infrastrukur dasar di kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan. (S3,4,5O2.3,4)

9. Mendorong pembentukan kelompok masyarakat mandiri dalam mewujudkan budaya bermukim lokal (S1.3O4)

Weakness/ Kelemahan

1. Terbatasnya lahan di perkotaan, lahan yang tersedia hanya di pinggiran kota;




5. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman;







12. Kinerja capaian rencana program pengembangan permukiman pada renstra cipta karya hanya 59%;

13. Trend alokasi dana program pengembangan permukiman menurun setiap tahunnya;

14. Tumpang tindih kebijakan perencanaan dan pembangunan PKP antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.

Strategi (W O)

1. Penyepakatan indikator pengembangan permukiman termasuk indikator kumuh dan luasannya (W2.7O2)

2. Pengembangan perumahan vertikal sebagai konsep perwujudan amanat MDGs dan RPJMN III (2015-2019) (W1.3.4.5.8O2.5);

3. Mendorong proses pengambilan keputusan yang terbuka, transparan dan partisipatif (W6.9O4);

4. Pemanfaatan lahan pemerintah sebagai pengembangan perumahan vertikal (W1.3.4.8O1.5);

5. Pengadaan tanah di lokasi strategis perkotaan, pusat kegiatan usaha, daerah pinggiran kota yang dekat dengan akses transportasi (W1,3,4,8O1,5);

6. Peningkatan efektivitas & efisiensi sistem penganggaran dan optimaisasi terhadap pengawasan dan pengendalian pengembangan permukiman (W10.11.12.13O2.4)

7. Peningkatan manajemen lahan perkotaan (alokasi lahan / penyediaan tanah bagi MBR dan penyedian KASIBA dan LISIBA) (W1.2.4.8.9O1.2.5)

8. Menyusun RP3KP Nasional (W14O2,4)

9. Fasilitasi penyusunan RP3KP Provinsi (W14O2,4)

10. Fasilitasi pemerintah provinsi dalam memfasilitasi penyusunan RP3KP kabupaten/ kota (W14O2,4)

11. Mensinergikan perencanaan pembangunan PKP dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP ke dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD (W14O2,4)

Lanjutan Tabel 2-2

EKSTERNAL

INTERNAL

Treat / Ancaman

1. Krisis keterjangkauan rumah (housing affordability crisis);

2. Desentralisasi dan investasi infrastruktur;

3. Ancaman bencana dan adaptasi perubahan iklim;

4. Koordinasi antar lembaga dalam perencanaan dan pengawasan pengembangan permukiman;

5. Pelibatan masyarakat secara aktif termasuk dalam pengawasan, mengingat kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam menjaga kelestarian lingkungan permukiman mereka;

6. Salah satu dampak OTDA adalah semakin merenggangnya hubungan antar pusat dan daerah;

7. Ketergantungan dana donor;

8. Perubahan kebijakan; dan

9. Ego sektoral.

Streangth/ Kekuatan





5. Tersedianya lahan yang cukup di perdesaan;


Strategi (S T)

1. Pemberdayaan (peningkatan peran) seluruh pemangku kepentingan : pemda sebagai regulator dan enabler , masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi (S1.2.6T4.6.8.9);

2. Peningkatan efektivitas & efisiensi sistem penganggaran dan optimaisasi terhadap pengawasan dan pengendalian pengembangan permukiman (S2.6T1.2.4.5.7);

3. Mendorong internalisasi pengembangan pengetahuan budaya bermukim lokal, agar setiap perencanaan pengembangan permukiman tidak hanya pada peran serta masyarakat saja (S3.4.5.T1.3.5);

4. Membentuk Badan Permukiman Nasional sebagai institusi yang koordinatif dan direktif (S1,4T2,4,5,6,9)

5. Mendorong penelitian dan pengembangan yang terkait dengan pengembangan bahan bangunan dan teknologi pembangunan PKP yang terjangkau ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal (S1.3T2.3.5.8)

Weakness/ Kelemahan

1. Terbatasnya lahan di perkotaan, lahan yang tersedia hanya di pinggiran kota;




5. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman;







12. Kinerja capaian rencana program pengembangan permukiman pada renstra cipta karya hanya 59%;

13. Trend alokasi dana program pengembangan permukiman menurun setiap tahunnya;

14. Tumpang tindih kebijakan perencanaan dan pembangunan PKP antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.

Strategi (W T)

1. Peningkatan manajemen lahan perkotaan (alokasi lahan / penyediaan tanah bagi MBR dan penyedian KASIBA dan LISIBA) (W1.2.4.8.9T1.4.5);

2. Sinergi sistem perencanaan pembangunan dan penataan ruang - harmonisasi, koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan (W9T6);

3. Mendorong terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (prima) permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (W4.5.6 T3.5,9);

4. Melaksanakan kerjasama antar daerah dan mutisektor (W12,13,14T2,4,5,6)

5. Mendorong pengembangan serta pengawasan permukiman sesuai dengan RTRW yang telah mempertimbangkan konsep mitigasi bencana (W3,8,9,10,11,12,13T2,3,5)

6. Mendorong kegiatan promosi mengenai pentingnya mewujudkan lingkungan hunian yang sehat dan siap terhadap kemungkinan bencana serta berbagai implikasi dari fenomena perubahan iklim (W3,5,6,9T2,3,5,6,9)

7. Membenahi tata laksana PKP (W2,9,12,13,14T2,4,5,6,9)

8. Meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan PKP (W2,9,12,13,14T2,4,5,6,9)

9. Standardisasi perijinan pembangunan PKP (W4.5.69.14T1.2.5.6.8)

10. Membentuk sistem e-monev (W3.7T2.5.6.8.9)

11. Mendorong penelitian dan pengembangan yang terkait dengan pengembangan bahan bangunan dan teknologi pembangunan PKP yang terjangkau dan ramah lingkungan (W3.4.5.6T2.3.5.8)

12. Standaridisasi bahan bangunan serta teknologi pembangunan PKP (W3.4.5.6T2.3.5.8)

13. Penyediaan bahan bangunan murah untuk pembangunan PKP bagi MBR (W4.5.12T1.2.3)

14. Meningkatkan pelayanan permukiman bagi masyarakat di kawasan permukiman khusus (W4.5.12T1.2.3.4.6.9)

15. Mengembangkan sistem kartu infrastruktur sebagai kunci keberhasilan program bantuan infrastruktur yang di dalamnya melibatkan lembaga keuangan lokal (W4.5.12T1.2.3)

Satker Pusat Kajian Strategis | Perumusan Kebijakan dan Strategi

2-20

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pengembangan permukiman dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan permukiman. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan permukiman yang diarahkan juga untuk memenuhi sasaran jangka panjang 2015. Adapun arahan kebijakan secara umum kebijakan dibagi menjadi 3 kelompok aspek, yaitu aspek kewilayahan, peningkatan kesejahteraan dan partisipasi.

1. Aspek kewilayahan:

a. Kebijakan 1 : Penyediaan lahan bagi pengembangan permukiman

b. Kebijakan 2 : Peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan permukiman

c. Kebijakan 3 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan permukiman yang tanggap terhadap mitigasi bencana untuk mewujudkan kota bebas kumuh

2. Aspek kelembagaan:

a. Kebijakan 1 : Peningkatan dukungan kelembagaan dan peran serta SDM pengembangan permukiman

b. Kebijakan 2 : Mengembangkan regulasi dan kebijakan pembangunan PKP yang implementatif dan pro MBR sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan PKP yang layak dan terjangkau bagi MBR

3. Aspek daya saing:

a. Kebijakan 1 : Penyediaan satu data permukiman berbasis spasial

b. Kebijakan 2 : Efisiensi Industrialisasi Perumahan

c. Kebijakan 3 : Pengembangan sistem pendanaan nasional memperluas akses pembiayaan & melayani seluruh masyarakat

d. Kebijakan 4 : Penguatan pendekatan pengembangan permukiman berbasis local wisdom

Kebijakan 1 : Penyediaan lahan bagi pengembangan permukiman

Kebijakan ini diarahkan untuk menyediakan lahan bagi pengembangan permukiman, baik revitalisasi maupun pembangunan kawasan permukiman baru terutama bagi MBR.

Strategi 1. Membentuk lembaga/ badan pelaksana yang berfungsi sebagai bank tanah

Strategi 2. Memanfaatkan aset pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota

Strategi 3. Pengadaan tanah di lokasi strategis perkotaan, pusat kegiatan usaha (perdagangan, industri, pendidikan), daerah pinggiran kota yang dekat dengan akses transportasi

Kebijakan 2 : Peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan permukiman

Kebijakan ini diarahkan untuk dapat mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu

Strategi 1. Menyusun RP3KP Nasional

Strategi 2. Fasilitasi penyusunan RP3KP Provinsi

Strategi 3. Fasilitasi pemerintah provinsi dalam memfasilitasi penyusunan RP3KP Kabupaten/ Kota

Strategi 4. Mensinergikan perencanaan pembangunan PKP dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP ke dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD

Strategi 5. Melaksanakan kerjasama antara daerah dan multisektor

Kebijakan 3 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan permukiman yang tanggap terhadap mitigasi bencana untuk mewujudkan kota bebas kumuh

Kebijakan ini diarahkan untuk kualitas penyelenggaraan permukiman yang tanggap terhadap mitigasi bencana sehingga dapat diwujudkan masyarakat yang tanggap serta dicapainya permukiman bebas kumuh.

Strategi 1. Mengembangkan perumahan vertikal sebagai konsep perwujudan amanat MDGs dan RPJMN III (2015-2019)

Strategi 2. Memanfaatkan lahan pemerintah sebagai pengembangan perumahan vertikal

Strategi 3. Mensinergikan sistem perencanaan pembangunan dan penataan ruang - harmonisasi, koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan

Strategi 4. Mendorong terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (prima) permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Strategi 5. Mendorong pengembangan serta pengawasan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah mempertimbangkan konsep mitigasi bencana

Strategi 6. Mendorong kegiatan promosi mengenai pentingnya mewujudkan lingkungan hunian yang sehat dan siap terhadap kemungkinan bencana serta berbagai implikasi dari fenomena perubahan iklim

Kebijakan 4 : Peningkatan dukungan kelembagaan dan peran serta SDM pengembangan permukiman

Kebijakan ini diarahkan untuk dapat mengembangkan permukiman berbasis local wisdom sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan permukiman yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Strategi 1. Membenahi tata laksana PKP

Strategi 2. Membentuk Badan Permukiman Nasional sebagai institusi yang koordinatif dan direktif

Strategi 3. Memberdayakan BUMN/ BUMD dalam pengembangan permukiman

Strategi 4. Mendorong program pengembangan permukiman melalui Participatory Planning untuk membangun keahlian kerjasama dengan yang lain melalui tindakan bersama (kolektif) dalam mengatasi konflik

Strategi 5. Membagi porsi di antara anggota komunitas untuk bersama-sama berbagi porsi membantu membangun modal sosial, intelektual dan politik yang menjadi sumber kelembagaan baru

Strategi 6. Mendorong proses pengambilan keputusan yang terbuka, transparan dan partisipatif

Strategi 7. Meningkatkan pemberdayaan (peningkatan peran) seluruh pemangku kepentingan: pemda sebagai regulator dan enabler, masyarakat, swasta dan perguruan tinggi

Strategi 8. Meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan PKP

Kebijakan 5 : Mengembangkan regulasi dan kebijakan pembangunan PKP yang implementatif dan pro MBR sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan PKP yang layak dan terjangkau bagi MBR

Kebijakan ini diarahkan untuk dapat mencapai regulasi PKP yang implementatif

Strategi 1. Reformasi kebijakan penyediaan PSU PKP

Strategi 2. Harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan bidang PKP yang terpadu dan implementatif sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan secara tepat

Strategi 3. Mengembangkan program PKP yang terintegrasi

Strategi 4. Membentuk kerangka kelembagaan PKP yang baru

Kebijakan 6 : Penyediaan satu data permukiman berbasis spasial

Kebijakan ini diarahkan untuk dapat mencapai penyepakatan indikator PKP dan terbentuknya sistem e-monev

Strategi 1. Mengembangkan riset dan penyediaan informasi yang transparan

Strategi 2. Mendorong penyepakatan indikator pengembangan permukiman termasuk indikator kumuh dan luasannya

Strategi 3. Membentuk sistem e-monev (near real time data)

Kebijakan 7 : Efisiensi Industrialisasi Perumahan

Kebijakan ini diarahkan untuk dapat mencapai iklim usaha yang sehat

Strategi 1. Standardisasi perijinan pembangunan PKP

Strategi 2. Mendorong penelitian dan pengembangan yag terkait dengan pengembangan bahan bangunan dan teknologi pembangunan PKP yang terjangkau, ramah lingkungan, dan berbasis kearifan lokal

Strategi 3. Standardisasi bahan bangunan serta teknologi pembangunan PKP

Strategi 4. Penyediaan bahan bangunan murah untuk pembangunan PKP Bagi MBR

Kebijakan 8 : Pengembangan sistem pendanaan nasional memperluas akses pembiayaan & melayani seluruh masyarakat

Kebijakan ini diarahkan untuk dapat mencapai pemerataan akses seluruh masyarakat terhadap pembiayaan PKP yang terjangkau

Strategi 1. Mengembangkan pola pembiayaan perumahan berbasis masyarakat yang lebih inovatif

Strategi 2. Meningkatkan efektivitas & efisiensi sistem penganggaran dan optimaisasi terhadap pengawasan dan pengendalian pengembangan permukiman

Strategi 3. Meningkatkan manajemen lahan perkotaan (alokasi lahan/ penyediaan tanah bagi MBR dan penyedian KASIBA dan LISIBA)

Strategi 4. Meningkatkan pelayanan permukiman bagi masyarakat di kawasan permukiman khusus (pulau kecil, perbatasan dan pulau terluar lainnya)

Strategi 5. Mengembangkan sistem kartu infrastruktur sebagai kunci keberhasilan program bantuan infrastruktur yang didalamnya melibatkan lembaga keuangan local

Kebijakan 9 : Penguatan pendekatan pengembangan permukiman berbasis local wisdom

Kebijakan ini diarahkan untuk dapat mewujudkan pengembangan permukiman berbasis local wisdom yang terus menguat

Strategi 1. Mendorong internalisasi pengembangan pengetahuan budaya bermukim local

Strategi 2. Mendorong pembentukan kelompok masyarakat mandiri dalam mewujudkan budaya bermukim local.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis bidang pengembangan permukiman secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan permukiman yang diwujudkan melalui terpenuhinya kebutuhan penyediaan lahan dan terciptanya permukiman yang tanggap terhadap bencana dan terwujudnya kota bebas kumuh;

2. Meningkatnya dukungan kelembagaan dan peran serta SDM seluruh lapisan masyarakat yang diwujudkan dengan mengembangkan sistem kepranataan dan instrumen penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang lebih berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan sosial;

3. Mengembangkan regulasi dan kebijakan pembangunan PKP yang implementatif dan pro MBR sehingga tercipta iklim yang kondusif; dan

4. Meningkatnya daya saing masyarakat melalui penguatan pendekatan pengembangan permukiman berbasis local wisdom dan efisiensi industrialisasi perumahan serta terciptanya sistem pendanaan nasional yang mampu melayani seluruh masyarakat.

Sasaran strategis dalam perencanaan program pengembangan permukiman 2015-2019 adalah pemenuhan target 0% kawasan kumuh, teratasinya backlog perumahan dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi serta kerangka pendanaan, kelembagaan dan regulasi yang diusulkan, hal ini perlu ditunjang dengan dilakukannya kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Permukiman.

Satker Pusat Kajian Strategis | Kerangka Kelembagaan, Regulasi dan Pendanaan

3-8

Kerangka Kelembagaan, Regulasi dan PendanaanKerangka Kelembagaan

Sehubungan dengan pembentukan Badan Permukiman tersebut dalam UU No. 1 Tahun 2011 tidak disebutkan secara tegas. Pasal 40 UU tersebut menyebut soal pembentukan lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman tanpa menegaskan bagaimana pengaturan tentang pembentukannya. Selengkapnya Pasal 40 berbunyi:

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)[footnoteRef:1], Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [1: Pasal 39 ayat 1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara.]

(2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:

a. membangun rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara;

b. menyediakan tanah bagi perumahan; dan

c. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.

Ketentuan ini mengamanatkan dibentuknya sebuah badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman yang memiliki tugas seperti yang ditegaskan dalam ayat (2). Akan tetapi Pasal 40 tidak menegaskan bentuk peraturan perundang-undangan yang harus membentuk badan tersebut. Pasal 41 ayat (3) memang menyebut tentang Peraturan Pemerintah, akan tetapi PP tersebut hanya dibuat untuk mengatur tentang rumah negara, tidak rumah yang lainnya.

Pengembangan permukiman di Indonesia setidaknya akan melibatkan beberapa kementerian, diantaranya adalah:

a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasikan: a. Kementerian Agama; b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; d. Kementerian Kesehatan; e. Kementerian Sosial; f. Kementeria Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan i. Instansi lain yang dianggap perlu.

b. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengkoordinasikan: a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum; dan b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

Pada saat ini Kabinet yang baru masih dalam masa transisi, oleh karena itu kemungkinan akan terjadi perubahan pada Organisasi dan Tata Kerja sangatlah mungkin. Bagian-bagian yang akan terlibat dalam Badan ini pada setiap kementerian tidak hanya melibatkan unit yang terkait dengan penyelesaian masalah kekumuhan saja akan tetapi juga dengan pemberdayaan ekonomi lokal dan pemberdayaan manusia itu sendiri sebagai manusia. Perubahan-perubahan yang nantinya akan terjadi itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap susunan Badan Permukiman Nasional ini.

c. Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1144/Menkes/Per/Viii/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal dalam struktur organisasinya memiliki Subbidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang berdasarkan Pasal 735 ayat (2) mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan tradisional, komplementer dan alternatif, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, kesehatan kerja, kesehatan matra, gizi dan makanan, kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, kesehatan jiwa, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit, serta bidang kesehatan masyarakat lainnya.

Kemudian masalah fasilitas penyediaan air bersih sangat minim di kawasan permukiman, pemanfaatan sumur dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan, tata bangunan sangat tidak teratur, bangunan umumnya tidak permanen. Rawan terhadap penularan penyakit akibat kepadatan yang tinggi. Pemilikan hak terhadap lahan sering tidak legal. Kondisi-kondisi demikian memerlukan adanya penanganan di mana Kementerian Kesehatan bisa mengambil peran.

d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian lingkungan hidup tidak secara khusus menyebut kewenangan dia dengan lingkungan di kawasan permukiman, akan tetapi secara umum KLH memiliki kewenangan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Sementara persoalan permukiman kumuh di Indonesia tidak terlepas semakin bermunculannya permukiman kumuh akibat urbanisasi yang tidak terkendali. Terkait dengan bidang kehutanan juga akan berpengaruh pada ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Masalah permukiman bukan hanya masalah penyiapan fisik dan lingkungan yang asri, akan tetapi juga menyangkut masalah manusia yang akan menempatinya. Pada satu kawasan permukiman tertentu sangat mungkin akan didiami oleh orang yang berasal dari berbagai etnis yang memiliki kultur yang berbeda. Kemudian jika yang tinggal di rumah susun maka akan terjadi suatu perubahan dalam berparadigma dengan tempat tinggal. Untuk itu perlu ada kesiapan-kesiapan secara mental untuk hidup dalam lingklungan baru dengan gaya permukiman baru yang tidak dimiliki di Indonesia jejak langkah ya. Dalam posisi itulah Kemendikbud memiliki peran yang berarti.

f. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Menteri ini memimpin dan mengkoordinasikan: a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa yang meliputi kelembagaan dan pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

g. Kementerian Keuangan

Keterlibatan kementerian keuangan dalam hal ini tidak terlepas dari kewenangan Kementerian ini dalam memegang aset negara.

h. Kementerian Agraria dan tata Ruang

Keterlibatan kementerian ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan persoalan pertanahan yang berpengaruh kepada kelancaran penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

i. Kementerian Koperasi UMKM

Keterlibatan Kementerian ini terkait erat dengan upaya melakukan penguatan ekonomi lokal. Karena persoalan Perumahan dan permukiman bukan hanya persoalan tersedianya bangunan dan manusia yang akan menempatinya, akan tetapi dikawasan permukiman juga perlu diperhatikan tentang pembangunan ekonomi rakyat, peran kementerian Koperasi akan terlihat dalam pemberdayaan masyarakat dalam membangun ekonomi mereka.

j. Kementerian Pertanian

Kementerian pertanian akan terlibat dalam hal penguatan para petani disuatu daerah tertentu yang kawasan permukimannya dengan dengan daerah pertanian dan masyarakat didaerah itu menjadi pertanian sebagai kegiatan ekonomi yang menopang perekonomian mereka.

k. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterlibatan kementerian ini akan terlihat intens trerutama pada daerah-daerah pesisir yang daerahnya mengembangkan perikanan.

Penguraian secara spesifik tentang keterlibatan kementerian ini akan dikaji lebih lanjut apabila masa transisi perpindahan kabinet lama dengan yang baru termasuk aturan hukum tentang organisasi dan tata kerja kabinet baru ini selesai dibuat. Sehingga dengan demikian akan terlihat dengan jelas unit mana saja dari kementerian tersebut yang terlibat dalam Badan Permukiman nasional ini.

Jumlah Kementerian yang terlibat dalam hal ini bisa bertambah atau berkurang, dan akan sangat tergantung kepada Ortala masing-masing kementerian yang dari situ akan diketahui sejauh mana peran yang bisa dilakukannya dalam Badan ini. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Badan Permukiman Nasional (Pusat)

a. Penanggungjawab :

b. Ketua : Kementerian Koordinasi Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

c. Wakil Ketua

d. Anggota

Badan Permukiman Daerah (Provlnsi),

a. Penanggungjawab

b. Ketua

c. Wakil Ketua

d. Sekretaris

e. Anggota

Badan Permukiman Kabupaten/Kota.

a. Penanggungjawab

b. Ketua

c. Wakil Ketua

d. Sekretaris

e. Anggota

Besaran Badan Permukiman Daerah natinya tidak harus melibatkan semua Dinas atau lembaga daerah yang bersamaan nomenklaturnya dengan Badan Permukiman Pusat, akan tetapi harus disesuaikan dengan fokus pengembangan daerah.

Kerangka Regulasi

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa format regulasi dalam pembentukan Badan Permukiman Nasional ini adalah Peraturan Presiden.

Keberadaan Badan ini akan sangat diperlukan mengingat masalah perumahan dan permukiman tidak akan pernah selesai selama manusia masih ada. Penyelesaian masalah permukiman tidak bisa diselesaikan secara parsial, harus diselesaikan secara bersama-sama oleh lembaga/kementerian yang memang memiliki kewenangan tentang itu. Permukiman bukan hanya fisik tapi yang lebih penting manusia yang akan menempatinya.

Tabel 31 Kerangka Regulasi Strategi Nasional Pengembangan Permukiman

No

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian

Unit Penanggungjawab

Unit Terkait/ Institusi

Target Penyele-saian

1

a. Adanya kebutuhan yang sama dalam kesamaan persepsi terhadap definisi kumuh untuk terciptanya suatu program yang efisien dan efektif.

b. Keterkaitan berbagai aspek dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman

c. Perlu penertapan kerangka regulasi untuk pembentukan lembaga sehingga memudahkan koordinasi mulai dari perencanaan program

d. Kerangka regulasi perlu mendapat kesepakatan dari lintas terkait

e. Bentuk regulasi dapat berupa Peraturan Bersama dari Kementerian yang terkait

f. Bentuk regulasi bisa berupa Keputusan Presiden tentang pembentukan Badan Koordinasi

1. Terdapatnya perbedaan data tentang luas kumuh mengindikasikan perbedaan dalam mendefinisikan, sehingga asumsi dasar yang digunakan berbeda

2. Perlu ada program terpadu dalam mengentaskan kekumuhan di perumahan dan kawasan permukiman

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Direktorat Pengembangan Permukiman

2015

2

1. Landasan hukum terkait konsep Indonesia sebagai negara hukum, dan ini menjadi landasan bekerja yang disertai mekanisme pertanggungjawaban

2. Pembentukan sampai kedaerah sehingga memberi peluang kepada daerah untuk mendapatkan anggaran dari Pemerintah

Kementerian Kesehatan

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

3

Untuk efektifitas pelaksanaan regulasi

Kementerian Lingkungan Hidup

Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat

4

1. Menjadi pengikat Institusi terkait secara hukum

2. Landasan hukum bagi pembentukan lembaga yang sama pada tingkat daerah

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Direktorat internalisasi nilai dan diplomasi budaya

5

Penguatan kohesi sosial

Kementerian Sosial

Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

6

Sumber pendanaan penguatan ekonomi lokal

Kementerian Koperasi dan UMKM

Bidang Pembiayaan Bidang

Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

7

Inventarisasi aset

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

8

Penguatan ekonomi lokal tergantung pada fokus pengembangan komoditas sesuai potensi

Kementerian Pertanian

Semua Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian memiliki keterkaitan

9

Penguatan ekonomi lokal tergantung pada fokus pengembangan komoditas sesuai potensi

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ; Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

10

1. Penguatan masyarakat desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa.

2. Akselerasi pembangunan daerah tertinggal

3. Pemberdayaan transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur; Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha; Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya; dan Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus.

11

Mengukur ketersediaan lahan untuk program pembangunan permukiman

Kementerian Keuangan


3-13

Kerangka Pendanaan

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum berusaha memenuhi target yang merupakan komitmen bersama dalam rangka mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Salah satu komitmennya ialah menambah pelayanan akses air minum dan sanitasi untuk 50% penduduk yang belum mendapatkannya, dan bidang Cipta Karya lainnya seperti pengembangan permukiman, pengelolaan sampah, drainase Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 ditargetkan akan mencapai 6.4% bahkan dapat melampaui 7%. Target ini dapat tercapai dengan adanya peningkatan produktivitas di segala bidang, terutama melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam pencapaian target ini. Akan tetapi, target pertumbuhan itu masih dimungkinkan tidak tercapai akibat terkendala pembangunan infrastruktur.

Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan pendanaan atau investasi yang tidak sedikit. Selain itu diperlukan komitmen serta upaya bersama, baik fisik maupun non fisik dari berbagai stakeholder, baik di Pusat maupun daerah yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan bahkan LSM. Oleh sebab itu diperlukan alternatif sumber pendanaan selain APBN dan APBD. Upayanya antara lain melalui hibah (grant), pinjaman lunak (soft loan), dana-dana masyarakat dan kerjasama dengan dunia usaha/pihak swasta, termasuk melalui Corporate Social Responsibility (CSR) seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 31 Pola dan Alternatif Pendanaan Pencapaian Target Bidang Pengembangan Permukiman Tahun 2019

Dalam rangka pencapaian target dalam bidang pengembangan permukiman tahun 2019 tentunya tidak bisa dilaksanakan oleh salah satu pihak saja. Tentunya dalam pencapaian target tersebut harus ada kerjasama antar pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat itu sendiri. Selain kerjasama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, tentunya yang paling penting adalah dalam hal pendanaan, karena dalam mencapai target tersebut membutuhkan dana yang banyak.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat, dalam hal pendanaan ini dapat dibantu oleh pihak luar negeri baik dari hibah ataupun dalam bentuk pinjaman. untuk lebih jelasnya dalam hal proporsi pendanaan pencapaian target pengembangan permukiman tahun 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 32 Proporsi Pendanaaan Pencapaian Target Bidang Pengembangan Permukiman Tahun 2019

Kontribusi

Persentase (%)

Dana (Rupiah)

Target 2019

100 %

161.975.107.401.664

APBN

Kontribusi Hibah Luar Negeri

Kontribusi Pinjaman Luar Negeri

dll

13,53 %

21.915.232.031.445

APBD

24,37 %

39.473.333.673.786

Potensi DAK

6,32 %

10.236.826.787.785

Potensi Kontribusi CSR

0,09 %

145.777.596.661

Potensi Kontribusi KPS

11,45 %

18.546.149.797.491

Potensi Kontribusi Perbankan dalam Negeri

0,65 %

1.052.838.198.111

Masyarakat

43,59 %

70.604.949.316.385

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Berdasarkan proporsi pendanaan pada tabel di atas menunjukan bahwa kebutuhan dana yang ada lebih cenderung bergantung kepada masyarakat dengan porsi 43,59%, dengan ini menunjukan untuk mencapai target bidang pengembangan permukiman sangat berat. Dengan proporsi masyarakat yang sangat berat dalam pemenuhan pendanaan menunjukan bahwa pemerintah pusat maupun daerah belum mampu memenuhi kebutuhan minimum masyarakat di bidang permukiman. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat dalam pemenuhan pendanaan untuk mencapai target 0% kawasan kumuh, hal ini dibisa dilaksanakan apa bila bisa meningkatkan Potensi Kontribusi CSR, Potensi Kontribusi KPS dan Potensi Kontribusi Perbankan dalam Negeri lebih besar lagi agar bisa meringankan beban masyarakat, Karena dengan beban masyarakat yang demikian besar belum tetu bisa dipenuhi dikarenakan masyakat sendiri memiliki batas kemampuan dalam pendanaan pengentasan kawasan kumuh terutama di perkotaan.

Gambar 32 Sinergi Pola Pembiayaan Pencapaian Bidang Pengembangan Permukiman

Gambar 33 Proporsi Sharing Kebutuhan Pendanaan Program Pengembangan Permukiman


3-18

PenutupKesimpulan

Penyelenggaraan pengembangan permukiman di Indonesia saat ini masih terbentur hal mendasar yakni sistem kelembagaan yang belum dapat menjawab isu strategis serta ketidaksamaan interpretasi maupun standar masing-masing K/L dalam mentransformasikan berbagai isu strategis yang muncul. Salah satunya adalah standar penilaian permukiman kumuh, hingga saat ini belum disepakatinya standar kumuh oleh K/L yang konruen di bidang pengembangan permukiman sehingga didapatkan data yang berbeda.

Isu strategis lainnya adalah masih rendahnya kemampuan pendanaan untuk bidang pengembangan permukiman. Indonesia masih belum bisa mandiri dalam aspek ini sehingga masih bergantung pada dana donor. Pemanfaatan berbagai sumber dana perlu digali lebih lanjut lagi. Selain dari pada itu aspek pemberdayaan masyarakat berbasis local wisdom perlu dikembangkan untuk dapat mewujudkan masyarakat mandiri yang mampu mewujudkan permukiman yang layak, produktif, berdaya saing dan bekelanjutan.

Saran

Pelaksanaan program pengembangan permukiman dapat dilaksanakan melalui transformasi paradigma, penetapan pilar penyelenggaraan pengembangan permukiman dan pembagian peran K/L dalam pengembangan permukiman.

Transformasi Paradigma Pengembangan Permukiman

Pelaksanaan kebijakan dan strategi, perlu adanya transformasi paradigma untuk dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman dari faktor internal maupun eksternal program pengembangan permukiman. Transformasi paradigma meliputi 3 tahapan, yaitu substansi, metodologi dan manfaat. Bagan transformasi paradigma ini dapat dilihat pada Gabmbar 4-1 di bawah ini.

Gambar 41 Bagan Transformasi Paradigma Bidang Pengembangan Permukiman

Pilar Penyelenggaran Pengembangan Permukiman

Pengembangan permukiman menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta sebagai sistem pengembangan wilayah dimana pengembangan permukiman harus terkait dengan pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan (rural urban linkage). Pengembangan permukiman diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif dan pada implementasinya harus disesuaikan dengan tipologi kawasan yang dituju. Sebagai panduan dalam pengembangan permukiman, perlu dirumuskan pilar-pilar yang menjadi dasar pengembangan bidang ini. Terdapat penahapan fokus pelaksanaan atribut yang diselaraskan dengan fokus prioritas pembangunan yang terdiri dari: 1) penyelenggaraan permukiman itu sendiri, 2) pengelolaan permukiman (makro-mikro), 3) hubungan kemitraan (partnership) semua stakeholder terkait, 4)Meningkatkan ekonomi dan daya saing ekonomi lokal, 5) Pemberdayaan sosial dan budaya masyarakat, 6) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana minimum permukiman, 7) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana. Adapun 7 atribut pengembangan permukiman yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

Gambar 42 Tujuh Pilar Program Pengembangan Permukiman

Pembagian Peran Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman

Untuk menjamin pencapaian target dan keberlanjutan program pengembangan permukiman, kesadaran dan peran aktif para pemangku kepentingan mutlak diperlukan. Hal tersebut penting maknanya mengingat sukses pelaksanaan program sangat tergantung pada terciptanya kolaborasi kokoh yang didasari pemahaman yang sama, serta kesadaran masing-masing pihak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat dan penuh rasa tanggungjawab. Pembagian peran penyelenggaraan pengembangan permukiman dapat dilihat pada Gambar 4-3 di bawah ini.

Gambar 43 Pembagian Peran Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman

Satker Pusat Kajian Strategis | Penutup

4-5

LAMPIRAN

Matriks Program dan Kegiatan Pengembangan Permukiman

Sasaran Strategis

Outcome

Indikator Outcome

Output

Indikator Output

Satuan

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan permukiman yang diwujudkan melalui terpenuhinya kebutuhan penyediaan lahan dan terciptanya permukiman yang tanggap terhadap bencana serta terwujudnya kota bebas kumuh

1. Menyediakan lahan bagi pengembangan permukiman

1. Membentuk lembaga/ badan pelaksana yang berfungsi sebagai bank tanah

Terbentuknya lembaga baik berupa bank tanah nasional atau lembaga lainnya

1. Regulasi pembentukan lembaga/ badan pelaksana (bank tanah)

Jumlah regulasi pembentukan lembaga

NSPK

1. Kelembagaan bank tanah nasional

Terbentuk lembaga/ bank tanah nasional

Lembaga/ badan

1. Memanfaatkan asset pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota

Teridentifikasi dan termanfaatkan aset pemerintah bagi pengembangan permukiman

1. Identifikasi aset pemerintah

Jumlah aset pemerintah berupa lahan di kabupaten/ kota

Luas tanah

1. Dokumentasi aset pemerintah daerah

Dokumen aset pemerintah

Dokumen/ laporan

1. Rencana pemanfaatan aset pemerintah bagi pengembangan permukiman

Jumlah kabupaten/ kota yang terfasilitasi perencanaan pemanfaatan aset pemerintah

Dokumen/ laporan

1. Pengadaan tanah di lokasi strategis perkotaan, pusat kegiatan usaha (perdagangan, industri, pendidikan), daerah pinggiran kota yang dekat dengan akses transportasi

Luasan lahan di lokasi strategis perkotaan

Pengadaan tanah di lokasi strategis perkotaan, pusat kegiatan usaha dan daerah pinggiran kota yang dekat dengan akses transportasi

Jumlah luasan tanah bagi pengembangan permukiman

Legalitas tanah

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan permukiman

1. Menyusun RP3KP Nasional

Tersusunnya RP3KP Nasional

RP3KP Nasional

RP3KP Nasional

Dokumen/ laporan

1. Fasilitasi penyusunan RP3KP Provinsi

Jumlah provinsi yang terfasilitasi RP3KP

1. Laporan pembinaan/ fasilitasi RP3KP provinsi

Jumlah laporan pembinaan RP3KP provinsi

Dokumen/ laporan

1. Fasilitasi pemerintah provinsi

1. Laporan pengawasan RP3KP provinsi

Jumlah laporan pengawasan RP3KP provinsi

Dokumen/ laporan

1. Fasilitasi pemerintah provinsi dalam memfasilitasi penyusunan RP3KP Kabupaten/ Kota

Banyaknya kabupaten/ kota yang terfasilitasi oleh pemerintah provinsi pada penyusunan RP3KP

1. Laporan pembinaan/ fasilitasi RP3KP kabupaten/ kota

Jumlah laporan pembinaan RP3KP kabupaten/ kota

Dokumen/ laporan

1. Fasilitasi pemerintah kabupaten/ kota

1. Laporan pengawasan RP3KP kabupaten/ kota

Jumlah laporan pengawasan RP3KP kabupaten/ kota

Dokumen/ laporan

1. Mensinergikan perencanaan pembangunan PKP dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP ke dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD

Tersusunnya PKP dengan sistem perencanaan pembangunan nasional

Tersusunnya RP3KP yang terintegrasi dengan RPJMN dan RPJMD Prov/ Kab/ Kota

1. Peraturan perencanaan pembangunan PKP

Jumlah NSPK perencanaan pembangunan PKP

NSPK

1. Laporan pembinaan perencanaan pembangunan PKP

Jumlah laporan pembinaan perencanaan pembangunan PKP

Dokumen/ laporan

1. Laporan pengawasan perencanaan pembangunan PKP

Jumlah laporan pengawasan perencanaan pembangunan PKP

Dokumen/ laporan

1. Melaksanakan kerjasama antara daerah dan multisektor untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah

Terlaksananya kerjasama antar daerah dan multisektor

1. Pelaksanaan kerjasama antar daerah

MoU kerjasama antar daerah

Dokumen

1. Pelaksanaan kerjasama multisektor

MoU kerjasama multisektor

Dokumen

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan permukiman yang tanggap terhadap mitigasi bencana untuk mewujudkan kota bebas kumuh

1. Mengembangkan perumahan vertikal sebagai konsep perwujudan amanat MDGs dan terRPJMN III (2015-2019)

Peningkatan jumlah perumahan vertikal di perkotaan

Rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya

Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun beserta infrastuktur pendukungnya

Twin Blok

1. Memanfaatkan lahan pemerintah sebagai pengembangan perumahan vertikal

Luasan lahan pemerintah yang terbangun

Rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya

Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun beserta infrastuktur pendukungnya

Twin Blok

1. Mendorong terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (prima) permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan jumlah masyarakat yang terlayani infrastruktur dasar permukiman

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

1. Revitalisasi kawasan kumuh perkotaan

Jumlah luasan kawasan kumuh tertangani

Kawasan

1. Infratruktur kawasan permukiman perkotaan

1. Infrastruktur kawasan permukiman perdesaan

Jumlah kawasan yang terbangun infrastruktur perdesaan

Kawasan

Jumlah desa tertinggal terbangun infrastruktur permukiman

Kawasan

1. Mendorong pengembangan serta pengawasan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah mempertimbangkan konsep mitigasi bencana

Penurunan persentase kawasan permukiman di dalam kawasan rawan bencana

1. Sosialisasi kawasan rawan bencana alam

1. Relokasi perumahan di kawasan rawan bencana alam

Jumlah perumahan di kawasan rawan bencana alam yang direlokasi

kawasan

1. Mendorong kegiatan promosi mengenai pentingnya mewujudkan lingkungan hunian yang sehat dan siap terhadap kemungkinan bencana serta berbagai implikasi dari fenomena perubahan iklim

Banyaknya kegiatan sosialisasi dan promosi pentingnya lingkungan hunian yang sehat dan siap terhadap kemungkinan bencana serta berbagai implikasi fenomena perubahan iklim

Sosialisasi dan promosi pentingnya lingkungan hunian yang sehat dan tanggap bencana

Meningkatnya dukungan kelembagaan dan peran serta SDM seluruh lapisan masyarakat yang diwujudkan dengan mengembangkan sistem kepranataan dan instrumen penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang lebih berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan sosial

1. Meningkatnya dukungan kelembagaan dan peran serta SDM pengembangan permukiman

1. Membenahi tata laksana PKP

Penguatan tata laksana PKP

Kegiatan

1. Membentuk Badan Permukiman Nasional sebagai institusi yang koordinatif dan direktif

Terbentuknya badan permukiman nasional

1. Regulasi pembentukan badan permukiman nasional

Jumlah regulasi pembentukan lembaga

NSPK

1. Kelembagaan badan permukiman nasional

Terbentuk lembaga

Lembaga/ badan

1. Memberdayakan BUMN/ BUMD dalam pengembangan permukiman

Banyaknya kota yang melibatkan BUMN/ BUMD dalam pengembangan permukiman

Pemberdayaan BUMN/ BUMD

Jumlah BUMN/ BUMD dalam pengembangan permukiman

1. Mendorong program pengembangan permukiman melalui Participatory Planning untuk membangun keahlian kerjasama dengan yang lain melalui tindakan bersama (kolektif) dalam mengatasi konflik

Jumlah kawasan permukiman yang mengembangkan mekanisme perencanaan dan penganggaran partisipatif

1. Sosialiasi pelibatan masyarakat

1. Penyusunan program participatory planning

1. Membagi porsi di antara anggota komunitas untuk bersama-sama berbagi porsi membantu membangun modal sosial, intelektual dan politik yang menjadi sumber kelembagaan baru

Terbentuknya kelompok kerja pengembangan permukiman dalam komunitas

Komunitas/ kelompok kerja

Efektivitas peran komunitas

Komunitas/ kelompok kerja

1. Mendorong proses pengambilan keputusan yang terbuka, transparan dan partisipatif

Terbukanya informasi perngembangan permukiman yang dapat diakses oleh publik

1. Meningkatkan pemberdayaan (peningkatan peran) seluruh pemangku kepentingan: pemda sebagai regulator dan enabler, masyarakat, swasta dan perguruan tinggi

Jumlah kota yang mengembangkan jejaring lintas pelaku

1. Meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan PKP

Terwujudnya peningkatan kapasitas pelaku pembangunan PKP

Penguatan kapasitas pelaku

Mengembangkan regulasi dan kebijakan pembangunan PKP yang implementatif dan pro MBR sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan PKP yang layak dan terjangkau bagi MBR

1. Mengembangkan regulasi dan kebijakan pembangunan PKP yang implementatif dan pro MBR

1. Reformasi kebijakan penyediaan PSU PKP

Terbentuknya kebijakan

1. Regulasi penyediaan air minum untuk kawasan permukiman

Jumlah regulasi

NSPK

1. Regulasi pengelolaan persampahan

1. Regulasi pengelolaan air limbah

1. Harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan bidang PKP yang terpadu dan implementatif sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan secara tepat

Meningkatnya daya saing masyarakat melalui penguatan pendekatan pengembangan permukiman berbasis local wisdom dan efisiensi industrialisasi perumahan serta terciptanya sistem pendanaan nasional yang mampu melayani seluruh masyarakat

1. Penyediaan satu data permukiman berbasis spasial

1. Mengembangkan riset dan penyediaan informasi yang transparan

Banyaknya jumlah riset pengembangan permukiman

1. Riset bidang permukiman

Banyak jumlah riset bidang permukiman

Dokumen/ laporan

1. Mendorong penyepakatan indikator pengembangan permukiman termasuk indikator kumuh dan luasannya

Poin-poin indikator pengembangan permukiman

1. Indikator pengembangan permukiman (termasuk indikator kumuh)

Poin-poin indikator

Dokumen/ laporan

1. Membentuk sistem e-monev (near real time data)

Terbentuknya sistem e-monev

1. Membentuk sistem e-monev berbasis spasial

Sistem e-monev

Aplikasi/ Software

1. Efisiensi Industrialisasi Perumahan

1. Standardisasi perijinan pembangunan PKP

Tersusunnya standard perijinan pembangunan PKP

1. Riset/ penelitian bidang perijinan pembangunan PKP

Banyaknya riset yang dilaksanakan

Dokumen/ laporan

1. Penyusunan standar perijinan pembangunan PKP

Regulasi standard perijinan pembangunan PKP

NSPK

1. Mendorong penelitian dan pengembangan yag terkait dengan pengembangan bahan bangunan dan teknologi pembangunan PKP yang terjangkau, ramah lingkungan, dan berbasis kearifan lokal

Banyaknya penelitian dan pengembangan PKP

1. Riset/ penelitian dan pengembangan mengenai pengembangan bahan bangunan


Dokumen/ laporan

1. Kerjasama dengan industri bahan bangunan untuk mewujudkan lingkungan sehat dan berbasis kearifan lokal

Banyaknya perjanjian kerjasama

Dokumen perjanjian

1. Standardisasi bahan bangunan serta teknologi pembangunan PKP

Tersusunnya standar bahan bangunan dalam pembangunan perumahan

1. Riset/ penelitian bidang teknologi bahan bangunan


Dokumen/ laporan

1. Penyusunan standard bahan bangunan serta teknologi pembangunan PKP

Regulasi standard bahan bangunan

NSPK

1. Penyediaan bahan bangunan murah untuk pembangunan PKP Bagi MBR

Tebentuknya sistem penyediaan bahan bangunan murah

1. Membangun sistem kartu bahan bangunan bagi MBR

Sistem kartu bahan bangunan bagi MBR

Sistem/ Software/ Aplikasi

1. Kerjasama dengan industri bahan bangunan

Banyaknya MoU dengan industri bahan bangunan

Dokumen kerjasama

1. Kerjasama dengan perbankan nasional (BRI) sebagai lembaga keuangan pengelola subsidi bahan bangunan (kartu bahan bangunan bagi MBR)

MoU dengan perbankan nasional

Dokumen kerjasama

1. Pengembangan sistem pendanaan nasional memperluas akses pembiayaan & melayani seluruh masyarakat

1. Mengembangkan pola pembiayaan perumahan berbasis masyarakat yang lebih inovatif

Jumlah kota yang memiliki kelompok pembiayaan perumahan berbasis masyarakat (tabungan, koperasi)

Pengembangan pola pembiayaan perumahan berbasis masyarakat

Jumlah kota yang memiliki kelompok pembiayaan perumahan berbasis masyarakat

1. Meningkatkan efektivitas & efisiensi sistem penganggaran dan optimaisasi terhadap pengawasan dan pengendalian pengembangan permukiman

Jumlah kota yang mengembangkan sistem informasi pengawasan dan penganggaran

Sistem informasi pengawasan dan penganggaran

Jumlah kota yang mengembangkan sistem informasi pengawasan dan penganggaran

Dokumen/ laporan

1. Meningkatkan manajemen lahan perkotaan (alokasi lahan/ penyediaan tanah bagi MBR dan penyedian KASIBA dan LISIBA)

Persentase subsidi perumahan bagi MBR di setiap kota

Pengadaan tanah di lokasi strategis perkotaan, pusat kegiatan usaha dan daerah pinggiran kota yang dekat dengan akses transportasi bagi MBR

Jumlah luasan tanah bagi pengembangan permukiman

Legalitas tanah

1. Meningkatkan pelayanan permukiman bagi masyarakat di kawasan permukiman khusus (pulau kecil, perbatasan dan pulau terluar lainnya)

Persentase peningkatan pelayanan minimum di kawasan permukiman khusus

1. Penyediaan infrastruktur di permukiman khusus

Jumlah kawasan khusus yang tertangani

Kawasan

1. SPPIP

1. RPKPP

1. Fasilitasi pemerintah daerah

1. Laporan pengawasan penyediaan infrastruktur di kawasan permukiman khusus

Jumlah laporan pengawasan

Dokumen

1. Mengembangkan sistem kartu infrastruktur sebagai kunci keberhasilan program bantuan infrastruktur yang didalamnya melibatkan lembaga keuangan local

Terbentuknya sistem kartu infrastruktur

1. Membangun sistem infrastruktur

Sistem kartu bahan bangunan bagi MBR

Sistem/ Software/ Aplikasi

1. Kerjasama dengan perbankan nasional (BRI) sebagai lembaga keuangan pengelola

MoU dengan perbankan nasional

Dokumen kerjasama

1. Penguatan pendekatan pengembangan permukiman berbasis local wisdom

1. Mendorong internalisasi pengembangan pengetahuan budaya bermukim lokal

Banyaknya kawasan permukiman berasaskan budaya bermukim lokal

1. Fasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan pengetahuan budaya bermukim lokal

Banyaknya kawasan permukiman berasaskan budaya bermukim lokal

Kawasan

1. Pembangunan kawasan permukiman berasaskan budaya bermukim lokal

1. Mendorong pembentukan kelompok masyarakat mandiri dalam mewujudkan budaya bermukim lokal

Banyaknya kelompok masyarakat yang terbentuk

Pembentukan kelompok masyarakat mandiri

Banyaknya kelompok masyarakat yang terbentuk

Dokumen/ laporan

APBN&APBD

Pinjaman Luar Negeri

Masyarakat

KPS & CSR

Hibah Luar Negeri

APBN

(13,53%)

APBD (24,37%)

Perbankan Dalam Negeri (0,65%)

KPS (11,45%)

Masyarakat (43,59%)

CSR

(0,09 %)

DAK (6,32%)

Share Kebutuhan Pendanaan Program Pengembangan Permukiman

SalesAPBNAPBDDAKCSRKPSPerbankan Dalam NegeriMasyarakat0.13530.24376.3200000000000006E-28.9999999999999998E-40.11456.4999999999999997E-30.43590000000000001

Satker Pusat Kajian Strategis | LAMPIRAN

L-14

Jakstra Bangkim

Documents