AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL: ISU DAN PRAKTIK INTERNASIONAL Mata Kuliah Seminar Akuntansi Pemerintahan Kelas VII-A Program Diploma 4 Star Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2014 KELOMPOK 3 Ahmad Saifullah Kamaludin (3) Dody Mardiansyah (9) Juli Sarwanto (15) Muh. Arhadi Yunior La Tenriganka (21) Ri Ulfa Aisyi (27) Triadika Nugraha (33)
Materi Kuliah Akuntansi Pemerintah Program Studi Diploma IV Akuntansi PKN STAN 2015
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL:
ISU DAN PRAKTIK
INTERNASIONAL
Mata Kuliah
Seminar Akuntansi Pemerintahan
Kelas VII-A
Program Diploma 4 Star
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
2014
KELOMPOK 3
Ahmad Saifullah Kamaludin (3)
Dody Mardiansyah (9)
Juli Sarwanto (15)
Muh. Arhadi Yunior La Tenriganka (21)
Ri Ulfa Aisyi (27)
Triadika Nugraha (33)
Abstrak
Tujuan pembuatan papper ini adalah untuk mengetahui isu terkini dan penerapan
akuntansi akrual di negara lain. Untuk itu Penulis menggunakan metode studi kepustakaan
yang didapat dari berbagai media elektronik ataupun buku-buku litelatur yang terkait.
Sehingga hasil dari papper ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan komparasi
penerapan basis akuntansi di negara lain sehingga kita bisa menerapkan strategi
pengimplementasian akuntansi akrual yang paling realistis pada Pemerintah Indonesia.
Kata kunci: akuntansi akrual di indonesia
I. PENDAHULUAN
Tahun 2015 merupakan tahun bersejarah bagi negara Indonesia karena pemerintah
Indonesia akan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sesuai
dengan PP 71 Tahun 2010. Pemerintah Indonesia sudah sejak lama merencanakan
penggunaan SAP berbasis akrual tersebut. Dimulai pada tahun 2003 dengan dikeluarkannya
UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan reformasi dari proses perencanaan,
pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Hal tersebut menjadi awal mula
pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa basis akrual digunakan untuk
pengakuan pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Tetapi, untuk penganggaran, basis yang dipergunakan tetap basis kas, sehingga laporan
realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Dengan adanya penerapan basis akrual ini,
perubahan mendasar dari perubahan basis akuntansi adalah dihasilkannya Laporan
Operasional. Laporan ini merupakan laporan yang memuat besarnya pendapatan yang
dihasilkan Pemerintah dari sumber daya yang tersedia dan disandingkan (matching) dengan
besarnya beban yang ditanggung Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan.
Penerapan akuntansi akrual di negara lain dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah
Indonesia dalam menerapkan akuntansi akrual. Pemerintah indonesia dapat mencari solusi
yang tepat atas hambatan-hambatan yang bisanya timbul dalam penerapan akuntansi
2 III. PEMBAHASAN |
berbasis akrual di negara lain. Sehingga resiko kegagalan dalam penerapan akuntansi akrual
di Indonesia dapat diminimalkan
A. Maksud dan Tujuan
Tujuan dari penyusunan tulisan ini secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:
1. Mengetahui isu akuntansi akrual di negara-negara lain.
2. Membandingkan penerapan basis akuntansi di negara-negara anggota OECD
3. Mengetahui alasan terjadinya trend ke penerapan akuntansi akrual.
4. Mengetahui strategi penerapan akuntansi akrual secara best practice.
5. Mengetahui strategi penerapan yang paling realistis untuk Pemerintah Indonesia
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, dapat kami sampaikan rumusan masalah yang akan di bahas
antara lain:
1. Mengapa banyak negara lain yang menggunakan basis akrual?
2. Hambatan yang akan dihadapi pemerintah Indonesia dalam penerapan akuntansi
berbasis akrual.
II. LANDASAN TEORI
a. Akuntansi Akrual
Akuntansi Akrual mengacu pada sistem akuntansi yang menggunakan basis
pengakuan transaksi akrual. Secara umum dalam Akuntansi, kita mengenal 2 basis
pengakuan yaitu: yaitu basis akrual dan basis kas.
Menurut Kerangka Konseptual SAK dengan penggunaan basis atau dasar Akrual,
maka pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta
dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan
yang-disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi
masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban
pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan
diterima di masa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi
3 III. PEMBAHASAN |
transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
b. Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik atau dapat juga disebut akuntansi pemerintah adalah
akuntansi yang digunakan oleh pemerintah dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya.
Secara umum perbedaan mendasar antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor
privat atau swasta adalah adanya proses penganggaran yang pasti muncul dalam sektor
publik yang harus dilaporkan. Pada sektor privat proses penganggaran ini tidaklah menjadi
suatu wajib di laporkan kepada pihak eksternal. Proses penganggaran hanya menjadi ranah
manajer dan pemegang saham, pihak eksternal dalam hal ini debitor dan investor hanya
ingin mengetahui kemampuan dan perkembangan finansial perusahaan privat.
Hal ini berbeda dengan sektor publik. Dalam sektor publik salah satu hal penting dari
laporan keuangan pemerintah adalah adanya laporan penganggaran. Laporan penganggaran
sangat penting karena penganggaran merupakan salah satu alat check and balances antara
legislatif dan eksekutif. Di Indonesia sendiri saja, terdapat Laporan Relisasi Anggaran,
dimana laporan tersebut merupakan laporan atas realiasi anggaran yang disepakati antara
pemerintah dengan DPR. Laporan tersebut bersifat kas basis dan tidak dapat tidak tetap
harus tersedia dan dibuat oleh pemerintah dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan
anggaran yang disetujui bersama pada awal tahun anggaran.
c. Akuntansi Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan
Tidak seperti sektor privat yang seluruhnya sepakat menggunakan akuntansi akrual,
sektor pemerintah tidak, atau mungkin belum, keseluruhannya menggunakan Akuntansi
Akrual. Alasan perbedaan ini pun berbagai macam, mulai dari kebijakan tiap negara yang
berbeda, hingga perbedaan sistem pemerintahan dan ketiadaan kebutuhan untuk
memperbandingkan laporan antar negara menjadi alasan.
Indonesia sendiri telah mencanangkan penggunaan Akuntansi Kas yang pada
akhirnya mengarah pada akuntansi akrual sejak terjadinya Reformasi pada tahun 1998
hingga 2004. Harun et al, (2012) menjelaskan mengenai perkembangan pelaporan keuangan
sektor publik bahwa :
4 III. PEMBAHASAN |
In the Indonesian public sector, such reforms have resulted in movements to
decentralize local government management and to “improve” the quality of public
sector reporting. In accordance with statutory law approved after 1998, changes were
made to the role of Central Government in creating greater independence for its
members and in requiring reports that are in accordance with internationally-inspired
accounting standards. Many of the government’s initiatives appeared to draw from
the International Monetary Fund (IMF), the Asian Development Bank (ADB, 2001) and
the World Bank as guidance for policies designed to achieve better governance and
transparency (Nasution, 2008).
These reforms were undertaken by a number of post-Suharto administrations including
those led by Presidents B.J. Habibie (1998-1998), Abdurrahman Wahid (1999-2001),
Megawati Sukarnoputri (2001-2004) and Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009,
2009-2011). Under the banner of conducting meaningful change, public budgeting and
operational outcomes are now reported, scrutinized and audited in accordance with
the managerial practices similar to those used by the private sector. The adoption of
the accrual accounting system (AAS) in the Indonesian public sector is thus part of an
international trend at the time to ensure that public officials are held to account and
that public money is used efficiently and effectively (Alam, 1997; Guthrie, 1998; Ryan,
1999; Saleh and Pendlebury, 2006).
Atau dengan kata lain, rencana implementasi akuntansi akrual ini didorong oleh
perubahan peran pemerintah pusat pada saat reformasi. Reformasi dari segi pengelolaan
keuangan ini sudah di canangkan mulai dari presiden B.J. Habibie hingga Susilo Bambang
Yudhoyono. Anggaran dan realisasi keuangan pemerintah mulai dilaporkan, dan diaudit
seperti sektor privat.
Terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan akuntansi akrual apabila
dibandingkan akuntansi kas baik dalam sektor public maupun sektor privat. Keuntungan-
keuntungan penggunaan basis akrual seperti dikemukakan oleh International Public Sector
Accounting Standards Board (IPSASB), 2011, dilihat dari laporan keuangan dengan basis
akrual dapat:
- Menilai akuntabilitas untuk semua sumber daya yang dikelola entitas dan penggunaan
sumberdaya tersebut.
- Menilai posisi keuangan , kinerja keuangan, dan arus kas entitas; dan
5 III. PEMBAHASAN |
- Membuat keputusan terkait penyediaan sumber daya untuk dan atau melaksanakan
bisnis bersama entitas.
Secara lebih jauh, pelaporan dalam basis akrual juga:
- Menunjukkan bagaimana entitas mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya
- Memberi kemampuan pada pengguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam
mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi hutang dan kewajiban lainnya
- Menunjukkan posisi keuangan dari entitas dan perubahan posisi keuangan
- Memberi entitas kesempatan untuk mempertontonkan kesuksesan manajemen dalam
mengelola sumber daya; dan
- Berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam konteks biaya pelayanan, efisiensi,
dan ketercapaian tujuannya.
Terkait dengan sektor publik, salah satu keuntungan terbesar dalam penggunaan
basis akrual apabila dibandingkan dengan kas, muncul dalam konteks pengelolaan aset dan
kewajiban (baca: hutang). Akuntansi berbasis akrual memaksa entitas untuk membuat
catatan yang lengkap mengenai aset dan kewajiban yang dimiliki. Hal ini mendorong
manajemen aset yang lebih baik, termasuk maintenance yang lebih baik, kebijakan
penggantian aset yang lebih tepat, identifikasi dan penghapusan aset berlebih, dan
manajemen risiko yang lebih baik terkait dengan fluktuasi nilai kewajiban akibat perubahan
kurs. Identifikasi aset dan pengakuan atas depresiasi dan amortisasi juga berpengaruh pada
manajemen dalam menggunakan aset tetap dalam menyediakan pelayanannya, menghitung
biaya pelayanan (apabila dimungkinkan), dan mendorong manajemen untuk mencari cara
yang lebih baik dalam mengelola biaya dalam memberikan pelayanan.
Meskipun dengan keuntungan-keuntungan tersebut diatas, masih terdapat keraguan
dari berbagai pihak dalam konvergensi dari akuntansi kas ke arah akuntansi akrual di sektor
pemerintah ini. Beberapa pendapat menyatakan dan malah membuktikan secara empiris
betapa pentingnya informasi kas basis dalam pengelolaan sumberdaya dan konsumsi bagi
sebagian besar pengguna eksternal (Pessina Stecoolini, 2003 dalam Deaconu et al., 2011)
6 III. PEMBAHASAN |
III. PEMBAHASAN
A. Isu Akuntansi Akrual Di Negara-Negara OECD
Akuntansi basis kas dan akrual merupakan dua titik ujung dari sebuah spektrum basis
akuntansi dan anggaran yang mungkin untuk diterapkan. Basis kas pada awalnya telah
diterapkan secara tradisional di berbagai negara untuk aktivitas sektor publik. Namun, pada
awal tahun 1990-an telah muncul laporan keuangan dan anggaran berbasis akrual yang
pertama kalinya di dunia yaitu di New Zealand. Kemudian dalam perkembangan satu
dekade berikutnya, telah terjadi perubahan besar dalam penggunaan basis akuntansi dari
basis kas menuju/menjadi basis akrual di negara-negara anggota OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development) meskipun masih terdapat perbedaan derajat
akrual-nya diantara negara-negara tersebut.
Saat ini, negara-negara yang tergabung dalam OECD terdiri dari 34 anggota terdiri
dari:
1 Australia 10 France 19 Korea 28 Slovenia2 Austria 11 Germany 20 Luxembourg 29 Spain3 Belgium 12 Greece 21 Mexico 30 Sweden4 Canada 13 Hungary 22 Netherlands 31 Switzerland5 Chile 14 Iceland 23 New Zealand 32 Turkey6 Czech Republic 15 Ireland 24 Norway 33 United Kingdom7 Denmark 16 Israël 25 Poland 34 United States8 Estonia 17 Italy 26 Portugal9 Finland 18 Japan 27 Slovak Republic
Pada prakteknya, pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual di sektor publik tidak
selalu berjalan mudah, dikarenakan salah satu alasannya adalah berbedanya karakteristik
lingkungan sektor publik dibandingkan dengan sektor bisnis yang dalam prakteknya
senantiasa sangat familiar dengan sistem tersebut.
Perkembangan Penerapan Akuntansi dan Penganggaran berbasis akrual di negara-negara
anggota OECD hingga tahun 2014 digambarkan sebagai berikut: