ISU – ISU KRITIS DALAM PENDIDIKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DOSEN PENGAMPU: Prof. Dr. Aceng Rahmat, M. Pd DI SUSUN OLEH: Ria Sarasawati (No Reg: 7317167374) Merri Silvia Basri (No Reg: 7317167370) Imelda (No Reg: PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2016
53
Embed
ISU ISU KRITIS DALAM PENDIDIKAN · PDF filekuliah Isu – Isu Kritis Dalam Pendidikan. Dengan mengingat segenap kekurangan dan kelebihan yang ada, kami ... A. PENGERTIAN PENDIDIKAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ISU – ISU KRITIS DALAM PENDIDIKAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DOSEN PENGAMPU:
Prof. Dr. Aceng Rahmat, M. Pd
DI SUSUN OLEH:
Ria Sarasawati (No Reg: 7317167374)
Merri Silvia Basri (No Reg: 7317167370)
Imelda (No Reg:
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2016
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
rahmat dan kasih-Nya kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang bertemakan
“Sistem Pendidikan Nasional”. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata
kuliah Isu – Isu Kritis Dalam Pendidikan.
Dengan mengingat segenap kekurangan dan kelebihan yang ada, kami
telahberusaha memaksimalkan diri untuk menyelesaikan tugas ini sebaik
mungkin. Namunpenyusun mengerti betul bahwasannya makalah ini masih perlu
untuk disempurnakanlagi, mohon pembaca untuk memberikan kritik dan saran
yang membangun.
Pada kesempatan ini pula izinkanlah penyusun dengan segala kerendahan
hati danrasa syukur menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak telah
banyak membantudalam penyelesaian makalah ini.
Penyusun sadar sepenuhnya bahwa dengan berbagai keterbatasan yang
adamakalah ini masih banyak kekurangan. Dengan segala kekurangan yang ada
semogamakalah ini masih dapat memberikan manfaat bagi pembaca.
Jakarta, 17 Januari 2017
Penyusun
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
ABSTRAK ..................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG .......................................................... 1
PANDANGAN PENULIS ..................................................... 27
C. MENGADAPTASI MATERI AJAR YANG DIGUNAKAN
DI KELAS ............................................................................ 31
D. MENGADOPSI MATERI AJAR UNTUK PENGAJARAN
DI KELAS ............................................................................ 45
BAB III PENUTUP
A. SIMPULAN ......................................................................... 56
B. SARAN ................................................................................ 56
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 57
iii
ABSTRAK
Pendidikan adalah suatu sistem dimana proses pengajaran terjadi di dalamnya. Pendidikan juga sangat diperlukan untuk mencerdaskan anak bangsa agar dapat memanjukan bangsanya. Oleh sebab itu dalam menyelenggarakan pendidikan memerlukan suatu kesatuan yang mengaturnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh proses pendidikan yang berjalan dengan terstruktur.Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Setiap bangsa tentu akan menyatakan tujuan pendidikannya sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang sedang diperjuangkan untuk kemajuan bangsanya. Walaupun masing-masing bangsa memiliki tujuan hidup berbeda, namun secara garis besar, ada beberapa kesamaan dalam berbagai aspeknya. Pendidikan bagi setiap individu merupakan pengaruh dinamis dalam perkembangan jasmani, jiwa, rasa sosial, susila, dan kecerdasan. Kata Kunci: pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional, UUD 1945
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan adalah suatu sistem dimana proses pengajaran terjadi
di dalamnya. Pendidikan juga sangat diperlukan untuk mencerdaskan
anak bangsa agar dapat memanjukan bangsanya. Sesungguhnya
semenjak jaman perjuangan kemerdekaan dahulu, para pejuang serta
perintis kemerdekaan telah menyadari bahwa pendidikan mer-pakan
faktor yang sangat vital dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa serta membebaskannya dari belenggu penjajahan. Oleh karena
itu, mereka berpendapat bahwa disamping melalui organisasi politik,
perjuangan ke arah kemerdekaan perlu dilakukan melalui jalur
pendidikan.Oleh sebab itu dalam menyelenggarakan pendidikan
memerlukan suatu kesatuan yang mengaturnya. Tujuannya adalah untuk
memperoleh proses pendidikan yang berjalan dengan terstruktur.
Kita semua menyadari bahwa pada masa-masa yang akan datang
kemajuan dan kejayaan suatu negara tidak lagi semata-mata ditentukan
oleh kekayaan sumberdaya alam, melainkan lebih banyak ditentukan oleh
kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh negara tersebut. Oleh
karena itu, pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan
sumberdaya insani merupakan suatu usaha besar dan vital yang selalu
diupayakan serta menjadi pusat perhatian setiap negara yang ingin
memajukan bangsanya. Usaha dan perjuangan suatu negara dalam
meningkatkan kecerdasan serta kemampuan bangsanya dapat dilihat
dalam sistem pendidikannya.Namun, faktanya sistem pendidikan yang
ada sekarang ini, khususnya di indonesia ternyata masih belum mampu
sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global untuk masa yang
akan datang. Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan
yang selama ini menjadi fokus pembinaan masih menjadi masalah yang
menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya masalah
2
internal yang mendasar dan bersifat komplek, selain itu pula bangsa
Indonesia masih menghadapi sejumlah problematika yang sifatnya
berantai sejak jenjang pendidikan mendasar sampai pendidikan tinggi.
Makalah ini dimaksudkan untuk membahas sistem pendidikan
nasional sebagai upaya untuk membangun struktur dan strategi
pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia
Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya untuk membangun
sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan ilmu
pengetahuan dan tekhnologi, serta bermoral dan berbudaya bukanlah
suatu pekerjaan yang gampang, semua itu memerlukan partisipasi yang
strategis dari berbagai komponen, seperti: Pendidikan awal di keluarga,
kontrol efektif dari masyarakat dan pentingnya penerapan sistem
pendidikan yang berkualitas oleh Negara.
3
BAB II
TEORI
A. PENGERTIAN PENDIDIKAN
Pengertian pendidikan erat kaitannya dengan kata education. Kata
education yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan
pendidikan merupakan kata benda turunan dari kata kerja bahasa Latin
educare. Kata educare dalam bahasa Latin memiliki pengertian melatih,
menyuburkan. Pendidikan merupakan sebuah proses yang membantu
menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak
tertata menjadi semakin tertata, semacam proses penciptaan sebuah
kultur dalam diri seseorang.Secara historis kata pendidikan banyak
dipakai untuk mengacu pada berbagai macam pengertian, misalnya
penetapan media evaluasi pembelajaran. Prinsip berorientasi pada
peserta didik berarti bahwa dalam pembelajaran hendaknya memusatkan
perhatiannya pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik,
minat, potensi dari peserta didik. Prinsip pemanfaatan sumber belajar
berarti dalam pembelajaran peserta didik hendaknya dapat memanfaatkan
17
sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang
dibutuhkannya. Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan dalam satu
kegiatan pendidikan adalah bagaimana pesera didik dapat belajar, dengan
cara mengidentifikasi, mengembangkan, mengorganisasi, serta
menggunakan segala macam sumber belajar. Dengan demikian upaya
pemecahan masalah dalam pendekatan teknologi pendidikan adalah
dengan mendayagunakan sumber belajar.
4. Masalah Relevansi Pendidikan
Relevansi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti
hubungan atau kaitan. Maksudnya yaitu hubungan antara hasil keluaran
(output) pendidikan dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh
pembangunan. Tugas pendidikan yaitu menyiapkan sumber daya manusia
untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh
mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output dari proses
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Output
pendidikan diharapkan mampu mengisi semua sektor pembangunan yang
beraneka ragam. Jika system pendidikan mampu menghasilkan output
yang baik, potensial dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka
relevansi pendidikan dianggap tinggi.
Umumnya output yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan
jumlahnya lebih besar daripada tenaga yang dibutuhkan di lapangan.
Namun sebaliknya, ada tenaga kerja yang dibutuhkan di lapangan, tapi
kurang diproduksi atau bahkan tidak diproduksi. Ketidakseimbangan ini
tentunya dapat menambah permasalahan dalam dunia pendidikan.
Jumlah output yang lebih besar daripada tenaga yang dibutuhkan
menyebabkan terjadinya penumpukan jumlah tenaga kerja yang
menunggu pekerjaan setiap tahunnya. Hal lain yang mendukung masalah
relevansi pendidikan yaitu masalah penyebaran penduduk. Penyebaran
penduduk di Indonesia tidak merata. Ada daerah yang padat penduduk,
terutama di kota-kota besar dan daerah yang jarang penduduk yaitu di
18
daerah pedalaman khususnya daerah terpencil yang berlokasi di
pegununugan dan pulau-pulau. Permasalahan ini dapat menimbulkan
perbedaan kebudayaan dan pandangan hidup mereka.
Masyarakat yang hidup di perkotaan umumnya mampu berfikir
moderen dan mempunyai orientasi ke depan, sedangkan masyarakat
pedalaman biasanya sudah merasa puas dengan apa yang dimilikinya
tanpa ada usaha untuk maju. Hal inilah yang membuat kelompok
masyarakat pedalaman kurang ikut berperan serta dalam pembangunan.
Tugas pendidikan ialah menyadarkan mereka akan ketertinggalannya dan
memperkenalkan bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan. Dalam
hal ini pendidikan juga berperan dalam hal transformasi budaya, dan
selalu bertumpu pada kebudayaan nasional. Sedangkan kebudayaan
nasional sendiri selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
Jika sistem pendidikan mampu menggapai masyarakat keterbelakangan
kebudayaan tersebut, maka pendidikan mampu melibatkan masyarakat
tersebut dalam pembangunan. Dengan ini maka relevansi dianggap
terjadi.
Pemecahan Masalah Relevansi Pendidikan
Permasalahan relevansi pendidikan dapat dipecahkan mealui cara-
cara seperti:
1) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu tinggi agar tercipta manusia yang berkualitas tinggi sehingga
meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha
dan industri.
2) Peningkatan kemampuan akademik, profesionalisme dan jaminan
kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga mampu berfungsi secara
optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi
pekerti agar dapat menunjukkan apa yang pernah ia dapatkan selama
menempuh pendidikan.
3) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan, termasuk kurikulum.
Seperti menyusunan kurikulum yang mengacu pada standar nasional
19
yang berlaku secara nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan
setempat.
4) Memberdayakan lembaga pendidikan, baik formal, nonformal, maupun
informal. Juga meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang
didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
5) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin
secara terarah, terpadu, dan menyeluruh agar generasi muda dapat
berkembang secara optimal disertai hak, dukungan, dan lindungan
sesuai dengan potensinya.
6) Pemberdayaan lembaga pendidikan baik formal dan nonformal di
dalam pembentukan dan pengembangan kualitas SDM sedini
mungkin, termasuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
peningkatan keimanan dan ketakwaan secara terarah, terpadu, dan
berkelanjutan.
7) Memberdayakan dewan pendidikan dan komite sekolah atau
madrasah sebagai wujud peran serta masyarakat dalam peningkatan
mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan,
dan evaluasi program pendidikan.
Pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan
pembangunan. Pendidikan berperan untuk menyiapkan sumber daya
manusia untuk pembangunan. Karena pembangunan selalu berubah
mengikuti tuntutan zaman, maka pendidikan pun juga harus bisa
mengimbangi. Sebagai akibatnya, permasalahan yang dihadapi oleh
dunia pendidikan pun semakin luas. Hal ini dikarenakan sasaran
pendidikan adalah manusia yang merupakan pelaku dalam kegiatan
pembangunan serta usaha pendidikan yang mempunyai orientasi ke
depan dan harus dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Permasalahan
yang timbul antara lain seperti masalah pemerataan pendidikan, masalah
mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi
pendidikan.
20
Untuk memecahkan permasalahan-permasalahn tersebut
diperlukan rumusan tentang berbagai masalah yang bersifat pokok agar
pemecahannya pun bisa tepat sasaran. Keempat permasalahan yang
timbul tersebut dapat teratasi jika pendidikan mampu untuk:
1) Menyediakan kesempatan pemerataan belajar, artinya mampu
menampung semua warga negara yang butuh pendidikan dalam suatu
wadah pendidikan.
2) Mencapai hasil pendidikan yang bermutu, artinya perencanaan dan
proses belajar telah sesuai dengan tujuan sistem pendidikan yang
telah ditetapkan
3) Terlaksana secara efisien, artinya pemrosesan pendidikan sesuai
dengan rancangan dan tujuan yang telah ditulis dalam perencanaan.
4) Menghasilkan produk bermutu yang relevan, artinya output yang
dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
Namun yang terjadi sekarang, hal-hal diatas belum dapat dipenuhi
oleh sistem pendidikan yang ada di negara kita.
E. PERMASALAHAN AKTUAL PENDIDIKAN DI INDONESIA
Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan antara apa
yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan
yang pada saat ini kita hadapi perlu ditanggulangi secepatnya.
Permasalahan aktual pendidikan meliputi masalah-masalah keutuhan
pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun,
dan pendayagunaan teknologi pendidikan.
Masalah aktual dibagi menjadi dua, yaitu mengenai konsep dan
mengenai pelaksanaannya. Misalnya, munculnya kurikulum baru
merupakan masalah konsep. Maksudnya, apakah kurikulum tersebut
cukup andal secara yuridis dan secara psikologis ataukah tidak. Jika tidak,
timbulah masalah pelaksanaan atau masalah operasional.Berikut masalah
aktual pendidikan yang ada di Indonesia :
1. Masalah keutuhan pencapaian sasaran
21
Pada Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan
nasional bab II pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional
ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian
dipertegas lagi di dalam GBHN butir 2a dan b tentang arah dan tujuan
pendidikan bahwa yang dimaksud dengan manusia utuh adalah manusia
yang sehat jasmani dan rohani, manusia yang memiliki hubungan vertikal
(dengan Tuhan), horizontal (dengan lingkungan dan masyarakat), dan
konsentris (dengan diri sendiri); yang berimbang antara duniawi dan
ukhrawi. Tetapi di dalam pelaksanaanya pendidikan afektif belum
ditangani semestinya. Kecenderungan mengarah kepada pengutamaan
pengembangan aspek kognitif. Untuk itu banyak hambatan yang perlu
dihadapi untuk mencapai sasaran secara utuh. Adapun hambatan yang
harus dihadapi adalah sebagai berikut:
1) Beban kurikulum sudah terlalu sarat.
2) Pendidikan afektif sulit diprogramkan secara eksplisit, karena dianggap
menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi yang keterlaksanaannya
sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman guru.
3) Pencapaian hasil pendidikan afektif memakan waktu, sehingga
memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik.
4) Penilai hasil pendidikan afektif tidak mudah.
2. Masalah Kurikulum
Begitu banyak masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang
dialami Indonesia. Masalah-masalah ini turut andil dalam dampaknya
terhadap pembelajaran dan pendidikan Indonesia. Masalah kurikulum
meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Sumber
masalahnya ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta
didik untuk terjun ke lapangan kerja (bagi yang tidak melanjutkan sekolah)
dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk ke perguruan tinggi (bagi
mereka ingin lanjut).Berikut ini adalah beberapa masalah kurikulum:
a. Kurikulum pendidikan Indonesia terlalu kompleks
22
Jika dibandingkan dengan kurikulum pendidikan di negara maju,
kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks. Hal ini akan
berakibat bagi guru dan siswa. Siswa akan terbebani dengan
segudang materi yang harus dikuasainya. Sehingga siswa harus
berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah
ditargetkan. Kedua hal tersebut akan mengakibatkan ketidakpahaman
siswa terhadap keseluruhan materi yang diajarkan.
Siswa akan lebih memilih untuk mempelajari materi dengan hanya
memahami sepintas tentang materi tersebut. Selain berdampak pada
siswa, guru juga akan mendapat dampaknya. Tugas guru akan
semakin menumpuk dan kurang maksimal dalam memberikan
pengajaran. Guru akan terbebani dengan pencapaian target materi
yang terlalu banyak, sekalipun masih banyak siswa yang mengalami
kesulitan, guru harus tetap melanjutkan materi. Hal ini tidak sesuai
dengan peran guru.
b. Seringnya berganti nama
Kurikulum pendidikan di Indonesia sering sekali mengalami
perubahan. Namun, perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan
nama semata. Tanpa mengubah konsep kurikulum, tentulah tidak akan
ada dampak positif dari perubahan kurikulum pendidikan Indonesia.
Pengubahan nama kurikulum pendidikan tentulah memerlukan dana
yang cukup banyak. Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi,
alangkah baiknya jika dana tersebut digunakan untuk bantuan
pendidikan yang lebih berpotensi untuk kemajuan pendidikan.
c. Kurangnya sumber prinsip pengembangan
Pengembangan kurikulum pendidikan tentu saja berdasarkan
sumber prinsip, untuk menunjukan dari mana asal mula lahirnya suatu
prinsip pengembangan kurikulum. Sumber prinsip pengembangan
kurikulum yang dimaksud adalah data empiris (pengalaman yang
terdokumentasi dan terbukti efektif), data eksperimen (temuan hasil
23
penelitian), cerita/legenda yang hidup di masyarakat (folklore of
curriculum), dan akal sehat (common sense).
Namun dalam fakta kehidupan, data hasil penelitian (hard data)
itu sifatnya sangat terbatas. Terdapat banyak data yang bukan
diperoleh dari hasil penelitian juga terbukti efektif untuk memecahkan
masalah-masalah yang komploks, diantaranya adat kebiasaan yang
hidup di masyarakat (folklore of curiculum). Ada juga hasil pemikiran
umum atau akal sehat (common sense).
3. Masalah Peranan Guru
Sejalan dengan pengembangan IPTEK yang pesat dan
realisasinya dipandu oleh kurikulum yang selalu disempurnakan, maka
guru sebagai suatu komponen sistem pendidikan juga harus berubah.
Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri
melayaninya. Untuk memandu proses pembelajaran murid ia dibantu
oleh sejumlah petugas lainnya seperti konselor (guru BP), pustakawan,
laboran, dan teknisi sumber belajar.
Seorang guru diharapkan mampu mengelola proses
pembelajaran (sebagai manajer), menunjukkan tujuan pembelajaran
(direktor), mengorganisasikan kegiatan pembelajaran (koordinator),
mengkomunikasikan murid dengan berbagai sumber belajar
(komunikator), menyediakan dan memberikan kemudahan-kemudahan
belajar (fasilitator), dan memberikan dorongan belajar (stimulator).
Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia
pendidikan di Indonesia yaitu mengenai bagaimana pengupayaan agar
semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan serta
pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja
yang mantap untuk dapat terjun kedalam kancah kehidupan
bermasyarakat. Jenis-jenis permasalah pokok pendidikan yang
diprioritaskan penanggulangannya di Indonesia yaitu masalah pemerataan
pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan dan
masalah relevansi pendidikan.
24
F. EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA
Menurut Jacques Delors (1996) menyebutkan peran strategis
pendidikan bahwa pendidikan merupakan alat yang tidak bisa dipisahkan
dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian sejati, kebebasan, dan
keadilan sosial. 9 Pendidikan walaupun bukan merupakan sebuah obat
ajaib atau magic formula merupakan pembuka pintu dunia untuk
kehidupan yang ideal, menumbuhkan kehidupan yang lebih manusiawi
dan dapat mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan,
ketertindasan dan perang.
Menurut Soedijarto (2007) mencatat bahwa para founding father
bangsa Indonesia sudah menyadari peran strategis pendidikan dalam
pembangunan bangsa. Hal tersebut terbukti dengan dimasukkannya
pendidikan ke pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurut
Soedijarto masuknya pendidikan dalam UUD 1945 karena para founding
father menyadari ketika abad ke-17 Eropa masuk modernisasi melalui
gerakan renaisance sedangkan Indonesia sebaliknya masuk era
kegelapan yaitu penjajahan selama hampir 350 tahun. Oleh karena itu
para founding father memfungsikan negara Indonesia untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa.10
Pendidikan yang dibayangkan oleh para founding father seperti
Soekarno, Syahrir, Agus Salim, dan M. Natsir, jelaslah bukan pendidikan 3
atau 2 tahun atau sekolah desa seperti terjadi pada jaman penjajahan
Belanda. Namun sebuah pendidikan berkualitas seperti sekolah untuk
orang-orang Eropa pada waktu itu yang biayanya seepuluh kali lipat dari
penyelenggaraan sekolah desa. 11 Menjalankan pasal 31 UUD 1945,
pemerintah Indonesia dari masa ke masa terus melakukan pembangunan
pendidikan melalui pembangunan sistem pendidikan nasional. Sistem
9Jaques Delors, Learning The Treasure Within (Unesco Publishing, 1996), h.13.
10Soedijarto, Memahami Makna yang Tersurat Dari Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Tentang Anggaran
Pendidikan (Jakarta: SPI), h. 28. 11
Ibid., h.3.
25
pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang
saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.12
Menurut Ignatius G. Saksono (2010) merinci beberapa masalah
yang haras diselesaikan oleh pendidikan antara masalah kelangsungan
hidup bangsa, budaya korupsi, ketidakadilan yang menyebabkan
kemiskinan, konsumerisme dan budaya materialistik, kerusakan
lingkungan hidup, bahaya narkoba, merosotnya mutu hasil pendidikan
formal, dan maraknya komersialisasi pendididikan.13
Nadjamuddin Ramly (2005) menyebutkan beberapa isu kritis
pendidikan Indonesia antara lain: mogok kerja guru, Sistem Akreditasi
Pendidikan Tinggi yang komersial, Sistem Evaluasi yang tidak akomodatif,
masuknya investasi asing dalam bidang pendidikan, kewenangan
penyelenggaraan pendidikan bagi daerah yang mengalami
penyimpangan, kemampuan guru yang lemah dalam menguasai materi
ajar, institusi pendidikan menjadi kontributor pengangguran terdidik,
meterialismedan egoisme sektoral ilmuwan, pendidikan menjadi ajang
bisnis murahan, dan terjadinya pendidikan yang hanya menguasai materi
ajar bukan pembinaan perilaku dan moral dan tidakadanya pajak untuk
pendidikan.14
Selain masalah seperti yang disebutkan di atas, media masa juga
memberitakan terjadinya kekerasan dan konflik sosial, mutu sumberdaya
manusia (SDM) yang dinilai rendah dibandingkan dengan beberapa
negara berkembang lainya, kemampuan membaca, matematika dan sains
siswa SD Indonesia yang dinilai rendah. 15 Indonesia dikenal sebagai
pengekspor tenaga kerja murah untuk jenis pekerjaan kasar ke negara-
12
Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Educational Management, Analisis Teori dan Praktik (Jakarta:
Rajawali Press, 2009), h. 79. 13
Ignatius G.Saksono, Tantangan Pendidikan, Memecahkan Problem Bangsa, Tanggapan
Terhadap Pembatalan UU BHP(Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2010), h. 14
Najamuddin Ramly, Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan (Jakarta:
Grafindo, 2005). 15
Bahrul Hayat dan Suhendra, Bencmark Internasional Mutu Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara,
2010)
26
negara lain. Secara umum pendidikan masyarakat Indonesia masih
sekitar 5,5 tahun.16
Contoh negara-negara kebangsaan yang berhasil membangun
bangsa dan peradabanya melalui pendidikan antara lain Amerika, Jerman,
Belanda, dan seluruh negara Skandinavia. Atas dasar persepsi sekolah
sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan manusia yang berkualitas,
mengapa Senator John F. Kennedy (1957) dan para Gubernur di Amerika
Serikat memandang bahwa keberhasilan Amerika Serikat dalam
persaingan global ditentukan oleh kualitas pembelajaran di sekolah.17
Ketidakmampuan dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu
tersebut menyebabkan posisi Indonesia dalam kancah persaingan global
terpuruk. Menurut catatan UNDP tahun 2006, Human Development Index
(HDI) Indonesia hanya menduduki ranking 69 dari 104 negara. Adapun
tahun 2007, menempatkan Indonesia berada pada urutan ke- 108 dari 177
negara. Penilaian yang dilakukan oleh lembaga kependudukan
dunia/UNDP tersebut menempatkan Indonesia di posisi yang jauh lebih
rendah dari Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, bahkan Laos.
Sementara berdasarkan Global Competitiveness Indeks tahun 2008
menurut sumber Bank Dunia 2009, Indonesia berada di peringkat 54 dari
134 negara. Posisi ini masih di bawah lima negara ASEAN yang disebut di
atas.
Menurut The 2006 Global Economic Forum on Global
Competitiveness Index (GCI) yang di-relese WEF tersebut, daya saing
global Indonesia berada pada posisi yang terpuruk. Untuk wilayah Asia,
macan asia Taiwan dan Singapore menempati urutan ke-5 dan 6.
Sementara Jepang, rangking ke-12. China dan India rangking 49 dan 50.
Pada periode yang sama, kualitas sistem pendidikan Indonesia juga
16
Tilaar, Menyiapkan Generasi Emas Menuju Indonesia 2045 (Jakarta: Lembaga Manajemen UNJ,
2013), h.2. 17
John Dewey, Democracy and Education (New York: The Mac Millan Co., 1964).
27
berada pada peringkat 23. Di mata WEF, Indonesia disejajarkan dengan
Gambia, masuk dalam kategori Negara low-income countries.18
UU No.20/2003 pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa "setiap warga
negara berhak memperoleh pendidikan bermutu", dan pasal 12 ayat (1)
mengatakan "setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan sesuai
minat, bakat, dan kemampuanya". Agar dapat melaksanakan pendidikan
bermutu dan melaksanakan pendidikan sesuai minat, bakat dan
kemampuan siswa, maka penyiapan guru profesional tidak bisa ditawar-
tawar lagi, tetapi suatu keharusan. Maka untuk menyiapkan guru
profesional, persyaratan utama untuk dapat diterima sebagai mahasiswa
calon guru harus dari mereka yang tergolong dalam kelompok 20%
teratas lulusan SMA dengan nilai matematika minimal 6.19
Berangkat dari pemahaman mengenai karakteristik masyarakat
modern di era globalisasi, maka yang perlu dihasilkan dari sistem
pendidikan nasional adalah manusia yang memiliki kemampuan, nilai dan
sikap seperti berikut: (1) manusia yang memiliki kemampuan, nilai, dan
sikap yang memungkinkanya berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam
proses politik, (2) manusia yang memiliki kemampuan, etos kerja, dan
disiplin kerja yang memungkinkannya dapat secara aktif dan produktif
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, (3) manusia yang
memiliki kemampuan dan sikap ilmiah untuk dapat mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui kemampuan penelitian dan
pengembangan, dan (4) manusia yang memiliki kepribadian yang mantap,
berkarakter dan bermoral serta berahklak mulia.20
Evaluasi pendidikan merupakan bagian dari strategi pembelajaran
yang dipandang dari teori belajar sosial (social learning theory)
merupakan bagian dari reinforcement strategy yang memiliki tujuan untuk
18
Sofyan Sauri, Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu,
File.upi.edu/direktori/FPBS, diakses 16 Januari 2017 19
Soedijarto, Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Era Globalisasi dan
Implikasinya terhadap Kurikulum LPTK(makalah, 2012), h.20. 20
Soedijarto, Kurikulum, Sistem Evaluasi, dan Tenaga Pendidikan sebagai Unsur Strategis dalam
Penyelenggaraan Satu Sistem Pendidikan Nasional(makalah, 2013), h.6.
28
menumbuhkan sikap dan kemampuan yang diharapkan, seperti etos kerja
yang tinggi, disiplin, dan belajar secara terus menerus. Oleh karena itu,
model evaluasi harus komprehensif, terus menerus, dan objektif.21
Para founding father Republik Indonesia yang memasukkan
pendidikan ke dalam pasal 31 UUD 1945 memiliki paradigma berpikir
bahwa build nation, build schools. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan
bangsa Indonesia berperan strategis dalam pembangunan bangsa dan
negara. Sebagai upaya menjalankan pasal 31UUD 1945, pemerintah
Indonesia dari masa ke masa terus melakukan pembangunan pendidikan
melalui pembangunan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan
nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait
secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam
perjalananya pembangunan sistem pendidikan nasional tidak pernah
lepas dari warna sosial, politik, ekonomi dan budaya yang melingkupinya.
Dari perspektif sistem pendidikan nasional tersebut, kita mengenal sistem
pendidikan nasional versi orde lama, orde baru, dan orde reformasi.
Pendidikan di era globalisasi harus menjadi pondasi utama dan
tempat bersemainya kebaikan untuk mentransformasi individu dan
meperbaharui masyarakat. Oleh sebab itu, guru dan murid harus
melakukan kolaborasi sebagai pasangan demi keadilan dan kelangsungan
kehidupan.Sudah lebih 70 tahun Indonesia membangun sistem
pendidikan nasional. Ada kemajuan yang dirasakan, namun kemajuan
yang dirasakan masih jauh dari yang tertulis dalam konstitusi 1945.
Adanya kenyataan tersebut mengindikasikan ada yang salah dalam
pelaksanaan sistem pendidikan nasional Indonesia. Kesalahan tersebut
dapat terlihat dari politik yang tidak mendukung, baik itu politik dalam
perumusan tujuan pendidikan, politik anggaran, dan politik
penyelenggaraan pendidikkan seperti penyiapan guru-guru profesional,
21
Soedijarto, Pokok-pokok Pikiran tentang Model Evaluasi yang Relevan dengan Fungsi dan
Tujuan Pendidikan Nasional, workshop reviu panduan penilaian yang diselenggarakan oleh Direktoral Pembinaan Sekolah Dasar Dirjen Pendidikan Dasar, Bogor, 13-15 Agustus 2012
29
penyiapan sarana, ketidakkonsistenan antara tujuan pendidikan dan
praktek pendidikan dan antara tujuan dengan model evaluasi pendidikan.
Dalam rangka meningkatkan mutu bangsa Indonesia, maka
diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis dalam perencanaan,
pelaksanaan, sistem evaluasi, dan perbaikan yang terus-menerus sistem
pendidikan Indonesia. Saat ini, Indonesia membutuhkan 'grand design
sistem pendidikan nasional" yang pembuatannya harus melibatkan semua
stake holder bangsa Indonesia. Dan, dalam pelaksanaanya nanti
membutuhkan pemimpin visioner dan kuat sehingga Indonesia mampu
bangkit dan berlari mengejar berbagai ketertinggalan dari bangsa- bangsa
lain di dunia.
G. REFORMASI PELAKSANAAN SISTEM
1. PENDIDIKAN NASIONAL
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional dirancang
oleh Kemdiknas untuk dapat melaksanakan Misi 5K Kemdiknas
(Ketersediaan, Keterjang- kauan, Kualitas dan Relevansi, Kesetaraan, dan
Kepastian) dengan cara seefisien dan seefektif mungkin.Tujuannya
adalah untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat mendukung
tercapainya efisiensi nasional dalam bidang pendidikan. Efisiensi nasional
akan dapat tercapai apabila Kem-diknas bekerja secara efisien (efisensi
internal) dan pemangku kepentingan pendidikan dapat memperoleh
layanan dari Kemdiknas dengan cara yang efisien juga (efisiensi
eksternal).
Tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai apabila semua kegiatan
Kemdiknas dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak
menyisakan sedikitpun celah untuk lengah dalam pemberian layanan
terbaik kepada semua pemangku kepentingan sebagaimana tertuang
dalam Visi Kemdiknas 2014: Terselenggaranya Layanan Prima
Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas
Komprehensif.Walaupun reformasi dalam bidang sosial, dimana
pendidikan termasuk salah satunya, dianggap berjalan lebih baik
30
dibanding bidang-bidang yang lain, tetapi hamper separuh dari publik
masih belum puas.
Telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2007: Pembelian Hak
Cipta Buku Teks Penyediaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) Penyediaan
Fasilitas Internet dan Multimedia di sekolah Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa, dan Bantuan Operasional
Manajemen Mutu (BOMM) Dan lain-lain. Hasil survey menunjukkan bahwa
publik masih berharap reformasi birokrasi di bidang sosial (termasuk
pendidikan) adalah lebih baik dari yang te¬lah dilaksanakan sampai saat
ini. Sejak tahun 2010, Kemdiknas telah melanjutkan pelaksanaan
reformasi birokrasi dengan melakukan:
1) Reformasi sistem Layanan dengan mengedepankan Layanan yang
efisien, transparan, dan akun- tabel melalui satu Portal Layanan Prima
Pendidikan Nasional
2) Penguatan Organisasi yang meliputi penajaman visi-misi-strategi,
restrukturisasi organisasi, serta penataan tugas dan fungsi
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional yang sedang
dilaksanakan oleh Kemdiknas mencakup:
1) Reformasi yang berorientasi pada perbaikan kon- disi internal, yang
diistilahkan sebagai Reformasi Birokrasi, dan
2) Reformasi yang berorientasi pada perbaikan layanan kepada pihak
eksternal yang diistilahkan sebagai Reformasi Layanan.
Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan mengacu pada
Permenpan No. 15/2008 yang mengarahkan bahwa reformasi birokrasi
harus mencakup:
1) Penguatan Organisasi
2) Pembenahan Tata-Laksana
3) Penataan dan Penguatan Sumber Daya Manusia
Reformasi Layanan Pendidikan dilaksanakan dengan bertumpu
pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga layanan
dapat diberikan dari mana saja, kapan saja, dengan menggunakan media
31
apa saja.Reformasi Birokrasi Kemdiknas, sesuai arahan MenPAN- RB,
meliputi Penguatan Organisasi, Pembenahan Ketatalaksanaan, dan
Penataan dan Penguatan SDM. Dalam pembenahan ketatalaksanaan,
Kemdiknas melaksanakannya dengan melakukan pengembangan sistem
melalui pemanfaatan TIK, sehingga dihasilkan proses yang efisien,
transparan, dan akuntabel. Dalam penataan dan penguatan SDM,
dilakukan melalui manajemen perubahan budaya kerja melalui perubahan
pola pikir, pola sikap, dan pola tindak.22
Kemdiknas melakukan reformasi secara komprehensif terkait
dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dalam usaha memenuhi
MISI 5K dengan cara yang efisien, transparan, dan akuntabel, baik bagi
Kemdiknas maupun para pemangku kepentingan pendidikan yang harus
dilayaninya.
H. TINJAUAN SEJARAH DAN SISTEM PENDIDIKAN DI JEPANG,
CHINA DAN, FINLANDIA
Sistem pendidikan Indonesia tidak terlepas dari perubahan
paradigma pendidikan yang terjadi di dunia. Oleh karena itu, segala
bentuk perbandingan yang menyangkut sistem pendidikan di dunia
hendaknya disikapi dengan bijaksana dan kritis. Pada pembahasan ini,
penulis akan membandingkan sistem pendidikan yang ada di beberapa
negara antara lain Jepang, China, Korea, Finlandia.
Riyana (2008, 2) mengatakan bahwa negara Jepang, China dan
Korea menggabungkan sistem manajemen pendidikan dalam sentralisasi
dan desentralisasi. Sistem sentralisasi hanya difokuskan pada panduan
dan pedoman penyelenggaraan sistem pendidikan saja, sedangkan
desentralisasi difokuskan pada proses penyelenggaraan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Dewan sekolah secara mandiri.
1. SEJARAH DAN SISTEM PENDIDIKAN DI JEPANG
22
Mohammad Nuh, Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan
Nasional 2010, (Jakarta: Oktober 2010).
32
Jepang adalah salah satu negara dengan yang mengalami
perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang. Sebagai
negara yang diperhitungkan di dunia, Jepang tentu telah bekerja dengan
sangat keras untuk menjadi seperti itu terutama sejak terpuruk dan kalah
perang di PD II.
Proses modernisasi masyarakat ditandai dengan restorasi Meiji yang
berlansung dari tahu 1868 hingga 1921. Upaya modernisasi dilakukan
oleh pemerintah di semua aspek kehidupan terutama di bidang pendidikan.
Pada masa sebelum PD II, istilah yang dianut negara Jepang adalah
negara yang kaya adalah negara yang memiliki militer yang kuat.
Sehingga dalam pendidikan Jepan pada saat itu di dominasi dengan
pendidikan militer. Namun jargon ini berubah setelah PD II di mana
pemerintah Jepang memfokuskan pada menbentuk perekonomian yang
melaju pesat dan pendidikan harus menyesuaikan dengan itu.
Kiblat pendidikan Jepang diadopsi dari model pendidikan Amerika
yaitu pendidikan 9 tahun ditambah taman kanak-kanak, dan SMU dan
Universitas. Kementerian pun berperan mengatur kurikulum dan
menyeleksi buku teks yang akan digunakan di seluruh Jepang pada saat
itu. Selain itu, kementerian juga bertugas merevisi isi pendidikan
berdasarkan latar kondisi dan kebutuhan rakyat Jepang.
Proses modernisasi ditandai dengan adanya administrasi birokratis
yang berperan dalam penerapan peraturan umum secara pasti di mana
para administrator dituntut bekerja berdasarkan keampuan dan
wewenangnya.23
Selain itu, pendidikan dirancang untuk mempersiapkan generasi
mendatang yang handal dan dapat mengejar ketertinggalan di dunia
pasca PD II. Dengan tujuan tersebut maka belajar di sekolah ditingkatkan
dengan memasukkan materi pelajaran yang padat dan sistem ujian yang
23
Awanis Lutfiyah. 2008. Yutori Kyouiku. Fakultas Ilmu Budaya: Universitas Indonesia. H.27.
Diakses online di lib.ui.ac.id pada tanggal 15 Januari 2017, pukul 10.01
33
ketat. Adanya ujian yang ketat melahirkan paradigma “Kursus” yang
memberikan les tambahan pelajaran.
Jepang telah merevisi berkali-kali kebijakan pendidikannya.
1) Pada tahun 1958 dibentuk Garis Besar Panduan Belajar sebagai
pijakan pendidikan yang melatih siswa memiliki pengetahuan dan
kemampuan dasar untuk menghadapi kehidupan dewasanya.
Siswa difokuskan pada pelajaran bahasa dan Aritmatika.
2) Pada tahun 1968 dilakukan revisi untuk penyeimbangan isi
pendidikan.
3) Pada tahun 1971 dilanjutkan dengan penyeimbangan isi pendidikan
dan membaginya ke dalam pelajaran utama, pendidikan moral dan
ekstrakokurikuler.
4) Pada tahun 1976-1977, kembali direvisi yang berdampak pada
pemotongan jam pelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
keseimbangan ilmu, moral, kesehatan dan kekayaan sebagai
manusia.
Meskipun demikian, era ini banyak menimbulkan masalah seperti
putus sekolah, bullying, keonaran kelas, kekerasan bahkan bunuh
diri (1985-1980).
Banyaknya masalah yang muncul, mengakibatkan keresahan
dalam masyarakat serta menimbulkan ketidakpercayaan
masyarakat terhadap sistem pendidikan yang diterapkan. Pada era
itu, ujian masuk universitas yang begitu ketat menimbulkan
kestressan siswa.
5) Pada tahun 1989, diterapkan hasil belajar dari hari Senin hingga
Jumat. Pelajaran sosial dan alam di kelas I dan 2 lingkup SD
ditiadakan dan diganti dengan mata pelajran pengenalan siswa
dalam interaksinya dengan lingkungan alam dan manusia.
6) Saat ini, pendidikan di Jepang ditandai dengan menyiapkan siswa
yang mampu bertahan hidup (dapat menyelesaikan masalah yang
dihadapinya), dan lifelong learning.
34
Dengan adanya kurikulum yang berlandaskan pada dua aspek di
atas, siswa Jepang diharapkan memiliki keseimbangan dan
kesempurnaan intelektual, moral dan juga fisik dalam menghadapi
kehdiupan di masyarakat, serta mampu menggali potensi diri
sendiri.24
Data yang diperoleh dari Konsulat Hukum Sosial Lokal
25mengatakan bahwa pada tahun 1989, PBB menyetujui perjanjian hak
asasi anak-anak dan diratifikasi oleh Jepang pada tahun 1994. Isi
perjanjian tersebut bahwa anak-anak berhak atas pendidikan.Setiap anak-
anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama meskipun mereka
bukan lah orang Jepang. Jadi ada perbedaan antara orang dewasa dan
anak-anak pendatang yang tinggal di Jepang. Perjanjian itu kemudian
ditindak lanjuti dan dimasukkan dalam Hukum Dasar Pendidikan di
Jepang dengan memberikan masyarakat kesempatan yang sama dalam
pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka. (pasal 3)26. Pasal ini telah
menjamin keegaliterian dalam standarisasi pendidikan di seluruh Jepang.
Kondisi pendidikan di Jepang saat ini digambarkan sebagai sebuah
prinsip meritokrasi yaitu dalam masyarakat modern khususnya
masyarakat industrialisasi telah terjadi perubahan paradigma yang
memandang seseoran dilihat dari keturunan, jenis kelamin, status sosial
orang tua bahkan etnis atau disebut askriptif. Hal ini menimbulkan
kesenjangan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Sehingga harus dirubah
menjadi sebuah prestasi yang tidak memandang dari semua unsur
tersebut atau bersifat sama dalam pemerolehak hak pendidikan.
Anak-anak di Jepang, sebelum masuk SD (berkisar 3 tahunan)
mereka terlebih dahulu dibekali pendidikan di Taman Kanak-Kanak. TK
ada yang berstatus negeri yang diasuh oleh pemerintah, swasta dan
24Ibid., 25
Konsulat Hukum Sosial Lokal untuk Hubungan Internasional adalah sejenis bulletin yang
dikeluarkan oleh pemerintah Jepang dalam berbagai versi bahasa tentang sistem pendidikan Jepang saat ini mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Universitas, sehingga dapat diakses oleh orang asing melalui internet di www.clair.or.jp 26
Ibid.,
35
umum atau public yang diasuh oleh instansi pendidikan. TK ini akan
mendapat bantuan subsidi dari pemerintah dan biasanya dilengkapi
dengan fasilitas pengasuhan anak atau hoikuen apabila orang tua mereka
bekerja. Fasilitas ini juga dapat diakses oleh orang asing yang tinggal di
sana.
Taman pengasuhan, terdiri dari 4 tipe seperti taman perawatan
pendidikan anak perhari, tipe taman kanak-kanak, tipe penitipan anak dan
fasilitas izin perawatan pendidikan lainnya. Cara pengasuhan mereka
sangat bervariasi dan harganya pun sangat bervariasi. Jika ingin
menggunakan fasilitas ini, maka orang tua dapat datang di kantor daerah
atau provinsi bagian kesejahteraan kesehatan.
Sistem pendidikan di Jepang dikenal dengan sistem 6-3-3-4 yaitu
pendidikan SD ditempuh selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun dan SMU
sederajat ditempuh selama 3 tahun, ditambah pembelajaran di Perguruan
Tinggi (PT) selama 4 tahun. Sistem pendidikan di SD dan SMP, semua
anak-anak harus masuk sekolah dan lulus sekolah. Hal ini didasari pada
masyarakat Jepang berkewajiban memperoleh pendidikan selama 9 tahun
yakni SD hingga SMP. Sedangkan untuk anak-anak yang
berkewarganegaraan asing atau selain Jepang berhak mendapatkan
pendidikan dari usia 6-15 tahun. Para orang tua, dapat berkonsultasi
untuk masa depan anaknya di kantor atau distrik setempat. Adapun biaya
yang ditanggung orang tua tidak sepenuhnya gratis, melainkan ada
beberapa biaya yang harus ditanggung bergantung jenis sekolah yang
akan dimasuki.
Setelah menyelesaikan SMP, anak-anak Jepang ada yang
langsung masuk ke SMU dan PT melalui tes uji yang sangat ketat
36
tergantung pada kualitas universitas yang diinginkan. Meskipun demikian,
ada juga yang tidak masuk PT dan langsung bekerja. Biasanya anak-anak
SMK yang telah ahli dan telah mendapatkan pendidikan khusus dari
sekolah kejuruan mereka seperti pendidikan kecantikan, memasak dan
sebagainya. Terdapat pula sekolah yang khusus untuk orang cacat atau
SLB. Di sana, penyandang disabilitas dididik agar dapat survive dalam
masyarakat tanpa terlalu tergantung kepada orang lain.
Misalnya saja, anak autis. Anak autis di Jepang di masukkan dalam
kategori anak berkebutuhan khusus atau special need education (SNE).
Pembagian kelas di sekolah ini dibagi atas tingkat disability. Isi dari sistem
edukasi di SNE untuk anak autis dibedakan berdasarkan life stagenya.
Walaupun demikian sistem ini diorientasikan untuk memberikan
keterampilan kepada mereka untuk beraktivitas secara mandiri dalam
kehidupan sehari-hari. Mereka mengikuti kelas regular dalam beberapa
jam seminggu dan mereka juga mengambil kelas khusus yang difokuskan
untuk membangun kemampuan kognitifnya seperti membangan hubungan
kepada sesame atau human relation dan kelas ini biasanya menggunakan
aktivitas permainan dan latihan untuk mencapai tujuan tersebut.27
Terdapat tiga jenis sekolah yaitu sekolah nasional atau negeri yang
aktivitasnya diatur oleh pemerintah, sekolah negeri umum atau publik
diatur oleh tingkat kabupaten atau provinsi dan sekolah swasta yang
pelaksanaanya diatur oleh Lembaga Hukum Swasta.
Pada tingkat SD hingga SMP negeri, penerimaan siswa bergantung
dari wilayah domisili mereka dan tidak ada ujian masuk. Lain halnya
dengan swasta yang menerapkan ujian masuk sekolah pada calon
siswanya. Untuk lebih jelasnya dapat melihat alur di bawah ini:
27
Fadilla, Zennifa. 2016.Bagaimanakan Keadaan Sekolah khusus Autis di Jepang?. Kompasiana.
Di akses online di www.kompasiana.com, pada tanggal 15 Januari 2016 pukul 21.58