ISU STRATEGIS & PRIORITAS PERIKANAN …dkp.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Paparan-Ditjen...Wilayah terindikasi terjadi aktivtas Illegal Fishing Wilayah konservasi. 11 D

ISU STRATEGIS & PRIORITAS PERIKANAN TANGKAP 2018

Surabaya | 8 November 2017

Oleh:

Kasubbag Perencanaan

dan Anggaran

2D i r e k t o r a t J e n d e r a l P e r i k a n a n T a n g k a p

K e m e n t e r i a n K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n DJPT©

OUTLINE

1. ISU STRATEGIS PERIKANAN

TANGKAP

2. RENCANA PEMBANGUNAN

PERIKANAN TANGKAP 2018



1. ISU STRATEGIS PERIKANAN TANGKAP(AKSI & DAMPAK)



VISI & MISI KKP 2015-2019

MISI KKP

Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan

Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis

kepentingan nasional

KEDAULATAN

SOVEREIGNTY

KEBERLANJUTAN

SUSTAINABILITY

KESEJAHTERAAN

PROSPERITY

1|

2|

3|

Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mampu

menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi

dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

yang berkelanjutan

Mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan

yang tinggi, maju dan sejahtera, serta berkepribadian dalam

kebudayaan.

VISI KKP

DJPSDKP :

Pengawasan

sumberdaya kelautan

dan perikanan

BKIPM :

Perkarantinaan ikan,

pengendalian mutu,

keamanan hasil

perikanan, dan

keamanan hayati ikan

DJPRL :

Penataan ruang laut, konservasi dan

keanekaragaman hayati laut

DJPT DAN DJPB :

Keberlanjutan sumber daya dan usaha

perikanan tangkap dan budidaya

DJPDS :

Daya saing dan sistem logistik hasil kelautan

dan perikanan

1

23

4

5

BPSDMKP :

SDM Aparatur dan

masyarakat

BALITBANG KP :

Inovasi iptek kelautan

dan perikanan

6

7

MISI

Kedaulatan(Sovereignty)

MISI

Keberlanjutan(Sustainabiltiy)

MISI

Kesejahteraan(Prosperity)



PENJABARAN VISI & MISI KKP 2015-2019



ISU STRATEGIS SAAT INI

• Illegal, Unreported & Unregulated Fishing (IUUF)

• Destructive Fishing (API yang tidak ramah lingkungan)

• Transhipment dan Penghentian Izin Kapal eks-asing

???

• Over Fishing (Penangkapan Berlebih)

KEBERLANJUTAN



OVER FISHING / PENANGKAPAN BERLEBIH (1/3)

UKURAN IKAN TERTANGKAP

TAHUN AUKURAN IKAN TERTANGKAP

TAHUN B

Over-fishing ditandai dengan:

1. Produktivitas hasil tangkapan menurun;

2. Penurunan ukuran ikan hasil penangkapan;

3. Semakin jauhnya nelayan menuju daerah penangkapan;

4. Terjadi ”ledakan/booming” spesies tertentu.




JUMLAH PERAHU

DIOPERASIKAN

JUMLAH HASIL TANGKAPAN SEMUA

PERAHU

HASIL TANGKAPAN

TIAP PERAHU

Penangkapan ikan secara berlebih menyebabkan: Produksi ikan lebih rendah daripada produksi maksimum, Hasil tangkapan masing-masing perahu atau kapal menurun.

Jumlah perahu/kapal penangkap ikan dan kegiatan penangkapan ikan perlu

dikendalikan pada tingkat yang dapat menghasilkan produksi ikan maksimum

secara berkelanjutan

571

572

573

711

712 713 714

715

716

717

718

SUMBER: KEPMEN KP NO. 47/KEPMEN-KP/2016

Tentang Estimasi Potensi, Jumlah

Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan

Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Negara Republik Indonesia

Jenis Ikan 571 572 573 711 712 713 714 715 716 717 718

Pelagis Kecil

Pelagis Besar

Demersal

Ikan Karang

Udang

Lobster

Kepiting Bakau

Rajungan

Cumi-cumi

Keterangan:

: over-exploited

: fully-exploited

: moderate




KONDISI WPP-NRI



ILLEGAL, UNREPORTED & UNREGULATED FISHING (1/3)

Wilayah terindikasi terjadi aktivtas Illegal Fishing Wilayah konservasi




1. Pemalsuan dokumen

pendaftaran kapal

2. Double registered & double

flagging

3. Modifikasi kapal secara ilegal

(mark down, mengubah call

sign, mesin)

1. Menangkap ikan tanpa izin atau dokumen

pelayaran (SLO & SPB)

2. Menggunakan nakhoda dan ABK asing

3. Tidak mengaktifkan transmitter pemantauan

kapal (VMS & AIS)

4. Transshipment ilegal

5. Pelanggaran jalur penangkapan ikan

6. Penggunaan alat tangkap terlarang

1. Tidak mendaratkan ikan di

pelabuhan yang ditetapkan

dalam izin

2. Tidak memiliki/bermitra

dengan Unit Pengolahan

Ikan

3. Pemalsuan data logbook

Before fishing While fishing After fishing

1. Transaksi minyak ilegal

2. Tindak pidana imigrasi

3. Tindak pidana kepabeanan (penyelundupan

lartas, naroba, spesies dilindungi)

4. Tindak pidana pencucian uang

5. Tindak pidana pajak

6. Tindak pidana korupsi

7. Pelanggaran serius HAM

8. Transaksi Narkoba

9. Tindak pidana ketenagakerjaan

Tindak Pidana Lain Terkait Perikanan

MODUS IUUF




Pendaratan Skipjack (ton)1

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Year

China Indonesia Philippines

-

50.000

100.000

150.000

200.000

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Year

Indonesia Philippines

Pendaratan Yellowfin Tuna (ton) 1

IUU Fishing secara umum berkontribusiterhadap 10% sampai 22% total produksiperikanan dunia.2

Dampak negatif pada ekosistem kelautandan populasi kehidupan laut sangat besar.4

Beberapa wilayah penangkapan ikan di lautIndonesia telah dikeruk habis dankegiatan IUU Fishing telah merusakekosistem laut.

Indonesia telah mengalami kerugian hinggaUS$ 20 miliar per tahun karena IUU Fishing, yang juga mengancam 65% terumbu karang Indonesia5, lebih dari 85% stok ikan global at risk,6 dan dampak burukterhadap kegiatan perekonomian nelayanberskala kecil.

Sumber:1FAO Fishtat2MRAG Ltd., 2009 dikutip oleh Sander et al. 2014:1144Sander et al. 2014:1145Managing Director and Chief of Operating Officer of the World Bank (2015)6WWF (Oktober 2015), More Than 85 Percent of Global Fish Stocks Are at Significant Risk

of Illegal Fishing – WWF Report. Tersedia di link: https://www.worldwildlife.org/press-

releases/more-than-85-percent-of-global-fish-stocks-are-at-significant-risk-of-illegal-

fishing-wwf-report

POTENSI KERUGIAN NEGARA

https://www.worldwildlife.org/press-releases/more-than-85-percent-of-global-fish-stocks-are-at-significant-risk-of-illegal-fishing-wwf-report



TRANSHIPMENT DAN PENGHENTIAN IZIN KAPAL EKS-ASING (1/3)

Permen KP No. 56/2014 tentang Penghentian Sementara

(Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP

NRI yang diperpanjang dengan Permen KP No. 10/2015

Permen KP No. 57/2014 tentang Perubahan Kedua Atas

Permen KP No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha

Perikanan Tangkap di WPP NRI (pelarangan

Transhipment)

• IUU fishing di WPP Indonesia banyak dilakukan

kapal-kapal ikan eks asing

• Jenis pelanggaran yang lazim dilakukan kapal ikan

eks asing :

tidak mendaratkan hasil tangkapan ikannya di

Indonesia, tetapi dibawa langsung ke negara

asal kapal

memindahkan hasil tangkapannya langsung

ke kapal pengangkut ikan di tengah laut tanpa

melapor untuk terus dibawa ke luar negeri

(melakukan transhipment secara sembunyi

atau ilegal);

komposisi penggunaan anak buah kapal

(ABK) asing yang bertentangan dengan UU

No.45/2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang

Perikanan, Pasal 35A.

• Mengelola sumber daya perikanan yang bertanggung

jawab dan berkelanjutan di ZEEI memerlukan data yang

akurat

• Adanya transshipment :

Menghambat kemampuan untuk melacak dan

memvalidasi semua produksi ikan hasil tangkapan

di WPPNRI

Menghilangkan potensi penerimaan negara (pajak

dan bukan pajak)

Menyebabkan ketidak pastian pasokan bahan

baku untuk industri pengolahan

Memberi peluang adanya penyelundupan (obat

terlarang, BBM, dll), perbudakan, perdagangan

satwa liar, penangkapan jenis-jenis ikan yang

dilarang, dll




Grafik Kiri

Peta kepatuhan kapal eks-

asing di seluruh Indonesia.

Grafik Bawah

Prosentase negara asal

kapal eks-asing di

Indonesia

Kepulauan Riau (± 60 kapal)

1. Posisi kapal tidak diketahui

(terindikasi kembali ke negara

asal)

2. Double flagging

3. VMS tidak aktif

4. Badan Hukum fiktif

Sulawesi Utara (± 200 kapal)

1. Mempekerjakan nakhoda dan ABK

asing (sekitar 20%)

2. Mark down GT kapal

3. VMS tidak aktif

Papua Barat (± 90 kapal)

1. Mempekerjakan nakhoda/ABK asing

(sekitar 80-90%)

2. VMS tidak aktif

3. Double flagging

4. Posisi kapal tidak diketahui (terindikasi

kembali ke negara asal)

Maluku (± 240 kapal)

1. Mempekerjakan nakhoda/ABK asing (sekitar 95%)

2. Double flagging

3. VMS tidak aktif

4. Posisi kapal tidak diketahui (terindikasi kembali ke

negara asal)

5. BBM ilegal

6. Perdagangan manusia dan kerja paksa

Bali (± 150 kapal)

1. Mempekerjakan fishing

master/ engineer asing

(sekitar 5-10%)

2. Mark down GT kapal

3. VMS tidak aktif

Papua (± 140 kapal)

1. Mempekerjakan nakhoda/ABK asing

(sekitar 80-90%)

2. Double flagging

3. VMS tidak aktif

4. BBM ilegal

5. Penangkapan spesies ikan

dilindungi & terancam punah

6. Ekspor ilegal spesies terancam

punah keluar Indonesia

7. Impor barang ilegal ke Indonesia

8. Kerja paksa (indikasi)

Australia2%

China33%Japan

9%

Korea1%

Panama1%

Philippine9% Taiwan

19%Thailand

25%

Other4%

PETA PELANGGARAN KAPAL EKS-ASING




HASIL EVALUASI

• Dari audit 1.132 kapal ikan eks-asing yang

tersebar di 33 pelabuhan, kapal-kapal tersebut

hanya dimiliki 187 perusahaan/pemilik izin

• Kapal banyak berasal dari China (374 kapal),

Thailand (280 kapal), Taiwan (216 kapal),

Jepang (104 kapal), dan Filipina (98 kapal)

Australia2% Belize

0%

China33%

Honduras0%

Japan9% Cambodia

0%

Korea1%Malaysia

0%

Mexico0%

Panama1%

Philippine9%

Singapore0%

Taiwan19%

Thailand25%

USA0%

Vietnam0%

Penyidikan Tindak Pidana

• Penyelamatan dan pemulangan 1.020 orang ABK

asing dalam kasus perbudakan PT Pusaka

Benjina. ABK Indonesia dalam kapal eks-asing

hanya + 5%.

• Terbukti melakukan pemalsuan dokumen, tindak

pidana pencucian uang, dll



DESTRUCTIVE FISHING / API YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN (1/4)

Fakta yang terjadi:

1. Jaring akan mengerucut, jika kapal digerakkan untuk

menahan jaring (sama seperti trawl)

2. Rata-rata kedalaman Laut Jawa 60-100 m, maka

jaring mulai terangkat jika sisa tali selambar

mendekati 2x kedalaman sekitar 200m

3. Pada kapal yg menggunakan > 3000m, maka akan

terjadi swap area sepanjang 1300m

4. Banyak ikan kecil yang akan kena, tidak sustainable

Panjang Tali

Selambar

Dia-

meterLuas

Lingkaran

1,000 m 320 8 Ha

3,000 m 960 72 Ha

6,000 m 1920 289 Ha

Lokasi Target Ikan By-Catch

Brondong

(IPB, 2009)

51% 49%

9 spesies 16 spesies

Tegal

(UNDIP, 2008)

46% 54%

21 spesies

(dominan Petek)

SURIMI TEPUNG IKAN

By-Catch dalam Operasi Cantrang Hasil Tangkapan Cantrang Sebagian Besar Bernilai

Ekonomi Rendah

DEPLESI STOK IKAN AKIBAT ALAT TANGKAP CANTRANG




KERUGIAN NEGARA AKIBAT

CANTRANG (MARKDOWN)2015 2016

• Kehilangan PNBP

• Penyalahgunaan Subsidi BBM

• Deplesi Sumber Daya Ikan

328,41 M

280,09 M

9,83 T

550,70 M

351,04 M

12,27 T

Total 10,44 T 13,17 T

6. Sumber daya ikan di perairan Laut Jawa mengalami

degradasi dikarenakan padatnya aktivitas penangkapan yang

menggunakan alat tangkap cantrang.

7. Terjadi konflik horisontal antara nelayan pengguna cantrang

dengan nelayan pengguna API lainnya dibeberapa wilayah

perairan Indonesia.

8. Hampir sebagian besar pemilik cantrang >30GT tidak

membayar PNBP dan mendapatkan jatah BBM bersubsidi

yang seharusnya untuk nelayan kecil.

1. Izin daerah kapal cantrang dengan ukuran <30 GT, namun di

lapangan rata-rata >85 GT. Terjadi modus penurunan ukuran

GT kapal (mark down) mengakibat kapal yang berukuran besar

dapat memperoleh izin dan beroperasi di perairan 4-12 mil.

2. Hasil tangkapan cantrang tidak selektif menyebabkan deplesi

stok atau pengurangan stok sumber daya ikan, hasil

tangkapan akan semakin berkurang.

3. Kerugian akibat losses 18-40% hasil tangkapan trawl dan

cantrang yang bernilai ekonomis dan dapat dikonsumsi, 60-82%

adalah tangkapan sampingan (bycatch) atau tidak dimanfaatkan

(discard), sehingga sebagian besar hasil tangkapan tersebut

dibuang ke laut dalam keadaan mati. (Hasil kajian WWF

Indonesia).

4. Biota yang dibuang akan mengacaukan data perikanan karena

tidak tercatat sebagai hasil produksi perikanan dan berdampak

pada analisa stok sumber daya ikan.

5. Pengoperasian cantrang yang mengeruk dasar perairan dalam

dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak

lokasi pemijahan biota laut.

Berdasarkan Permen KP 71/2016, cantrang sebagai salah satu jenis pukat tarik telah dilarang untuk beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI

DASAR PELARANGAN CANTRANG




KONFLIK HORIZONTAL

11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)

572

571 711

712 713

573

714718

717

716

715

Keterangan:

WPP Cantrang yang

diperbolehkan Permen

KP 02/2011

Komposisi Alat Penangkapan Ikan

12 Juli 1995 - Probolinggo

Nelayan asal Kalibuntu, Kraksan terlibat bentrok

dengan nelayan Pulau Gili Ketapang yang

disebabkan penggunaan alat tangkap mini

trawl/cantrang untuk menangkap ikan.

1995 - Pasuruan

Bentrokan terjadi antara nelayan Kecamatan

Lekok dengan nelayan Kisik, Kalirejo

Kecamatan Kraton dengan kasus mini

trawl/cantrang.

1995 – Lamongan

Ratusan nelayan Paciran

menghancurkan fasilitas publik, seperti

kantor Camat, Mapolsek, dan Makoramil

karena menganggap Pemkab Lamongan

tidak segera mengatasi nelayan yang

menggunakan alat tangkap mini trawl

yang telah berlangsung lama

Populasi nelayan yang

menggunakan alat tangkap

cantrang hanyalah minoritas (2%)

dibandingkan alat tangkap lainnya

Mayoritas nelayan di Indonesia

menggunakan pancing/hook and

line (39%), jaring insang/gill net

(29%)




KONFLIK HORIZONTAL

572

571711

712 713

573

714718

717

716

715

Sumber:

1) http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/05/lxbz5n-konflik-trawl-ancam-30-ribu-nelayan-di-asahan

2) http://satwaspontianak.psdkp.kkp.go.id/index.php/berita/detil/590

3) http://regional.kompas.com/read/2014/07/10/16573951/Nelayan.Cilincing.Kalibaru.Pergoki.Pukat.Harimau.Beroperasi

4) Surehman Banon Atmaja, Duto Nugroho. 2012. Distribusi Spasial Upaya Penangkapan Kapal Cantrang Dan Permasalahannya Di Laut Jawa .Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol 18, No 4 (2012)

5) M. Azzam Manan. 2010. Nelayan Desa Bendar: Strategi Dalam Mengatasi Kendala Usaha Perikanan Tangkap. Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 12, No 2 (2010)

18 Desember 2011 – Bagan Asahan

Pembakaran terhadap 5 unit kapal pukat tarik

gandeng dua dan 1 unit kapal pukat tarik

gandeng dua di Perairan Asahan ± 7 mil dari

Panton Utara Bagan Asahan

6 Januari 2012 – Tanjung Balai Asahan(1)

Maraknya penggunaan trawl mengakibatan 30 ribu

nelayan lokal merugi sebab hasil tangkapannya

berkurang.

Laut Jawa(4)

Permasalahan alat tangkap cantrang muncul setelah kapal pukat

cincin banyak yang beralih menggunakan cantrang dan bobot

kapal dimanipulasi. Distribusi spasial upaya penangkapan

perikanan cantrang telah menyebar di hampir seluruh Laut Jawa,

terkonsentrasi di Selatan Belitung dan Selatan Kalimantan

sampai Selat Makassar.

28 Desember 2012 –

Nagan Raya(2)

Melanggar hukum adat

laot, tiga kapal trawl

dibakar

10 Juli 2014 – Cilincing(3)

Ratusan nelayan Cilincing dan

Kalibaru, mengeluhkan

keberadaan kapal pukat harimau

(trawl) yang masih beroperasi di

perairan Jakarta

2006 – Kalimantan Timur5)

Kapal Cantrang nelayan Bendar

dibakar di perairan Kalimantan Timur

karena nelayan setempat menuduh

pendaratan hasil tangkapan kapal

tersebut di pelabuhan perikanan

setempat telah merusak harga pasaran

ikan. Akibatnya, pemilik kapal

mengalami kerugian yang sangat

besar, mencapai hampir 1 miliar rupiah,

termasuk nilai ikan hasil tangkapan.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/05/lxbz5n-konflik-trawl-ancam-30-ribu-nelayan-di-asahan

http://satwaspontianak.psdkp.kkp.go.id/index.php/berita/detil/590

http://regional.kompas.com/read/2014/07/10/16573951/Nelayan.Cilincing.Kalibaru.Pergoki.Pukat.Harimau.Beroperasi

http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jppi/issue/view/103

http://jmb-lipi.or.id/index.php/jmb/issue/view/15



AKSI 1.a



REFORMASI TATA KELOLA USAHA PERIKANAN TANGKAP

Perbaikan Sistem

Pendaftaran Kapal Perbaikan Sistem

Perizinan

Perikanan

Perbaikan Sistem

Pengawasan dan

Pemantauan Kepatuhan

Operasional

Penguatan

Penegakan

Hukum yang

Komprehensif

dan Terintegrasi

Perbaikan Sistem

Pelaporan Hasil

Tangkapan Ikan

Perlindungan HAM untuk

Menjamin Usaha Perikanan

Tangkap yang Bertanggung

Jawab

Penguatan

Fungsi

Kontrol

Pelabuhan

GOOD

GOVERNANCE

Penelusuran dan

pengembalian,

serta optimalisasi

penerimaan

negara

Penguatan KoordinasiNasional dan

Internasional dalamPelaksanaan

Responsible Fishing Practices



PERBAIKAN REGULASI

MASALAH UTAMA

IUU FISHING

OVERFISHING

DESTRUCTIVE FISHING

INTERVENSI KEBIJAKAN

Permen 56/2014Permen 57/2014PP 75/2015 : PNBP

Permen 01/2015 *) direvisi Permen 56/2016

Permen 02/2011**)Permen 02/2015 ***) telah direvisi melaluiPermen 71/2016

UU 45/2009UU 32/2014

DASAR HUKUM

• Peningkatan pengawasansumber daya ikan

• Transparansi perizinan & berbasis kuota

• Penetapan pelabuhan pangkalan(designated port)

• Pengaturan penggunaan alatpenangkap ikan

• Penggantian/alih alat penangkapikan ramah lingkungan

• Diversifikasi komoditas• Pembiayaan (KUR & JARING OJK)• Pembangunan sentra kelautan

perikanan terpadu di pulau-pulau kecil & kawasanperbatasan

LANGKAH OPERASIONALPENGELOLAAN PERIKANAN

*) tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan**) tentang Jalur Penangkapan dan penempatan API dan ABPI di WPPNRI***)tentang pelarangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik di WPPNRI



PERUBAHAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP

PERMEN KP No. PER.30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di

WPP-NRI

Undang-undang No. 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan

Daerah*)

1. Pusat (Direktur Jenderal) Kapal > 30 GT

2. Provinsi (Gubernur) Kapal > 10 – 30 GT Pangkalan di wilayah

administrasinya Tidak ada modal

asing/Tenaga Kerja Asing

3. Kabupaten/Kota (Bupati / Walikota) Kapal tidak

bermotor/bermotor luar Inboard engine 5 – 10 GT Pangkalan di wilayah

administrasinya Tidak ada modal

asing/Tenaga Kerja Asing

1. Pusat : Penangkapan >12 mil Estimasi stok ikan nasional

& JTB Penerbitan izin usaha Kapal

> 30 GT & dibawah 30 GT2. Provinsi :

Penangkapan s/d 12 mil Penerbitan izin usaha > 5

GT s/d 30 GT

*) Dukungan Gubernur menata perizinan kapalperikanan ukuran 30 GT kebawah termasukperalihan izin kab/kota ke Provinsi



PENERTIBAN IZIN KAPAL PERIKANAN EKS-ASING DAN ASING

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Izin Terbit Kapal Perikanan Eks-Asing, Charter & Lisensi

Eks-Asing Charter (Asing) Lisensi (Asing)

Sarwono Kusumaatmadja Rokhmin Dahuri

Freddy Numberi Fadel Muhammad

Sharif Cicip Sutarjo

Susi Pudjiastuti

Sistem Lisensi & Charter Kapal ikan asing dimulai pada tahun 2001 dan berakhir pada 2007.

Mulai tahun 2008 Indonesia memberlakukan nasionalisasi kapal asing (semua berbendera

Indonesia atau eks-asing)



KEBIJAKAN KAPAL PENYANGGA

• Menerapkan skema kebijakan kapal penangkap ikan dan

kapal penyangga dalam satu kesatuan operasi

penangkapan ikan di Bitung, yang diikat dalam Pakta

Integritas

• Setiap kapal penangkap ikan wajib:

Mengisi logbook penangkapan ikan;

Menggunakan alat penangkap ikan sesuai ketentuan yang

berlaku;

Mengaktifkan vessel monitoring system (VMS) untuk kapal

penangkap ikan berukuran di atas 30 GT;

Menyerahkan hasil tangkapan ikan hanya kepada kapal

penyangga yang masih dalam satu kesatuan operasional.

• Setiap kapal penyangga wajib:

Menerima petugas observer di atas kapal;

Menerima logbook penangkapan ikan dari kapal

penangkap ikan yang disangga;

Memasang dan mengaktifkan kamera pemantau di atas

kapal;

Mengaktifkan vessel monitoring system (VMS);

Menerima hasil tangkapan ikan hanya dari kapal

penangkap ikan yang masih dalam satu kesatuan

operasional;

Mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan

Kota Bitung;

• Kebijakan pemenuhan

kebutuhan bahan baku

industri :

Izin impor dibuka untuk

kebutuhan dalam negeri

(pemindangan,

pengalengan, olahan,

horeka dan fortifikasi),

sepanjang bahan baku

lokal tidak mencukupi

Perusahaan UPI wajib

memberikan data profil

perusahaan dan kinerja

selama 5 tahun terakhir

KKP sedang melakukan

pendataan fasilitas dan

kapasitas cold storage

yang dimiliki UPI dan

distributor.

PASCA PENGHENTIAN IZIN KAPAL EKS-ASING & LARANGAN TRANSHIPMENT



PERBAIKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP (1/2)

A. Percepatan Perizinan Ukur Ulang

Proses SIUP, Cek Fisik, BKP, dan SIPI/SIKPI langsung di lokasi pelabuhan perikanan (Gerai Perizinan) sehingga pelaku usaha dapat berhemat karena tidak mengeluarkan biaya jasa pengurus (penerima kuasa), transportasi, penginapan, dll PERMEN KP Nomor 11/PERMEN-KP/2016 Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang.

B. Perpanjangan Izin Kapal 30 – 60 GT

Perpanjangan SIPI/SIKPI 30 – 60 GT di UPT Pusat di daerah dan di Kantor DKP ProvinsiMengurangi biaya ke Kantor Pusat karena dapat mengurus langsung di daerah masing-masing PERMEN KP Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.



PERBAIKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP (2/2)

C. E-Services / Portal Perizinan (www.perizinan.kkp.go.id)• Perpanjangan SIPI/SIKPI tanpa cek fisik (tahun kedua) dapat dilakukan

melalui aplikasi E-services, yaitu dengan cara mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk file (hasil scan) ke tempat yang telah disediakan. Tidak perlu mengeluarkan biaya karena dapat dilakukan langsung dari rumah memakai akses internet.

D. SMS Center• Pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan petugas perizinan melalui SMS

Center 0821 8100 8888

E. PTSP KKP• Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

melayani proses perizinan SIUP, Rekom Teknis, Cek Fisik, BKP, SIPI/SIKPI. Berlokasi di Gedung Mina Bahari IV Lt.1, Kantor KKP Jakarta.



ALIH API RAMAH LINGKUNGAN

API DILARANG(JANUARI 2015 s.d. 31 DESEMBER 2017)

IZIN AKTIF(Cantrang, Dogol, Payang, Lampara)

IZIN MATI

Tidak Bersedia

Ganti APIBersedia Ganti API Tidak Bersedia

Ganti API

STOP STOP

Kapal >10- 30 GT Kapal >30 GTKapal <10 GT

Fasilitasi Penggantian API

Ramah Lingkungan

Fasilitasi

Pendanaan &

Pengembangan Usaha

Fasilitasi

SIPI dan Relokasi DPI Baru

Bantuan API Ramah

LingkunganGerai Permodalan Gerai Perizinan

UK

UR

UL

AN

G

2015



BANTUAN ALIH API RAMAH LINGKUNGAN UNTUK KAPAL UKURAN <10 GT

Jenis Alat Tangkap Pengganti

Pilihan jenis API pengganti disesuaikan dengan target

penangkapan, yaitu:

Untuk kapal ukuran <10 GT :

Dilakukan penggantian Alat Penangkapan Ikan (Replacement API)

Ikan pelagis

Gillnet Permukaan,

Pertengahan dan Dasar

Bubu Lipat Ikan

Ikan dasar

Rawai Dasar, Hanyut

Handline

Udang / Kepiting

Trammel Net

Bubu Lipat Rajungan

Trammel net

Rawai dasar

Handline

Gillnet oseanik

Bubu lipat



FASILITASI PERMODALAN UNTUK KAPAL UKURAN 10-30 GT

Pemerintah telah menetapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2017 sebesar

Rp. 110 triliun dengan bunga 9% per tahun.

GEMONEL adalah percepatan fasilitasi permodalan khususnya melalui skema Kredit Usaha

Rakyat (KUR) mikro & ritel bagi nelayan. Gemonel pada dasarnya dapat dimanfaatkan oleh

seluruh nelayan yang membutuhkan permodalan (usaha dan/atau investasi) dengan berbagai

skim kredit. Sedangkan prioritas sekarang ini untuk nelayan eks cantang/arad dengan skim KUR

mikro dan ritel.

MEKANISME

GEMONEL :

1. Calon Debitur Membawa Dokumen/Proposal dan Persyaratan Kredit

sesuai skim di dampingi Dinas/KKMB/Penyuluh

2. Registrasi & Verifikasi oleh Tim Verifikator

3. Analisa Pengajuan Kredit oleh Tim Analis

4. Survey Lapangan oleh Petugas Bank

5. Pencairan Kredit

1. Nelayan perorangan, KUB koperasi atau LKM2. Lembaga Keuangan: Bank maupun Non Bank LPMUKP, pegadaian dll3. Perusahaan Perikanan Perindo, Perinus dll

SKEMA

FASILITASI:



FASILITASI UKUR ULANG & PERIZINAN UNTUK KAPAL UKURAN >30 GT

NO ALAT PENANGKAPAN IKANWPP NRI

KETERANGAN571 711 718

1. Rawai dasar (set longlines) Wajib menerima observer

Wajib Mengisi LogBook

2. Jaring insang tetap/jaring lion bun

(set gillnets (anchored))

Wajib menerima observer


3. Jaring insang hanyut/jaring gillnet

oseanik (driftnets)



4. Pukat cincin pelagis kecil dengan

satu kapal

Tanpa Rumpon


Tanpa lampu/pembatasan dibawah 16.000 Watt

Kapal >30 GT yang memiliki izin penangkapan dengan alat tangkap cantrangterindikasi banyak melakukan markdown. Sejalan dengan hal tersebut maka dilakukan gerai perizinan di beberapa daerah, untuk dilakukan ukur ulang dan pemberian bantuan pengurusan perizinan berupa rekomendasi pengganti API dan relokasi daerah penangkap ikan (DPI)

ALTERNATIF API PENGGANTI DAN RELOKASI FISHING GROUND (KAPAL > 30 GT)



PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLAAN PERIKANAN WPP-NRI

Tujuan • Pengelolaan secara bersama-sama dan bertangunggujawab antara seluruh pemangku kepentingan,

agar potensi SDI yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap menjaga

keberlanjutannya (sumber daya ikan lestari)

• Pengembangan ekonomi berbasis SDA yang tersedia dengan dukungan IPTEK dan SDM berkualitas

(kontribusi optimal sub sektor perikanan tangkap terhadap perekonomian nasional dan

kesejahteraan masyarakat)

Tugas a. Mengoptimalkan pengelolaan perikanan di WPP-NRI

b. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan perikanan

c. Melakukan estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB) sebagai

dasar pemberian izin penangkapan dan waktu regenerasi SDI

11 KANTOR SEKRETARIAT WPP-NRI



LOKASI KANTOR SEKRETARIAT LEMBAGA PENGELOLAAN PERIKANAN WPP-NRI

Lokasi Kegiatan WPP 571 (PPS Belawan); WPP 572 (PPS Bungus); WPP 573 (PPS Cilacap); WPP 711 (PPNPemangkat); WPP 712 (PPN Brondong); WPP 713 (PP Untia); WPP 714 (PPS Kendari); WPP715 (PPS Ambon); WPP 716 (PPS Bitung); WPP 717 (PPN Ternate); WPP 718 (PPN Tual)



PENGEMBANGAN SISTEM KONEKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL

(PASAR DOMESTIK)




(PASAR EKSPOR)

Ekspor ke ASIA TIMUR dan BENUA AMERIKA

Ekspor ke TIMUR

TENGAH dan EROPA

Ekspor ke ASIA TIMUR dan BENUA AMERIKA

Ekspor ke TIMUR

TENGAH dan EROPA

Ekspor ke TIMUR

TENGAH dan EROPA




(SINEGITAS DENGAN TOL LAUT)

Keterangan:= Pelabuhan Perikanan Samudera= Pelabuhan Perikanan Nusantara= Pelabuhan Umum (Hub)

= Aliran Produk Perikanan Dari Pelabuhan Perikanan Nasional (Sub-hub)= Aliran Produk Perikanan Dari Pelabuhan Perikanan Internasional (Hub) = Jalur Tol Laut

Ekspor ke

ASIA TIMUR

dan BENUA

AMERIKA

Ekspor ke

TIMUR

TENGAH dan

EROPA

Ekspor ke

ASIA TIMUR

dan BENUA

AMERIKA

Ekspor ke

TIMUR

TENGAH dan

EROPA

Ekspor ke

TIMUR

TENGAH dan

EROPA

Ekspor ke ASIA

TIMUR

Sorong

Bitung

Makassar

Tj. Perak

Tj. Priok

Belawan

SISTEM KONEKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN BERSINERGI DENGAN PROGRAM TOL LAUT

Penumbuhan sistem

bisnis perikanan

Pemenuhan konsumsi ikan

untuk ketahanan pangan

Peningkatan ekspor hasil

perikanan

Pertumbuhan ekonomi lokal

dan pendapatan masyarakat

Sentra

Kelautan &

Perikanan

Terpadu

1. Natuna2. Simeulue3. Tahuna4. Saumlaki5. Merauke6. Mentawai7. Nunukan (Sebatik)8. Talaud9. Morotai10. Biak Numfor11. Tual12. Mimika13. Sarmi14. Moa15. Rote Ndao16. Anambas17. Sumba Timur18. Buton Selatan19. Enggano20. Sabang

Sumber:

- Rute Tol Laut: Kementerian Perhubungan, 2016

- SKTP 2017: KKP, 2016



PEMBANGUNAN WILAYAH TERLUAR MELALUI PROGRAM SKPT



DAMPAK

& HARAPAN 1.b



PENINGKATAN STOK IKAN DI PERAIRAN INDONESIA

6,19 6,4 6,41 6,527,31

9,93

12,5

1997 1999 2001 2011 2013 2015 2016

5,76,03 6,2 6,35

7,88,22

8,86

2013 2014 2015 2016* 2017** 2018** 2019**

Hasil/MSY (Juta Ton)

Volume Produksi (Juta Ton)

Berdasarkan perhitungan Komnas Kajiskan dan

BRSDMKP tahun 2017, terjadi peningkatan stok

ikan yang siap tangkap sebesar 2,57 Juta Ton

Dampak pemberlakuan moratorium kapal

eks asing, pemberantasan IUU Fishing dan

pelarangan API yang tidak ramah lingkungan.

Rata-rata pertumbuhan produksi perikanan

tangkap tahun 2010-2016 adalah 3,44% per

tahun

Terdapat gap/selisih antara potensi SDI dengan

capaian produksi pada tahun 2016 yang dapat

dioptimalkan pemanfaatanya.

* Tahun 2016 merupakan angka sementara** Tahun 2017, 2018, 2019 merupakan angka target

POTENSI SDI DI PERAIRAN LAUT

BERDASARKAN PERHITUNGAN KOMNAS

KAJISKAN & BRSDM-KP TAHUN 2017

CAPAIAN & TARGET VOLUME PRODUKSI

DI PERAIRAN LAUT



STATUS STOK IKAN PULIH TAHUN 2015-2016

Sumber Data :

Data 2015 berdasarkan KepMen KP 47/2016

Data 2016 berdasarakan PUSRISKAN 2017

PERBANDINGAN STATUS STOK SDI PER KELOMPOK JENIS IKAN

TAHUN 2015 - 2016

PERBANDINGAN

STATUS STOK SDI

TAHUN 2015 - 2016



LATAR BELAKANG ILMIAH REFORMASI KEBIJAKAN PERIKANAN (1/2)

Hasil Penelitian Badan Litbang KP dengan University of California Santa Barbara (UCSB)

Di bawah direktif Menteri Susi, kebijakan Indonesia untuk memberantas

IUUF dari kapal asing dan investasi untuk armada kapal skala-kecil dapat

mengurangi upaya penangkapan ikan sebesar 35% (data KKP) dan akan

meningkatkan tangkapan ikan dalam jangka panjang selama upaya

penangkapan dalam negeri dikelola dengan baik.

Penangkapan Skipjack tuna sampai 2035 (dibandingkan sekarang)

Tidak ada

kebijakan IUU

Kebijakan IUU, tidak ada

reformasi^

Kebijakan IUU,

dengan reformasi

Keberhasilan Kebijakan Melawan IUUF

^mengurangi open access & menerapkan pengendalian perizinan

Perhitungan independen menunjukkan pengurangan upaya penangkapan ikan di malam hari setelah moratorium, namun upaya penangkapan ini tergantikan meskipun ada perpanjangan

setelah 30 April 2015. Dihitung oleh tim UCSB/KKP berdasarkan data dari NOAA Joint Polar Satellite System (JPSS).

Perlunya Reformasi dan Investasi

Bila investasi dilakukan tanpa reformasi, akan

menyebabkan kerugian dalam jangka panjang dengan

mendukung overfishing

Reformasi perikanan tanpa investasi menyebabkan

kehilangan profit dalam jangka pendek, tapi menjaga

keuntungan jangka panjang karena pemulihan

biomassa ikan.

Reformasi dan Investasi, apabila dijalankan secara

bersamaan, akan mencegah kerugian jangka pendek

akibat pembatasan, dan memastikan sumberdaya ikan

membaik dalam jangka panjang.

Investasi tanpa reformasi

Reformasi tanpa investasi

Investasi dan reformasi



LATAR BELAKANG ILMIAH REFORMASI KEBIJAKAN PERIKANAN (2/2)

• Hasil Penelitian Badan Litbang KP dengan University of California Santa Barbara (UCSB)

Proyeksi 2050: Bila kebijakan reformasi perikanan dilakukan

secara konsisten, dapat meningkatkan biomassa ikan 224%,

meningkatkan tangkapan 100%, dan keuntungan ekonomi

USD 3,7 milyar.

Dan bila dilakukan secara global, pada 2050, biomassa ikan

meningkat mencapai 619 juta metrik ton, tangkapan 16 juta

metrik ton, dan keuntungan perikanan USD 53 milyar.



INDIKATOR PERTUMBUHAN PDB PERIKANAN

Data berdasarkan harga konstan tahun 2010

*) Angka sementara; **) Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

154.545,20 164.264,30

176.149,30

189.089,70

204.016,80 214.523,20

-

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

2011 2012 2013 2014 2015* 2016**

PDB Perikanan (Miliar Rupiah) 2011-2016

7,65

6,29

7,24 7,35

8,37

5,15

3,95

4,59 4,20 4,24

4,02

3,25

6,17 6,03 5,56

5,02 4,79

5,02

Perikanan (%) Kelompok Pertanian (%) PDB Nasional (%)



PENINGKATAN INDIKATOR NILAI TUKAR NELAYAN

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

95

100

105

110

115

120

125

Ja

nu

ary

-14

Fe

bru

ary

-14

Ma

rch

-14

Ap

ril-

14

Ma

y-1

4

Ju

ne

-14

Ju

ly-1

4

Au

gu

st-

14

Se

pte

mb

er-

14

Octo

be

r-1

4

No

ve

mb

er-

14

De

ce

mb

er-

14

Ja

nu

ary

-15

Fe

bru

ary

-15

Ma

rch

-15

Ap

ril-

15

Ma

y-1

5

Ju

ne

-15

Ju

ly-1

5

Au

gu

st-

15

Se

pte

mb

er-

15

Octo

be

r-1

5

No

ve

mb

er-

15

De

ce

mb

er-

15

Ja

nu

ary

-16

Fe

bru

ary

-16

Ma

rch

-16

Ap

ril-

16

Ma

y-1

6

Ju

ne

-16

Ju

ly-1

6

Au

gu

st-

16

Se

pte

mb

er-

16

Octo

be

r-1

6

No

ve

mb

er-

16

De

ce

mb

er-

16

Ja

nu

ary

-17

Fe

bru

ary

-17

Ma

rch

-17

Ap

ril-

17

Ma

y-1

7

Ju

ne

-17

NTN NTPi NTP NTUN NTUPi NTUP

2014 2015 2016 2017

NTN : Nilai Tukar NelayanNTPi : Nilai Tukar Pembudidaya IkanNTP : Nilai Tukar PerikananNTUN : Nilai Tukar Usaha NelayanNTUPi : Nilai Tukar Usaha Pembudidaya IkanNTUP : Nilai Tukar Usaha Perikanan

Perkembangan Nilai Tukar Sektor Perikanan 2014-2017 Menurut Bulan



PENINGKATAN PNBP SDA PERIKANAN

TAHUN TARGET

(Rp. Miliar)REALISASI

(Rp. Miliar)%

2012 150,00 215,48 143,66

2013 250,00 227,56 91,02

2014 250,00 214,44 85,78

2015 578,79 77,47 13,39

2016 693,00 357,88 51,64

2017* 950,00 175,29 18,44

* Realisasi s.d 11/04/2017

150

250 250

578,79

693

950

215,48 227,56 214,44

77,47

357,88

175,29

2012 2013 2014 2015 2016 2017*TARGET REALISASI



2. RENCANA PEMBANGUNAN

PERIKANAN TANGKAP

2018



TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018

“Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi

samudra, memunggungi selat dan teluk.”

“Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga

Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai

semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali

membahana.”

Presiden Joko Widodo, Pidato Kenegaraan 20 Oktober 2014

TEMA RKP 2018

“MEMACU INVESTASI DAN MENETAPKAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

YANG BERKUALITAS”



PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018

15. Peningkatan Produksi Pangan

22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan

Daerah Tertinggal

Prioritas Nasional Pembangunan

Kelautan & Perikanan 2018



TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2018

Pertumbuhan PDB

Perikanan

11%

Nilai Tukar Nelayan

(NTN)

112Jumlah WPP-NRI yang

menerapkan RPP

11WPP

Fasilitasi penyaluran

permodalan usaha

perikanan tangkap

4,8T

Produksi Perikanan

Tangkap

9,45 Volume

(Juta Ton)

209,79 Nilai

(Rp. Triliun) Rata-rata

Pendapatan

11,32RTP

(Rp. Juta/RTP/Bulan)

3,62 Nelayan

(Rp.Juta/Orang/Bulan)



ALOKASI APBN DITJEN PERIKANAN TANGKAP: KRISNA VS USULAN PENYESUAIAN

411.540

303.517

180.200

76.500

309.015

609.072

193.190

132.902

31.487

297.809

Pengelolaan KapalPerikanan dan AlatPenangkapan Ikan

Pengelolaan PelabuhanPerikanan

Pengelolaan Perizinandan Kenelayanan

Pengelolaan SumberDaya Ikan

Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya DJPT PAGU KRISNA PAGU PENYESUAIAN

Rp

. Ju

ta

NO KEGIATAN PAGU KRISNA PAGU PENYESUAIAN

1. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 411.540.249 609.071.536

2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 303.516.780 193.189.884

3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan 180.200.000 132.902.050

4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan 76.500.000 31.987.411

5. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya DJPT 309.014.688 297.808.807

JUMLAH 1.280.771.717 1.264.959.688

(Rp. 000,-)



USULAN PAGU PENYESUAIAN APBN DITJEN PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2018

Prioritas

Rutin

Rutin: (Gaji, Tukin, Ops Perkantoran)

77,75%

22,25%

Kegiatan Prioritas

untuk Stakeholder:

Total Anggaran DJPT 2018:

Rp. 1.264.959.688.000,-



OUTPUT KEGIATAN UTAMA DITJEN PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2018

508Unit

Kapal Perikanan

1.702Paket

Alat Penangkapan Ikan

1.000Unit

Mesin Kapal Perikanan

1Lokasi

National Fisheries Center

2Lokasi

Bengkel Kapal Perikanan

16Lokasi

TPI Higienis

500.000Premi

Asuransi Nelayan

5Lokasi

TPI Perairan Darat15.000Bidang

Sertifikat Hak AtasTanah Nelayan

2Lokasi

Kedai Nelayan

9Lokasi

Pelabuhan Perintis(SKPT)

6Lokasi

Kampung Nelayan

Pengadaan Kapal Perikanan menunggu persetujuan DPR atas evaluasi 2017

Kampung Nelayan dan Kedai Nelayan ditujukan sebagai model percontohan CSR BUMN



OUTPUT KEGIATAN PENDUKUNG DITJEN PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2018

1Pertemuan

Bali Tuna Conference

45.000Unit

Logbook

11Unit

Operasional KelembagaanWPP-NRI

600Orang

Observer Perikanan

539Orang

Syahbandar Perikanan

25Provinsi

Integrasi Perizinan

Pusat Daerah

7WPP

Pastisipasi RFMO &Kerjasama Internasional



PENUTUP: SINERGI PUSAT-DAERAH

1. Sinergi program/kegiatan antara Pusat dan Daerah, serta pembiayaan

pembangunan (APBN, APBD, DAK dan Dana Desa);

2. Pengawalan distribusi, monitoring dan pemanfaatan paket bantuan yang telah

dilaksanakan;

3. Dukungan daerah terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas Ditjen Perikanan

Tangkap (Identifikasi calon penerima, penyiapan lahan, sosialisasi & pembinaan

stakeholder, distribusi bantuan, monitoring dan evaluasi);

Kementerian Kelautan dan PerikananDirektorat Jenderal Perikanan Tangkap

©2017

TerimKasih

ISU STRATEGIS & PRIORITAS PERIKANAN …dkp.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Paparan-Ditjen...Wilayah terindikasi terjadi aktivtas Illegal Fishing Wilayah konservasi. 11 D

Documents