JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

JABATAN FUNGSIONALPENGELOLA PENGADAAN

BARANG/JASA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHDeputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM

Direktorat Pengembangan Profesi

POKOK MATERI

III. Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Perka LKPP No.15 Tahun 2013)

I. Latar Belakang dan Gambaran Umum Jabfung Pengelola PBJ

II. Pedoman Penyusunan Formasi JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Perka LKPP No.14 Tahun 2013)

IV. Sistem Insentif JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

V. Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan K/L/D/I Terkait Implementasi JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

MATERI I

Latar Belakang dan Gambaran Umum Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Kondisi Sekarang Kondisi yang Diharapkan(Pelaksana oleh Pejabat Fungsional)

1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc,bisa berganti setiap tahun;

2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi;

3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat beragam;

4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur;

5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/ kegiatan lain;

6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif;

7. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelola PBJ.

1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen;

2. Mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi;

3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi;

4. Profesionalitas lebih terjamin dan terukur;

5. Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain;

6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana lebih efektif;

7. Ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelola PBJ.

KONDISI SDM PENGELOLA PBJ SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN

Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

1. Permen PAN-RB No. 77/2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya

2. Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permen PAN-RB No.77/2012

3. Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

4. Perka LKPP No. 15/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing)

5. Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa

Membina tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan (efektif, efisien, terbuka, bersaing,

transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel )

Tujuan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Rumpun Jabatan, Kedudukan, dan Tugas Pokok

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa termasuk dalam rumpun Manajemen;

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dan merupakan jabatan karier

Tugas pokok Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu melaksanakan kegiatan :

◦ Perencanaan Pengadaan◦ Pemilihan Penyedia◦ Manajemen Kontrak◦ Manajemen Informasi Aset

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu LKPP

Penempatan Pejabat Fungsional Pengelola PBJPEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ

PerencanaanPengadaan

PemilihanPenyedia

ManajemenKontrak

Manajemen Informasi Aset

JABFUNG PPBJULP

JABFUNG PPBJ

PA/KPA

JABFUNG PPBJPPK

JABFUNG PPBJ

PPHP

SATKER/SKPDORGANISASI PENGADAAN

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Kepala ULP

Pokja Pokja Pokja Pokja

Pejabat Fungsional

Pengelola PBJ

Struktur ULP

Sekretariat

• Perka LKPP No.5/2012 tentang ULP

Organisasi ULP– Hubungan dengan PA/KPA

PA / KPA

Pejabat Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan

(ULP)

Pejabat Pembuat

Komitmen(PPK)

Panitia/PejabatPenerima Hasil

Pekerjaan

Kepala

PokjaFungsi

TU/Sekretariat

Staf Pendukung

Kontrak

< 200jt: B/PK/JL< 50jt: JK

Kepala Daerah

> 200jt: B/PK/JL> 50jt: JK

Membentuk

• Tim Teknis• Tim Ahli/Juri

Proses Pemilihan dan Penetapan

Kontrak dan Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil Pekerjaan

Penyedia Barang/Jasa

Menetapkan

DUPAK ***

PENGELOLA B/JPERTAMA s.d.

MADYA

PEJABATPENGUSUL

ATASANLANGSUNG

MINIMALESELON IV

SEKRETARIATTIM PENILAI TIM PENILAI

Pejabat YangBerwenangMenetapkanAngka Kredit

PAK

MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*** Pengusulan dan penilaian angka kredit hingga keluar DUPAK dilakukan secara elektronik melalui SIM Jabfung Pengelola PBJ

MATERI II

Pedoman Penyusunan Formasi JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Perka LKPP No.14 Tahun 2013)

Berdasarkan pasal 30 ayat 3 Permen PAN-RB No. 77/2012, Formasi Jabfung Pengelola PBJ diatur sebagai berikut:

1) di lingkungan LKPP paling kurang 15 (lima belas) paling banyak 20 (dua puluh) org;

2) di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian , yakni :(a) setiap 1 (satu) satuan kerja paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3

(tiga) orang ; dan(b) setiap 1 (satu) ULP diperlukan paling kurang 3 (tiga) orang, paling banyak 7

(tujuh) orang; 3) di lingkungan Provinsi, yakni :

(a) setiap 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua) orang; dan

(b) setiap 1 (satu) ULP paling kurang 40 (empat puluh) orang, dan paling banyak 60 (enam puluh) orang;

4) di lingkungan Kabupaten/Kota, yakni:(a) setiap 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua)

orang; dan (b) setiap 1 (satu) ULP paling kurang 30 (tiga puluh) orang, paling banyak 50

(lima puluh) orang.

Formasi Jabfung Pengelola PBJ didasarkan pada analisis jabatan dan perhitungan beban kerja.

Persyaratan Pengajuan Usulan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I

1) Terdapat ULP yang mewadahi Pejabat Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa K/L/D/I terlebih dahulu harus membentuk ULP

2) Terdapat Satker/SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan atau tertuang dalam peraturan Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota/Kepala Lembaga; dan/atau

3) Ada tambahan beban kerja yang mengakibatkan bertambahnya formasi PNS yang bekerja di bidang pengadaan barang/jasa.

Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masing-masing satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia.

Analisis Kebutuhan dilakukan berdasarkan:1. Jenis pekerjaan2. Jumlah Satker/SKPD3. Jumlah ULP4. Jumlah paket yang dilaksanakan5. Nilai pekerjaan6. Kompleksitas pekerjaan7. Rentang kendali8. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas Pejabat

Fungsional Pengelola PBJ

Analisis Kebutuhan

A. Formulasi Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP):

1. Perhitungan JF Pengelola PBJ pada ULP dilakukan hanya untuk kegiatan Pemilihan Penyedia;

2. Perhitungan jumlah formasi menggunakan metode analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

3. Dokumen minimal yang diperlukan dalam perhitungan formasi JF Pengelola PBJ pada ULP, antara lain:

a. Jumlah satker/SKPD yang dilayani ;b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada satker K/L/I atau Daftar

Pelaksanaan Anggaran pada SKPD Pemda;c. Data jumlah paket pekerjaan seluruh satker/SKPD yang tertuang di

dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP);

Dokumen tersebut adalah dokumen yang berisi kegiatan yang dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran sebelum tahun pengajuan formasi pengelola pengadaan barang/jasa.

4. Rumus Perhitungan Formasi ∑ Waktu Penyelesaian 1 Tahun

Formasi JFPP = ∑ Jam Kerja Efektif per Tahun

Keterangan: Formasi JFPP = Jumlah formasi yang tersedia untuk pelaksanaan

kegiatan pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I

∑ Waktu Penyelesaian = Jumlah Waktu Penyelesaian Per Satuan Hasil Dalam 1 tahun

∑ Jam Kerja Efektif = Jumlah jam kerja efektif pengelola pengadaan barang/jasa dalam setahun, yakni 1.250 jam

5. Perhitungan Formasi JF Pengelola PBJ dilakukan per jenjang jabatan dengan pendekatan kompleksitas paket, yaitu:

a. Pengelola PBJ Pertama paket sederhanab. Pengelola PBJ Muda paket semi kompleksc. Pengelola PBJ Madya paket kompleks

JENJANG KUALIFIKASI JABATAN KOMPLEKSITAS PAKET

KRITERIA KOMPLEKSITASNILAI PAKET PEKERJAAN

(Rp) METODE PENGADAAN JENIS PERIKATAN KONTRAK

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA

SEDERHANA S.D 200 JUTA ATAU S.D 50 JUTA (JASA KONSULTANSI)

PENGADAAN LANGSUNG PENUNJUKAN LANGSUNG SWAKELOLA

BUKTI PEMBELIAN KWITANSI SPK SURAT PERJANJIAN

UNTUK PEKERJAAN TUNGGAL

S.D 5 MILIAR PELELANGAN SEDERHANA, SELEKSI SEDERHANA, PEMILIHAN LANGSUNG

PENUNJUKAN LANGSUNG SWAKELOLA

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA

SEMI KOMPLEKS (Rp.5 MILIAR S.D. Rp.50 MILIAR)

5 MILIAR S.D 50 MILIAR PELELANGAN ATAU SELEKSI UMUM

PENUNJUKAN LANGSUNG SWAKELOLA

SURAT PERJANJIAN UNTUK PEKERJAAN TUNGGAL ATAU TERINTEGRASI

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA

SEMI KOMPLEKS (DIATAS Rp.50 MILIAR S.D. Rp.100 MILIAR)

DIATAS 50 MILIAR S.D. 100 MILIAR

PELELANGAN ATAU SELEKSI UMUM

PENUNJUKAN LANGSUNG SWAKELOLA PENGADAAN SECARA

INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING-ICB)

SURAT PERJANJIAN UNTUK PEKERJAAN TUNGGAL ATAU TERINTEGRASIKOMPLEKS DIATAS 100 MILIAR

5 MILIAR S.D 100 MILIAR, MEMGGUNAKAN TEKNOLOGI TINGGI, MEMPUNYAI RESIKO TINGGI, DAN/ATAU MENGGUNAKAN ALAT YANG DIDESIGN KHUSUS

Hubungan Antara Jenjang Kualifikasi, Kompleksitas Paket, dan Kriteria Kompleksitas

B. Formulasi Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Satker Kementerian/Lembaga/ Institusi:

1. Perhitungan formasi dilakukan untuk kegiatan: a. Perencanaan Pengadaanb. Pemilihan Penyedia Pejabat Pengadaanc. Manajemen Kontrakd. Manajemen Informasi Aset

2. Untuk setiap Satker setara Unit Kerja eselon III minimal 2 orang JFPP, maksimal 3 orang JFPP

3. Untuk setiap Satker setara Unit Kerja eselon II maksimal 3 orang JFPP dikali jumlah Unit Kerja eselon III dibawahnya

4. Untuk setiap Satker setara Unit Kerja eselon I maksimal 3 orang JFPP dikali jumlah Unit Kerja eselon II dibawahnya

5. Untuk mengetahui kebutuhan riil jumlah formasi dapat dilakukan menggunakan metode analisis jabatan dan penghitungan beban kerja

C. Formulasi Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD):

1. Perhitungan formasi dilakukan untuk kegiatan: a. Perencanaan Pengadaanb. Pemilihan Penyedia Pejabat Pengadaanc. Manajemen Informasi Aset

2. Manajemen Kontrak tidak termasuk dalam perhitungan formasi, karena berdasarkan Permendagri No. 21/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 A PA/KPA bertindak sebagai PPK. Sehingga kegiatan manajemen kontrak tidak dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan

3. Formasi:a. Provinsi 1 SKPD maksimal 2 orang JFPPb. Kabupaten/Kota 1 SKPD maksimal 2 orang JFPP

Jumlah Paket Minimal Untuk Kenaikan Pangkat Reguler (4 Tahun)

Selain perhitungan formasi yang didasarkan pada perhitungan beban kerja, K/L/D/I wajib memperhatikan jumlah paket minimal yang diperlukan oleh seorang Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa guna memenuhi persyaratan kenaikan pangkat secara reguler (4 tahun).

No Kualifikasi

Beban Kerja Per Jenis Kegiatan

Peren-canaan(Paket)

Pemilihan Penyedia(Paket)

Manajemen Kontrak(Paket)

Manajemen Informasi

Aset(Paket)

PembantuPA/KPA

Pokja ULP/ Pejabat

PengadaanPPK PPHP

1 Pengelola Pengadaan Pertama

27 26 21 61

2 Pengelola Pengadaan Muda 23 22 20 68

3 Pengelola Pengadaan Madya

45 69 35 74

Jumlah Paket Minimal Untuk Kenaikan Pangkat Reguler Pada Kementerian/Lembaga/Institusi

Jumlah Paket Minimal Untuk Kenaikan Pangkat Reguler Pada SKPD

No Kualifikasi

Beban Kerja Per Jenis Kegiatan

Perencanaan(Paket)

Pemilihan Penyedia(Paket)

Manajemen Kontrak *

(Paket)

Manajemen Informasi

Aset(Paket)

PembantuPA/KPA

Pokja ULP/ Pejabat

pengadaanPPK PPHP

1 Pengelola Pengadaan Pertama 27 26 - 61

2 Pengelola Pengadaan Muda 23 22 - 68

3 Pengelola Pengadaan Madya 45 69 - 74

* Manajemen Kontrak tidak termasuk dalam perhitungan formasi, karena berdasarkan Permendagri No. 21/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 A PA/KPA bertindak sebagai PPK. Sehingga kegiatan manajemen kontrak tidak dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan

MATERI III

Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Perka LKPP No.15 Tahun 2013)

NO MEKANISME PERSYARATAN PENGANGKATAN

1 Inpassing (Pasal 36)Pada saat Permen PAN-RB ini ditetapkan, PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas Pengelola PBJ berdasarkan keputusan pejabat yangg berwenang dapat disesuaikan/ di- inpassing ke dalam Jabfung Pengelola PBJ

a. berijasah paling rendah Sajana S1/ Diploma IV b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/ac. memiliki pengalaman di bidang PBJP minimal 1 (satu) tahun, yang dibuktikan

dengan surat penugasand. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3

atau Penilaian Prestasi Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terahir

e. Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama

2 Pengangkatan Pertama (Pasal 27 ayat 1) a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;c. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama;d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

3 Perpindahan (Pasal 28) a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit 2 (dua)

tahun;c. telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tingkat pertama;d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;e. tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa; dan f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Periode Penyesuaian/Inpassing terhitung sejak tanggal

1 Januari 2014 dan harus sudah selesai ditetapkan paling lambat pada 31 Desember 2014

KETENTUAN PENGALAMAN 1 TAHUN

Pasal 36 ayat (1) Permen PAN-RB No 77 Tahun 2012, menyatakan bahwa PNS yang dapat disesuaikan/di-inpassing ke dalam JF Pengelola PBJ adalah PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa pada saat Permen PAN-RB No 77 Tahun 2012 ditetapkan, yaitu tanggal 20 Desember 2012.

Dengan demikian pengalaman 1 (satu) tahun yg dimaksud Pasal 36 ayat (2) huruf c Permen PAN-RB No 77 Tahun 2012 adalah pengalaman pada periode:a. 1 (satu) tahun pada tahun penetapan Permen PAN-RB No.

77/2012, yaitu tahun 2012; b. 1 (satu) tahun sebelum tahun penetapan Permen PAN-RB

No. 77/2012, yaitu tahun 2011; atauc. 1 (satu) tahun sesudah tahun penetapan Permen PAN-RB No.

77/2012, yaitu tahun 2013.

Berdasarkan Permen PAN-RB No. 77/2012 dan Perber LKPP-BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013:

a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;c. memiliki pengalaman 1 (satu) tahun di bidang pengadaan barang/jasa

pemerintah dalam periode tahun 2011, 2012 atau 2013 sebagai salah satu Pejabat dibawah ini:

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 2) Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP);3) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4) Pejabat Pengadaan; 5) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau Penilaian Prestasi Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

e. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama.

PERSYARATAN PENYESUAIAN (INPASSING)

Tahapan Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing):1. Penghitungan kebutuhan formasi Jabfung Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa Lampiran II Perka LKPP No. 14 Tahun 2013.

2. Penetapan formasi Jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.

3. Penghitungan Angka Kredit inpassing Lampiran V Permen PAN-RB No.77/2012

4. Penetapan inpassing dengan SK Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota Lampiran XVII Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013

5. Surat tembusan SK penetapan inpassing dikirim ke LKPP

MATERI IV

Sistem InsentifJabfung Pengelola PBJ

Ketentuan Tentang Gaji dan Tunjangan PNSBerdasarkan UU ASN No.5/2014

• Pasal 79 PNS mendapat gaji yang adil dan layak, yang dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

• Pasal 80 selain gaji, PNS juga menerima tunjangan (tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan) dan fasilitas.

• Pasal 81 ketentuan lebih lanjut tentang gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan dan fasilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Implikasi UU ASN No.5/2014 Terhadap Proses Pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa

1. Berdasarkan pasal 79, 80 dan 81 UU ASN N0.5/2014, maka tidak dikenal lagi nomenklatur Tunjangan Jabatan Fungsional.

2. Menteri Keuangan melalui surat tgl 13 Maret 2014 mengembalikan surat-surat permohonan persetujuan prinsip penetapan/penyesuaian besaran tunjangan jabatan fungsional kepada Menteri PAN-RB.

3. Pengaturan lebih lanjut terkait tunjangan bagi PNS menunggu selesainya penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah.

Implikasi UU ASN No.5/2014 Terhadap Proses Pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa (lanjutan)

4. Menunggu pemberlakuan PP yang mengatur gaji dan tunjangan PNS, maka Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan:

a. Perpres No. 12/2006 (pasal 2) tentang Tunjangan Umum Bagi PNS; dan

b. Perka BKN No. 18/2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan PenghentianTunjangan Umum Bagi PNS

dapat diberikan tunjangan umum setiap bulan.5. Selain tunjangan umum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tetap

dapat diberikan honorarium sampai ada PP yang mengatur gaji dan tunjangan.

MATERI V

Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan K/L/D/I Terkait Implementasi JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan K/L/D/I Untuk Implementasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa:

1. BKD/Biro Kepegawaian dan ULP menghitung kebutuhan formasi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Lampiran II Perka LKPP No. 14/2013

2. BKD/ Biro Kepegawaian melaksanakan penyesuaian (inpassing) Perka LKPP No. 15/2013

3. BKD/Biro Kepegawaian memvalidasi dan memasukkan data Pengelola Pengadaan ke dalam SIM Jabfung Pengelola PBJ.

4. K/L/D/I membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Saran dan masukan dapat ditujukan kepada:

Direktorat Pengembangan Profesi LKPPemail : [email protected]