Isi Renja_docx - PPID Kab. Kepulauan Anambas

Rencana Kerja Dinkes PPKB Kabupaten Kep. Anambas Tahun Anggaran 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap

daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah

maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan

Anambas Tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku

kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana

Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah. Sementara itu paralel dengan

pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) OPD,

yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintaha Daerah (RKPD).

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang

berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh

OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


2

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2019. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan

Anambas Tahun 2019 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada

dasarnya disusun untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana

Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019, akan

dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2019 yang telah

ditetapkan melalui Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga

memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang

dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);


3

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten

Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4879);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);


4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka

Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten


5

Kepulauan Anambas Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas Nomor 30);


Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);


Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 51, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Nomor 7 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor 53).

24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2016-2021;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembuatan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan dalam rangka

menentukan arah dan pedoman dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan

dalam jangka 1 (satu) tahun yang akan dimuat dalam Renstra Dinas Kesehatan,


Anambas.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2019 ini adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam

mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya


6

dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Anambas.

2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan

skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.

3. Adanya kesinambungan antara RPJMD , Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk

menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi

pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun lalu (tahun n-2)

dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Rencana Kerja (RENJA) OPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis

(RENSTRA) OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun-tahun

sebelumnya.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap

capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator

yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing

OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang


7

terkait dengan kinerja pelayanan

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,

berisikan uraian mengenaisejauh mana tingkat kinerja

pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

OPD,permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD,dampaknya terhadap

capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium

Development Goalds),tantangan dan peluang serta formulasi isu-

isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,

baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi

maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan

kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap

kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan

sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Rencana Strategis OPD.


8

III.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-

faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta

penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun

kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya

serta rencana tindak lanjut.


6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi

dalam pelaksanaannya. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini

menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja

Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Organisasi

Perangkat Daerah selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan

sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indicator masukan

(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan

dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,

sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan

indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja

untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.


7

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2017

Pada tahun 2017 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan anggaran

sebesar Rp. 81.116.040.973. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar

Rp. 63.800.338.498 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 78,65%.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator terhadap realisasi kinerja pada

18 (delapan belas) indikator sasaran, 16 (enam belas) indikator sasaran, 7

indikator dengan kriteria “Sangat Baik” (43,75 %), 4 indikator dengan

kriteria “Baik” (25,00%), 1 indikator dengan kriteria “Cukup Baik”

(6,25%) dan 4 indikator dengan kriteria “Tidak Baik” (18,75%).

Untuk kinerja keuangan realisasi penyerapan Belanja Tidak Langsung

anggaran APBD pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 35.067.193.930,-

(95,65%) dan Belanja Langsung anggaran APBD+DAK pada tahun 2017

adalah sebesar Rp. 63.800.338.498,- (78.65%) dengan rata-rata realisasi

penyerapan BTL dan BL adalah 83,94% dari jumlah anggaran sebesar Rp.

117.778.773.349,- dengan capaian fisik kegiatan sebesar 97.54%.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas

berdasarkan realisasi penyerapan keuangan Tahun 2017 ”Sangat Baik”

dimana pencapaian realisasi keuangan dari 17 (tujuh belas) Program

dengan 85 (delapan puluh lima) kegiatan, terdapat 14 kegiatan dengan

kriteria “Tidak Baik” (16,47%), 6 kegiatan dengan kriteria “Cukup Baik”

(7,06 %), 22 kegiatan dengan kriteria “Baik” (25,88%), dan 43 kegiatan

dengan kriteria “Sangat baik” (50,59 %).

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan

Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja tahun 2017 sebagian dapat dilaksanakan dengan baik dimana

sebagaian besar capaian Indikator diatas target yang telah ditetapkan

tercapai namun perlu kerja keras dan usaha untuk pelaksanaan kedepan

yang lebih baik.


8

Review pelaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran

2017 dapat dilihat dari tabel:


Tabel 1 Review Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan

Anambas Tahun Anggaran 2017

MISI

Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realis

asi Satuan Progam Kegiatan

Anggaran

Pagu Reali sasi %

1 Meningkatnya

kualitas dan

pemerataan akses

pelayanan

kesehatan sesuai

Standar

Pelayanan

Minimal (SPM)

Tersedianya Obat dan

Perbekalan Kesehatan

9 9 Faskes 1. Program Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

1. Pengadaaan Obat dan


3.713.600.000,00 3.575.937.356,00 96,29

Tersedianya Obat Pelayanan

Kesehatan Dasar dan Bahan

Medis Habis Pakai

9 9 Faskes 2. Pengadaaan Obat dan


(DAK)

5.000.000.000,00 4.284.240.124,00 85,68

Persentase pengelola

kefarmasian yang

melaksanakan pengelolaan

obat dan perbekalan

kesehatan di fasilitas

kesehatan

100

(9 Org)

100

(9 Org)

% 3. Manajemen Pengelolaan

Obat dan Perbekalan

Kesehatan (DAK Non

Fisik)

90.907.000,00 76.876.750,00 84,57

Meningkatnya derajat

kesehatan bagi masyarakat

yang berpenghasilan rendah

34.442 15.000 Orang 2. Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

4. Pemeliharaan dan

Pemulihan Kesehatan

4.779.000.000,00 4.107.093.920,00 85,94

Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam

mengendalikan resiko

menderita penyakit tidak

6.087 9.338 Pendu

duk

5. Pelayanan Penyakit Tidak

Menular

179.000.000,00 178.507.600,00 99,72


MISI




Anggaran

Pagu Reali sasi %

menular secara mandiri

Terpenuhinya jasa

pelayanan kesehatan bagi

aparatur di 7 puskesmas

730 504 Orang 6. Penyediaan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN)

Non Kapitasi

25.000.000,00 18.340.000,00 73,36

Jumlah puskesmas yang

mendapat dana BOK

Kesehatan

1 1 Pkm 7. Penyediaan Bantuan

Operasional Kesehatan

(BOK) Puskesmas

Tarempa

385.225.002,00 313.393.500,00 81,35

Jumlah puskesmas

mendapatkan dana Bantuan




(BOK) Puskesmas Letung

258.884.500,00 251.012.500,00 96,96

Jumlah puskesmas





(BOK) Puskesmas

Palmatak

413.731.000,00 374.602.000,00 90,54

Jumlah puskesmas





(BOK) Puskesmas Siantan

Tengah

292.125.000,00 282.070.500,00 96,56

Jumlah puskesmas




358.625.000,00 355.421.800,00 99,11


MISI




Anggaran

Pagu Reali sasi %

Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan

Timur

Jumlah puskesmas





(BOK) Puskesmas Siantan

Selatan

382.850.000,00 150.960.850,00 39,43

Jumlah puskesmas





(BOK) Puskesmas Jemaja

Timur

451.250.000,00 410.211.300,00 90,91


mendapat dana BOK

Kesehatan

7 7 PKM 14. Dukungan Manajemen

Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

133.825.500,00 95.854.000,00 71,63

Terpenuhinya jasa


aparatur di Puskesmas

Tarempa

99 114 Orang 15. Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan Puskesmas

Tarempa

999.586.748,00

Terpenuhinya jasa



Letung


Operasional dan


Letung

471.657.465,00


MISI




Anggaran

Pagu Reali sasi %

Terpenuhinya jasa



Palmatak


Operasional dan


Palmatak

854.034.176,00

Terpenuhinya jasa



Siantan Tengah


Operasional dan


Siantan Tengah

241.568.253,00

Terpenuhinya jasa



Siantan Timur


Operasional dan


Siantan Timur

243.998.425,00

Terpenuhinya jasa



Siantan Selatan


Operasional dan


Siantan Selatan

167.388.158,00

Terpenuhinya jasa



Jemaja Timur


Operasional dan


Jemaja Timur

245.283.649,00

Meningkatnya kemampuan 35 35 Nakes 22. Peningkatan Kapasitas 664.062.500,00 581.993.500,00 87,64


MISI




Anggaran

Pagu Reali sasi %

tenaga kesehatan sesuai

dengan kapasitasnya

Tenaga Kesehatan

Persentase puskesmas yang

dilakukan pembinaan

program dan lokakarya mini

lintas sektor

100 100 % 23. Penyediaan Bantuan


(BOK) Upaya Kesehatan

Masyarakat (UKM)

683.926.000,00 244.684.000,00 35,78

Terpenuhinya jasa


aparatur RS Bergerak

Jemaja dan RS Lapangan

Palmatak

143 209 Orang 24. Penyediaan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN)

Klaim INA-CBG's

475.000.000,00 95.838.200,00 20,18

Jumlah sarana pelayaann

kesehatan yang

terakreditasi

3 2 Puskes

mas

3. Program

Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

25. Persiapan Akreditasi

Puskesmas (DAK Non

Fisik)

529.938.000,00 410.471.200,00 77,46

Meningkatnya kemandirian

fasilitas kesehatan dalam

mengelola keuangan untuk

pelayanan kesehatan

9 - Faskes 26. Persiapan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD)

Puskesmas dan Rumah

Sakit

515.466.000,00 388.515.541,00 75,37

Tersusunnya dokumen hasil

rapat kerja sebagai

komitmen untuk

1 1 Dokum

en

27. Rapat Kerja Kesehatan

Daerah

138.000.000,00 125.957.600,00 91,27


MISI




Anggaran

Pagu Reali sasi %

peningkatan pencapaian

kesehatan


memiliki sarana dan

prasrana sesuai standar

1 1 Pkm 4. Program Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana

dan Prasarana

Puskesmas/Puskema

s Pembantu dan

Jaringannya

28. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan

Kesehatan Dasar (DAK)

14.955.703.000,00 11.681.296.489,00 78,11


dipenuhi sarana dan

prasarana sesuai standar

2 2 Pkm 29. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

1.880.956.660,00 1.562.973.435,00 83,09

jumlah puskesmas keliling

yang layak pakai

2 1 Puskel 30. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Perairan

299.900.000,00

78.532.913,00 26,19


terpenuhi alat kesehatan

7 7 Pkm 31. Pengadaan Alat

Kesehatan Puskesmas

502.107.100,00 495.957.343,00 98,78

Terpenuhinya sarana dan

prasarana instalasi farmasi

1 1 Insfar 32. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Instalasi

Farmasi

623.265.000,00 459.093.000,00 73,66


dipenuhi sarana dan


4 4 Pkm 33. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

(DAK)

2.000.000.000,00 1.510.668.411,00 75,53

Jumlah rumah sakit yang 2 2 RS 5. Program Pengadaan, 34. Pengadaan Alat-Alat 78.350.000,00 75.470.000,00 96,32


MISI




Anggaran

Pagu Reali sasi %

dipenuhi sarana dan

prasarana pelayanan

kesehatan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit

Mata

Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit yang

dipenuhi sarana dan


2 2 RS 35. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

(DAK)

3.129.630.000,00 2.969.850.081,00 94,89

Jumlah rumah sakit yang

dipenuhi sarana dan




2.203.450.000,00 2.200.529.500,00 99,87

Jumlah Rumah Sakit yang

dipenuhi peralatan

kesehatan



(SILPA DAK)

2.046.592.795,00 1.903.644.424,00 93,02

Menintkatnya persentase

tempat pengolahan

makanan memenuhi syarat

85 13,3 % 6. Program

Pengawasan Dan

Pengendalian

Kesehatan Makanan

38. Pengawasan Keamanan

dan Kesehatan Makanan

Hasil Industri

60.000.000,00 59.555.000,00 99,26

Jumlah peserta rapat

koordinasi dan kemitraan

dunia usaha yang

memanfaatkan CSR untuk

program kesehatan

50 38 Orang 7. Program Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

39. Koordinasi dan

Kemitraan Dunia Usaha

Yang Memanfaatkan CSR

Untuk Program

Kesehatan

63.535.000,00 62.978.500,00 99,12


MISI




Anggaran

Pagu Reali sasi %

Meningkatnya Pengetahuan

Kepala Desa Dalam

Pemanfaatan 10% Dana

Desa Untuk Kesehatan

54 54 Orang 40. Koordinasi Penggunaan

Dana Desa untuk

Kesehatan (UKBM)

169.212.500,00 148.445.800,00 87,73

2 Memadainya

mutu pelayanan

kesehatan dasar

keluarga

Meningkatnya dukungan

sarana pelayanan dan

penyuluhan KB

7 7 Balai 8. Program Keluarga

Berencana

41. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Fisik Program

Keluarga Berencana

(DAK)

964.000.000,00 902.452.243,00 93,62

Tercapainya Total Fertility

Rate/TFR

2,33/10

00

3,92/10

00

PUS 42. Bantuan Operasional

Keluarga Berencana (DAK

Non Fisik)

339.800.000,00 186.226.400,00 54,80

Terbentuknya Kampung KB

di Kabupaten

Kepulauan Anambas

6 6 Kampu

ng KB

43. Pencanangan Sekaligus

Terbentuknya Kampung

KB di Kabupaten

Kepulauan Anambas

256.425.000,00 255.848.000,00 99,77

Meningkatnya persentase

ketersediaan media promosi

hidup sehat di sarana

pelayanan kesehatan

4 4 Sarana 9. Program Promosi

Kesehatan Dan

Pemberdayaan

Masyarakat

44. Pengembangan Media

Promosi dan Informasi

Sadar Hidup Sehat

355.162.500,00 327.307.098,00 92,16

Meningkatnya pengetahuan

pelajar terhadap bahaya

700 695 Siswa 45. Penyuluhan Masyarakat

Pola Hidup Sehat

155.975.000,00 146.844.120,00 94,15


MISI




Anggaran

Pagu Reali sasi %

rokok

Meningkatnya kemampuan

tenaga penyuluh dalam

memberikan pendidikan

kesehatan bagi masyarakat

24 24 Nakes 46. Peningkatan Pendidikan

Tenaga Penyuluh

Kesehatan

106.875.000,00 102.588.100,00 95,99

Ditetapkannya Sekolah

Sehat di Kabupaten

Kepulauan Anambas

14 21 Sekola

h

47. Lomba Sekolah Sehat 91.725.000,00 89.947.294,00 98,06

Meningkatnya status Desa

Siaga menjadi Desa Siaga

Aktif

100 100 % 48. Pelatihan TOT Desa Siaga 203.875.000,00 151.070.228,00 74,10

Tercapainya target cakupan

siswa yang terjaring

kesehatannya

2000 2000 Siswa 49. Penjaringan Anak Sekolah 33.200.000,00 33.053.100,00 99,56

Meningkatnya strata

posyandu aktif

20 26,5 % 50. Pelatihan Kader

Posyandu

361.380.500,00 306.997.600,00 84,95

Persentase keikutsertaan

masyarakat dari jumlah

yang ditargetkan

80 100 % 51. Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat

183.400.000,00 179.230.700,00 97,73

Meningkatnya kemampuan

tenaga kesehatan dalam

20 20 Nakes 10. Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

52. Pelatihan Konselor Air

Susu Ibu (ASI)

135.658.000,00 135.655.600,00 100,00


MISI




Anggaran

Pagu Reali sasi %

memberikan konseling bagi

ibu menyusui yang

mengalami masalah dalam

pemberian ASI bagi bayi

Meningkatnya cakupan D/S 61 79,4 % 53. Bulan Penimbangan

Balita

168.360.000,00 138.618.130,00 82,33

Jumlah peserta pelatihan

stimulasi deteksi intervensi

dini tumbuh kembang

14 14 Orang 11. Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Anak

Balita

54. Pelatihan Stimulasi

Deteksi Intervensi Dini

Tumbuh Kembang

154.280.000,00 119.594.000,00 77,52

Jumlah peserta pelatihan

peningkatan pelayanan

kesehatan lanjut usia


Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Lansia

55. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lanjut Usia

97.720.000,00 97.591.000,00 99,87

Menurunnya jumlah

kematian ibu


Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan

Anak

56. Audit Maternal Perinatal 208.935.000,00 110.055.600,00 52,67

Meningkatnya cakupan

persalinan di fasilitas

kesehatan

86 72,4 % 57. Penyediaan Rumah

Tunggu Ibu Hamil (DAK

Non Fisik)

444.297.000,00 265.925.066,00 59,85


MISI




Anggaran

Pagu Reali sasi %


persalinan oleh tenaga

kesehatan

82 73,9 % 58. Pertemuan Kemitraan

Bidan dan Dukun

317.955.000,00 215.373.325,00 67,74

Persentase tenaga

kesehatan yang melakukan

pendampingan pada

kelompok PIK-R di sekolah

100 100 % 14. Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Remaja

Dan Lansia

59. Pelatihan dan Pembinaan

Kelompok Pusat

Informasi dan Konseling

Remaja (PIKR)

250.000.000,00 249.714.460,00 99,89

3 Meningkatnya

Pencegahan dan

Penanganan

Penyakit Menular

dan Penyakit

Endemik

Persentase penyelenggara

air minum memenuhi syarat

kesehatan

83 92,9 % 15. Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat

60. Pengawasan Depot Air

Minum dan Tempat

Pengolahan Makanan dan

Minuman

69.970.000,00 69.802.500,00 99,76

Persentase penduduk yang

memiliki akses sanitasi

layak (jamban sehat)

35 29 % 61. Pengembangan Sanitasi

Total Berbasis

Masyarakat (STBM)

49.000.000,00 48.911.329,00 99,82


imunisasi dasar lengkap

pada bayi

92 76,5 % 16. Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

62. Peningkatan Imuniasasi 97.700.000,00 97.564.000,00 99,86

Tertanganinya kejadian luar

biasa (KLB) di

Kelurahan desa yang

0 0 Kasus 63. Peningkatan Survellance

Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

53.000.000,00 52.655.000,00 99,35


MISI




Anggaran

Pagu Reali sasi %

ditangani <24 jam

Tercapainya persentase

anak usia sekolah yang

mendapat imunisasi

100 99,78 % 64. Pelayanan Vaksinasi Anak

Sekolah dan Jemaah Haji

62.000.000,00 61.818.000,00 99,71

Menurunnya prevalensi

HIV/AIDS

0,05 0,075 % 65. Pencegahan dan

Penanggulangan

HIV/AIDS

50.000.000,00 49.854.390,00 99,71

Meningkatnya angka

success rate TB

85 72 % 66. Pertemuan Internasional

Standar Tuberculosis

untuk Tim DOTS TB

156.500.000,00 155.394.700,00 99,29

Meningkatnya/Menurunnya

angka Case Notification Rate

100 88,8 % 67. Pelayanan Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular TB

50.000.000,00 49.758.000,00 99,52

Menurunnya Angka

Penemuan Kasus Kusta

(NCDR)

100 98,7 % 68. Pelayanan Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Kusta

50.000.000,00 49.342.800,00 98,69

Menurunnya angka Annual

Parasit lnsident Malaria

5/1000 2,4/100

0

Pendu

duk

69. Pencegahan Penularan

Penyakit Endemik

Malaria

70.000.000,00 66.202.000,00 94,57


Tabel 2 Program dan Kegiatan Pendukung Administrasi dan Perkantoran

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisa

si Satuan Progam Kegiatan

Anggaran

Pagu Reali sasi %

1. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

(Dinkes,PPKB)

Rp. 243.200.000 Rp. 183.150.000 75,31

2. Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

(Puskesmas)

Rp. 276.000.000 Rp. 175.200.000 63,48

3. Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/ Teknis

Perkantoran

(Dinkes,PPKB)

Rp. 1.260.660.000 Rp 837.360.000 66,42

4. Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/ Teknis

Perkantoran

Rp. 9.101.790.000 Rp. 7.653.553.000 84,09




Anggaran

Pagu Reali sasi %

(Puskesmas)

5. Penyediaan Jasa

Pelayanan Kesehatan

Rp. 3.867.000.000 Rp. 3.183.350.761 82,32

6. Penyediaan Rutinitas

Perkantoran (Dinkes,

PPKB)

Rp. 2.364.156.542 Rp. 2.099.722.210 88,81

7. Penyediaan Ritunitas

Perkantoran

Puskesmas Tarempa

Rp. 1.324.374.000 Rp. 827.812.905 62,51


Perkantoran

Puskesmas Letung

Rp. 473.504.000 Rp. 394.989.190 83,42


Perkantoran

Puskesmas Palmatak

Rp. 551.654.000 Rp. 417.562.316 75,69

10. Penyediaan

Ritunitas Perkantoran

Puskesmas Siantan

Tengah

Rp. 424.104.000 Rp. 324.302.800 76,47




Anggaran

Pagu Reali sasi %

11. Penyediaan


Puskesmas Siantan

Timur

Rp. 387.154.000 Rp. 254.382.200 62,71

12. Penyediaan


Puskesmas Siantan

Selatan

Rp. 393.774.000 Rp. 103.813.300 26,36

13. Penyediaan


Puskesmas Jemaja

Timur

Rp. 213.614.000 Rp. 151.182.700 70,77

14. Penyediaan


Rumah Sakit

Rp. 3.633.575.000 Rp. 2.591.792.596 71,33

15. Penyediaan


Instalasi Farmasi

Rp. 99.700.000 Rp. 99.275.400 99,57




Anggaran

Pagu Reali sasi %

16. Penyediaan Jasa

Kaliberasi

Rp. 257.954.000 Rp. 256.517.200 99,44

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 81.116.040.973

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 63.800.338.498

(% Fisik = 96,43 dan % Keuangan = 78,65)


15

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2018 dengan

usulan sebesar Rp. 111.643.712.874,- terdiri dari 16 (enam belas)

program dan 80 (delapan puluh) kegiatan, diharapkan keberhasilan

kinerja mencapai 100 % atau minimal harus lebih baik dengan tahun

2017, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten

Kepulauan Anambas, pada dasarnya kegiatan Dinas Kesehatan,


Anambas adalah sebagai Leading Sector Pembangunan Kesehatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai

berikut:

a. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang

menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan,

monitoring dan evaluasi pembangunan;

b. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai

dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan

sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang

efektivitas program/kegiatan;

c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk

mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam

RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam

pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah,maka

peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang

dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis

dan terstruktur.


16

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-

2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kesehatan,


Anambas pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar

mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya

termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan melalui

mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar

mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya serta

meningkatkan jangkauan pelayanan dasar dan jaringannya.

b. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan

kesehatan melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk pegawai

tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja).

c. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi,

pendidikan, pelatihan dan sertifikasi tenaga kesehatan khususnya

tenaga dokter, bidan dan perawat.

d. Pemberian sistem insentif bagi dokter umum dan dokter spesialis

dengan menyusun sistem insentif bagi dokter umum dan dokter

spesialis dan memastikan sistem pemberian insentif berjalan sesuai.

e. Pelayanan pengobatan gratis di puskesmas dan jaringannya melalui

melanjutkan pelayanan pengobatan gratis di puskesmas dan

jaringannya

f. Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi

dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon

pengantin, dan ibu hamil termasuk pemberian makanan tambahan

terutama untuk keluarga miskin.

g. Peningkatan akses dan mutu pelayanan ibu hamil meliputi kunjungan

dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas

kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu hamil


17

h. Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut

usia melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

melalui:

- Melakukan upaya promotif dengan cara penyuluhan, dimana

penyuluhan masyarakat usia lanjut merupakan hal yang penting

sebagai penunjang program pembinaan kesehatan usia lanjut

- Melakukan upaya preventif dengan cara pencegahan terhadap

kemungkinan terjadinya penyakit maupun komplikasi penyakit

yang disebabkan oleh proses ketuaan

- Melakukan upaya kuratif meliputi pengobatan pada usia lanjut

dengan cara pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan

spesifikasi melalui sistem rujukan

- Melakukan upaya rehabilitatif meliputi upaya mengembalikan

fungsi organ yang telah menurun

i. Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita

melalui:

- Meningkatkan kesadaran dan motivasi orang tua, sehingga

masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan

cakupan imunisasi

- Meningkatkan peranan kader posyandu dalam memantau

ketepatan jadwal pemberian imunisasi dan kelengkapan jenis

imunisasi bagi sasaran imunisasi

- Meningkatkan pelayanan di Pos Kesehatan Desa (PKD) bagi

sasaran yang jarak lokasi tempat tinggalnya jauh dari Puskesmas

- Tersedianya vaksin beserta perlengkapan yang memadai untuk

digunakan pada saat pelaksanaan imunisasi

- Memberikan imunisasi anak tepat waktu dan sesuai jadwal,

sehingga dapat mengoptimalkan perlindungan terhadap penyakit

yang dapat dicegah dengan imunisasi

j. Pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja melalui jalur

pendidikan formal maupun nonformal dengan cara memberikan

konseling mengenai kesehatan reproduksi melalui pola intervensi di


18

sekolah mencakup sekolah formal dan non formal baik di dalam

maupun di luar sekolah

k. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan

penyakit menular dan penyakit endemik dengan cara:

- Memberikan penyuluhan tentang cara-cara penularan dan

pencegahan untuk memotong rantai penularan

- Meningkatkan imunitas melalui pemberian imunisasi

- Melakukan penemuan dan tatalaksana penderita

- Meningkatkan surveilans epidemiologi dan penanggulangan

wabah

- Meningkatkan upaya dan penyebarluasan komunikasi, informasi

dan edukasi (KIE) pencegahan dan penularan penyakit

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas No. 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan unsur pelaksana

otonomi daerah di bidang kesehatan; dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek,

menengah, dan jangka panjang;

b. Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan

kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan penyusunan program;

c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan

d. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang kesehatan sesuai

dengan lingkup tugasnya;

e. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang

pelayanan kesehatan dan farmasi, bidang kesehatan keluarga dan gizi,


19

bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang

promosi kesehatan dan sistem informasi kesehatan;

f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada

masyarakat dalam lingkup tugasnya;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap

penyelenggaraan kegiatan dinas;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahi:

2.1. Subbag Umum dan Kepegawaian

2.2. Subbag Keuangan

2.3. Subbag Penyusunan Program

3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:

3.1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi,

3.2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3.3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:

4.1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

4.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

4.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

5. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Manusia Kesehatan, membawahi:

5.1. Seksi Pelayanan Kesehatan;

5.2. Seksi Kefarmasian dan Alkes;

5.3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6.1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Kerja

6.2. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

6.3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga


20

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

7.1. Puskesmas Tarempa

7.2. Puskesmas Letung

7.3. Puskesmas Palmatak

7.4. Puskesmas Siantan Timur

7.5. Puskesmas Siantan Selatan

7.6. Puskesmas Jemaja Timur

7.7. Puskesmas Siantan tengah

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian

terhadap keberadaan Dinas Kesehatan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas KesehatanKabupaten Kepulauan Anambas

yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi

perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

− Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

upaya pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan, farmasi dan

perbekalan kesehatan, makanan minuman dan perizinan


upaya kesehatan keluarga, upaya kesehatan ibu dan anak, upaya

kesehatan remaja dan usia lanjut serta upaya perbaikan gizi masyarakat.

− Melaksanakan perencanaan serta bimbingan dan pengendalian

penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan

penyakit, imunisasi kesehatan haji serta penanggulangan kejadian luar

biasa dan wabah, penyehatan lingkungan dan tempat-tempat umum, serta

kualitas air.


pembangunan kesehatan dibidang promosi kesehatan dan sistem

informasi kesehatan.


Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONALS E K R E T A R I S

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

PENYAKIT MENULAR KEFARMASIAN DAN ALKES

KELUARGA BERENCANA DAN

KESEHATAN REPRODUKSI

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN

UMUM & KEPEGAWAIAN KEUANGAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG KESEHATAN MASYARAKATBIDANG PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT

BIDANG PELAYANAN DAN

SUMBERDAYA KESEHATAN

BIDANG PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KB

SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN

GIZISEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN INFORMASI KELUARGA

U P T D

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN

KESEHATAN KERJA

SEKSI PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK

MENULAR DAN KESWA

SEKSI SUMBERDAYA MANUSIA

KESEHATAN

SEKSI KETAHANAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA

PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT


22

B. Permasalahan

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola

perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan

yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah

memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses

bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke

working plant.

Identifikasi permasalahan perlu dilakukan untuk memberikan

penekanan urgensi pemecahan permasalahan yang paling berpotensi

mempengaruhi pencapaian derajat kesehatan berdasarkan tugas dan fungsi

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai leading sector kesehatan di daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai

dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional dan provinsi serta

kabupaten, maka didapatkanlah permasalahan -permasalahan sebagai

berikut :

1. Aksesbilitas dan mutu pelayanan kesehatan yang masih belum optimal

yang ditandai dengan :

i. Kualitas, Kuantitas serta jenis tenaga kesehatan yang masih belum

memadai;

ii. Keterjangkauan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan ke

masyarakat belum merata;

iii. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih

terbatas;

iv. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh;

v. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan

obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional, dan

penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas;

vi. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masih rendah;

vii. Sistem perencanaan dan penganggaran belum optimal;


23

viii. Sistem Informasi dan surveilans epidemiologi penyakit yang masih

terbatas;

ix. Dukungan Peraturan Perundangan bidang kesehatan masih kurang;

2. Derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah yang ditandai dengan :

i. Masih tingginya Angka Kematian Ibu;

ii. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan

tidak menular;

iii. Kualitas Lingkungan yang berpotensi timbulnya kasus penyakit

menular;

iv. Masih tingginya prevalensi penyakit tidak menular yang saat ini juga

sedang menjadi perhatian pemerintah pusat.

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dari lingkup pembangunan kesehatan secara keseluruhan, pemerataan

dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal.

Pemenuhan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana belum merata di

seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi menjadi kendala bagi


Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menerapkan sistem informasi dan

data kesehatan yang akurat. Evaluasi kinerja petugas dan manajemen

kesehatan yang masih lemah dikarenakan perangkat hukum dan

mekanisme yang masih lemah.

3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini belum dapat

memenuhi penganggaran bidang kesehatan minimal 10% dari total

anggaran daerah diluar belanja tidak langsung menurut Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun tidak menjadikan

kekosongan program dan kegiatan karena juga didukung oleh pemerintah

pusat dan Provinsi Kepulauan Riau.

4. Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Kepulauan

Anambas, menjadi kunci keterlambatan pembangunan kesehatan. Dengan

berlakunya sistem otonomi daerah, dimana diharapkan bagi daerah yang


24

mampu agar dapat memenuhi kebutuhan pegawai, menjadi kendala yang

besar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rendahnya minat

tenaga kesehatan untuk bertugas di Kabupaten Kepulauan Anambas

merupakan salah satu masalah yang serius dan perlu penanganan yang

melibatkan lintas sektor, dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi serta

Departemen Kesehatan.

B. Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihanuntuk meningkatkan

proses dan hasil kegiatan.

2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk

meningkatkan profesionalisme aparatur.

3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk

seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang

profesionalisme.

C. Sarana dan Prasarana

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara

bertahap dan optimasi pemeliharaan.

3. Optimasi ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Menginjak usia yang sudah melebihi satu dasawarsa pada tahun 2019

ini, Kabupaten Kepulauan Anambas masih menghadapi banyak permasalahan-

permasalahan dasar yang menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi isu strategis yang nantinya akan

dianalisis dan akan menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan

daerah pada tahun 2019.

Analisis permasalahan dan hasil evaluasi sebagai dasar penentuan

prioritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


25

Gambar 2

Permasalahan dan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2017 Sebagai Dasar

Penentuan Prioritas Pembangunan Tahun 2019

v

Bottom Up

Bottom Up

Isu Strategis :

1. Belum maksimalnya penyediaan

pelayanan pendidikan bagi

masyarakat

2. Belum optimalnya penyediaan

kesehatan yang berkualitas.

3. Masih terjadi kelangkaan air bersih

di pulau siantan dan pulau-pulau

lainnya.

4. Pada waktu-waktu tertentu masih

terjadi ketidakterhubungan dari dan

menuju kabupaten kepulauan

anambas. Pembangunan

permukiman yang sesuai konsep

tata ruang belum berjalan maksimal.

5. Belum optimalnya pengembangan

potensi daerah baik perikanan,

pertanian, pemenuhan cadangan

pangan serta pembangunan

pariwisata yang berkonsep

kelestarian lingkungan.

6. Masih menyewanya kantor-kantor

pemerintahan.

7. Perlunya peningkatan reformasi

birokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintah yang bersih dan

pembinaan desa.

8. Belum optimalnya peran pemuda,

perempuan dalam pembangunan

.daerah.

Pokok-Pokok

Pikiran DPRD

Hasil Konsultasi Publik

Janji Kepala

Daerah untuk

tahun 2019

Prioritas Pembangunan Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2019 :

1. Penyediaan pelayanan pendidikan

yang bermutu;

2. Penyediaan pelayanan kesehatan

yang berkualitas;

3. Pembenahan infrastruktur air

bersih;

4. Pengembangan konektivitas

wilayah, permukiman, dan

penataan ruang;

5. Pengembangan perikanan,

pertanian dan ketahanan pangan,

serta pariwisata dengan

lingkungan hidup yang lestari;

6. Pengembangan ekonomi

kerakyatan, ketenaga kerjaan, dan

iklim investasi yang kondusif;

7. Pembangunan sarana prasarana

perkantoran dan penyelenggaraan

pelayanan umum pemerintahan;

8. Penyelenggaraan birokrasi yang

bersih, profesional serta penguatan

otonomi desa;

9. Peningkatan peran kepemudaan,

perempuan, dan pembangunan

sosial budaya yang berbasis

akhlakhulkarimah

Teknokratik

Politik

Politik


26

Pertimbangan lain yang digunakan dalam penetapan prioitas ini

adalah bahwa Tahun 2019 merupakan tahun keempat dalam periode lima

tahun berikutnya (2016-2021) sehingga perlu dijadikan sebagai tahun

kealnjutan guna memuluskan pembangunan untuk tahun-tahun berikutnya.

Beban pencanangan dan pemenuhan target perlu dibagi secara proporsional

dalam koridor waktu lima tahun tersebut. Dalam koridor lima tahun

tersebut, pembangunan ditahapkan dengan ilustrasi seperti terlihat pada

Gambar 3.

Gambar 3. Tahapan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas

Periode 2016-2021

Sumber: Balitbangpeda Kabupaten Kepulauan Anambas

Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada tahun ke 4

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas, penetapan prioritas pembangunan juga

dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pada level yang lebih

tinggi yaitu RKP tahun 2019 serta RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019.

Matriks Keterkaitan perencanaan pembangunan nasional, regional Kepulauan

Riau dengan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas terlihat pada gambar di

bawah ini:


27

Gambar 4

Keterkaitan Tema RKP 2019, Tema RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2019,

dengan Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2019

TEMA

RKP 2019

TEMA RKPD

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2019

TEMA RKPD

KABUPATEN KEPULAUAN

ANAMBAS 2019

`

Tabel 61

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2019

“Peningkatan kualitas

sumberdaya manusia dan

ekonomi, keberlanjutan

infrastruktur serta

pengembangan pusat

kebudayaan melayu Kepri”.

“Peningkatan Kualitas Ketersediaan

Kebutuhan Dasar dan Sarana

Prasarana Pemerintahan dan

Logistik sebagai Pondasi

Pembangunan Berkelanjutan”.

“Pemerataan Pembangunan

untuk Pertumbuhan

Berkualitas”.

Prioritas RKP 2019

1. Pembangunan Manusia melalui

Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

2. Pengurangan Kesenjangan antar

wilayah melalui Penguatan

Konektivitas dan Kemaritiman

3. Peningkatan Nilai Tambah

Ekonomi melalui Pertanian,

Industri, dan Jasa Produktif

4. Pemantapan Ketahanan Energi,

Pangan, dan Sumber Daya Air

5. Stabilitas Keamanan Nasional

dan Kesuksesan Pemilu

Prioritas Pembangunan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan

kesehatan.

2. Pengembangan ekonomi kerakyatan.

3. Pengembangan pusat kebudayaan

melayu.

4. Pengembangan infrastruktur wilayah

5. Pengembangan tata kelola

pemerintahan yang akuntabel

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kepulauan

Tahun Anambas 2019

1. Penyediaan pelayanan pendidikan yang bermutu;

2. Penyediaan pelayanan kesehatan yang

berkualitas;

3. Pembenahan infrastruktur air bersih;

4. Pengembangan konektivitas wilayah,

permukiman, dan penataan ruang;

5. Pengembangan perikanan, pertanian dan

ketahanan pangan, serta pariwisata dengan

lingkungan hidup yang lestari;

6. Pengembangan ekonomi kerakyatan, ketenaga

kerjaan, dan iklim investasi yang kondusif;

7. Pembangunan sarana prasarana perkantoran dan

penyelenggaraan pelayanan umum

pemerintahan;

8. Penyelenggaraan birokrasi yang bersih,

profesional serta penguatan otonomi desa;

9. Peningkatan peran kepemudaan, perempuan, dan

pembangunan sosial budaya yang berbasis

akhlakhulkarimah


28

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT


Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi,

Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kementerian Kesehatan RI yang langsung

ditujukan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.


29

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Memasuki RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menetapkan prioritas

pembangunan nasional untuk jangka waktu lima tahun dalam rangka menuju

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan

berkepribadian dalam kebudayaan. Ada Sembilan agenda prioritas dalam

pemerintahan ke depan, yang dikenal dengan NAWACITA, meliputi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Peran dan kontribusi kesehatan dalam tercapainya Nawa Cita terutama

dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terdapat dua tujuan

Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019 yaitu: 1) meningkatnya status

kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness)

dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang

kesehatan.


30

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor

kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan

Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat

dicapai.


sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang

merupakan leading sector kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana dan membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam menyusun dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan, pengendalian penduduk

dan keluarga berencan dituntut untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya sesuai dengan amanah pembangunan

kesehatan. Untuk mewujudkan visi Bupati periode 2016-2021 yaitu

“Anambas Bermadah” yang berarti Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya

Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut

melalui tujuh misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dimana

urusan kesehatan berada pada Misi ke satu yaitu mewujudkan pelayanan

pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun

2019 didasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Rencana Strategis

Periode 2016-2021. Tujuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu meningkatkan akses

dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.


31

Tabel 2

Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi Tujuan Sasaran

Mewujudkan pelayanan

pendidikan dan kesehatan

yang bermutu dan

terjangkau secara merata

Meningkatkan akses dan

mutu layanan kesehatan

dasar dan rujukan

Meningkatnya kualitas dan

pemerataan akses

pelayanan kesehatan

sesuai Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

Memadainya mutu

pelayanan kesehatan dasar

keluarga

Meningkatnya pencegahan

dan penanganan penyakit

menular dan penyakit

endemic

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan

Anambas, pada dasarnya kegiatan Dinas KesehatanKabupaten Kepulauan

Anambas adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem

yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan

sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya.

Guna menunjang pencapaian dari visi, misi, dan sasaran tersebut,

terdapat program kesehatan yang telah dipersiapkan untuk peningkatan

pelayanan kesehatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.


32

Total pagu untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar

Rp. 31.900.575.695 yang terdiri dari :

a. Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan dengan pagu indikatif

Rp. 912.300.000 bersumber dana DAU yang digunakan untuk belanja

jasa administrasi keuangan Dinas dan Puskesmas.

b. Kegiatan Pelayanan Jasa Tenaga Pendukung/Administasi Perkantoran

dengan pagu indikatif Rp. 12.727.440.000 bersumber dana DAU yang

digunakan untuk belanja pegawai PTT dan honorer.

c. Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran dengan pagu indikatif Rp.

9.628.835.695 bersumber dana DAU yang digunakan untuk belanja

rutinitas perkantoran di Dinas, Puskesmas, Rumah Sakit dan Instalasi

Farmasi.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kalibrasi dengan pagu indikatif Rp.

220.000.000 bersumber dana DAU.

e. Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan dengan pagu indikatif Rp.

8.412.000.000 bersumber dari dana DAU yang digunakan untuk

pembayaran Jasa Pelayanan Tenaga Medis (Dokter) dan Belanja Jasa

Pelayanan Tenaga Paramedis dan Penunjang Kesehatan Lainnya.

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Total pagu untuk Program Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.

16.740.458.700 yang terdiri dari :

a. Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas

dengan pagu indikatif Rp. 3.009.303.700 bersumber dana kapitasi

yang digunakan untuk belanja pembiayaan kesehatan masyarakat

melalui BPJS.

b. Kegiatan Jasa Pelayanan Terhadap Klaim INA-CBG's dengan pagu

indikatif Rp. 900.000.000 bersumber dana DAU yang digunakan untuk

belanja pembiayaan kesehatan masyarakat melalui BPJS.

c. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas (DAK Non Fisik) dengan pagu indikatif Rp. 5.269.000.000

bersumber dari dana DAK.

d. Kegiatan Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi

Puskesmas dengan pagu indikatif Rp. 400.000.000 bersumber dana


33

DAU yang digunakan untuk belanja pembiayaan jasa pelayanan tenaga

kesehatan.

e. Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan dengan pagu

indikatif Rp. 5.821.155.000 bersumber dari dana Pajak Rokok yang

digunakan untuk pembayaran premi BPJS.

f. Kegiatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular dengan pagu indikatif Rp.

70.000.000 bersumber dana DAU yang digunakan untuk belanja paket

kegiatan posbindu.

g. Kegiatan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Daerah Sulit dan

Terpencil dengan pagu indikatif Rp.100.000.000 bersumber dana DAU

yang digunakan untuk melaksanakan upaya pelayanan kesehatan

dasar pada daerah sulit dan terpencil yang jauh dari pusat pelayanan

kesehatan.

h. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Upaya

Kesehatan Masyarakat (UKM) (DAK Non Fisik) dengan pagu indikatif

Rp.798.000.000 bersumber dana DAK.

i. Kegiatan Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) (DAK Non Fisik) dengan pagu indikatif Rp.373.000.000

bersumber dana DAK.

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Total pagu untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat sebesar Rp. 754.831.560 yang terdiri dari :

a. Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup

Sehat dengan pagu indikatif Rp.192.452.560 bersumber dari dana DAU.

b. Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu dengan pagu indikatif

Rp.386.429.000 bersumber dari dana DAU yang digunakan untuk

melaksanakan jambore kader posyandu tingkat kabupaten dan

provinsi.

c. Kegiatan Kampanye Kesehatan dalam Rangka Germas (Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat) dengan pagu indikatif Rp.175.950.000

bersumber dari dana DAU yang digunakan untuk melaksanakan

program yang dicanangkan pemerintah yaitu Germas (Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat) .


34

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Total pagu untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat sebesar Rp.

53.815.814 yang terdiri dari :

a. Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi

Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya dengan pagu indikatif Rp.


5. Program Pengembangan Lingkungan sehat

Total pagu untuk Program Pengembangan Lingkungan sehat sebesar Rp.

160.473.000 yang terdiri dari :

a. Kegiatan Pengawasan Depot Air Minum dan Tempat Pengolahan

Makanan dengan pagu indikatif Rp. 90.473.000 bersumber dana DAU

yang digunakan untuk belanja kegiatan pemeriksaan sampel air

minum dan tempat pengolahan makanan.

b. Kegiatan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan KKS di daerah Binaan

dengan pagu indikatif Rp. 70.000.000 bersumber dana DAU yang

digunakan untuk belanja kegiatan dalam mendukung keikutsertaan

Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penghargaan Swasti Saba.

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Total pagu untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular sebesar Rp. 300.000.000 yang terdiri dari :

a. Kegiatan Peningkatan Imunisasi dengan pagu indikatif Rp. 50.000.000

bersumber dana DAU yang digunakan untuk belanja operasional

pelayanan imunisasi di fasilitas kesehatan dan posyandu.

b. Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan

Wabah dengan pagu indikatif Rp. 50.000.000 bersumber dana DAU

yang digunakan untuk belanja operasional kewaspadaan dini

penanggulangan KLB.

c. Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah dan Jemaah Haji dengan

pagu indikatif Rp. 50.000.000 bersumber dana DAU yang digunakan

untuk belanja operasional pelayanan imunisasi di sekolah dan

pelayanan imunisasi bagi calon jemaah haji.


35

d. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan pagu

indikatif Rp. 50.000.000 bersumber dana DAU yang digunakan untuk

belanja kegiatan konseling HIV/AIDS.

e. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular TB dengan pagu indikatif Rp. 50.000.000 bersumber dana

DAU yang digunakan untuk belanja operasional pengawas minum

obat dan kontak survey TB.

f. Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik Malaria dengan

pagu indikatif Rp. 50.000.000 bersumber dana DAU yang digunakan

untuk belanja kegiatan Mass Blood Survey dan kewaspadaan dini

malaria.

7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Total pagu untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular sebesar Rp. 992912.000 yang terdiri dari :

a. Kegiatan Persiapan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) dengan

pagu indikatif Rp. 328.182.000 bersumber dana DAK.

b. Kegiatan Persiapan Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik) dengan


8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Total pagu untuk Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya sebesar

Rp. 69.229.092.000 yang terdiri dari :

a. Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu dengan pagu indikatif

Rp. 303.735.000 bersumber dana DAU yang digunakan untuk belanja

pembangunan puskesmas pembantu.

b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dengan pagu

indikatif Rp. 1.876.300.000 bersumber dana DAU yang digunakan

untuk belanja pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan puskesmas.

c. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi dengan



36

d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) dengan

pagu indikatif Rp. 4.742.558.000 bersumber dana DAK.

e. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar

(DAK) dengan pagu indikatif Rp. 13.750.219.000 bersumber dana

DAK.

f. Kegiatan Pembangunan Puskesmas dengan pagu indikatif Rp.

48.014.780.000 bersumber dana DAK.

9. Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Total pagu untuk Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata sebesar Rp. 25.260.249.135 yang terdiri dari :

a. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan pagu


untuk belanja pemenuhan kebutuhan alat-alat kesehatan rumah sakit.

b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dengan pagu


untuk belanja pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan rumah sakit.

c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) dengan

pagu indikatif Rp. 17.131.870.000 bersumber dana DAK.

10. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.

Total pagu untuk Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan sebesar Rp. 60.000.000 yang terdiri dari :

a. Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil

Industri dengan pagu indikatif Rp. 60.000.000 bersumber dana DAU.

11. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

Total pagu untuk Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak sebesar Rp. 492.227.500 yang terdiri dari :

a. Kegiatan Audit Maternal Perinatal dengan pagu indikatif Rp.


b. Kegiatan Penyediaan Rumah Tunggu Ibu Hamil (DAK Non Fisik)

dengan pagu indikatif Rp. 402.400.000 bersumber dana DAK.


37

12. Program Keluarga Berencana

Total pagu untuk Program Keluarga Berencana sebesar Rp. 3.613.389.000

yang terdiri dari :

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan KB dengan pagu

indikatif Rp. 200.000.000 bersumber dana DAU.

b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Program Keluarga

Berencana (DAK) dengan pagu indikatif Rp. 1.472.500.000 bersumber

dana DAK.

c. Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)

dengan pagu indikatif Rp. 1.940.889.000 bersumber dana DAK.


38

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan

berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah

sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai

kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang

berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan

lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance

sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu

menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down

effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama

Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan dasar

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu

tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan

umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan

rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf

sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang

akan datang.

Tarempa, 25 April 2018

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Kepulauan Anambas,

HERIANTO, S.IP

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19630120 199103 1 002


i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 ini dapat diselesaikan

dengan baik.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 ini berisi tentang prioritas program dan

indikasi kegiatan bidang Perencanaan Pembangunan serta indikasi pendanaannya yang

akan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Dapat dilihat pula sejauh mana kinerja Organisasi

Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi

Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun

2019 masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. oleh karena itu kami sangat

mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak untuk dijadikan

bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 ini dapat memberikan kontribusi

yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya bagi Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tarempa, 25 April 2018 Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas,

HERIANTO, S.IP Pembina Utama Muda/IV.c Nip. 19630120 199103 1 002


ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1 1.2. Landasan Hukum 2 1.3. Maksud dan Tujuan 4 1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian 6 Renstra OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 18 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggran Tugas dan Fungsi OPD 23 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal 24 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 29

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 29 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD 30 3.3. Program dan Kegiatan 31

BAB IV. PENUTUP 38


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Review Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2016

Tabel 3.1 Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran


iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambar 2.2 Tahapan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2016-2021

Isi Renja_docx - PPID Kab. Kepulauan Anambas

Documents