61 00BAB IV PEMBAHASAN IV. 1 Analisis Perbandingan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Antara Perusahaan Milik Negara (Pemungut) dan Perusahaan Swasta. Pada dasarnya perlakuan untuk Pajak Pertambahan Nilai kepada setiap perusahaan memiliki banyak kesamaan seperti persamaan tarif dan sama-sama menyetorkannya ke Kas Negara namun terdapat perbedaan dalam beberapa perlakuan terhadap aspek yang memberikan perbedaan kepada perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan perusahan yang dimiliki oleh perusahaan swasta. PT. Pipa Mas Putih yang bergerak diindustri pengadaan barang untuk industri, seperti Industri pengadaan barang perminyakan dimana salah satu rekannya adalah Pertamina EP, Chevron dan KPS Migas lainnya atau perusahaan industri lainnya yang membutuhkan pipa saluran yang berukuran besar dan berteknologi tinggi untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan tersebut dimana didalam setiap penyerahan barang yang dilakukan mengandung Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan ke Kas Negara berdasarkan S-348/PJ.03/2005 dijelaskan Pertamina merupakan Industri Pertambangan yang mengikuti PMK Nomor 11/PMK.03/2005, yang mana harus menyetor, memungut dan melaporkan sesuai dengan UU No.18 pasal 1 angka 27 . Berdasarkan Analisis yang diakukan dalam PT. Pipa Mas Putih mengenai perbedaan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai antara perusahaan yang kepemilikannya milik negara dan perusahaan yang kepemilikannya adalah milik swasta sebagai berikut.
55
Embed
IV. 1 Analisis Perbandingan Perlakuan Pajak Pertambahan ...thesis.binus.ac.id/doc/Bab4/2011-2-00398-AK Bab4003.pdf · (Pertamina EP, Chevron). Dipungut oleh PKP ... mekanisme umum
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
61
00BAB IV
PEMBAHASAN
IV. 1 Analisis Perbandingan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Antara Perusahaan
Milik Negara (Pemungut) dan Perusahaan Swasta.
Pada dasarnya perlakuan untuk Pajak Pertambahan Nilai kepada setiap
perusahaan memiliki banyak kesamaan seperti persamaan tarif dan sama-sama
menyetorkannya ke Kas Negara namun terdapat perbedaan dalam beberapa perlakuan
terhadap aspek yang memberikan perbedaan kepada perusahaan yang dimiliki oleh
pemerintah dan perusahan yang dimiliki oleh perusahaan swasta.
PT. Pipa Mas Putih yang bergerak diindustri pengadaan barang untuk industri,
seperti Industri pengadaan barang perminyakan dimana salah satu rekannya adalah
Pertamina EP, Chevron dan KPS Migas lainnya atau perusahaan industri lainnya yang
membutuhkan pipa saluran yang berukuran besar dan berteknologi tinggi untuk
mendukung kegiatan usaha perusahaan tersebut dimana didalam setiap penyerahan
barang yang dilakukan mengandung Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan ke
Kas Negara berdasarkan S-348/PJ.03/2005 dijelaskan Pertamina merupakan Industri
Pertambangan yang mengikuti PMK Nomor 11/PMK.03/2005, yang mana harus
menyetor, memungut dan melaporkan sesuai dengan UU No.18 pasal 1 angka 27 .
Berdasarkan Analisis yang diakukan dalam PT. Pipa Mas Putih mengenai
perbedaan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai antara perusahaan yang kepemilikannya
milik negara dan perusahaan yang kepemilikannya adalah milik swasta sebagai berikut.
62
Tabel IV.1
Perbandingan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan Milik Negara
(Pemungut) dengan Perusahaan Milik Swasta.
Keterangan
Perusahaan Milik Negara
(Pemungut)
Perusahaan Milik Swasta
Sistem Pemungutan Dipungut oleh perusahaan perusahaan
yang telah dikukukan sebagai
pemungut atau milik negara.
(Pertamina EP, Chevron).
Dipungut oleh PKP yang melakukan
penyerahaan Barang Kena Pajak.
Dipungut oleh perusahaan (PT. Pipa
Mas Putih).
Peraturan • Undang- Undang Nomor 18 tahun
2000 PPN.
• Perubahan ketiga Undang-Undang
No 42 Tahun 2009 PPN
• PMK Nomor11/PMK.03/2005.
• PMK Nomor 73/PMK.03/2005
• Diatur dalam Undang- Undang
Nomor 18 tahun 2000 PPN.
• Perubahan ketiga Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009
PPN
Birokrasi • Diatur dalam Perpres Nomor 54
tahun 2010.
• Diatur dalam Peraturan Menteri
KeuanganNo.134/PMK.06/2005
tentang Pedoman Pembayaran
Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
• 170/PMK.05/2010 Tentang
Sebagian besar perusahaan
melakukan proses birokrasi dalam
pembayaran tiap transaksi dengan
• Menerbitkan formulir
pembelian dan penjualan
• Penerbitan invoice dan
• Faktur pajak
Hal tersebut dilakukan dengan
63
Penyelesaian Tagihan Atas
BebanAnggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Pada Satuan
Kerja.
bagian- bagian yang saling terkait
dalam satu perusahaan.
Pembuatan Faktur Pajak Pembuatan Faktur Pajak pada
perusahaan Rekanan Pemerintah atau
kepada Rekanan perusahaan yangn
telah dikukuhakan sebagai pemotong
diatur dalam
-PMK Nomor 11/PMK. 03/2005
Pasal 5 ayat 1, Pasal 2
- PMK Nomor. 73/PMK.03/2010
Pembuatan Faktur Pajak diataur
dalam pasal 6 (mengikuti mekanisme
umum)
Pembuatan faktur pajak mengikuti
mekanisme umum yang diatur dalam
Undang-Undang Pajak Pertambahan
Nilai
Status Pengusaha Pemungut Pengusaha Kena Pajak Biasa
Tarif 10% 10%
Kode Transaksi 03 01
Sumber : Data diolah dari literatur
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dalam
perbandingan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai antara Perusahaan yang dimiliki oleh
pemerintah dan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pemungut yakni Chevron
dengan perusahaan yang dimiliki Swasta yang berstatuskan PKP biasa. Dalam Wajib
Pajakditemukan beberapa aspek yang membedakan dan telah diaplikasikan ke
perusahaan yakni disetiap terjadinya transaksi penyerahan BKP, Wajib Pajak jika
64
melakukan transaksi dengan Perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan
pemungut seperti Pertamina EP (Eksplorasi Produksi) dan Chevron menyetorkan PPN
terutangnya kepada perusahaan yang yang telah dikukuhkan sebagai pemungut beserta
jumlah uang yang terdapat dalam transaksi, kemudian Wajib Pajak akan mencantumkan
jumlah PPN yang telah disetorkan kepada pemungut kedalam PPN Keluaran dengan
disertai Faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP). Namun jika Wajib Pajak melakukan
transaksi penyerahaan barang dengan perusahaan swasta yang berstatuskan PKP biasa
maka perusahaan akan menerima pembayaran atas transaksi tersebut beserta PPN
keluaran dengan bukti invoice dan Faktur Pajak.
Pada dasarnya peraturan yang mengatur perlakuan Pajak Pertambahan Nilai
terhadap perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan perusahaan yang telah
dikukuhkan sebagai pemungut sama dengan perusahaan yanng dimiliki swasta, namun
terdapat peraturan khusus untuk perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah yang
berstatuskan pemungut dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 11/PMK. 03/2005
yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK.03/2010.
Perbedaan yang cukup jelas terdapat dalam proses pembuatan dan penyetoran
Faktur Pajak seperti yang telah dijelaskan dalam tabel IV.1 bahwa terdapat perbedaan
dalam pembuatan Faktur Pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor
11/PMK. 03/2005 yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor
73/PMK.03/2010 dan batas akhir pelaporan SPT Masa yang pada PMK sebelumnya
paling lambat akhir bulan berikutnya kemudian diatur menjadi akhir bulan bersangkutan
atau sebelum pembayaran pajak terutang ke kas negara, namun perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai kepada perusahaan Milik swasta mengikuti mekanisme pemungutan
65
yang diatur dalam Undang-Undanga nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan
Nilai yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Pajak Pertambahan Nilai.
Salah satu perbedaan juga terjadi dalam birokrasi perusahaan dalam pembayaran, jika
melakukan transaksi dengan perusahan negara maka terdapat birokrasi yang berbeda
dengan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Birokrasi kepemerintahan
untuk pelunasan transaksi yang dilakukan diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010
dan diperjelas dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.05/2010 Tentang Penyelesaian Tagihan
Atas BebanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja. Dimana
membutuh waktu yang cukup lama dalam proses pencairan dana untuk melunasi tagihan
dan sistem yang cukup rumit. Namun jika dengan perusahaan yang dimiliki oleh
perusahaan biasa lebih sederhana karena perusahaan biasa saling terkait tanpa harus
melalui prores yang panjang dalam pencairan dana untuk pelunasan transaksi yang
dilakukan.
Dalam pembuatan Faktur Pajak juga terdapat perbedaan yang diatur dalam PMK
Nomor 11/PMK. 03/2005 Pasal 5 ayat 1, Pasal 2 dimana terdapat perbedaan tanggal
dalam pembuatan Faktur Pajak dan juga penyertoran SPT Masa jika melakukan
transaksi dengan perusahaan yang memiliki status pemungut yang memiliki kelonggaran
waktu namun dengan diubahnya PMK Nomor 11/PMK. 03/2005 menjadi PMK Nomor
73/ PMK. 03/2010 yang berlaku sejak 1 April 2009 yang menyeragamkan waktu dalam
pembuatan Faktur Pajak dan penyertoran dan pembayaran SPT Masa PPN kedalam
66
Mekanisme Umum yang ada dalam Undang-Undang PPN yang berlaku tanpa ada
pengecualian dalam hal pembuatan Faktur Pajak dan penyetoran serta pelaporan SPT
Masa PPN.
Status pengusaha dalam Perpajakan juga terdapat perbedaan, yakni perusahan
yang dimiliki oleh pemerintah memiliki status sebagai pemungut yang telah dikukuhkan
dan diberikan nomor identitas sebagai pemungut namun dalam praktek terdapat
pemungut yang lainnya seperti Chevron yang telah dikukuhkan sebagai pemungut
walaupun perusahaan tersebut bukan dimiliki oleh negara. Status tersebut memiliki
beberapa keistimewaan yang telah dijabarkan dalam tabel sebelumnya yang
membedakan dengan perusahaan yang berstatuskan Pengusaha Kena Pajak Biasa.
Tarif yang diberlakukan dalam Pajak pertambahan nilai baik kepada perusahaan
yang dimiliki oleh pemerintah yang merupakan pemungut tetap sama dengan tarif yang
diberlakukan kepada perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan swasta yang
berstatuskan Pengusaha Kena Pajak yakni sebesar 10%.
Kode transaksi yang digunakan dalam pembuatan Faktur Pajak jika melakukan
kegiatan penyerahan dengan perusahaan yang dimiliki pemerintah atau perusahaan yang
berstatuskan pemungut adalah 03. Seperti contoh : kode Faktur Pajak penyerahan
dengan Pertamina EP : 030-001.09.00000073. dan Chevron : 030-002.09.00000094.
Jika melakukan kegiatan transaksi dengan perusahaan milik swasta yang statusnya
sebagai Pengusaha Kena Pajak Biasa menggunakan kode transaksi dalam Faktur Pajak
adalah 01. Seperti contoh : kode Faktur pajak penyerahan dengan PT. Budi Indah Abadi:
010.000-10-0000064.
67
Kode tersebut merupakan identitas dalam Faktur Pajak dengan siapa perusahaan
melakukan penyerahan.
IV. 2 Analisis Terhadap Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai
PT. Pipa Mas Putih adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perusahaan
Manufaturing dan pengadaan barang untuk industri pertambangan, pembangunan dan
industri-industri lainnya yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur dengan Nomor Pokok
Pengusaha Kena Pajak (NPPK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama
yaitu 01.062.048.2.001.000. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, perusahaan mempunyai
hak dan kewajiban Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai saat melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP), menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus
dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari pada pajak masukan yang dapat
dikreditkan atau meminta kembali kelebihan (restitusi) dalam hal Pajak Masukan lebih
besar dari Pajak Keluaran, dan melaporkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atau
menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
PT. Pipa Mas Putih yang merupakan sebuah perusahaan yang memiliki rekan
bisnis dari perusahaan yang kepemilikannya adalah milik negara yakni Pertamin EP dan
perusahaan yang kepemilikannya adalah milik swasta seperi Chevron dan perusahaan
industri lainnya baik yang merupakan KPS Migas atau industri lainnya. Hal tersebut
menimbulkan perbedaan perlakukan dalam Pajak Pertambahan Nilai.
Saat penyerahan Barang Kena Pajak terdapat Pajak yang terutang sedangkan
tempat pajak terutang adalah sesuai dengan tempat dimana pengusaha tersebut
68
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Namun Wajib Pajak memiliki Cabang di
tempat atau daerah yang mendapatkan Fasilitas Pajak tidak Dipungut yang dapat
dimanfaatkan dalam perlakukan Pajak Pertambahan Nilai.
Pada dasarnya PT. Pipa Mas Putih memiliki hak dan kewajiban selaku Pengusaha Kena
Pajak kepada perusahaan yang melakukan transaksi untuk:
1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar
Pengenaan Pajak.
2. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak.
3. Melakukan setoran Pajak yang terutang ke kas Negara.
4. Menyampaikan laporan perhitungan Pajak dengan Surat Pemberitahuan Pajak setiap
bulannya.
5. Melakukan penyimpanan data mengenai Faktur Pajak dan SPT Masa dengan rapi.
6. Menyelenggarakan Pembukuan dengan baik dan sebenar-benarnya mengenai
prolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak.
7. Melampirkan data-data pendukung pada saat melaporkan SPT Masa.
Siklus penjualan Wajib Pajak dimulai dari para marketing perusahaan mengikuti
proses lelang yang diadakan oleh perusahaan dalam industri perminyakan atau KPS
Migas dengan mencari pemasok barang yang dapat memberikan harga termurah dan
barang yang berkualitas. Kemudian jika perusahaan Wajib Pajak terpilih dalam lelang
tersebut maka pihak Wajib Pajak akan mengadakan perjanjian kerjasama atau kontrak
dengan perusahaan yang mengadakan lelang, baik kontrak tersebut berlangsung dalam
jangka waktu yang telah disepakati atau setelah proses transaksi seluruh kerjasama
69
selesai (putus kontrak). Penjualan barang Wajib Pajak dilakukan baik secara tunai
maupun secara kredit dalam jangka waktu yang telah disepakati sesuai dalam perjanjian
atau surat kontrak. Dalam penjualan barangWajib Pajak baik secara tunai maupun kredit
Wajib Pajak akan memberikan potongan harga kepada Perusahaan dengan kepemilikan
Pemerintah hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses pelunasan jika
melakukan transaksi kredit maupun tunai karena terdapat banyak proses birokrasi dalam
pelunasan jika melakukan transaksi dengan perusahaan pemerintah. Hal tersebut juga
dilakukan oleh perusahaan kepada perusahaan swata dengan kondisi perusahaan swasta
tersebut dapat melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo. Dalam keadaan tertentu PT.
Pipa Mas Putih meminta pembayaran di muka dari pembeli yang mana uang tersebut
akan di perhitungkan sesuai dengan penyerahan barang yang dilakukan kemudian. Hal
tersebut dilakukan pada perusahaan yang belum pernah melakukan transaksi dengan
Wajib Pajak. Setelah dilakukan kontrak dengan perusahaan maka Wajib Pajak akan
menyiapkan barang yang dipesan dengan melakukan pengecakan persediaan barang
yang ada di gudang dan jika tidak mencukupi Wajib Pajak akan memproduksinya sesuai
dengan waktu yang telah disepakati.
Barang yang telah dipesan kemudian akan disampaikan ke bagian penjualan,
kemudian bagian pejualan akan mengeluarkan formulir Purchase Order (PO). Formulir
Purchase Order (PO) dari bagian penjualan selanjutnya akan disampaikan ke bagian
keuangan untuk melaporkan hal-hal terkait dengan potongan harga dan kesepakatan
harga, dan menerbitkan Invoice untuk bagian gudang. Invoice berserta Purchase Order
disampaikan ke Bagian Marketing dan bagian marketing menerbitkan Delivery
70
Orderyang ditujukan ke bagian gudang untuk melakukan pengecekan barang yang akan
dikirim dan mengirim barang ke pembeli.
Wajib Pajak akan membuat sebuah Faktur Pajak pada saat pesanan telah
diserahkan kepada pembeli atau pada saat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas
transaksi yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dilakukan sesaui dengan
Undang-Undang yang mengatur tentang pembuatan Faktur Pajak Pasal 13 ayat 1.
Kemudian perusahaan akan melakukan penagihan pada tanggal yang telah disepakati.
Setelah tagihan yang dikeluarkan perusahaan dilunasi oleh perusahaan yang
melakukan pembelian dalam jangka waktu dekat perusahaan akan menyerahkan Surat
Setoran Pajak (SSP) yakni bukti yang sudah disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai
yang dipungut oleh perusahaan jika perusahaan melakukan transaksi dengan perusahaan
yang berstatus Pengusaha Kena Pajak Biasa namun berbanding terbalik jika perusahaan
melakukan kegiatan transaksi dengan perusahaan yang berstatus sebagai pemungut
karena perusahaan yang menerima Surat Setoran Pajak dari perusahaan yang memungut
Pajak Pertambahan Nilai dan sebagai bukti dalam proses pengkreditan Pajak
Masukannya pada Masa yang bersangkutan. Faktur Pajak disetiap melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak akan diserahkan ke bagian Perpajakan dalam Wajib
Pajak untuk dijadikan dasar adanya Pajak Keluaran pada pengisi Surat Pemberitahuan
Masa PPN.
71
IV. 3 Analisis Pajak Masukan dan Pajak keluaran.
IV.3.1 Analisis Pemungutan Pajak Masukan
Dalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat aspek Pajak Masukan dan Pajak
Keluaran. Pajak Masukan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
“Pajak Masukan ialah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh
Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa
Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor
Barang Kena Pajak”. (Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 24).
Dalam Pajak Masukan terdapat 2 (dua) tipe pajak masukan, yakni:
1. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
2. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang diperbolehkan
untuk menjadi pengurang pada Pajak Keluaran dalam satu masa pajak yang
bersangkutan atau masa pajak yang tidak sama dalam jangka waktu ditetapkan 3 (tiga)
bulan selama belum ditetapkan sebagai biaya oleh perusahaan dan belum diperiksa oleh
petugas pajak dari Direktur Jendral Pajak.
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang tidak
diperbolehkan untuk menjadi pengurang pada Pajak Keluaran dalam satu masa pajak
yang bersangkutan atau masa pajak yang tidak sama dalam jangka waktu yang
ditetapkan sebagai biaya oleh perusahaan dan diperiksa oleh petugas Pajak.
72
Berikut ini akan dijelaskan melalui tabel yang akan menyajikan data hasil analisis dari
Wajib Pajak terkait dengan SPT Masa selama kondisi Wajib Pajak terakhir.
1. Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Pajak Masukan PT. Pipa Mas Putih
Tahun 2008.
2. Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Pajak Masukan PT. Pipa Mas Putih
Tahun 2009.
3. Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Pajak Masukan PT. Pipa Mas Putih
Tahun 2010.
Dimana akan dijelaskan hasil analisa yang telah dilakukan selama proses penelitian.
Pada halaman selanjutnya merupakan Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Pajak
Masukan PT. Pipa Mas Putih Tahun 2008:
73
Sumber : Data diolah dari Rekapitulasi Pajak Masukan dan Keluaran PT. Pipa Mas Putih
Tabel IV.2
Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Pajak Masukan PT. Pipa Mas Putih Tahun 2008
BULAN
PAJAK KELUARAN
Total Pajak
Keluaran
PAJAK
MASUKAN KOMPENSASI
KURANG
(LEBIH)
BAYAR
DPP Wajib
Pungut F.PAJAK
WAPU
DPP Tidak
Dipungut
F.Pajak DPP
dipungut
sendiri
Tidak
Dipungut
January 136.029.590 13.602.959 513.254.820 51.325.482 124.792.803 12.479.280 11.375.393 - 1.103.887
February 297.840.670 29.784.067 333.293.610 33.329.361 315.229.514 31.522.951 23.066.580 - 8.456.371
Maret (1.601.462.220) (160.146.222) 1.264.331.290 126.433.129 160.359.500 16.035.950 30.886.693 - (14.850.743)
April 1.596.979.310 159.697.931 333.387.370 33.338.737 255.934.716 25.593.472 10.296.392 14.850.743 446.337
Mei 13.170.380 1.317.038 122.250.430 12.225.043 334.960.218 33.496.022 22.197.488 - 11.298.534
Juni 156.618.270 15.661.827 384.642.650 38.464.265 310.772.352 31.077.235 28.352.102 - 2.725.133
Juli 9.762.679.500 976.267.950 871.712.960 87.171.296 157.749.852 15.774.985 3.525.000 - 12.249.985
Agustus 11.824.040.980 1.182.404.098 108.997.860 10.899.786 292.480.937 29.248.094 23.566.388 - 5.681.706
September 6.503.694.270 650.369.427 549.571.420 54.957.142 63.405.964 6.340.596 11.147.084 - (4.806.488)
Oktober 3.228.175.900 322.817.590 6.896.320 689.632 214.501.509 21.450.151 15.210.705 4.806.488 1.432.958
November 10.637.525.250 1.063.752.525 1.619.556.150 161.955.615 218.787.615 21.878.762 10.878.823 254.953 10.744.986
Desember 5.251.425.330 525.142.533 246.933.790 24.693.379 122.069.254 12.206.925 6.401.909 - 5.805.016
TOTAL 47.806.717.230 4.780.671.723 6.354.828.670 635.482.867 2.571.044.234 257.104.423 196.904.557 19.912.184 40.287.682
74
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada PT. Pipa Mas Putih. diketahui pembelian
yang dilakukan selama bulan Desember 2008 (Lampiran 1170B) sebesar Rp64.019.091
dimana jumlah tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pencatatan dan
perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya :
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : Rp64.019.091
Tarif PPN : 10%
Pajak Masukan : : 10% x Rp64.019.091 = Rp 6.401.909
Pencatatan Jurnal Akuntansinya adalah sebagai berikut:
Dari transaksi tersebut menunjukan adanya transaksi perolehan yang dilakukan oleh
Wajib Pajak. Ayat jurnal tersebut menunjukan bahwa harus mengeluarkan Kas sebesar
Rp70.421.000 dimana jumlah tersebut terdiri dari Nilai dari transaksi atau Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp64.019.091 dan Pajak Masukan terutang sebesar
Rp6.401.090
Pada halaman selanjutnya merupakan tabel rincian pajak Masukan PT. Pipa Mas
Putih selama tahun 2009:
Dr. Pembelian Rp64.019.091
Dr. PPN Masukan Rp6.401.909
Cr. Kas/ Utang Rp70.421.000
75
Sumber : Data diolah dari Rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. Pipa Mas Putih
Tabel IV.3
Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Pajak Masukan PT. Pipa Mas Putih Tahun 2009
BULAN
PAJAK KELUARAN TOTAL
Pajak Keluaran
PAJAK MASUKAN
KOMPENSASI
KURANG (LEBIH) BAYAR
DPP Wajib Pungut
F.PAJAK WAPU
DPP Tidak Dipungut
F.PAJAK TIDAK
DIPUNGUT
DPP Dipungut Sendiri
January 568.617.080 56.861.708 1.143.512.450 114.351.245 289.175.730 28.917.573 9.592.267 - 19.325.306
February 12.564.879.360 1.256.487.936 706.643.330 70.664.333 310.158.130 31.015.813 8.309.659 - 22.706.154
Maret 16.765.481.050 1.676.548.105 342.856.940 34.285.694 387.972.210 38.797.221 20.118.845 - 18.678.376
April 26.218.243.510 2.621.824.351 511.025.750 51.102.575 221.545.000 22.154.500 11.735.909 - 10.418.591
Mei 1.260.263.410 126.026.341 2.440.204.940 244.020.494 737.516.870 73.751.687 13.707.170 - 60.044.517
Juni 14.339.331.580 1.433.933.158 3.869.313.390 386.931.339 607.656.460 60.765.646 16.542.515 - 44.223.131
Juli 1.886.052.060 188.605.206 218.795.940 21.879.594 134.337.400 13.433.740 20.339.385 - (6.905.645)
Agustus 18.421.050.220 1.842.105.022 449.220.110 44.922.011 332.124.570 33.212.457 11.138.932 6.905.645 15.167.880
September 44.341.711.540 4.434.171.154 30.372.000 3.037.200 435.342.700 43.534.270 91.373.076 - (47.838.806)
Oktober 8.638.436.390 863.843.639 303.068.250 30.306.825 138.414.960 13.841.496 - 47.838.806 (33.997.310)
November 14.919.552.930 1.491.955.293 370.554.010 37.055.401 420.392.250 42.039.225 14.921.588 33.997.310 (6.879.673)
Desember 6.463.725.380 646.372.538 96.026.070 9.602.607 364.001.210 36.400.121 27.076.689 6.879.673 2.443.759
TOTAL 166.387.344.510 16.638.734.451 10.481.593.180 1.048.159.318 4.378.637.490 437.863.749 244.856.035 95.621.434 97.386.280
76
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada PT. Pipa Mas Putih. Diketahui pembelian
yang dilakukan selama bulan Desember 2009 (Lampiran 1107B) sebesar Rp270.766.902
dimana jumlah tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pencatatan dan
perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya :
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : Rp270.766.902
Tarif PPN : 10%
Pajak Masukan : 10% xRp270.766.902 =Rp27.076.689
Pencatatan Jurnal Akuntansinya adalah sebagai berikut:
Dari transaksi tersebut menunjukan adanya transaksi perolehan yang dilakukan oleh
Wajib Pajak. Ayat jurnal tersebut menunjukan bahwa Wajib Pajak harus mengeluarkan
Kas sebesar Rp297.843.591 dimana jumlah tersebut terdiri dari Nilai dari transaksi atau
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp270.766.902 dan Pajak Masukan terutang
sebesar Rp27.076.689.
Pada halaman selanjutnya merupakan tabel Penyerahan dan Perolehan Pajak
Masukan PT. Pipa Mas Putih selama tahun 2010:
Dr. Pembelian Rp270.766.902
Dr. PPN Masukan Rp27.076.689
Cr. Kas Rp297.843.591
77
Sumber: Data Diolah dari Rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. Pipa Mas Putih.
Tabel IV.4 Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Pajak Masukan
PT. Pipa Mas Putih Tahun 2010
BULAN
PAJAK KELUARAN TOTAL
YG DIPER- HITUNGKAN
PAJAK
KOMPENSASI
KURANG (LEBIH) BAYAR
DPP Wajib Pungut
F.PAJAK WAPU
DPP Tidak
Dipungut
F.PAJAK TIDAK
DIPUNGUT
DPP Dipumungut
Sendiri
MASUKAN
January 21.115.411.390 2.111.541.139 - - 209.338.840 20.933.884 76.612.034 - (55.678.150) February 13.989.102.640 1.398.910.264 - - 96.514.440 9.651.444 8.420.470 55.678.154 (54.447.180)
Maret - - - - 71.886.130 7.188.613 23.205.062 54.483.181 (70.499.630) April 594.250.130 59.425.013 - - 458.693.420 45.869.342 11.447.460 70.499.632 (36.077.750) Mei 35.377.351.820 3.537.735.182 - - 535.992.130 53.599.213 13.910.665 36.050.750 3.637.798 Juni 6.141.196.830 614.119.683 - - 476.638.420 47.663.842 3.818.368 14.362.207 29.483.267 Juli 4.566.613.550 456.661.355 - - 377.288.960 37.728.896 29.095.324 - 8.633.572
Agustus 5.373.150.790 537.315.079 - - 228.226.690 22.822.669 357.940 - 22.464.729 September 191.195.890 19.119.589 - - 191.195.910 19.119.591 12.453.981 - 6.665.610 Oktober - - - - 179.037.570 17.903.757 6.466.791 - 11.436.966
November 611.750.960 61.175.096 - - 293.848.200 29.384.820 7.709.451 - 21.675.369 Desember 372.404.480 37.240.448 - - 371.003.220 37.100.322 20.487.833 - 16.612.489 TOTAL 88.332.428.480 8.833.242.848 - - 3.489.663.930 348.966.393 213.985.379 231.073.924 (96.092.910)
78
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada PT. Pipa Mas Putih. Diketahui pembelian
yang dilakukan selama bulan Desember 2010 (Lampiran 1107B) sebesar Rp204.878.352
dimana jumlah tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pencatatan dan
perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya :
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : Rp204.878.352
Tarif PPN : 10%
Pajak Masukan : 10% x Rp204.878.352 = Rp20.487.883
Pencatatan Jurnal Akuntansinya adalah sebagai berikut:
Dari transaksi tersebut menunjukan adanya transaksi perolehan yang dilakukan oleh
Wajib Pajak. Ayat jurnal tersebut menunjukan bahwa Wajib Pajak harus mengeluarkan
Kas sebesar Rp225.366.185 dimana jumlah tersebut terdiri dari Nilai dari transaksi atau
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp204.878.352 dan Pajak Masukan terutang
sebesar Rp20.487.833.
Dari tabel diketahui jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dimana kedua
aspek tersebut saling berkaitan untuk mendapatkan jumlah Kurang atau Lebih bayar
pada tiap bulannya.
Dr. Pembelian Rp204.878.352
Dr. PPN Masukan Rp20.487.833
Cr. Kas Rp225.366.185
79
Tabel rincian Pajak Masukan pada Tahun 2008 dan 2009 menujukan terjadinya
Kurang Bayar setelah dilakukan penjumlahan secara keseluruhan atas Pajak Keluaran
dan Pajak Masukannya sehingga hanya dilakukan pembayaran Pajak yang terutang
selama tahun 2008.
Namun terdapat perbedaan pada tahun 2010. Dimana pada tahun tersebut
berdasarkan tabel IV.4 menunjukan jumlah keseluruhan dari Pajak Keluaran dan Pajak
Masukan adalah Lebih Bayar. Sehingga dapat dilakukan kompensasi atau restitusi.
Kompensasi maupun restitusi harus melewati serangkaian pemeriksaan oleh petugas
pajak terkait dengan aspek perpajakannya dan waktu yang cukup panjang.
Berdasarkan Hasil analisis Pajak Masukan Yang terdapat di Wajib Pajak pada
Tahun 2010 dimana Wajib Pajak mengalami Lebih bayar sebesar Rp96.092.910
sehingga pada akhir tahun perusahaan melakukan restitusi dimana hal ini terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 9 ayat 4. Kemudian dalam Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 4b dimana jika PKP yang melakukan
penyerahan kepada Pemungut PPN, mendapatkan Fasilitas Pajak tidak dipungut dapat
melakukan restitusi pada setiap masa pajak yang mana hal tersebut diatur dalam PMK
No.72/PMK.03/2010. Sehingga Wajib Pajak yang mana sering melakukan kegiatan
dengan pemungut sekaligus mendapatkan Fasilitas Pajak selalu mendapatkan Restitusi
setiap bulannya namun selain dengan restitusi dapat dilakukan dengan melakukan
kompensasi dimana kompensasi dipilih dalam Wajib Pajak setiap masa pajak terkait dan
jika masih mengalami hal tersebut di akhir tahun maka dilakukan restitusi. Selain itu
berdasarkan perhitungan pada tahun Wajib Pajak mendapatkan Pajak Keluaran
dikurangi dengan Pajak Masukan dan kompensasi hasilnya lebih besar Pajak Masukan.
80
Pada tahun 2008 diketahui restitusi pada bulan Oktober sebesar Rp1.687.910 yang mana
jumlah tersebut merupakan transaksi yang dilakukan dengan pemungut dan dilakukan di
Jakarta sebelum dilakukannya sentralisasi pada bulan Febuari 2009. Restitusi tersebut
dilakukan pada akhir masa pajak pada bulan Oktober sesuai dengan UU No. 42 Tahun
2009 Pasal 9 ayat 4b.
Pada Tahun 2009 berdasarkan tabel rekapitulasi pajak masukan dan pajak keluaran
Wajib Pajak Tahun 2009. Terdapatnya restitusi dikarnakan terdapatnya transaksi
penyerahan dengan pemungut dan transaksi di kawasan Fasililitas Pajak disetiap
bulannya melakukan restitusi pada akhir masa pajak yang bersangkutan.
Pada Tahun 2010 dimana berdasarkan hasil analisa dari rekapitulasi pajak masukan dan
pajak keluaran tahun 2010 dimana hasil dari perhitungan mekanisme pengkreditan pajak
selama tahun 2010 Wajib Pajak mengalami lebih bayar karena Pajak Keluaran lebih
kecil dari Pajak Masukan.
Dalam tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PPN atau Restitusi diatur dalam
PER-48/PJ/2008 yang sebelumnya berlaku peraturan PER-122/PJ./2006. Peraturan ini
menyederhanakan kelengkapan dokumen pendukung permohonan restitusi. Dengan
diterbitkan peraturan ini, pengujian keabsahan dokumen mengacu pada kebijakan
pemeriksaan pajak dan jangka waktu penyelesaian restitusi. Kelengkapan permohonan
restitusi PPN adalah Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya di
persamakan dengan Faktur Pajak untuk PKP selain PKP kriteria khusus, Faktur Pajak
tidak menjadi persyaratan kelengkapan permohonon restitusi. Dan jangka waktu
penyelesaian restitusi untuk PKP kriteria khusus yaitu 1 (satu) bulan sejak surat
81
permohonan diterima secara lengkap dan untuk PKP lainya yaitu 12 (dua belas) bulan
sejak surat pemohonan diterima secara lengkap.
Berdasarkan hasil analisa dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang
dilakukan PT. Pipa Mas Putih selama Tahun 2008, 2009 dan 2010. Disajikan dalam
bentuk grafik.
Grafik IV.1
Pajak Keluaran yang diperhitungkan dan Pajak Masukan PT. Pipa Mas Putih
Tahun 2008, 2009 dan 2010.
Sumber : data diolah dari rekapitulasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Pipa Mas Putih Tahun 2008, 2009 dan 2010.
Berdasarkan hasil analisa kondisi Wajib Pajak terakhir dimana Pajak Keluaran yang
diperhitungkan PT. Pipa Mas Putih pada tahun 2008 jumlahnya lebih kecil dari Pajak
82
Keluaran yang diperhitungkan pada tahun 2009 sebesar Rp257.104.423, hal ini
dikarnakan PT. Pipa Mas Putih belum melakukan sentralisasi pada tempat pajak terutang
sehingga pajak keluaran yang diperhitungkan hanya yang berada diJakarta, Pajak
Masukan yang ada pada PT. Pipa Mas Putih pada tahun 2008 jumlahnya sebesar
Rp196.904.557.
Pada Tahun 2009 jumlah Pajak Keluaran yang diperhitungkan jumlahnya sebesar
Rp437.863.749 jumlah ini lebih besar dari tahun sebelumnya karena pada tahun ini
tepatnya bulan Febuari 2009 dilakukannya sentralisasi Tempat Pajak Terutang dan untuk
Pajak Masukan pada Tahun 2009 sebesar Rp244.856.035. Jumlah tersebut lebih besar
dari pada tahun sebelumnya.
Pada tahun 2010 Wajib Pajak memiliki Pajak Keluaran yang diperhitungkan sebesar
Rp348.966.393 jumlah tersebut lebih kecil dikarnakan adanya Fasilitas Pajak
Dibebaskan sehingga mempengaruhi jumlah Pajak Keluaran yang diperhitungkan pada
Wajib Pajak. Dan Pajak Masukan pada tahun tersebut sebesar Rp213.985.379 jumlah
tersebut lebih sedikit dari tahun 2009 hal ini dikarnakan Wajib Pajak juga melakukan
pembelian Barang Kena Pajak dengan memanfaatkan Fasilitas Pajak dibebaskan pada
cabang Wajib Pajak di Pulau Batam
IV.3.2 Analisis Pajak Keluaran
Selain Pajak Masukan terdapat Pajak Keluaran yang merupakan salah satu aspek
penting dalam Pajak Pertambahan Nilai dimana Pajak Keluaran itu sendiri timbul karena
adanya transaksi penjualan. “Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang
yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang