ISSN 0853 V I S I - januarisihotang.com fileAnalisa Pengaruh Perubahan Jumlah Lilitan dan Tegangan Terhadap Efisiensi Konsumsi Energi Listrik Pada Model Pemanas Induksi Elektromagnet

ISSN 0853 – 0203 STT NO. 1541/SK/DITJEN PPG/STT/1990

V I S IVolume 24 Nomor 2 Juni 2016

Penyederhanan Partai PolitikSebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia

Januari SihotangPengalihan Risiko Gugatan Konsumen

Melalui Mekanisme Asuransi Tanggung Jawab ProdukDebora

Analisa Pengaruh Perubahan Jumlah Lilitan dan TeganganTerhadap Efisiensi Konsumsi Energi Listrik Pada

Model Pemanas Induksi ElektromagnetGolfrid Gultomt1), Libianko Sianturi2)

Penerapan Metode Field Trip Terhadap Kemampuan Menulis CerpenSiswa Kelas XI SMA Swasta Dharma Bakti Tanah Jawa

Roselyn Nainggolan1), Farisda Siahaan2)

Realization of Politeness Strategies In Sending Short Messages Service (SMS)By The Fifth Semester Students of English Department of

HKBP Nommensen UniversitySrisofian Sianturi

Hubungan Manajemen Mutu Pendidikan dengan Keberhasilan PelayananPendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

Marto SilalahiPengembangan Perangkat Pembelajaran Untuk Meningkatkan Self Efficacy

(Kepercayaan Diri Siswa)Rick Hunter Simanungkalit

Pengaruh Komitmen Kerja dan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Lurahserta Pengaruhnya Terhadap Perencanan Wilayah di Kota Binjai

Abdi SugiartoHubungan Antara Orientasi Profesional Terhadap Konflik Peran dengan Partisipasi

Anggaran Sebagai Variabel Moderating(Studi Empiris di Rumah Sakit Swasta di Sumatera Utara)

Jadongan Sijabat

Majalah IlmiahUniversitas HKBP Nommensen

V I S IMajalah Ilmiah

Universitas HKBP Nommensen

Izin Penerbitan dari Departemen Penerangan Republik IndonesiaSTT No. 1541/SK/DITJEN PPG/STT/1990

7 Pebruari 1990

Penerbit:Penasehat:

Pembina:

Ketua Pengarah:

Ketua Penyunting:

Anggota Penyunting:

Lay out:Tata Usaha:

Universitas HKBP NomensenKetua BPH YayasanRektorPembantu Rektor IPembantu Rektor IVKetua Lembaga Penelitian dan PengabdianMasyarakatProf.Dr.Monang Sitorus, M.Si

Prof.Dr. Monang Sitorus, M.SiIr. Rosnawyta Simanjuntak, MPDr. Richard Napitupulu, ST.,MTDr. Jadongan Sijabat, SE.,M.SiJunita Batubara, S.Sn.,M.Sn.,PhDProf. Dr. Hasan Sitorus, MSDr. Budiman Sinaga, SH.,MHDr. Sondang Manik, M.HumAlida Simanjuntak, S.PdRonauli Panjaitan, A.Md

Alamat Redaksi:

Majalah Ilmiah “VISI”Universitas HKBP NommensenJalan Sutomo No.4A Medan 20234

Sumatera Utara – Medan

Majalah ini diterbitkan tiga kali setahun: Pebruari, Juni dan OktoberBiaya langganan satu tahun untuk wilayah Indonesia

Rp 30.000 dan US$ 5 untuk pelanggan luar negeri (tidak termasuk ongkos kirim)Biaya langganan dikirim dengan pos wesel, yang ditujukan kepada Pimimpin Redaksi

Petunjuk penulisan naskah dicantumkan pada halaman dalamSampul belakang majalah iniE-mail : visi @ yahoo.co.id

ISSN 0853 – 0203 STT NO. 1541/SK/DITJEN PPG/STT/1990

V I S I_____________________________________________________________Volume 24 Nomor 2 Juni 2016____________________________________________________________________________________________

Januari Sihotang

Debora

Golfrid GultomLibianko Sianturi

Roselyn NainggolanFarisda Siahaan

Srisofian Sianturi

Marto Silalahi

Rick HunterSimanungkalit

Abdi Sugiarto

Jadongan Sijabat

Penyederhanan Partai PolitikSebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial diIndonesia

Pengalihan Risiko Gugatan Konsumen MelaluiMekanisme Asuransi Tanggung Jawab Produk

Analisa Pengaruh Perubahan Jumlah Lilitan danTegangan Terhadap Efisiensi Konsumsi EnergiListrik Pada Model Pemanas InduksiElektromagnet

Penerapan Metode Field Trip TerhadapKemampuan Menulis Cerpen Siswa Kelas XISMA Swasta Dharma Bakti Tanah Jawa

Realization of Politeness Strategies In SendingShort Messages Service (SMS) By The FifthSemester Students of English Department ofHKBP Nommensen University

Hubungan Manajemen Mutu Pendidikan denganKeberhasilan Pelayanan Pendidikan SekolahDasar di Kecamatan Siantar KabupatenSimalungun

Pengembangan Perangkat Pembelajaran UntukMeningkatkan Self Efficacy (Kepercayaan DiriSiswa)

Pengaruh Komitmen Kerja dan KualitasPelayanan Publik Terhadap Kinerja Lurah sertaPengaruhnya Terhadap Perencanan Wilayah diKota Binjai

Hubungan Antara Orientasi ProfesionalTerhadap Konflik Peran dengan PartisipasiAnggaran Sebagai Variabel Moderating(Studi Empiris di Rumah Sakit Swasta diSumatera Utara)

2540-2558

2559-2573

2574-2585

2586-2605

2606-2615

2616-2635

2636-2652

2653-2667

2668-2684

Majalah IlmiahUniversitas HKBP Nommensen

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh kasih dan ridhoNyamajalah ilmiah Universitas HKBP Nommensen “VISI” Volume 24, Nomor 2, Juni2016 dapat terbit.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada Saudara yangtelah mengirimkan artikel untuk dimuat di majalah ini. Dalam rangkapengembangan kualitas tulisan dan penerbitan serta terjalinnya komunikasi dalampertukaran informasi ilmiah, kami akan senang hati apabila Saudara berkenanmemberikan masukan dan mengirimkan tulisannya untuk dimuat pada edisiselanjutnya.

Akhirnya, kami berharap semoga tulisan-tulisan yang dimuat pada edisi inibermanfaat bagi para pembaca.

Pro Deo et PatriaRedaksi

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

Majalah Ilmiah “Visi”, UHN adalah salah satu sarana/media bagi ilmuan dalammenyebarluaskan ilmu pengetahuan, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendirimaupun untuk kepentingan pembangunan secara umum. Redaksi mengundang ilmuan dariberbagai bidang ilmu pengetahuan untuk berperan serta dalam mengisi majalah ini. Naskah yang dikirim ke redaksi ditulis mengikuti tata cara penulisan ilmiah yang baku

secara umum, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dengan spesifikasi:- Ukuran kertas : A4 atau letter- Ketikan : 2 spasi- Jumlah halaman : maksimum 24 halaman, dan- Software : Microsoft Words

Format dan Pedoman PenulisanJudulNama PenulisAbstrak (maksimum ¾ halaman). Memuat tujuan, metode dan kesimpulan hasilpenelitian, disertai kata kunci. Abstrak dalam bahasa Inggris bila naskah dalam bahasaIndonesia atau sebaliknya.I. Pendahuluan (maks. 4 hal.), memuat latar belakang, masalah, tinjauan pustaka,

tujuan dan hipotesis (bila ada).II. Metodologi penelitian (maks. 3 hal), memuat tempat dan waktu penelitian, bahan

dan alat atau objek penelitian, perlakuan (bila ada) dan metode (mis.: kriteriasampel, uji statistik).

III. Hasil penelitian dan Pembahasan (maks. 12 halaman). Memuat hasil penelitian dankemukakan secara menarik dan mudah dimengerti, hindari tabel lampiran.Pembahasan memuat interpretasi hasil yang didukung oleh tinjauan pustaka, danbila perlu pembahasan kelemahan dan kekuatan metode (penelitian) yangdigunakan.

IV. Kesimpulan dan saran (maks. 2 halaman). Memuat kesimpulan yang relevandengan judul dan saran (bila ada) yang relevan dengan penelitian.

Daftar Pustaka (maks. 2 halaman). Memuat daftar pustaka secara alfabetis dan hanyayang dikutip saja, dengan susunan.

Untuk buku: nama belakang. Nama depan (tahun), Judul, kota tempat penerbitan.Penerbit.Untuk penerbitan periodikal: nama belakang, nama depan, (tahun). Judul tulisan,Nama Periodikal, Vol. (nomor), nomor halaman.

Prosedur pengiriman naskah:- Kirimkan 1 (satu) eksemplar manuskrip naskah, file naskah dalam disket 31/2, serta

riwayat hidup penulis ke alamat Redaksi Majalah VISI UHN.- Naskah belum pernah diterbitkan atau sedang dalam proses penerbitan pada media

lain.- Naskah yang dikrim ke redaksi sepenuhnya menjadi milik redaksi.

Redaksi berwewenang menyunting artikel tanpa mengubah isi dan tujuannya.

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2540

ISSN 0853 - 0203

Penyederhanaan Partai PolitikSebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia

Oleh:Januari Sihotang, S.H.,LL.M.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas HukumUniversitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRACT

The purpose of this study is, first, to determine the design of thepresidential system in Indonesia; second, to determine the mix of multi-partysystem and the presidential system in Indonesia and third, to providerecommendations on the simplification of the urgency of political parties inefforts to strengthen the presidential system in Indonesia. This type ofresearch is a normative legal research by basing the research on secondarydata. The conclusion of this study are: First, the implementation of thepresidential system in Indonesia can not be separated from thecharacteristics contained in constitution of Indonesia so that it can beconcluded that Indonesia adopted a presidential system. Second, thepresidential system is implemented in the design of multi-party system inIndonesia has resulted in the emergence of President and Vice Presidentwho is supported by a political party that has the support of a minoritygovernment in parliament, giving rise cloven (divided government). Thishappens due to the multi-party system, it is very difficult for a party to obtaina majority in parliament. Such situation causes the inter-party coalitionbecomes a necessity. However, the coalition built rather that a commoninterest which is not always the same and not the same platform cause thecoalition to be very fragile. And third, the efforts that can be made in thesimplification of political parties is as follows: 1) Tightening requirementsfor establishing a political party; 2) The implementation and improvement ofElectoral Threshold; 3) Increased Parliamentary Threshold; 4) Implementthe District Electoral System.

keywords: political party, presidential system.

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2541

ISSN 0853 - 0203

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Penelitian

Secara eksplisit, Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkatUUD 1945)1 tidak menentukan sistem kepartaian apa yang dianut Indonesia,karena sistem kepartaian dapat berubah-ubah sesuai dengan dinamikamasyarakat. Namun pengaturannya agak berbeda dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI Tahun 1945).2 Terutama karena pengaturan tentang HAM sudah lebihterperinci salah satunya dengan adanya jaminan hak setiap orang ataskebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimanatertuang dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3).3

Pembentukan partai politik berangkat dari anggapan bahwa denganmembentuk wadah organisasi, warga negara bisa menyatukan orang-orangyang mempunyai pikiran, orientasi dan cita-cita yang sama sehingga pikirandan orientasinya bisa dikonsolidasikan.4 Partai politik juga menjadi wahanabagi setiap warga negara untuk memperjuangkan kepentingannya di hadapanpenguasa. Urgenitas partai politik di negara demokrasi tak lepas dari fungsi-fungsi yang dimilikinya. Menurut Miriam Budiardjo5, di negara demokrasiseperti Indonesia, terdapat beberpa fungsi partai politik, yaitu:

1. Sebagai sarana komunikasi politik.2. Sebagai sarana sosialisasi politik.3. Sebagai sarana rekrutmen politik.4. Sebagai sarana pengatur konflik (conflict management).

1 UUD 1945 yang dimaksud dalam hal ini adalah UUD 1945 sebelum perubahan.

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukumdasar di Indonesia. Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3 Janedjri M Gaffar, Konsolidasi Sistem Pemilu, Harian Seputar Indonesia, Senin,28 November 2011.

4 Ibid, hlm 403.5 Ibid, hlm. 405-410.

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2542

ISSN 0853 - 0203

Sistem multipartai menjadi suatu keniscayaan dan tidak dapatterhindarkan dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Setidaknya adabeberapa faktor penyebabnya, yakni:6

1. Pluralitas masyarakat Indonesia.2. Sejarah dan budaya politis3. Desain sistem pemilihan umum.7

Di sisi lain, setelah perubahan, Undang-Undang Dasar 1945,Indonesia menganut desain sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistempresidensial, Presiden tidak hanya sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapijuga pusat kekuasaan negara. Artinya presiden tidak hanya sebagai kepalapemerintahan (chief of executive), tetapi juga kepala negara (chief of state).Namun dalam kenyataannya, sistem presidensial produk perubahan UUD1945 juga sulit diimplementasikan. Faktor penyebabnya adalah sistempresidensial dipasangkan di atas struktur politik multipartai. Sebuahpasangan dan kondisi yang tidak lazim di negara-negara yang menganutsistem presidensial.8

Berbagai studi menunjukkan, paduan sistem presidensial denganmultipartai memang problematik. Juan Linz dan Arturo Velenzuelaberpendapat, sistem presidensial yang diterapkan di atas struktur politikmultipartai (presidensial-multipartai) cenderung melahirkan konflik antaralembaga presiden dan parlemen serta menghadirkan demokrasi yang tidakstabil. 9 Terbukti, tiga presiden yang pernah dan sedang berkuasa diIndonesia10 mengalami berbagai hambatan. Di tengah sistem multipartai,koalisi yang sesungguhnya tidak lazim dalam tradisi presidensialisme justrumenjadi kebutuhan mendasar dan sulit dihindari. Apalagi koalisi yangterbangun sangat rapuh dan cair karena karakter partai-partai dalamberkoalisi tidak disiplin dan pragmatis. Partai koalisi seringkali berdiri di

6 Hanta Yuda AR, 2010, Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema KeKompromi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 27-30.

7 Rumusan kecenderungan sistem pemilihan terhadap sistem kepartaian secarasederhana dapat disimpulkan bahwa sistem distrik dalam pemilihan akan kondusifmenciptakan sistem dua partai, sedangkan sistem proporsional akan kondusif menciptakansistem banyak partai (multipartai).

8 Hanta Yuda AR, Kerentanan Presidensial-Multipartai, Harian Kompas, Senin, 28Juli 2010.

9 Ibid10 Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarno Puteri (2001-

2004) dan Susilo Bambang Yudoyono (2004-2014).

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2543

ISSN 0853 - 0203

‘dua kaki’.11 Artinya, beberapa partai yang sebenarnya bergabung dalamkoalisi pendukung pemerintah justru ikut menentang kebijakan pemerintahyang dianggap tidak populer dan pro publik. Hal ini dilakukan untukmendapatkan dukungan publik demi perolehan suara di pemilu berikutnya.

Paling tidak, ada empat fakta politik paling aktual pada masapemerintahan saat ini yang menjadi potret kerentanan multipartai yangmereduksi sistem presidensial. Pertama, tingginya kompromi dalampembentukan dan perombakan kabinet. Kedua, dukungan koalisi pendukungpemerintah tidak efektif. Ketiga, kontrol parlemen terhadap pemerintahcenderung berlebihan (legislative heavy) sehingga kebijakan presiden sangatsulit untuk mendapatkan dukungan politik di parlemen. Keempat, perjalananpemerintahan dibayangi ancaman impeachment.

Oleh karena itu, penyederhanaan partai politik di Indonesia menjadisesuatu hal yang mutlak dilakukan. Penyederhanaan partai politik tersebuttentu harus dilakukan secara perlahan dan ‘alami’ agar tidak bertentangandengan hak untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana yang telah diaturoleh UUD NRI Tahun 1945.

1.2. MasalahBerdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:1. Bagaimanakah implementasi sistem presidensial di Indonesia?2. Bagaimanakah perpaduan sistem multipartai dan sistem presidensial

di Indonesia?3. Bagaimanakah urgensi penyederhanaan partai politik dalam uapaya

penguatan sistem presidensial di Indonesia?

II. Tinjauan Pustaka2.1. Partai Politik dan Sistem Kepartaian

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yangsangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai berperan sebagaipenghubung antara proses pemerintahan dan warga negara.12 Partai politikjuga merupakan satu wadah yang mengakomodasi hak kebebasan berserikatdan berkumpul.

11 Januari Sihotang, Setgab yang Gagap, Harian Suara Karya, 14 Januari 2010.12 Jimly Asshiddiqie, 2006, Kebebasan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan

Mahkamah Konstitusi, Op.cit, hlm. 52.

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2544

ISSN 0853 - 0203

Banyak sarjana yang mendefenisikan partai politik. Carl J Friedrich menulissebagai berikut:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secarastabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaanterhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkanpenguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatanyang bersifat adil serta materiil .13

Senada dengan pengertian tersebut, Miriam Budiardjo mendefenisikan partaipolitik sebagai:

Suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyaiorientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. tujuan kelompok iniadalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukanpolitik –(biasanya) dengan cara konstitusional-untuk melaksanakanprogramnya.14

Sedangkan defenisi paling operasional menurut Riswandha Imawanadalah defenisi yang diberikan Giovanni Sartori yang mendefinisikan partaipolitik sebagai kelompok politik apapun yang dikenali lewat label resmiyang ada saat pemilihan umum, dan mampu menempatkan wakil-wakilnyapada jabatan publik melalui pemilihan umum 15.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politikmendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dandibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasarkesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membelakepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, sertamemelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

13 Friedrich, 1967, Constitutional Government and Democracy: Theorie andPractice in Europe and America, edisi ke 5, , Weltham Mass; Blasidell Publishing Company, hlm. 419. Sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, Ibid, hlm. 404.

14 Miriam Budiardjo, Ibid.15 Riswandha Imawan, 2001, Pemilu Sebagai Sarana Demokratisasi Politik di

Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 3.

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2545

ISSN 0853 - 0203

Menurut Riswandha Imawan, terdapat beberapa fungsi partai politik yangpaling mendasar16, yakni:

1. Melaksanakan fungsi input dari sistem politik.2. Membuat dan engontrol aktivitas pemerintahan.3. Regulator konflik masyarakat.

Namun, pelaksanaan fungsi partai politik akan berbeda di masing-masingnegara. Pelaksanaan fungsi ini akan sangat banyak tergantung kepada sejarahkelahiran sebuah partai politik dan kondisi perpolitikan di negara tersebut.Sehingga fungsi partai politik di negara demokrasi dan otoriter akan sangatberbeda.17

Pelaksanaan fungsi partai politik itu sendiri akan sangat tergantung dengansistem kepartaian yang dianut suatu negara. Duverger membagi sistemkepartaian ke dalam tiga bagian18, yakni:

1. Sistem partai-tunggal dipakai untuk partai yang benar-benarmerupakan satu-satunya partai dalam satu negara maupun untukpartai yang memiliki kedudukan dominan di antara partai yang lain.

2. Sistem dwi-partai diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapapartai yang berhasil memenangkan tempat dua teratas dalampemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyaikedudukan dominan.

3. Sistem multi-partai merupakan sistem kepartaian yang memilikibanyak partai, namun tak ada partai yang benar-benar dominan.

2.2. Sistem PemerintahanSistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antara

lembaga-lembaga negara.19 Pendapat ini juga tak jauh berbeda dengan JimlyAsshiddiqie yang mengemukakan bahwa sistem pemerintahan berkaitandengan pengertian regeringsdaad yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleheksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.20

16 Riswandha Imawan, Op.cit, hlm.3.17 Miriam Budiardjo, Op.cit, hlm. 405.18 Lihat Miriam Budiardjo, Ibid, hlm. 415-420.19 Mahfud MD, 1993, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, UII Press,

Yogyakarta, hlm. 83.20 Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca

Reformasi, Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 311,

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2546

ISSN 0853 - 0203

Ada 3 (tiga) jenis sistem pemerintahan, yakni:21

1. Sistem PresidensialTerdapat beberapa ciri pokok sistem presidensial22, yakni kepala

pemerintahan adalah presiden yang sekaligus juga sebagai kepala negara.Presiden dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung.Presiden memegang kendali pemerintahan. Ia adalah kepala lembagaeksekutif yang menunjuk mmenteri-menteri yang akan duduk di dalamkabinet. menteri-menteri adalah para pembantu presiden yang bertanggungjawab kepada presiden. Oleh karena presiden juga adalah kepala negara, iamemegang kekuasaan simbolis tersebut.23 Kedudukan presiden dan parlemenadalah sama-sama kuat karena presiden dan parlemen memiliki legitimasiyang kuat melalui pemilihan umum yang terpisah.24

Arend Lijphart mengemukakan beberapa kelebihan sistem presidennsial25,yaitu stabilitas pemerintahan, demokrasi yang lebih besar dan pemerintahanyang lebih terbatas. Sedangkan kekurangan sistem presidennsial adalahmunculnya kemandegan (deadlock) eksekutif-legislatif, kekakuan temporaldan pemmerintahan yang kurang inklusif.

2. Sistem ParlementerSistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana kepala

pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang diangkat daripartai atau koalisi partai yang menguasai suara mayoritas di parlemen.Sedangkan kepala negara tidak dipegang oleh perdana menteri, namun olehseorang presiden atau tergantung masing-masing negara. Misalnya, diInggris, kepala negara dipimpin oleh Ratu, di Malaysia oleh Yang Dipertuan

21 Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model LegislasiParlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

22 Maswadi Rauf, dkk, 2009, Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal,Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 30-34.

23 Di dalam sistem presidensial, kekuasaan seorang presiden meliputi kekuasaanpolitik nyata dan kekuasaan politik simbolis yang mencerminkan kewenangan yangdiberikan oleh negara.

24 Oleh karena memiliki legitimasi dan kedudukan yang sama kuat, maka presidentidak bertanggung jawab terhadap parlemen. Namun, presiden juga tidak bolehmembubarkan parlemen, sebaliknya parlemen tidak boleh menjatuhkan presiden, kecualikarena alasan pelanggaran hukum berat yang harus memerlukan proses hukum terlebihdahulu.

25 Arend Lijphart, 1995, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial(Sebuah Terjemahan), Cetakan Pertama, Oxford University Press,London, hlm. 13-18.

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2547

ISSN 0853 - 0203

Agung dan Australia oleh seorang Gubernur Jenderal yang masih berada dibawah pengaruh Ratu Inggris.26

Sistem parlementer ini sering juga disebut sistem eksekutif parlementer,sistem kabinet, atau sistem Inggris karena sistem ini berasal dari Inggris.27

Penggunaan istilah sistem eksekutif parlementer atau sistem kabinet hanyaingin menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif dalam sistem parlementerberada di tangan kabinet, bukan di presiden.28 Perdana menteri dengandewan menteri maupun kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen dandapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Sedangkan kepala negara tidakboleh diganggu gugat.

3. Sistem Semi-Presidensial.Duverger menyatakan bahwa sistem pemerintahan semi-presidensial

bukan merupakan syntesis dari sistem parlementer dan sistem presidensial.29

Tetapi merupakan alternation di antara tahapan-tahapan dalam sistempresidensial dan sistem parlementer. Pendapat Duverger berbeda denganpendapat Sartory yang menyatakan bahwa sistem semi-presidensial sungguh-sungguh merupakan sistem pemerintahan campuran.30

III. Metode Penelitian3.1. Lokasi/ Tempat Penelitian

Lokasi /tempat penelitian dilakukan di Perpustakaan PusatUniversitas HKBP Nommensen serta di dunia maya melalui penelusuranliteratur melalui internet.

26 Denny Indrayana, Op.cit, hlm. 192-193.27 Nomensen Sinamo, 2010, Perbandingan Hukum Tata Negara, Jala Permata

Aksara, Jakarta, hlm. 63.28 Ibid, hlm. 64.29 Ibid, hlm. 44.30 Pendapat Sartory ini kemudian dikuatkan dalam Denny Indrayana, 2008, Negara

Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Kompas, Jakarta, hlm. 193-194yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan semi-presidensial ala Perancis pada masarepublik kelima dapat dikelompokkan sebagai sistem pemerintahan campuran (hibrid)dengan menggabbungkan beberapa elemen sistem pemerintahan presidensil danparlementer. Dimana peran kepala negara dijalankan oleh Presiden dan peran kepalapemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Presiden dalam hal ini tidak hanyamelaksanakan tugas-tugas seremonial yang simbolik seperti dalam sistem parlementer. Halitu karena Presiden dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung.

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2548

ISSN 0853 - 0203

3.2. Bahan PenelitianDalam penelitian ini bahan penelitian yang digunakan meliputi:

a. Bahan hukum primer; bahan hukum primer adalah bahan-bahanhukum yang bersifat mengikat, yaitu berupa: Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008Tentang Partai Politik, Undnag-Undnag Nomor 22 Tahun 2007tentang Pemilihan Umum (serta perubahannya jika sudah disahkan),Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negaradan sebagainya.

b. Bahan hukum sekunder; bahan hukum sekunder adalah bahan-bahanhukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,terdiri dari:1) Buku-buku yang berkaitan dengan tema sistem pemerintahan,

sistem kepartaian dan lembaga kepresidenan, baik cetakmaupun elektronik.

2) Majalah, jurnal, artikel-artikel ilmiah, baik dari surat kabarmaupun internet yang relevan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tertier; bahan hukum tertier adalah bahan yangmemberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,berupa: Kamus Umum, Kamus Bahasa Hukum, Kamus Besar BahasaIndonesia dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

3.3. Jenis PenelitianJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif dengan mendasarkan penelitian pada datasekunder yakni data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, berupaperaturan perundang-undangan, buku, jurnal dan kamus-kamus hukum.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan4.1. Implementasi Sistem Presidensial di Indonesia

Di Indonesia, sistem hubungan antar cabang kekuasaan negara dapatdilihat secara eksplisit di dalam konstitusi, mulai dari UUD 1945 hinggaUUD NRI Tahun 1945.4.1.1. UUD 1945

Pembahasan mengenai sistem pemerintahan merupakan salah satutopik yang menjadi perhatian utama pada masa Sidang Badan Penyelidik

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2549

ISSN 0853 - 0203

Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mulai 28 Mei-1Juni 1945. Dalam pembahasan itu, anggota BPUPKI cenderung menolaksistem parlementer, namun tidak secara eksplisit pula menerima sistempemerintahan presidensial.31 Anggota BPUPKI lebih sepakat membentuksistem pemerintahan sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatSoepomo yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang akan dibentukhendaknya sebuah pemerintahan yang kuat dan stabil, dimana kabinet adalahpembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilanrakyat, tetapi sepenuhnya tunduk kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.Keinginan membentuk ‘sistem pemerintahan sendiri’ itulah yang kemudianmenyebabkan muncul perdebatan terhadap sistem pemerintahan Indonesiasetelah UUD 1945 dibentuk.

Secara umum, ada 2 (dua) bagian besar pendapat tentang sistempemerintahan di Indonesia:a. Sistem Presidensial

Pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia menggunakan sistempresidensial dapat dilihat dari beberapa ciri yakni:1) Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan2) Adanya kepastian masa jabatan Presiden yaitu lima tahun3) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR4) Presiden tidak dapat membubarkan DPR

b. Sistem CampuranSedangkan pihak-pihak yang berpendapat bahwa Indonesiamenggunakan sistem campuran memiliki alasan bahwa sistempemerintahan Indonesia tersebut memiliki ciri-ciri atau karaktersistem parlementer maupun sistem presidensial. Ciri-ciri sistempresidensial adalah sebagaimana dijelaskan dalam poin (b)sebelumnya, sedangkan ciri-ciri sistem parlementer dapat dilihatdalam mekanisme pertanggungjawaban Presiden kepada MajelisPermusyawaratan Rakyat.

Penulis sendiri sesungguhnya lebih sepakat bahwa pada masa UUD1945, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan campuran walaupunlebih didominasi ciri-ciri sistem presidensial. Namun, tak bisa dipungkirijuga bahwa sistem pemerintahan Indonesia pada masa UUD 1945 juga tidak

31 Saldi Isra, op. Cit, hlm. 51.

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2550

ISSN 0853 - 0203

dapat dikatakan sepenuhnya sistem pemerintahan presidensial karena tidakmemiliki salah satu ciri-ciri pokok dalam sistem presidensial, yaknipemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Pada masa UUD ini,Presiden justru dipilih oleh MPR dan Presiden juga sekaligus sebagaimandataris MPR dimana hal ini merupakan ciri-ciri sistem parlementer.

4.1.2. UUD NRI Tahun 1945Salah satu fokus utama dalam perubahan UUD 1945 adalah penataan

kembali sistem pemerintahan. Jika dalam UUD 1945 masih belum adakesepakatan mengenai sistem pemerintahan, maka dalam perubahan UUD1945 sudah disepakati bahwa sistem pemerintahan yang digunakan diIndonesia adalah sistem pemerintahan Presidensial. Oleh karena itu, dalamperubahan UUD 1945 sebanyak empat kali (1999-2002) dilakukan upaya-upaya pemurnian (purifikasi) sistem presidensial melalui beberapaperubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia,yakni:

a. Mengubah mekanisme pemilihan Presiden/Wakil Presidenb. Membatasi periodesasi masa jabatan Presiden/Wakil Presidenc. Memperjelas mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presidend. Larangan Presiden untuk membubarkan DPRe. Menata ulang kelembagaan MPR

4.2. Perpaduan Sistem Multipartai dan Sistem Presidensial diIndonesiaDalam sistem multipartai, koalisi menjadi sebuah keniscayaan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam bagian latar belakangpenelitian ini, dalam sistem multipartai akan sangat susah muncul partaimayoritas di parlemen. Dengan demikian, untuk mendukung pemerintahan,partai pendukung pemerintah harus berkoalisi dengan partai lain denganmenjadikan kursi kabinet dan jabtan-jabatan strategis lainnya sebagai alattawar-menawar. Praktik inilah yang terjadi di Indonesia, setidaknya sejaktahun 2004 setelah Presiden/Wakil Presiden dipilih secara langsung melaluipemilihan umum.

Pada Pemilihan Umum 2004, 2009 dan 2014, pemilihan umum diIndonesia selalu diikuti oleh banyak partai. Pada Pemilihan Umum 2004diikuti oleh 24 partai politik, Pemilihan Umum 2009 diikuti 44 partai politikdan Pemilihan Umum 2014 cenderung menurun dengan diikuti 12 partai

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2551

ISSN 0853 - 0203

politik. Pada pemilihan umum 2004, pasangan Presiden/Wakil Presidenterpilih justru bukan dari partai pemenang pemilu. Pasangan SBY-JK justrudidukung Partai Demokrat yang hanya mendapatkan 7 persen suara. Kondisiini mengharuskan Partai Demokrat berkoalisi dengan partai lain, termasukdengan partai pemenang pemilu saat itu, yakni Partai Golkar. Hal inimenyebabkan munculnya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan. JusufKalla yang merasa didukung oleh partai terbesar seringkali overlapping dariposisinya sebagai Wakil Presiden. Padahal, Partai Golkar bukan partaipendukung utama Presiden/Wakil Presiden karena Partai ini justrubergabung setelah pasangan SBY-JK memenangkan Pemilu Presiden.

Pada Pemiu 2009, kondisinya lebih baik. Pasangan SBY-Boedionodidukung oleh Partai Demokrat yang merupakan partai pemennag Pemilupada saat itu dengan raihan suara sekitar 20,1 persen. Kendati demikian,partai ini tetap saja tidak menjadi mayoritas di parlemen sehinggamengharuskan koalisi dengan partai politik lain.

Kerentanan bangunan sistem presidensial dalam bingkai sistemmultipartai sangat nyata dalam Pemilu 2014. Pemilihan umum tersebutbenar-benar menghasilkan pemerintahan terbelah (divided government).Makna pemerintahan terbelah adalah kondisi ketika terjadi perbedaandominasi antara partai atau gabungan partai politik penguasa (the rullingparty) dengan partai yang mendominasi legislatif.

4.3. Urgensi Penyederhanaan Partai Politik dalam UapayaPenguatan Sistem Presidensial di IndonesiaUntuk menyederhanakan partai politik dapat dilakukan dengan

berbagai cara dengan catatan tidak boleh melarang pembentukan partaipolitik baru atau memberi keistimewaan kepada partai politik tertentu.Kesempatan pembentukan partai politik harus tetap dibuka sebagaimanifestasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Selain itu,hal yang harusdiperhatikan dalam proses penyederhanaan partai politik adalah jangansampai menimbulkan penindasan atau pengingkaran terhadap hak-hakminoritas.

Agar penyederhanaan partai politik tidak dianggap sebagai upayauntuk membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul, menghindari suararakyat yang terbuang, serta mempermudah proses pengambilan keputusankenegaraan, maka penyederhanaan partai politik dapat dilakukan denganberbagai cara dan secara bertahap. Adapun langkah-langkah yang dapatdilakukan dalam penyederhanaan partai politik adalah sebagai berikut:

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2552

ISSN 0853 - 0203

1. Memperketat syarat pendirian partai politikUntuk menjadi partai politik, tentu partai politik tersebut harus

berbadan hukum dengan cara didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM.Untuk mendapatkan status badan hukum, partai politik yang akandidaftarkan harus memiliki kepengurusan pada setiap provinsi dan palingsedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota padaprovinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus)dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;32 serta harusmemiliki kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kotasampai tahapan terakhir pemilihan umum.

2. Pemberlakuan dan peningkatan Electoral ThresholdElectoral threshold adalah ambang batas ataupun persyaratan yang

harus dipenuhi oleh suatu partai politik untuk dapat mengikuti atau menjadipeserta pemilihan umum. Pemberlakuan Electoral trheshold ini menjadisangat penting agar partai politik yang akan menjadi peserta pemilihanumum adalah partai yang benar-benar mampu menjalankan fungsinyadengan baik. Memang, Undang-Undang sudah mengatur mengenaipemberlakuan electoral trheshold yakni dalam Pasal 8 Undang-UndangNomor 8 Tahun 2012, sebagai berikut:33

a. Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhiambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasionalditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemiluberikutnya.

b. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suarapada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadiPeserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:1) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang

tentang Partai Politik;2) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;3) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen)

jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;4) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah

kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

32 Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.33 Lihat Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2553

ISSN 0853 - 0203

5) menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politiktingkat pusat;

6) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orangatau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk padakepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada hurufc yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

7) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatanpusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhirPemilu;

8) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politikkepada KPU; dan

9) menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atasnama partai politik kepada KPU.

3. Peningkatan Parliamentary ThresholdParliamentary Threshol dapat dipahami sebagai ambang batas suara

sah secara nasional yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk memperolehkursi di parlemen. Menurut Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, partai PolitikPeserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secaranasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.34

Sedangkan bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhiambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, tidakdisertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, danDPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan. Suara untuk penghitunganperolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di suatudaerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemiludikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak

34 Lihat Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah.

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2554

ISSN 0853 - 0203

memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalamPasal 208.35

Namun demikian, Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012telah diubah seiring dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 208 sepanjang frasa “secara nasional”Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca:Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suarasekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sahsecara bertingkat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untukdiikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsidan DPRD kabupaten/kota.

Kemudian Mahkamah Konstitusi juga menyatakan penjelasan Pasal208 sepanjang frasa” jumlah suara sah secara nasional adalah hasilpenghitungan untuk suara DPR” UUNomor 8 Tahun 2012 tentang PemiluAnggota DPR, DPD, dan DPRD adalah inkonstitusional sepanjang tidakdibaca: Yang dimaksud dengan “jumlah suara sah secara bertingkat ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota” adalah hasil penghitunganuntuk suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.36

Hemat penulis, syarat 3,5 persen Parliamentary Threshol masihbelum ideal di dalam upaya menciptakan sistem multipartai sederhana. Olehkarena itu, jika memang pembentuk Undang-Undang memiliki kesepahamandalam memperbaiki desain sistem presidensial, maka harus ada keberanianuntuk meningkatkan Parliamentary Threshol. Parliamentary Thresholjangan lagi menjadi alat tawar-menawar antara partai politik besar,menengah dan kecil. Jika angka Parliamentary Threshol hanya pada tataran4-5 persen, maka penulis yakin tidak akan mampu secara signifikanmengurang jumlah partai politik. Hemat penulis, angka ParliamentaryThreshol 10 persen merupakan angka ideal di dalam menciptakan sistemmultipartai sederhana.

35 Lihat Pasal 209 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentangPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah.

36 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2555

ISSN 0853 - 0203

4. Menerapkan Sistem Pemilu DistrikSelain upaya-upaya yang telah dijelaskan sebelumnya, jika bangsa ini

ingin benar-benar mengurangi jumlah partai politik, maka cara yang palingampuh, alami namun sedikit ekstrim adalah dengan melakukan perubahansistem pemilihan umum. Harus diakui, bahwa dengan sistem pemilihanumum proporsional yang digunakan saat ini, maka peluang bagi partaipolitik menengah dan kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen. Untukmendapatkan kursi, tidak harus menjadi partai pemenang di Daerahpemilihan, tetapi harapan memperoleh kursi masih ada dalam perhitungansisa suara.

Hal tersebut berbeda dengan sistem pemilihan umum distrik. Dalamsistem distrik, calon legislatif yang mendapatkan kursi harus menempatinomor urut pertama perolehan suara di Daerah pemilihan (Distrik). Dengandemikian, peluang untuk mendapatkan kursi parlemen hanya ada jika partaipolitik dan calon legislatif tersebut benar-benar merupakan figur yangdikenal dan paling mendapat dukungan masyarakat. Tentu, hal ini dapatterjadi di partai politik besar. Implikasinya, sebelum mendirikan partaipolitik atau sebelum mencalonkan diri menjadi calon legislatif, harusdipikirkan matang-matang. Tidak ada lagi istilah coba-cba seperti yangsering dilakukan politisi-politisi selama ini. Dengan demikian, sistem inidalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan dapat mengubah psikologimasyarakat dan berpotensi besar mengurangi jumlah partai politik diIndonesia.

V. Kesimpulan dan Saran5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Implementasi sistem presidensial di Indonesia tidak terlepas dari

pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945. Kendati tidak terdapat satupasal pun yang secara eksplisit mengatur sistem pemerintahan yangditerapkan di Indonesia, namun dari ciri-ciri yang terdapat dalamUUD NRI Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa Indonesiamenerapkan sistem presidensial.

2. Sistem presidensial yang diimplementasikan dalam desain sistemkepartaian multipartai di Indonesia telah mengakibatkan munculnyaPresiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh partai politik yangmemiliki dukungan minoritas di parlemen sehingga menimbulkanpemerintahan terbelah (divided government). Hal ini terjadi karena

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2556

ISSN 0853 - 0203

dengan sistem multipartai, sangat berat bagi suatu partai untukmendapatkan suara mayoritas di parlemen. Keadaan yang demikianmenyebabkan koalisi antar partai menjadi sebuah keniscayaan.Namun, koalisi yang dibangun lebih kepada karena kesamaankepentingan yang tidak selalu sama dan bukan atas platform yangsama menyebabkan koalisi menjadi sangat rapuh. Dengan demikian,walaupun Presiden dan Wakil Presiden didukung koalisi yangmayoritas di parlemen, tidak menjadi jaminan hubungan parlemendan Presiden mulus dan kebijakannya berjalan dengan baik.

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penyederhanaan partaipolitik adalah sebagai berikut:a. Memperketat syarat pendirian partai politikb. Pemberlakuan dan peningkatan Electoral Thresholdc. Peningkatan Parliamentary Thresholdd. Menerapkan Sistem Pemilu Distrik

VI. Saran-saranAdapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Upaya mewujudkan sistem multipartai sederhana yang dapatmendukung sistem presidensialisme hanya dapat dilakukan jika adakesepahaman dan komitmen bersama di dalam perubahan-perubahanperaturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, ke depan,pembentukan Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengaturmengenai syarat-syarat pendirian partai politik, electoral thresholdmaupun parliamentary threshold tidak dilaksanakan berdasarkankepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok.

2. Penyederhanaan partai politik hendaknya dipahami semua pihaksebagai suatu upaya untuk menciptakan sistem presidensial yangberkontribusi positif dalam penyelenggaraan berbangsa danbernegara, bukan untuk menghambat kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Daftar Pustaka

Denny Indrayana, 2008, Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi HukumKetatanegaraan, Kompas, Jakarta.

Denny Indrayana, 2011, Indonesia Optimis, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2557

ISSN 0853 - 0203

Hanta Yuda AR, 2010, Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema KeKompromi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Kebebasan Berserikat, Pembubaran Partai Politik,dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia PascaReformasi, Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Mahfud MD, 1993, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, UIIPress, Yogyakarta.

Mahmuzar, 2010, Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945Sebelum dan Sesudah Amandemen, Nusa Media, Bandung.

Maswadi Rauf, dkk, 2009, Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Miriam Budiardjo, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan Keempat,PTGramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Nomensen Sinamo, 2010, Perbandingan Hukum Tata Negara, Jala PermataAksara, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta.

Pradjoto, 1983, Kebebasan Berserikat di Indonesia, Sinar harapan, Jakarta.Riswandha Imawan, 2001, Pemilu Sebagai Sarana Demokratisasi Politik di

Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.Riswanda Imawan, 2004, Partai Politik Di Indonesia: Pergulatan Setengah

Hati Mencari Jati Diri, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi

Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, RajagrafindoPersada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2013.Januari Sihotang, 2014, Mendesain Pemilu Nasional Serentak dalam Rangka

Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia, makalah disampaikanpada Konferensi Nasional Hukum tata Negara dan PenganugerahanMuhammad Yamin Award, Sawahlunto, 2 Juni 2014.

M Ilham Habibie, 2009, Pengaruh Konstelasi Politik Terhadap SistemPresidensial di Indonesia, Thesis, Universitas Diponegoro,Semarang.

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2558

ISSN 0853 - 0203

S.E.M. Nirahua, 2009, Sistem Multipartai dalam Pemilihan Umum diIndonesia, Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 1, Fakultas HukumUniversitas Patimura, Ambon.

Gun Gun Heryanto, Menata Ulang Sistem Presidensialisme, Harian SeputarIndonesia, 25 November 2010.

Hanta Yuda AR, Kerentanan Presidensial-Multipartai, Harian Kompas,Senin, 28 Juli 2010.

Janedjri M Gaffar, Konsolidasi Sistem Pemilu, Harian Seputar Indonesia,Senin, 28 November 2011.

Januari Sihotang, Setgab yang Gagap, Harian Suara Karya, 14 Januari 2010.Valina Singka Subekti, Komplikasi Sistem Presidensial, Harian Seputar

Indonesia, 1 November 2010.

VISI (2016) 24 (2) 2540 - 2558

2559

ISSN 0853 - 0203

BIOGRAFI PENULIS

Januari Sihotang, S.H., LL.M., lahir di Pulau Samosir, 1 Januari 1984.Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H) dari DepartemenHukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU)Medan (2008). Kemudian melanjutkan pendidikan di KlasterKenegaraan Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (MIH-UGM)dan mendapatkan gelar Master of Laws (LL.M) sebagai lulusan terbaikdengan predikat cum-laude (2012).Mengabdi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBPNommensen sejak 2012 sampai sekarang. Bidang keahlian penulisadalah dalam bidang ketatanegaraan seperti Hukum Konstitusi, HukumKelembagaan Negara, Hukum Otonomi Daerah, Pemilu, Legal Draftingdan Hukum Pajak. Aktif menjadi pembicara di berbagai seminar hukum,meneliti dan menulis. Menjadi juri dan pembimbing dalam berbagaikompetisi debat hukum seperti Unpar Law Fair (2010), Debat AspirasiUntuk Negeri kerja sama TVONE dan BNI (2013-2014), Debat PublikUNPAB (2014) dan lain-lain.Sampai saat ini, sudah menulis sekitar 300-an artikel hukum di berbagaimajalah dan surat kabar, baik lokal maupun nasional. Peminat sastradan kajian filsafat. Penulis dapat dihubungi melalui email:[email protected] atau nomor handphone: 085296044787.Saat ini berdomisili di: Jl. Sejahtera Nomor 25 Gaperta Ujung MedanHelvetia, Medan, Sumatera Utara dan alamat kantor di Fakultas HukumUniversitas HKBP Medan Jjl. Sutomo Nomor 4A Medan.

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2559

ISSN 0853 - 0203

Pengalihan Risiko Gugatan KonsumenMelalui Mekanisme Asuransi Tanggung Jawab Produk

Debora, SH., MH.Dosen Fakultas Hukum

Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRACT

Insurance institution becomes important to transfer producerisliability risk for the products he produced for consumers consumption oruse, if consumers sujer accident and or loss because of consuming or usingsuch product. In Indonesia, the intention to materialize legal effort ofConsumer Protection has existed since 1998 with enactment of Law Number8 of 1999 on Consumer Protection. The existing regulations on insurancehas not made manufacturers to buy liability insurance for their products, yeta few joint venture insurance companies ojer this type of insurance in themarket. To face business law development especially in insurance areawhich its impact on legal protection for consumers of product in general, atpresent it is necessary to have a reform and or regulation which certaintywill be able to anticmate the development of business, in creating andimplementing contracts in insurance business practices. The researchmethod used in this dissertation is normative-qualitative with comparativeapproach. The analysis of research uses transfer of risk theory. The outcomeof the research shows that product liability insurance has an important rolein protecting consumers' interest in the current Indonesian society. Thisproduct liability insurance provides guarantee for consumers to receivecompensation U' the products being used cause injuries/loss, even suchcompensation is not only for the consumer who uses the product but also forbystanders when the product is being used in mechanism of product liabilityinsurance, producers have to pay premium for products insured which itsvalue shall depend on quantity and type of product, risk level for productsinsured. The idea of the need for consumer protection through productliability insurance becomes absolute to be accommodated in legislativeregulations, up to implementation of risk transfer mechanism in the forms ofRisk Retention Group (RRG) or Kelompok Penahan dan Berbagi Risilco(KPBR), namely a group of persons/legal entities which functions asinsurance company for its members, the members who also own thiscompany bear the same risk exposure; and Purchasing Group (PG) orKelompok Pembeli Asuransi (KIM) namely a group of persons/legal entities

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2560

ISSN 0853 - 0203

that purchase insurance policy based on the group. These call forcomprehensive legal reform, not only in the field of consumer protection lawbut also insurance law, to be precise through amending the Law Number 2of 1992 on Insurance Business.Keywords : Consumer, Regulation, and Government

I. Pendahuluan

I.1. Latar BelakangPrinsip tanggung jawab muntlak dalam hukum perlindungan

konsumen (strict product liability) dirasakan penting, paling tidak didasarkanpada empat alasan, yaitu pertama, tanggung jawab muntlak merupakaninstrumen hukum yang relatif masih baru untuk memperjuangkan hakkonsumen memperoleh ganti kerugian. Kedua tanggung jawab muntlakmerupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi,khususnya industri dan perdagangan yang dalam prakteknya seringmenampakkan kesenjangan atau “gap” antara standar yang diterapkan diNegara yang bersangkutan, yaitu antara kebutuhan keadilan masyarakatdengan standar perlindungan konsumen dalam hukum positifnya. Ketiga,penerapan prinsip tanggung jawab muntlak melahirkan masalah baru bagiprodusen, yaitu bagaimana produsen menangani risiko gugatan konsumen.Keempat, Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan duakesenjangan yang dimaksud, yaitu antara standar norma dalam hukum positifdan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.

Ketika suatu bangsa memasuki tahap Negara kesejahteraan, tuntutanterhadap intervensi pemerintah melalui pembentukan hukum yangmelindungi pihak yang lemah sangatlah kuat. Pada periode ini Negara mulaimemperlihatkan antara lain kepentingan tenaga kerja, konsumen, usaha kecildan lingkungan hidup.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan konsekuensi dan bagiandari kemajuan teknologi dan industri, karena perkembangan produk-produkindustri di satu pihak, pada pihak lain memerlukan perlindungan terhadapkonsumen. Kemajuan teknologi dan industri telah pula memperkuatperbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern.

Keberatan produsen atas penerapan prinsip tanggungjawab muntlakdidasarkan pada pertimbangan bahwa prinsip tanggung jawab muntlakmembuka peluang bagi konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian yangrelatif lebih besar. Risiko tersebut dapat saja mengganggu kelangsunganusaha, bahkan dapat berakibat sampai pada penutupan perusahaan karenatidak mampu membayar ganti kerugian konsumen.

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2561

ISSN 0853 - 0203

Untuk mengantisipasi kondisi yang paling buruk dalam menghadapigugatan konsumen, maka salah satu mekanisme yang dapat digunakanadalah melalui asuransi, yang dikenal dengan asuransi tanggung jawabproduk (product liability insurance).

Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikad baik yangsempurna, maksudnya ialah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjiandengan keadaan bahwa kata sepakat dapat tercapai/negoisasi dengan posisimasing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, denganpenilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula,sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi. Salah satu cara untukmengatasi resiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (transfer ofrisk) terhadap pihak lain diluar manusia.1 Pada saat ini pihak lain penerimarisiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang secara profesionalmenyediakan diri untuk mengambil alih dan menerima risiko pihak-pihaklain. Dengan pembayaran tertentu, risiko yang menjadi tanggung jawabnyaitu kemudian dikelola sedemikian rupa dalam suatu rangkaian kegiatan yangberkelanjutan, sebagai kegiatan perusahaan.2

Perusahaan asuransi merupakan badan hukum yang menerimaperalihan risiko dimana terdapat subjek hukum yakni manusia yang berusahamengurangi risiko atas hidupnya. Di Indonesia, perusahaan asuransi bekerjadengan landasan yuridis yang kuat yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun1992 Tentang Usaha Perasuransian. Sejauh ini bentuk badan hukum asuransitersebut adalah : Perseroan Terbatas (PT), Pesero (BUMN), dan Koperasi.

Di mata produsen, asuransi bagaikan pedang bermata dua. Disatu sisiasuransi dimaksudkan untuk mengantisipasi tuntutan ganti kerugian yangtimbul dari penggunaan produk yang dihasilkan atau dijual, namun pada sisilain, asuransi juga merupakan biaya yang berkaitan dengan tanggung jawbaproduk yang ditanggung oleh perusahaan dalam aktivitas bisnisnya. Dari segikebutuhan pengalihan risiko, perusahaan asuransi berperan sebagaipenanggung atas gugatan yang diajukan oleh konsumen. Lembaga asuransidimaksudkan pula untuk memenuhi permintaan atau tuntutan masyarakatdalam menciptakan keseimbangan kepentingan konsumen dan produsen,dengan memberikan ruang lingkup jaminan atas risiko tanggung jawabakibat kecelakaan atau kerusakan yang diderita oleh konsumen.

1 M.Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum dan Surat Berharga, PT. Alumni,Bandung, 2003, hlm. 9.

2 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika,Jakarta, 2008, hlm. 197-198.

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2562

ISSN 0853 - 0203

Oleh karena itulah dipilih judul tulisan ini yaitu PENGALIHAN RISIKOGUGATAN KONSUMEN MELALUI MEKANISME ASURANSITANGGUNGJAWAB PRODUK.

I.2. Perumusan MasalahBerdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa

masalah yang timbul yaitu :1. Bagaimana risiko atau tanggungjawab produsen berdasarkan prinsip

tanggung jawab muntlak dapat diakomodasi dalam sistem asuransi.2. Bagaimana strategi yang digunakan oleh perusahaan asuransi dan

pemerintah dalam menghadapi risiko gugatan konsumen.

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen1. Pengertian KonsumenDalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen

sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang No. 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 angka (2)UUPK menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ataujasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri,keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untukdiperdagangkan. Sebelum muncul UUPK yang diberlakukan pemerintahmulai 20 April 2000, praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegastentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia.

Diantara ketentuan normatif tersebut terdapat Undang-Undang No. 5Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat (UU No.5/1999 diberlakukan 5 Maret 2000, satu tahun setelahdiundangkan). UU No.5/1999 memuat dalam Pasal 1 angka (15) suatudefenisi tentang konsumen yaitu setiap pemakai dan/atau jasa, baik untukkepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Batasan tersebutmirip dan garis maknanya diambil alih oleh UUPK.3

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang ataubadan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaantenagalistrik. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentangTelekomunikasi mendefenisikan konsumen itu adalah pelanggan dan

3 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Grasindo, 2000,hlm. 1-2.

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2563

ISSN 0853 - 0203

pemakai, yaitu pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansipemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasatelekomunikasi berdasarkan kontrak. Sedangkan pemakai adalahperseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakanjaringan telekomunikasi dan atau jasa yang tidak berdasarkan kontrak.

Istilah yang dekat dengan konsumen adalah pembeli, pengertiankonsumen jelas lebih luas dari pada pembeli. Pakar masalah hukumkonsumen di Belanda, Hondius sebagaimana dikutip oleh Tim FH UI danDepdagri disimpulkan bahwa, para ahli hukum pada umumnya sepakatmengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari bendadan/atau jasa (uiteindelijk gebruiker van goederenen diesten). Hondius inginmembedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara)dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup keduakriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu padakonsumen pemakai terakhir.4 Dan kita bisa lihat penjelasan Pasal 1 angka 2dalam UUPK menyatakan di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilahkonsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaatau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalahkonsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatuproduk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalahkonsumen akhir.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumenitu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumenserta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya,dan/atau jasa menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur danbertanggungjawab.5

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang iniadalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhankonsumen, yang bermula dari “benih hidup dalam rahim ibu sampai dengantempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya”. Kepastianhukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakankonsumen memperoleh atau menentukan pilihanya atas barang dan/atau jasakebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabiladirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumentersebut.6

4 Tim FH UI dan Depdagri, Rancangan Akademik UUPK, Jakarta, 1992, hlm. 57.5 Adrian Sutedi, Tanggung Tawab Produk Dalam Hukum Perlindungan

Konsumen, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 8.6 Ibid., hlm. 9.

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2564

ISSN 0853 - 0203

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam Pasal 4 UUPK No. 8 Tahun 1999 hak dari konsumen adalahsebagai berikut :1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi

barang dan/atau jasa;2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa

yang digunakan;5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut;6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminasi;8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apa bila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai denganperjanjian dan atau sebagai mana mestinya;

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanganlainnya.

Adapun kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK adalah :1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.2) Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau

jasa.3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.

II.2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku UsahaII.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka (3) UUPK disebutkan pelaku usaha adalahsetiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badanhukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan ataumelakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2565

ISSN 0853 - 0203

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usahadalam berbagai bidang ekonomi.7

Dalam penjelasan UUPK Pasal 1 angka (3), yang termasuk dalampelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer,pedagang, distributor dan lain-lain.8

Dalam Pasal 1 angka (5) UU No.5/1999 menyatakan Pelaku Usahaadalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk adanhukum atau yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan ataumelakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indinesia, baiksendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakanbarbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

II.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku UsahaAdapun hak-hak pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 6 UUPK

adalah sebagai berikut :1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yangdiperdagangkan;

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumenyang beriktikat tidak baik;

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaianhukum sengketa konsumen;

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwakerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yangdiperdagangkan;

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanganlainnya;

Adapun kewajiban pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 7 UUPKadalah sebagai berikut :1) Beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usanya.2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,perbaikan dan pemeliharaan.

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur sertatidak diskriminatif.

7 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Hukum AcaraPerdata serta Implementasinya, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, hlm. 385.

8 Ibid. hlm. 423.

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2566

ISSN 0853 - 0203

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ataudiperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasayang berlaku.

5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ataumencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ataugaransi atas barang yang dibuat dan dan/atau diperdagangkan;

6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barangdan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuaidengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatanusaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW.Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sedangkan ArrestH.R. Di Negera Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baikdalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asasiktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baiktersebut, sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antarapara pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubunganhukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus inimembawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindakdengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.9

II.2.3 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku UsahaSeperti diketahui bahwa UUPK menetapkan tujuan perlindungan

konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen,maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif daripemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdaganganpelaku usaha.

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaianbarang dan/atau jasa tersebut, maka Pasal 8 UUPK menentukan berbagailarangan sebagai berikut:1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang:a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etikatbarang tersebut.

9 Ibid.,hlm. 52.

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2567

ISSN 0853 - 0203

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalamhitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, ataukemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etikat, atauketerangan barang dan/atau jasa tersebut.

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan,gaya metode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakandalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tertentu.

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etikat,keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasatersebut.

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu.Penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimanapernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yangmemuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi,aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamatpelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurutketentuan harus dipasang/dibuat.

j. Tidak mencamtumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaanbarang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat ataubekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap danbenar atas barang dimaksud.

3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan panganyang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpamemberikan informasi secara lengkap dan benar.

4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut sertamenariknya dari peredaran.

Pada intinya subtansi Pasal 8 UUPK ini tertuju pada 2 hal, yaitularangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan laranganmemperdagangkan barang dan /atau jasa yang dimaksud yaitu barang-barangyang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku. Larangan-larangan yang dimaksudkanini, hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barangdan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2568

ISSN 0853 - 0203

edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baikmelalui label, etikat, iklan, dan lain sebagainya.10

II.2.4. Tanggung Jawab Pelaku UsahaDalam Pasal 19 UUPK kita bisa lihat tanggung jawab pelaku usaha:

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi ataskerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibatmengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau yangdiperdagangkan.

2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupapengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yangsejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ ataupemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)hari setelah tanggal transaksi.

4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidanaberdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsurkesalahan.

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) tidakberlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahantersebut merupakan kesalahan konsumen.Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa

tanggung jawab pelaku usaha meliputi:1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya produk barang dan/atau jasayang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelakuusaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segalakerugian yang dialami oleh konsumen yang bersangkutan.11

Prinsip tanggung jawab produk, baik berdasarkan kesalahan serta beberapamodifikasinya, maupun prinsip tanggung jawab muntlak merupakan elemensubstansi dalam sistem hukum perlindungan konsumen. Substansi hukum,

10 Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan TentangPerlindungan Konsumen di Indonesia, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati,penyunting, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 18.

11 Ahmad Miru dan Sutarman yodo, Op. Cit., hlm. 125-126.

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2569

ISSN 0853 - 0203

sebagaimana dikemukakan oleh Friedman mengalami perubahan, melalui 4(empat) model perubahan hukum selanjutnya. Selanjutnya sebagaimanadikemukakan oleh Savigny dan Bentham, bahwa ada dua faktor yangmempengaruhi pembentukan hukum yaitu system politik yang mengontrolaktivitas hukum (faktor eksternal) dan kepentingan sosial (faktor internal).Perubahan substansi sistem hukum perlindungan konsumen, baik karenafaktor internal maupun faktor eksternal hukum sebagaimana dikemukakan diatas akan mengarah kepada terbentuknya substansi hukum baru dengankarakteristik yang berbeda.

Prinsip tanggung jawab muntlak dalam hukum perlindungankonsumen (strict product liability) dirasakan penting, paling tidak didasarkanpada empat alasan, yaitu pertama, tanggung jawab muntlak merupakaninstrumen hukum yang relatif masih baru untuk memperjuangkan hakkonsumen memperoleh ganti kerugian. Kedua tanggung jawab muntlakmerupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi,khususnya industri dan perdagangan yang dalam prakteknya seringmenampakkan kesenjangan atau “gap” antara standar yang diterapkan diNegara yang bersangkutan, yaitu antara kebutuhan keadilan masyarakatdengan standar perlindungan konsumen dalam hokum positifnya. Ketiga,penerapan prinsip tanggung jawab muntlak melahirkan masalah baru bagiprodusen, yaitu bagaimana produsen menangani risiko gugatan konsumen.Keempat, Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan duakesenjangan yang dimaksud, yaitu antara standar norma dalam hukum positifdan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen

III. PEMBAHASAN

III.1. Risiko atau Tanggungjawab Produsen Berdasarkan PrinsipTanggungjawab Muntlak Dapat Diakomodasi Dalam SistemAsuransi.Di mata produsen, asuransi bagaikan pedang bermata dua. Disatu sisiasuransi dimaksudkan untuk mengantisipasi tuntuan ganti rugikerugian yang timbul dari penggunaan produk yang dihasilkan ataudijua. Namun pada sisi lain, asuransi juga merupakan biaya yangberkaitan dengan tanggung jawab produk yang ditanggung olehperusahaan dalam aktivitas bisnisnya. Dari segi kebutuhanpengalihan risiko, perusahaan asuransi berperan sebagai penanggungatas gugatan yang diajukan oleh konsumen. Lembaga asuransidimaksudkan pula untuk memenuhi permintaan masyarakat dalammenciptakan keseimbangan kepentingan konsumen dan produsen,dengan memberikan ruang lingkup jaminan atas risiko

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2570

ISSN 0853 - 0203

tanggungjawab akibat kecelakaan atau kerusakan yang diderita olehkonsumen.Di indonesia, peningkatan risiko produsen setelah berlakunya UUPKdapat dilihat pada dua aspek, yaitu pertama, pada aspek hukummateriil yang menerapkan beban pembuktian terbalik yang didukungoleh faktor kedua yaitu apda aspek hukum formil yang membentuklembaga penyelesaian sengketa dan cara mengajukan gugatan melaluiclass action dan legal standing.UUPK mengkategorikan produk dalam bentuk barang dan jasasehingga UUPK mengakui dua bentuk tanggung jawab yaituprofessional liability, yang berkaitan dengan jasa dan productliability yang berkaitan dengan barang.Dalam aspek hukum formil sebagai bagian yang tidak terpisahkandalam penerapan UUPK dan doktrin tanggung jawab produk iniadalah pembentukan lembaga penyelesaian sengketa konsumen danpengakuan gugatan dengan cara “class action” dan “legal standing”.Perjanjian asuransi tanggung jawab produk pada dasarnya berlakuuntuk suatu jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam prakteknyaprodusen dapat mengasuransikan satu produk pada beberapaperusahaan asuransi.Asuransi tanggung jawab produk merupakan salah satu jenis asuransi

tanggung jawab atas risiko gugatan pihak ketiga. Dengan demikian, prinsipdasarnya adalah pertanggungan atas kewajiban hukum yang dibebankankepada pihak produsen akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkan ataudiperdagangkan.

Asuransi tanggung jawab produk pada dasarnya merupakan bagiandari asuransi pertanggungjawaban, yaitu perjanjian asuransi yang ditutupoleh seseorang untuk mengalihkan atau membagi kewajibannya membayarsejumlah uang terhadap pihak lain dikarenakan tanggungjawabnya terhadapperusahaan asuransi dengan membayar premi. Asuransi pertanggungjawababberdasarkan undang-undang disebabkan seseorang mempunyai tanggungjawab yang didasarkan kepada undang-undang atau hukum. Oleh karena itu,sebagai dasar dari asuransi demikian adalah Pasal 1365 KUH Perdata danPasal 1367 KUH Perdata.

Asuransi yang lahir berdasarkan undang-undang memilikikeistimewaan, yaitu pertama : menyimpang dari Pasal 276 KUHD.Penyimpangannya terletak pada prinsip bahwa risiko yang dapat ditanggungadalah akibat peristiwa yang terjadi karena kesalahan tertanggung asal tidakkarena suatu perbuatan yang sengaja dilakukan .

Dalam asuransi pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian, lahirnyatanggung jawab seseorang disebabkan yang bersangkutan mengadakan

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2571

ISSN 0853 - 0203

perjanjian dengan pihak lain, hal demikian mengakibatkan pihak tersebutkemungkinan dituntut memberikan ganti kerugian atau melaksanakankewajibannya bila melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yangdibuatnya.

Konsep risiko produk yang diasuransikan dalam polis yaitu ciderafisik dan kerusakan pada harta benda yang terjadi karena produk-produkyang dihasilkan atau dipinjamkan oleh pihak tertanggung kecuali produktersebut masih dikuasai atau belum dijual kepada konsumen, pekerjaan yangbelum selesai atau belum diserahkan dari produsen kepada konsumen.

III.2 Risiko – Risiko Produk yang dapat diasuransikan.Tidak semua risiko yang menurut hukum dibebankan kepada

produsen dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Disamping terjaditarik menarik kepentingan pihak tertanggung dan penanggung dalammenentukan peristiwa yang menjadi faktor utama atau langsung timbulnyakerugian.Produk yang menjadi obyek yang dapat diasuransikan adalah pertama,barang atau produk selain kekayaan dalam bentuk tanha dan bangunan yangdihasilkan, dijual, dipelihara atau dirawat, didistribusikan atau yangdiberikan oleh tertanggung. Kedua, kontainer selain motor, bahan-bahanbangunan, bagian-bagian atau perlengkapan penghalusan yang berkaitandenganbarang-barang atau produk. Ketiga, pekerjaan yang dilaksanakan olehpihak produsen atau tertanggung.

IV. Kesimpulan dan Saran

IV.1. Kesimpulan

A. Risiko bisnis atau usaha adalah suatu kerugian yang dipandangsebagai bagian dari biaya atau ongkos kegiatan usaha, sehinggamenjadi tanggungan pelaku bisnis atau produsen sendiri. Di mataprodusen, asuransi bagaikan pedang bermata dua. Disatu sisi asuransidimaksudkan untuk mengantisipasi tuntuan ganti rugi kerugian yangtimbul dari penggunaan produk yang dihasilkan atau dijual. Namunpada sisi lain, asuransi juga merupakan biaya yang berkaitan dengantanggung jawab produk yang ditanggung oleh perusahaan dalamaktivitas bisnisnya. Dari segi kebutuhan pengalihan risiko,perusahaan asuransi berperan sebagai penanggung atas gugatan yangdiajukan oleh konsumen. Lembaga asuransi dimaksudkan pula untukmemenuhi permintaan masyarakat dalam menciptakan keseimbangankepentingan konsumen dan produsen, dengan memberikan ruang

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2572

ISSN 0853 - 0203

lingkup jaminan atas risiko tanggungjawab akibat kecelakaan ataukerusakan yang diderita oleh konsumen.

B. Ada dua jenis pengecualian atas risiko yang ditanggung oleh pihakasuransi, yaitu pertama, pengecualian yang sifatnya standar yangumumnya terdapat dalam setiap polis asuransi tanggung jawabproduk adalah risiko bisnis, kerusakan pada produk atau pekerjaan,tanggung jawab perwakilan produsen, kerugian pencemaranlingkungandalam setiap polis asuransi memuat pengecualian tersebut.Sedangkan kedua adalah pengecualian yang biasanya ditentukan olehpara pihak, sebagai tambahan dalam praktek termasuk Indonesia.

IV.2. Saran

1. Agar membentuk undang-undang khusus yang mengatur tentangprinsip tanggung jawab muntlak yang didalamnya memuatmateri mengenai produk, produk cacat, produsen atau pra pihakyang dapat dimintakan pertanggungjawaban, masalahpembuktian, pengecualian, batas waktu tanggung jawab produkserta asuransi tanggung jawab produk.

2. Untuk mengantisipasi kelemahan mekanisme asuransi tanggungjawab produk, Pemerintah perlu mengembangkan kebijaksanaanalternatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangandi bidang perpajakan mengenai insentif pajak atas keuntunganprodusen yang disisihkan untuk keperluan pembayaran premiasuransi atau membayar tuntutan ganti kerugian konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kiyosaki, Robert T, The Cashflow Quadrant. Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana 2006.

Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta:PT. Gajah Persada, 2004.

Muhdar Muhammad, Metode Penelitian Hukum, Balikpapan, 2010.

VISI (2016) 24(2) 2559 - 2573

2573

ISSN 0853 - 0203

Nasution, A.Z Konsumen dan Hukum, Tnjauan Sosial, Ekonomi dan HukumPerlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Pustaka SinarHarapan, 1995.

Nugroho, Adi Susanti, Proses Penyelesaian sengketa Ditinjau Dari HukumAcara Perdata Serta Implementasinya, Jakarta: Prenada MediaGroup, 2008.

Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentangPerlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung: Mandar Maju,2000.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo,2005.

Sutedi, Adrian Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum PerlindunganKonsumen, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Tim FH.UI dan Depdagri, Rancangan akademik Undang-Undang TentangPerlindungan Konsumen, Jakarta: 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek MonopoliDan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

VISI (2016) 24(2) 2574 - 2585

2574

ISSN 0853 - 0203

Analisa Pengaruh Perubahan Jumlah Lilitan dan TeganganTerhadap Efisiensi Konsumsi Energi ListrikPada Model Pemanas Induksi Elektomagnet

Golfrid Gultom1), Libianko Sianturi 2)

Dosen Tetap pada Jurusan Teknik MekanikaPoliteknik Teknologi Kimia Industri

Dosen Tetap pada Program Studi Teknik ElektroUniversitas HKBP Nommensen

AbstractPada penelitian ini dilakukan perancangan model dan pengujian model peIn this research, tubular induction heater was made for fluids heater usingelectromagnetic induction with variable voltage and constant 50 Hzfrequency. Induction heater model work effectively at voltage of 22 volts with200 turns and fluid heating process from 26 °C to 80°C with fluid mass of0.1 kg for 138 seconds and the energy consumption efficiency average was75.67%. For induction heater with 400 turns, the addition of the voltage willnot affect to the increase the efficiency of the electrical energy consumptionof the induction heater, this is due to external flux have to pass throughbefore reaching the inner surface of the conductor in order to generate heatin the whole conductor. If the frequency is increased then the current flowwill be more effective and able to penetrate the surface layer of theconductor. The ability of the current to penetrate the conductor skin was oneof the most affected variable in induction heater.

Keywords : Induction heater, power consumption efficiency

1. PENDAHULUANRangkaian magnetic elektrik merupakan basis dari sebagian terbesar

peralatan listrik di industri maupun rumah tangga. Motor dan generator dariyang bekemampuan kecil sampai sangat besar, berbasis pada medanmagnetik yang memungkinkan terjadinya konversi energi listrik. Apabiladua buah rangkaian atau lebih yang terhubung secara langsung atau tidaksatu sama lainnya, akan tetapi mempunyai pengaruh antara satu sama lainnyasecara magnetic diakibatkan adanya medan magnet di salah satu rangkaiantersebut, maka rangkaian tersebut dikatakan rangkaian gandeng magnetik(magnetically couple).Apabila frekuensi sumber tegangan ditingkatkan maka

VISI (2016) 24(2) 2574 - 2585

2575

ISSN 0853 - 0203

aliran arus menjadi lebih efektif dalam membangkitkan seluruh medanmagnet yang dibutuhkan, dan muatan arus yang kecil akan mengalir padalapisan dibawah permukaan. Peristiwa yang terjadi ini disebut dengan efekkulit ( Skin effect ) dimana efek kulit sangat berguna untuk menghasilkankonsentrasi arus pada permukaan bahan dan arus yang keluar dipermukaanbahan tersebut dinamakan dengan arus eddy ( Eddy Curent ).

Panas yang dihasilkan oleh resistansi pada bahan inti terhadap aruseddy disebut dengan rugi - rugi arus eddy, maka rugi – rugi arus eddy dapatdiartikan sebagai suatu rugi yang disebabkan arus pusar pada inti besi.Mengapa disebut dengan rugi – rugi arus eddy, karena arus eddyditimbulkan oleh perubahaan kerapatan fluks pada inti besi denganmenggunakan lilitan utama yang diberi tenaga.

2. TINJAUAN PUSTAKASuatu pemanas induksi bekerja apabila sumber tegangan bolak balik

dihubungkan dengan kumparan maka arus bolak – balik akan mengalir padasemua bagian konduktor dan akan timbul medan magnet disekitar kumparaninduksi tersebut. Apabila pada kumparan tersebut ditempatkan suatu bahankonduktif, maka akan timbul arus eddy dalam bahan tersebut. Karena aruseddy dalam mengambil energinya adalah dalam bentuk panas sedangkanmagnetisasi bahan magnet dalam bentuk lingkaran histerisis, maka panasyang dihasilkan dari pemanas akan berubah apabila terjadi perubahanfrekuensi. Pemanas induksi ditunjukkan sebagai rugi – rugi arus eddy sebabpemanasannya terjadi pada inti besi yang diberi frekuensi. Karena panasyang ditimbulkan pada bahan pemanas sepenuhnya dari fluksi magnetikyang diciptakan oleh lilitan induktor, maka hanya mengubah intensitas fluksimaka kemampuan pembangkitan panas bisa dikontrol.

Pada bahan – bahan magnetic, rugi – rugi histerisis akan menciptakanpanas, tetapi rugi rugi arus eddy dapat menghasilkan panas lebih besar.Persamaan rugi – rugi arus eddy adalah sangat kompleks dan jarangdigunakan, tetapi dengan beberapa pendekatan untuk menunjukan hubungandari berbagai parameter aka ada faktor yang mempengaruhi akurasi dari hasilpengukuran. Rugi – rugi arus eddy ditunjukan pada persamaan (1).

Pe = Ke ( Bmaks.f )2…………………………………..............(1)

VISI (2016) 24(2) 2574 - 2585

2576

ISSN 0853 - 0203

dimana :Pe = Rugi – rugi arus eddy ( Watt )Ke = Konstanta eddyF = Frekuensi ( Hz )Bmaks = Fluks maksimum ( Wb/m2 )

Penjelasan mengenai arus eddy dan rugi – rugi arus eddy dapatpenulis jadikan dasar teori bahwa intensitas dari medan eksternal akanmempengaruhi kemampuan pemanasan dimana frekuensi mempengaruhikedalaman arus yang dapat menembus permukaan. Pemanas akandikondisikan sesuai dengan frekuensi yang dihasilkan sumber AC sehinggahproses dari pemanas Induksi ini akan terlihat dengan mengamati perubahantemperatur pada inti besi tersebut. Sejumlah disipasi daya, seperti panas padabagian permukaan logam dalam hubungannya dengan kesepakatan fluksmagnit, freukensi dan karakteristik bahan atau logam yang dipanaskan akandiperoleh dari persamaan :

Δ =. .

………………………………………… (2)

dimana :Δ = Disipasi Daya ( Arus eddy )Ht = Kerapatan Fluks ( Wb/m2 )

= Resistivitas besi ( Ω. )= Permeabilitas ( Wb/ A.m )

f = Frekuensi ( Hz )

Disipasi daya yang akan dihasilkan dari persamaan di atas permukaanmerupakan harga dari arus eddy, sebab disipasi daya berfungsi sebagai aruseddy. Karena kerapatan fluksi magnetik ( Ht ) setara pada putaran – amperedari dalam lilitan, maka factor Ht2 dapat digantikan dengan I2 N2 dengancatatan kondisi waktu konstan. Pada saat pemanas induksi yang telahmenghasilkan panas, maka kedalaman penembusan atau penetrasi ( ) daripanas diketahui.

Karena N ( Lilitan ) adalah jumlah putaran lilitan yang bernilaianalog maka kita dapat memprediksikan bahwa arus eddy akan menjadimagnitude yang paling besar pada permukaan dari objek yang dipanaskanyaitu lempeng logam. Dari persamaan medan magnetik dan intensitaselektrik, sehingga kedalaman penetrasinya dapat diketahui denganmenggunakan persamaan berikut :

VISI (2016) 24(2) 2574 - 2585

2577

ISSN 0853 - 0203

= . . . ………………………………………........(3)

dimana:= Penetrasi ( Penembusan ) ( Inchi )= Konduktivitas ( m )= Permeabilitas ( Wb/A.m )

f = frekuensi ( Hz )

Perlu diketahui bahwa permeabilitas merupakan sifat – sifat magnetik darilogam mempunyai harga lebih besar dari ( > l ).

Dalam membuat perencanaan pemanas induksi ( lilitan pemanas )maka harus diperhatikan bahwa panas yang ditimbulkan pada bahan tersebutsepenuhnya hasil dari fluksi magnetik. Fluksi magnetik yang timbul karenalilitan induktor tersebut akan menjadi pengontrol panas yang diinginkan.

Apabila intensitas bentuk fluksi mengalami perubahan maka akanberpengaruh pada panas yang dihasilkan. Fluksi magnetik yang dihasilkanakan berbanding lurus dengan jumlah putaran dan ampere dalam lilitan, yaituarus lilitan mengatur jumlah efektif dari putaran. Salah satu hal yang pentingdari desain pemanas induksi ini adalah hasil pengukuran pemanasan yangberupa panas (kalor). Kalor adalah sesuatu yang dipindahkan diantara suatusistem dan lingkungannya sebagai akibat perbedaan temperatur ( suhu ).

3. METODE PENELITIANDalam melaksanalan penelitian dilakukan pembuatan model simulator

pemanas induksi dengan menggunakan prinsip dasar induksielektromagnetik, seperti pada Gambar 1. berikut ini

Gambar 1. Model pengujian

VISI (2016) 24(2) 2574 - 2585

2578

ISSN 0853 - 0203

Jumlah lilitan pada batang konduktor dibuat sebanyak 200 lilitan dan400 lilitan. Hasil rancangan simulator pemanas induksi, akan dilakukananalisis terhadap data-data seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter Pengujian

Parameter Pengujian I Pengujian II Pengujian IIITegangan (Volt) 20 22 25Frekuensi (Hz) 50Daya rata-rata (Watt) diukurWaktu (detik) diukurT awal ( C) 27 27 27T akhir (C) 80 80 80Energi Listrik dihitungEnergi Kalor dihitung

Eksperimen yang dilakukan ditujukan untuk mengetahui karakteristikpemanas induksi terhadap variabel perubahan tegangan dan jumlah lilitan.Variabel lilitan menjadi perhatian utama, dimana akan dianalisis perubahanvariabel lilitan terhadap waktu pemanasan dan efisiensi energi pada saatpemanasan.

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :material konduktor jenis pipa stainless, lembaga (diameter 1 mm), variabelAC ( 0 – 280 V), sensor suhu, stop watch dan Power Quality Analyzer.

4. HASIL DAN PEMBAHASANModel pemanas induksi ditunjukkan pada Gambar 2 (a) dan

rangkaian pengujian ditunjukkan pada Gambar 2 (b). Model pemanas induksiterdiri dari 200 lilitan dan 400 lilita

Variable AC Pemanas Induksi P Q Analyzer

pipakonduktor

lilitan

(a) (b)

VISI (2016) 24(2) 2574 - 2585

2579

ISSN 0853 - 0203

Gambar 2. (a) Model pemanas induksi; (b) Rangkaian pengujian

4.1. Pengujian Pemanas Induksi Dengan 200 Lilitan

Pada rangkaian pengujian pemanas induksi dengan 200 lilitandilakukan pengukuran temperatur dan konsumsi daya listrik. Selanjutnyaakan diperoleh besar energi listrik (Joule) dan besar energi kalor (Joule),dimana massa fluida yang dipanaskan adalah 0,1 kg; kapasitas kalor = 4810J/Kg.C. Dengan mengetahui nilai energi listrik pemanas dan energi kalorhasil pemanasan maka dapat ditentukan efisiensi konsumsi energi pemanasinduksi tersebut. Pengukuran dilakukan dari temperatur awal 26 oC sampaidengan temperatur akhir 80 oC. Dilakukan tiga kali pengukuran denganmemvariasikan besar tegangan sumber pada pemanas induksi, sehinggadiperoleh data pada Tabel berikut :

Tabel 2. Data pengukuran pemanas induksi 200 lilitan dengan V = 20 Volt

Suhuyang

dicapai( C)

Waktupencapaian

suhu(detik)

Daya(Watt)

EnergiListrik(Joule)

EnergiKalor(Joule)

Efisiensi(%)

30 8 249 1992 1924 96.58635 20 247 4940 4329 87.63240 46 242 11132 6734 60.49245 67 240 16080 9139 56.83550 85 234 19890 11544 58.03955 105 233 24465 13949 57.01660 122 218 26596 16354 61.49065 139 232 32248 18759 58.17170 156 232 36192 21164 58.47775 173 232 40136 23569 58.72380 192 232 44544 25974 58.311

VISI (2016) 24(2) 2574 - 2585

2580

ISSN 0853 - 0203

Tabel 3. Data pengukuran pemanas induksi 200 lilitan dengan V = 22 Volt

Suhuyang

dicapai( C)

Waktupencapaian

suhu(detik)

Daya Rata-Rata (Watt)

EnergiListrik(Joule)

EnergiKalor(Joule)

Efisiensi(%)

30 5 387 1935 1924 99.43235 12 388 4656 4329 92.97740 35 288 10080 6734 66.80645 45 288 12960 9139 70.51750 65 284 18460 11544 62.53555 80 285 22800 13949 61.18060 95 283 26885 16354 60.82965 105 282 29610 18759 63.35470 121 285 34485 21164 61.37275 130 285 37050 23569 63.61480 138 285 39330 25974 66.041

Tabel 4. Data pengukuran pemanas induksi 200 lilitan dengan V = 25 VoltSuhuyang

dicapai( C)

Waktupencapaian

suhu(detik)

DayaRata-Rata

(Watt)

EnergiListrik(Joule)

EnergiKalor(Joule)

Efisiensi(%)

30 5 475 2375 1924 81.01135 15 465 6975 4329 62.06540 30 457 13710 6734 49.11745 45 452 20340 9139 44.93150 57 449 25593 11544 45.10655 67 447 29949 13949 46.57660 80 446 35680 16354 45.83565 85 446 37910 18759 49.48370 92 444 40848 21164 51.81275 99 441 43659 23569 53.98480 103 437 45011 25974 57.706

4.2. Pengujian Pemanas Induksi Dengan 400 LilitanPada rangkaian pengujian pemanas induksi dengan 400 lilitan

dilakukan pengukuran temperatur dan konsumsi daya listrik. Selanjutnyaakan diperoleh besar energi listrik (Joule) dan besar energi kalor (Joule),dimana massa fluida yang dipanaskan adalah 0,1 kg; kapasitas kalor = 4810

VISI (2016) 24(2) 2574 - 2585

2581

ISSN 0853 - 0203

J/Kg.C. Dengan mengetahui nilai energi listrik pemanas dan energi kalorhasil pemanasan maka dapat ditentukan efisiensi konsumsi energi pemanasinduksi tersebut. Pengukuran dilakukan dari temperatur awal 26 oC sampaidengan temperatur akhir 80 oC. Dilakukan tiga kali pengukuran denganmemvariasikan besar tegangan sumber pada pemanas induksi, sehinggadiperoleh data pada Tabel berikut :

Tabel 5. Data pengukuran pemanas induksi 400 lilitan dengan V = 20 VoltSuhuyang

dicapai( C)

Waktupencapaiansuhu (detik)

DayaRata-Rata

(Watt)

EnergiListrik(Joule)

EnergiKalor(Joule)

Efisiensi(%)

30 101 21.5 2171.5 1924 88.60235 250 21.4 5350 4329 80.91640 402 21.1 8482.2 6734 79.39045 605 21 12705 9139 71.93250 845 20.9 17660.5 11544 65.36655 1125 20.9 23512.5 13949 59.32660 1467 20.8 30513.6 16354 53.59665 1917 20.5 39298.5 18759 47.73570 2615 20.1 52561.5 21164 40.26575 3986 19.8 78922.8 23569 29.86380 6354 19.6 124538.4 25974 20.856

Tabel 6. Data pengukuran pemanas induksi 400 lilitan dengan V = 22 VoltSuhuyang

dicapai( C)

Waktupencapaian

suhu(detik)

Daya Rata-Rata

(Watt)

EnergiListrik(Joule)

EnergiKalor(Joule)

Efisiensi(%)

30 80 27 2160 1924 89.07435 213 27 5751 4329 75.27440 402 27 10854 6734 62.04245 605 26.6 16093 9139 56.78950 845 26.8 22646 11544 50.97655 1125 26.7 30037.5 13949 46.43960 1467 26.6 39022.2 16354 41.90965 1917 26.2 50225.4 18759 37.35070 2615 27.1 70866.5 21164 29.86575 3986 27.2 108419.2 23569 21.73980 7494 27.2 203836.8 25974 12.743

VISI (2016) 24(2) 2574 - 2585

2582

ISSN 0853 - 0203

Tabel 7. Data pengukuran pemanas induksi 400 lilitan dengan V = 25 VoltSuhuyang

dicapai( C)

Waktupencapaiansuhu (detik)

DayaRata-Rata

(Watt)

EnergiListrik(Joule)

EnergiKalor(Joule)

Efisiensi(%)

30 90 42 3780 1924 50.89935 153 41.7 6380.1 4329 67.85240 275 41.5 11412.5 6734 59.00545 403 41.5 16724.5 9139 54.64450 528 41.5 21912 11544 52.68355 673 40.8 27458.4 13949 50.80060 833 40.8 33986.4 16354 48.11965 1022 40.8 41697.6 18759 44.98870 1243 40.6 50465.8 21164 41.93775 1504 40.8 61363.2 23569 38.40980 1835 40.6 74501 25974 34.864

4.3. PembahasanDari data hasil pengukuran pemanas induksi dengan 200 lilitan

diperoleh data bahwa konsumsi energi listrik paling besar pada tegangan 25volt, namun kondisi tidak sebanding dengan efisiensi konsumsi energi yangdikonversikan menjadi energi kalor, sedangkan efisiensi konsumsi energipaling tinggi adalah pada tegangan 20 Volt, seperti ditunjukkan padaGambar 3 dan Gambar 4. Hal ini dikarenakan frekuensi sumber teganganadalah 50 Hz, sehingga tidak mampu melakukan penetrasi terhadapkonduktor, meskipun semakin besar tegangan yang diberikan, dan hasiltersebut juga tidak linier dengan efisiensi pemanas induksi.

Gambar 3. Grafik konsumsi energi listrik pada pemanas dengan 200 lilitan

01000020000300004000050000

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Ener

gi L

istrik

(Joul

e)

Suhu Pemanasan (C)

V = 20 Volt

V = 22 Volt

V = 25 Volt

VISI (2016) 24(2) 2574 - 2585

2583

ISSN 0853 - 0203

Gambar 4. Efisiensi konsumsi energi pada pemanas induksi 200 lilitan

Kondisi yang sama berlaku pada pemanas induksi dengan 400 lilitan.Dari data hasil pengukuran pemanas induksi dengan 400 lilitan diperolehdiperoleh bahwa konsumsi energi listrik paling besar pada tegangan 25 volt,namun kondisi tidak sebanding dengan efisiensi konsumsi energi yangdikonversikan menjadi energi kalor. Efisiensi konsumsi energi paling tinggiadalah pada tegangan 20 Volt, seperti ditunjukkan pada Gambar 5 danGambar. Hal ini dikarenakan frekuensi sumber tegangan adalah 50 Hz,sehingga tidak mampu melakukan penetrasi terhadap konduktor, sehinggameskipun semakin besar tegangan yang diberikan namun hasil yang dicapaitidak linier dengan efisiensi pemanas induksi tersebut.

Gambar 5. Grafik konsumsi energi listrik pada pemanas dengan 400 lilitan

Suhu yang dicapai ( C)

Efisi

ensi

(%)

807060504030

100

90

80

70

60

50

40

Variable

Efisiensi pada V = 25 Volt (%)

Efisiensi pada V = 20 Volt (%)Efisiensi pada V = 22 Volt (%)

050000

100000150000200000250000

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80Ener

gi L

istrik

(Jou

le)

Suhu Pemanasan ( Celcius)

V = 20 Volt

V = 22 Volt

V = 25 Volt

VISI (2016) 24(2) 2574 - 2585

2584

ISSN 0853 - 0203

Gambar 6. Efisiensi konsumsi energi pada pemanas induksi 400 lilitan

5. KESIMPULANModel pemanas induksi yang dibuat, berdasarkan hasil pengamatan

bekerja efektif pada tegangan 22 Volt dengan 200 lilitan dan berhasilmemanaskan fluida dari temperatur 26oC sampai temperatur 80oC padamassa 0.1 Kg selama 138 detik dengan efisiensi konsumsi energi rata-rataadalah 75,67%. Pada pemanas dengan 400 lilitan, penambahan teganganlistrik tidak berarti akan meningkatkan efisiensi konsumsi energi listrikpemanas induksi tersebut, hal ini diakibatkan fluks eksternal harusmenembus permukaan sebelum mencapai bagian dalam bahan konduktoruntuk dapat membangkitkan panas pada seluruh konduktor. Apabilafrekuensi ditingkatkan maka aliran arus akan semakin efektif dan dapatmenembus lapisan permukaan konduktor.

Suhu yang dicapai (C)

Efis

iens

i(%

)

807060504030

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Variable

Efisiensi pada V = 25 Volt (%)

Efisiensi pada V = 20 Volt (%)Efisiensi pada V = 22 Volt (%)

VISI (2016) 24(2) 2574 - 2585

2585

ISSN 0853 - 0203

DAFTAR PUSTAKA

Li Guofa et al, 2009, ” Designing of a New Induction Heating Shaft BearingReplacer Using FEM” IEEE

Kranj et.al, 2010, “Numerical Analysis And Thermographic Investigation OfInduction Heating” International Journal of Heat and Mass Transfer

Yu Sun et.al, 2013, “A Novel Coil Distribution for Transverse FluxInduction Heating” Physics Procedia

Haroen, Yauarsyah, 1994, ” Kontribusi Analisis Induktansi Sendiri danInduktansi Bersama Pada Sisrkuit Listrik dan Mesin Listrik ArusBolak-Balik Tiga Fasa”, Proceedings ITB, Vol. 27, No.2,

Theraja, 1994, “ A Text Book of Electrical Technology”, Vol.I, New Delhi

Wentworth, 2005, “Fundamentals of Electromagnetics with EngineeringApplications”, John Wiley & Sons Inc.

Sadiku, 2003, “Elements of Electromagnetics, 3rd Ed”, Oxford UniversityPress Inc., New York.

Stephen Chapman, 2005, “Electric Machinery Fundamentals”, 4th ed., NewYork: McGraw–Hill.

VISI (2016) 24(2) 2574 - 2585

2586

ISSN 0853 - 0203

Riwayat Hidup singkat Penulis:Golfrid Gultom adalah dosen tetap pada Jurusan Teknik MekanikaPoliteknik Teknologi Kimia Industri, Kementerian Perindustrian R.I diMedan, lahir di Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 07 Mei1977. Tamat dari SMA Negeri 3 Balige tahun 1996, Sarjana Teknik Elektrolulusan Universitas Sumatera Utara dan Magister Teknik Elektro UniversitasSumatera Utara dengan bidang penelitian adalah induksi elektromagnetik,energi terbarukan dan material serapan gelombang mikro.

Alamat Kantor : Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri MedanJl. Medan Tenggara VII, Medan 20228http :// www. ptki.ac.id.phone/ Whatsapp : 081361245428.

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2586ISSN 0853 - 0203

PENERAPAN METODE FIELD TRIP TERHADAP KEMAMPUANMENULIS CERPEN SISWA KELAS XI SMA SWASTA

DHARMA BAKTI TANAH JAWA

Dra. Roselyn Nainggolan, M.Pd.*

Farida Siahaan (11110114)

Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIPUniversitas HKBP Nommensen

Jl. Sangnaualuh Nomor 4 Pematangsiantar Kode Pos 21132 Siantar TimurTelepon (0622) 7550232, Faks:7552017E-mail: [email protected]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuanmenulis cerpen dengan menggunakan metode Field Trip. Peneliti juga inginmembuktikan bahwa penerapan metode Field Trip dapat meningkatkankemampuan menulis cerpen. Penelitian ini dilakukan di SMA SwastaDharma Bakti Tanah Jawa tahun ajaran 2014/2015. Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan rumus yangdigunakan adalah uji “t” sampel berhubungan sebagai berikut:

t=

)1(

22

NNN

DD

D

. Dari pengolahan data diperoleh nilai rata-rata pre-tes = 44,08 dannilai rata-rata pos-tes= 75,51. Dengan hasil penelitian diperoleh thitung:17,59> ttabel: 2,009 pada taraf signifikasi 0,05. Dengan temuan ini, bahwa Hoditolak dan Ha diterima artinya hasil kemampuan menulis cerpen siswa kelasXI SMA Swasta Dharma Bakti Tanah Jawa lebih baik setelah menggunakanmetode Field Trip dibandingkan sebelum menggunakan metode Field Trip.

Kata kunci: Metode Field Trip, Menulis, Cerpen

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2587ISSN 0853 - 0203

I. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakanuntuk berkomunikasi secara tidak langsung. Tarigan (2008:22)mengemukakan bahwa, menulis adalah menurunkan atau melukiskanlambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahamiseseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafiktersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Olehkarena itu menulis merupakan salah satu kegiatan yang harus dihadapisiswa dalam proses pembelajaran, terutama untuk mata pelajaran bahasadan sastra Indonesia. Melalui kegiatan menulis diharapkan siswa dapatmenuangkan ide-ide atau gagasan baik yang bersifat ilmiah maupunimajinatif.

Pembelajaran menulis berbagai jenis sastra adalah hal yang pentingdan diterapkan dalam pembelajaran di sekolah.Salah satunya adalah cerpen.Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang dihasilkan oleh seorangpengarang. Cerpen juga dapat memberi manfaat karena di dalamnyamengandung pesan moral yang dapat diserap pembaca. Sayuti (2009:8)mengemukakan bahwa, “Tulisan fiksi dibuat secara khayali atau tidaksungguh-sungguh terjadi dalam dunia nyata sehingga sering juga disebutsebagai cerita rekaan, atau cerita yang direka-reka oleh pengarangnya.”Menulis cerpen memiliki daya imajinasi yang tinggi, semakin tinggiimajinasi yang dimiliki oleh pengarang semakin bagus cerita yangdihasilkan. Kemampuan menulis cerpen ditujukan agar siswa mampumembentuk konsep pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan yangbaru diperoleh. Siswa tidak hanya sekedar menerima pengetahuan dari oranglain, tetapi mampu melatih potensi kognitif dalam membangun pengetahuanyang bermakna melalui pengalaman belajar serta pengetahuan yang barudiperoleh di kelas. Maka dapat disimpulkan bahwa menulis cerpen sangatpenting dalam dunia pendidikan agar setiap siswa mempunyai peluang untukmenuangkan dan mengembangkan daya imajinasinya ke dalam tulisan.

Dalam kurikulum 2013, menulis merupakan keterampilan yangharus dimiliki seorang siswa. Keterampilan menulis cerpen merupakan salahsatu keterampilan menulis yang terdapat di kelas XI SMA/sederajat, denganKompetensi Dasar: 4.2 Memproduksi teks cerita pendek, yang koherensesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan mupuntulisan. Dalam memproduksi cerpen, siswa dituntut mampu menuangkangagasan berdasarkan hasil imajinasinya ke dalam tulisan berbentuk cerpen.Menulis telah dipelajari mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga PerguruanTinggi, maka seharusnya para siswa telah mampu menulis cerpen denganbaik.

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2588ISSN 0853 - 0203

Berangkat dari tuntutan kurikulum, berikut ini ada beberapapenelitian terdahulu mengenai kemampuan menulis cerpen siswa, sepertipenelitian yang dilakukan oleh Dewi Ika Fitryana tahun 2011 dengan judul“Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen Melalui Media Berita DenganMetode Latihan Terbimbing Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Rembang.”Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ika Fitryana disimpulkan bahwapada siklus I, rata-rata skor karya cerpen siswa sebesar 70,31 yang berartimengalami peningkatan sebesar 8,87 dari hasil pratindakan sebesar 61,44.Kemudian pada siklus II, kemampuan menulis cerpen siswa semakinmeningkat, yaitu sebesar 13,5 yang terhitung dari siklus I 70,31 menjadi83,81 pada siklus II. Sedangkan dibandingkan dengan hasil skor pratindakan,pada siklus II telah terjadi peningkatan sebesar 22,37 terhitung dari skor hasilsiklus II dikurangi skor hasil pratindakan, yaitu 83,81 dikurangi 61,44.Penelitian lain juga dilakukan oleh Elfrida Simatupang, tahun 2013 dalamskripsinya yang berjudul, “Efektivitas Penerapan Teknik ClusteringTerhadap Tingkat Kemampuan Menulis Cerpen Siswa Kelas X SMA Negeri1 Lumbanjulu” mengemukakan bahwa, kemampuan menulis cerpen sebelumteknik Clustering digunakan kurang memadai, sedangkan sesudahmenggunakan teknik clustering tingkat kemampuan menulis cerpen kelas Xmenjadi lebih baik dengan skor rata-rata 43,34 sebelum teknik clusteringditerapkan dan skor rata-rata 76,85 diperoleh sesudah teknik clusteringditerapakan. Pembelajaran keterampilan menulis cerpen dapat memberikanmanfaat untuk melatih siswa bernalar melalui bahasa yang digunakannya.Akan tetapi kenyataannya kemampuan menulis cerpen pada siswa masihkurang, sehingga dalam hal ini penulis menggunakan siswa kelas XI sebagaisasaran untuk meningkatkan kemampuan menulis cerpen yang masih kurang.

Mengamati rendahnya kemampuan siswa dalam menulis cerpenmaka dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis cerpenperlu ditingkatkan. Salah satu cara meningkatkan kemampuan tersebutadalah dengan menerapkan metode pembelajaran. Istarani (2011:1)mengemukakan bahwa, “Metode adalah cara yang dapat digunakan untukmelaksanakan strategi.” Faturrohman dalam Istarani (2011:1) jugamengemukakan bahwa, “Metode diartikan sebagai suatu cara atau proseduryang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu.” Dengan demikian, metodedigunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan maka bisaterjadi satu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Metode FieldTrip adalah metode belajar mengajar anak didik dibawah bimbingan gurumengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk belajar (Sagala,2006:214). Melalui metode field trip, guru akan meminta siswa untukmengembangkan materi mengenai cerpen di luar ruangan kelas danmenanamkan konsep materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2589ISSN 0853 - 0203

dicapai sehingga siswa dapat memahami secara jelas tentang makna hakikidari materi ajar yang disampaikan kepada siswa. Berdasarkan uraian di atas,peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Metode FieldTrip terhadap Kemampuan Menulis Cerpen pada Siswa Kelas XI SMASwasta Dharma Bakti Tanah Jawa.”

1.2 Rumusan MasalahMasalah perlu dirumuskan dengan jelas dan lengkap dalam ruang

lingkupnya agar sesuai dengan tujuan penelitian. Mengenai rumusan masalahini, Arikunto (2010:63) mengemukakan bahwa, “Agar penelitian dapatdilaksanakan sebaik-baiknya, maka peneliti harus merumuskan masalahnyasehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi, dan denganapa.”

Berdasarkan kutipan tersebut, maka rumusan masalah dalampenelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kemampuan menulis cerpen siswa kelas XI SMASwasta Dharma Bakti Tanah Jawa yang diajar sebelum menggunakanmetode field trip?

2. Bagaimanakah kemampuan menulis cerpen siswa kelas XI SMASwasta Dharma Bakti Tanah Jawa yang diajar sesudah menggunakanmetode field trip ?

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kemampuanmenulis cerpen siswa kelas XI SMA Swasta Dharma Bakti TanahJawa sebelum dan sesudah menggunakan metode field trip?

1.3 Tujuan PenelitianTujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan menulis cerpen siswakelas XI SMA Swasta Dharma Bakti Tanah Jawa sebelum metodefield trip diterapkan dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia.

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan menulis cerpen siswakelas XI SMA Swasta Dharma Bakti Tanah Jawa setelah metode fieldtrip diterapkan dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia.

3. Untuk mendeskripsikan apakah terdapat perbedaan yang signifikanpada tingkat kemampuan menulis cerpen siswa kelas XI SMA SwastaDharma Bakti Tanah Jawa sebelum dan sesudah metode field tripditerapkan dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia.

1.4 Manfaat PenelitianSesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka

peneliti berharap penuh penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.1. Manfaat teoretis

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2590ISSN 0853 - 0203

Manfaat teoretis yang diharapkan yaitu dapat memberikansumbangan yang relevan bagi dunia pendidikan yang berkaitandengan keterampilan menulis cerpen.

2. Manfaat praktisa. Bagi siswa: dengan adanya penelitian ini siswa mendapat suatu

pengalaman baru yang bermakna dengan adanya pembelajaranmenulis cerpen dengan metode field trip.

b. Bagi guru: penelitian ini dapat dijadikan pedoman danpertimbangan dalam upaya meningkatkan keterampilan menuliscerpen bagi siswa.

c. Bagi peneliti yang lain: hasil penelitian ini dapat dijadikansebagai pembanding dalam hal cara meningkatkan keterampilanmenulis cerpen.

II. LANDASAN TEORETIS2.1. Pengertian Menulis

Menulis merupakan salah satu dari empat aspek keterampilanberbahasa. Tarigan (2008:22) mengemukakan bahwa, “Menulis adalahmenurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkansuatu bahasa yang dipahami seseorang, sehingga orang-orang lain dapatmembaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasadan gambaran grafik itu.” Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatanpenyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagaialat atau medianya (Suparno, 2009:3).

Keterampilan menulis tidak akan datang begitu saja, melainkan harusmelalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Pada dasarnya, kegiatanmenulis tidak sekedar melahirkan perasaan atau pikiran, akan tetapi jugamengungkapkan atau menuangkan ide, pengetahuan, ilmu, dan pengalamanhidup seseorang dalam bahasa tulis. Penyampaian bahasa tulis tersebut harusdapat dipahami orang lain sesuai dengan apa yang dimaksudkan olehpenulis. Oleh karena itu, menulis merupakan suatu proses yang harusdipelajari dan tidak begitu saja terjadi. Menulis merupakan suatu kegiatanuntuk menuangkan gagasan, ide, inspirasi, atau buah pikiran ke dalambentuk lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa agarorang lain dapat memahaminya.

2.2 Fungsi dan Tujuan MenulisTarigan (2008:22-23) mengemukakan bahwa, pada prinsipnya fungsi

utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung.Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para belajarberpikir. Juga dapat menolong kita berpikir secara kritis. Juga dapatmemudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-hubungan,

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2591ISSN 0853 - 0203

memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah yangkita hadapi, menyusun uraian bagi pengalaman.

Tujuan keterampilan menulis tidak lain agar seseorang memilikikemampuan atau pengalaman menulis serta memanfaatkan kemampuantersebut untuk berbagai keperluan. Beberapa tujuan penulisan sebagaiberikut:

1. Assignment purpose (tujuan penugasan).Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan samasekali. Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan ataskemauan sendiri (misalnya para siswa yang diberi tugas merangkumbuku, sekertaris yang ditugaskan membuat laporan, notulen rapat).

2. Altruistic purpose (tujuan altruistik).Penulis bertujuan untuk menyenangkan para pembaca,menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong parapembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, inginmembuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih manyenangkandengan karyanya itu. Tujuan altruistik adalah kunci keterbacaansesuatu tulisan.

3. Persuasive purpose (tujuan persuasif).Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenarangagasan yang diutarakan.

4. Informational purpose (tujuan informasional, tujuan penerangan).Tulisan yang bertujuan memberi informasi atauketerangan/penerangan kepada para pembaca.

5. Self-expresive purpose (tujuan pernyataan diri).Tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sangpengarang kepada para pembaca.

6. Creative purpose (tujuan kreatif).Tujuan ini erat berhubungan dengan tujuan pernyataan diri, tetapi“keinginan kreatif” di sini melebihi pernyataan diri, dan melibatkandirinya dengan keinginan mencapai norma artistik, atau seni yangideal, seni idaman. Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilaiarrtistik, kesenian.

7. Problem-solving purpose (tujuan pemecahan masalah).Dalam tulisan seperti ini sang penulis ingin memecahkan masalahyang dihadapi, sang penulis ingin menjelaskan, menjernihkan sertamenjelajahi serta meneliti secara cermati pikiran-pikiran dangagasan-gagasannya sendiri agar dapat dimengerti dan diterima olehpara pembaca (Hipple dalam Tarigan, 1986: 25)

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2592ISSN 0853 - 0203

2.3 Manfaat MenulisAkhadiah, dkk. (1988:1) mengemukakan bahwa, “Banyak manfaat

atau keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan menulis yakni denganmenulis seseorang dapat mengenali kemampuan dan potensi diri.” Melaluikegiatan menulis seseorang dapat mengembangkan berbagai gagasan.Kegiatan menulis memaksa seseorang lebih banyak menyerap, mencari sertamenguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Menulis adalahmengorganisasikan gagasan secara sistematik serta mengungkapkannyasecara tersurat. Melalui tulisan, seseorang akan dapat meninjau serta menilaigagasan secara objektif. Dengan menulis di atas kertas, seseorang akan lebihmudah memecahkan permasalahan, yaitu dengan menganalisisnya secaratersurat, dalam konteks yang lebih konkret. Tugas menulis mengenai suatutopik mendorong seseorang untuk belajar secara aktif dan kreatif. Kegiatanmenulis yang terencana akan membiasakan kita berpikir serta berbahasasecara tertib.

2.4 CerpenCerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya

berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya cerita memang relatif namun,pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitarsepuluh menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500-5.000 kata.Cerpen adalah penyajian suatu keadaan tersendiri atau suatu kelompokkeadaan yang memberikan kesan yang tunggal pada jiwa pembaca. Ceritapendek tidak boleh dipenuhi dengan hal-hal yang tidak perlu. Untuk lebihjelas, sebagai salah satu bentuk karya sastra, cerpen memiliki ciri-ciri; alurlebih sederhana, tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang, latar yangdilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkungan yang relatif terbatas, tema dannilai-nilai kehidupan yang disampaikan relatif sederhana (Kosasih, 2003:222). Adapun unsur-unsur intrinsik sebuah cerita pendek mencakup:

1) Tema, menurut arti katanya tema berarti “sesuatu yang telahdiuraikan”, atau “sesuatu yang telah ditempatkan.” Kata ini berasaldari kata Yunani “tithenai” yang berarti “menempatkan” atau“meletakkan.” Tema merupakan inti atau ide dasar sebuah cerita.Dari ide dasar itulah kemudian cerita dibangun oleh pengarangnyadengan memanfaatkan unsur-unsur intrinsik seperti plot, penokohan,dan latar. Tarigan (1986:167) juga mengemukakan bahwa, temaadalah suatu karya sastra imajinatif merupakan pikiran yang akanditemui oleh setiap pembaca yang cermat sebagai akibat membacakarya tersebut.

2) Alur, Brooks and Warren dalam Tarigan, (1986:156) mengemukakanistilah lain yang sama maknanya dengan alur atau plot ini adalah map

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2593ISSN 0853 - 0203

atau dramatic conflict. Keempat istilah ini bermakna “struktur gerakatau laku dalam suatu fiksi atau drama.”

3) Latar, latar atau setting merupakan salah satu unsur intrinsik karyasastra. Terliput dalam latar, adalah keadaan tempat, waktu, danbudaya. Tempat dan waktu yang dirujuk dalam sebuah cerita bisamerupakan yang sesuatu yang faktual atau bisa pula yang imajiner.

4) Tokoh, dalam pembicaraan sebuah cerita pendek sering dipergunakanistilah-istilah tokoh. Tokoh cerita ialah orang-orang yang ditampilkandalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkanmemiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yangdiekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan(Tarigan, 2008:147). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkanbahwa tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atauberlakuan di dalam berbagai peristiwa cerita.

5) Sudut Pandang/Point Of View, Sudjiman dalam Zulfahnur, dkk.(1996:35) mengemukakan bahwa, “Sudut pandang adalah tempatpencerita dalam hubungannya dengan cerita, dari sudut manapencerita menyampaikan kisahnya. Istilah lain yang mirip dengansudut pandang (point of view) adalah pusat pengisahan (focus ofnarration).”

6) Amanat, amanat merupakan pesan moral atau pesan didaktis yanghendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanyaitu. Tidak jauh dari yang lainnya, amanat dalam cerpen akandisimpan rapi dan disembunyikan pengarangnya dalam keseluruhanisi cerita (Kosasih, 2003:230). Dengan kata lain, amanat adalah pesanyang ingin disampaikan pengarang berupa pemecahan atau jalankeluar terhadap persoalan yang ada dalam cerita.

7) Gaya bahasa, Muljana dalam Waridah (2009: 321-336)mengemukakan bahwa, gaya bahasa ialah susunan perkataan yangterjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis,yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Gayabahasa disebut juga majas. Gaya bahasa terbagi menjadi empatbagian, yaitu: gaya bahasa penegasan, gaya bahasa sindiran, gayabahasa pertentangan, dan gaya bahasa perbandingan.Menulis cerpen memiliki daya imajinasi yang tinggi, semakin tinggi

imajinasi yang dimiliki oleh pengarang semakin bagus cerita yangdihasilkan. Pengembangan keterampilan menulis cerpen melalui beberapatahap, yaitu mengembangkan unsur-unsur cerpen untuk dituangkan dalambentuk tulisan. Tahapan menulis cerpen, yaitu dilakukan dengan cara sebagaiberikut:

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2594ISSN 0853 - 0203

1) Tahap Menemukan dan Menuangkan Ide TulisanDalam menemukan ide penulis harus memiliki beberapa referensi

dari berbagai hal, baik itu membaca, melihat, atau merasakan. Penulis harusmemiliki pengetahuan tentang informasi yang luas agar memiliki banyak idedalam menulis cerpen, pengetahuan itu dapat diperoleh dari, membaca koran,majalah, buku. Selain itu harus ditopang oleh peristiwa-peristiwa yangterjadi di sekitar kehidupan penulis agar penulis lebih peka sehingga tulisanyang dihasilkan sesuai dengan kehidupan-kehidupan manusia sekarang.Menggali ide dari realita kehidupan dalam menulis bagi seorang penulismenjadi sarana untuk melatih kepekaan (Sayuti, 2009: 21).

Menuangkan ide ke dalam bentuk paragraf diperlukan teknikpenulisan. Sayuti (2009: 25-26) mengemukakan tahap-tahap menulis.Pertama, tahap pramenulis. Di sini harus menggali ide, memilih ide,menyiapkan bahan tulisan. Kedua, tahap menulis draf. Tahap menulis drafadalah tahap menulis ide-ide mereka ke dalam bentuk tulisan yang kasarsebelum dituliskan dalam bentuk yang sudah jadi. Ketiga, tahap merevisi.Tahap merevisi adalah tahap memperbaiki ulang atau menambahkan ide-idebaru terhadap karya. Keempat, tahap menyuting. Pada tahap ini harusmemperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan mekanik yanglain. Kesalahan mekanik antara lain penulisan huruf, ejaan, struktur kalimat,tanda baca, istilah, dan kosa kata.

2) Mengembangkan alur ceritaAlur merupakan rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan

hubungan sebab akibat (kualitas). Peristiwa itu saling berhubungan maka jikatidak ada peristiwa satu, peristiwa yang lain tidak akan terjadi (Sayuti, 2009:47). Pengembangan alur tidak semudah yang dibayangkan oleh orang padaumumnya, untuk mempermudah dalam mengembangkan alur ada beberapahal yang harus diperhatikan:

a) Konflik harus tergarap dengan baikKonflik yang tidak tergarap dengan baik biasanya tampak padapengembangan alur cerita yang tidak selesai atau terlalu singkat.Tidak selesai di sini berarti penulis memaparkan peristiwa-peristiwatetapi belum sampai pada klimaks, cerita sudah ditutup atau diakhiri.Kebanyakan penulis hanya memaparkan masalah-masalah kemudianmenjadikan masalah itu sebagai peristiwa-peristiwa cerita tetapi tidakada yang ditonjolkan menjadi konflik dan klimaks.

b) Struktur cerita harus proporsionalBeberapa kemungkinan bentuk ketidakproporsionalan alur cerita diantaranya tampak dalam masalah panjang cerita dan pembukaancerita. Oleh karena itu, penulis tidaklah berbelit-belit dalam menulisagar tidak semakin mempersempit ruang cerita.

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2595ISSN 0853 - 0203

c) Akhir cerita (ending) tidak klise dan tidak mudah ditebak. Akhircerita hendaknya tidak mudah ditebak oleh pembaca, agarmemperoleh hal itu penulis harus banyak berlatih sebab itu tidakmudah untuk dilakukan. Akhir cerita yang mudah ditebak berawaldari ide cerita yang monoton sehingga jalan cerita juga dapat denganmudah ditebak oleh pembaca.

3) Mengembangkan Tokoh CeritaDilihat dari sifatnya tokoh dapat dibagi tokoh protagonis (baik) dan

antagonis (buruk). Tokoh dilihat dari keterlibatanya dalam cerita terdapattokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang palingsering mucul dalam cerita dan paling banyak berhubungan dengan tokohlain. Sayuti (2009: 58) memaparkan rambu-rambu pengembangan tokohcerita:

a) Penggambaran tokoh secara hidup (tidak datar)Penggambaran tokoh tidak hanya digambarkan berdasarkan nama,bentuk fisik, dan pekerjaan dalam cerita. Tokoh dalam cerita harusmempunyai karakter yang jelas.

b) Penggambaran tokoh bervariasiPenokohan secara langsung menjadikan cerita tampak datar,membosankan, dan menyebabkan karakter tokoh tidak kuat.Keberhasilan penulis memunculkan karakter yang kuat pada tokoh-tokohnya akan membuat tokoh-tokoh cerita tersebut menjadi hidupsehingga keterikatan pembaca dengan tokoh cerita dapat terjalindengan baik.

c) Tokoh yang dimunculkan harus memiliki sumbangan bagipengembangan cerita. Penulis memunculkan banyak tokoh tetapisebenarnya tokoh itu tidak memiliki sumbangan bagi pengembangancerita. Hal itu menyebabkan cerita menjadi kedodoran, jalan ceritadan panjang tulisannya pendek tetapi tokoh yang disajikan terlalubanyak.

4) Mengembangkan Latar CeritaLatar cerita merupakam unsur fiksi yang mengacu pada tempat,

waktu, dan kondisi sosial cerita itu terjadi (Sayuti, 2009: 71). Latar seringkali hanya disebutkan sebagai nama, misalnya di kampung, pada malam hari,atau pada keluarga miskin, tidak dimanfaatkan untuk membangun cerita.Selain itu, latar tidak digambarkan secara detail yang mengakibatkanpenggambaran dalam cerita kurang mendalam.

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2596ISSN 0853 - 0203

5) Diksi dan Bahasa dalam FiksiBahasa dalam fiksi lebih banyak mengandung makna konotatif.

Namun, terdapat perbedaan antara puisi dan cerpen. Bahasa konotatif dalampuisi lebih banyak sedangkan dalam cerpen selain bahasa konotatif terdapatjuga bahasa denotatif. Bahasa yang seperti itu menjadikan bahasa fiksimemiliki rasa sehingga memunculkan emosi pembaca. Diksi juga diperlukandalam penulisan cerita agar tulisan menjadi lebih menarik. Pemilihan diksiyang tepat akan membantu pembaca masuk ke dalam cerita sehinggamenikmati suasana secara langsung dan penghayatan lebih mudah dicapai.

2.5 Metode Field TripMetode Field Trip adalah salah satu metode belajar mengajar anak

didik dibawah bimbingan guru dengan mengunjungi tempat-tempat tertentuyang bertujuan untuk belajar (Sagala, 2006:214). Metode field trip tidakdiartikan untuk bersenang-senang atau sebagai selingan pelajaran, tetapianak-anak dalam perjalanan itu mengobservasi dan menyelidiki sesuatu(Roestiyah, 83:1986).

Adapun keunggulan dari metode field trip adalah sebagai berikut:1. Anak didik dapat mengamati kenyataan-kenyataan beraneka ragam

dari dekat.2. Anak didik dapat menghayati pengalaman-pengalaman baru dengan

mencoba turut serta di dalam suatu kegiatan.

3. Anak didik dapat menjawab masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan dengan melihat, mendengar, mencoba, dan membuktikansecara langsung.

4. Anak didik dapat mempelajari sesuatu secara integral dankomprehensif.

Menulis cerpen merupakan suatu proses yang dilakukan siswa untukmenuangkan ide-ide ke dalam bentuk tulisan. Kegiatan menulis cerpendengan menggunakan metode field trip dapat dilakukan dengan beberapalangkah, yaitu:

1. Guru membuka interaksi dengan siswa untuk merumuskan tujuankegiatan dalam

pembelajaran menulis cerpen.

2. Guru dan siswa menyepakati trip yang akan dikunjungi dan waktu yangdipilih untuk pembelajaran menulis cerpen.

3. Siswa dan guru sama-sama mengunjungi tempat yang dituju.4. Guru membimbing siswa untuk segera menulis berdasarkan hasil

pengamatannya.5. Guru merefleksi tulisan yang sudah ditulis oleh siswa.

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2597ISSN 0853 - 0203

III.METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN3.1. Metode Penelitian

Arikunto (2010:203) mengemukakan bahwa, “Metode penelitianadalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datapenelitiannya. Metode penelitian ini harus cocok dan sesuai dengan masalahyang dibahas supaya apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapaidengan baik.”

Berdasarkan pendapat tersebut, maka metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode eksperimen. Eksperimen adalah kegiatan yangdirencanakan dan dilaksanakan oleh peneliti untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan hipotesis, karena tujuan darieksperimen ini adalah mengetahui dampak dari sesuatu perlakuan, yaitumemperlakukan sesuatu, lalu dicermati akibat dari perlakuan tersebut.Melalui model inilah peneliti akan memperoleh bukti yang palingmeyakinkan tentang pengaruh penerapan metode field trip terhadapkemampuan menulis cerpen pada siswa kelas XI SMA Swasta Dharma BaktiTanah Jawa.

3.2 Lokasi dan Waktu PenelitianDalam melakukan penelitian, peneliti tidak lepas dari lokasi

penelitian yang menjadi tempat untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.Sesuai dengan judul, yang menjadi lokasi penelitian adalah di SMA SwastaDharma Bakti Tanah Jawa pada semester genap tahun pembelajaran2014/2015. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel yang berjumlahdua kelas, yaitu kelas XI-IPA dan XI-IPS yang sama-sama diajari denganmenggunakan metode field trip. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah49 orang.

3.3 Desain PenelitianSebelum eksperimen dilakukan maka peneliti lebih dahulu membuat

pre-tes dengan tujuan mengetahui kemampuan siswa dalam menulis cerpensebelum eksperimen dilakukan atau sebelum diajarkan metode field trip.Karena hanya membandingkan pretes dan postes dengan metode field tripyang terdiri dari satu kelompok. Maka peneliti menggunakan DesigneEksperimen One Group pretest-postest (Ary,1982:350).

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2598ISSN 0853 - 0203

3.4 Prosedur Penelitian

Berdasarkan skema tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam melakukanpenelitian langkah pertama yang dilakukan adalah menemukan populasi.Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas XI sebanyaktujuh kelas SMA Swasta Dharma Bakti Tanah Jawa. Dari jumlah populasitersebut ditentukan sebanyak dua kelas, yakni kelas XI-IPA1 dan XI-IPS1

sebagai kelas eksperimen. Sebelum diberikan perlakuan modelpembelajaran, maka kedua kelas tersebut diberi pre-tes terlebih dahulu.Pemberian pre-tes ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awalsiswa mengenai menulis cerpen. Setelah diberi pre-tes, maka diberikanperlakuan pada masing-masing kelas.

Metode field trip diberikan kepada kelas eksperimen. Setelahdiberikan perlakuan, maka dilakukan post-tes untuk mengetahui kemampuansiswa akhir setelah perlakuan diberikan. Setelah diberi post- tes, makadiperoleh skor dari kelas eksperimen tersebut. Skor pada kelas eksperimentersebut akan dibandingkan dengan menggunakan uji t sampel berhubunganpada taraf signifikan atau tingkat kepercayaan 0,05 (95%).

3.5 Teknik Analisis DataAnalisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah:mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,mentabulasi data berdasarkan variabel dari keseluruhan responden,menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk

SAMPEL

KELAS EKSPERIMEN

PRE-TES

Metode Field Trip

SKORPOST-TES

SKOR

UJI T

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2599ISSN 0853 - 0203

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk mengujihipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2013:207).

Model pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalahmodel eksperimen kuantitatif dengan menggunakan rumus uji pembeda.Datanya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:- Data yang diperoleh diperiksa terlebih dahulu- Menentukan mean perbedaan skor yang berpasangan D dengan rumus:

D =N

D

- Pengujian HipotesisHa : Terdapat perbedaan yang signifikan tingkat menulis cerpen siswa

kelas XI SMA Swasta Dharma Bakti Tanah Jawa sebelum dansesudah menggunakan metode field trip.

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan menulis cerpen siswa kelasXI SMA Swasta Dharma Bakti Tanah Jawa sebelum dan sesudahmenggunakan metode field trip.

Hipotesis StatistikHo: 21 Ha: 21 - Untuk menguji hipotesis digunakan uji perbedaan mean sampel

berhubungan :

1)-(N

D2

2

NN

DD

t

Ary (1982:218)

Keterangan :t : Nilai –t mean yang tak mandiri ( yang ada hubungannya)D : Perbedaan antara skor yang berpasangan

D : Mean perbedaan tersebut2D : Jumlah skor perbedaan yang dikuadratkan

N : Jumlah pasanganSkor pre-tes dan pos-tes pada kelas eksperimen tersebut akan

dibandingkan dengan menggunakan uji t sampel berhubungan pada tarafsignifikansi atau tingkat kepercayaan 0,05 (95%).

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2600ISSN 0853 - 0203

IV. PEMBAHASAN

4.1 Hasil Sebelum Menggunakan Metode Field TripHasil data pada pre-tes sebelum menggunakan metode field trip

terhadap kemampuan menulis cerpen, maka diperoleh hasil sebagai berikut:tabulasi data pre-test sebagai berikut:

X1 =∑

X2 =

X1 = 44,08

4.2 Hasil Sesudah Menggunakan Metode Field TripHasil data pada post-test setelah menggunakan metode field trip

terhadap kemampuan menulis cerpen siswa maka diperoleh hasil sebagaiberikut:Data post-test

X2 =∑

X2 =

X2 = 75,51

4.3 Hasil Penelitian Sebelum dan Sesudah Menggunakan Metode FieldTrip

Hasil data pada pre-tes sebelum menggunakan metode field tripterhadap kemampuan menulis cerpen maka diperoleh hasil 44,08 sementaraitu hasil data pada post-test setelah menggunakan metode field trip terhadapkemampuan menulis cerpen siswa, maka diperoleh hasil 75,51.

Tabel 4.1 Pengolahan DataNo Nama Siswa Pre-tes Pos-tes D D2

1 Muhammad Farhan 55 85 -30 9002 Jekky Sahputra 10 80 -70 49003 Riski 20 75 -55 30254 Hamjaya 20 70 -50 25005 Heru Prabowo 20 70 -50 25006 Doni 20 75 -55 30257 Fazri Lubis 55 80 -25 6258 Preddy Manurung 55 80 -25 6259 Pahotan Nainggolan 60 85 -25 625

10 Dimas Wira 50 75 -25 62511 Sri Intan Sirait 55 80 -25 625

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2601ISSN 0853 - 0203

No Nama Siswa Pre-tes Pos-tes D D2

12 Rumanti Nainggolan 50 75 -25 62513 Eko Wardian 55 75 -20 40014 Haris Aditya 45 70 -25 62515 Dedi 50 65 -15 22516 Sidik Rahmadan 45 70 -25 62517 Hendra Irwansyah 40 65 -25 62518 Yusuf Abdi 45 75 -30 90019 Sanjaya 45 80 -35 122520 Elingsah 45 70 -25 62521 Mumtahanah 60 80 -20 40022 Pebri Siahaan 20 70 -50 250023 Teguh Ardi 45 70 -25 62524 Haditio Pratama 40 85 -45 202525 Nita Arlita Manik 40 70 -30 90026 Dwi Ramadani 60 80 -20 40027 Khairani 55 80 -25 62528 Gilang Ramadhan 45 70 -25 62529 Andreas Sinurat 35 70 -35 122530 Restu 20 75 -55 302531 Dhea Zannah 60 75 -15 22532 Zetty Icha 55 85 -30 90033 Rya Andani 35 75 -40 160034 Indah Sriwahyuni 45 70 -25 62535 Winda Anastasya Sinaga 40 80 -40 160036 Ayu Ningsih 55 75 -20 40037 Rivai Purba 60 75 -15 22538 Kevin Siburian 45 80 -35 122539 Randy Nugroho 20 65 -45 202540 Eva Tambunan 50 80 -30 90041 Wulandari Panjaitan 50 85 -35 122542 Bobi Sahputra 50 75 -25 62543 Fakri Lubis 25 75 -50 250044 Aprianti Samosir 55 80 -25 62545 Sona Sitinjak 50 80 -30 90046 Jihan Hidayah 50 75 -25 62547 Fadlan Ansari 50 75 -25 62548 Ratih Pratiwi 60 75 -15 22549 Ana 45 70 -25 625

Jmlah 2160 3700 -1540 55900Rata-rata 44.08 75.51 -31,42

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2602ISSN 0853 - 0203

Analisis Data

N

dD

49

1540D

42,31D

Pengujian HipotesisTes signifikasi

t =

)1(

22

NNN

DD

D

=

)149(4949

)1540(55900

42,312

=

235249

237160055900

42,31

=

2352

4840055900

42,31

=18877,3

42,31

=78571,1

42,31

t= -17,59

df = N - 1= 49-1= 48

95% tdf 48 = 2,009 (interpolasi), signifikan pada p<0,05.

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2603ISSN 0853 - 0203

4.4 Pengujian HipotesisHipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan menuliscerpen siswa kelas XI SMA Swasta Dharma Bakti Tanah Jawasebelum dan sesudah menggunakan metode field trip.

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuanmenulis menulis cerpen siswa kelas XI SMA Swasta DharmaBakti Tanah Jawa sebelum dan sesudah menggunakan metodefield trip.

Hipotesis Statistik:Ho : 1= 2

Ha : 1≠ 2

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan denganmenggunakan uji “t” sampel berhubungan. Dari hasil perhitungan diperolehbahwa thitung= -17,59 sedangkan 95% tdf 48 = 2,009 (interpolasi), signifikanpada p<0,05. Dengan demikian Ho ditolak.Dengan penolakan itu maka Haditerima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kemampuanmenulis cerpen siswa kelas XI SMA Swasta Dharma Bakti Tanah Jawasebelum dan sesudah menggunakan metode Field Trip.

4.5 Pembahasan Hasil PenelitianPenerapan metode field trip lebih unggul dan lebih efektif digunakan

dalam pembelajaran menulis cerpen oleh siswa kelas XI SMA SwastaDharma Bakti Tanah Jawa. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan siswadalam menulis cerpen. Dalam pembelajaran menulis cerpen denganmenggunakan metode field trip dapat meningkatkan motivasi belajar,meningkatkan interaksi antar siswa, serta meningkatkan kemampuan berpikirdalam menginstruksikan pengetahuan yang dimiliki siswa sebelumnya ataudiperoleh dari kegiatan pembelajaran.

Setelah melakukan prosedur akhirnya peneliti mendapat hasil yangsignifikan. Metode field trip yang diterapkan kepada siswa kelas XI SMASwasta Dharma Bakti Tanah Jawa dalam meningkatkan kemampuan menuliscerpan ternyata berpengaruh positif. Ini dibuktikan dari hasil pre-test danpost-test siswa dapat dilihat dari perhitungan rata-rata siswa sebelummendapat perlakuan dan setelah mendapatkan perlakuan denganmenggunakan metode field trip.

Tabel 4.2 Hasil Pre-test dan Post-test Menulis Cerpen

KelasSkor Rata-rata

DPre-test Post-testEksperimen 44,08 75,51 -31,42

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2604ISSN 0853 - 0203

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada kelaseksperimen dengan sampel berhubungan, maka didapat hasil penelitiandengan menggunakan metode field trip dalam pembelajaran menulis cerpenpada siswa kelas IX SMA Swasta Dharma Bakti diperoleh nilai meanperbedaan skor 17,59.

V. SIMPULANDari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat

menyimpulkan:1. Kemampuan menulis cerpen sebelum menggunakan metode field trip

pada siswa kelas XI SMA Swasta Dharma Bakti Tanah Jawa adalahberada dalam kategori kurang.

2. Kemampuan menulis cerpen sebelum menggunakan metode field trippada siswa kelas XI SMA Swasta Dharma Bakti Tanah Jawa adalahberada dalam kategori baik.

3. Tingkat kemampuan menulis cerpen siswa kelas XI SMA SwastaDharma Bakti Tanah Jawa setelah diberi perlakuan di dalam prosespembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan metode field triplebih tinggi dari sebelum menggunakan metode field trip.

DAFTAR PUSTAKAAkhadiah, Sabarti. 1998. Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa

Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga. Jakarta:Gramedia Pustaka.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta Rineka Cipta.

Ary, Donal. 1982. PengantarPenelitian Dalam Pendidikan. Surabaya. UsahaNasional.

Fitriana, Dewi Ika. 2012. Peningkatan Keterampilan Menulis CerpenMelalui Media Berita dengan Metode Latihan Terbimbing padaSiswa Kelas X SMA Negeri I Rembang. Skripsi tidak diterbitkan.Yogyakarta: UNY.

Istarani. 2011. 58 Model Pembelajaran. Medan: Media Persada.

Kosasih, E. 2003.Ketatabahasaan dan Kesusastraan. Bandung: RamaWidya.

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2605ISSN 0853 - 0203

--------------. 2006. Kompetensi Kebahasaan dan Kesusastraan. Bandung:Rama Widya.

Pasaribu, Elfrida. 2014. Sanggar Bahasa dan Sastra.Pematangsiantar.

Pradnyani, Ida. 2014.Penerapan Metode Field Trip Sebagi UpayaMeningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Siswa DiKelas VII A.3 SMP Negeri 1 Singaraja.Tesis Tidak Diterbitkan.Universitas Pendidikan Ganesha.

Roestiyah. 1986. Didaktik Metodik. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Sagala.Syaiful. 2006. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.

Sayuti, Suminto. 2009. Cara Menulis Kreatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Simatupang, Elfrida. 2013. Efektivitas Penerapan Teknik ClusteringTerhadapTingkat Kemampuan Menulis Cerpen Siswa Kelas X SMANegeri 1 Lumbanjulu. Skripsi tidak diterbitkan.Pematangsiantar:UHN.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Supomo, Muhammad Yunus, 2009. Keterampilan Dasar Menulis. Jakarta :Universitas terbuka.

Tarigan. Henry Guntur. 1986. Prinsip-prinsip Dasar Sastra. Bandung:Angkasa.

-------------------------------. 2008. Menulis Sebagai Suatu KeterampilanBerbahasa. Bandung: Angkasa.

Utami, Mala. 2013. Penerapan Metode Field Trip Dalam PembelajaranMenulis Puisi Kelas VII SMP Negeri 3 Lembang. Tesis TidakDiterbitkan. FPBS Universitas Pendidikan Indonesia.

VISI (2016) 24(2) 2586 - 2605

2606ISSN 0853 - 0203

VISI (2016) 24(2) 2606 - 2615

2606ISSN 0853 - 0203

REALIZATION OF POLITENESS STRATEGIES IN SENDINGSHORT MESSAGES SERVICE (SMS) BY THE FIFTH SEMESTER

STUDENTS OF ENGLISH DEPARTMENTOF HKBP NOMMENSEN UNIVERSITY

Srisofian Sianturi, S.S., M.HumDosen Prodi Bahasa Inggeris FKIP

Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai realisasi strategi kesantunanberbahasa yang digunakan oleh mahasiswa Universitas HKBP Nommensendalam mengirimkan pesan singkat. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan strategi kesantunanyang digunakan oleh mahasiswa. Subyek penelitian ini terdiri dari 30 (tigapuluh) teks pesan singkat yang dikirim oleh mahasiswa kepada dosen. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas HKBPNommensen Program Studi Bahasa Inggris mengekspresikan kesantunanmereka dengan menggunakan salam sebelum mengungkapkan maksud dantujuan pesan singkat tersebut. Mereka juga menggunakan bahasa Indonesiayang baku. Mahasiswa mengaplikasikan keempat strategi kesantunan yangdiusulkan oleh Brown dan Levinson yaitu (1) strategi langsung, (2)kesantunan positif, (3) kesantunan negatif, dan (4) strategi tidak langsung.Kesantunan yang paling dominan adalah kesantunan negatif (46%). Hal itudisebabkan oleh karena adanya rasa hormat mahasiswa yang ditunjukkandengan penggunaan salam dan bahasa Indonesia yang baku.

Kata Kunci: Realization, Strategy, Politeness, Short Message Services

I. BACKGROUNDLanguage plays a great part in our life. Perhaps because of its

familiarity, we rarely observe it, taking it rather for granted, as we dobreathing or walking. Language is a total of communication and it hasinteractions among humans. Communication involves two or more peoplecoding and encoding messages to each other through the medium oflanguage. Thus, a language has a lot of contribution for human beings inexpressing their desire, mood, feeling, and need. In addition, language alsofunctions as an instrument of social interaction. In social interaction, thespeaker has to concern the politeness.Politeness is applied by someonebecause he wants to respect the hearer.

VISI (2016) 24(2) 2606 - 2615

2607ISSN 0853 - 0203

Nowadays, there is an aspect which influences the politeness in theway of speaking, succh as the influence of globalization. The globalizationinfluences the life style and way of speaking. In the past time, peopleinteracted directly. But now interaction can be used by sending ShortMessage Service (SMS).

The Short Message Service (SMS) provides a means for sending amessage of a limited size (160 characters) to and from terminal equipment.Because of this limitation, some people type messages as short as possible.The shortness of the text cause missunderstanding between the sender andreceiver. Some people said that the short text is impolite.

The reasons mentioned above are considered to be the reasons whythis research should be done urgently that is in order to describe the types ofpoliteness strategies of students which them brings the writer to the researchentitled “Realization of Politeness Strategies In Sending Short MessagesService (Sms) by the Fifth Semester Students of English Department ofHKBP Nommensen University”

1.1 The Problems of the Study

Related to the background of the study, the problems of the study areformulated as the following.

1. How are the politeness strategies expressed by the fifth semesterstudents of English Department of HKBP Nommensen University?

2. What are the types of politeness strategies applied by the fifthsemester students of English Department of HKBP NommensenUniversity?

3. What is the dominant types of politeness strategies applied by thefifth semester students of English Department of HKBP NommensenUniversity?

1.2 The Objectives of the Study

In relation to the problems, the objectives of the study are

1. to describe the politeness strategies expressed by the fifth semesterstudents of English Department of HKBP Nommensen University.

2. to elaborate the types of politeness strategies applied by the fifthsemester students of English Department of HKBP NommensenUniversity.

VISI (2016) 24(2) 2606 - 2615

2608ISSN 0853 - 0203

3. to elaborate the dominant types o politeness strategies applied by thefifth semester students of English Department of HKBP NommensenUniversity.

1.3. Review of LiteraturePoliteness

Politeness is the expression of the speaker‟s intention to mitigate facethreats carried by certain face threatening acts toward another (Mills,2003:6). Being polite therefore consist of attempting to save face. The goalof politeness is to make all the parties relaxed and comfortable with oneanother, these culturally defined standards at times may be manipulated toinflict shame on designated party.

Brown and Levinson (1992) state that politeness strategies are waysto convey the utterances as polite as possible and politeness strategies arestrategies used to avoid or minimize the FTA (Face Threatening Act) that aspeaker makes.

The realization of politeness strategies were studied in many sociallives of tribes, society, etc. Bald On Record is the first types of politenessstrategies. It is usually used in (1) welcoming; (2) farewells, and (3) offers.

There are fifteen strategies of positive politeness by Brown andLevinson, such as: (1) Notice, attend to Hearer (his interests, wants, needs,goods); (2) Exaggerate (interest, approval, sympathy with hearer); (3)Intensify, interest to hearer; (4) Use in-group identity markers; (5) Seekagreement; (6) Avoid disagreement; (7) Presuppose/ raise/ assert commonground; (8) Joke; (9) Assert or presuppose S’s knowledge of and concern forH’s wants; (10) Offer, promise; (11) Be optimistic; (12) Include both S andH in the activity; (13) Give (or ask for) reason; (14) Assume or assertreciprocity; (15) Give gifts to H (goods‟ sympathy, understanding,cooperation)

Negative politeness consists of ten strategies, such as: (1) Beconventionally indirect; (2) Question hedge; (3) Be pessimistic; (4)Minimize the imposition; (5) Give deference; (6) Apologize; (7)Impersonalize S and H; (8) State the FTA as a general rule; (9) Nominalize;(10) Go on record as incurring a debt, or as not indebting H.

There are fifteen strategies off record, such as: (1) Give hints; (2) Giveassociation clues; (3) Presuppose; (4) Understate; (5) Overstate; (6) Usetautologies; (7) Use contradiction; (8) Be ironic; (9) Use metaphors; (10) Userethorical questions; (11) Be ambiguous; (12) Be vague; (13) Ove generalize;(14) Displace H; (15) Be incomplete, use ellipsis.

VISI (2016) 24(2) 2606 - 2615

2609ISSN 0853 - 0203

1.4 Short Message Service (SMS)Cell phones have become an integral part of the modern world,

providing human connectivity ia a way never before possible. Most cellphones are used for their original intent –making telephone calls wirelesly-these devices are also loaded with other features that are often little used oreven ignored. One feature that users have begun to fully exploit in recentyears is the short message services or text messaging. Tis basic serviceallows the exchange of short text messages between subscribers. The shortmessages service has emerged as one of the most popular wirelessservice.(Shipman, 2010 :1)

II. RESEARCH METHODThis study applied descriptive qualitative research design. The most

important thing in this research is the accuracy of the data. By using theaccurate data, we will get the more an accurate data. According to how thedata are collected, there are two kinds of data. First, primary data are a datawhich are collected directly from the object, which is the original data. Next,secondary data are a data which are collected first by other researcher.

The data as the primary data like students’ messages to their lecturer.The data were taken from the handphone inbox of the students of EnglishDepartment of HKBP Nommense University. The data were thetranscriptions of the students’ messages to their lecturer. The data were in thewords form. The writer was also used the secondary data to support theresearch. After getting the messages transcription of the students, theresearcher interviewed the students. Therefore, it became the secondary data.

Miles and Huberman (1984) state that the data are collected in avariety of ways (observation, interviews, extracts from documents, taperecording). In this study, the data are collected by transcribing of students’messages, interview and having some field notes. To collect the data, thewriter did the following steps:

1. Saving students’ messages from handphone inbox.2. The students’ messageswere transcribed into texts.3. Having some field notes to the trascriptions.

The sample of this research were30 messages.The techniques of dataanalysis were formulated into three steps, they are: 1) data collection, 2) datareduction, and 3) data display.

III. DATA ANALYSIS3.1.1 Types of Politeness Strategies Used by the fifth semester students

of English Department of HKBP Nommensen UniversityThe realization of politeness strategies were studied in many social

lives of tribes, society, etc. The studies of realization of politeness strategies

VISI (2016) 24(2) 2606 - 2615

2610ISSN 0853 - 0203

develop from time to time. It is caused by the politeness is the acts in sociallife.

Ferguson(1976) in Watts (2003) explains that here are some of thekinds of linguistic expression which could be classified as realizations ofpoliteness, like saying please and thank you or prefacing a request made of astranger with excuse me or apologizing with I‟m sorry or pardon me, arehighly routinized, ritualistic linguistic formulae.

Before we turn to the types of Politeness strategies, based on theresearch problem, we will show some messages of HKBP Nommensen’sstudents that they send to their lecturer so that from that messages, we willknow actually what politeness strategies that the students dominant use insending messages and what kinds of politeness strategies that the studentsuse in sending SMS to their lecturer. They are :

Table 3.1. The Types of Politeness Strategies Used by the fifth semesterstudents of English Department of HKBP Nommensen UniversityNO TEXTS ANALYSIS

1 Lagi di jalan saya mam Bald-on record strategy(FTA-oriented bald-on record usage)

2 Sir, tadi aku uda coba hubungi Listrayang ngutip uang buku grup B.Katanya dia lagi ujian bible pro. Jadimungkin minggu depan bisa masukkampus, uang bukunya belum semuadilunasi sama yang lain katanya sir,Trmks

off-record strategy(giveassociation clues)

3 Enggak mam..cuman fd saya itu adaskripsi ya lsg mam kembalikannantikan?

Bald-on record strategy( non-minimalization or the facethreat)

4 Selamat siang pak?

Ini senior yang masuk grammar 2dikelas bapak hari ini saya adapenelitian pak jadi tidak bisamengikuti jadwal kuliah dari bapak.Minta izin saya pak untuk hari ini.

Negative politeness (givedeference)positive politenessstrategy(pseudo-agreement)

5 Good morning, Sir.

I’m HeriyantoManalu, your studentfrom Art and Language Faculty , I

Negative politeness (givedeference)Bald-on record strategy(FTA-oriented bald-on record usage)

VISI (2016) 24(2) 2606 - 2615

2611ISSN 0853 - 0203

want to ask you about your scheduleon Wednesday. Because I want todiscuss about my thesis. Thank you.”

6 Selamat pagi ibu.

Ini Ivana, Fk. Biologi-12. Hari inikita kuliah pengganti pukul 11 utkpraktikum di ruang laboratorium.

Negative politeness ( givedeference)Bald-on record strategy(FTA-oriented bald-on record usage)

7 Morning, Sir.

Today we have a make-up class forCCU at 4p.m”

Negative politeness (givedeference)Bald-on record strategy(FTA-oriented bald-on record usage)

8 Selamat pagi bu,

ini saya melisa hasibuan anakbimbingan ibu. Mau nanya ibu pukulberapa datang ke kampus? Soalnyasaya mau bimbingan. Terimakasisebelumnya

Negative politeness (givedeference)Bald-on record strategy(FTA-oriented bald-on record usage)

9 ” Okay mom,,, I’ll tell them.” Bald-on record strategy(FTA-oriented bald-on record usage)

10 “Sir ..ruangan pengganti syntax diI.4.5 ya sir.

Bald-on record strategy(FTA-oriented bald-on record usage)

11 Udah maam. Sekitar 6 masih yangbayar ma’am.

positive politenessstrategy(took-agreement)

12 Selamat siang mam,

saya apni reflesia saragih grup A..saya permisi tidak masuk mam karenalagi sakit mam.. makasih sebelumnyayah mam

Negative politeness (givedeference)Negative politeness strategy(beconventionally indirect)

13 Miss today we have a replacementclass in I.4.12 at 10 a.m Thank youmiss

Bald-on record strategy(FTA-oriented bald-on record usage)

14 “pak kuliah pengganti bahasaindonesia hari ini diruang L3.8 yapak,

Bald-on record strategy(FTA-oriented bald-on record usage)

15 Good morning mam,

are we so lectures a substitute forreading these days?

Negative politeness (givedeference)positive politenessstrategy(seek-agreement)

16 Selamat pagi pak.

Pak hari ini kita masuk kuliah

Negative politeness (givedeference)positive politeness

VISI (2016) 24(2) 2606 - 2615

2612ISSN 0853 - 0203

pengganti di ruang L4.5 jam 2.Jangan lupa ya pak. Terima kasih.

strategy(address forms)

17 Selamat pagi bu.

Kami bisa jam 8 hari sabtu bu.Terima kasih bu

Negative politeness (givedeference)Bald-on record strategy(FTA-oriented bald-on record usage)

18 Selamat siang bu.

Pelajaran kita sampai jenis teknikperiklanan bu. Terima kasih bu

Negative politeness (givedeference)positive politenessstrategy(took-agreement)

19 Ya bu. Dah dikasih tai sariana tadi bu

hari rabu jam 3 bu kita masuk.

Terima kasih bu

Bald-on record strategy( FTA-

oriented bald-on record usage)

20 Selamat pagi bu

Bu jam berapa jadinya kita kuliahpengganti hari ini bu? Terima kasihbu

Negative politeness ( givedeference)positive politenessstrategy(seek-agreement)

21 Selamat siang bu

Bu tugas yg kemarin yang kamikumpul itu tidak dikeranjang lagi buTerima kasih bu

Negative politeness (givedeference)Bald-on record strategy( FTA-oriented bald-on record usage)

22 Selamat siang bu

Kita gak masuk bu hari ini?Terima kasih buNasri simamora

Negative politeness (givedeference)positive politenessstrategy(seek-agreement)

23 Selamat pagi mam..

Ini febri rotama silaban mam. Daristambuk 2014 grup A mam. Maunanyak, kita masuk hari ini mam?

Negative politeness (givedeference)positive politenessstrategy(seek-agreement)

24 Selamat malam miss...:-)

maaf mgganggu y ms.Saya Marlina dari kelas public speaking.Saya ingin beritau ms. Jumlah yg ngambilbuku dan bayar sama saya dr grouppindahan itu ada sebanyak 15 org ms.Dan yg dr grup menetap itu ada sebanyak16 org.. jd jumlhnya 21 ms..

Negative politeness (givedeference)Negative politeness (apologize)Positive politenessstrategy(took-agreement)

VISI (2016) 24(2) 2606 - 2615

2613ISSN 0853 - 0203

25Selamat pagi miss,,

Saya marlina grup public speaking2013... Ms,, mau tanya praktek publicspeaking tu hari ini yah ms???

Negative politeness (givedeference)negative politeness strategy(impersonalize S and H)

26 Siang Miss

Mau tanya nihHari rabu, 1 juli 2015 sudahpositifkah akan diadakan rapatseminar tersebut???Atau adakah tanda2 akan diundur kehari kamis rapatnya??:-D

Negative politeness (givedeference)positive politeness strategy(offer)

27 Iyaa Mam. Memang hari selasa, sayasudah hubungi mereka juga mamkemaren.Mulai jam 10 wib

positive politenessstrategy(give (or ask for)reason)

28 Selamat pagi Ms. Ernawaty

Saya Theoria dari pendidikan BahasaInggris grup B 2014Miss sekarang ada dimana?Kami mau tanda tangan KRS misskarena hari ini terakhir

Negative politeness (givedeference)positive politeness strategy(took-agreement)

29 Selamat siang mam

Saya LiwantiJumat mam ada di campus?Kapan saya bisa bbimbingan mam?Terima kasih mam

Negative politeness ( givedeference)positive politenessstrategy(seek-agreement)

30 Selamat siang pak.

Saya mahasiswa EkonomiPembangunan ingin mengumpulkantugas Hukum Bisnis. Bapak sekarangberada di mana?

Negative politeness (givedeference)positive politeness strategy(give (or ask for) reason)

Those are the screen shots of short messages of HKBP NommensenUniversity’s students as the sample that is used for this research. Thosemessages will be analyzed word by word, phrase by phrase, or sentence bysentence about what politeness strategy that is used by each of them.

Therefore, it is important to know about the Politeness Strategies.There are 4 kinds of Politeness strategy. They are Bald On-Record Strategy,

VISI (2016) 24(2) 2606 - 2615

2614ISSN 0853 - 0203

Positive Politeness Strategy, Negative Politeness Strategy, Off RecordPoliteness Strategy.

3.1.2 The Dominant types of Politeness Strategies Used by the fifthsemester students of English Department of HKBP NommensenUniversityThe fifth semester students of English Department of HKBP

Nommensen University used the bald on record as dominant types ofpoliteness strategies when they interact to their lecturer by texts. Thepercentages of the types of politeness strategies can be seen from thefollowing table:

Table 3.2. The Percentages of Politeness Strategies Used by the fifthsemester students of English Department of HKBPNommensen University

No Types of politeness Number Percent1 Bald-on record strategy 11 22%2 Positive politeness

strategy15 30%

3 Negative politenessstrategy

23 46%

4 Off-record strategy 1 2%Total 50 100%

Table 4.2 presents the percentages of the politeness strategies used bythe fifth semester students of English Department of HKBP NommensenUniversity. The percentages of bald on record strategy (22%), positivepoliteness (30%), negative politeness (46%), off-record strategy (2%). Thedominant type of politeness strategies is bald on record strategy.

3.2 FindingsFrom the data analysis, some findings are specified based on the aim

at describing politeness strategies used by the fifth semester students ofEnglish Department of HKBP Nommensen University as follow:

1) Generally, the fifth semester students of English Department ofHKBP Nommensen University express their politeness by usinggreetings. It shows that they give deference to their lecturer. Almostthey used standard Bahasa Indonesia. The using standard BahasaIndonesia shows the distance between students and lecturers.

2) Brown and Levinson’s strategies are used by the fifth semesterstudents of English Department of HKBP Nommensen University in

VISI (2016) 24(2) 2606 - 2615

2615ISSN 0853 - 0203

their interactions, they are bald on strategy, positive strategy,negative strategy and off-record strategy.

3) Negative politeness strategy is the dominant strategy.

IV. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

5.1 ConclusionsBased on the analysis, the conclusions are stated as the following:

1) The fifth semester students of English Department of HKBPNommensen University express their politeness by using greetings toshow their deference to their lecturer and use standard IndonesianLanguage.

2) They apply Brown and Levinson’s strategiesin their interactions

5.2 Suggestions1) It is suggested to those who concerned with students of HKBP

Nommensen University to balance the four politeness strategies intheir interaction.

2) It is suggested to lecturers in HKBP Nommensen University to teachBrown and Levinson strategies to build students’ characters.

REFERENCESBrown, Penelope and Levinson, Stephen. C. 1992. Politeness: Some

Universals in Language Usage. New York: Cambridge UniversityPress.

Leech, Geoffrey. 1983. Principles of Pragmatics. London: LongmanMills. 2003. Politeness in East Asia.Cambridge: CambridgeUniversity Press.

Miles and Huberman. 1984. Qualitative Data Analysis. California: Sage.Shipman. 2010. Language and Technology. Newyork: PalgraveMacmillan.

Watts, Richard J. 2003. Politeness. Key Topics in Sociolinguistics.Cambridge: Cambridge University Press.

VISI (2016) 24(2) 2606 - 2615

2616ISSN 0853 - 0203

Biodata PenulisSrisofian Sianturi. Lahir di Simatupang, 06 Nopember 1985. Anak ke-2dari 7 bersaudara. Pada tahun 2009 menyelesaikan pendidikan dengan gelarSarjana Sastra (S.S) dari Universitas Methodist Indonesia. Pada tahunberikutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Pascasarjana UniversitasNegeri Medan konsentrasi Linguistik Terapan Bahasa Inggris dan lulus padatahun 2012. Pada tahun 2014 mulai mengajar di Universitas HKBPNommensen, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruandan Ilmu Pendidikan.

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2616ISSN 0853 - 0203

HUBUNGAN MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN DENGANKEBERHASILAN PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN

DR. Drs. Marto Silalahi, MSiDosen Kopertis Wilayah I

dpk STIE SULTAN AGUNG PEMATANGSIANTAR

ABSTRACT

The study is aimed to analizes the relationship of the management ofthe quality of education with the successed primary educations in kecamatansiantar Simalungun Regency. The education services is one of indicator tosuccesses of governmen and development. The development of educations isone of the government program or activities to fill of the educations ofpeople needs. The best education development is scala priority of the localgovernment program.

The educations of primary have big contribution to the success of visiand mission of the local government. The managemen of educations qualityhave signicifant contributions to the success of primary education of localgovernment. The management of quality educations is the strategy of localgovernment in order to making easier and faster to reaching the best qualityof local educations.

The result of this researchs want to known the relationship themanagemen of quality of educations to making higher the quality of primaryeducations servicess. The reseaches used is the quantitative analysis, thatsimple regresion test analysis and the coefiscien of corelations. Thetechnique to collecting data is quensioner, documentation and the direct ofobservations. In the reseachs, the population are the people of siantarsimalungun regency. The output of the research is there are the relationshipsthe management of quality educations with the success of primary educationsof quality.

The objectives of this research is about the relationship between themanagemen of quality educations with the success of primary educations ofquality. The success of primary educations is one of the indicator the successthe activities of government and local delopment according the vision andmission of local government.

Keywords : The Management of Quality Educations and The Success ofPrimary Educations of Quality.

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2617ISSN 0853 - 0203

I. PendahuluanI.1. Latar Belakang

Kehadiran pemerintahan (dalam bentuk program dan kegiatannya)memberikan kemanfaatan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.Kehadiran pemerintahan merupakan hakekat keberadaan pemerintahandaerah. Berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintahan daerahdimaksudkan dan ditujukan untuk pemenuhkan kebutuhan masyarakat.Program dan kegiatan pemerintah daerah menjadi strategi meningkatkanpemenuhan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan program dan kegiatandaerah membutuhkan dukungan sinergi dari diharapkan kepentinganmensejahterakan masyarakat. Kebutuhan masyarakat merupakan dasarmerumuskan berbagai kebijakan pemerintah daerah. Pemenuhan kebutuhanlayanan pendidikan dasar merupakan salah satu kebutuhan masyarakat.Memang harus diakui bahwa pelayanan pendidikan dasar memiliki hubunganyang komprehensif dengan kuantitas ataupun kualitas. Ketersediaan saranadan prasarana pendidikan dasar seperti gedung sekolah, ketersediaan sumberdaya kependidikan, dan sebagainya. Peranan dan sumbangan pendidikanadalah sangat menentukan kepada pencapaian kesejahteraan melaluipeningkatan akal pikir dan akal budi masyarakat.

Pelayanan pendidikan dasar khususnya sekolah dasar merupakansalah satu fenomena pendidikan daerah karena pelayanan dasar khususnyasekolah dasar membutuhkan sinergitas dan komprehensivitas dari semuastakeholders pendidikan. Pelayanan pendidikan dasar merupakan fondasidasar bagi keberhasilan pelayanan pendidikan daerah pada umumnya. Olehkarena itu pelayanan pendidikan dasar membutuhkan ketersediaan sumberdaya aparatur, ketersediaan sarana prasarana, dukungan kejelasan danketegasan norma perundangan, reward dan punishmen dan sebagainya.Optimalisasi pelayanan dasar (sekolah dasar) membutuhkan ketersediaansarana dan prasarana fisik sekolah misalnya tanah sekolah, bangunansekolah, alat transportasi, infrastruktur jalan yang menghubungkan sekolahdengan lingkungan masyarakat dan sebagainya.

Fenomena bangunan sekolah yang rusak, tidak layak digunakan,kekurangan gedung sekolah dan sebagainya adalah puncak gunung es darimasalah pelayanan pendidikan yang terjadi di daerah. Untuk membangunbangunan sekolah dasar sangat dibutuhkan dana yang besar sehinggapemerintah daerah akan berhadapan dengan skala prioritas pembangunandaerah. Pada musyawarah pembangunan daerah, terkadang kondisi yangbelum rusah berat, akan dinomorduakan dalam penyusunan skala prioritaspembangunan daerah. Perjuangan untuk memasukan usulan kegiatanpembangunan bangunan sekolah dasar sebagai contohnya, akan mengalamiperjalanan panjang dan terkadang mengalami kegagalan. Pada tingkat

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2618ISSN 0853 - 0203

musyawarah pembangunan desa, maka pemangku kepentingan pendidikan didesa/nagori dituntut memperjuangkan kebutuhan prasarana sekolah sebagaiskala prioritas pertama. Kebutuhan prasarana sekolah dasar dari suatu nagoriakan dibahas dalam musyawarah pembangunan tingkat kecamatan dankebutuhan prasarana sekolah dasar dari suatu kecamatan akan dibahas dalammusyawarah pembangunan tingkat kabupaten/kota.

Pembangunan daerah membutuhkan sumber dana yang besar untukmembiayai program dan kegiatan yang telah disepakati dalam rapatmusyawarah pembangunan daerah. Untuk mengatasi permasalahankekurangan sumber dana pembangunan daerah, maka pemerintah daerahmenentukan skala prioritas pembangunan daerah. Skala prioritaspembangunan daerah harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasimasyarakat. Keterbatasan dana untuk membiayai pembangunan sekolahdasar adalah salah satu masalah pemerintah daerah untuk meningkatkanpelayanan pendidikan dasar. Namun demikian, harus diakui bahwaketerbatasan dana dapat dikelola dengan memberdayakan dunia usahamelalui corporate social responsibility (CSR) dan partisipasi masyarakatmelalui menyumbangkan pikiran/tenaga ataupun uangnya.

Sumber daya aparatur (tenaga kependidikan dan aparatur yangbekerja pada dinas pendidikan) memiliki sumbangan yang besar ataskeberhasilan pelayanan pendidikan dasar. Keberadaan guru, pegawai tatausaha, kepala sekolah, penjaga sekolah, pegawai perpustakaan, pegawailabotorium dan sebagainya merupakan sumber daya tenaga kependidikandalam proses belajar dan mengajar. Pengalihan ilmu pengetahuan dan budipekerti adalah elemen utama dari proses belajar dan mengajar dalampendidikan secara keseluruhannya. Mengoptimalisasikan kemampuan dankemauan sumber daya kependidikan dan tenaga kependidikan membutuhkanperhatian dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya pendidikan daerahdapat dilakukan dengan mengoptimalisasi kemampuan dan kemauan mereka.Meningkatkan kemampuan dapat dilakukan melalui melalui memberikankesempatan untuk menempuh meningkatkan pendidikan formal, pelatihandan keterampilan mengajar dan sebagainya. Pola penerimaan danpeningkatan karier sumber daya pendidikan dasar harus disesuaikan dengankebutuhan pendidikan daerah dan mengikuti norma perundangan pendidikanyang berlaku. Meningkatkan kemauan dapat dilakukan dengan memberikanmotivasi kepada sumber daya kependidikan misalnya memberikan sertifikasiguru tepat pada waktunya, mendorong meningkatkan pendidikan formal,meningkatkan prestasi dan memberikan peluang meningkatkan karier dansebagainya.

Kebutuhan pelayanan pendidikan yang maksimal merupakankebutuhan masyarakat yang harus diujudnyatakan program dan kegiatan

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2619ISSN 0853 - 0203

pemerintahan daerah. Dalam era otonomi daerah, profesionalitas,akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemangku keberhasilanpendidikan daerah menjadi strategi utama. Mengelola sumber daya daerahdengan komprehensif dan integralistik akan memberikan kemudahan dankecepatan mencapai visi dan misi daerah khususnya dalammewujudnyatakan pendidikan yang berkualitas. Manajemen mutupendidikan menjadi pilihan cerdas untuk meningkatkan pelayananpendidikan dasar daerah. Manajemen mutu pendidikan tersebut merupakanproduk dari perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintahandan pembangunan daerah. Manajemen mutu pendidikan daerah merupakanbagian tidak terpisahkan dari manajemen pemerintahan daerah sehingga visidan misi daerah dapat tercapai dengan optimal.

Mengamati fenomena pendidikan daerah khususnya pelayananpendidikan dasar menjadi bahan diskusi yang menarik karena pelayananpendidikan dasar adalah kewenangan pemerintahan daerah. Keberhasilanmewujudnyatakan pelayanan pendidikan dasar tersebut tercermin dari tugasdan fungsi perangkat daerah khususnya yang membidangi pendidikan.Pembahasan pelayanan pendidikan dasar memiliki keterkaitan denganprogram dan kegiatan bidang pendidikan daerah. Rencana kerja pendidikandaerah merupakan bagian dari rencana kerja pembangunan daerah yang telahdisusun pemerintah daerah bersama dengan lembaga perwakilan daerah.Rencana kerja pembangunan daerah disusun berdasarkan kewenangandaerah dan kebutuhan daerah. Fenomena pendidikan daerah menjadi menarikdianalisa sehubungan dengan pendidikan dasar menjadi kewenangan daerah.Diskusi atau analisa pelayanan pendidikan dasar daerah menjadi inputstrategis dalam mengelola kebijakan yang diterbitkan pemerintah daerah.

I.2. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditentukan

rumusan masalah, yaitu ”Apakah ada hubungan manajemen mutu pendidikandengan keberhasilan pelayanan pendidikan dasar di Kecamatan SiantarKabupaten Simalungun.”

II. Tinjauan Pustaka.II.1. Manajemen Mutu Pendidikan` Kebutuhan masyarakat menjadi pilar utama bagi penyusunan rencanakerja pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal itu tersebut dapat dilihatdari proses panjang musyawarah pembangunan daerah. Kegiatanmusrenbang dimulai dari musyawarah pembangunan daerah pada tingkatdesa, tingkat kecamatan, tingkatan satuan kerja perangkat daerah dan padaakhirnya pada tingkat daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan kebutuhan danaspirasi masyarakat menjadi skala prioritas kegiatan pemerintahan dan

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2620ISSN 0853 - 0203

pembangunan daerah. Mengoptimalisasikan sumber daya untukmenghasilkan berbagai kebutuhan masyarakat adalah jalan pendekat bagimensejahterakan masyarakat.

Dalam era otonomi daerah, keberadaan pendidikan dasar menjadikewenangan pemerintah daerah. Blue print atau cetak biru kebijakanpendidikan daerah menjadi barometer keberhasilan pelaksanaan otonomidaerah bidang pendidikan. Pemerintah daerah membutuhkan dukungansemua pemangku kepentingan pendidikan sehingga pendidikan menjadisalah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itupemerintah daerah membutuhkan kebijakan pendidikan secara keseluruhan.Manajemen pendidikan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan darimanejemen pemerintahan dan pembangunan daerah. Manajemen mutupendidikan merupakan bagian dari manajemen pendidikan daerah. Dalammanajemen pendidikan daerah teruraikan keseluruhan strategi dan kebijakantahunan, lima tahunan dan duapuluh tahunan yang akan dilaksanakan padabidang pendidikan di daerah. Sedangkan manajemen mutu pendidikanmemuat strategi dan kebijakan yang dilakukan pada program dan kegiatanpendidikan daerah dalam jangka waktu tertentu misalnya satu tahunan.

Sehubungan dengan betapa pentingnya managemen mutu dalamorganisasi, Creech (dalam Usman, 2009) mengatakan bahwa ”Lima pilaryang menunjang managemen mutu, yaitu Product, Process, Organization,Leadership dan Commitment.” Aktivitas semua sumber daya organisasimenjadi faktor dinamis sehingga organisasi tersebut tidak mati (Entropinegatif). Dalam organisasi pendidikan, adalah perencanaan jangka pendek,jangka menengah dan jangka panjang merupakan aktivitas dinamis yangmembuat unggul dalam produk proses pendidikan (Product and ServicesEducation Exellence). Kehadiran manajemen mutu dalam pendidikan daerahmemberikan energi baru sehingga kebijakan pendidikan daerah mendapatkanpencerahan ataupun perbaikan khususunya dalam proses perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan setiap program dan kegiatan pendidikandaerah. Hubungan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakatmerupakan essensi dari otonomi daerah karena pada hakekatnya kehadiranpemerintahan merupakan memberikan jawaban atas berbagai kebutuhanmasyarakat termasuk kebutuhan pelayanan pendidikan.

Kebijakan pendidikan daerah memberikan percepatan tercapainyakebutuhan pelayanan pendidikan yang diharapkan masyarakat. Kebutuhanpelayanan pendidikan daerah merupakan salah satu kebutuhan primer dariberbagai kebutuhan masyarakat daerah. Untuk mengujudnyatakan kebutuhanitu adalah menjadi suatu keharusan membuat grand desain kebijakanpendidikan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah termasukdidalamnya kebijakan pendidikan daerah adalah bagian tidak terpisahkandari rencana pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2621ISSN 0853 - 0203

mengaktualisasikan program dan kegiatan yang berhubungan denganpelayanan pendidikan daerah,maka pemerintah daerah membutuhkandukungan dari pemangku kepentingan pendidikan daerah.

Kebijakan pendidikan daerah memiliki faktor faktor yang beranekaragam baik kuantitas maupun kualitasnya. Kebijakan sekolah adalah salahsatu elemen penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan daerah.Berkaitan dengan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam kebijakansekolah, maka Duke dan Canady (dalam Syafaruddin, 2008:119 )mengatakan bahwa fokus kebijakan sekolah adalah (1) Melibatkan stafdalam pengambilan keputusan, (2) Kurikulum, (3) Imbalan dan hukuman, (4)Keterlibatan Orangtua, (5) Peluang bagi pelajar dan (6) Iklim sekolah.Pemerintah daerah membutuhkan strategi dan kebijakan untukmengembangkan daya dukung sekolah dalam mempermudah danmempercepat terselenggaranya pendidikan di daerah. Kurikulum sekolahmerupakan strategi pembelajaran yang diemban sumber daya pendidikan(guru, staf labotorium, staf administrasi dan sebagainya). Denganmempedoman kurikulum yang diterbitkan pemerintah maka pemerintahdaerah dapat memperkaya dengan sumber daya daerah dan kearifan lokalyang dimiliki daerah.

Kebutuhan layanan pendidikan daerah merupakan bahan baku untukmerumuskan kebijakan pendidikan daerah. Layanan pendidikan yangbagaimana yang dibutuhkan masyarakat merupakan salah satu pertanyaanyang perlu dikembangkan dan dikelola serta perlu dicarikan jalan keluarnya.Untuk menganalisa kebutuhan pelanggan atas produktivitas suatu organisasi,Deming (dalam Tjiptono dan Diana, 2003) mengatakan bahwa ”SiklusDeming dikembangkan untuk menghubungkan antara produksi suatu produkdengan kebutuhan pelanggan dan memfokuskan sumber daya semuadepartemen (riset, desain, produksi dan pemasaran) dalam suatu usaha kerjasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada lima tahapan dalam siklusdeming itu, yaitu (1) Mengadakan riset konsumen dan menggunakannyadalam perencanaan produk/Plan; (2) Menghasilkan produk/Do; (3)Memeriksa produk apakah telah dihasilkan sesuai dengan rencana /Check;(4) Memasarkan produk tersebut/Act; (5) Menganalisa bagaimana produktersebut diterima di pasar dalam hal kualitas, biaya dan kriterialainnya/Analyze”

Kebutuhan pelanggan (masyarakat) atas pelayanan pendidikan dasaryang berkualitas merupakan titik fokus perhatian merumuskan kebijakanpendidikan dasar daerah. Untuk merumuskan kebutuhan pendidikan dasaritu, maka pemerintah daerah mengambil masukan yang berlangsung dalammusyawarah pembangunan daerah pada setia tingkatan musrenbang.Masukan masyarakat atas pendidikan dasar yang diharapkan menjadimasukan berarti dalam merumuskan kebijakan pendidikan dasar yang akan

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2622ISSN 0853 - 0203

diterbitkan pemerintah daerah. Pendidikan dasar (sekolah dasar) merupakankewenangan pendidikan yang dimiliki pemerintah daerah dalam era otonomidaerah. Kebijakan pendidikan dasar daerah dapat mempercepat danmempermudah penciptakan generasi emas seperti yang disampaikan dalamberbagai pertemuan.

Pembangunan pendidikan daerah merupakan tugas pemerintahansehingga alokasi penggunaan sumber dana mendapatkan skala prioritas.Pelayanan pendidikan dasar membutuhkan skala prioritas dari kegiatanpembangunan daerah sehingga kebutuhan layanan pendidikan masyarakatdapat terpenuhi dengan maksimal. Kemampuan pemerintah daerah sangattergantung kepada memformulasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakatkedalam rencana strategis daerah. Sebagai salah satu skala prioritaspembangunan daerah, maka pelayanan pendidikan dasar diharapkanmendapatkan dukungan dari semua stakeholders kebijakan daerah baikpemerintah daerah (eksekutif) maupun dewan perwakilan rakyat daerah(legislatif).

Kehadiran pemerintahan menjadi jawaban atas perwujudnyakebutuhan masyarakat melalui optimalisasi program dan kegiatanpemerintah daerah. Untuk meningkatkan daya dukung pemerintah daerahdalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah, maka dari itusangat dibutuhkan strategi dan kebijakan mutu program dan kegiatanperangkat daerah. Berhubungan dengan organisasi yang mengarusutamakanmanagemen mutu, Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono dan Diana, 2003),mengatakan bahwa ada sepuluh komponen yang harus diperhatikanorganisasi yang berlandaskan managemen mutu, yaitu : (1) Fokus kepadapelanggan ; (2) Obsesi terhadap kualitas ; (3) Pendekatan Ilmiah ; (4)Komitmen jangka panjang ; (5) Kerja sama tim (team work) ; (6) Perbaikansistem secara berkesinambungan ; (7) Pendidikan dan Pelataihan ; (8)Kebebasan yang terkendali ; (9) Kesatuan tujuan dan (10) Adanyaketerlibatan dan pemberdayaan karyawan.

Pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemangku kepentingankesejahteraan masyarakat baik dari masyarakat, dunia usaha maupun daripihak lainnya. Kehadiran pemerintah daerah membutuhkan profesionalitas,akuntabilitas, transparan dan responsivitas perangkat daerah. Dengandemikian perangkat daerah dapat menerjemahkan kebutuhan masyarakatkedalam program dan kegiatan daerah. Manajemen mutu pelayananpemerintahan menjadi suatu kebutuhan organisasi pemerintah daerahsehingga pelayanan pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhanmasyarakat dengan maksimal. Masyarakat sebagai objek dari kebijakandaerah, maka kebutuhan masyarakat menjadi dasar merumuskan berbagaikebijakan daerah. Kebutuhan pelayanan pendidikan merupakan kebutuhanmasyarakat yang harus diperjuangkan agar masuk kedalam rencana kerja

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2623ISSN 0853 - 0203

pembangunan daerah setiap tahunnya. Dengan demikian bahwa masyarakatmerupakan subjek dan objek program dan kegiatan pemerintahan danpembangunan daerah. Optimalisasi tugas dan fungsi perangkat daerah akanmempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan pelayananpendidikan masyarakat. Kinerja perangkat daerah menjadi barometerkeberhasilan mewujudnyatakan kebutuhan pelayanan pendidikan daerah.The excellent of education services adalah visi perangkat pendidikan daerahsehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah daerah itu.

Pelayanan pendidikan daerah merupakan salah satu kebutuhanmasyarakat yang perlu diaktualisasikan. Aktualisasi pelayanan pendidikanyang maksimal merupakan sinergitas seluruh pemangku kepentinganpendidikan daerah. Pemerintah daerah mengoperasionalisasikan tugas danfungsi pemerintahan dan pembangunan daerah kedalam perangkat daerah.Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan mencapai tujuannya, tidak terlepasdari keberdayaan perangkat daerah. Berkaitan dengan keberadaan pemimpindalam organisasi pemerintahan, maka Rasyid (1996:61) yang mengatakanbahwa”Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang kompleksmemerlukan figur pemimpin yang bukan saja mengerti tapi juga memilikikemampuan, ketrampilan, visi, integritas, wisdom untuk melayanimasyarakat.”

Untuk mempercepat pencapaian visi dan misi pendidikan daerah,program dan kegiatan pendidikan daerah dirumuskan sesuai dengankebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah daerah. Kehadiranperangkat daerah yang berkualitas akan mempermudah mencapaian tujuandari setiap kegiatan pendidikan daerah. Daya dukung sumber daya perangkatdaerah melalui intelektualitas dan integritas dapat meningkatkankepercayaan masyarakat sehingga kehadiran pemerintahan berkesesuaiandengan terbina hubungan pemerintahan dengan masyarakat.

II.2. Pelayanan Pendidikan.Pada hakekatnya kehadiran pemerintah daerah adalah untuk

memberikan pelayanan pemerintahan sehingga mendekatkan kensejahteraanmasyarakat. Pelayanan pendidikan adalah salah bentuk pelayananpemerintahan yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentinganpendidikan daerah. Dalam era otonomi daerah, salah satu kewenanganpemerintah daerah adalah pelayanan pendidikan dasar. Pendidikan dasarmerupakan proses pertama dari berbagai proses dalam pendidikan. Hal itudikarenakan pendidikan dasar adalah proses penanaman pemahaman danpengetahuan bagi peserta didik. Seperti kata orang bijak bahwamelenggarakan pendidikan dasar jauh lebih sukar atau sulit dibandinganpendidikan menengah atau pendidikan lanjutan. Hal itu disebabkan bahwapendidikan dasar berhadapan dengan peserta didik yang berusia 5 tahun

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2624ISSN 0853 - 0203

sampai dengan 12 tahun. Pada usia ini, merupakan usia emas dalam prosespenanaman nilai kebaikan dan kebenaran serta nilai pengetahuan.

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah (dinasi pendidikan, unitpelaksana teknis dinas dan sekolah dasar, pengawas sekolah dan sebagainya)memiliki tugas dan fungsi mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatmutu pendidikan sekolah dasar. Keberadaan pelayanan pendidikan dasar atausekolah dasar menjadi sangat penting karena murid sekolah dasar (bagiandari anggota masyarakat) membutukan keberadaan dukungan berbagaiprasarana dan sarana sehingga mutu pendidikan sekolah dasar dapatmeningkat. Peningkatan mutu sekolah dasar dipengaruhi beberapa faktorantara lain ketersediaan sarana dan prasarana fisik sekolah dasar yangmemadai, keberdayaan sumber daya aparatur yang mengajar (guru, tenagakependidikan dan sebagainya), dan faktor lainnya.

Berkaitan dengan pelayanan pendidikan dasar bagi masyarakat, Bearedan Boyd (dalam Syafaruddin, 2008:4) mengatakan bahwa “Ada limakebijakan pendidikan yang perlu diperhatikan, yaitu (1) Penataan ataupenyusunan tujuan dan sasaran lembaga pendidikan ; (2) Mengalokasikansumber daya untuk pelayanan pendidikan ; (3) Menentukan tujuanpemberian pelayanan pendidikan ; (4) Menentukan pelayanan pendidikanyang hendak diberikan ; dan (5) Menentukan tingkat investasi dalam mutupendidikan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi.” Pelayanan pendidikandasar merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pembangunan daerah.Perumusan kebijakan pendidikan dasar daerah harus disesuaikan dengansumber daya daerah sehingga kebijakan tersebut dapat memenuhi tujuan atautarget yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertumbuhan penduduk akanmenuntut kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Kebutuhan pelayananpendidikan akan menimbulkan berbagai kebijakan pendidikan yang lebihkomprehensif dan integralistik. Pembangunan infrastruktur pendidikanseperti gedung sekolah, labotorium sekolah, dan sebagainya membutuhkansumber dana yang tidak sedikit pula. Karena itu adalah wajar bila pemerintahdaerah mengelola sumber daya yang tersedia.

Untuk mengaktualisasikan kebijakan pendidikan, maka pemerintahmengeluarkan berbagai kebijakan pendidikan. Salah satu kebijakan dalambidang pendidikan tersebut adalah UU No.14 Tahun 2005. Pada pasal 1 ayat1 UU No. 14 Tahun 2005 menjelaskan bahwa guru adalah pendidikprofesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada levelpendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar danpendidikan menengah. Kebijakan pemerintah memberdayakan guru dantenaga pendidikan merupakan bagian integral pembangunan pendidikansecara nasional maupun secara daerah. Sumber daya pendidikan (termasukguru dan dosen) membutuhkan meningkatkan daya saing sehingga sumber

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2625ISSN 0853 - 0203

daya pendidikan dapat memberikan sumbangannya dengan maksimal dalampencapaian tujuan pendidikan itu sendiri.

Untuk meningkatkan daya dukung dan kontribusi tenaga pendidikanatau tenaga kependidikan maka diperlukan penguatan sumber dayapendidikan tersebut. Berkaitan dengan penguatan sumber daya pendidikan,Mulyasa (2007:157) mengatakan bahwa “Penilaian tenaga pendidikanbiasanya difokuskan pada prestasi individu, dan peran sertanya dalamkegiatan sekolah. Penilaian ini tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi jugapenting bagi tenaga kependidikan yang bersangkutan. Bagi para tenagakependidikan, penilaian berguna sebagai umpan balik terhadap berbagai hal,kemampuan, ketelitian, kekurangan dan potensi yang pada gilirannyabermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangankarir. Bagi sekolah, hasil penilaian prestasi tenaga kependidikan sangatpenting dalam mengambil keputusan berbagai hal, seperti identifikasikebutuhan program sekolah, penerimaan, pemilihan, pengenalan,penempatan, promosi, sistem imbalan dan aspek lain dari keseluruhan prosespengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan”.

Pemberdayakan sumber daya pendidikan menjadi strategi penguatankontribusi sumber daya pendidikan dalam meningkatkan kualitas pelayananpendidikan dalam pemerintahan. Pelayanan pendidikan baik pada tingkatanpendidikan dasar maupun pendidikan tinggi membutuhkan kuantitas dankualitas sumber daya pendidikan. Pelayanan pendidikan yang berkualitasmemiliki hubungan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya pendidikan.Transfer ilmu pengetahuan dari sumber daya tenaga kependidikan(guru,dosen,staf labotorium dan sebagainya) akan semakin mudah danberkualitas apabila sumber daya tenaga kependidikan tersebut memilikikapabilitas dan kapasitas yang maksimal. Namun demikian transfer ilmupengetahuan tersebut juga harus diikuti dengan transfer perilaku dantindakan yang mendukung penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.Misalnya transfer ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan media elektronikdan komputer, harus disertai pendampingan dan penguatan nilai sosial, nilaibudaya dan nilai agama yang disertakan sumber daya tenaga kependidikan.

Meningkatkan daya dukung sumber daya pendidikan, diharapkanmemberikan sumbangan berarti dalam mensukseskan pelayanan pendidikanyang dilakukan organisasi sekolah. Pelayanan pendidikan yang dilakukan disekolah, memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan pendidikan disekolah. Berkaitan dengan memperkuat daya dukung sekolah dalampelayanan pendidikan, adalah wajar dan pantas diperkuat manajemen sumberdaya sekolah.

Manajemen sumber daya sekolah merupakan bagian tidak terpisahkandari manajemen mutu pendidikan yang dikelola pemerintahan daerah.Manajemen mutu pendidikan daerah merupakan grand desain kebijakan

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2626ISSN 0853 - 0203

pendidikan daerah dalam memberhasilkan pembangunan pendidikan didaerah. Berkaitan dengan manajemen sumber daya sekolah, Mulyasa(2007:24) menyatakan bahwa “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan, yang menawarkankepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadaibagi peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagisekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasilangsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahamanmasyarakat terhadap pendidikan.”

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan (termasuk pendidikansekolah dasar) merupakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yangmembutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan pendidikan daerah.Keberhasilan program dan kegiatan pendidikan daerah memiliki hubungandengan berbagai kehidupan masyarakat. Hampir tidak dapat dibayangkanbila suatu daerah memiliki tingkatan pendidikan sekolah dasar yang masihbesar dan apalagi bila masih banyak masyarakat buta huruf. Secarasederhana, dapat dikatakan bahwa bila komposisi masyarakat tidak dapatmembaca masih terlalu banyak maka hampir dapat dipastikan kehidupanmasyarakat tersebut mengalami banyak kendala, misalnya tidak mengerti artikesehatan lingkungan, tidak mengerti pentingnya bersekolah, dansebagainya.

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan termasuk pendidikansekolah dasar merupakan strategi atau kebijakan daerah yang harus terusmenerus diperjuangkan. Artinya bahwa kemampuan daerah terkadangmenjadi salah satu gangguan atau hambatan dalam mensukseskan programdan kegiatan pelayanan pendidikan di daerah. Bukan rahasia umum lagibahwa kemampuan keuangan daerah terkadang hampir habis digunakandalam berbagai belanja aparatur daerah atau belanja aparatur (sebagian besaruntuk gaji pegawai). Untuk mensiasati kekurangan pendanaan itu, makaoptimalisasi program dan kegiatan pendidikan daerah menjadi bagian yangharus diperhatikan dengan komprehensif. Berkaitan dengan optimalisasipelayanan pendidikan sekolah dasar, Mudyahardjo (2006 :95) mengatakanbahwa “Perbaikan pendidikan lebih ditekankan pada metode mengajar,pendidikan guru dan pemahaman tentang karakteristik proses pendidikanyang lebih baik.”

Untuk memberikan daya saing bagi pelayanan pendidikan dasar,makasumber daya pendidikan (tenaga kependidikan,tenagaadministrasi,arsiparis,tenaga labotorium dan sebagainya) membutuhkanenergi penguatan sehingga kualitas pelayanan pendidikan dasar memenuhikebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan kemampuan guru mengajar, Parker(dalam Mudyahardjo, 2006 :95) mengatakan bahwa “Pola kepribadian dankemampuan teknis/profesional kependidikan merupakan dua faktor penting

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2627ISSN 0853 - 0203

yang mempengaruhi efektivitas pekerjaan pendidik.” Kapasitas dankapabilitas sumber daya pendidikan menjadi sumber daya penguatanpelayanan pendidikan sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat.Memperkuat sumbangan sumber daya pendidikan membutuhkan dukungansemua pemangku kepentingan pendidikan yang berkualitas. Transfer ilmupengetahuan dari sumber daya pendidikan membutuhkan kapasitas dankapabilitas sumber daya pendidikan dan dukungan sarana dan prasaranapendidikan lainnya.

III. Metodologi dan Hipotesis.III.1. Hipotesis

Dalam penelitian ini, yang menjadi hipotesis penelitian adalah”Manajemen mutu pendidikan memiliki hubungan siginfikan dengankeberhasilan pelayanan pendidikan sekolah dasar.”.

III.2. Metodologi.Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisanya adalah individu

dari masyarakat membutuhkan pendidikan sekolah dasar yang berada diwilayah . Pemerintahan kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.Kebutuhan masyarakat atas pelayanan pendidikan sekolah dasar merupakanfenomena sosial yang menarik untuk dicermati atau diteliti, sesuai denganpendapat Singarimbun (1989:4) mengatakan bahwa “Penelitian deskriptifdimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pelayanan pendidikansekolah dasar yang diselenggarakan satuan pendidikan di tingkat wilayahkecamatan. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitianmenerangkan yaitu penelitian yang menyangkut pengujian hipotesispenelitian yang dalam deskripsinya mengandung uraian dan fokusnyaterletak pada analisa hubungan antara variabel. (Singarimbun, 1989:4).

Tehnik penggumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah(1) studi kepustakaan, adalah dengan mempelajari buku-buku, peraturanperundang-undangan atau dokumen-dokumen lainnya; (2) kuesioner adalahdilakukan dengan mempergunakan daftar pertanyaan sebagai alat dalampengumpulan data yang diberikan kepada responden dan (3) observasiadalah mengadakan pengamatan langsung kelapangan. Jumlah pendudukkecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sebesar 62.916 jiwa (BPS tahun2011). Dari jumlah penduduk yang menjadi populasi penelitian tersebut,berdasarkan rumus Rumus Frank Lynck ( dalam Arikunto, 1996 : 13) ;diperoleh sampel penelitian sebesar 96 orang. Penelitian mengadakanpengujian validitas dan realibilitas data dan menganalisa data dilakukandengan analisa korelasi dan regresi sederhana dan dibantu dengan soft wareSPSS.

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2628ISSN 0853 - 0203

III.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan.Untuk mengetahui hubungan manajemen mutu pendidikan dengan

keberhasilan pelayanan pendidikan sekolah dasar dilakukan analisis korelasidan regresi sederhana. Dari perhitungan program SPSS, maka diperolehinformasi bahwa hubungan manajemen mutu pendidikan dengankeberhasilan pelayanan pendidikan sekolah dasar adalah sangat erat yaitu0,644. Hal tersebut mengandung makna bahwa manajemen mutu pendidikanmemiliki hubungan dengan keberhasilan pelayanan pendidikan sekolah dasardi Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Nilai thitung =115.796sedangkan nilai signifikansi t sebesar 0,000. (lebih kecil dari 05,0 ).Dari informasi perolehan nilai t tersebut, maka diartikan bahwa thitung lebihbesar ( >) dari thitung (115.796 > 0,000). Dari hasil pengolahan data tersebutdiatas, maka hipotesis dapat diterima, artinya bahwa terdapat hubunganmanajemen mutu pendidikan dengan keberhasilan pelayanan pendidikansekolah dasar.

Dengan mempergunakan program SPSS, dibuatkan tabel validitaskuesioner manajemen mutu pendidikan. Dari tabel tersebut, diperolehinformasi bahwa hasil uji validitas pada kuesioner item pernyataan darivariabel manajemen mutu pendidikan dikatakan valid. Respondenmemberikan jawaban terhadap item pernyataan tentang manajemen mutupendidikan adalah valid. Hal tersebut dapat dilihat dari skor nilai yangdiperoleh dari setiap item pernyataan yaitu semua nilai berada diatas 0,3006.Dengan mempergunakan program SPSS, dibuatkan tabel realibilitaskuesioner manajemen mutu pendidikan. Dari tabel tersebut, diperolehinformasi bahwa hasil uji reliabilitas pada kuesioner item pernyataan darivariable manajemen mutu pendidikan dikatakan reliabel. Respondenmemberikan jawaban terhadap item pernyataan tentang manajemen mutupendidikan adalah reliabel.

Dengan mempergunakan program SPSS, dibuatkan tabel validitaskuesioner keberhasilan pelayanan pendidikan sekolah dasar. Dari tabeltersebut, diperoleh informasi bahwa hasil uji validitas pada kuesioner itempernyataan dari variabel keberhasilan pelayanan pendidikan sekolah dasardikatakan valid. Responden memberikan jawaban terhadap item pernyataantentang keberhasilan pelayanan pendidikan sekolah dasar adalah valid. Haltersebut dapat dilihat dari skor nilai yang diperoleh dari setiap itempernyataan yaitu semua nilai berada diatas 0,3006.

Dengan mempergunakan program SPSS, dibuatkan tabel reabilitaskuesioner keberhasilan pelayanan pendidikan sekolah dasar. Dari tabeltersebut, diperoleh informasi bahwa hasil uji realibilitas pada kuesioner itempernyataan dari variabel keberhasilan pelayanan pendidikan sekolah dasardikatakan realibel. Responden memberikan jawaban terhadap item

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2629ISSN 0853 - 0203

pernyataan tentang keberhasilan pelayanan pendidikan sekolah dasar adalahreliabel.

Keberhasilan pelayanan pendidikan membutuhkan dukunganpemangku kepentingan pendidikan daerah. Pemerintah daerah membutuhkansumber daya daerah yang maksimal sehingga pelayanan pendidikan daerahmencapai visi dan misi pendidikan daerah. Keberadaan sumber dayapendidikan menjadi barometer keberhasilan pendidikan menccapai sasaranatau tujuan yang telah ditarget dalam rencana pembangunan daerah.Berkaitan dengan keberadaan sumber daya pendidikan maka Bafadal(2008:3) mengatakan bahwa “Prasarana pendidikan di sekolah bisadiklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, prasarana pendidikan yangsecara langsung digunakan untuk proses belajar, seperti ruang teori, ruangperpustakaan, ruang praktek keterampilan, dan ruang labotorium. Kedua,prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar,tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar,diantaranya ruang kantor, kantin sekolah, tanah, jalan menuju sekolah, kamarmandi, ruang usaha kesehatan, ruang guru, ruang kepala sekolah dan parkirkenderaan.”

Kehadiran sumber daya pendidikan memiliki sumbangan yang besardan berarti dalam mensukseskan keberhasilan pendidikan yang berkualitas.Sumber daya pendidikan termasuk guru membutuhkan dukungan danperhatian pemangku kepentingan pendidikan daerah. Untuk mendukungkeberhasilan pelayanan pendidikan daerah dibutuhkan kompetensi gurudalam mentransfer ilmu pengetahuan dan sikap dan perilaku kepada pesertadidik. Bidang-bidang Kompetensi Guru dalam Penilaian Kinerja guru adalahsebagai berikut:1. Kompetensi Pedagogi meliputi: 1) Mengenal karakteristik anak didik; 2)

Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik;3) Pengembangan kurikulum; 4) Kegiatan pembelajaran yang mendidik;5) Memahami dan mengembangkan potensi; 6) Komunikasi denganpeserta didik; 7) Penilaian dan evaluasi

2. Kompetensi Kepribadian meliputi: 1) Bertindak sesuai dengan normaagama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia; 2)Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan; 3) Etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru

3. Kompetensi Sosial meliputi: 1) Bersikap inklusif, bertindak objektif,serta tidak diskriminatif; dan 2) Komunikasi dengan sesama guru, tenagapendidik, orang tua peserta didik, dan masyarakat.

4. Kompetensi Profesional meliputi: 1) Penguasaan materi struktur konsepdan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu;2) Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan reflektif.

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2630ISSN 0853 - 0203

Kemampuan sumber daya pendidikan termasuk guru sepertikompetensi pedagogik,kompetensi sosial, kompetens profesional dankompetensi kepribadian akan mempermudah dan mempercepat pelayananpendidikan sekolah dasar mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkansatuan pendidikan atau perangkat pendidikan daerah. Pendidikan sekolahdasar merupakan pelayanan pendidikan yang membutuhkan perhatian dandukungan pemerintah daerah karena pelayanan pendidikan sekolah dasarmerupakan kebutuhan masyarakat yang paling esensial dalam pendidikandaerah. Pendidikan dasar (sekolah dasar) merupakan tahapan pendidikanformal yang harus dikelola dengan maksimal. Keberhasilan pendidikansekolah dasar memiliki hubungan dengan pendidikan selanjutnya baikmenengah, atas ataupun pendidikan tinggi.

Keberhasilan pendidikan daerah memiliki keterkaitan dengankeberhasilan pendidikan dasar. Pelayanan pendidikan dasar merupakan salahsatu layanan pemerintahan yang sangat mendasar dan penting. Sebagaikebutuhan masyarakat, maka pemerintah daerah merencanakanpembangunan pendidikan daerah dengan memperhatikan seluruh sumberdaya pendukung keberhasilan pendidikan daerah. Layanan pendidikan dasarberupa meningkatkan pendidikan dasar bagi peserta didik melaluioptimalisasi prasarana dan sarana pendidikan, keberdayaan sumber dayapendidikan,kejelasan dan ketegasan sistem,norma dan standar pendidikandasar, dan sebagainya.

Optimalisasi tugas dan fungsi perangkat pendidikan daerahmemberikan percepatan pencapaian target atau sasarana sebagaimana telahdisusun dalam rencana pembangunan pendidikan daerah. Kemampuanpemerintah daerah sangat tergantung kepada memformulasikan kebutuhandan aspirasi masyarakat kedalam rencana strategis daerah. Sebagai salah satuskala prioritas pembangunan daerah, maka pelayanan pendidikan dasardiharapkan mendapatkan dukungan dari semua stakeholders kebijakandaerah baik pemerintah daerah (eksekutif) maupun dewan perwakilan rakyatdaerah (legislatif).

Pendidikan sekolah dasar membutuhkan keberdayaan seluruh sumberdaya sehingga mencerdaskan murid sekolah dapat terwujud denganmaksimal. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah (dinasi pendidikan,unit pelaksana teknis dinas dan sekolah dasar) memiliki tugas dan fungsimengoptimalkan sumber daya untuk meningkat mutu pendidikan sekolahdasar. Aktualisasi tugas dan fungsi pelayanan pendidikan akanmempermudah dan mempercepat keberhasilan pelayanan pendidikan daerah.Berkenan dengan kualitas pelayanan pendidikan daerah, Parasuraman, dkk(dalam Ratminto dan Winarsih, 2005: 80), mengatakan bahwa ada faktoryang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu: (1) Bukti langsung(tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2631ISSN 0853 - 0203

komunikasi ; (2) Keandalan (reability), yakni kemampuan memberikanpelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan ; (3) Dayatanggap (responsiverness), yakni keinginan para staf untuk membantu parapelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap ; (4) Jaminan(assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yangdipercaya, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan dan (5) Empati,meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik,perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan.

Untuk mempermudah dan mempercepat keberhasilan pelayananpendidikan daerah, maka dibutuhkan sumber daya pendidikan yangmaksimal baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kehadiranpelayanan pendidikan yang maksimal merupakan fenomena pelayanan yangsangat dibutuhkan masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan pendidikan dasarbagi masyarakat, Beare dan Boyd (dalam Syafaruddin, 2008:4) mengatakanbahwa “Ada lima kebijakan pendidikan yang perlu diperhatikan, yaitu (1)Penataan atau penyusunan tujuan dan sasaran lembaga pendidikan ; (2)Mengalokasikan sumber daya untuk pelayanan pendidikan ; (3) Menentukantujuan pemberian pelayanan pendidikan ; (4) Menentukan pelayananpendidikan yang hendak diberikan ; dan (5) Menentukan tingkat investasidalam mutu pendidikan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi.”

Pembangunan daerah khususnya pelayanan pendidikan dasarmembutuhkan dukungan semua pihak karena pelayanan pendidikan dasarmembutuhkan sumber dana yang besar baik untuk sarana/prasarana gedungsekolah, mobilier sekolah, pembangunan sistem pendidikan, pemberdayaanguru/tenaga kependidikan dan sebagainya. Pembangunan daerah termasukpelayanan pendidikan sekolah dasar merupakan kebutuhan masyarakat yangharus direncanakan dengan maksimal sebagaimana dirumuskan dalammusyawarah pembangunan daerah baik mulai tingkat desa sampai tingkatansatuan perangkat daerah. Pembangunan pendidikan daerah termasukpendidikan sekolah dasar membutuhkan pelaksanakan dengan maksimaldengan memperhatikan keberdayaan sumber daya daerah termasuk sumberdaya pendidikan yang profesional, kompeten,akuntabel dan responsif.Keberdayaan sumber daya pendidikan juga memperhatikan dukungan danpartisipasi masyarakat karena masyarakat sebagai objek pembangunandaerah harus dilayanan dengan maksimal.

IV. Kesimpulan dan Saran.IV.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis korelasi dan pembahasan maka dapat dapat ditarikkesimpulan, yaitu Manajemen mutu pendidikan memiliki hubungan yangerat dan signifikan dengan keberhasilan pelayanan pendidikan sekolah dasar.

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2632ISSN 0853 - 0203

Keberhasilan pembangunan daerah termasuk pelayanan pendidikan daerahmerupakan indikator keberhasilan pemerintahan daerah mewujudnyatakankebutuhan masyarakat dengan maksimal.

IV.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penelitian ini adalah1) Manajemen mutu pendidikan daerah memiliki sumbangan yang besar

dan berarti dalam keberhasilan pendidikan daerah. Keberhasilanpendidikan daerah termasuk pendidikan sekolah dasar membutuhkandukungan pemangku pelayanan pendidikan baik dunia pendidikan,masyarakat madani dan dunia usaha. Sinergitas pemangku pendidikandaerah memberikan sumbangan yang besar dan berarti dalam menunjangkeberhasilan pelayanan pendidikan sekolah dasar. Profesionalitas,akuntabilitas, transparansi dan menerapkan prinsip-prinsip organisasimodern lainnya sangat dibutuhkan perangkat pendidikan daerah dalammenjalankan tugas dan fungsi pelayanan pendidikan. .

2) Memperkuat daya saing pendidikan daerah dibutuhkan dukungan seluruhkomponen daerah baik pemerintah daerah, lembaga perwakilan daerah,lembaga kemasyarakatan, kepedulian dunia pendidikan yang dikeloladunia usaha dan dunia usaha. Dengan demikian sinergitas program dankegiatan pendidikan yang diselenggarakan mencapai sasaran dan tujuanpendidikan itu.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, Mulyono. 2009. Pendidikan Bagi Anak Kesulitan Belajar.Jakarta : Rineka Cipta.

Amtu, Onisimus. 2011. Managemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah.Konsep,Strategi dan Implementasi. Bandung : Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi, 1998, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,Rineka Cipta, jakarta

Bafadal, Ibrahim. 2008. Managemen Perlengkapan Sekolah. Teori danAplikasinya. Jakarta : Bumi Aksara.

Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: SuatuPengantar. Terjemahan Susetiawan. Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press.

Djamarah, Syaiful Bahri. 2010.Guru dan Anak Didik dalam InteraksiEdukatif. Jakarta : Rinneka Cipta.

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2633ISSN 0853 - 0203

Dwiyanto, Agus, 1999, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik,Makalah Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan danPersiapannya, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM,Yogyakarta.

Gibson, James L.,John F. Ivanceich and James H. Donnelly, JR. 1996.Organisasi, Perilaku, struktur dan Proses. Terjemahan NunukAdriani. Jakarta : Bina Aksara.

Kerlinger, Fred N. 1990. Azas-Azas Penelitian Behavioral. TerjemahanLandung Simatupang. Jogjakarta : UGM Press.

Karten, D. C. dan Syahrir. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moebyarto. 1984. Strategi Pembangunan Pedesaan. Jogyakarta: P3PKUniversitas Gajah Mada.

__________. 1985. Partisipasi dan Demokrasi di Pedesaan. Jakarta: PB-HMI.

Mulyasa, H.E.2011. Managemen Pendidikan Karakter. Jakarta : PT. BumiAksara.

Martono, Nanang. 2011. Sosiologi Perubahaan Social. Yakarta : PTRajaGrafindo.

Mudyahardjo, Redja. 2006. Pengantar Pendidikan. Sebuah Studi Awaltentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan diIndonesia. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Nazir, Moh. 1983. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ratminto dan Winarsih.2005. Manajement Pelayanan. Jogjakarta : PT.Pustaka Pelajar

Roestiyah, N.K. 1996. Masalah – Masalah Ilmu Kependidikan. Jakarta : PTBina Aksara.

Siagian,Sondang P. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta :Bumi Aksara.

Sugiyono, 2004. Methode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2634ISSN 0853 - 0203

Supriatna, Tjahja. 1997. Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasankemiskinan. Bandung : Humaniora Press.

Steward, Aleen Mitchell. 2002. Empowering People, (PemberdayaanSumberdaya Manusia. Terjemahan: Agus M. Hardjana. Jakarta:Kanisius.

Soetrisno, Lukman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Jogjakarta:Kanisius

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.Bandung: Refika Aditama.

Sumodiningrat, Gunawan. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan.Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Sutrisno R. 2001. Pemberdayan Masyarakat dan Upaya PembebasanKemiskinan. Yogyakarta: Philosophy Press UGM.

Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.

Tilaar, H.A.R. 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta : RinnekaCipta.

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996."Pembangunan : Dilema dan Tantangan",Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjajaya. 1988. Teori dan StrategiPembangunan Nasional. Jakarta : PT. Gunung Agung.

Tjokroamidjodjo, Bintoro. 1974. Manajemen Pembangunan. Jakarta: HajiMasagung.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1999. Pembangunan Dilema dan Tantangan.Jakarta: Pustaka Pelajar.

Usman, M.oh.Uzer. 1994. Menjadi Pendidik Profesional. Bandung : PTRemaja Rosda Karya.

Usman. Sunyoto. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Usman, Husaini. 2009. Managemen. Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan.Jakarta : Bumi Aksara.

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2635ISSN 0853 - 0203

Wibawa, Basuki. 2005. Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Managemendan Implementasinya di Era Otonomi. Surabaya : Kerta Jaya DutaMedia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.

Undang- Undangan No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antarPusat dengan Pemerintah Daerah.

Undang – Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Permindiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademikdan Kompetensi Guru.

Permindiknas No. 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi bagi Guru dalamjabatan.

Permindiknas No. 32 Tahun 2007 Tentang Bantuan Kesejahteraan Guru.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( MENPAN) Nomor63 Tahun 2004 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan.

Kep Menpan No.Kep / 26 / M.PAN / 2 / 2004 Tentang Petunjuk TehnisTransparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 TentangPedoman Organisasi Kecamatan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/757/OTDA Tahun 2002Tentang Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan MinimalKecamatan Siantar dalam angka 2011.

VISI (2016) 24(2) 2616 - 2635

2636ISSN 0853 - 0203

BIODATA ;1. NAMA : DR.DRS.MARTO SILALAHI, MSi2. TEMPAT TGL LAHIR : P.SIANTAR, 23 MARET 1970.3. STATUS : BERUMAH TANGGA/KAWIN ; ANAK = TIGA ORANG.4. PEKERJAAN : PNS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN cq DOSEN KOPERTIS WILAYAH I dpk STIESULTAN AGUNG PEMATANGSIANTAR

5. PANGKAT : LEKTOR ;6. ALUMNI / LULUSAN :

S1 – INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN – JAKARTA ; LULUS 1998;

S2 – UNIVERSITAS PADJADJARAN – BANDUNG ; LULUS 2001;S3 – UNIVERSITAS PADJADJARAN – BANDUNG ; LULUS THN

2007 ;

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2636

ISSN 0853 - 0203

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARANUNTUK MENINGKATKAN SELF EFFICACY

(KEPERCAYAAN DIRI) SISWA

Rick Hunter SimanungkalitDosen Prodi Pendidikan Matematika FKIP

Universitas HKBP NommensenJl. Sangnaualuh Nomor 4 Pematangsiantar Kode Pos 21132 Siantar Timur

Email : [email protected]

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) Bagaimana kualitas

perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan model pembelajaranberdasarkan masalah untuk meningkatkan Self-Efficacy siswa, (2)Bagaimana peningkatan Self-Efficacy siswa dengan menggunakan perangkatpembelajaran yang dikembangkan. Perangkat pembelajaran yangdikembangkan adalah buku guru, buku siswa, RPP, LAS, dan angket selfefficacy. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPNegeri 12 Pematangsiantar T.A. 2014/2015, dengan mengambil sampel duakelas yang berjumlah 70 siswa. Penelitian ini merupakan penelitianpengembangan dengan menggunakan model pengembangan Thiagarajan,yaitu model 4D yang telah dimodifikasi.

Proses pengembangan tersebut terdiri dari empat tahap, yaitu: define,design, develop dan disseminate. Hasil analisis data yang telah diperolehmenunjukkan bahwa kualitas perangkat pembelajaran yang dikembangkandengan model pembelajaran berdasarkan masalah pada materi persamaandan pertidaksamaan linear satu variabel di kelas VII SMP Negeri 12Pematangsiantar adalah baik ditinjau dari valid, praktis dan efektif. Terjadipeningkatan Self-Efficacy siswa dengan menggunakan perangkatpembelajaran yang dikembangkan.

Kata Kunci: Perangkat pembelajaran, pembelajaran berdasarkan masalah,self-efficacy.

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2637

ISSN 0853 - 0203

I. PENDAHULUANPengetahuan manusia tentang matematika memiliki peran penting

dalam peradaban manusia, sehingga matematika merupakan bidang studiyang selalu diajarkan di setiap jenjang pendidikan sekolah. Esensipembelajaran matematika di sekolah bertujuan agar siswa memilikipengetahuan, keterampilan dan kemampuan intelektual dalam bidangmatematika.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan pengetahuandan pemahaman siswa tentang matematika, seperti: Perubahan kurikulummatematika, penggunaan metode yang lebih konkrit dan lebih dekat dengansiswa, dan juga pengadaan dan pengembangan media ataupun perangkatpembelajaran pendidikan matematika. Seperti pada tahun 2013 yang lalu,sebuah terobosan kurikulum telah dirancang untuk mengembangkanpengetahuan siswa dan pemahaman siswa tentang matematika.

Selain kemampuan matematis, kepercayaan diri (self efficacy) jugamempengaruhi pengetahuan dan pemahaman siswa tentang matematika. SelfEfficacy merupakan aspek psikologis yang turut memberikan kontribusiterhadap keberhasilan seorang siswa dalam menyelesaikan tugas denganbaik. Mempunyai percaya diri yang kuat akan membuat seseorangmempunyai motivasi, keberanian, ketekunan dalam melaksanakan tugasyang diberikan, begitu juga sebaliknya. Mempunyai percaya diri yang rendahakan menjauhkan diri dari tugas-tugas yang sulit, cepat menyerah saatmenghadapi masalah atau tantangan matematika.

Dari pengamatan peneliti, siswa di SMP Negeri 12 Pematangsiantarmemiliki self efficacy siswa yang tergolong rendah. Hal ini dapat terlihatdari: (1) siswa yang pada umumnya pasif yakni menunggu jawaban daritemannya atau dari guru, (2) Siswa tidak percaya diri untuk mengemukakanpendapatnya dan pada umumnya hanya akan menjawab soal ketika ditunjukguru. Ketika peneliti menanyakan langsung kepada beberapa siswa, merekamengaku takut salah dan sebagian lagi mengaku bahwa mereka tidakmenyukai matematika.

Baron (Bandura: 1997) mengatakan bahwa self efficacy merupakankepercayaan diri terkait dengan penilaian seseorang akan kemampuandirinya dalam menyelesaikan sesuatu. Dengan demikian dapat dikatakanbahwa self efficacy menunjang kemampuan matematis. Bandura(1997&2006:) menyatakan bahwa pengukuran self efficacy seseorangmengacu pada tiga dimensi, yaitu level, strength, dan generality.

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2638

ISSN 0853 - 0203

Dalam hal meningkatkan kemampuan self efficacy siswa maka guruharus menyusun dan merencanakan persiapan yang baik dan matang. Salahsatu bentuk persiapan yang harus disusun guru adalah perangkatpembelajaran. Perangkat pembelajaran sangat berperan penting, seperti yangdiungkapkan Suparno (2002): Sebelum guru mengajar (tahap persiapan)seorang guru diharapkan mempersiapkan bahan yang mau diajarkan,mempersiapkan alat-alat peraga/praktikum yang akan digunakan,mempersiapkan pertanyaan dan arahan untuk memancing siswa aktif belajar,mempelajari keadaan siswa, mengerti kelemahan dan kelebihan siswa, sertamempelajari pengetahuan awal siswa, kesemuanya ini akan teruraipelaksanaannya di dalam perangkat pembelajaran. Sejalan dengan itu,Menurut Brata (Komalasari, 2011) perangkat pembelajaran adalah salah satuwujud persiapan yang dilakukan oleh guru sebelum mereka melakukanproses pembelajaran. Selanjutnya, Suhadi (2007) mengemukakan bahwa“Perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk danpedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran”.

Pengembangan perangkat pembelajaran harus disesuaikan dengantingkat pengetahuan dan pengalaman siswa. Disamping itu, pengembanganperangkat pembelajaran harus disesuaikan juga dengan kurikulum yangberlaku pada saat itu. Untuk mengembangkan perangkat pembelajaran,referensi dapat diperoleh dari berbagai sumber baik itu berupa pengalamanataupun pengetahuan sendiri, ataupun penggalian informasi dari narasumberahli maupun narasumber teman sejawat dan referensi juga dapat diperolehdari buku-buku, media massa, internet, dan lain sebagainya.

Mengingat perangkat pembelajaran sangat penting, berbagai upayatelah dilakukan pemerintah, mulai dari workshop, pendampingan, pelatihandan juga membentuk sekolah percobaan dalam penyusunan danpengembangan perangkat pembelajaran, tetapi kenyataan dilapangan bahwamasih banyak guru yang tidak memiliki perangkat pembelajaran saatmengajar. Sering dijumpai perangkat pembelajaran hanya sebatas ‘asal buat’untuk kelengkapan administrasi belaka. Bahkan perangkatpembelajaransering tidak dibuat karena guru tidak bisa membuat dan jugakarena sudah ada buku yang dibeli oleh siswa. Guru menganggapperencanaan pembelajaran hanya sekadar persyaratan. Padahal, perangkatpembelajaran adalah tonggak awal untuk menghasilkan pembelajaran yangbermutu.

Nurjaya (2013) mengemukakan beberapa faktor penyebab guru tidakmenyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran, antara lain: (1)

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2639

ISSN 0853 - 0203

para guru mengganggap bahwa perencanaan pembelajaran hanya sekadarpersyaratan. Akibatnya, perencanaan pembelajaran dan segenap perangkatpembelajaran tersebut hanya sebatas kelengkapan administrasi dan tidak tahubahwa alasan penyusunan itu merupakan prosedur standar dari pola kerjaseorang akademik, (2) guru masih kebingungan membuat perangkatpembelajaran yang sesuai dengan harapan kurikulum.

Akibat dari keadaan di atas maka perangkat pembelajaran yangdihasilkan para guru sangat jauh dari tuntutan. Banyak gurumengesampingkan kalau mengajar itu merupakan rangkaian sistem mulaidari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Disamping itu juga,sering ditemukan perangkat pembelajaran yang digunakan masih terfokusterhadap materi yang terdapat pada kurikulum sehingga siswa cenderunghanya menghafal tanpa memahami konsep dan maknanya. Akibatnya, ketikasiswa dihadapkan dengan masalah yang tidak rutin, siswa akan kesulitandalam menyelesaikannya sehingga siswa akan pasif, dan tidak memilikikeberanian dan kepercayaan diri. Akibat dari pandangan yang keliru di ataspenyusunan perangkat pembelajaran hanya sebatas ‘asal buat’. Masalahinilah yang sekarang perlu penanganan.

Pengembangan perangkat pembelajaran harus disusun berdasarkanmodel pembelajaran yang tepat juga. Penggunaan model pembelajaran yangtidak sesuai dengan perkembangan siswa akan berdampak tehadap tahapperkembangan belajar siswa. Pembelajaran yang selalu berfokus pada guruakan menyebabkan pengetahuan siswa kurang berkembang. Pembelajaranyang berpusat pada guru menyebabkan siswa pasif, hanya menerima materi.Aktivitas pembelajaran akan membuat siswa hanya mengingat danmenghafal. Siswa akan lebih cenderung menghafal rumus-rumus yang ada didalam buku teks, dan akan kesulitan ketika siswa dihadapkan dengan sebuahtantangan atau persoalan dalam matematika. Siswa cenderung mengingatrumus saja, tanpa mengetahui konsep dan aplikasi dari rumus tersebut.Banyaknya rumus-rumus yang akan dihafal di dalam buku teks akanmengakibatkan siswa cenderung bosan dalam belajar matematika yangberakibat hasil belajar matematika rendah.

Untuk mencapai tujuan di atas perlu adanya model pembelajaranyang dapat mengatasi masalah pendidikan yang telah diungkapkansebelumnya. Istarani (2012) menyatakan bahwa: “Model pembelajaranadalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspeksebelum sedang dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segalafasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2640

ISSN 0853 - 0203

dalam proses belajar mengajar”. Model pembelajaran yang diharapkan dapatmembuat siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan, dapat membuat siswamandiri dalam belajar, dapat meningkatkan interaksi siswa, dapat melatihsiswa untuk mengomunikasikan idenya dan dapat meningkatkanpengetahuan siswa memecahkan masalah. Dengan ciri-ciri yang dimilikitersebut diharapkan model pembelajaran itu akan berakibat padameningkatnya hasil belajar siswa. Hal ini didukung oleh Nur (2008) yangmenyatakan bahwa: “model pembelajaran yang sesuai adalah denganmenerapkan model pembelajaran berdasarkan masalah, dan penggunaanyauntuk menumbuhkan dan mengembangkan berfikir tingkat tinggi dalamsituasi-situasi berorientasi masalah, mencakup bagaimana belajar.

Pembelajaran berdasarkan masalah dirancang terutama untuk membantusiswa: (1) mengembangkan keterampilan berpikir, pemecahan masalah, danintelektual; (2) belajar peran-peran orang dewasa dengan menghayati peran-peranitu melalui situasi-situasi nyata atau yang disimulasikan; dan (3) menjadi mandirimaupun siswa otonom (Nur, 2008c).

Secara terstruktur, Nur (2008c) menyatakan bahwa sintaks pembelajaranberdasarkan masalah mengikuti lima tahapan utama (sintaks), sebagaimana yangdisajikan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sintaks Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah (PBM)

Fase Perilaku Guru

Fase 1:Mengorientasikansiswa terhadapmasalah.

Guru menginformasikan tujuan-tujuanpembel-ajaran, mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan logistik penting dan memotivasisiswa agar terlibat dalam kegiatanpemecahan masalah yang mereka pilihsendiri.

Fase 2:Mengorganisasikansiswa untuk belajar.

Guru membantu siswa menentukan danmengatur tugas-tugas belajar yangberhubungan dengan masalah itu.

Fase 3:Membantupenyelidikan mandiridan kelompok.

Guru mendorong siswa mengumpulkaninformasi yang sesuai, melaksanakaneksperimen, mencari penjelasan, dan solusi.

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2641

ISSN 0853 - 0203

Fase Perilaku Guru

Fase 4:Mengembangkan danmenyajikan hasil karyaserta memamerkannya.

Guru membantu siswa dalam merencanakandan menyiapkan hasil karya yang sesuaiseperti laporan, rekaman video, dan model,serta membantu mereka berbagi karyamereka.

Fase 5:Menganalisis danmeng-evaluasi prosespemeca-han masalah.

Guru membantu siswa melakukan refleksiatas penyelidikan dan proses-proses yangmereka gunakan.

II. METODE PENELITIANPenelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 12 Pematangsiantar. Subjek

penelitian ini adalah siswa kelas VII-2 dan VII-3 tahun ajaran 2014/2015.Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Perangkat pembelajaranyang dikembangkan adalah Buku guru, buku siswa, Rencana PelaksanaanPembelajaran (RPP), Lembar Aktivitas Siswa (LAS), dan angket Self-Efficacy. Penelitian pengembangan ini menggunakan model Thiagarajan.Model Thiagarajan terdiri dari empat tahap yang dikenal dengan model 4-D.Keempat tahap tersebut adalah tahap pendefinisian define, design, develop,dan disseminate (Thiagarajan et al., 1974).

Perangkat pembelajaran dinilai berdasarkan kriteria Nieven (2007:94). Kriteria tersebut menilai kualitas perangkat pembelajaran berdasakantiga aspek yaitu: (1) Validitas (Validity); (2) Kepraktisan (Practically); dan(3) Keefektifan (Effectivenes). Teknik analisa data yang digunakan dalampenelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Data Hasil Validitas Perangkat PembelajaranValidasi isi didasarkan pada pendapat lima orang ahli dalam bidang

pendidikan matematika.Berdasarkan pendapat ahli tersebut akan ditentukantingkat kesepakatan antar pengamat (ahli) yang dianalisis menggunakan ujistatistik dengan rumus:

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2642

ISSN 0853 - 0203

Dimana:r=tingkat kesepakatan antar pengamat/ahliRJKb= varians jumlah kuadrat butirRJKe= varians jumlah kuadrat errorRJKt= varians jumlah kuadrat total

Kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan koefisien validasiinstrumen menurut Arikunto (2012) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Kriteria Interpretasi Nilai r

Besarnya nilai r Interpretasi0,000 ≤ r ≤ 0,200 Sangat rendah (tidak sepakat)0,200 <r ≤ 0,400 Rendah0,400 <r ≤ 0,600 Cukup0,600 <r ≤ 0,800 Tinggi0,800 < r ≤ 1,00 Sangat tinggi

2. Analisis Data Kepraktisan Perangkat Pembelajaran

a. Analisis Data Aktivitas SiswaKadar aktivitas aktif siswa merupakan persentase waktu yang digunakansiswa untuk aktif dalam proses pembelajaran dan mencapai waktu idealnya.Kadar aktivitas aktif siswa dapat dilihat dari persentase siswa yang menyerapinformasi dan persentase gangguan dari siswa lainselama proses pembelajaran. Kadar aktivitas siswa juga ditentukan denganmembandingkan alokasi waktu pembelajaran yang digunakan denganpersentase waktu ideal yang digunakan untuk setiap kegiatan aktivitas siswayang diperlihatkan pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3. Persentase Waktu Ideal Aktivitas Siswa

Jenis Aktivitas SiswaPersentase Efektif (P)

Waktu Ideal Toleransi (5%)Mendengarkan/memperhatikanpenjelasan guru/teman denganaktif

14% 9% ≤ P ≤ 19%

Membaca serta memahamipermasalahan yang diberikan

11% 6% ≤ P ≤ 16%

Menyelesaikan permasalahan 38% 33% ≤ P ≤ 43%

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2643

ISSN 0853 - 0203

sesuai dengan prosedurMelakukan diskusi maupunmengajukan pertanyaan

24% 19% ≤ P ≤ 29%

Menarik kesimpulan terkaitdengan materi dan permasalahan

13% 8% ≤ P ≤ 18%

Perilaku siswa yang tidak relevandalam KBM (gangguan)

0% 0% ≤ P ≤ 5%

b. Analisis Data Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran

Kemampuan guru mengelola pembelajaran merupakan kemampuanuntuk mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif, meliputikemampuan membuka pembelajaran, mengorganisasi pembelajaran,menutup pembelajaran, mengelola waktu, dan mengelola iklimpembelajaran. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh observer dalampelaksanaan pembelajaran, kemampuan guru mengelola proses pembelajaranditentukan oleh rata-rata skor yang diberikan oleh observer menggunakanskala penilaian yaitu sebagai berikut.

Dimana: KG = kemampuan guru=rerata kemampuan membuka pembelajaran=rerata kemampuan mengorganisasi pembelajaran=rerata kemampuan menutup pembelajaran=rerata kemampuan mengelola waktu

=rerata kemampuan mengelola iklim pembelajaranBerdasarkan nilai rata-rata tersebut, kemampuan guru dikategorikan

sebagai berikut:Kriterianya:

1,00 ≤ KG < 1,50 = sangat tidak baik1,50 ≤ KG < 2,50 = tidak baik2,50 ≤ KG < 3,50 = cukup baik3,50 ≤ KG < 4,50 = baik4,50 ≤ KG < 5,00 = sangat baik

Guru dikatakan mampu mengelola pembelajaran apabila rata-ratanilainya berada pada kategori cukup baik.

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2644

ISSN 0853 - 0203

3. Analisis Data Keefektifan Perangkat Pembelajarana. Analisis data ketuntasan belajar siswa

Kriteria menyatakan siswa dikatakan telah tuntas belajar apabilaterdapat 80% siswa yang mengikuti tes telah memperoleh nilai minimalsedang (memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 2,66 atau minimal B-). Interval skor penentuan tingkat penguasaan siswa dikategorikan pada tabel1.4 berikut:

Tabel 1.4. Tingkat Penguasaan SiswaNilai Predikat

0,00 < Nilai ≤ 1,00 D1,00 < Nilai ≤ 1,33 D+

1,33 < Nilai ≤ 1,66 C-1,66 < Nilai ≤ 2,00 C2,00 < Nilai ≤ 2,33 C+

2,33 < Nilai ≤ 2,66 B-2,66 < Nilai ≤ 3,00 B3,00 < Nilai ≤ 3,33 B+

3,33 < Nilai ≤ 3,66 A-3,66 < Nilai ≤ 4,00 A

Apabila kriteria di atas belum dipenuhi maka perlu diadakanpeninjauan ulang proses dan hasil pembelajaran. Kemudian dilakukan ujicoba ulang dengan tujuan untuk mendapatkan perangkat pembelajaran yangefektif ditinjau dari peningkatan self efficacy siswa. Tingkat keberhasilansiswa ditentukan oleh seberapa besar persentase ketuntasan belajar siswa.Untuk menentukan persentase ketuntasan belajar masing-masing siswa dapatdigunakan persamaan berikut ini.

Dimana:

KB = ketuntasan belajarT= jumlah skor yang diperoleh siswaTt= jumlah skor totalKriterianya:0% ≤ KB < 80%= siswa belum tuntas belajar

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2645

ISSN 0853 - 0203

80% ≤ KB < 100%= siswa telah tuntas belajarb. Analisis Data Respon Siswa

Data hasil angket respon siswa dianalisis dengan deskriptif kualitatifdengan memprosentasekan respon positif dan negatif siswa dalam mengisilembar angket respon siswa yang dihitung dengan rumus:

.

Untuk menentukan pencapaian tujuan pembelajaran ditinjau darirespons siswa, apabila banyaknya siswa yang memberi respons positif lebihbesar atau sama dengan 80% dari banyak subjek yang diteliti untuk setiap ujicoba.

4. Analisis Data Peningkatan Self EfficacyUntuk menghitung peningkatan self efficacy setelah menggunakan

pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan model pembelajaranberdasarkan masalah, ditentukan dengan rumus gain, yaitu :

Dengan kariteria sebagai berikut := kategori rendah

=kategori sedang= kategori tinggi

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANIII.1 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini perangkat pembelajaran yang dikembangkanadalah buku guru, buku siswa,RPP, LAS, dan Instrumen angket selfefficacy.Model pengembangan perangkat pembelajaran pada penelitian inimengacu pada Model Thiagarajan yang terdiri dari empat tahap yaitudefine, design,develope, dan disseminate.Tahap pertama adalah tahap pendefinisian dengan 5 langkah pokok,yaitu analisis awal-akhir, analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas,dan spesifikasi tujuan pembelajaran. Indikator yang dihasilkan dalam

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2646

ISSN 0853 - 0203

spesifikasi tujuan pembelajaran digunakan sebagai dasar dalampenyusunan rancangan perangkat pemebalajaran dengan pada materipersamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel.Tahap design perangkat pembelajaran terdiri dari 4 langkah yaitupenyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format, dan perancanganawal. Pada tahap perancangan dihasilkan draf I. Tahap selanjutnyaadalah tahap develop, pada tahap ini dihasilkan draf II perangkatpembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan dari para ahlidan kemudian dilakukan ujicoba I terhadap draf II. Dari hasil uji coba Idianalisis, draf II direvisi kembali dan menghasilkan draf III.Kemudian dilakukan uji coba II dan dianalisis. Dari hasil ujicoba IIdiperoleh perangkat pembelajaran yang valid, praktis dan efektif danhasilnya disebut perangkat final.

Hasil analisis data yang dilakukan terhadap pengembangan perangkatpembelajaran diuraikan sebagai berikut:1. Kualitas Perangkat Pembelajaran

a) ValiditasKriteria kevalidan perangkat pembelajaran diperoleh dari hasil analisisvalidasi yang dilakukan para ahli terhadap perangkat pembelajaran yangdikembangkan. Berdasarkan penilaian validator, perangkat pembelajaranyang dikembangkan berupa RPP dengan skor validitas 4,13, LembarAktivitas Siswa (LAS) dengan skor validitas 4,17, Buku Guru (BG) skorvaliditas 4,10, dan Buku Siswa (BS) skor validitas 4,10. Dari hasiltersebut disimpulkan bahwa rata-rata validator memberikan nilai tingkatvaliditas baik, hal ini berarti perangkat pembelajaran valid/layakdigunakan. Sedangkan untuk angket self efficacy validator menyatakanbahwa angket self efficacy dapat karena telah memenuhi kriteria validsecara isi maupun konstruk.

b) Praktis1. Aktivitas Siswa

Dari hasil analisis aktivitas siswa selama kegiatan belajar telahmemenuhi kriteria toleransi waktu ideal yang ditetapkan. Pada ujicoba I terdapat dua kategori aktivitas yang persentasenya tidakberada pada interval toleransi waktu ideal yang ditetapkan yaitukategori Memperhatikan/mendengarkan penjelasan guru/teman danMembaca, memahami masalah kontekstual dalam buku siswa/ LAS.

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2647

ISSN 0853 - 0203

Sedangkan pada uji coba II seluruh aktivitas siswa telah berada padainterval toleransi waktu ideal yang ditetapkan sehingga disimpulkankriteria ini telah tercapai.

2. Kemampuan Guru Mengelola PembelajaranHasil analisis kemampuan guru mengelola pembelajaran terpenuhiapabila guru minimal termasuk dalam kategori cukup baik dengannilai minimal 3,00. Pada ujicoba I dan ujicoba II kemampuan gurumengelola pembelajaran telah termasuk dalam kategori cukup baikdengan nilai kemampuan guru sebesar 3,02 dan 3,69. Sehingga padakategori ini dapat dikatakan guru mampu mengelola pembelajarandan disimpulkan kriteria ini telah tercapai. Hal ini berarti bahwaperangkat pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteriapraktis.

c) Efektif1. Ketuntasan Hasil Belajar

Dari hasil analisis ketuntasan belajar siswa pada uji coba I terdapat 27siswa tuntas (72,22%) dari 36 siswa dan pada uji coba II terdapat 30siswa tuntas (88,24%) dari 34 siswa, sehingga disimpulkan kriteriaini telah tercapai.

2. Respon SiswaHasil analisis respon siswa terhadap komponen perangkatpembelajaran dan proses pembelajaran dikatakan positif apabilalebih dari atau sama dengan 80% respon siswa berada pada kategoripositif. Pada uji coba I dan uji coba II diperoleh hasil bahwa lebihdari 80% siswa memberikan respon yang positif pada tiap aspekrespon terhadap perangkat pembelajaran. Hal ini berarti bahwaperangkat pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteriaefektif.

Dari hasil dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perangkatpembelajaran yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kualitas yangbaik ditinjau dari valid, praktis dan efektif.

2. Analisis Data Peningkatan Self Efficacy SiswaPada ujicoba I diperoleh peningkatan self efficacy siswa sebesar g=0.68atau berada pada kategori sedang. Sedangkan pada ujicoba II diperolehpeningkatan self efficacy siswa sebesar g = 0.71 atau berada pada kategoritinggi.

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2648

ISSN 0853 - 0203

III.2 PembahasanIII.2.1 Aktivitas Aktif Siswa

Bila ditinjau dari aktivitas siswa, terdapat peningkatan kadaraktifitas aktif siswa dimana pada ujicoba I terdapat 2 kategoripengamatan aktivitas aktif siswa yang belum berada pada batastoleransi yang ditentukan, selanjutnya pada ujicoba II semuakategori pengamatan aktivitas aktif siswa sudah berada pada batastoleransi yang ditentukan.Bila dikaitkan aktivitas siswa dalam proses penerapan modelpembelajaran berdasarkan masalah (PBM) dengan teori Piagetmenyatakan bahwa interaksi sosial dalam kegiatan belajar baikdengan teman-teman satu kelompok maupun di luar kelompokmempunyai pengaruh besar dalam pemikiran anak. Melaluiinteraksi ini, anak akan dapat membandingkan pemikiran danpengetahuan yang telah dibentuknya dengan pemikiran danpengetahuan orang lain. Pada bagian lain Jhon Dewey (Trianto:2009) menjelaskan belajar berdasarkan masalah adalah interaksiantara stimulus dengan respons, merupakan hubungan antara duaarah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberikan masukankepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan system sarafotak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehinggamasalah itu diselidiki, dianalisis serta dicari pemecahannya denganbaik. Dengan adanya kondisi serta proses dan aktivitas belajar diatas, diharapkan memberikan kesempatan dan menjadikan siswasebagai pembelajar yang mandiri.

III.2.2 Kemampuan Guru dalam Mengelola PembelajaranBila ditinjau dari analisis data kemampuan guru mengelolapembelajaran, terdapat peningkatan kemampuan guru mengelolapembelajaran, yakni pada ujicoba I, nilai kemampuan gurumengelola pembelajaran berada pada kriteria “cukup baik” dengannilai rerata adalah 2.83. Pada ujicoba II, kemampuan gurumengelola pembelajaran berada pada kriteria “baik” dengan nilairerata adalah 3.69.Apabila dikaitkan dengan teori-teori yang mengkaji modelpembelajaran berdasarkan masalah, maka hasil penelitian di atassangatlah beralasan, seperti yang dinyatakan Vygotsky (Anwar2008) bahwa dalam model pembelajaran berdasarkan masalah

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2649

ISSN 0853 - 0203

memberikan penekanan pada scaffolding, yaitu memberikansejumlah besar bantuan berupa pertanyaan ketika kemacetan(stagnasi berpikir), kemudian mengurangi bantuan tersebut secarabertahap dan memberikan kesempatan kepada siswa untukmengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelahia dapat melakukannya. Vygotsky (Anwar 2008) juga menekankanperan guru pada tahapan memberi pertanyaan-pertanyaan yangbersifat petunjuk dan aktif ketika ada kesulitan yang dialami siswamelalui arahan, dorongan, membantu mereka pada saat terjadistagnasi berpikir dan proses selanjutnya lebih ditekankan kepadakeaktivan siswa, sehingga pembelajaran tidak berpusat lagi padaguru.Dari penjelasan di atas guru memberikan arahan membantusiswa untuk menggali informasi dan mengatasi informasi yangkeliru atau tidak bermakna, guru mendorong agar terjadi interaksidan bekerjasama antara siswa, dan peranan guru adalahmenciptakan iklim/lingkungan belajar yang saling menghargaidiantara guru dan siswa, antara siswa dengan sesama siswa. Parkay(Aryati: 2012) berpendapat bahwa peran guru dalam modelpembelajaran berbasis masalah hanya sebagai fasilitator danorganisator yaitu hanya mengatur aktivitas belajar siswa,memberikan arahan agar materi yang dipelajari mudah dipahamidan dimaknai siswa. Peran guru sebagai fasilitator adalahmemfasilitasi dan mengakomodasi keragaman kemampuanmatematika siswa. Hal ini disebabkan tingkat kecerdasan siswayang bervariasi, maka tingkat kesulitan siswa dalam memecahkanmasalah sangat beragam pula. Guru dapat mengatasi dengan caramembagi siswa dalam bekerja kelompok yang terdiri empat sampailima orang siswa. Sehingga dengan demikian siswa dapatberinteraksi dan bekerjasama, berbagi gagasan/ide dalammemecahkan masalah. Berdasarkan uraian di atas sangatlah wajarbila model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkankemampuan guru dalam mengelola pembelajaran.

III.2.3. Respon Siswa terhadap Komponen dan Kegiatan PembelajaranBerdasarkan hasil analisis data respon siswa pada ujicoba I dan IIdiperoleh kesimpulan bahwa siswa memiliki respon yang positifterhadap komponen dan kegiatan pembelajaran. Respon positifsiswa tidak terlepas dari pengkondisian pembelajaran dengan model

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2650

ISSN 0853 - 0203

pembelajaran berdasarkan masalah, antara lain: masalah-masalahyang diajukan pada siswa bersumber dari masalah kontekstual yaitumasalah yang dekat dengan dunia nyata siswa atau dapat dijangkauoleh imajinasi siswa untuk menunjukkan kebergunaan matematikadalam kehidupan siswa melalui pemecahan masalah. Soedjadi(Sinaga, 2007) mengemukakan bahwa: menetapkan masalah nyatadalam pelaksanaan pembelajaran matematika perlu selalumemperhatikan realitas dan lingkungan yang ada, sehinggamemungkinkan dan sekaligus memotivasi siswa untuk senangbelajar matematika.Respon siswa pada ujicoba I dan ujicoba II selalu memenuhi kriteriayang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapanperangkat pembelajaran yang dikembangkan berorientasi modelpembelajaran berdasarkan masalah dapat menumbuhkan motivasidan minat belajar siswa dalam melaksanakan pembelajaran.

III.2.4 Self Efficacy SiswaDari hasil penelitian pada ujicoba I diperoleh peningkatan selfefficacy siswa dengan menggunakan perangkat pembelajaranmenggunakan pembelajaran berdasarkan masalah. Besarpeningkatan gain self efficacy pada ujicoba I adalah sebesar 0.68.Peningkatan yang paling tinggi pada indikator self efficacy adalahindikator Magnitude atau level. Besar peningkatan gain self efficacypada ujicoba II adalah sebesar 0.71 (kategori tinggi). Peningkatanyang paling tinggi pada indikator self efficacy adalah juga indikatorMagnitude atau level. Ini disebabkan karena model pembelajaranberdasarkan masalah selalu menghadapkan atau mengajukanmasalah terhadap siswa. Akibatnya siswa akan terbiasa dalammenghadapi masalah dan juga menyelesaikan masalah.Pembelajaran berdasarkan masalah adalah pembelajaran yangberpusat pada siswa. Oleh karena itu, pembelajaran berdasarkanmasalah merancang rasa ingin tahu siswa serta mem otivasi siswauntuk dapat menjadi pebelajar mandiri. Oleh karena itu, rasapercaya diri atau self efficacy siswa akan meningkat. Hal ini sejalandengan penelitian Arnawa (2010), Kurniawan (2012) dan Aryati(2012) yang menemukan bahwa model pembelajaran berbasismasalah dapat meningkatkan self efficacy siswa secara signifikandibandingan dengan pembelajaran konvensional. Yazdani (Nur:

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2651

ISSN 0853 - 0203

2008c) juga mengatakan bahwa model pembelajaran berdasarkanmasalah dapat meningkatkan pengarahan diri dan sikap memotivasidiri sendiri.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah:1. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan menggunakan pembelajaran

berdasarkan masalah telah memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif,sehingga dapat diterapkan pada lingkungan yang lebih luas.

2. Terdapat peningkatan self efficacy siswa dengan menggunakan perangkatpembelajaran yang dikembangkan dengan model pembelajaranberdasarkan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, H. 2008. Teori Vygotsky Tentang Pentingnya Strategi Belajar.Arikunto, S. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi 2). Bandung:

Bumi Aksara.Arnawa, I. 2010. Pengaruh Model Self-Regulated Learning Terhadap Self

Efficacy Siswa SMP Ditinjau Berdasarkan Gender.Aryati, K. 2012. Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Dalam

Pembelajaran Fisika Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan SelfEfficacy Siswa SMA. Program Pascasarjana Undiksha Singaraja.

Bandura. 1997. A. Self-efficacy: The exercise of control. New York. W.H.Freeman.

Bandura. 2006. “Guide for Constructing Self- Efficacy Scales” dalam Selfefficacy Beliefs of Adolescent. New York: Information AgePublishing

Istarani. 2012. 58 Model Pembelajaran Inovatif. Medan: Media Persada.Komalasari, K. 2011. Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi.

Bandung: PT Refika Aditama.Kurniawan, B.W. 2012. Penerapan Model Modified Problem Based

Learning (PBL) Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritisdan Efikasi Diri Mahasiswa. Tesis.

Nieveen, N. 2007. An Introdution To education Design Research. Dapatdilihat di www.slo.nl/organisatie/international/publications diaksespada tanggal 15 oktober 2014.

VISI (2016) 24(2) 2636 - 2652

2652

ISSN 0853 - 0203

Nieveen, N., McKenney, S., van den Akker. 2006. “Educational DesignResearch” dalam Educational Design Research. New York :Routledge

Nur, M. 2008. Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah. Surabaya: PSMSUnesa.

----------- 2008c. Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah. Surabaya:Pusat Sains dan Matematika Sekolah Unesa.

Nurjaya, I. 2013. Pelatihan Penyusunan Perangkat PembelajaranBermuatanPendidikan Karakter sesuai Amanat Kurikulum 2013pada Guru-guru Sekolah Dasar Nomor 1 Kapal. Universitas GaneshaSingaraja: Bali.

Sinaga, B. 2007. Pengembangan Model Pembelajaran MatematikaBerdasarkan Masalah Berbasis Budaya Batak (PBMB3). Disertasi.Tidak dipublikasikan. Surabaya: PPs. Unesa

Suhadi. 2007. Petunjuk Perangkat Pembelajaran. Surakarta: UniversitasMuhammadiyah.

Suparno, P. 2002. Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget. Kanisus:Yogyakarta.

Thiagarajan, et al. 1974. Instructional Development for Training Teachers ofExceptional Children. A Sourse Book. Bloomington: Central forInnovation on Teaching The Handicapped.

Trianto. 2009. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep,Landasan, dan Implementasinya pada Kurikulum Tingkat SatuanPendidikan (KTSP). Jakarta: Kencana

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2653ISSN 0853 - 0203

Pengaruh Komitmen Kerja dan Kualitas Pelayanan PublikTerhadap Kinerja Lurah serta Pengaruhnya Terhadap Perencanaan

Wilayah Di Kota Binjai

Abdi SugiartoDosen Fakultas Ekonomi

Universitas. HKBP Nommensen Medan

ABSTRACT

Regional planning is to establish a goal after considering thelimiting of internal and external influences, select and establishmeasures to achieve the objectives. The purpose this study is to examineand determine the effect of work commitments, and quality publicservices either partially or simultaneously on the performance headmanin Binjai, test and determine the influence of work commitment, thequality of public services and performance headman either partially orsimultaneously to the planning area, and also to test the effect of indirectvariable work commitment, and quality of public services for theplanning area in Binjai through customer satisfaction ,

The population in this study is the whole society Binjai city thatreceives public service in 2015, the sample size was set at 65 people.Data were collected through interviews, questionnaires anddocumentation study, the variables studied using Likert scale. The list ofquestions beforehand tested by using validity and reliability testing, dataprocessing using software SPSS version 20.0, and analyzed withmultiple linear regression, and path analysis.

Results found in testing the hypothesis of this study are: Partiallywork commitment and quality of public services positive and significanteffect on the performance headman either partially or simultaneously,the quality of public services and performance headman significantlyinfluence the planning of the area while the work commitment does notsignificantly influence regional planning, work commitment variablesimultaneously, public service quality and performance headmanpositive and significant impact on regional planning in Binjai. Indirectlywork commitment significantly influence the performance of regionalplanning through urban village in Binjai and the quality of publicservice does not significantly influence the performance of regionalplanning through urban village in Binjai.Keywords: Commitment of work, public service quality, performance,planning territory.

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2654ISSN 0853 - 0203

I. PENDAHULUANUntuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas (exellent

service) dan perencanaan pembangunan (development planning) yangbaik di Kota Binjai tentunya tidak terlepas dari peran aparaturpemerintah, yaitu melalui kinerjanya.Kinerja aparatur publik dalamupaya menciptakan perencanaan dan pelayanan yang berkualitas tidakboleh dipisahkan.Oleh karenanya setiap organisasi pemerintah haruslahmeningkatkan kinerja aparaturnya masing-masing dengan tetapmengoptimalkan kualitas perencanaan dan pelayanan publik untuksemua urusan yang bersentuhan dengan masyarakat.

Sudah menjadi bahan pembicaraan yang hangat apabila berbicaratentang kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah. Sebagian besarmasyarakat kurang respek terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah,dan hal ini terjadi juga di Pemerintah Daerah Kota Binjai. Keluhanterhadap layanan pemerintah sudah menjadi hal yang biasa, walaupunharus diakui memang ada juga yang memberikan pelayanan yang baikkepada masyarakat, namun bila hal tersebut dibandingkan denganpemberian layanan yang buruk (kurang memuaskan) masih sangat besardibandingkan dengan organisasi pemerintahan yang memberikanlayanan yang baik kepada masyarakatnya.

Hal ini disebabkan, para pegawai negeri sipil sebagai aparaturpemberi pelayanan publik (Abdi Negara dan Abdi Masyarakat) tidakmemiliki komitmen, terutama tidak komit terhadap pekerjaannya.Kinerjaaparatur yang kurang baik dalam pemberi pelayanan publik juga seakan-akan menjadi sesuatu hal yang wajar bagi masyarakat saat ini, dan haltersebut hampir terjadi diberbagai daerah yang ada di Indonesia.Kinerjayang rendah tersebut tentunya menjadi sesuatu yang dapatmengakibatkan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Kaspinor(2004) yang menyatakan perkembangan pemerintahan sebagaiorganisasi modern yang pada hakekatnya merupakan organisasi pelayanmasyarakat, efektivitasnya tergantung kepada sistem administrasi danmanajemen yang diterapkan. Semodern apapun sebuah organisasi, faktorsumber daya manusia masih menjadi kunci keberhasilan organisasi.Sebuah organisasi akan mampu melaksanakan tanggungjawabnya, akanbanyak tergantung pada orang-orang yang mengelolanya (Stoner, 1996).

Demikian juga dengan kegiatan perencanaan wilayah dalam suatudaerah. Agar perencanaan yang dilakukan dalam suatu daerah menjadilebih baik, tentunya tidak terlepas dari peran aparatur pemerintahnya,seperti komitmen yang tinggi dan kinerja yang baik dari seorangaparatur publik, khusunya di tingkat Kelurahan. Berdasarkan

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2655ISSN 0853 - 0203

pengamatan dilapangan, perencanaan wilayah yang dilakukan oleh pihakKelurahan di Kota Binjai belum berjalan dengan baik, hal ini dapatdilihat bahwa rencana-rencana kegiatan dan program pembangunan yangdilakukan dan ditetapkan melalui Musyawarah PerencanaanPembangunan (Musrenbang) Kelurahan belum terakomodir seluruhnyadan bahkan tidak terealisasi. Misalnya Pembangunan jalan, drainase,gedung, dan sarana prasarana publik lainnya.

Dari data yang diperoleh dapat diinterpretasikan bahwa banyaksekali program atau kegiatan hasil musrebang Kelurahan dan Kecamatandi Kota Binjai yang tidak terakomodir di dalam pelaksanaannya.ArtinyaLurah sebagai ujung tombak dalam perencanaan wilayah belummenunjukkan kinerja yang maksimal dan tidak memiliki komitmen,karena tidak dapat mempertahankan program dan kegiatan hasilmusrenbang menjadi suatu kenyataan (terealisasi).Bahkan ada beberapaprogram dan kegiatan yang telah diusulkan melalui musrenbangKelurahan tidak terlihat pada usulan musrenbang berikutnya, padahalprogram dan kegiatan tersebut belum terlaksana (terealisasi). Dengandemikian kinerja lurah dalam merencanakan wilayahnya denganberbagai program maupun kegiatan belum maksimal dan belummemiliki komitmen.

II. Tinjauan PustakaKomitmen adalah membangun suatu usaha untuk menjelaskan

konsistensi yang melibatkan sikap, keyakinan dan perilaku danmelibatkan perilaku pilihan serta menyiratkan penolakan terhadapprogram alternatif yang layak dari tindakan (Hulin, 1991 dalamJavad.E dan Davood.G, 2012).Selanjutnya komitmen kerja didefinisikan sebagai kekuatan relative dan identifikasi individu danketerlibatan dengan organisasi kerja (Mowdey, 1982 dalam Suwardi danUtomo, J, 2011).Kemudian Robbins (2009) menambahkan bahwa yangdimaksud dengan komitmen organisasi adalah tingkat sampai dimanaseorang karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dankeinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasitersebut. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwakomitmen adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki ketuguhanhati dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telahditentukan.

Kualitas menurut Lukman (1999) adalah segala sesuatu yangmampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting theneeds of coutamers). Kata kualitas mengandung banyak mengandungdefenisi dan makna. Orang yang berbeda akan mengartikannya secara

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2656ISSN 0853 - 0203

berlainan. Menurut Goetsch dan Davis dalam Tjiptono dan Diana(1994),kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan denganproduk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi ataumelebihi harapan.

Pelayanan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu kegiatanatau urutan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorangdengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasanpelanggan (Lukman, 1999). Dengan demikian Kualitas pelayanan adalahpelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standarpelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam pemberianlayanan (Lukman, 1999). Dengan demikian kualitas pelayanan dapatdiartikan suatu kondisi yang mengarah kepada keadaan yang lebih baikdari hari ke hari.

Mas’ud (2004) mendefinisikan kinerja sebagai hasil pencapaiandari usaha yang telah dilakukan yang dapat diukur dengan indikator-indikator tertentu (kinerja individu dan kinerja organisasi). KemudianNelson (1997) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kinerja atauperformance merupakan perilaku organisasi yang secara lansungberhubungan dengan aktivitas hasil kerja, pencapaian tugas dimanaistilah tugas berasal dari pemikiran aktivitas yang dibutuhkan olehpekerja. Sedangkan Gibson (1997) mendefinikan kinerja sebagai hasildari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi seperti kualitas,efisien dan kriteria efektifitas kerja lainnya.

Secara sederhana perencanaan adalah menetapkan suatu tujuandan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuantersebut.Pada tingkat kedua perencanaan didefinisikan sebagaimenetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah memperhatikanfaktor-faktor pembatas dalam mencapai tujuan tersebut memilih sertamenetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.Dapat jugadiartikan bahwasan perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan setelahmemperhatikan pembatas internal dan pengaruh eksternal, memilih sertamenetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut(Robbinson, 2005).

Menurut Glasson (1974) dalam Robbinson (2005) yang harusdilakukan dalam perencanaan wilayah adalah memperhatikan langkah-langkah suatu rencana yaitu sebagai berikut :1. The indentification of the problem2. The formulation of general goals and more specific and measurable

objectives relating to the problem.3. The identification of possible constraints.4. Projection of the future situation

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2657ISSN 0853 - 0203

5. The generation and evaluation of alternative courses of action; andthe production of a preferred plan, which in generic form mayinclude any policy statement or strategy as well as a definitive plan.

Dengan demikian perencanaan wilayah itu harus dilakukandengan matang dan tetap memperhatikan langkah-langkah dalamperencanaan yang baik.

Kerangka PemikiranKerangka berfikir bertujuan untuk merumuskan dan

mendefinisikan istilah-istilah yang dipergunakan secara mendasar agartercapainya suatu kesamaan persepsi dan tidak muncul salah dalampengertian pemakaian istilah yang dapat mengkaburkan tujuan dalampenelitian ini.

Walaupun penelitian seperti ini bukan yang pertamakali, namunpenelitian ini ingin memberikan gambaran yang lebih rinci terhadapbeberapa variabel-variabel yang mungkin belum pernah ditelitisebelumnya.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat padagambar berikut :

Gambar Kerangka BerpikirHipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian serta kerangkakonseptual yang telah digambarkan di atas, dapat disusun hipotesissebagai berikut :1. Komitmen kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja Lurah di

Kota Binjai.2. Kualitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja

Lurah di Kota Binjai.

Komitmen Kerja(X1)

Kualitas PelayananPublik (X2)

Kinerja Lurah(Y)

PerencanaanWilayah (Z)

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2658ISSN 0853 - 0203

3. Komitmen kerja dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruhsignifikan terhadap kinerja Lurah di Kota Binjai.

4. Komitmen kerja berpengaruh signifikan terhadap perencanaanwilayah di Kota Binjai.

5. Kualitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadapperencanaan wilayah di Kota Binjai.

6. Kinerja lurah berpengaruh signifikan terhadap perencanaan wilayahdi Kota Binjai.

7. Komitmen kerja, kualitas pelayanan, dan kinerja lurah secarasimultan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan wilayah diKota Binjai.

8. Komitmen kerja berpengaruh signifikan terhadap perencanaanwilayah di Kota Binjai melalui kinerja lurah.

9. Kualitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadapperencanaan wilayah di Kota Binjai melalui kinerja lurah.

III. METODOLOGI PENELITIANPenelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan survey.

Pendekatan survey adalah kegiatan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai fakta-fakta yang merupakan pendukung terhadappenelitian, dengan maksud untuk mengetahui status, gejala menentukankesamaan status dengan cara membandingkan dengan standard yangsudah dipilih dan atau ditentukan (Arikunto, 2005)

Penelitian deskriptif kuantitatif, Nazir (2005, 54) menyatakanbahwa penelitian deskriptif merupakan metode dalam meneliti statuskelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistempemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yangbertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secarasistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat sertahubungan antar fenomena yang diselidiki

Populasi dan SampelPopulasi dalam penelitian ini merupan keseluruah wilayah

generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang mempunyaikualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untukdipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (sugiyono, 2009). Populasiadalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akandiduga Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwapopulasi adalah keseluruhan unit, nilai, ataupun individu yang menjadiobyek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruhpenerima layanan di kota binjai pada tahun 2015.

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2659ISSN 0853 - 0203

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapatmewakili Populasi penelitian.Agar informasi yang diperoleh dari sampelbenar-benar mewakili populasi, sampel tersebut harus mewakilikarakteristik populasi yang diwakilinya adapun penentuan sampel dalampenelitian ini adalah ditentukan sebanyak 80 orang penerima layanan.

Dari 80 daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yangmengembalikan dan mengisi dengan lengkap adalah sebanyak 65 sisanyadiisi dengan tidak lengkap dimana sebagian pertanyaan tidak dijawabsehingga yang dianalisis adalah data berdasarkan 65 responden yang Teknikpengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidentalsampling.Accidental sampling yaitu sampel ditentukan dengan cara memilihsiapa saja yang ditemui pada saat penelitian atau pengumpulan data denganketentuan:

a) Masyarakat yang sedang menerima layanan publik dikantorkelurahan dan yang.bersedia memberikan informasi dengan jujur.

b) Masyarakat yang menggunakan layanan publik periode waktuDesember 2015 serta masyarakat yang mengikuti musrenbangkelurahan.

Uji Validitas dan Reabilitas1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji apakah pertanyaan padasuatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukuroleh kuesioner tersebut. Validitas merupakan ukuran yang benar-benarmengukur apa yang akan diukur. Metode yang akan digunakan untukmelakukan uji validitas adalah dengan melakukan korelasi antar skorbutir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk menguji apakah pertanyaan padasuatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukuroleh kuesioner tersebut. Validitas merupakan ukuran yang benar-benarmengukur apa yang akan diukur. Metode yang akan digunakan untukmelakukan uji validitas adalah dengan melakukan korelasi antar skorbutir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.

Metode Pengumpulan DataDalam kegiatan penelitian ini, data dan informasi dikumpulkan denganmenggunakan metode, yaitu :1. Wawancara (Interview) kepada pihak kelurahan dan masyarakat yang

mendapatkan layanan dari masing-masing Kelurahan di Kota Binjai.

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2660ISSN 0853 - 0203

2. Obsevasi (Observation) yaitau melakukan pengamatan secaralangsung terhadap aktivitas keseharian, lingkungan kerja dan saranakerja yang berhubungan dengan penulisan ini.

3. Daftar pertanyaan (Questionaire) yang diberikan kepada masyarakatyang menjadi responden dalam penelitian ini.

4. Studi dokumentasi yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen pendukung yang diperoleh dari buku-buku atau laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Model Analisis Data PenelitianMetode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis jalur (path analize). Metode analisis dibutuhkan untukmemecahkan perumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.Metode analisis akan berisikan alat yang akan digunakan untukmembuktikan hipotesis apakah dapat diterima atau ditolak nantinyaberdasarkan kesesuaian dengan hasil yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Parsial (Uji t)Adapun hasil dari uji parsial adalah seperti ditunjukkan pada tabel

berikut:Uji Parsial ( Uji t )

Coefficientsa

Model UnstandardizedCoefficients

StandardizedCoefficients

T Sig. CollinearityStatistics

B Std.Error

Beta Tolerance VIF

1

(Constant) 9,879 3,018 3,273 ,002

KomitmenKerja

,069 ,134 ,062 ,515 ,608 ,731 1,368

KualitasLayanan

,284 ,099 ,377 2,866 ,006 ,612 1,633

Kinerja ,196 ,081 ,322 2,412 ,019 ,595 1,682

a. Dependent Variable: PerencanaanWilayah1. Nilai sig untuk variabel komitmen kerja adalah sebesar (0,020) lebih

kecil dari alpha (0,025). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka Ho

ditolak dan H1diterima untuk variabel komitmen kerja, maka secaraparsial variabel komitmen kerja berpengaruh signifikan terhadap

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2661ISSN 0853 - 0203

kinerja lurah di kota Binjai, yang berarti bahwa variabel komitmenkerja memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi kinerja lurahdi kota Binjai.

2. Nilai sig variabel kualitas layanan publik adalah sebesar (0,000) lebihkecil dari alpha (0,025). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka Ho

ditolak dan H1diterima untuk variabel kualitas layanan publik.Hal inimenunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara parsialberpengaruh signifikan terhadapkinerja lurah, yang berarti bahwakualitas pelayanan publik memiliki peran yang besar dalammempengaruhi atau meningkatkan kinerja lurah di kota Binjai.

3. Nilai sig untuk variabel komitmen kerja adalah (0,608) lebih besardari alpha (0,025). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka Ho

diterima dan H1ditolak untuk variabel komitmen kerja. Dengandemikian maka secara parsial komitmen kerja tidak memilikipengaruh yang signifikan terhadapperencanaan wilayah kota Binjai,yang artinya bahwa komitmen kerja kurang berperan dalammempengaruhi /memperbaiki perencanaan wilayah di kota Binjai.

4. Nilai sig untuk variabel kualitas pelayanan publik adalah sebesar(0,005) lebih kecil dari alpha (0,025). Berdasarkan hasil yangdiperoleh maka Ho ditolak dan H1diterima untuk variabel kualitaspelayanan publik, maka secara parsial variabel kualitas pelayananpublik berpengaruh signifikan terhadap perbaikan perencanaanwilayah di kota Binjai, yang berarti bahwa variabel kualitaspelayanan publik memiliki peran yang besar dalam mempengaruhiatau dalam meningkatkan/memperbaiki perencanaan wilayah.

5. Nilai sig variabel kinerja lurah adalah sebesar (0,019) lebih kecil darialpha (0,025). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka Ho ditolak danH1diterima untuk variabel kinerja lurah.Hal ini menunjukkan bahwakinerja lurah secara parsial berpengaruh signifikanterhadapperencanaan wilayah, yang berarti bahwa kinerja lurahmemiliki peran yang besar dalam mempengaruhi atau memperbaikiperencanaan wilayah di kota Binjai.

2. Uji Serempak (Uji F)Untuk menguji hipotesis ini dilakukan dengan kriteria pengambilan

keputusan membandingkan nilai signifikan dengan tingkat alpha 5%.Berdasarkan Tabel 4.10 di bawah ini dapat diketahui bahwa nilai signifikanadalah 0.000 lebih kecil dari nilai alpha 0.05, sehingga keputusan yangdiambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Diterimanya hipotesis alternatifmenunjukkan variabel bebas X1 dan X2, mampu menjelaskan keragaman darivariabel terikat (Y) dalam hal ini variabel komitmen kerja dan kualitas

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2662ISSN 0853 - 0203

pelayanan publiksecara serempak berpengaruh signifikan terhadap kinerjalurah di kota Binjai, atau dapat kita komitmen kerja dan kualitas pelayananpubliksecara serempak mampu menjelaskan atau mampu mempengaruhitingkat kinerja lurah di kota Binjai.

Tabel Uji Serempak ( Uji F )ANOVAa

Model Sum ofSquares

df Mean Square F Sig.

1Regression 764,298 2 382,149 21,141 ,000b

Residual 1120,718 62 18,076Total 1885,015 64

a. Dependent Variable: Kinerjab. Predictors: (Constant), KualitasLayanan, KomitmenKerja

Untuk menguji hipotesis ini dilakukan dengan kriteria pengambilankeputusan membandingkan nilai signifikan dengan tingkat alpha 5%.Berdasarkan Tabel 4.11 di bawah ini dapat diketahui bahwa nilai signifikanadalah 0.000 lebih kecil dari nilai alpha 0.05, sehingga keputusan yangdiambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Diterimanya hipotesis alternatifmenunjukkan variabel bebas X1, X2, dan Y mampu menjelaskan keragamandari variabel terikat (Z) dalam hal ini variabel komitmen kerja, kualitaspelayanan publik dan kinerja lurahsecara serempak berpengaruh signifikanterhadap perencanaan wilayah di kota Binjai, atau secara serempakkomitmen kerja, kualitas pelayanan publik dan kinerja lurah mampumenjelaskan atau mempengaruhi perencanaan wilayah di kota Binjai.

ANOVAa

Model Sum ofSquares

df Mean Square F Sig.

1Regression 246,978 3 82,326 11,121 ,000b

Residual 451,576 61 7,403Total 698,554 64

a. Dependent Variable: PerencanaanWilayahb. Predictors: (Constant), Kinerja, KomitmenKerja, KualitasLayanan

3. Hasil Analisis JalurAdapun nilai dari setiap jalur untuk model struktural I dan model

struktural II adalah sebagai berikut:1) Model Struktural I2) Model Struktural I

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2663ISSN 0853 - 0203

Gambar Model Struktural I

3) Model Struktural II

Gambar Model Struktural II

Menghitung Pengaruh tidak langsung komitmen kerja terhadapperencanaan wilayah melalui kinerja lurah adalah sebagai berikut:

Koefisien pengaruh langsung, tidak langsung dan total : Pengaruh langsung (direct effect) komitmen kerja terhadap

perencanaan wilayah di Kota Binjai sebesar 0,062 Pengaruh tidak langsung (indirect effect) komitmen kerja

terhadap perencanaan wilayah melalui kinerja lurah sebesar 0,261x 0,322 = 0,084.

e1

(X1)Komitmen Kerja

Perencanaan Wilayah(Z)

Pzx1

0,062

Pzy

0,322

(X2)Kualitas Pelayanan

(Y)Kinerja lurah

Pzx2

0,377

Kinerja Lurah(Y)

Komitmen kerja(X1)

Kualitas Pelayanan(X3)

Pyx1

0,261

Pyx2

0,475

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2664ISSN 0853 - 0203

Hipotesis :Ho : Komitmen kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan secara tidak

langsung terhadap perencanaan wilayah melalui kinerja lurah.Ha : Komitmen kerja mempunyai pengaruh signifikan secara tidak

langsung terhadap perencanaan wilayah melalui kinerja lurahKriteria Pengujian Hipotesis :

- Tolak Ho dan terima Ha jika nilai pengaruh tidak langsung >nilai pengaruh langsung.

- Tolak Ha dan terima Ho jika nilai pengaruh tidak langsung <nilai pengaruh langsung

Dari perhitungan diperoleh bahwa nilai pengaruh tidak langsung = 0,084dan pengaruh langsung = 0,062 yang berarti nilai pengaruh tidaklangsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung, maka dapatdisimpulkan bahwa Ho ditolakdan Ha diterimayang berarti bahwa secaratidak langsung komitmen kerja berpengaruh signifikan terhadapterhadap perencanaan wilayah di Kota Binjai melalui kinerja lurah.

Menghitung Pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan publikterhadap perencanaan wilayah melalui kinerja lurah adalah sebagaiberikut:

Koefisien pengaruh langsung, tidak langsung dan total : Pengaruh langsung (direct effect) kualitas pelayanan publik

terhadap perencanaan wilayah di Kota Binjai sebesar 0,377 Pengaruh tidak langsung (indirect effect) kualitas pelayanan

publik terhadap perencanaan wilayah melalui kinerja lurahsebesar 0,475 x 0,322 = 0,153.

Hipotesis :Ho : Kualitas pelayanan publik tidak mempunyai pengaruh signifikan

secara tidak langsung terhadap perencanaan wilayah melaluikinerja lurah.

Ha : Kualitas pelayanan publik mempunyai pengaruh signifikan secaratidak langsung terhadap perencanaan wilayah melalui kinerjalurah

Kriteria Pengujian Hipotesis :- Tolak Ho dan terima Ha jika nilai pengaruh tidak langsung >

nilai pengaruh langsung.- Tolak Ha dan terima Ho jika nilai pengaruh tidak langsung <

nilai pengaruh langsung

Dari perhitungan diperoleh bahwa nilai pengaruh tidak langsung = 0,153dan pengaruh langsung = 0,377 yang berarti nilai pengaruh tidaklangsung lebih kecil daripada nilai pengaruh langsung, maka dapat

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2665ISSN 0853 - 0203

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwasecara tidak langsung kualitas pelayanan publik tidak berpengaruhsignifikan terhadap terhadap perencanaan wilayah di Kota Binjai melaluikinerja lurah.

V. KESIMPULANBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagaiberikut:

1. Secara parsial variabel komitmen kerja berpengaruh secara positifdan signifikan terhadap kinerja lurah di kota Binjai.

2. Secara parsial variabel kualitas layanan publik berpengaruh positifdan signifikan terhadap kinerja lurah di kota Binjai

3. Secara parsial variabel komitmen kerja tidak berpengaruhsignifikanterhadap perencanaan wilayah di kota Binjai.

4. Secara parsial variabel kualitas pelayanan publikberpengaruhsignifikan terhadap perencanaan wilayah di kota Binjai.

5. Secara parsial variabel kinerja lurah berpengaruhsignifikan terhadapperencanaan wilayah di kota Binjai.

6. Secara simultan variabel komitmen kerja dan kualitas pelayananpublik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja lurah dikota Binjai.

7. Secara simultan variabel komitmen kerja, kualitas pelayanan dankinerja lurah berpengaruh signifikan terhadap perencanaan wilayahkota Binjai.

8. Komitmen kerja berpengaruh signifikan secara tidak langsungterhadap perencanaan wilayah kota Binjai melalui kinerja lurah dikota Binjai.

9. Kualitas pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan secara tidaklangsung terhadap perencanaan wilayah kota Binjai melalui kinerjalurah di kota Binjai.

DAFTAR REFERENSI

Boast, W. 2001. Master Of Change. Pendidikan Teknologi danKejuruan, Volume 2, Nomor 2, September 2011:23-27.

Eddy Poernomo. 2006. Pengaruh Kreativitas dan Kerjasama TimTerhadap Kinerja Manajer Pada PT. Jesslyn K CakesIndonesia.Volume 6.Nomor.2 : 102-108.

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2666ISSN 0853 - 0203

Eslami, Javad dan Gharakhani, Davood.Organizational Commitment andJob Satisfaction.ARPN Journal OF Science and Technology. Vol.2, No. 2, March 2012 : 85-91.

Ettinger, R.H. 1994. Psychology, science behavior and life. Printed inUnited States Of America. Pendidikan Teknologi dan Kejuruan,Volume 2, Nomor 2, September 2011:23-27.

Frince, Heflin. 2004. Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis. Inovasi danKewirausaan, Volume 1 No. 3 September 2012:135-151.

Gibson, James, dan Donelly. JR. 1997.Perilaku, Struktur, DiterjemahkanOleh Nunuk Andriani, Edisi Kedelapan, Jilid. I. Jakarta, BinarupaAksara

Hurlock. 1990. Perkembangan Anak Jilid 2. Islamadina, Vol. VII, No. 3September 2008:74-84

Kaspinor.2004, Implikasi Penerapan Good Governance DalamPelayanan Administrasi Publik Pada Daerah KabupatenSukamara, Diklat Pimpinan Tingkat II Angkatan XII, Bandung.

Lukman, Sampara. 1999. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta,STIA-LAN PRESS.

Mas’ud, Fuad. 2004. Survai Diagnosis Organisasional Konsep danAplikasi. Semarang, Universitas Diponegoro.

Munandar, U. 1999. Pemanduan Anak Berbakat (suatu studipenjajakan). Islamadina, Vol. VII, No. 3 September 2008:74-84

Munandar, U. 1999. Kreatifitas dan Keberbakatan.Pendidikan Teknologidan Kejuruan. Volume 2, Nomor 2, September 2011:23-27.

Nazir Moh, 2005. Metode Penelitian.Jakarta, Ghalia Indonesia. AnggotaIKAPI.

Ravianto.J. 1985.Produktivitas dan Manusia Indonesia.Jakarta,Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas.

VISI (2016) 24(2) 2653 - 2667

2667ISSN 0853 - 0203

Robbins, Stephens P. 2009, Perilaku Organisasi, Jilid 1 dan 2,Prehallindo, Analisis Manajemen.Vol. 5, No. 1 Juli 2011.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis,Bandung, Alfabeta.

Sumarsono HM. Sonny. 2004. Metode Riset Sumber DayaManusia,Yogyakarta, Graha Ilmu.

Suwardi dan Utomo, Joko. 2011. Pengaruh Motivasi Kerja, KepuasanKerja dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Pegawai(studi Pada Pegawai Setda Kabupaten Pati). Analisis Manajemen,Vol. 5 No. 1 Juli 2011:75-86.

Tarigan, Robbinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah.Jakarta. Bumi Aksara.

Tjiptono, Fandi dan Diana, Anastasia. 2001. Total Quality Management.Yogyakarta.Andi.

Tjiptono, Fandi dan Diana, Anastasia. 2001. Total Quality Management.Yogyakarta.Andi.

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2668ISSN 0853 - 0203

HUBUNGAN ANTARA ORIENTASI PROFESIONAL TERHADAPKONFLIK PERAN DENGAN PARTISIPASI ANGGARAN SEBAGAI

VARIABEL MODERATING(Studi Empiris di Rumah Sakit Swasta di Sumatera Utara)

Jadongan SijabatDosen Fakultas Ekonomi

Universitas HKBP NommensenEmail: [email protected]

Abstract

The purpose of this paper is to examine the relationship ofprofessional orientation to role conflict. Next, the purpose of this paper is toexamine whether budget participation affect to the relathionship ofprofessional orientation to role conflict when they are in controlling abureaucrat.

This research conducted with survey on doctors and nursesworking on the private hospital in province of Sumatera Utara. Unitanalysis are doctors and nurses who have a position besides as adoctors and nurse services. The Multiple regression with SPSS programis used to analized the data.

The result of this paper by using a sample of 107 doctors and nursefrom 22 private hospital indicates that professional orientation havesignificant positif relation to role conflict, and than budget participationhave positive affection to the relathionship of professional orientation to roleconflict.

Key words: Professional orientation, budget participation, role conflict,multiple regression.

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2669ISSN 0853 - 0203

.I. PENDAHULUANTidak adanya kepastian yang dapat dijadikan padanan (standard)

yang dapat diterapkan dalam semua kondisi dan perubahan lingkungan(contingency), merupakan suatu tantangan tersendiri bagi manajemen dalammengelola organisasi yang dipimpinnya. Dalam ketidakpastian itu, teorikontinjensi memberikan cara untuk memandang berbagai perubahan dansistem definitif yang diadopsi oleh organisasi dalam lingkungan yang tidakpasti (Michael dan Gayle, 1991).

Skema pendanaan berbasis output dan perubahan dalam strukturkekuasaan internal dengan orientasi profesional, memiliki potensi konflikperan, karena diasumsikan bahwa adanya ketidaksesuaian norma dan nilaiyang dianut oleh profesional dengan norma dan nilai organisasi yangmemperkerjakan profesional tersebut (Vandenberg dan Scarpello, 1994;Wallace, 1995). Sistem akuntansi rumah sakit secara tradisionalmemberikan fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemenbagaimana sistem pembayaran memberikan beberapa insentif untukmengelola sumber daya secara efisien. Sistem pembiayaan yang didasarkanatas prinsip biaya produk yang awal mulanya digunakan dalam sektormanufaktur diimplementasikan sehingga informasi mengenai biaya ataspasien individual dan kelompok pasien dapat diberikan untuk menilaiprofitabilitas dari berbagai “lini produk” rumah sakit (Chua and Degeling,1991; Preston, 1992). Dengan menspesifikasi target biaya dan mengukurkinerja dalam hubungannya dengan target tersebut, informasi yang diberikanoleh sistem penganggaran dan pembiayaan tersebut dapat digunakan untukmengalokasi sumber daya terhadap unit klinik dan untuk mengukur kinerjaunit klinik (Abernethy and Stoelwinder, 2005). Integrasi para profesionallayanan kesehatan ke dalam struktur manajemen rumah sakit, akanmendorong mereka menggunakan informasi yang ada untuk meningkatkanfungsionalisasi unit kerja mereka. Namun demikian, yang perlu menjadiperhatian adalah pengaruh perubahan tersebut terhadap para profesionallayanan kesehatan (Hopwood, 1984; Chua and Degeling, 1991; Abernethyand Stoelwinder, 2005).

Selanjutnya bagaimana mengetahui rintangan yang dapatmengganggu integrasi profesional kesehatan ke dalam proses penganggaran,karena penganggaran merupakan mekanisme pengendalian administratifformal yang didesain sesuai dengan prinsip pengendalian organisasi.Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa para profesional akan mengalamikonflik peran ketika mereka diharapkan untuk berpartisipasi dalam bentukpengendalian birokratis (Scott, 1966; Hall, 1967; Copur, 1990; Raelin,1991). Misalnya pengendalian profesional yang menekankan pada self-control dipandang tidak sejalan dengan pengendalian birokratik, dan

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2670ISSN 0853 - 0203

loyalitas organisasi dipandang tidak konsisten dengan loyalitas pada pasien.Jalan untuk menghindari apa yang disebut sebagai konflik profesional adalahdengan menghindari untuk mempertemukan para profesional dengan sistembirokrasi, yang membatasi aktivitas pengaturan diri mereka (Abernethy andStoelwinder, 2005). Dengan demikian rumah sakit mengalami keadaandimana para profesional akan menghadapi adanya tekanan yang meningkatuntuk terlibat dalam penganggaran dan bentuk-bentuk pengendalianadministratif lainnya.

Motivasi penelitian ini: pertama, penelitian yang direplikasi adalahkeadaan di Australia yang dilakukan oleh Comerford dan Abernethy (2005),dengan demikian diharapkan penelitian dapat mengetahui bagaimanakeadaan yang ada di negeri ini, terutama di Sumatera Utara. Kedua, Untukmelacak bagaimana implementasi kendali akuntansi, terutama dalam prosespenganggaran dalam rumah sakit dan kendali finansial dalam situasi yangtidak memungkinkan bagi para profesional untuk dapat melepaskan diri dariketerlibatan mereka dalam pengendalian tersebut. Ketiga, bagaimanamemahami kondisi yang memungkinkan adanya implementasi yang efektifterhadap penganggaran dan pengendalian administrasi yang relevan dalampengelolaan rumah sakit yang di dalamnya banyak memanfaatkan tenagaprofesional dibidang kesehatan.

Keempat, penelitian ini merupakan penegasan atas implikasipenelitian yang dilakukan oleh Ataina Hudayati (2011), yang menelititentang pengaruh aspek-aspek penganggaran terhadap konflik peran, studiempiris pada perguruan tinggi, dimana disarankan untuk dilakukan penelitianyang berkaitan dengan profesi lain seperti dokter, yang secara tidak langsungtenaga profesional layanan kesehatan yang banyak bekerja pada lembagapublik, rumah sakit.

Rumah sakit di Sumatera Utara telah ditetapkan oleh Pemerintahmelalui Departemen Kesehatan mengenai persyaratan minimal rumah sakitdan desain struktur organisasinya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkandapat merupakan representasi dari rumah sakit yang ada seluruh Indoensia.

Sementara penelitian yang berkaitan langsung dengan rumah sakit,telah diteliti oleh J. Michael dan J. Gayle (1991) meneliti tentang teknologiakuntansi, kontenjensi dan tekanan tugas di rumah sakit. Abernethy danStoelwinder meneliti tentang patisipasi anggaran, ketidakpastian tugas danorientasi tujuan di rumah sakit, demikian juga penelitian yang direplikasidisini, yaitu Comerford dan Abernethy (2005) meneliti tentang orientasiprofesional, orientasi tujuan sistem, partispasi dalam anggaran dan konflikperan di rumah sakit, dengan maksud untuk menguji kembali, apakah denganmenggunakan landasan teori yang sama, dengan tempat, waktu dan sampelyang berbeda menghasilkan kesimpulan yang sama.

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2671ISSN 0853 - 0203

Uraian di atas memberikan gambaran permasalahan pokok yangakan diteliti, yaitu:1. Apakah orientasi profesional berpengaruh terhadap konflik peran ketika

dokter dan perawat terlibat dalam struktur organisasi.2. Apakah partisipasi dalam anggaran berpengaruh terhadap hubungan

antara orientasi profesional dan konflik peran.Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menemukan bukti empiris bahwa orientasi profesional berpengaruhterhadap konflik peran ketika mereka terlibat dalam struktur organisasi.

2. Untuk menemukan bukti empiris bahwa partisipasi dalam anggaranberpengaruh terhadap hubungan antara orientasi profesional dan konflikperan.

II. TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESISProfesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani seseorang sesuai

dengan keahliannya yang menuntut kesetiaan (comitment), kecakapan(skill), dan tanggung jawab yang sepadan (accountability) sehingga bukansemata-mata kegiatan mencari nafkah yang berupa materi belaka. Beberapapenelitian menyatakan bahwa profesional yang bekerja dalam organisasibirokratis mengalami konflik antara norma profesi mereka dan organisasiyang memperkerjakannya (Barley dan Tolbert, 1991). Konflik tersebuttimbul karena profesional yang bekerja dalam organisasi merupakan subjekdari sumber kekuasaan yang memiliki legitimasi, yaitu kekuasaanprofesional dan kekuasaan birokartis (Feter Blau, 1962, dalam Barley danTolbert, 1991).

Konflik diartikulasikan sebagai suatu proses yang dimulai bila satupihak merasakan bahwa suatu pihak lain telah mempengaruhi secara negatif,atau akan segera mempengaruhi secara negatif sesuatu yang dipentingkanpihak pertama (Stephen P. Robbins, 1996). Konflik ini terjadi karena adanyapemicu yang dapat berupa penghargaan profesional, termasuk monopoliterhadap pekerjaan, klien, kompensasi dan pengahargaan sosial (Kalber danFogarty,1995). Jalinan hubungan antara profesional dan hasil organisasi yangdiinginkan manajemen (pemilik perusahaan) akan mengalami kontraksi dankontribusi bagi kemandirian manajemen dalam pengembangan organisasi.

II. 1. Hubungan Orientasi Profesional dan Konflik PeranKeterlibatan profesional dalam birokrat menjadi problematik

tersendiri, karena keinginan profesional tidak hanya terlibat dalampengendalian proses pekerjaan, tetapi juga pengendalian tujuan (Barley danTolbert, 1991). Sementara itu organisasi enggan memberikan hak-hakistimewa pada profesional bila bertentangan dengan tujuan manajemen dan

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2672ISSN 0853 - 0203

prinsip-prinsip manajemen birokratik. Dimana tujuan implisit kebijakanmanajemen birokratik adalah untuk mengendalikan perilaku profesionalyang sering berseberangan dengan upaya efisiensi dan efektifitas dalammanajemen birokartik, yang sering menyentuh masalah krusial pada jasaprofesional, yaitu penekanan pada efisiensi biaya.

Keadaan ini diperkuat oleh Johnson (1991), yang lebih skeptis padakalangan profesional, dimana para profesional ingin mendominasi danotoritas dengan keahlian yang dimilikinya untuk melakukan aktivitas yanglebih memuaskan tujuan mereka sendiri dibandingkan untuk mencapai tujuanorganisasi. Dengan kata lain, harapan yang dihubungkan dengan peranmereka sebagai seorang profesional akan menimbulkan konflik langsung bilamereka harus memenuhi harapan yang dikaitkan dengan peran merekasebagai seorang birokrat (Rizzo, 1970 dalam Carnerford dan Abernethy,2005).

Dilain pihak, perhatian manajemen terhadap kebutuhan anggotaorganisasi-nya akan berpengaruh pada komitmen manajerial. Keadaan inididukung oleh studi Aranya dan Ferris (1984) yang berkesimpulan bahwakemampuan organisasi untuk memfasilitasi pemenuhan harapan profesionalakan berpengaruh pada komitmen profesional pada tujuan-tujuan managerialorganisasi. Jika organisasi dipandang memiliki komitmen pada tujuanprofesional individu, maka individu cenderung untuk mengembangkankomitmennya pada tujuan-tujuan organisasi. Keadaan ini menghendakiadanya harmonisasi antara tujuan manajemen dengan tujuan profesionalyang saling mendukung. Kondisi ini akan terjadi bila manajemenmendapatkan kepercayaan para profesional (Korsgaard dkk, 1995).

Uraian di atas memberikan simpulan bahwa orientasi profesionalyang tinggi yang dimiliki seorang manajer (birokarat) dapat menimbulkankonflik peran dan dapat juga tidak, tergantung dari berbagai variabelkontinjen lainnya. Hasil penelitian Aranya dan Ferris, (1984) menyatakanbahwa luasnya konflik yang dialami para profesional tergantung seberapatingginya mereka menjaga orientasi profesionalnya atau tergantung padaberalihnya orientasi profesional menuju nilai dan norma organisasi. Semakinbesar orientasi profesional yang dimiliki para manajer, semakin tinggipotensi konflik peran yang muncul.

Model hubungan orientasi profesional dan konflik tersebut dapatdigambarkan sebagai berikut:

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2673ISSN 0853 - 0203

Gambar 1: Model Hubungan Orientasi Profesional dengan Konflik Peran

Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskanlah hipotesis sebagaiberikut:H1: Orientasi profesional yang tinggi berpengaruh negatif terhadap konflikperan.

II.2. Partisipasi dalam Anggaran sebagai Variabel ModeratingModel yang dikembangkan oleh Abernethy and Stoelwinder (2005)

tidak memungkinkan bahwa konflik peran, yang timbul ketika profesionalterlibat dalam penganggaran. Dengan demikian, diakui bahwamempertahankan orientasi profesional adalah kritis untuk manajemen kerjaprofesional yang efektif, namun sangat mungkin bahwa organisasi dapatmenciptakan lingkungan yang membangkitkan para profesional untukmengambil orientasi tujuan sistem tanpa melepaskan komitmen merekaterhadap nilai-nilai profesional.

Model yang disajikan di sini memperluas model Abernethy andStoelwinder (2005) dan diuji dengan menggunakan sampel yang samaterhadap para manajer dokter dan perawat. Model ini berbeda dengan modelAbernethy and Stoelwinder (2005) dalam dua hal penting. Model Abernethyand Stoelwinder (2005) memfokuskan pada hubungan antara orientasiprofesional dan sejauh mana superior menggunakan bentuk outputpengendalian dalam mengevaluasi kinerja subunit klinik. Fokus dalampenelitian ini adalah pada keterlibatan profesional kesehatan dalam prosesanggaran. Tingkat keterlibatan para profesional kesehatan pada akhirnyaakan menentukan efektivitas sistem penganggaran.

Penelitian Commerfod dan Margaret A. Abernethy (2005) sebagaiperluasan penelitiannya sebelumnya, mengemukakan bahwa peran yangmendua ini dapat berpotensi memiliki konsekuensi organisasional yangmerugikan, melalui penciptaan konflik peran. Profesional cenderungmemiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai profesional, namunmemiliki komitmen yang rendah terhadap nilai-nilai manajerial, sehinggasecara langsung melibatkan mereka dalam kendali keuangan, sepertipenganggaran, sangat mungkin mengarahkan pada konflik peran.

Anggaran berfungsi sebagai pengendali output dengan menentukantarget dan mengukur besarnya individu mencapai target yang ditentukan

OrientasiProfesional

KonflikPeran

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2674ISSN 0853 - 0203

dalam anggaran. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan penggunaanpengendalian output dalam organisasi yang didominasi profesionalmenimbulkan konflik peran. Abernethy dan Stoelwinder (2005) mengujipengaruh pengendalian admnistratif formal, seperti pengendalian akuntansiyang diterapkan pada organisasi yang didominasi profesioanl. Aranya &Feris (1984) menyatakan, besarnya konflik yang terjadi selain dipengaruhiorientasi profesional yang tinggi, juga berasal dari penerapan pengendalianadmnistratif.

Pengendalian administratif meliputi pengendalian output danpengendalian perilaku. Pengendalian perilaku adalah usaha untukmengendalikan perilaku dengan mengarahkan perilaku yang akanmendorong pencapaian tujuan yang diinginkan dan selanjutnya mengamatibahwa, individu yang bertindak dengan cara tersebut (Abernethy &Stoelwinder, 2005). Sementara pengendalian finansial seperti penganggaranmerupakan contoh pengendalian output. Puspa (1999) telah melakukanpenelitian dengan model yang sama dengan Abernethy dan Stoelwinder(2005), dengan responden dokter dan dosen. Hasil penelitian Puspa (1999)menunjukkan bahwa untuk kelompok profesional dosen, interaksi antaraorientasi profesional dan dominasi pengendalian output dapat menimbulkankonflik. Sedangkan untuk kelompok profesional dokter, pengendalian outputtidak menimbulkan konflik peran.

Sementara Ataina Hudayati (2011) yang meneliti pengaruh aspek-aspek penganggaran terhadap konflik peran pada perguruan tinggi,menyatakan bahwa interaksi antara orientasi profesional dan penggunaananggaran sebagai evaluasi kinerja berpengaruh terhadap konflik peran.Temuan ini menunjukkan belum sepenuhnya mendukung temuan penelitianAbernethy dan Stoelwinder (2005). Dari temuan penelitian-penelitiantersebut memberi motivasi untuk menguji kembali dan mengajukan dugaanbahwa penggunaan anggaran sebagai evaluasi kinerja akan memperkuathubungan positif orientasi profesional terhadap konflik peran. Dengandemikian, mereka berpendapat bahwa konflik peran tidak dapat dihindarkan,sehingga model kedua yang dapat dibangun dari pertentangan tersebutadalah apakah partisipasi (keterlibatan) dalam anggaran dapat menimbulkankonflik peran, yang dapat divisualisasikan pada gambar 2 berikut:

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2675ISSN 0853 - 0203

Gambar 2: Model Hubungan antara Orientasi Profesional terhadap KonflikPeran dengan Partisipasi dalam Anggaran sebagai Variabel Moderating

Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskanlah hipotesis sebagaiberikut:H2: Partisipasi dalam penganggaran berpengaruh positif terhadap hubungan

orientasi profesional dengan konflik peran.

III. METODE PENELITIANIII.1. Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel

Data untuk penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkanmelalui kuesioner survei yang dijalankan terhadap dokter manajer danperawat yang memegang jabatan, di rumah sakit swasta di Sumatera Utaradengan cara mengirimkan kuesioner. Jumlah rumah sakit swasta di SumateraUtara menurut buku Sumatera Utara Dalam Angka 2014 yang dikeluarkanoleh BPS Sumatera Utara berjumlah 62 rumah sakit swasta yang tersebar di35 kota dan kabupaten. Cara pengumpulan data dengan menggunakanpurposive sampling. Studi ini dibatasi pada dokter dan perawat yangmemegang jabatan struktural.III.2. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data dilakukan denganmengirimkan kuesioner melalui pos. Kuesioner dikirimkan kepada paraprofesional-birokrat layanan kesehatan di rumah sakit yang terlibat dalampenyusunan anggaran dengan harapan respons rate minimal 10 %. Namunpeneliti menyadari bahwa tingkat pengembalian kuesioner secara umum diIndonesia mengindikasikan partisipasi yang rendah. Untuk mengatasikemungkinan tersebut peneliti akan mencoba untuk berhubungan langsungkepada rumah sakit yang relatif masih dalam jangkauan peneliti.

OrientasiProfesional

KonflikPeran

PartisipasiDalam

Anggaran

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2676ISSN 0853 - 0203

III.3. Definisi Operasional Variabel

Orientasi profesional diukur didasarkan pada instrumen yangdikembangkan oleh Miller and Wager (1971) dan digunakan oleh Abernethyand Stoelwinder (2005). Responden diminta untuk mengindikasikan sejauhmana mereka menyetujui tiga item pertama pada lima poin skala Likert, yangbervariasi dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”. Untuk item (4)dan (5), responden diminta untuk menentukan pilihannya dengan tegas.

Konflik peran diukur dengan menggunakan instrumen delapan itemyang dikembangkan oleh Rizzo (1970). Instrumen tersebut memintaresponden untuk mengindikasikan pada lima poin skala Likert sejauh manakeberadaan berbagai kondisi dalam masing-masing item, yang bervariasi darisangat setuju hingga sangat tidak banyak.

Partisipasi dalam penganggaran diukur dengan menggunakaninstrumen tujuh item yang didasarkan atas instrumen Milani (1975) danAbernethy and Stoelwinder (1990).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1. Deskripsi RespondenTampilan pengiriman dan pengembalian kuesioner dalam penelitian

ini dapat dibaca pada tabel yang disajikan berikut ini.

Tabel 1Rincian Penerimaan dan Pengembalian Kuesioner

Kuesioner yang dikirim melalui pos, tahap pertama 310Kuesioner yang dikirim melalui pos tahap kedua 200Kuesioner yang diantar langsung 110 +Jumlah Kuesioner yang beredar 620Kuesioner yang tidak kembali 512 -Kuesioner yang kembali 108Kuesioner yang tidak memenuhi syarat 1-Kuesioner yang digunakan 107

Tingkat pengembalian (response rate) 108 / 620 X 100% = 17,42 %Tingkat pengembalian yang digunakan (usable response rate)

107 / 620 X 100% = 17,26 %Sumber: Hasil Penelitian, 2014

Mengenai profil 107 responden yang berpartisipasi dan dijadikansebagai sumber data dalam kajian penelitian ini dapat dideskripsikan dalamtabel 2 berikut ini:

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2677ISSN 0853 - 0203

Tabel 2Profil Responden (n=107)

Jumlah PersentasePimpinan atau Kepala Bagian setingkat Manajer

Bagian Pelayanan Medis 97 90,65 Laboratorium Medis 3 2,80 Analis Gizi Pasien 4 3,74 Administrasi Perjalanan Medis Pasien 2 1,87 Lainnya, tidak mengisi jabatan 1 0,94

Gender Pria 66 61,68 Wanita 41 38,32

Umur 20 – 30 34 31,78 31 – 40 29 27,10 > 40 44 41,12 Kisaran 20 – 62 dan Rata-rata 38,2

Pendidikan SLTA 1 0,94 D3/Diploma 37 34,57 S1/Sarjana 69 64,49

Lama Bekerja di Rumah Sakit 1 – 5 14 13,08 6 – 10 71 66,36 11– 15 18 16,82 > 15 4 3,74 Kisaran 3 – 18 dan Rata-rata 6,3

Lama Jabatan di Rumah Sakit 1 – 5 56 52,34 6 – 10 43 40,19 > 10 8 7,47 Kisaran 1 – 12 dan Rata-rata 4,8 ≈ 5

Jumlah Bawahan 1 – 10 83 77,57 11 – 20 21 19,63

> 20 3 2,80 Kisaran 2 – 23 dan Rata-rata 13,7 ≈ 14

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2678ISSN 0853 - 0203

IV.2. Uji Asumsi KlasikHasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini menyajikan bahwa

hubungan langsung antara independen (orientasi professional dan partisipasidalam anggaran) mempunyai nilai tolerance tidak lebih dari 10%. Sedangkannilai variance inflation factor (VIF) lebih dari 10%. Dengan demikian dapatdisimpulkan tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas yangmemungkinkan terjadinya korelasi antar variabel.

Uji Autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah padaobservasi yang berasal dari individu yang berbeda terdapat gangguan,walaupun pada data yang bersifat crossections jarang terjadi. Untukmengetahuinya dilakukan uji Durbin Watson (DW), dimana terdapat tigajumlah variabel bebas. Pada penelitian ini, hasil uji Durbin Watson (DW)menyatakan angka sebesar 1.918 pada jumlah sampel 100. Selanjutnyaangka tersebut dibandingkan dengan DW tabel, dalam tabel untuk angka 5 %menunjukkan sebesar 1.67. Hasil uji DW jauh lebih besar dari DW tabel, iniberarti dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi antara variabelindependen dengan dependen.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedatisitas dapatdilakukan dengan dua cara yaitu uji Gletser dan melalui grafik plot. Darihasil uji Gletser dengan melihat tingkat signifikansi dari hasil regresi nilaiabsolut residual sebagai varaibel terikat dengan variabel bebas. Hasil ujiGletser dapat dilihat pada tabel 3. Hasil regresi menunjukkan bahwa tidakada satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhivariabel terikat di bawah nilai probabilitas, p< 0,05.

Tabel 3Uji Heteroskedastisitas - Gletser

Variabel NilaiKoefisien

SatandarError

t-value Prob.

Orientasi Profesional X1 -,193 5,20 -2,016 0,046

Partisipasi dlmAnggaran

Konflik Peran

X2

Y

-0,98

0,223

5,02

4,96

-1,049

2,145

0,006

0,034

Sumber : Hasil Penelitian, diolah, 2014.

Hasil grafik scatterplot memvisualisasikan titik-titik yang menyebarsecara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y,dengan tidak mempunyai pola yang jelas, hasil grafik plot dapat dilihat pada

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2679ISSN 0853 - 0203

gambar berikut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadiheteroskedastisitas pada model regresi.

Gambar 3Grafik Plot

S ca tte rp lo t

D e p e n d e n t V a ria b le : K P

R e g re ss io n S ta n d a rd ize d P re d ic te d V a lu e

43210-1-2-3

Regr

essio

nSt

uden

tized

Res

idual 3

2

1

0

-1

-2

-3

Pengujian distribusi normal dilakukan dengan cara melihathistogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yangmendekati normal. Selain itu uji normalitas dapat juga dengan menggunakannormal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari datayang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data distribusi normal.

Gambar 4Histogram Normal Probability Plot

Dengan memperhatikan tampilan grafik histogram dan grafiknormal plot dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan poladistribusi yang mendekati normal. Pada grafik normal plot terlihat titik-titikmenyebar disekitar garis diagonal, dengan penyebaran mengikuti arah garisdiagonal. Dengan memperhatikan kedua grafik tersebut dapat dikatakanbahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untukdigunakan.

Gambar 5

Regression Standardized Residual

2.001.751.501.251.00.75.50.250.00-.25-.50-.75-1.00-1.25-1.50-1.75-2.00-2.25-2.50

Histogram

Dependent Variable: KP

Frequency

14

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = .99Mean = 0.00

N = 107.00

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2680ISSN 0853 - 0203

IV.3. Pengujian Hipotesis dan PembahasanPengujian hipotesis pertama dengan menggunakan notasi Y = b0 +

b1 X1 + e, yaitu hubungan langsung antara orientasi profesional (X1) dengankonflik peran (Y) yang dihipotesiskan mempunyai pengaruh negatif. Hasilpengujian dengan menggunakan regresi sederhana setelah distandardisasimenunjukkan bahwa koefisien interaksi dengan signifikansi sebesar 0,046,pada signifikan p<0,05, dengan unstandarized coefficients beta minus yaitu -1,026 dengan R2 0,037, Nilai F 4,064 beta standarized coefficients -,193 dant –2,016. Artinya orientasi profesional berpengaruh negatif pada konflikperan.

Hasil pengolahan regresi tersebut memberi arti bahwa hubunganorientasi profesional dengan konflik peran mempunyai pengaruh negatifyang ditunjukkan dengan coefficients regresi –1,026 dan t –2,016 dan tingkatsignifikansi lebih kecil dari 0,05. Ini membuktikan bahwa semakin besarorientasi profesional yang dimiliki oleh para manajer, semakin tinggi potensikonflik peran yang dialami. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasilpenelitian Comerford dan Abernethy (2005) yang menyatakan bahwasemakin tinggi orientasi professional maka akan semakin besar potensikonflik yang ditimbulkannya. Dengan demikian hipotesis 1 terbukti dantidak dapat ditolak, tampilan pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 4berikut.

Tabel 4Hasil Analisis Regresi

Uji Hipotesis1

ModelKoefisien

Beta t Sig.

ConstantaOrientasi Profesional (X1)

28,240-1,026

57,319-2,016

0.0000,046

R2 = 0,037 F= 4,064 Sig. F = 0,046Sumber : Hasil olah data penelitian, 2014

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KP

Observed Cum Prob

1.00.75.50.250.00

Expected Cu

m Prob

1.00

.75

.50

.25

0.00

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2681ISSN 0853 - 0203

Hipotesis 2 menyatakan partisipasi (keterlibatan) dalampenganggaran akan berpengaruh positif terhadap hubungan orientasiprofesional dengan konflik peran, dengan notasi matematis Y=b0+b1X1+b3X3+ b3 (X1-X3) + e. Metode analisis menggunakan regresiberganda, dengan variabel moderating partisipasi dalam anggaran danorientasi profesional sebagai prediktor konflik peran. Pengujian inidimaksudkan untuk menguji sejauhmana pengaruh kedua variabel tersebutterhadap variabel dependen, konflik peran. Rangkuman hasil regresi dapatditampilan sebagai berikut:

Tabel 5Hasil Analisis Regresi

Uji Hipotesis 2

ModelKoefisien

Beta TSig.

ConstantaZscore (OP)Zscore (PDA)ABOPOTSPDA

25,979-,841-,5751,328

27,611-1,281-1,1712,145

0,0000,2030,2440,034

R2 = 0,159 F=3,814 Sig. F = 0,003Sumber : Hasil olah data penelitian, 2014

Hasilnya menyebutkan bahwa hubungan orientasi profesionaldengan beta 1,328 positif dan signifikansi sebesar 0,034 pada p<0,05, t-hitung 2,145, dengan signifikansi 0,34 pada P<0,05. dan R2-nya sebesar15,9% dan signifikan F 3,814 dengan beta 25,979. Sehingga variabelmoderating tersebut dapat memprediksi, bahwa hubungan negatif antaraorientasi profesional dengan konflik dapat dijelaskan dengan adanya variabelmederating partisipasi dalam anggaran sebesar 15,979 %. Artinya adalahbahwa partisipasi dalam anggaran secara kumulatif, berpengaruh positifterhadap hubungan orientasi profesional dengan konflik peran. Dengandemikian hipotesis 2 diterima dan mendukung hasil penelitian Comerforddan Abernethy (2005) yang menyatakan bahwa partisipasi dalam anggaranberpengaruh positif terhadap hubungan orientasi professional dan konflikperan.

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2682ISSN 0853 - 0203

V. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASANV.1. Kesimpulan

Kajian teoritis menjelaskan bahwa konflik peran adalah suatu prosesyang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telahmempengaruhi secara negatif, atau akan segera mempengaruhi secara negatifsesuatu yang dipentingkan pihak pertama (Stephen P. Robbins, 1996). Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi orientasi profesional,maka akan semakin besar potensi konflik yang ditimbulkannya. Hasil inimendukung hasil penelitian Comerford & Abernethy (2005) yangmengemukakan bahwa interaksi antara orientasi profesional dan konflikperan mempunyai hubungan negatif.

Selanjutnya penelitian ini mengindikasikan bahwa parstisipasi dalamanggaran, berpengaruhi positif terhadap hubungan orientasi profesional dankonflik peran. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung hasilpenelitian Copur (1990), Comerford dan Abernethy (2005), Ataina (2011),yang mengatakan bahwa parstisipasi dalam anggaran berpengaruhi positifterhadap hubungan orientasi profesional dan konflik peran.

V.2. SaranDengan didukungnya hasil penelitian sebelumnya, maka hasil

penelitian ini akan lebih meyakinkan bahwa keterlibatan para profesionaldalam lingkungan birokrasi pelayanan kesehatan tidak perlu dicurigai, sertapartisipasi dalam anggaran tidak dianggap sebagai faktor yang membelenggupara profesional untuk bekerja lebih leluasa. Namun demikian perlu disadaribahwa penelitian ini masih perlu diperluas, misalnya memperbesar jumlahresponden, menambah variabel lain, seperti budaya organisasi, gayakepemimpinan dan motivasi kerja serta tingkat penghasilan para profesional,yang mungkin mempengaruhi terjadinya konflik peran.

Karena penelitian ini memfokuskan pada lingkungan rumah sakit,maka temuan tersebut mungkin tidak dapat digeneralisasi, misalnya padalingkungan kerja lainnya yang berbeda, walaupun diharapkan adanya kondisiyang sama dalam organisasi profesional lain. Penelitian lebih lanjut dalamsetting yang lain sangat dibutuhkan, misalnya mengembangkan studi untukmemungkinkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sejauh manakinerja profesional bila terintegrasi ke dalam struktur rumah sakit danbagaimana pengaruhnya terhadap kendali akuntansi dalam manajemen yangefektif terhadap berbagai jasa layanan kesehatan. Selain itu dimasa datangmungkin perlu fokus penelitian yang khusus bagi para dokter-manager sajaatau perawat saja yang menjadi responden dalam penelitian, dan dari sinimungkin dapat teridentifikasi secara jelas faktor yang mempengaruhiterjadinya konflik peran.

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2683ISSN 0853 - 0203

V.3. KeterbatasanKeterbatasan yang dirasakan dalam penelitian ini terletak pada

metode pengambilan sampel, dengan menggunakan purposive samplingyaitu terbatas pada tenaga profesional kesehatan, dokter dan perawat yangmemegang jabatan struktural dalam rumah sakit. Keterbatasan dari metodepengambilan sampel tersebut membawa implikasi bahwa hasil penelitian initidak dapat digeneralisais untuk semua jenis organisasi, yang lingkungankerjanya tidak sama.

DAFTAR PUSTAKA

Abernethy, M.A. and J.U. Stoelwinder, 2005. The Role of Professional inthe Management of Complex organizations, AccountingOrganizations and Society, 1-17.

Aranya, N., and K.R. Ferris, 1984. A reexamination of accountantsorganizational-professional conflict. The Accounting Review, 1-15.

Ataina Hudayati. 2011. Pengaruh Aspek-aspek Penganggaran terhadapKonflik Peran, Studi Empiris pada Perguruan Tinggi, SimposiumNasional Akuntansi IV: 561-578.

Barley, S.R. and P.S. Tolbert, 1991. Introduction : At the intersection oforganizations and occupations, Research in Sociology ofOrganizations, 1- 13.

Chua, W.F. and P. Degeling, 1991, Inporamation Technology andAccounting in the Accomplishment of Public Policy: A cautionarytale. Accounting, Management and Inpormation Technology. 109 –137.

Comerford, Sue E. and Abernethy, M.A. 2005, Budgeting and theManagement of Role Conflict in Hospitals, Behavioral Research inAccounting, 94-110.

Copur, H. 1990. Academic Professionals: A study of Conflict andsatisfaction in professoriate. Human Relations, 113-127.

Hall. R.H. 1967. Some organizational considerations in the professional-organizational relationship. Administrative Science Quarterly: 461-478.

Hopwood. A., 1984. Accounting and the pursuit of efficiency, In Issues inpublic Sector Accounting, edited by A Hopwood, and C. Tomkins.Oxford, England : Phillip Allan.

Imam Ghozali, 2001. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS.Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Johnson, V., 1991. The urban Public Hospital A Street-Level Bureaucracy: TheEmployee Perspective, Public Personal Management, 271-284.

VISI (2016) 24(2) 2668 - 2684

2684ISSN 0853 - 0203

Kalbers, L.P. and Fogarty, T.J. 1995. Professionalism and its Consequences: AStudy of Internal Auditors. Auditing: A Journal of Practice & Theory: 64-85.

Korsgaarrd, M.A., D.M.Schweiger and H.J. Sapienza, 1995. Buildingcommitement, attchment and trust in strategic decision-making teams:The role of procedural justice, Academy of Management Journal, 60-84.

Michael, J.R, and Gayle L.R. 1991. Contingency Theory and the Impact of NewAccounting Technology in Uncertain Hospital Environment. Accounting,Auditing & Accountability Journal, 55-75.

Milani. K.W. 1975. The relationship of participation in budget-setting to industrialsupervisor performance and attitude: A field study. The AccountingReview (April 2): 274-284

Miller, G.A., and L.W. Wager. 1971. Adult socialization, organizational structure,and role orientations. Administrative Society Quarterly: 151-163.

Puspa, D.F. 1999. Tipe Lingkungan Pengendalian Organisasi, Orientasi Profesional,Konflik Peranan dan Kinerja: Suatu Penelitian Empiris, Tesis ProgramPacasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Preston, A. 1992. The birth of clinical costing, A study of the emergence andtransformations of discourses on cost and practices of accounting in U.S.hospital. Accounting, Organizations and Society: 63-100.

Raelin, J.A. 1991. The Class of Culture: Mangers Professional, Boston, MA.:Harvard Business School Press.

Rizzo, J.R. 1970. Role conflict and ambiguity an complex organization style on job-ralated tension: A research note. Accounting Organizations and Society:629-635.

Scott, W.R. 1966. Professionals in Bureaucracies – Areas of Conflict. InProfessionalization, edited bay M. Volmer, and D.L. Mill EnglewoodCliffs, NJ. Prentice Hall, dalam Comerford and Abernethy, 1999, p. 93-110

Stephen S. Robbins, 1996. Organizational Behavior: Consepts, Controversies,Applications, Edisi Indoensia, Jilid I, II. PT. Prenhallindo, Jakarta.

Vanderberg, R. and V. Scarpello, 1994. A Longitudinal Assessment of theDeterminant Relationship between Employee Commitments to theOccupation and the Organization, Journal of Organization Behavior, Vol15. 535-547.

Wallace, J.E. 1995. Organizational and Professional Commitment in Professionaland Nonprofessional Organizations. Administrative Science Quarterly:228-255.