JAKSAAGVNG REPVBLIK INDONESIA SVRAT-EDARAN Nomor: SE - 0031AJJA/OS/2002 Tentang PERUBAHAN PENGENDALIAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS Berdasarkan rekomendasi dalam Rapat Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 s/d 16 april 2002 dan hasil pengamatan berdasarkan laporan-Iaporan dari daerah serta untuk mengantisipasi perkembangan tuntutan masyarakat atas penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana Khusus, perlu dilakukan upaya untuk percepatan penyelesaian perkara-perkara dimaksud. Sehubungan hal terse but, mekanisme pengendalian penuntutan perkara-perkara Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-00l/JA/411995 tanggal 27 April 1995tentang Pedoman Tuntutan Pidana, perlu disesuaikan dan disempurnakan sepanjang menyangkut hal-hal sebagai berikut A. TUNTUTAN PIDANA I. Kejaksaan Agung mengendalikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap: a. Perkara Tindak Pidana Penyelundupan yang nilai harganya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih; b. Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Wilayah Teritorial dan Pelanggaran Kepentingan Negara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; c. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiyah) atau lebih ; d. PerkaraTindak Pidana Khusus lainnya yang karena sifatnya menarik perhatian masyarakat yang berskala Nasional atau Intemasional atau karena hal tertentu sehingga pengadilan penuntutannya dilakukan Kejaksaan Agung; 2. a. Perkara Tindak Pidana Penyelundupan yang nilai harganya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiyah) sampai dengan kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiyah) pengendalian dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati), sedangkan yang nilai harganya dibawah/kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pengendaliannya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari); 142 b. Perk ara Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian J!(gara Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sarnpai dengan kurang Rp. I.OOO.OOO.OOO.IlU (,alll milyar rupiah) pengendaliannya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati), sedangkan yang mengakihatbn kerugian negara dibawah/kurang dan Rp. 100.000.000.00 (scratus juta rupiah) pcngendaliannya olch Kejaksaan Negeri (Kejari). B. UPAYA HUKUM I. Dalam hal menggunakan upaya huk um banding agar me mperh atik an hal- hal sebagai bcrikut; a. Putusan Hak i m lebih rendah dari 2/3 (dua per tiga)tllntlltan pba Penuntut Umum; b. Putusan Hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20 tahun penjara. sedangkan tuntutan Jak sa Penuntut Umum adalah Pidan:l rnati: c. Putusan Hakim kurang dari 20 tahun pidana penjara sedangkan jaksa penuntut Um um menuntut pidana penjara seumur h i dup: d. Bila terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidak harus merninta banding kecuali dalam hal tersebut pada point I a,b,c tersebut diatas, karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding (vide Surat Wakil Jaksa Agung RI Nomor : B -I 95/E/Efk/4/96 tanggal 17 April 1996 perihal Pemahaman tentang maksud pasal43 Undang -Undang Nomor : 14 tahun 19R5 tentang Mahkamah Agung). 2. Permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi agar dilakukan Jaksa Penuniut Umum dalam hal putusan hakim yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 253 ay at (I) KUHAP Yur isprudcnsi. c. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, hal-hal yang diatur didalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor :SE-00I/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana sepanjang yangbertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku. Dikeluarkan di : Jakarta Tanggal : 13 Mei 2002 JAKSAAGUNG REPUBLIK INDONESIA ttd. H.M.A. RACHMAN, SH 143
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
JAKSAAGVNGREPVBLIK INDONESIA
SVRAT-EDARANNomor: SE - 0031AJJA/OS/2002
TentangPERUBAHAN PENGENDALIAN TUNTUTAN PIDANA
PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS
Berdasarkan rekomendasi dalam Rapat Kerja Kejaksaan Agung RepublikIndonesia pada tanggal 15 s/d 16 april 2002 dan hasil pengamatan berdasarkanlaporan-Iaporan dari daerah serta untuk mengantisipasi perkembangan tuntutanmasyarakat atas penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana Khusus, perludilakukan upaya untuk percepatan penyelesaian perkara-perkara dimaksud.
Sehubungan hal terse but, mekanisme pengendalian penuntutanperkara-perkara Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Surat Edaran JaksaAgung Republik Indonesia Nomor : SE-00l/JA/411995 tanggal 27 April 1995tentangPedoman Tuntutan Pidana, perlu disesuaikan dan disempurnakan sepanjangmenyangkut hal-hal sebagai berikut
A. TUNTUTAN PIDANA
I. Kejaksaan Agung mengendalikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umumterhadap:a. Perkara Tindak Pidana Penyelundupan yang nilai harganya
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih;
b. Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Wilayah Teritorial dan PelanggaranKepentingan Negara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
c. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negaraRp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiyah) atau lebih ;
d. PerkaraTindak Pidana Khusus lainnya yang karena sifatnya menarik perhatianmasyarakat yang berskala Nasional atau Intemasional atau karena hal tertentusehingga pengadilan penuntutannya dilakukan Kejaksaan Agung;
2. a. Perkara Tindak Pidana Penyelundupan yang nilai harganya Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiyah) sampai dengan kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiyah) pengendalian dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati),sedangkan yang nilai harganya dibawah/kurang dari Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) pengendaliannya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari);
142
b. Perk ara Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian J!(garaRp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sarnpai dengan kurang Rp. I.OOO.OOO.OOO.IlU (,alllmilyar rupiah) pengendaliannya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati), sedangkan yang mengakihatbnkerugian negara dibawah/kurang dan Rp. 100.000.000.00 (scratus juta rupiah) pcngendaliannyaolch Kejaksaan Negeri (Kejari).
B. UPAYA HUKUM
I. Dalam hal menggunakan upaya huk um banding agar me mperh atik an hal-hal sebagai bcrikut;
a. Putusan Hak im lebih rendah dari 2/3 (dua per tiga)tllntlltan pbaPenuntut Umum;
b. Putusan Hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20 tahun penjara.sedangkan tuntutan Jak s a Penuntut Umum a d a la h Pidan:lrnati:
c. Putusan Hakim kurang dari 20 tahun pidana penjara sedangkan jaksapenuntut Um u m menuntut pidana penjara s e u m ur h id u p :
d. Bila terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidak harus merninta bandingkecuali dalam hal tersebut pada point I a,b,c tersebut diatas, karena untukmenggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihaktelah menggunakan upaya hukum banding (vide Surat Wakil Jaksa AgungRI Nomor : B -I 95/E/Efk/4/96 tanggal 17 April 1996 perihal Pemahamantentang maksud pasal43 Undang -Undang Nomor : 14 tahun 19R5 tentangMahkamah Agung).
2. Permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi agar dilakukan Jaksa PenuniutUmum dalam hal putusan hakim yang membebaskan terdakwa dan adanya alasansebagaimana dirnaksud dalam pasal 253 ay at (I) KUHAP Yur isprudcnsi.
c. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, hal-hal yang diatur didalam Surat EdaranJaksa Agung RI Nomor :SE-00I/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang PedomanTuntutan Pidana sepanjang yangbertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakantidak berlaku.
Dikeluarkan di : JakartaTanggal : 13 Mei 2002
JAKSAAGUNG REPUBLIK INDONESIA
ttd.
H.M.A. RACHMAN, SH
143
Related Documents
