IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. GAP ANALISIS Kajian standar kesesuaian asesmen dalam pengembangan Lembaga Sertifikasi Sistem HACCP menjadi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan diawali dengan pembuatan gap analisis standar yang dilakukan dengan cara mereview persyaratan yang akan diimplementasikan dibandingkan dengan persyaratan yang telah diimplementasikan yaitu dengan mereview standar ISO 17021:2006 dan ISO 22003:2007 yang merupakan persyaratan akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan terhadap PBSN 1001:1999 yaitu Persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP), hasil gap analisis tersebut terdapat 7 klausul yang merupakan gap utama. Berikut merupakan gap analisis standar ISO 17021:2006 dan ISO 22003:2007 terhadap Pedoman BSN 1001:1999. A.1. Manajemen Ketidakberpihakan Manajemen ketidakberpihakan diatur dalam klausul 5.2 dari ISO 17021:2006 maupun ISO 22003:2007. Tetapi aturan mengenai manajemen ketidakberpihakan ini belum diatur di dalam persyaratan Pedoman BSN 1001:1999. Adapun hasil gap analisis yang mengatur mengenai manajemen ketidakberpihakan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Hasil gap analisis klausul Manajemen Ketidakberpihakan dari ISO 17021:2006 yang belum diatur dalam Pedoman BSN 1001:1999 No. Perihal Hasil gap analisis 1 Komitmen manajemen puncak (klausul 5.2.1 ISO 17021:2006) Pernyataan ketidakberpihakan harus dapat diakses publik 2 Analisa ketidakberpihakan (klausul 5.2.2 ISO 17021:2006) Analisa ketidakberpihakan harus diperagakan kepada komite pengamanan ketidakberpihakan 3 Hubungan yang menunjukkan ancaman ketidakberpihakan (klausul 5.2.3 ISO 17021:2006) Apabila suatu hubungan menunjukkan ancaman ketidakberpihakan tidak dapat dihilangkan atau dikurangi, maka sertifikasi tidak dapat diberikan.
30
Embed
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. GAP ANALISIS · memiliki pendidikan, pelatihan keamanan pangan, pelatihan audit, dan pengalaman kerja seperti yang disyaratkan bagi auditor, yaitu menunjukkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. GAP ANALISIS
Kajian standar kesesuaian asesmen dalam pengembangan Lembaga
Sertifikasi Sistem HACCP menjadi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
Keamanan Pangan diawali dengan pembuatan gap analisis standar yang
dilakukan dengan cara mereview persyaratan yang akan diimplementasikan
dibandingkan dengan persyaratan yang telah diimplementasikan yaitu dengan
mereview standar ISO 17021:2006 dan ISO 22003:2007 yang merupakan
persyaratan akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan
terhadap PBSN 1001:1999 yaitu Persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Sistem
Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP), hasil gap analisis
tersebut terdapat 7 klausul yang merupakan gap utama.
Berikut merupakan gap analisis standar ISO 17021:2006 dan ISO
22003:2007 terhadap Pedoman BSN 1001:1999.
A.1. Manajemen Ketidakberpihakan
Manajemen ketidakberpihakan diatur dalam klausul 5.2 dari ISO
17021:2006 maupun ISO 22003:2007. Tetapi aturan mengenai manajemen
ketidakberpihakan ini belum diatur di dalam persyaratan Pedoman BSN
1001:1999. Adapun hasil gap analisis yang mengatur mengenai manajemen
ketidakberpihakan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil gap analisis klausul Manajemen Ketidakberpihakan dari ISO
17021:2006 yang belum diatur dalam Pedoman BSN 1001:1999
No. Perihal Hasil gap analisis 1 Komitmen manajemen puncak
(klausul 5.2.1 ISO 17021:2006) Pernyataan ketidakberpihakan harus dapat diakses publik
2 Analisa ketidakberpihakan (klausul 5.2.2 ISO 17021:2006)
Analisa ketidakberpihakan harus diperagakan kepada komite pengamanan ketidakberpihakan
3 Hubungan yang menunjukkan ancaman ketidakberpihakan (klausul 5.2.3 ISO 17021:2006)
Apabila suatu hubungan menunjukkan ancaman ketidakberpihakan tidak dapat dihilangkan atau dikurangi, maka sertifikasi tidak dapat diberikan.
56
No. Perihal Hasil gap analisis 4 Hal yang tidak diperbolehkan pada
Lembaga Sertifikasi dan setiap bagian dari badan hukum yang sama (klausul 5.2.5 s.d 5.2.9 ISO 17021:2006)
Mensertifikasi lembaga sertifikasi lainnya, menawarkan jasa konsultasi sistem manajemen, memberikan jasa audit internal kepada klien yang disertifikasi, meng-outsource audit kepada suatu organisasi konsultan sistem manajemen, dipasarkan dengan kegiatan organisasi konsultasi sistem manajemen
5 Personel lembaga sertifikasi (klausul 5.2.10 s.d 5.2.13 ISO 17021:2006)
Personel yang terlibat dalam konsultasi sistem manajemen untuk klien tidak boleh mengambil bagian dalam audit atau kegiatan sertifikasi klien dalam dua tahun setelah berakhirnya konsultasi tersebut, dan harus bertindak secara netral dan tidak mengizinkan tekanan komersial, finansial, dan tekanan apapun yang mengkompromikan kenetralannya.
Berdasarkan hasil gap diatas maka untuk klausul manajemen
ketidakberpihakan ada beberapa point yang yang belum diatur pada Pedoman
BSN 1001:1999, yaitu Lembaga sertifikasi memiliki pernyataan yang dapat
diakses publik yang menunjukkan ketidakberpihakannya dalam melaksanakan
kegiatan sertifikasi sistem manajemen, mengelola konflik kepentingan, dan
menjamin objektivitas kegiatan sertifikasi sistem manajemen, jadi pada Pedoman
BSN 1001 belum diatur bahwa Lembaga Sertifikasi harus memiliki pernyataan
yang dapat diakses publik tentang ketidakberpihakan.
Lembaga sertifikasi mengidentifikasi, menganalisis dan
mendokumentasikan kemungkinan konflik kepentingan yang timbul dari
penyediaan sertifikasi termasuk setiap konflik yang timbul dari hubungan
kerjanya. Informasi terkait analisis ketidakberpihakan tersebut tersedia bagi
komite penjamin ketidakberpihakan dan pada Pedoman BSN 1001 belum diatur
bahwa Lembaga Sertifikasi harus membentuk adanya komite penjamin
ketidakberpihakan.
57
Lembaga Sertifikasi dan setiap bagian dari badan hukum yang sama tidak
diperbolehkan mensertifikasi apa saja seperti pada ketentuan yang telah
dijabarkan pada tabel diatas, pada Pedoman BSN 1001 tidak diatur secara
mendetail untuk tiap-tiap ketentuan tetapi secara garis besar yaitu Lembaga
Sertifikasi harus menjamin bahwa kegiatan lembaga lainnya yang terkait, tidak
mempengaruhi kerahasiaan, objektifitas, atau kenetralan sertifikasinya dan tidak
boleh menawarkan atau memberi: jasa konsultan untuk memperoleh atau
memelihara sertifikasi HACCP dan pada persyaratan ISO 17021:2006 lebih
menekankan adanya pengaturan terhadap manajemen ketidakberpihakan yaitu
manajemen yang netral dan transparan.
A.2. Pertanggunggugatan dan keuangan
Pertanggunggugatan dan keuangan diatur dalam klausul 5.3 dari ISO
17021:2006 maupun ISO 22003:2007. Tetapi aturan mengenai
pertanggunggugatan dan keuangan ini belum diatur di dalam persyaratan
Pedoman BSN 1001:1999. Adapun hasil gap analisis yang mengatur mengenai
manajemen ketidakberpihakan dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil gap analisis klausul Pertanggunggugatan dan keuangan dari ISO
17021:2006 yang belum diatur dalam Pedoman BSN 1001:1999
No. Perihal Hasil gap analisis
1 Hal yang harus dilakukan
Lembaga Sertifikasi
(klausul 5.3.1 s.d 5.3.2
ISO 17021:2006)
Memiliki pengaturan yang cukup (seperti
asuransi dan cadangan), mengevaluasi
keuangan serta melaporkan kepada komite
pengamanan ketidakberpihakan
Dalam klausul ini diatur bahwa lembaga sertifikasi harus mengevaluasi
resiko dan memiliki pengaturan yang cukup untuk pertanggunggugatan dalam hal
bidang teknis maupun wilayah geografis, serta lembaga sertifikasi harus
mengevaluasi keuangan dan sumber pendapatannya dan melaporkan kepada
komite (impartial) bahwa sejak awal hingga berlangsungnya kegiatan tidak ada
tekanan komersial, keuangan dan tekanan lain tidak mengkompromikan
ketidakberpihakan.
58
Berdasarkan hasil gap diatas maka untuk pengaturan klausul
pertanggunggugatan dan keuangan ini yang belum diatur dalam Pedoman BSN
1001 adalah bahwa Lembaga Sertifikasi harus memiliki pengaturan yang cukup
(asuransi/cadangan) dan Lembaga Sertifikasi harus membentuk adanya komite
penjamin ketidakberpihakan untuk melaporkan hasil evaluasi keuangan. Asuransi
ataupun dana cadangan tersebut diperlukan jika terjadi kasus perselisihan antara
Lembaga sertifikasi dengan klien sehingga perlu diselesaikan perkara tersebut
melalui jalur hukum, maka keseluruhan biaya yang diperlukan selama
persidangan dan apapun yang terkait maka dapat digunakan dana cadangan
tersebut.
A.3. Komite Pengamanan Ketidakberpihakan
Komite Pengamanan Ketidakberpihakan diatur dalam klausul 6.2 dari ISO
17021:2006 maupun ISO 22003:2007. Tetapi aturan mengenai adanya komite
pengamanan ketidakberpihakan belum diatur di dalam persyaratan Pedoman BSN
1001:1999.
Adapun hasil gap analisis yang mengatur mengenai Komite Pengamanan
Ketidakberpihakan dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil gap analisis klausul Komite Pengamanan Ketidakberpihakan dari
ISO 17021:2006 yang belum diatur dalam Pedoman BSN 1001:1999
No. Perihal Hasil gap analisis 1 Struktur lembaga sertifikasi
harus menyediakan suatu komite (klausul 6.2.1 ISO 17021:2006)
Pengembangan kebijakan yang terkait dengan ketidakberpihakan sertifikasi
2 Komposisi, term of reference, kompetensi, dan tanggungjawab komite didokumentasikan serta dan disahkan oleh manajemen puncak (klausul 6.2.2 ISO 17021:2006)
Keseimbangan perwakilan sehingga tidak ada pihak yang dominan dan hak komite untuk mengambil tindakan yang independen jika manajemen puncak tidak memperhatikan sarannya.
3 Membentuk komite yang netral (impartial) (klausul 6.2.3 ISO 17021:2006)
Komite dibentuk terdiri dari: klien, pelanggan klien yang disertifikasi, asosiasi industri perdagangan, pemerintah / regulator, lembaga swadaya masyarakat termasuk konsumen
59
Berdasarkan hasil gap diatas maka untuk klausul Komite Pengamanan
Ketidakberpihakan ini yang belum diatur dalam Pedoman BSN 1001 adalah
bahwa Lembaga Sertifikasi harus membentuk adanya Komite Pengamanan
Ketidakberpihakan, dimana komite ini dibentuk oleh manajemen puncak yang
terdiri dari berbagai pihak untuk membantu dan menjamin pelaksanan sertifikasi
yang netral dan transparan.
A.4. Personel yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi
Persyaratan personel yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi diatur secara
rinci dalam klausul 7.2 dari ISO 17021:2006 maupun ISO 22003:2007. Aturan
mengenai kualifikasi personel yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi yang diatur
dalam Pedoman BSN 1001-1999 mengatur persyaratan personel lembaga
sertifikasi secara umum tidak dibedakan berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya
dan khusus untuk persyaratan kualifikasi auditor diatur secara terpisah dalam
Pedoman BSN 1003-1999.
Lembaga sertifikasi memastikan bahwa seluruh personel yang terlibat
dalam audit dan proses sertifikasi memiliki atribut personel seperti berpandangan
terbuka, diplomatis, suka memperhatikan, mampu memahami situasi,
menyesuaikan diri, ulet, logis, dan percaya pada diri sendiri. Adapun hasil gap
analisis yang mengatur mengenai Persyaratan personel yang terlibat dalam
kegiatan sertifikasi dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil gap analisis klausul Persyaratan personel yang terlibat dalam
kegiatan sertifikasi dari ISO 17021:2006 dan ISO 22003:2007 yang belum diatur
dalam Pedoman BSN 1001:1999
No. Perihal Hasil gap analisis 1 Personel yang
melaksanakan kontrak review (klausul 7.2 ISO17021:2006 dan klausul 7.2.2 ISO 22003:2007)
1.Pendidikan: lembaga sertifikasi memastikan bahwa personel yang melaksanakan tinjauan kontrak memiliki pengetahuan berkenaan dengan secondary education 2. Pelatihan keamanan pangan: lembaga sertifikasi memastikan bahwa personel yang melakukan tinjauan kontrak telah lulus pelatihan prinsip HACCP, prinsip manajemen keamanan pangan
60
No. Perihal Hasil gap analisis termasuk program persyaratan dasar, dan standar terkait sistem manajemen keamanan pangan. 3. Pelatihan audit: lembaga sertifikasi memastikan bahwa personel yang melakukan tinjauan kontrak telah lulus pelatihan proses audit berdasarkan panduan yang diberikan dalam ISO 19011. 4. Kompetensi: lembaga sertifikasi memastikan bahwa personel yang melakukan tinjauan kontrak menunjukkan kemampuannya untuk mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan dalam area: klasifikasi pemohon dalam kategori dan sektor rantai pangan, asesmen produk, proses, dan praktek pemohon, distribusi kompetensi dan persyaratan auditor SMKP, penentuan persyaratan waktu dan durasi audit, kebijakan dan prosedur lembaga sertifikasi terkait tinjauan kontrak
2 Personel yang memberikan sertifikasi (klausul 7.2 ISO17021:2006 dan klausul 7.2.3 ISO 22003:2007)
Lembaga sertifikasi memastikan bahwa personel yang mengambil keputusan pemberian sertifikasi memiliki pendidikan, pelatihan keamanan pangan, pelatihan audit, dan pengalaman kerja seperti yang disyaratkan bagi auditor, yaitu menunjukkan kemampuannya untuk mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan dalam area: prinsip HACCP, pemahaman tentang program persyaratan dasar, identifikasi bahaya keamanan pangan, implementasi dan pengelolaan bahaya keamanan pangan, TKK (CCP) dan kemampuan untuk menilai efektifitas tindakan pengendalian yang dipilih, koreksi dan tindakan koreksi yang dilakukan sehubungan hal keamanan pangan, asesmen bahaya keamanan pangan yang potensial terkait dengan rantai pangan, undang-undang dan regulasi terkait keamanan pangan dengan tujuan untuk melaksanakan audit SMKP yang efektif, produk, proses, dan praktek, persyaratan SMKP yang relevan, standar yang relevan, mengases dan meninjau laporan audit atas ketepatan dan kelengkapannya, mengases dan meninjau efektifitas tindakan perbaikan, dan proses sertifikasi
3 Auditor (klausul 7.2
1. Pendidikan: Lembaga sertifikasi memastikan bahwa auditor memiliki pengetahuan berhubungan
61
No. Perihal Hasil gap analisis ISO17021:2006 dan klausul 7.2.4 ISO 22003:2007)
dengan post secondary education yang mencakup mikrobiologi umum dan kimia umum, Lembaga sertifikasi memastikan bahwa auditor memiliki pengetahuan berhubungan dengan post secondary education yang mencakup course dalam kategori industri rantai pangan jika melaksanakan audit SMKP. 2. Pelatihan keamanan pangan: Lembaga sertifikasi memastikan bahwa auditor yang lulus pelatihan: prinsip HACCP, asesmen bahaya, dan analisis bahayadan prinsip manajemen keamanan pangan mencakup program persyaratan dasar. 3. Pelatihan audit: Lembaga sertifikasi memastikan bahwa auditor telah lulus pelatihan: teknik audit berdasarkan ISO 19011 dan standar terkait SMKP 4. Pengalaman kerja: untuk kualifikasi pertama bagi auditor dalam satu atau lebih kategori, lembaga sertifikasi memastikan bahwa auditor memiliki minimal 5 tahun penuh pengalaman kerja dalam industri terkait rantai pangan termasuk minimal 2 tahun bekerja dalam jaminan mutu (QA) atau fungsi keamanan pangan dalam produksi pangan atau manufaktur, retail, inspeksi atau yang setara dan lembaga sertifikasi memiliki aturan bahwa total jumlah tahun pengalaman kerja dapat dikurangi satu tahun jika auditor memiliki pendidikan post secondary yang sesuai. 5. Pengalaman audit: untuk kualifikasi pertama, lembaga sertifikasi memastikan bahwa dalam 3 tahun auditor melakukan paling sedikit 12 hari audit sistem manajemen keamanan pangan di paling sedikit 4 organisasi di bawah pimpinan auditor yang berkualifikasi, untuk perluasan kategori baru, lembaga sertifikasi menunjukkan bahwa auditor memiliki kompetensi yang disyaratkan melalui pendidikan yang relevan seperti pelatihan terkait keamanan pangan dalam kategori baru dan 6 bulan pengalaman kerja dalam kategori baru atau 4 audit sistem manajemen keamanan pangan dibawah supervisi auditor berkualifikasi dalam kategori baru, untuk memelihara kualifikasi
62
No. Perihal Hasil gap analisis audior, lembaga sertifikasi memastikan bahwa auditor telah memiliki minimal 5 eksternal audit per tahun termasuk paling sedikit 2 audit sistem manajemen keamanan pangan atau minimal 4 audit lapangan sistem manajemen keamanan pangan atau 10 hari audit sistem manajemen keamanan pangan per tahun. 6. Kompetensi: 6.1. Lembaga sertifikasi merekam kompetensi auditor untuk setiap kategori dan sektor dan menyediakan bukti keberhasilan evaluasi 6.2. Lembaga sertifikasi memastikan bahwa auditor menunjukkan kemampuan untuk mengaplikasikan terminologi, pengetahuan, dan ketrampilan dalam area spesifik keamanan pangan berikut: (prinsip HACCP,program persyaratan dasar relevan untuk kategori yang dipertimbangkan, identifikasi bahaya keamanan pangan, metodologi yang digunakan untuk penentuan, penerapan, dan pengelolaan tindakan pengendalian (program persyaratan dasar, operasional persyaratan dasar, dan titik kendali krtitis) dan kemampuan untuk mengakses efektifitas dan tindakan pengendalian yang dipilih, koreksi dan tindakan koreksi yang akan digunakan berhubungan dengan hal keamanan pangan, asesmen bahaya keamanan pangan yang potensial terkait dengan rantai suplai pangan, evaluasi persyaratan dasar relevan yang dapat digunakan termasuk penetapan dan pemilihan metode evaluasi yang sesuai atau panduan untuk persyaratan dasar bagi kategori yang dipertimbangkan, hukum, regulasi dan praktik spesifik sektor, Produk, proses, dan praktik spesifik sektor, Persyaratan sistem manajemen keamanan pangan relevan, Standar keamanan pangan yang relevan 6.3. Lembaga sertifikasi memastikan bahwa auditor menunjukkan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan pada area berikut: a. Prinsip, prosedur dan teknik audit, untuk memungkinkan auditor mengaplikasikan hal tersebut yang sesuai pada audit yang berbeda dan
63
No. Perihal Hasil gap analisis untuk menjamin bahwa audit dilaksanakan dengan cara yang konsisten dan sistematik. Auditor harus mampu: (1) Mengaplikasikan prinsip, prosedur, dan teknik audit; (2) Merencanakan dan mengelola pekerjaan secara efektif; (3) Melakukan audit pada jadwal waktu yang disepakati; (4) Memprioritaskan dan fokus pada hal yang signifikan; (5) Mengumpulkan informasi melalui wawancara, mendengarkan, pengamatan dan pengkajian dokumen, rekaman, dan ada data yang efektif; (6) Memahami kesesuaian dan konsekuensi teknik pengambilan contoh pada audit; (7) Memverifikasi akurasi informasi yang dikumpulkan; (8) Mengkonfirmasi kecukupan dan kesesuaian bukti audit untuk mendukung temuan audit dan kesimpulan audit; (9) Mengases faktor yang dapat mempengaruhi reabilitas temuan audit dan kesimpulan audit; (10) Menggunakan dokumen kerja untuk merekam kegiatan audit; (11) Mempersiapkan laporan audit; (12) Memelihara kerahasiaan dan keamanan informasi; (13) Mengkomunikasikan secara efektif baik melalui kemampuan bahasa personal atau melalui penerjemah. b.Sistem manajemen dan dokumen acuan: untuk memungkinkan auditor untuk memahami ruang lingkup audit dan kriteria audit. Pengetahuan dan ketrampilan pada area ini mencakup: (1) Aplikasi sistem manajemen pada organisasi yang berbeda; (2) Interaksi anatara komponen sistem manajemen; (3) Standar sistem manajemen keamanan pangan, prosedur berlaku atau dokumen sistem manajemen lainnya yang digunakan sebagai kriteria audit; (4) Kemampuan untuk mengenali perbedaan antara dan prioritas dokumen acuan; (5) Kemampuan untuk mengaplikasikan dokumen acuan pada situasi audit yang berbeda; (6) Sistem dan teknologi informasi untuk otorisasi, keamanan, distribusi, dan pengendalian dokumen, data dan rekaman. c.Situasi organisasi untuk memungkinkan auditor
64
No. Perihal Hasil gap analisis memahami konteks operasi organisasi. Pengetahuan dan ketrampilan dalam area ini harus mencakup: (1) Ukuran, struktur, fungsi, dan hubungan organisasi; (2) Proses bisnis secara umum dan terminologi terkait; (3) Kebiasaan sosial budaya auditi. d.Hukum, regulasi, dan persyaratan lain yang berlaku yang relevan dengan disiplin untuk memungkinkan auditor untuk bekerja dengannya dan menyadari persyaratan yang digunakan organisasi diaudit. Pengetahuan dan ketrampilan pada area ini harus mencakup: (1) Kode, hukum, dan regulasi lokal, regional, dan nasional; (2) Kontrak dan perjanjian; (3) Traktat dan konvensi internasional; (4) Persyaratan lain dimana organisasi terdaftar
4 Tenaga Ahli (klausul 7.2 ISO17021:2006 dan klausul 7.2.5 ISO 22003:2007)
1. Pendidikan: Lembaga sertifikasi memastikan bahwa tenaga ahli memiliki pengetahuan berkorespondensi pendidikan post secondary dalam industri rantai pangan yang akan diaudit, dalam proses yang akan diaudit dan dalam bahaya keamanan pangan berlaku bagi sektor 2. Pengalaman kerja: Lembaga sertifikasi memastikan bahwa tenaga ahli memiliki pengalaman kerja pada area teknis mereka 3. Kompetensi: Lembaga sertifikasi memastikan bahwa tenaga ahli menunjukkan kemampuan untuk menyediakan keahlian pada area teknis mereka
5 Pemilihan Tim Audit (klausul 7.2 ISO17021:2006 dan klausul 7.2.6 ISO 22003:2007)
Lembaga sertifikasi memastikan bahwa tim audit sistem manajemen keamanan pangan memiliki kompetensi dalam menerapkan persyaratan dasar dan HACCP dalam sektor yang diaudit, dalam proses yang diaudit, dan dalam bahaya keamanan pangan yang berlaku bagi sektor.
Berdasarkan hasil gap analisis diatas maka untuk klausul Persyaratan
personel yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi ini yang belum diatur dalam
Pedoman BSN 1001 adalah bahwa belum ditetapkan persyaratan terhadap
Personel yang melaksanakan kontrak review dan Personel yang memberikan
sertifikasi.
65
Persyaratan kualifikasi auditor pada ISO 17021 persyaratan yang
ditetapkan menjadi lebih tinggi dan lebih sulit, seperti Persyaratan kualifikasi
auditor pada Pedoman BSN 1001 harus memenuhi Pedoman BSN 1003:1999
Kriteria Auditor Sertifikasi dimana pengalaman kerja yang ditetapkan untuk
seorang auditor lulusan S1/S2/S3 di bidang kimia, biologi, farmasi, pangan, atau
pertanian cukup dengan memiliki pengalaman kerja 1 tahun di bidang keamanan
pangan, sedangkan dalam ISO 17021 seorang auditor harus memiliki minimal 5
tahun penuh pengalaman kerja dalam industri terkait rantai pangan termasuk
minimal 2 tahun bekerja dalam jaminan mutu (QA) atau dapat dikurangi 1 tahun
jika memiliki pendidikan post secondary sesuai. Untuk pengalaman asesmen
seorang auditor yang ditetapkan oleh Pedoman BSN 1003 adalah telah melakukan
2 kali audit kecukupan dan melakukan 5 kali asesmen berdasarkan SNI 01 4852
1998, sedangkan pada ISO 17021 dalam 3 tahun auditor melakukan paling sedikit
12 hari audit SMKP di paling sedikit 4 organisasi di bawah pimpinan auditor yang
berkualifikasi. Kriteria lainnya adalah pelatihan, jika pada Pedoman BSN 1003
bahwa persyaratan auditor cukup dengan lulus pelatihan auditor sertifikasi
sedangkan pada ISO 17021 lulus pelatihan prinsip HACCP, prinsip manajemen
keamanan pangan mencakup PPD, teknik audit berdasar ISO 19011, standar
terkait SMKP.
Seleksi tenaga ahli teknis yang digunakan dalam kegiatan sertifikasi
merupakan point yang belum diatur dalam Pedoman BSN 1001 sedangkan pada
ISO 17021 telah ditetapkan bahwa Lembaga sertifikasi harus menetapkan proses
seleksi, pelatihan, kewenangan auditor dan seleksi tenaga ahli teknis yang
digunakan dalam kegiatan sertifikasi termasuk observasi pada audit lapangan
untuk evaluasi awal kompetensi personel tersebut.
A.5. Informasi yang dapat diakses publik
Informasi yang dapat diakses publik diatur dalam klausul 8.1 dari ISO
17021:2006 maupun ISO 22003:2007. Tetapi aturan mengenai kewajiban adanya
informasi yang dapat diakses publik belum diatur di dalam persyaratan Pedoman
BSN 1001:1999.
66
Adapun hasil gap analisis yang mengatur mengenai Informasi yang dapat diakses
publik dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Hasil gap analisis klausul Informasi yang dapat diakses publik dari ISO
17021:2006 yang belum diatur dalam Pedoman BSN 1001:1999
No Perihal Hasil gap analisis
1 Informasi-informasi
yang wajib dapat
diakses publik
(klausul 8.1.1 s.d 8.1.4 ISO 17021:2006)
Informasi tentang proses audit, proses sertifikasi,
tipe sistem manajemen dan wilayah geografi,
informasi tentang pemberian, penundaan, atau
pencabutan sertifikasi, dan
lembaga sertifikasi harus menyediakan cara
untuk mengkonfirmasi validitas suatu sertifikasi.
Berdasarkan hasil gap analisis diatas maka untuk klausul Informasi yang
dapat diakses publik ini yang belum diatur dalam Pedoman BSN 1001 adalah
bahwa informasi-informasi tentang proses audit, proses sertifikasi, pemberian,
penundaan dan pencabutan sertifikasi sebenarnya telah diatur dalam Pedoman
BSN 1001 hanya tidak wajib atau belum ditetapkan bahwa informasi-informasi
tersebut harus dapat diakses pula oleh publik, karena sebelumnya tidak wajib
maka lembaga sertifikasi sebagian besar tidak menginformasikan mengenai proses
sertifikasi, pemberian, penundaan dan pencabutan sertifikasi atas pertimbangan
bisnis.
A.6. Pertukaran informasi antara lembaga sertifikasi dan kliennya
Pertukaran informasi antara lembaga sertifikasi dan kliennya diatur dalam
klausul 8.6 dari ISO 17021:2006 maupun ISO 22003:2007. Tetapi aturan
mengenai pertukaran informasi antara lembaga sertifikasi dan kliennya belum
diatur di dalam persyaratan Pedoman BSN 1001:1999.
Adapun hasil gap analisis yang mengatur mengenai Pertukaran informasi
antara lembaga sertifikasi dan kliennya dapat dilihat pada Tabel 8.
67
Tabel 8. Hasil gap analisis klausul Pertukaran informasi antara lembaga
sertifikasi dan kliennya dari ISO 17021:2006 yang belum diatur dalam Pedoman
BSN 1001:1999
No Perihal Hasil gap analisis 1 Informasi kegiatan dan
persyaratan sertifikasi (klausul 8.6.1 ISO 17021:2006)
Uraian rinci kegiatan dan proses sertifikasi, persyaratan dan biaya, mensyaratkan klien untuk memenuhi, mengatur untuk audit, dan mengizinkan observer, dan persyaratan lembaga sertifikasi berkenaan dengan acuan sertifikasi dan tanda.
2 Pemberitahuan perubahan lembaga sertifikasi (klausul 8.6.2 ISO17021:2006)
Lembaga sertifikasi harus memberitahukan klien setiap perubahan persyaratan, dan memverifikasi bahwa setiap klien tersertifikasi sesuai dengan persyaratan yang baru
3 Pemberitahuan perubahan oleh klien (klausul 8.6.3 ISO17021:2006)
Lembaga sertifikasi harus memiliki pengaturan secara legal untuk menjamin klien menginformasikan lembaga sertifikasi mengenai perubahan yang berkaitan dengan: legal, komersial, status organisasi atau kepemilikan, organisasi atau manajemen, alamat penghubung ,ruang lingkup sertifikasi, dan perubahan utama terhadap sistem manajemen dan proses
Berdasarkan hasil gap analisis diatas maka untuk klausul Pertukaran
informasi antara lembaga sertifikasi dan kliennya yang belum diatur dalam
Pedoman BSN 1001 adalah bahwa informasi tentang persyaratan sertifikasi,
pemberitahuan perubahan lembaga sertifikasi dan pemberitahuan perubahan oleh
klien tentunya sudah dimiliki oleh suatu lembaga sertifikasi dan yang belum
diatur dalam Pedoman BSN 1001 adalah mengenai kewajiban adanya pertukaran
informasi antara lembaga sertifikasi dan kliennya, jadi lembaga sertifikasi wajib
memberitahukan hal-hal apapun yang merupakan informasi yang terkait dengan
sertifikasi secara transparan.
68
A.7. Audit dan Sertifikasi Awal
Audit dan sertifikasi awal diatur dalam klausul 9.2 dari ISO 17021:2006
maupun ISO 22003:2007. Tetapi aturan mengenai audit dan sertifikasi awal
belum diatur di dalam persyaratan Pedoman BSN 1001:1999.
Adapun hasil gap analisis yang mengatur mengenai Audit dan Sertifikasi
Awal dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Hasil gap analisis klausul Audit dan Sertifikasi Awal dari ISO
17021:2006 yang belum diatur dalam Pedoman BSN 1001:1999
No Perihal Hasil gap analisis 1 Permohonan
(klausul 9.2.1 ISO17021:2006 )
Lembaga sertifikasi harus mensyaratkan pemohon untuk memberikan informasi untuk menetapkan hal berikut: (1) Ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan; (2) Nama, alamat, tapak, aspek signifikan, kewajiban hukum; (3) Informasi yang sesuai dengan bidang sertifikasi, sumber daya, hubungan dengan organisasi yang lebih besar; (4) Informasi yang berkaitan dengan proses yang disubkontrakkan; (5) Standar atau persyaratan sertifikasi; (6) Penggunaan konsultasi terkait dengan sistem manajemen
1. Lembaga sertifikasi meninjau permohonan untuk menjamin: (1) Informasi yang cukup untuk suatu audit; (2) Persyaratan yang ditetapkan kepada pemohon; (3) Setiap perbedaan diselesaikan; (4) Lembaga sertifikasi mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan sertifikasi; (5) Ruang lingkup, lokasi, waktu audit, bahasa, ancaman keamanan atau ketidakberpihakan yng dipertimbangkan; (6) Rekaman justifikasi unuk menerima klien dipelihara 2. Berdasarkan kajian permohonan, lembaga sertifikasi menetapkan kompetensi yang dibutuhkan tim audit dan keputusan sertifikasi 3. Penunjukkan tim audit secara keseluruhan
69
No Perihal Hasil gap analisis memiliki kompetensi yang dibutuhkan 4. Penunjukkan personil yang mengambil keputusan sertifikasi memiliki kompetensi yang dibutuhkan
3 Audit sertifikasi awal harus dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2 (klausul 9.2.3 ISO17021:2006 )
1. Audit tahap 1 1.1. Audit tahap 1 harus dilaksanakan untuk: (1) Audit dokumentasi sistem manajemen; (2) Evaluasi tapak dan personel untuk menetapkan kesiapan audit tahap 2; (3) Mengkaji pengertian klien dan mengidentifikai kinerja kunci atau aspek yang signifikan berkaitan dengan lingkup dan operasi sistem manajemen; (4) Mengumpulkan informasi yang penting berkaitan dengan ruang lingkup dan persyaratan perundang-undangan yang terkait dengan operasi klien; (5) Meninjau alokasi sumberdaya dan persetujuan klien atas rincian audit tahap 2; (6) Memberi fokus dalam perencanaan audit tahap 2 dengan pemahaman yang cukup mengenai sistem manajemen klien, operasi tapak dan aspek yang signifikan; (7) Mengevaluasi apakah audit internal dan tinjauan manajemen dilaksanakan dan bahwa level implementasi substansi sistem manajemen menunjukkan bahwa klien siap untuk audit tahap 2 1.2. Audit tahap 1 harus didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada klien, termasuk identifikasi setiap area of concern 1.3. Dalam penyusunan audit tahap 2, harus diberikan pertimbangan terhadap waktu yang diperlukan klien untuk menyelesaikan area of concern yang teridentifikasi dalam audit tahap 1 2. Audit tahap 2 Tujuannya adalah untuk mengevaluasi penerapan, trmasuk efektifitas sistem manajemen klien. Audit tahap 2 harus dilakukan di tapak (site). Audit tahap 2 harus mencakup: (1) Bukti
70
No Perihal Hasil gap analisis kesesuaian terhadap seluruh persyaratan; (2) Kinerja terhadap sasaran dan target; (3) Kinerja berkaitan dengan kesesuaian dengan peraturan hukum; (4) Pengendalian operasional dari proses; (5) Audit internal dan tinjauan manajemen; (6) Tanggung jawab manajemen atas kebijakan klien; (7) Hubungan antara persyaratan, kebijakan, sasaran dan target kinerja konsisten dengan harapan standar, persyaratan hukum, tanggungjawab, kompetensi personel, operasi, data kinerja, dan kesimpulan audit internal.
4 Kesimpulan audit sertifikasi awal (klausul 9.2.4 ISO17021:2006 )
Tim audit harus menganalisis seluruh informasi dan bukti audit dari audit tahap 1 dan tahap 2 untuk menyetujui kesimpulan audit
5 Informasi pemberian sertifikasi awal (klausul 9.2.5 ISO17021:2006 )
1. Informasi yang diberikan oleh tim audit untuk keperluan keputusan sertifikasi harus mencakup laporan audit (tahap 1 dan tahap 2) yang berisi: (1) Komentar tentang ketidaksesuaian, koreksi, dan tindakan korektif; (2) Konfirmasi tentang informasi yang digunakan dalam tinjauan permohonan seperti jumlah pegawai untuk menetapkan durasi audit dan penggunaan konsultan; (3) Rekomendasi tim audit untuk atau diberikan sertifikasi atau tidak 2. Lembaga sertifikasi harus membuat keputusan sertifikasi berdasarkan temuan audit dan kesimpulan serta informasi relevan lainnya.
Berdasarkan hasil gap analisis diatas maka untuk klausul Audit dan
Sertifikasi Awal yang belum diatur dalam Pedoman BSN 1001 adalah bahwa
sistem audit dan sertifikasi awal tidak ditetapkan dengan menggunakan pola audit
tahap 1 dan audit tahap 2 tetapi dengan pola audit kecukupan yaitu melakukan
audit terhadap dokumen mutu suatu organisasi yang dibandingkan dengan
71
persyaratan yang telah ditetapkan atau yang akan diimplementasikan serta audit
lapang.
B. PENYESUAIAN IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN BERDASARKAN ISO/IEC 17021:2006 dan ISO/TS 22003:2007
Setelah gap analisis selesai dibuat maka dapat dilihat adanya beberapa
ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam persyaratan lembaga sertifikasi
sistem HACCP yaitu Pedoman BSN 1001-1999 tetapi merupakan suatu
persyaratan yang ditentukan di dalam klausul-klausul ISO 17021:2006, karena itu
diperlukan penyesuaian implementasi sistem manajemen lembaga sertifikasi
untuk dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Penyesuaian implementasi sistem manajemen lembaga sertifikasi dengan
memperbaiki dokumen manual mutu guna memenuhi persyaratan ISO
17021:2006.
Di dalam manual mutu lembaga sertifikasi sistem HACCP yang akan
mengimplementasi ISO 17021:2006 agar memenuhi persyaratan akreditasi
lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan ada beberapa
kekurangan yang perlu ditambahkan dan diperbaiki.
Adapun beberapa perubahan pada manual mutu agar dapat sesuai dengan
persyaratan ISO 17021:2006 adalah sebagai berikut:
B.1. Manajemen ketidakberpihakan
B.1.1. Komitmen manajemen puncak
Untuk menjamin bahwa dalam kegiatan sertifikasi sistem manajemen,
lembaga sertifikasi memiliki komitmen terhadap ketidakberpihakan yang sesuai
dengan ketentuan ISO 17021:2006 dan ISO 22003:2007, maka manajemen
puncak lembaga sertifikasi menyatakan komitmennya terhadap ketidakberpihakan
yang tercantum dalam kebijakan mutu yang dapat diakses publik, seperti website
lembaga sertifikasi.
B.1.2. Analisa ketidakberpihakan
Komitmen manajemen puncak terhadap prinsip ketidakberpihakan dalam
melaksanakan kegiatan sertifikasi sistem manajemen, mengelola konflik
72
kepentingan, dan menjamin objektivitas kegiatan sertifikasi sistem manajemen,
maka manajemen puncak membuat suatu prosedur manajemen ketidakberpihakan
yang meliputi tanggungjawab dan kegiatan manajemen puncak dalam menetapkan
prinsip ketidakberpihakan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan
mendokumentasikan kemungkinan konflik kepentingan yang timbul dari
penyediaan jasa sertifikasi termasuk setiap konflik yang timbul dari hubungan
kerjanya.
B.1.3. Hubungan yang menunjukkan ancaman ketidakberpihakan
Agar dapat menjamin bila ada hubungan yang menunjukkan ancaman
ketidakberpihakan maka di dalam prosedur manajemen ketidakberpihakan
dideskripsikan pula bahwa lembaga sertifikasi mengidentifikasi dan menganalisa
sumber-sumber yang berpotensi yang mengancam ketidakberpihakan, seperti
konflik yang timbul dari hubungan kerja yang dapat menciptakan ancaman
terhadap ketidakberpihakan yang didasarkan pada: kepemilikan, orang yang
menentukan, manajemen, personel, sumberdaya bersama dan keuangan, sehingga
bila ada suatu hubungan menunjukkan ancaman ketidakberpihakan tidak dapat
dihilangkan atau dikurangi,maka lembaga sertifikasi harus dapat memutuskan
bahwa sertifikasi tidak dapat diberikan kepada calon klien tersebut.
B.1.4. Lembaga sertifikasi tidak boleh mensertifikasi lembaga sertifikasi lainnya.
Adanya pernyataan yang jelas di dalam prosedur manajemen
ketidakberpihakan bahwa lembaga sertifikasi tidak mensertifikasi lembaga
sertifikasi lain untuk kegiatan sertifikasi sistem manajemennya.
B.1.5. Lembaga sertifikasi dan setiap bagian dari badan hukum yang sama tidak
boleh menawarkan konsultasi. Adanya pernyataan yang jelas di dalam prosedur
manajemen ketidakberpihakan bahwa lembaga sertifikasi tidak menyediakan jasa
konsultan sistem manajemen kepada klien yang disertifikasi.
B.1.6. Lembaga sertifikasi dan setiap bagian dari badan hukum yang sama tidak
boleh memberikan audit internal kepada klien yang disertifikasi. Adanya
pernyataan yang jelas di dalam prosedur manajemen ketidakberpihakan bahwa
lembaga sertifikasi tidak menawarkan atau menyediakan jasa audit internal
kepada klien yang disertifikasi.
73
B.1.7. Lembaga sertifikasi tidak boleh meng-outsource audit kepada suatu
organisasi konsultan sistem manajemen. Adanya pernyataan yang jelas di dalam
prosedur manajemen ketidakberpihakan bahwa lembaga sertifikasi tidak
menyediakan jasa audit kepada organisasi konsultan sistem manajemen.
B.1.8. Personel yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi sistem manajemen.
Lembaga sertifikasi mensyaratkan personel, baik internal maupun eksternal untuk
mengungkapkan seluruh kegiatan, pengalaman, atau keterlibatan dalam organisasi
dalam dokumen curriculum vitae untuk mengidentifikasi ancaman terhadap
ketidakberpihakan.
B.2. Pertanggunggugatan dan keuangan
Memastikan keuangan lembaga sertifikasi selalu dalam kondisi stabil dan
menjamin bahwa sejak awal dan selama berlangsungnya kegiatan sertifikasi tidak
ada tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan
ketidakberpihakan maka personel yang bertanggungjawab terhadap keuangan di
lembaga sertifikasi, mengatur input dan output perusahaan lembaga sertifikasi
dalam rangka mengevaluasi resiko yang timbul dari kegiatan sertifikasi. Untuk
menanggung pertanggunggugatan yang timbul dari aktifitas operasionalnya,
diupayakan dengan adanya dana cadangan atau asuransi untuk mengantisipasi hal
tersebut.
Lembaga sertifikasi membuat prosedur pertanggunggugatan dan keuangan
yang bertujuan untuk menjelaskan proses melakukan pertanggunggugatan serta
memberi informasi bahwa lembaga sertifikasi memiliki pengaturan yang cukup
untuk menanggung pertanggunggugatan yang timbul dari operasinya dalam setiap
bidang kegiatam dan wilayah geografi dimana lembaga sertifikasi beroperasi.
Prosedur pertanggunggugatan dan keuangan dideskripsikan sebagai berikut:
1. Pertanggunggugatan diberikan oleh lembaga sertifikasi apabila terjadi hal-hal
berikut: (1) Terjadi penyimpangan-penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh
tim auditor lembaga sertifikasi selama proses audit sertifikasi sistem manajemen;
(2) Tim auditor melakukan justifikasi ketidaksesuaian tidak berdasarkan bukti
yang ada; (3) Tim auditor melakukan tindakan yang menyimpang
74
2. Pertanggunggugatan dilakukan apabila lembaga sertifikasi tidak melakukan
kewajibannya sesuai yang tercantum dalam syarat dan aturan sertifikasi sistem
manajemen dari Komite Akreditasi Nasional
3. Klien mengajukan permohonan pertanggunggugatan ke lembaga sertifikasi
melalui surat tertulis yang dikirim kepada lembaga sertifikasi
4. Manajemen puncak lembaga sertifikasi dan klien melakukan musyawarah
untuk mencapai mufakat, apabila tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak
baik lembaga sertifikasi maupun klien berkewajiban menyelesaikan hal-hal yang
terdapat dalam kesepakatan tersebut. Namun apabila tidak tercapai kata mufakat,
maka lembaga sertifikasi dan klien dapat menyelesaikannya melalui pengadilan
negeri di wilayah geografis lembaga sertifikasi atau yang sudah disepakati oleh
kedua belah pihak pada saat penandatanganan kontrak kerja.
B.3. Komite Pengamanan Ketidakberpihakan
Menjamin ketidakberpihakan lembaga sertifikasi membentuk suatu
Komite Pengamanan Ketidakberpihakan (KPK) yang juga termasuk di dalam
struktur organisasi lembaga sertifikasi.
Pembentukan Komite Pengamanan Ketidakberpihakan:
1. Tujuan pembentukan komite ketidakberpihakan: (1) Membantu pengembangan
kebijakan yang berkaitan dengan ketidakberpihakan kegiatan sertifikasi
lembaga sertifikasi; (2) Melakukan aksi balik terhadap setiap kecenderungan
pada bagian lembaga sertifikasi yang memperbolehkan pertimbangan
komersial atau pertimbangan lainnya yang mencegah konsistensi ketentuan
objektivitas kegiatan sertifikasi; (3) Memberikan saran pada hal-hal yang
mempengaruhi kepercayaan serifikasi, termasuk keterbukaan dan persepsi
publik.
2. Lembaga sertifikasi menentukan komposisi personel yang menjadi komite
pengamanan ketidakberpihakan, untuk menjamin keterwakilan pihak yang
berkepentingan secara seimbang sehingga tidak ada kepentingan tunggal yang
mendominasi, maka komite pengamanan ketidakberpihakan dibentuk dengan
komposisi sebagai berikut: (1) Personel perwakilan dari lembaga layanan
pemerintah, misalnya institusi pendidikan pemerintah; (2) Personel perwakilan
dari lembaga swadaya masyarakat atau lembaga konsumen, misalnya yayasan
75
lembaga konsumen indonesia; (3) Personel perwakilan lembaga pemerintah,
misalnya Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, atau Badan
Pengawas Obat dan Makanan; (4) Personel perwakilan industri yang
menggunakan jasa sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan, misalnya
industri pabrik makanan atau minuman, restaurant atau catering
3. Lembaga sertifikasi menentukan persyaratan kompetensi personel yang
menjadi komite pengamanan ketidakberpihakan, untuk menjamin
keterwakilan pihak yang berkepentingan secara kompeten dapat menjalankan
fungsinya, maka komite pengamanan ketidakberpihakan dibentuk dengan
persyaratan kompetensi sebagai berikut: (1) Merupakan personel perwakilan
dari lembaga atau institusi yang telah ditetapkan lembaga sertifikasi; (2)
Memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap sistem manajemen keamanan
pangan; (3) Tidak memiliki catatan cacat hukum; (4) Tidak ada hubungan
secara personel terhadap personel di lembaga sertifikasi
4. Lembaga sertifikasi menentukan personel baik secara komposisi maupun sesuai
persyaratan kompetensi komite pengamanan ketidakberpihakan, maka lembaga
sertifikasi membentuk komite pengamanan ketidakberpihakan yang disahkan
dengan suatu Surat Keputusan (SK) dari manajemen puncak.
5. Lembaga sertifikasi dan personel yang sudah ditentukan sebagai komite
pengamanan ketidakberpihakan masing-masing pihak menandatangani kontrak
kerjasama dimana masing-masing pihak sepakat mengikatkan diri satu sama
lain dengan ketentuan sebagai berikut:
5.1. Pihak selaku komite pengamanan ketidakberpihakan mempunyai
kewajiban sebagai berikut: (1) Membantu pengembangan kebijakan yang
berkaitan dengan ketidakberpihakan kegiatan sertifikasi lembaga sertifikasi; (2)
Melakukan aksi balik terhadap setiap kecenderungan pada bagian di pihak
lembaga sertifikasi yang memperbolehkan pertimbangan komersial atau
pertimbangan lainnya yang mencegah konsistensi ketentuan objektivitas
kegiatan sertifikasi; (3) Memberikan saran pada hal-hal yang mempengaruhi
kepercayaan sertifikasi, termasuk keterbukaan dan persepsi publik; (4)
Melakukan kajian, minimal satu tahun sekali, mengenai ketidakberpihakan
dalam proses audit, sertifikasi dan pengambilan keputusan pihak lembaga