Isi Refleksi Perjuangan_Tekad Wiranto

TEKAT WIRANTO: HANURA BERJUANG

UNTUK RAKYAT

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992(1). Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda palingsedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).(2). Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, ataumenjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atauhak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

TEKAT WIRANTO:

HANURABERJUANG

UNTUKRAKYAT

MUHAMMAD SYUKUR

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Syukur, Muhammad Tekad Wiranto: HANURA Berjuang untuk RakyatPenulis: Muhammad Syukur; Editor: A. FathoniCet. 1 — Jakarta: Salemba Institute, Desember 2010132 hlm. 14 x 21 cm

ISBN: 978-602-98049-0-4

Tekad Wiranto:HANURA Berjuang untuk Rakyat

Penulis: Muhammad SyukurEditor: A. Fathoni

Cetakan 1, Desember 2010

Diterbitkan oleh Salemba Institute

Lontar Saharjo No. 28 Rt. 008/Rw. 14Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi

Jakarta Selatan 12960Tel. 021-8313247

e-mail: .............................

Desain sampul: M. ZahruddinTata letak: Priyanto

Daftar Isi

Pengantar Penulis....................................................................viiProlog: Jenderal (Pur.) TNI H. Wiranto, SH(Ketua Umum DPP HANURA Periode 2010–2015)..........xiii

1. Mengurai Jejak Wiranto bersama Hanura........... ...........12. Partai HANURA Lahir untuk Perubahan.......................83. Partai HANURA Berjuang untuk Rakyat,

Bukan Kekuasaan.............................................................184. HANURA Pelopor Lahirnya Pemimpin

Berhati Nurani...................................................................225. Partai HANURA: Antara Distorsi dan

Konsistensi.........................................................................306. Kritik, Elite dan Hegemoni Partai..................................407. Potret Buram Pemilu 2009: Membangun Ikhtiar

Partai HANURA...............................................................488. Wiranto, HANURA dan Oposisi....................................579. Revitalisasi Gerakan HANURA.....................................6510. Politik Pencitraan HANURA..........................................7311. Ayo Menangkan HANURA 2014!.................................8012. Ikhtiar HANURA 2014: Ancaman Penyederhanaan

Partai..................................................................................8813. Menyehatkan Tradisi Partai HANURA......................10214. Evaluasi Kinerja Pengurus Daerah..............................109

Catatan-catatan......................................................................115

VIVI MUHAMMAD SYUKUR

Epilog: Dr. Dossy Iskandar Prasetyo (Sekjen DPP PartaiHANURA Periode 2010–2015).............................................117Daftar Pustaka........................................................................119Tentang Penulis..................................................................... 124

Pengantar Penulis

Membaca ulang hasil temuan awal survei Demos padatahun 2007, menunjukkan bahwa proses demokratisasi

di Indonesia berkecenderungan menuju ke arah tertib politik.Temuan awal survei Demos yang bisa kita catat adalahsebagai berikut: Pertama, meski sebagian masyarakat masihsinis terhadap politik, tetapi umumnya harapan terhadapdemokrasi tidaklah hilang, apalagi menolak demokrasi.Kedua, ada perbaikan instrumen demokrasi yang berhubung -an dengan tata kelola pemerintahan, transparansi danakuntabiltas, rule of law dan pemberantasan korupsi.

Akan tetapi, perbaikan ini berbanding terbalik dengansemakin memburuknya sejumlah instrumen kebebasan,seperti kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di sampingitu, instrumen representasi politik seperti kebebasanmendirikan partai, merekrut anggota dan berkampanyeuntuk menduduki jabatan-jabatan pemerintah, dan aksesserta partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial,termasuk perempuan terhadap kehidupan publik, tampak -nya juga semakin memburuk.

Kelihatannya, demokrasi kian memiliki akar yang kuat,khususnya buat mereka yang mempunyai kekuasaan denganmenyesuaikan dan mengikuti instrumen demokrasi yangada. Namun, pada saat bersamaan, kita bisa katakanfondasinya ternyata hanya terbatas pada kalangan elitesemata. Dari wilayah masing-masing, mereka bergeraksecara politik (political terrain), umumnya mereka berada

TEKAT WIRANTO: HANURA BERJUANG UNTUK RAKYAT VII

pada pemerintahan dan birokrasi, partai politik, serta bisnisdan industri. Semuanya menegaskan bahwa era kebangkitanreformasi menandai jauhnya posisi elite politik denganrakyat, padahal instrumen politik yang paling menentukanbagi lahirnya suatu legitimasi politik adalah adanyakekuatan rakyat dalam memilih dan menempatkan elitepartai dalam suatu pemilu.

Apa sebetulnya yang sedang dikerjakan kalangan elitelama dan baru dalam proses demokrasi yang tengah berjalandi Indonesia? Jelas, mereka sedang terus melakukankonsolidasi elite, dan tampaknya ini relatif berhasil jika kitamelihat relasi, komposisi, wilayah dan bahkan isu-isu sertakepentingan yang mereka usung. Tetapi, di saat yang sama,mereka membatasi arena politik hanya buat mereka sendiri.Tampaknya, mereka masih memonopoli arena danpermainan politik, dan enggan untuk ikut mengembangkanrepresentasi yang lebih luas dengan membuka koridor-koridor politik guna lebih banyak melibatkan masyarakatmenjadi bagian dalam proses pembuatan kebijakan politikatau minimal ikut memberikan kesempatan pada banyakorang di luar kalangan elite sendiri.

Para aktor dan figur politik berpengaruh memang telahberubah dengan mendukung instrumen demokrasi agarberjalan, tetapi pola aliansi yang dikembangkan sangatbersifat elitis, yakni hanya saling memperkuat di antaramereka sendiri, atau adanya simbiosis politik dan ekonomi.

Proses pengembangan kelembagaan atau institusi onali -sasi partai politik, hampir di semua partai politik diIndonesia, menghadapi berbagai persoalan, menyangkutpada lima hal yang berkaitan dengan organisasi internalpartai politik yang dapat dijadikan kriteria terjadinyapelembagaan dan institusionalisasi partai: yaitu, ketangguh -an organisasi, demokrasi internal, identitas politik, keutuhanpartai dan kapasitas berkampanye.

VIII MUHAMMAD SYUKUR

Suatu proses pelembagaan dan institusionalisasi partaipolitik akan membuka paradigma baru tentang pemilihanumum sebagai sarana demokrasi yang menjadi hak untukmemberi suara secara bermakna dan bebas dari paksaanpada penggunaan hak memilih oleh rakyat. Sistem politikyang membuka partisipasi rakyat secara umum adalahsistem politik yang demokratis. Pemilu yang menerapkankebebasan menggunakan hak pemberian suara dan rahasiamerupakan lambang empirik dari pengembangan demokrasimodern.

Akan tetapi, demokrasi tidaklah ‘bersemayam’ dalampemilu-pemilu semata, begitu setidaknya Nurcholish Madjidmemberikan pandangannya atas demokrasi. Jikademokrasi—sebagaimana dipahami di negeri maju—haruspunya ‘rumah’, maka rumahnya adalah ‘masyarakat madani’(civil society). Partisipasi rakyat dalam pemilihan secaralangsung acapkali berakhir pada ‘pertaruhan’ akan masadepan suatu negara hanya pada figur politik secara personalyang sungguh mengkhawatirkan.

Padahal, sesungguhnya sesuatu yang mahapenting dalampemilu adalah mempertaruhkan masa depan suatupemerintahan yang di dalamnya tergantung nasib rakyat—atau negara secara lebih luas. Sehingga, dalam penyeleng -garaan suatu pemilu yang dapat mencerminkan kehendakrakyat terlebih pada pemenangnya, tanpa ada kecurangandan atau sejenisnya, sudah tentu akan dapat melahirkanpemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan rakyat.

Dengan konteks ini, saya ingin merefleksikan pikiran-pikiran baru yang terwadahi dalam doktrin perjuanganpolitik berhati nurani, dengan mengupas secara tajam pikiranyang dilahirkan oleh Wiranto sebagai tokoh utama sertamengurai sepak terjang Partai HANURA yang sudahmemasuki usianya yang keempat tahun.

Buku Tekad Wiranto: HANURA Berjuang untuk Rakyat

TEKAT WIRANTO: HANURA BERJUANG UNTUK RAKYAT IX

sesungguhnya bermaksud menjadi kompas dalam meng -arahkan konsistensi kader-kader Partai HANURA dalamberjuang, sekaligus memberikan ikhtiar-ikhtiar positif demikejayaan partai berlambang hati itu di masa depan.

Di samping itu, buku ini juga merupakan refleksiterhadap Indonesia dalam perspektif yang lebih luas, yakniterhadap perkembangan transisi dan konsolidasi demokrasidi Indonesia dikaitkan dengan proses pengembangankelembagaan atau institusionalisasi partai politik, yang titiktekannya lebih pada menggugat suara hati nurani rakyatyang didengar dan diperjuangkan. Perjuangan hati nuranirakyat yang konsisten akan dapat menyebabkan PartaiHANURA berada pada pilihan publik yang tinggi, karenasesungguhnya kebutuhan publik pada partai yang palingpenting adalah konsistensi.

Buku Tekad Wiranto: HANURA Berjuang untuk Rakyatini, secara khusus, juga melakukan gugatan secara jujur danobyektif terhadap sistem, fungsi dan peran strategisperjuangan dan identitas politik Partai HANURA sertamemperbaiki secara benar dan tepat segala praktikketimpangan dan pengambilan kebijakan yang dilakukan,semua tindakan organisasi dimaksimalkan untuk dibangundalam paradigma pengelolaan organisasi yang berbasis padapengetahuan dan kearifan dalam memimpin. Sehingga,Partai HANURA tidak hanya menjadi partai yang inginmendapatkan kekuasaan untuk memperbaiki nasib rakyat,melainkan juga menjadi partai di mana rakyat dapatmengekspresikan hak-hak politiknya secara baik.

Akhirnya, buku yang berada di tangan sidang pembacaini adalah suatu studi atas realitas perjalanan PartaiHANURA di bawah panji kepemimpinan Wiranto. Buku iniakan memandu pembaca untuk sedapat mungkin memaknaisecara lebih tepat tekad Wiranto sebagai sosok besar yangmemelopori lahirnya Partai HANURA. Di dalam buku ini

X MUHAMMAD SYUKUR

secara gamblang menuliskan pikiran-pikiran Wiranto dalamsuatu analisis kritis, dengan tujuan dapat memberikaninspirasi baru bagi kita generasi baru HANURA, agar dapatmelanjutkan kepemimpinan Partai HANURA dengan lebihbaik.

Selaku penulis, saya mengucapkan terima kasih yangsebesar-besarnya kepada Bapak Wiranto yang telah banyakmemberikan pemahaman, bimbingan dan memberikankesempatan kepada saya untuk mengekspresikan penge -tahu an saya dalam buku ini, dan juga bersedia menuliskanprolog buku ini, yang sudah tentu semakin memperkuatdan memperkaya isinya. Semoga Bapak diberikan kekuatanlahir batin oleh Allah SWT.

Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepadaorang-orang yang banyak membantu saya dalam penulisansampai diterbitkan buku ini, Bapak Dossy Iskandar Prasetyoyang juga bersedia menuliskan epilognya, sehingga lebihmembuka cakrawala pembaca. Ucapan terima kasih tak lupapula saya sampaikan kepada Bapak Karna B. Lesmana yangbanyak memberikan masukan, koreksi dan meluangkanwaktu untuk berdiskusi tentang penulisan buku ini, jugaterima kasih kepada Bapak Fuad Bawazier yang seringmemberi nasihat, dan masih banyak lagi yang tidak dapatsaya sebutkan satu per satu.

Semoga mendapat balasan yang setimpal atas segalabantuannya dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semogabuku ini menjadi buku yang banyak memberikan manfaatpada kita dalam rangka membangun masa depan PartaiHANURA yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan.Amin.

Jakarta, November 2010MUHAMMAD SYUKUR

TEKAT WIRANTO: HANURA BERJUANG UNTUK RAKYAT XI

XII MUHAMMAD SYUKUR

Prolog: JENDERAL (PUR.) TNI H. WIRANTO, SH (KETUA UMUM DPP HANURA PERIODE 2010–2015)

TEKAT WIRANTO: HANURA BERJUANG UNTUK RAKYAT XIII

XIV MUHAMMAD SYUKUR

Bab I

Mengurai Jejak Wiranto Bersama HANURA

Rekam jejak Wiranto tidak asing lagi bagi publikIndonesia, terlebih di lingkungan Partai HANURA.

Sosok ini memiliki karakteristik yang cukup kontroversial,jika kita melihatnya dalam pendekatan konflik-konflik politikpasca-jajak pendapat atau referendum Timor Timur. Letakdinamisnya pendapat publik terkait dengan Wiranto adalahperan dan upayanya dalam mendinamisir konflik fisik yangmenimpa rakyat Timor Timur, terutama pada pertarunganantara kekuatan yang pro dan kontra terhadap referendum.Oleh saya, sesungguhnya Wiranto lebih tepat disebut sebagaipelaku utama dalam menyelamatkan Indonesia dari krisisdisintegrasi, yang kala itu memang menjadi bagian darikonfik integral karena lahirnya suatu tatanan politik baruakibat desakan publik yang menamakan dirinya erakebebasan berdemokrasi, atau dalam bahasa santunnyadisebut era reformasi.

Tatkala desakan arus reformasi 1997–1998 begitu kuatmelanda bangsa Indonesia, kita dipertontonkan oleh perilakuanarkisme dan kebrutalan yang nyata-nyata mengharu birutatanan kebangsaan kita, yang pada dasarnya bertolakbelakang dengan budaya dan tradisi kita sebagai bangsayang mengandalkan nilai-nilai etika serta moral dalamkehidupan berbangsa dan bernegara (nation-state).

TEKAT WIRANTO: HANURA BERJUANG UNTUK RAKYAT 1

Memandang Wiranto sebagai sosok yang tegas dan beranirasanya tidak cukup bagi saya, apalagi sebaliknya meng -alamatkan tuduhan sebagai pelanggar HAM, sungguh itutidak adil bahkan sangat ironis. Tuduhan itu tidak hanyapolitis, tapi juga sudah menjadi pengetahuan umum bahwatuduhan itu disponsori oleh gerakan pro-Amerika. Sayaingin membuka paradigma berpikir yang tentu meng -andalkan nalar yang sehat, dan yang lebih penting adalahfakta-fakta yang sesungguhnya. Bahwa kita mesti tahu dansecara benar mengerti tentang sejarah Wiranto, terutamadalam perjalanannya memangku jabatan sebagai PanglimaABRI. Tatkala dia diminta menjadi presiden oleh utusanAmerika di kediamannya bambu apus Jakarta Timur, denganide mengambil alih kekuasaan presiden ala SUPERSEMART,jawaban yang tidak diduga bahkan sulit kita jumpai yaknitidak bersedia menerima tawaran Amerika dan akanmengawal proses reformasi secara konstitusional, termasukperalihan kekuasaan melalui pemilu yang jujur dan bersih.

Bahwa ketika kita ingin mendeskripsikan jasa-jasaWiranto dalam posisi yang tidak saja kuat, tapi jugakonstitusional sebagai Panglima ABRI, maka sangatmungkin pengambilalihan bakal terjadi. Namun, dengansikap tegas, Wiranto tidak memanfaatkan beberapa amanahPresiden Soeharto, termasuk Kepres No. 16 Tahun 1998,yang secara umum memberi peluang secara konstitusionaluntuk mengambil peran sebagai kepala pengganti kepalanegara, yakni mengambil alih penyelenggaraan kekuasaanpemerintahan.

Dalam konteks itu, saya termasuk orang yang dalamproses mengenal Wiranto terjebak pada pandangan-pandangan subyektif, yang oleh kesadaran saya ketika lebihdekat mengenal Wiranto dengan baik saya tegaskan bahwacara pandang saya keliru dan ironis terhadap Wiranto.Acapkali kita mengkooptasi diri dalam sudut pandang

2 MUHAMMAD SYUKUR

negatif, padahal sesungguhnya hal itu terjadi lantaran kitatidak memiliki pengetahuan yang kompleks tentang faktasesungguhnya. Karena itu, saya ingin mengutip suatupepatah yang dituangkan dalam sebuah hadits: “Cintailahorang secara sewajarnya, karena kamu akan membencinya suatuketika, dan bencilah orang secara sewajarnya, karena kamu akanmencintainya suatu ketika.”

Dalam catatan kritis ini, saya ingin menuliskan pikiransaya perihal Wiranto secara lebih khusus dalam tindakannyamemimpin HANURA. Mengapa saya begitu obsesif dalammenulis tentang sosok Wiranto? Menurut pengalamanpribadi saya manakala kerap diberi kesempatan men -dampingi dan berdiskusi dengan Wiranto, saya menemukanbanyak hal kontekstual yang dipikirkan, diperjuangkanbahkan dititipkan untuk bisa kita lakukan secara bersama-sama, lebih-lebih dalam posisinya sebagai pimpinan suatupartai politik.

Secara kontekstual, saya ingin melemparkan pikiran-pikiran yang lahir dalam pergerakan Partai HANURA, baikitu dialektika internal maupun fenomena eksternal se -hubungan dengan kepemimpinan Wiranto. Beberapa halyang ingin saya komentari terkait dengan hubunganemosional ketokohan Wiranto dan Partai HANURA adalah:Pertama, banyak pengakuan bahwa salah satu keutamaandari kekuatan Partai HANURA di mata publik serta mudahditerima masyarakat adalah mengandalkan ketokohanWiranto. Hal ini tidak saja dikomentari oleh para pengamat,melainkan juga pada banyak hasil survei yang membenarkantentang adanya faktor Wiranto sebagai salah satukeunggulan kekuatan Partai HANURA. Kedua, kekuatanHANURA mencitrakan dirinya sebagai partai baru yangberbasis hati nurani, boleh dibilang baru pertama ada partaiyang mencetuskan obsesi politiknya berbasis pada politikhati nurani—sehingga secara jujur sampai saat ini belum


dapat kita tarik dalam bentuk doktrin apalagi mendapatkanpengakuan, kendati sudah dapat kita praktikkan dalam sikappolitik, baik kelembagaan maupun personal sebagai kaderpartai.

Artinya, pada soal ini saya ingin mengarahkan pikirankita bahwa sesungguhnya pengaruh partai antara pencitraansebagai partai berbasis hati nurani dan sosok Wiranto yangdipandang tegas dan berani, yang jauh lebih tinggimengundang perhatian dan ekspektasi pasar pemilih adalahlebih pada faktor kepribadian Wiranto.

Pada konteks ini, akan muncul banyak pandanganberagam dan bisa menjadi distorsi pemahaman, terlebihpada pikiran tentang Wiranto, ketika kita tidak memilikibasis pengetahuan tentang cita-cita atau tekad Wirantomendirikan Partai HANURA. Secara pribadi, saya inginmengilustrasikan pandangan kita yang lahir karenaketergantungan posisi dan sebaliknya kita membangunpandangan tidak karena posisi dekat si pengambil keputusanatau terdepak dari posisi politik itu. Dua perspektif di atassaling bersinggungan, tetapi sesungguhnya jika kitatermasuk orang-orang yang gampang mengerti tentangsuatu pandangan atau sebaliknya seringkali kita membuatpandangan, maka kita akan lebih mudah memahami darimana lahir suatu sudut pandang dan apa yang melatariadanya sudut pandang kita.

Sejak HANURA dideklarasikan, saya adalah golonganorang yang tertarik masuk Partai HANURA karena faktorWiranto sebagai ketua umum atau tokoh pendiri utamanya.Setidaknya, ada beberapa alasan klasik yang mungkin akandibilang terlalu mudah dijadikan suatu alasan atau alasanyang tidak konstruktif. Sejak saya memimpin pergerakanMahasiswa pada 1997–1998 sebagai Presiden BEMUniversitas Khairun Ternate, saya termasuk mahasiswa yangmenyenangi demontrasi, tetapi tidak menganut faham

4 MUHAMMAD SYUKUR

gerakan yang berbasis konfrontasi dengan siapa pun,termasuk TNI/POLRI. Sehingga boleh dibilang dalamsejarah saya mengenal Wiranto melalui berbagai media,terkait peran-perannya sebagai salah satu tokoh kuncilahirnya reformasi, sejak saat itu saya sudah terkooptasidengan pemahaman terhadap Wiranto sebagai sosok yangtepat memimpin Indonesia.

Salah satu daya tarik saya dan sangat terkesan hinggasaat ini adalah peran Wiranto sebagai figur yang tidakambisius pada saat reformasi dimulai. Saya juga tertarikpada inspirasi yang dilahirkan Wiranto ketika mengambilposisi sebagai Panglima ABRI yang siap mengamankanpresiden dan para mantan presiden beserta keluarga mereka.Bagi saya, pendapat ini sangat sederhana, tetapi cukupmemengaruhi pandangan saya pada sosok Wiranto.

Dua alasan kecil itu setidaknya memberi gambaran padaAnda bahwa pandangan saya mengenai Wiranto setidaknyadipengaruhi oleh faktor ketokohannya di masa lalu.Sehingga motivasi masuknya saya pada Partai HANURAlebih disebabkan oleh ketokohan Wiranto. Mungkin akanbanyak alasan lain yang mengemuka, tetapi saya percayaakan banyak yang sama dengan nasib saya, masuk PartaiHANURA karena faktor Wiranto.

Berbagai kisruh internal yang mencemaskan kadermaupun para simpatisan partai, sebutlah adanya gugatankader-kader partai yang membelot—tidak menerima hasilMunas I di Surabaya Februari 2010 silam, adanya tiga daerahyang musyawarah daerahnya belum tuntas lantaran adanyakendala-kendala pada teknis pelaksanaan, yaitu Maluku,Sulsel dan Sumut, serta sejumlah masalah lain yang datangsilih berganti, kesemuanya memerlukan energi yang kuatdan kearifan pusat dalam menyelesaikan.

Satu hal yang saya percaya, sesungguhnya ada energipositif dari kepemimpinan Wiranto, yaitu menghadapi


berbagai gejolak dan atau konflik tersebut secara tenang,bijaksana dan mampu memfilter antara kepentingan partaidan pribadi masing-masing pengambil kebijakan, termasukpengurus pusat.

Dalam konteks itulah, saya kemudian berpikir, arahpergerakan Partai HANURA dalam tekad Wiranto se -sungguhnya sangat mulia, yaitu membangun suatu tatananpartai politik yang mengedepankan hati nurani dalamberpolitik, lebih mengutamakan membela kepentinganrakyat dan mampu membuat terobosan kebijakan secarakonsisten untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan ke -nyataan yang kita dapatkan dari gambaran atas kehendakWiranto adalah dengan memberi kesempatan seluas-luasnyatanpa tekanan kepada kader-kader partai di DPR/DPRDuntuk melakukan berbagai manuver politik yang muaranyauntuk membela kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Hal ini sangat penting ditegaskan, karena banyak pretensipublik pada partai mengenai soal tersebut. Banyak pimpinanpartai yang secara sewenang-wenang melakukan ataumengambil tindakan atas nama partai tanpa memper -timbang kan perasaan publik dengan menekan atau meng -atur anggotanya di DPR untuk bargaining posisi politik yangsifatnya lebih personal dan atau mengedepankan ke -pentingan kelompok dan golongan. Simak saja pada KasusCentury dan mafia pajak atau kasus suap pada pemilihanDeputi Gubernur BI.

Satu hal yang rasanya penting untuk kita simak, bahwasosok Wiranto dalam kepemimpinan Partai HANURAmampu memberikan nilai positif bagi terciptanya tatananpartai yang utuh, paling tidak gejolak menuju perpecahanyang begitu besar dapat diredam dengan ketegasan danpancaran karisma kepemimpinan Wiranto.

Dalam kaitan itulah, saya ingin kita membangun pikiran-pikiran baru yang lebih maju dan progresif untuk menarik

6 MUHAMMAD SYUKUR

perhatian publik, sehingga perhatian publik pada HANURAtidak saja tergantung pada ketokohan Wiranto, melainkanpada pengaruh peran kader-kader terbaik Partai HANURA.Dengan demikian, kita bisa mengatakan pada siapa pun,termasuk merangsang publik untuk ikut optimis bahwaPartai HANURA adalah partai masa depan.


Bab II

Partai HANURALahir untuk Perubahan

Negara demokrasi adalah negara yang memungkinkanpartisipasi rakyat berlangsung secara penuh dalam

urusan-urusan negara (public affairs). Rakyat sebagai elemenutama negara (civil society) secara mutlak mendapatkankedudukan strategis yang dijamin oleh konstitusi untukmenjalankan peran-perannya dalam bentuk partisipasi aktif;tentang bagaimana rakyat punya kekuatan memilih,mengontrol, mengoreksi, dan mengganti sebuah rezim.

Dalam masyarakat Yunani Kuno, ada beberapa prinsipoperasional (operating principles) yang cukup menarik dalamsistem demokrasi Athena. Pertama, para warga negara sendiriyang langsung membuat keputusan-keputusan politik danmengawasinya, berbeda dengan yang berlaku di berbagainegara-kota lainnya di mana kebijaksanaan politik dibuatdan diawasi oleh sekelompok kecil penguasa. Kedua, terdapatekualitas politik dan hukum bagi semua warga negara dalamhal memberikan suara pada berbagai isu, dalam dialogterbuka dan dalam hak untuk menduduki jabatan peme - rintahan. Ketiga, kebebasan politik dan kewarganegaraan(political and civic freedom) dijamin sepenuhnya. Keempat,dalam proses penentuan kebijakan, bila semua argumentelah dipaparkan, voting dipandang sebagai sarana terbaikuntuk mengetahui kemauan para warga negara mengenai

8 MUHAMMAD SYUKUR

masalah-masalah tertentu.1

Partisipasi aktif rakyat ini, pada konteks modern, menjadilebih esensial dalam pemerintahan yang tumbuh kiankompleks dan besar. Bahkan Abraham Lincoln, seorangtokoh demokrasi yang mendefinisikan demokrasi sebagaipemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, berpendapatbahwa suatu negara dengan lembaga-lembaganya adalahmilik rakyat sebagai penghuni negara itu. Apabila merekasudah jemu dan jenuh dengan pemerintah yang ada, merekadapat menggunakan hak konstitusional untuk mengubahpemerintah, atau hak revolusioner untuk mengganti samasekali pemerintah itu.2

Maka, tak pelak, negara yang demokratis mensyaratkanadanya pengakuan negara atas kedaulatan rakyat yangdiwujudkan dalam bentuk partisipasi rakyat sebagaikekuatan penekan dan pengimbang kekuasaan dalamnegara. Sebagai bentuk pengakuan atas kedaulatan rakyat,segala keputusan negara sejauh mungkin harus memberikankesempatan untuk adanya politik partisipasi rakyat dalamproses pengambilan keputusan, baik melalui wakil rakyatyang berada di parlemen maupun melalui organisasimasyarakat sipil di luar parlemen.

Pada masyarakat yang demokrasinya sedang berkembangseperti Indonesia, rendahnya partisipasi politik meng -indikasi kan lambannya perkembangan demokrasi, bisa jadiini pertanda buruknya kinerja lembaga-lembaga yang diberitugas untuk mengelola kepentingan politik rakyat padapemilu seperti KPU.

Partisipasi politik adalah soal hak, bukan kewajiban, dimana penggunaannya tidak dapat dipaksakan tetapiberdasarkan kesadaran politik warga. Jika masyarakatmemandang penggunaan hak politiknya akan memberikanmanfaat bagi kehidupannya, dengan sendirinya mereka akanberpartisipasi dalam menggunakan hak politiknya. Sebalik -


nya, jika tidak, mereka akan mengabaikan hak-hak politik -nya. Di sinilah diperlukan peran partai politik sebagai satu-satunya instrumen demokrasi yang ditugaskan oleh kon -stitusi negara untuk melakukan pemberdayaan, pendidik anpolitik dan sebagai peserta pada pemilu. Artinya, wujudformalitas demokrasi Indonesia sesungguhnya sangattergantung pada eksistensi partai politik.

Kay Lawson (1988) misalnya, mengemukakan bahwapartai politik merupakan sebuah agensi (agency) yang dapatmengklaim memiliki rasion d’etre untuk mendasari berbagaiketerkaitan di dalam sebuah negara. Keterkaitan tersebut,ungkap Lawson, merupakan sebuah hal yang utama, karenapartai politik menyediakan ‘benang penghubung’ antarapemilih, proses pemilihan umum, dan pemerintah yangdihasilkan dari proses tersebut.3

Karena begitu pentingnya peran partai politik, makasegala ketentuan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai partai politik sangat diperlukan.Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampumenjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat,efektif dan fungsional—selain itu, harus mampu berfungsimemberikan edukasi pada pelakunya untuk tidak semena-mena mengelola dan menjalankan kebijakan partai.

Dengan kondisi partai politik yang sehat dan fungsional,maka sangat memungkinkan dapat melaksanakan rekrut -men pemimpin formal dan informal dengan baik. Prosespengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yangsehat atas penyelenggaraan pemerintahan negara adalahsalah satu fungsi utama partai politik. Dengan instrumenpartai politik pula, konflik dan konsensus pada kepentingannegara dapat tercapai. Makna dari ini semua adalah, prosespolitik dalam pemilihan umum (pemilu) jangan sampaimengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensipartai politik—terlebih partisipasi politik rakyat.

10 MUHAMMAD SYUKUR

Menumbuhkembangkan eksistensi partai politik yangsehat dan fungsional memang bukan perkara mudah.Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakanpartai politik yang benar-benar berfungsi sebagai alatartikulasi masyarakat pada negara. Bagi Indonesia, per -tumbuhan partai politik telah mengalami pasang-surut.

Kehidupan partai politik baru dapat dilacak mulai tahun1908. Pada tahap awal, organisasi yang tumbuh pada waktuitu seperti Budi Utomo sudah mewadahi lahirnya pikiran-pikiran cerdas dari generasi muda penggeraknya tentangpartai politik, meskipun belum bisa dikatakan sebagai partaipolitik dalam pengertian secara modern. Budi Utomo lebihmerupakan gerakan moral yang tidak diperuntukkan untukmerebut kedudukan dalam kekuasaan (public office) melaluipemilihan umum, juga tidak dalam arti organisasi yangberusaha mengendalikan proses politik Indonesia, tetapibahwa dalam pergerakannya banyak terjadi pergulatanpolitik dalam upaya merebut kemerdekaan.

Sangat boleh jadi, partai dalam arti modern yakni sebagaisuatu organisasi massa yang berusaha memengaruhi prosespolitik, guna mendapatkan kekuasaan di dalam pemerintah -an. Maka, salah satu peran partai politik adalah merintiskebijaksanaan yang prorakyat dan mendidik para pengambilkebijakan untuk bertindak menggunakan hati nuraninya.Tugas pokok partai lainnya adalah senantiasa mampumelakukan perkaderan untuk dapat melahirkan pemimpinyang berkualitas untuk memimpin bangsa dan negara.

Sejak didirikannya Sarekat Islam pada tahun 1912, partaidianggap menjadi wahana yang bisa dipakai untuk men -capai tujuan-tujuan nasionalis. Selang beberapa bulan, pada25 Desember 1912, lahir Indische Partij (Partai Hindia) yangdidirikan Douwes Dekker guna menuntut kebebasan dariKolonial Belanda. Dua partai inilah yang bisa dikatakansebagai cikal bakal semua partai politik dalam arti yang


sebenarnya yang kemudian berkembang di Indonesia.Munculnya beragam partai masa itu sudah barang tentu

mendapatkan pengawasan yang sangat ketat daripemerintah kolonial. Namun, para pendukungnya gigihmemanfaatkannya sebagai kekuatan penyadaran rakyatsecara taktis dan strategis. Di masa kekuasaan Jepang, partaidilarang, sehingga kaum pergerakan kemerdekaan harusberjuang secara tersembunyi, baik melalui organisasimasyarakat yang diizinkan dan dimaksudkan untuk mem -bantu Jepang maupun lewat gerakan bawah tanah.4

Perkembangan partai politik kembali menunjukkangeliatnya di era Demokrasi Liberal, partai mendominasikekuasaan negara. Wacana yang berkembang kala itu adalahperlunya partai tunggal. Partai tunggal diperlukan untukmenghindari perpecahan antarkelompok, karena waktu itusuasana masyarakat Indonesia masih diliputi semangatrevolusioner. Tapi niat membentuk partai tunggal yangrencananya dinamakan Partai Nasional Indonesia gagal,karena dianggap dapat menyaingi Komite NasionalIndonesia Pusat dan dianggap bisa merangsang perpecahandan bukan memupuk persatuan. Pascapembatalan niatpembentukan partai tunggal, atas desakan dan keputusanBadan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, pemerintahmengeluarkan maklumat yang isinya perlu dibentuk partaipolitik sebanyak-banyaknya guna menyambut pemilihanumum anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat.

Pada keadaan seperti itulah, partai politik tumbuh danberkembang selama revolusi fisik dan mencapai puncaknyapada tahun 1955 ketika diselenggarakan pemilihan umumpertama yang diikuti 36 partai politik, meski yang mendapat -kan kursi di parlemen hanya 27 partai. Pergolakan-pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan DewanKonstituante hasil pemilihan umum telah menyudutkanposisi partai politik. Hampir semua tokoh maupun golongan

12 MUHAMMAD SYUKUR

mempermasalahkan keberadaan partai politik. Kekalutandan kegoncangan di dalam sidang konstituante inilah yangpada akhirnya memaksa Bung Karno membubarkan partai-partai politik pada tahun 1960, dan hanya boleh tinggal 10partai besar yang pada gilirannya harus mendapatkan restudari Bung Karno sebagai tanda lolos dari persaingan.

Memasuki periode Orde Baru, tepatnya setelah PemilihanUmum 1971, pemerintah kembali berusaha menyederhana -kan partai politik. Seperti pemerintahan sebelumnya,banyaknya partai politik dianggap tidak menjamin adanyastabilitas politik dan dianggap mengganggu programpembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi padatahun 1973, partai yang diperbolehkan tumbuh hanyaberjumlah tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP),GOLKAR dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Tampak sekali, partai-partai yang ada di Indonesia bolehdikatakan merupakan partai yang dibentuk atas prakarsanegara. Pembentukan partai bukan atas dasar kepentinganmasing-masing anggota, melainkan karena kepentingannegara. Dengan kondisi partai seperti ini, sulit rasanya meng -harapkan partai menjadi wahana artikulasi kepentinganrakyat. Baru setelah reformasi, pertumbuhan partai politikdidasari atas kepentingan yang sama dari masing-masinganggotanya. Boleh jadi, era reformasi yang melahirkan sistemmultipartai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yangdidasari kepentingan dan orientasi politik yang sama diantara anggotanya. Mereka benar-benar memanfaatkanruang kebebasan berserikat untuk memperjuangkan cita-cita politiknya dalam sebuah negara demokrasi.

Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, karenapartai politik adalah alat demokrasi untuk mengantarkanrakyat menyampaikan kepentingannya. Tidak adademokrasi sejati tanpa partai politik. Maka, sebagai tulangpunggung demokrasi, partai politik berperan sebagai


penyangga tegaknya ide dasar pelaksanaan fungsi negara,yakni melindungi dan melayani rakyat. Sekali lagi,perlindungan dan pelayanan terhadap rakyat akan efektifketika partai menjadikan rakyat sebagai sasaran utama tiapprogramnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik, Pasal 10 poin (2), disebutkan bahwa fungsiparpol adalah untuk meningkatkan partisipasi politikanggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraankegiatan politik dan pemerintahan. Parpol juga berkewajibanmemperjuangkan cita-cita parpol dalam kehidupan ber -masyarakat, berbangsa dan bernegara serta membangunetika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.5

Pada bagian ini, dalam rangka mencapai tujuannya, partaiharus memfungsikan dirinya tidak sekadar sebagai saranapendidikan politik, namun juga harus menjadi jembatanaspirasi yang mampu mereduksi konflik di masyarakat ataskebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi.

Kenyataan belakangan ini, tidak sedikit parpol belummampu berperan sebagaimana mestinya. Salah satupenyebabnya adalah parpol lebih sering dirundung konflikinternal ketimbang menjalankan fungsinya. Singkatnya,parpol belum selesai dengan orientasi dan nilai yang di -usungnya. Jika ini terus terjadi, tidak tertutup kemungkinanpartai yang demikian akan tereliminasi dari kompetisidengan partai lainnya yang lebih solid dan sudah lebihmapan dalam urusan internal.

Sosiolog asal Australia, Max Lane, mengatakan, perbaikanatas masalah yang terjadi di Indonesia hanya bisa dilakukanoleh rakyat sendiri. Alasannya, kelompok ini masih memilikinasionalisme untuk membuat Indonesia sejahtera. Elitepartai sama sekali tidak memiliki nasionalisme lagi, sehinggatidak ada kepedulian lagi jika negeri ini hancur (Jakarta,

14 MUHAMMAD SYUKUR

28/5). Spirit dari pernyataan Lane di atas dapat kita benarkandalam sudut pandang yang lebih simpatik, yakni rakyatsudah jenuh bahkan sulit memercayai para elite politik,lantaran sering dibohongi dengan janji-janji tanpa realisasi.

Ketidakpercayaan rakyat pada parpol dan pemerintahtampak mulai meningkat tajam pada pemilu. Jumlahgolongan putih pada setiap pemilu, terlebih Pemilu 2009,6

sangat tinggi. Ini merupakan cerminan dan bentuk protesrakyat yang nyata atas perilaku parpol dan elitenya yangtidak menepati janjinya pada setiap pemilu.

Berbagai problem di atas oleh banyak pengamat danrakyat jelata dinyatakan sebagai krisis politik yang sudahberkepanjangan, termasuk di dalamnya adalah krisis moralelite dan krisis peran partai politik yang kritis dan konsisten.Sehingga, hal ini dijadikan alasan subyektif para elite untukmendirikan partai baru.

Melahirkan partai politik baru dianggap sebagai salahsatu solusi dalam mengatasi merebaknya virus ketidak -percayaan rakyat terhadap partai politik yang sudah terjadisebelumnya. Arus ketidakpercayaan rakyat pada partaiharus dipandang sebagai ancaman serius pada kelangsungandemokrasi Indonesia.

Atas dasar kesadaran terhadap berbagai problem itulah,lahir spirit moral yang kuat untuk mendirikan PartaiHANURA. Jenderal (Pur.) TNI H. Wiranto, SH membuatsuatu gerakan moral yang diwujudkan dalam bentukkomitmen mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat atau seringdikenal dengan Partai HANURA. Tepatnya pada 21Desember 2006, Partai HANURA dideklarasikan di HotelKartika Chandra Jakarta.

Spirit besar lahirnya Partai HANURA adalah ter -wujudnya kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.HANURA dilahirkan sebagai gerakan moral untuk men -jawab krisis kepercayaan publik pada partai politik dewasa


ini. Sebagai wujud komitmen dan konsistensi HANURAdalam mengawal perjuangan rakyat, berbagai sikap di -tunjukkan dalam kaitannya dengan peran Partai HANURAdi DPR.

Rumusan nilai-nilai dasar perjuangan Partai HANURA,yakni ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan,dan kesederhanaan, mengilustrasikan realitas bangsaIndonesia saat ini. Nilai-nilai dasar perjuangan HANURAitu menjadi kompas yang mengatur siklus dan arahpergerakan Partai HANURA. Di balik semua itu, ada spiritbesar yang tersembunyi, tetapi bergerak melakukan advokasidan upaya-upaya konkret dalam membangun eksistensiPartai HANURA. Peran Wiranto sebagai nakhoda utamamenjadi hal yang sangat menentukan arah kebangkitan dankemajuan Partai HANURA saat ini.

Sadar atau tidak, pengakuan publik terhadap eksistensiPartai HANURA sudah mulai kita rasakan. Beberapa fasedalam momentum politik yang mengundang perhatianpublik, sebutlah Kasus Century dan mafia pajak, posisi sikappolitik Fraksi HANURA di DPR boleh kita banggakan.Berani mengumbar fakta dan tidak mau berkompromidengan kekuasaan serta tetap konsisten adalah sikap kritisyang jarang dipertahankan oleh setiap partai politik.

Banyak yang menyebut Fraksi HANURA sedikit tetapimenggigit, bisa kita benarkan dari segi sikap yang konsistendan kritis. Semua itu tidak terlepas dari obsesi dan peranaktor pengendali utama partai. Sikap tegas dan lugas yangdiambil Wiranto sebagai Ketua Umum Partai HANURAdalam kaitannya dengan Kasus Century dan mafia pajaktidak saja menjelaskan bahwa Partai HANURA didirikanuntuk kepentingan rakyat, tetapi juga menegaskan bahwadirinya dalam memimpin partai sama sekali tidakberorientasi pada uang dan jabatan.

Saya sama sekali tidak bermaksud atau ingin men -

16 MUHAMMAD SYUKUR

justifikasi Wiranto dalam pendekatan yang tidak rasionaldan tidak beralasan—saya hanya ingin membangun nalarkita dengan realistis, terlebih pada kader-kader partai. Pesanyang lebih penting lagi adalah meluruskan pikiran publikyang kontra dengan kepemimpinan Wiranto, bahwa Wirantosesungguhnya merupakan sosok yang memiliki kemampuanmemimpin dan tidak ambisius apalagi suka menyalah guna -kan jabatan dan kewenangan. Tentu, penegasan terhadapkomitmen perjuangan Partai HANURA di DPR yang aktifdan konsisten adalah salah satu wujud dari komitmenWiranto mendirikan HANURA untuk perubahan.

Dalam perspektif itulah, posisi politik HANURAsenantiasa dibangun di atas landasan perjuangan yang lebihkonkret dan berpihak pada rakyat. Kita tentu sangatberharap, kepercayaan yang didapatkan dalam memenang -kan pemilu pada Pemilu 2014 adalah atas dasar kehendakrakyat. Untuk menjawab semua itu, partai harus intensmelakukan pembenahan, mulai dari sistem rekrutmen,sistem pengelolaan kebijakan dan membangun tradisikepemimpinan yang prorakyat. Dengan semua itu, kitadapat mencapai apa yang kita cita-citakan, dan HANURAdapat kita sebut sebagai partai pelopor perubahan diIndonesia.


Bab III

Partai HANURABerjuang untuk Rakyat,Bukan Kekuasaan

Judul ini mewakili keresahan masyarakat Indonesiaumumnya, lantaran banyaknya jumlah parpol yang

berdiri—hanya diperankan untuk mencari kekuasaan belaka.Keberadaan partai politik sebagai satu-satunya lembagapolitik yang memiliki otoritas untuk ikut pemilu padakenyataannya tidak banyak memberikan sumbangan berartiterhadap kemajuan demokrasi politik Indonesia. Partaipolitik hanya mampu mengambil peran sebagai instrumentunggal dalam merebut kekuasaan semata-mata.

Dalam negara demokrasi modern, tujuan penguatankelembagaan politik adalah untuk melakukan reproduksipada pembentukan karakter kepemimpinan politik padaberbagai strata dan diharapkan berperan menjadi pilarutama dalam mendorong kemajuan praktik demokrasi itusendiri. Pembangunan nilai-nilai moralis dalam tradisipolitik adalah keharusan universal yang mestinya di -wariskan sebagai budaya demokrasi dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Hal ini dianggap penting bagi ke -stabilan politik serta menata evolusi sistem politik secarakonstruktif pada negara berkembang menjadi negaramodern semacam Indonesia.

Sejatinya, fungsi utama partai politik dapat kita lihat dari

18 MUHAMMAD SYUKUR

apa yang disusun secara sempurna oleh The NetherlandsInstitute for Multyparty Democracy (2006)7 bahwa fungsiutama partai politik adalah memadukan dan mendekatkan(mengakomodasi) berbagai kepentingan (interest) rakyat sertamendamaikan (kompromi) perbedaan saat terjadi ketidak -sepakatan. Dan pemerintahan yang demokratis sebetulnyaberasal dari pemerintahan yang dibentuk oleh partai politikyang dihasilkan oleh pemilu yang jujur dan demokratis.Dengan demikian, partai politik tetap merupakan lembagakunci dalam pemilihan umum.

Setiap partai politik, terlebih yang memiliki perwakilandi parlemen, harus mampu mengambil peran strategis dalammemengaruhi kebijakan eksekutif, agar mempertimbangkangagasan dan posisi kebijakan partai di dalam implementasikebijakan pemerintah. Dengan demikian, partai akanmemperoleh perhatian dan simpati publik yang padagilirannya memengaruhi citra dan meningkatnya dukunganpolitik pada pemilu, karena fungsi melakukan pengawasanterhadap eksekutif melekat pada fungsi partai yang secara aktifdiperankan oleh setiap anggotanya di parlemen.

Pertanyaan yang paling mendasar bagi Partai HANURAadalah apakah kehadirannya di panggung politik nasionaluntuk melayani dan memperjuangkan kepentingan rakyatatau sekadar mengejar kekuasaan belaka? Pertanyaan inibermakna dan membutuhkan jawaban yang nyata danrasional. Sekilas, kader HANURA patut bangga, karenasecara absah, keberadaan Partai HANURA di dalamkonstruksi politik ketatanegaraan Indonesia telah diakuisebagai suatu partai politik yang berhak ikut pemilu.Namun, keberadaannya di masyarakat tidak akan berartijika perannya tidak mampu memengaruhi kebijakan publikdalam memperjuangkan kepentingan rakyat, apalagi ikutmemainkan adegan-adegan yang tidak terpuji (KKN) sepertitelah dipertontonkan para elite partai-partai sebelumnya.


Dalam rumusan mission perjuangan Partai HANURA,tegas dikatakan, keberadaannya adalah untuk memperjuang -kan kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Redaksiperjuangan yang dicantumkan sebagai visi HANURA tidaksaja menjadi kompas perjuangan partai, tetapi juga menjadiguides yang menuntut setiap kadernya untuk memahamisecara sungguh-sungguh bahwa ada sistem nilai di dalamruh Partai HANURA yang harus terjaga.

Ketua Umum Wiranto mengidentifikasi hal tersebutdengan rumusan-rumusan jargon yang memuat sejumlahnilai universal—tentu dengan tujuan menjadi spirit ideologidan perjuangan partai oleh kader dan segenap simpatisanPartai HANURA di dalamnya—bahwa ungkapan (HA)adalah Hatinya tidak tega menyaksikan penderitaan rakyat, (NU)adalah Nuraninya bersumpah untuk membela kepentingan rakyat,sedangkan (RA) adalah Rasa tanggung jawabnya terpanggiluntuk berbuat bagi rakyat,8 merupakan ungkapan yangmelahirkan nilai yang harus diwujudkan dalam kata danperbuatan oleh kader Partai HANURA.

Dengan identitas ideologi perjuangan semacam ini,membuat Partai HANURA oleh banyak pihak dianggapsebagai partai potensial yang bakal meraup suara signifikanpada Pemilu 2014. Pilihan nama, ideologi perjuangan dantrack record para pendiri Partai HANURA, menjadi jaminanPartai HANURA akan eksis sepanjang semuanya terawatdan terjaga. Bergabungnya sejumlah tokoh yang memilikikapasitas, kualitas, kredibilitas serta integritas sangatmembawa pengaruh pada perolehan suara pemilu. Namun,semua itu belum cukup, jika pembaruan pada kebijakanpartai tidak dilakukan secara simultan. Muncul optimismebaru dari kalangan kader muda dan simpatisan bahwa PartaiHANURA dapat merintis jalan baru bagi perubahan politikdi Indonesia yang lebih baik. Semua itu sangat beralasan,karena sejauh ini Partai HANURA masih menunjukkan

20 MUHAMMAD SYUKUR

geliat dan tekad yang sungguh-sungguh pada publik bahwaPartai HANURA lahir untuk rakyat.

Sosok partai politik baru seperti Partai HANURA suliteksis kalau tidak menampilkan hal-hal baru yang ditunggu-tunggu publik selama ini. Sadar atau tidak, Partai HANURAsudah harus belajar dan mempersiapkan diri keluar daristigma dan personifikasi sosok Wiranto, serta mampumembangun harapan dan mewujudkan cita-cita PartaiHANURA di atas kerja keras, tatanan yang mapan sertapotensi kader yang andal. Dengan demikian, PartaiHANURA dapat dipandang sebagai partai yang datangmembawa harapan baru bagi Indonesia.


Bab IV

HANURA Pelopor LahirnyaPemimpin Berhati Nurani

ara pemikir teori-teori demokrasi, semisal, John Locke (1632–1704), Alexis de Tocquevilla (1805–1859), atau John StuartMill (1806–1873), lebih memilih pada kemungkinanrakyat sebagai elemen “penggerak” terpenting dari

demo krasi politik. Maksudnya, sehat-tidaknya realitas politikbukan terletak pada “sehat-tidaknya” elite-elite politik,namun lebih terletak pada rakyat. Menurut mereka, bukanelite politik yang harus dituntut moralitas politiknya, namunrakyat yang harus memiliki kemampuan moral, terlebihdalam hal memilih elite politik. Paradigma ini disebut thesuper citizen model.

Gagasan terhadap paradigma the super citizen model iniparalel dengan gagasan masyarakat sipil (civil society) melaluipemberdayaan masyarakat sipil sebagai pengontrol elitepolitik. Inilah salah satu gagasan baru tentang demokrasiperwakilan yang bisa diterapkan dalam sistem politikIndonesia saat ini. Artinya, mereka (elite politik) yang dipilihuntuk mewakili kepentingan rakyat seharusnya diseleksi,dinominasikan serta dikontrol oleh rakyat mulai daripencalonan, pemilihan sampai duduk di lembaga politik.Dengan demikian, kita dapat mendeteksi apakah para elitekita benar-benar tidak mengidap penyakit patologi ke -kuasaan.

Dalam konteks itulah, diperlukan penguatan kelembaga -

22 MUHAMMAD SYUKUR

P

an politik partai. Sebagai satu-satunya lembaga politik yangikut pemilu, keberadaan partai di dalam struktur ke -lembagaan politik Indonesia sangat dirasakan peran danpengaruhnya. Posisi dan peran partai politik sangat pentingpada setiap negara demokasi modern. Salah satu peran partaipolitik adalah sebagai penghubung strategis antara peme -rintah, elite dan rakyat.

Bahkan, banyak yang berpendapat, partai politiklah yangsebetulnya menentukan arah dan tujuan berdemokrasi.Karena itu, partai politik harus diperkuat derajat dan moralkelembagaannya dalam sistem politik yang demokratis. OlehSchattscheider dikatakan, “Modern democracy is unthinkablesave in terms of the parties.”

Oleh karena partai politik mempunyai posisi yangpenting, maka sudah saatnya partai politik turut serta dalammelakukan reorientasi terhadap tatanan kehidupan ber -negara. Namun demikian, banyak juga pandangan kritisdan bahkan skeptis terhadap partai politik—bahwa partaipolitik sebenarnya tidak lebih dari sekadar kendaraan politikbagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuas -kan ‘nafsu berahi’ kekuasaannya sendiri.

Hal ini merupakan suatu kewajaran, karena partai politikmemiliki beberapa kelemahan, di antaranya ialah cenderungbersifat oligarkis dan inkonsisten. Partai politik kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas namakepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya justruberjuang untuk kepentingan pribadi dan kelompok penguruspartai (baca: Politik Century).

Paling tidak, terdapat dua sebab mengapa partai politikdi Indonesia cenderung oligarkis: Pertama, partai politikdikendalikan oleh segelintir elite yang menjadi penentukebijakan partai. Meskipun keputusan diambil melaluimusyawarah nasional (Munas) atau Kongres sebagai forumtertinggi partai, tetapi keputusan selalu didominasi oleh


para elite tersebut. Bahkan, ada partai yang tergantung padasatu orang pimpinan yang memiliki kekuasaan absolut yangdapat mementahkan kembali atau membatalkan keputusanyang dihasilkan Munas atau Kongres. Pimpinan seperti itubiasanya memiliki salah satu atau beberapa kelebihansekaligus, seperti karisma yang besar, kemampuan finansialyang kuat, manajemen yang piawai, atau memilikipendukung fanatik yang kuat dan solid. Posisinya dalampartai tidak selalu sebagai ketua umum, tetapi juga bisamenduduki jabatan Ketua Dewan Pembina, Ketua DewanSyura, atau posisi-posisi yang sejenis. Kendati memilikisemacam “kekuasaan absolut”, acapkali pemimpin itudikelilingi oleh beberapa pembantunya yang menjadipengendali partai, sehingga partai tersebut pada akhirnyajuga berwatak oligarkis.

Kedua, kultur anggota partai yang semata-mata inginmenggunakan partai untuk mendapatkan penghasilanhidup, dan karena itu harus mengabdi kepada pemimpinpartai yang feodalistik. Kondisi-kondisi seperti ini memberipeluang yang besar bagi elite partai untuk memanipulasikepentingan, di mana kepentingan pribadi seolah-olahmenjadi kepentingan partai. Tidak mengherankan jika kulturelite partai politik adalah kultur politisi oportunis yang selalumengambil kesempatan untuk kepentingan pribadi.Pemimpin semacam ini merasa bahwa partai politik yangdipimpinnya merupakan suatu usaha milik pribadi, sehinggamanajemen organisasi pun dilakukan sesuai dengan selerapribadinya. Dengan demikian, praktis kegiatan partai politikdikendalikan oleh segelintir elite partai, sehingga yangmuncul adalah partai oligarkis.9

Untuk mengatasi berbagai potensi buruk partai sepertidi atas, diperlukan beberapa mekanisme penunjang, antaralain: Pertama, mekanisme internal yang menjamin demo -kratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri

24 MUHAMMAD SYUKUR

dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenaihal ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalamanggaran dasar (constitution of the party) dan anggaran rumahtangga partai politik bersangkutan yang ditradisikan dalamrangka rule of law.

Kedua, mekanisme keterbukaan partai melalui wargamasyarakat di luar partai dapat ikut serta berpartisipasidalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkanmelalui partai politik. Partai politik harus dijadikan saranaperjuangan rakyat dalam menentukan bekerjanya sistemkenegaraan sesuai aspirasi mereka. Karena itu, pengurushendaklah berfungsi sebagai pelayan aspirasi dan ke -pentingan bagi konstituennya.

Ketiga, penyelenggaraan negara yang baik dengan makinmeningkatkan kualitas pelayanan publik (public services),serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaandalam kegiatan penyelenggaraan negara. Dengan adanyapelayanan umum yang baik disertai keterbukaan danakuntabilitas pemerintahan dan penyelenggara negara, iklimpolitik dengan sendirinya akan tumbuh sehat dan juga akanmenjadi lahan subur bagi partai politik untuk berkembangsecara sehat pula.

Keempat, kuatnya jaminan kebebasan berpikir (freedom ofthought), dan berekspresi (freedom of expression) pada kaderdan anggota partai, serta kebebasan untuk berkumpul danberorganisasi secara damai (freedom of peaceful assembly andassociation).

Selain itu, dalam penguatan peran partai politik gunamewujudkan good governance, harus didukung denganprogram-program nyata yang meliputi revitalisasi peranpartai politik. “Bangsa ini semakin tak bermoral,” itulahkalimat awal yang ditulis Benny Susetyo dalam bukunya,Hancurnya Etika Politik. Sejujurnya, apa yang sebenarnya kitaharapkan dari bangsa sebesar Indonesia ketika perjalanannya


meniti peradaban justru semakin jauh meninggalkanmoralitas? Apa lagi yang kita cita-citakan sebagai negarabesar, jika fondasi yang kita bangun saat ini dinodai dengankeserakahan, kesombongan, kebohongan dan ketidakadilan(Susetyo, 2004).

Kalau keadaan ini dibiarkan terus-menerus, wajar jikaPaulus Mujiran (2004) menyebut Indonesia sebagai“Republik Para Maling”. Thomas Hobbes (1588–1679),ratusan tahun silam mengatakan, “Manusia cenderung maumenguasai manusia lainnya, yakni dengan mengubah diri -nya menjadi serigala yang menerkam sana-sini.”

Lemahnya kepemimpinan nasional menyebabkan bangsaIndonesia senantiasa berada di persimpangan jalan. Per -jalanan bangsa Indonesia yang jatuh-bangun, atau tidakmenentu, salah satu penyebabnya adalah hilangnya ke -sadaran hati nurani pada pemimpin kita—hati nuraninyasudah tidak lagi difungsikan dengan baik, sehingga tegamelakukan hal-hal yang tercela dan merugikan rakyatnya.Di tengah kondisi bangsa seperti ini, kita membutuhkanpemimpin yang teladan dan yang baik untuk memandukelangsungan kepemimpinan bangsa ini. Sudah “saatnyahati nurani bicara” kiranya bukan sekadar slogan, tetapisepatutnya dijadikan sandaran moral pada para pemimpindalam mengemban amanah rakyat memimpin negara ini.

Kehadiran Partai HANURA yang menawarkan resepkepemimpinan berhati nurani sebagai simbol kebenaransejati diharapkan menjadi barometer dalam mendorongperbaikan mental dan moral para pemimpin bangsaIndonesia. Resep kepemimpinan Partai HANURA yangmenarik hati nurani sebagai kompas membangun karak -teristis setiap pemimpin sepatutnya mendapat responspositif dari publik. Bagaimanapun harus diakui, krisisperilaku pemimpin dan kepemimpinan yang tidak peka danbermoral sudah menyebar merata, bahkan sudah menyentuh

26 MUHAMMAD SYUKUR

hampir di semua level kelembagaan negara, termasukkepemimpinan di dalam partai politik itu sendiri. Jadi, tidakhanya menyangkut kepemimpinan pada lingkup lembaganegara di level kepresidenan, kita juga kesulitan menemukansosok pemimpin yang berkarakter ideal, sensitif padakepentingan rakyat, dapat dipercaya (amanah), dan bisamenjadi sosok yang patut diteladani (uswatun hasanah).

Dengan kata lain, pemimpin di semua lini diharapkandapat mengedepankan cara berpikir dan bertindak rasionalserta obyektif dalam membuat kebijakan. Sosok pemimpinyang dibutuhkan adalah sosok yang senantiasa menge -depan kan kepentingan mereka yang dipimpin, berwatakaltruistik, dengan menempatkan kepentingan diri, keluarga,atau kelompoknya di bawah kepentingan publik yang lebihluas. Pemimpin yang demikian inilah yang kita sebut sebagaipemimpin berhati nurani—pemimpin yang mengabdi padakepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jenis pemimpininilah yang sedang dikampanyekan Partai HANURA dalamberbagai kesempatan.

Salah satu dampak negatif dari kekuasaan panjang rezimOrde Baru adalah telah menciptakan iklim politik yangkondusif bagi munculnya pemimpin dengan karakter yangotoriter dan memihak atau mengabdi pada kepentinganpemimpin bukan pada rakyat. Dengan kata lain, pemimpinyang diberi peluang berkuasa hanya mereka yang oportunisatau ABS (Asal Bapak Senang). Mereka ditampung dalamwadah korporatis yang difasilitasi dan dikontrol penguasa.Mereka sekadar menjadi abdi penguasa atau pemodal, danbukan abdi rakyat. Akibatnya, posisi pemimpin atau jabatanpublik pun kerap diincar sekadar sebagai batu loncatanuntuk kaya dan berkuasa. Walhasil, lembaga-lembaga negaraatau lembaga publik yang potensial dijadikan lahan untukmelakukan korupsi.

Sosok pemimpin amanah dan sederhana seperti Bung


Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, Sjahrir, Natsir, atauTan Malaka, menjadi sosok yang amat langka di negeri kitasekarang ini. Padahal, mereka dilahirkan terdahuludimaksudkan untuk menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin bangsa di masa kini. Kekayaan dan kemewahanserta keserakahan seolah menjadi seragam wajib bagi parapemimpin masa kini. Sementara pada saat yang sama, rakyatdibiarkan menjadi makhluk yang sengsara dan melarat ditengah-tengah bangsa yang kaya akan sumber daya alam.

Akibatnya, sejak Soeharto tumbang hingga hari ini, kitamasih mengalami krisis pemimpin dan kepemimpinan.Hanya segelintir orang yang mampu tampil ke depansebagai pemimpin, tetapi tidak mengandalkan kemampuandan hati nurani, justru menebar pesona dan mencariperhatian rakyat. Sosok SBY adalah sosok pemimpin yangtidak memiliki etos kepemimpinan yang kuat dan ber -karakter. Yang ada adalah tipe pemimpin lemah, peragu,penakut, tak berani mengambil keputusan tegas dan cepat,tak berani menanggung risiko.

Inilah tipe pemimpin produk berlatar ABS, yang rajin“minta petunjuk” atasan semasa Soeharto. Konon, SBY jugaadalah tipe pemimpin yang suka meminta petunjuk temanatau para sahabat sebelum mengambil suatu putusan.Tipologi tersebut bukan sosok pemimpin sejati, karena takmampu memberikan inspirasi dalam memotivasi rakyatuntuk bersatu dan bangkit melawan keterpurukannya—terlebih pada lingkungan pemerintahannya sendiri.

Guna mengatasi krisis pemimpin dan kepemimpinan,saat sekarang ini semua pihak yang peduli, terutama kaummuda, harus berani melawan arus politik global denganmenyerukan gerakan hidup sederhana, lurus, dan mandiri.Menolak gaya hidup hedonis, materialistis, dan indivi -dualistis ala neoliberal. Kemudian juga mentradisikan gayahidup tanpa korupsi sejak dini. Menyerukan memimpin

28 MUHAMMAD SYUKUR

dengan menggunakan hati nuraninya (baca: Buku Saku PartaiHANURA). Ini adalah ramuan perubahan watak kepemim -pinan bangsa yang diserukan Wiranto untuk dilakukan.

Sejalan dengan itu, kita pun harus menyebarkan gayaberpikir yang bersifat rasional, substansial dan meninggalkanpola pikir rasional instrumental. Artinya, seluruh lapisanmasyarakat—apalagi kaum muda dan mahasiswa yangmerupakan calon pemimpin masa depan—harus diajakuntuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri(individualistis), tapi harus dibiasakan memikirkan ke -pentingan bersama yang lebih luas (altruistis).

Dengan demikian, bila mereka kelak menjadi pemimpin,akan senantiasa amanah, dengan menjunjung tinggikepentingan publik di atas kepentingan pribadi, keluarga,dan kelompok. Mereka harus menjadi juru bicara rakyat danbangsanya. Meminjam istilah ideolog revolusi Islam Iran,Ali Syari’ati, mereka harus menjadi “nabi” yang membukamata dan menunjukkan arah bagi rakyat dan bangsanyauntuk bangkit melawan segala keterpurukan! Menjadipemimpin yang secara efektif dapat menggerakkan rakyatmengejar tujuan-tujuan ideal yang substansial dalambernegara.

Dalam perspektif di atas, HANURA merumuskan konsepkepemimpinan berhati nurani, suatu gerakan yangdilakukan untuk menyadarkan para pemimpin saat ini danmemberikan pemahaman pada pemimpin masa datang.Bahwa hal yang terpenting dalam doktrin kepemimpinanadalah kepemimpinan berhati nurani. Dengan resep tersebut,kami yakin bangsa ini akan mengalami lompatan besardalam melakukan perubahan dan perbaikan nasib rakyat.


Bab V

Partai HANURA:Antara Distorsi dan Konsistensi

eorang wartawan senior sebuah majalah beritamingguan, yang menjadi calon anggota legislatif dari

sebuah partai politik, mengatakan bahwa betapa mirishatinya ketika menyaksikan praktik demokrasi Indonesia,terutama di lapangan yang olehnya dianggap telah meng -alami distorsi yang luar biasa.

Sambil bercanda, dia menyindir, “Sampai-sampai tidakada partai yang menggunakan hati nurani lagi dalamberpolitik.” Kata-katanya seolah menggambarkan tidak adapartai yang menggunakan hati nurani, meski sekadarbercanda, tetapi sindiran itu sangat bermakna, paling tidakpada HANURA sebagai partai yang menggunakan istilahhati nurani. Padahal, slogan “saatnya hati nurani bicara” saatitu tengah mengalami persemaian menuju puncakpopularitas nya sebagai partai baru.

Saya dengan lantang menjawab, “Lho, ‘kan ada PartaiHANURA, yang menawarkan konsep dan praktik meng -gunakan hati nurani.” Teman wartawan itu malah tertawadan kembali bertanya, “Apakah Anda merasakan itu danyakin akan dapat menciptakan suatu tatanan PartaiHANURA berbasis hati nurani?” Pertanyaan itu bagi sayabukan jebakan, tetapi wujud dari fakta dan keprihatinan,ketika hampir semua partai perilakunya tidak bernurani.

30 MUHAMMAD SYUKUR

S

Terus terang, saya merasakan adanya keinginan kuatmengalir di dalam semangat juang para pendiri PartaiHANURA, terlebih dalam diri Wiranto sebagai tokoh kunci,sehingga sangat mungkin praktik menggunakan hati nuraniakan terjadi di dalam perjuangan Partai HANURA. Begitukira-kira jawaban saya yang menggambarkan optimismeyang tidak sempat saya utarakan pada dia.

Kendati sebetulnya semua jawaban yang saya kemukakandalam dialog singkat itu benar-benar penuh dengan ke -cemasan, kekhawatiran dan kegelisahan terhadap apa yangdikemukakan sahabat saya itu. Kecemasan, ke khawatirandan kegelisahan itu sangat beralasan, karena tidak adajaminan sepanjang kita hanya menjadi bagian yangmelengkapi penderitaan perjalanan partai berlambang hatiini.

Dialog singkat itu memang tidak formal, tetapi substansiyang terkait di dalamnya sangat penting untuk disimak danmenurut hemat saya ada yang harus clear dalam dialogsingkat itu, paling tidak kita harus mampu menghilangkanprasangka tentang tidak ada partai yang menggunakan hatinurani lagi, karena kalau dibiarkan berkembang secara liar,Partai HANURA kurang lebih hanya akan menjadi bebansejarah, dan aroma gerakan hati nuraninya tidak menyerapke dalam pemikiran dan hati pemilih Indonesia.

Bahwa realitas politik yang berkembang seiring denganreformasi sistem pemilu memang membawa salah satudampak signifikan pada perilaku elite yang serba-serbi,penuh kegamangan dan pragmatis, diakui sebagai soal yangberat dan harus dijawab oleh Partai HANURA denganperbuatan. Hal itu menjadi bagian dari konsekuensi logisHANURA menggunakan hati nurani sebagai simbolperjuangan partai.

Dalam satu terbitannya, The Jakarta Post membuat judulberita yang amat mencolok, “We’ll Give You Our Votes, But


What Do We Get in Return” (“Kami Akan Memberikan SuaraKami untukmu, Tapi Apa yang Kami Dapatkan sebagaiImbalannya”). Apa yang dituliskan The Jakarta Post palingtidak merupakan refleksi dan cerminan dari realitas politikantara elite dan pemilih pada pemilu di Indonesia saat ini.Kita dapat menangkap makna besarnya bahwa pemiluadalah momentum yang baik untuk bagi-bagi kekuasaandan bagi-bagi uang. Orang bisa menjadi tidak konsisten danidealis, kalau sudah dihadapkan pada dua hal pokok dalampolitik, yaitu kekuasaan dan uang.

Dua faktor ini, yaitu kekuasaan dan uang, acapkalimerusak dan merobohkan kokohnya bangunan idealismepartai dan pendirinya, sehingga banyak partai meninggalkankhittah perjuangannya jika sudah mendapatkan kesempatanberkuasa atau sudah ada aset di dalam kekuasaan legislatifmaupun eksekutif.

Meskipun benar bahwa partai politik didirikan untukmerebut kekuasaan secara formal atau jalur untuk merebutkekuasaan secara legal dan demokratis melalui pemilu, tetapitentunya kekuasaan yang direbut dan diperoleh harusseyogyanya dipergunakan untuk melindungi, memperjuang -kan dan memberikan keadilan pada rakyat, bukan sebalik -nya menjadi jalan pintas untuk menyelewengkan kedaulatanrakyat dan memperkaya diri sendiri.

Politik uang (money politics) tampaknya sudah menjadiaturan main (the name of the game) pada pemilu. Pemilu2009—yang oleh banyak kalangan dipandang sebagai pemiluterburuk dalam sejarah republik ini—adalah pemilu yangpaling sukses menyediakan ruang terjadinya mobilisasipolitik uang antara elite, partai dan rakyat.

Tradisi politik uang ini, baik secara etis maupun politis,tidak bisa dibenarkan. Secara etis, politik uang dalam pemilumengingkari tiga hal paling esensial: Pertama, politik uangmengingkari cita-cita etis masyarakat untuk membentuk,

32 MUHAMMAD SYUKUR

mengembangkan dan mengelola pemerintahan yangdemokratis. Tatanan pemerintahan yang demokratis,akuntabel dan berkeadilan hanya bisa berdiri di atas sendi-sendi integritas calon/kandidat yang baik, kebebasan rakyatuntuk menentukan pilihan, dan fairness (kejujuran) dalamberkompetisi. Tanpa itu, karakter pemerintahan yang demo -kratis akan sulit terwujud. Pemerintahan yang dihasilkanoleh ketidakjujuran pasti bersifat otoriter, represif, tidaktransparan dan menutup partisipasi masyarakat secaraterbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedua, politik uang dapat mendistorsi kualitas calondalam pemilu. Calon yang mempunyai uang banyak dengansumber yang tidak jelas dapat mengelabui konstituen.Dengan kondisi kesadaran politik masyarakat yang masihsangat lemah, uang dapat diterima sebagai tawaran yangmenggembirakan, apalagi jika didukung kondisi kemiskinanyang akut.

Ketiga, aktor-aktor yang bermain di dalam pemilu secaraetis dipandang sebagai orang-orang yang memiliki niat, cita-cita dan tujuan yang mulia (good ethics). Dengan meng -gunakan uang, aktor-aktor ini melukai niat baiknya sendiri(bad ethics).

Sementara itu, secara politis, politik uang dapat di -pandang sebagai tindakan menghalalkan segala cara untukmencapai, memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.Filsafat politik Machiavelli ini sudah lama ditinggalkan,karena telah mereduksi dan mendistorsi makna politik yangsebenarnya.10

Politik pada dasarnya adalah usaha untuk memper juang -kan kepentingan umum (bonum commune) dengan meng -gunakan cara-cara atau tindakan-tindakan etis yang tidakbertentangan dengan norma-norma umum yang berlaku didalam masyarakat. Setiap manusia yang menamakan dirinyasebagai homo politico tidak bisa dibenarkan menggunakan


cara-cara atau tindakan kejahatan dengan mengatasnamakankepentingan umum atau untuk memperjuangkan kepenting -an umum. Dalam sejarah peradaban politik umat manusia,kesejahteraan umum (public welfare) tidak diciptakan ataulahir dari tangan mereka-mereka yang merebut kekuasaandengan cara yang licik dan kejam, tetapi justru muncul darimereka yang bertindak santun, beradab dan demokratis.11

Karena itu, politik uang sebagai bentuk perilaku tidakbermoral sedapat mungkin harus ditiadakan.

Tak bisa dimungkiri, terjadinya politik uang dalampraktik pemilihan umum (pemilu) saat ini sesungguhnyamerupakan bagian dari ekses pemilu langsung dan lemah -nya peran parpol dalam menguatkan sistem rekrutmen calonanggota legislatif maupun kepala daerah. Padahal, mestinyahubungan ideal terjadi antara pemilih dan elite yang dipilihdalam satu struktur politik yang konstruktif.

Calon yang dipilih tidak harus mengandalkan uangsebagai alat tukar untuk ikut memengaruhi pilihan rakyat,tetapi lebih mengandalkan konsistensi dan komitmennyaberjuang di masyarakat. Sebaliknya, rakyat yang memilihjuga tidak mengharapkan uang sebagai imbalan. Denganbegitu, akan terbangun suatu hubungan politik yangdinamis, demokratis dan membawa manfaat positif bagipertumbuhan iklim demokrasi yang sehat di Indonesia.

Rekonstruksi paradigma partai politik dewasa ini harussecara terus-menerus dilakukan pembaruan, baik dalambentuk visi, misi atau platform secara umum, termasuk didalamnya adalah konsistensi elite atau pimpinan partai yangmemiliki peran strategis dalam mengambil keputusan dankebijakan partai. Bagaimanapun, partai adalah lembagapublik, apalagi yang sudah mendapatkan kepercayaanmendudukkan wakilnya di parlemen, baik pusat maupundaerah. Sehingga, kritik dan koreksi publik merupakan halyang biasa, apalagi koreksi yang datang dari kader dan

34 MUHAMMAD SYUKUR

simpatisan partai terhadap kinerja partai dan soal ke -pemimpinan partai.

Sebagai sebuah lembaga politik, Partai HANURA harussecara terus-menerus melakukan pengembangan kelembaga -an partai. Bagaimana mengetahui Partai HANURA meng -alami pelembagaan atau penataan institusionalisasi? Adakahkriteria dan indikator yang dapat diterapkan untuk meng -ukur tingkat institusionalisasi internal yang demo kratis?Dapatkah kita mengetahui, apakah Partai HANURA sendiribergerak menuju ke tingkat institusionalisasi yang lebihbaik? Sedikitnya, terdapat lima bidang yang berkaitandengan organisasi internal partai politik yang dapatdijadikan kriteria semacam itu: (1). Ketangguhan organisasi,(2). Demokrasi internal, (3). Identitas politik, (4). Keutuhan partaidan (5). Kapasitas berkampanye.

Dengan melakukan pengembangan kelembagaan partaipolitik atau institusionalisasi dan membangun komitmenperjuangan partai pada semangat hati nurani, berarti PartaiHANURA senantiasa membangun kepercayaan rakyat. Paraelite pimpinan dan kader partai harus dapat secara terbukamelakukan pembaruan, menerima kritik dan koreksiterhadap permasalahan kontemporer di tubuh PartaiHANURA. Karena itu, tidak pada tempatnya jika ada elitepartai, pimpinan partai atau kader Partai HANURAmenunjukkan sikap otoriter atau anti-perubahan yangsesungguhnya kontraproduktif atau tidak sejalan dengankebangkitan Partai HANURA.

Siap menerima perbedaan, kritik dan koreksi terhadappembaruan dan pengembangan kelembagaan PartaiHANURA menuju suatu tatanan partai politik yang modernharus dilembagakan dalam mengisi kebutuhan komunikasipolitik Partai HANURA. Dengan begitu, interaksi politikinternal antara pelaku pengambil kebijakan dan pengikutnyaakan terbangun secara baik.


Bila di internal partai terdapat elite, pimpinan dan kaderpartai yang kurang dapat mengikuti perubahan danpembaruan, berarti telah terjadi disorientasi perjuangan danstagnasi pola pikir, tidak bisa menyesuaikan perilaku danpola pikir pada tren dan perkembangan demokrasi kekinian.Mestinya, hal semacam itu dapat kita cegah secara dini,bagaimanapun gejala disorientasi partai akan terjadi padasetiap kader partai dan itu sangat membahayakan ke -langsungan Partai HANURA.

Sudah semestinya elite, pimpinan dan kader PartaiHANURA yang demikian itu tidak terlalu jauh dilibatkanatau diberikan porsi, posisi dan peran untuk mengatur pos-pos kebijakan yang strategis di dalam partai, lantaran akanmenghambat demokrasi internal partai dalam prosespengembangan kelembagaan partai.

Kita sulit menghindar dari tradisi baru di dalam riil politikIndonesia, yakni pragmatisme pemilih yang semakinberkembang, belum lagi inkonsistensi elite dan pimpinanpartai. Semua itu tidak lain hanya membuahkan hasil pemiluyang mengecewakan, sehingga partai cenderung menjadialat untuk mendapatkan kekuasaan semata. Rakyat menjadiantipati pada partai dan perlahan meninggalkan partai.

Di satu sisi, elite berharap mendapatkan kekuasaandengan jalan pintas melalui berbagai cara, sedangkan di lainsisi rakyat kehilangan arah dan harapan dalam memilihdengan tidak menggunakan akal sehatnya, dan berharapmemilih hanya untuk mendapatkan uang atau barang.

Distorsi terhadap perjuangan Partai HANURA yangdilakukan sebagian elite partai yang menjadi bagian daripimpinan partai sudah semestinya harus segera dihentikan,dan kembali pada nilai dasar perjuangan partai,12 antaralain: Pertama, ketakwaan; dalam gerak langkahnya senantiasamendasarkan pada nilai etika dan moralitas atas dasarKetuhanan Yang Maha Esa. Kedua, kemandirian; pribadi

36 MUHAMMAD SYUKUR

yang bermartabat dengan mengutamakan sumber dayamanusia dan sumber daya alam untuk keunggulan bangsa,tanpa harus bergantung pada pihak lain dan terbebas dariintervensi pihak asing. Ketiga, kebersamaan; selalu menjalinkeharmonisan dari keberagaman etnis, suku, agama, bahasa,dan adat istiadat. Keempat, kerakyatan; peka dan tanggapterhadap aspirasi, tuntutan, kondisi, dan harapan rakyatserta konsisten dalam memperjuangkannya. Kelima, ke -sederhanaan; selalu mengedepankan sikap dan perilakuyang bersahaja.

Semangat perubahan yang terjadi pada sistem pemilu,seiring dengan semakin terbukanya pola pikir pemilih,mestinya menjadi spirit yang sama di dalam mendesainmanajemen dan kebijakan Partai HANURA. Artinya, PartaiHANURA juga harus mampu memaknai kebutuhan-kebutuhan publik atas kehadirannya sebagai salah satuinstrumen demokrasi yang dapat diandalkan.

Apa pun dalilnya, partai harus dilihat sebagai lembagayang menyediakan ruang untuk memperjuangkan ke -pentingan publik dan harus lebih realistis di dalam praktik -nya. Dengan melihat adanya gejala serius terjadinya praktikdisorientasi pada perjuangan Partai HANURA, sebetulnyamembuat kita para kader partai harus lebih jeli dan tanggapmembaca tanda-tanda kebangkitan atau kebangkrutanpartai.

Ada tiga faktor penting yang harus dilakukan untukmengembalikan semangat Partai HANURA sebagaimanaawal didirikan: Pertama, perlu dilakukan revitalisasiorganisasi secara terukur dan terencana. Revitalisasiorganisasi dimaksudkan agar partai dapat melakukan prosespengembangan kelembagaan politik dengan baik.

Kedua, harus dilakukan restrukturisasi organisasi. Partaimesti dapat merumuskan dan menyusun struktur partaisesuai dengan tuntutan partai yang modern serta dapat


menangkap semangat demokratisasi dan keinginan masya -rakat pemilih. Restrukturisasi juga dimaksudkan agarstruktur organisasi dapat bekerja secara efektif dan jabatan-jabatan pada struktur itu benar-banar diisi oleh kader-kaderpartai yang kompeten.

Karena itu, perlu pula menjadi dasar pertimbanganbagaimana partai menyusun mekanisme rekrutmen kaderyang akan mengisi struktur organisasi partai yang adaberdasarkan pertimbangan yang proporsional dan profesi -onal.

Ketiga, perlu dilakukan reorientasi organisasi. Reorientasiorganisasi dimaksudkan untuk membangun kembalikonsistensi dan komitmen dalam memperbaiki metodeperjuangan Partai HANURA. Hal ini sangat penting, karenavisi, misi dan platform Partai HANURA memiliki kekhasanbila dibandingkan dengan partai lain. Pilihan akronim “hatinurani” dalam ikon partai melahirkan konsekuensi logisdalam terminologi politik masyarakat.

Artinya, jika terjadi kesalahan dalam praktik dan rumusankebijakan Partai HANURA, apalagi dalam praktiknyamelenceng dari tuntutan hati nurani, maka akan meng -akibatkan luka yang menurut hemat saya sulit terobati,rakyat akan menjauh dari Partai HANURA, dan sepanjangitu kita akan sangat sulit menumbuhkan kembali ke -percayaan rakyat pada partai.

Dengan demikian, sesungguhnya tugas yang palingpenting dari kita para kader Partai HANURA adalah men -jaga agar pembuat kebijakan partai tetap konsisten danmembangun etos juang yang tinggi serta mengedepankanhati nurani dalam praktiknya. Sehingga, keberadaan partaitidak dilihat oleh rakyat sebagai determinan dari kebijakankelompok yang bergotong- royong, bahu-membahu merebutkekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Sebagai partai pendatang baru, Partai HANURA belum

38 MUHAMMAD SYUKUR

banyak berbuat untuk rakyat. Dengan memperoleh sekianbanyak kursi DPR dan DPRD, baru sebatas memberi isyaratatau lampu hijau bagi Partai HANURA untuk melangkahpada proses selanjutnya. Membuktikan kepada rakyatkesungguhannya membela kepentingan rakyat melaluiperan-peran strategisnya di parlemen, baik pusat maupundi daerah, adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Meski demikian, Partai HANURA telah mampu me -nunjukkan satu kesan publik yang cukup baik, lolos darieliminasi Parliamentary Threshold (PT) 2,5 persen adalahlangkah awal yang baik. Paling tidak, ada reaksi positif darimasyarakat pemilih terhadap keberadaan Partai HANURA.

Satu hal yang sudah harus dilekatkan pada ingatan kitasebagai pimpinan, kader dan simpatisan Partai HANURA,bahwa Partai HANURA sudah menjadi partai milik publik.Dengan dipilihnya kader-kader partai untuk tampil danduduk di kursi parlemen (DPR dan DPRD), sudah menjaditanda bahwa saham rakyat sudah diberikan kepada partaiuntuk dikelola oleh kita yang diamanahkan partai.


Bab VI

Kritik, Elite dan Hegemoni Partai

etika Uruguay melepaskan diri dari penjajahan Spanyolpada tahun 1830, ruang politiknya didominasi oleh dua

faksi politik besar; the Blancos of the National Party, yangmewakili tuan tanah di pedesaan, dan para colorados dariPartai Colorado, yang mewakili segelintir elite di perkotaan.Kedua faksi politik ini mengubah arena politik Uruguaymenjadi sistem dual party, mirip sistem politik di AmerikaSerikat.

Dengan iklim politik seperti itu, kehadiran kekuatanpolitik ketiga sangat tidak memungkinkan untuk me -menang kan pemilu, dan menurut perkiraan para analispolitik, paling banter mereka mengantongi 12 persen suarapemilih mengambang (floating mass). Sebagian besarmasyarakat Uruguay dikenal sulit ditebak loyalitasnya—tradisi, kultur lokal sangat memengaruhi keberadaan keduapartai politik, bukan persoalan politik ataupun ideologi.

Dalam konteks itu, kita ingin menengok sejenak berjalan -nya transisi politik di Indonesia sejak bergulirnya reformasi.Sejak itu pula, partai politik lahir bagai jamur di musimhujan, tanpa memperhitungkan basis, ideologi dan kulturpemilih yang ditujunya. Diakui sebagai suatu realitas politikbahwa era kebangkitan politik terjadi di Indonesia sebagaiakibat dari tuntutan reformasi di bidang politik. Banyakpembaruan sistem politik di satu sisi, dan banyak juga akibatnegatif yang diderita lantaran reformasi menyediakan ruang

40 MUHAMMAD SYUKUR

K

publik yang sangat dinamis dan kebablasan. Kebangkitan politik Indonesia tidak menunjukkan gejala

pada kebangkitan politik rakyat di sisi lain. Rakyat masihdibelenggu oleh tradisi politik transaksional yang diper -tunjuk kan atau menjadi kebiasaan para elite politik yangsama sekali tidak mendidiknya dalam menggunakan ataumemanfaatkan hak-hak politiknya. Padahal, salah satu faktoryang paling penting dan ingin dicapai adalah upaya men -cerdaskan rakyat dalam memilih pemimpinnya.

Kesuksesan reformasi politik Indonesia juga sangattergantung pada peran dan fungsi optimal organisasi-organisasi sipil yang dimotori tokoh-tokoh intelektual, baikdari unsur parpol maupun unsur-unsur lain dari luar parpol.Salah satu hambatan kemajuan politik Indonesia adalahadanya problem ketidakpercayaan rakyat terhadap elitepolitik yang terjadi dalam masyarakat secara produktif,sehingga mendorong lahirnya pilihan-pilihan politikalternatif yang sangat pragmatis. Hal ini ada karena elitedianggap tidak akomodatif terhadap tuntutan rakyat danparpol dipandang kehadirannya hanya untuk merebutkekuasaan belaka.

Untuk menata kelembagaan dan sistem politik Indonesiadalam transisi menuju konsolidasi demokrasi, kitamemerlukan suatu tinjauan tentang maju-mundurnya atautidak konsistennya reformasi di bidang politik. Misalnya,adanya tradisi revisi undang-undang bidang politik setiapmusim pemilu, atau dengan kata lain, para perumus danperancang undang-undang juga berpikir, setiap peraturanpemilu yang dibuat, dengan kemampuan politik perumus -nya untuk dideskripsikan sedemikian baiknya, bisamengelabui bacaan publik dan membuat persepsi publikbahwa sesungguhnya ada kemajuan di bidang politik—padahal substansi yang dituju hanya bersifat jangka pendekdan lebih mengakomodasi kepentingan parpol peserta


pemilu. Dengan kata lain, undang-undang pemilu yangdibuat tidak berorientasi pada kepentingan politik jangkapanjang.

Menyimak catatan kritis tentang syarat terjadinya transisiyang demokratis menurut Samuel P. Huntington (1991)adalah: Pertama, berakhirnya rezim otoritarian. Kedua,munculnya pemerintahan demokratis. Ketiga, adanyakonsolidasi demokrasi. Dua syarat pertama telah terjadi diIndonesia. Sedangkan syarat ketiga tentang tahapkonsolidasi pengukuhan demokrasi oleh sebagian besarpengamat dianggap sampai saat ini Indonesia belummengalami konsolidasi demokrasi.

Konsolidasi demokrasi merupakan stabilitas danketahanan demokrasi (O’Donnell, 1993). Sedangkan LarryDiamond menyebutkan, konsolidasi sebagai legitimasidemokrasi yang luas dan kuat sebagai suatu “rezim” yangbenar dan tepat bagi masyarakat. Konsolidasi ditandai olehpembiasaan perilaku dan norma serta kepercayaan, di manaelite politik percaya pada legitimasi demokrasi dan salingmenghargai hak satu sama lain untuk mendapatkankekuasaan berdasarkan rule of law dan konstitusi. Artinya,demokrasi dipandang sebagai bentuk pemerintahan terbaikdan aturan-aturan yang disediakan di dalamnya merupakansatu-satunya alat untuk memperoleh kekuasaan (Diamond,2000: 23). Atau dalam ungkapan Juan J. Linz (2001: 27),demokrasi menjadi the only game in town (satu-satunya aturanyang berlaku). Keyakinan akan demokrasi tersebut bahkantetap terpelihara dalam situasi politik dan ekonomi yangsangat buruk sekalipun, sehingga mayoritas rakyat tetapmeyakini perubahan politik harus tetap dilakukan ber -dasarkan parameter-parameter yang terdapat dalamprosedur demokratis.

Untuk melancarkan konsolidasi demokrasi tersebut,Diamond mengajukan beberapa agenda: 1) Memperluas

42 MUHAMMAD SYUKUR

akses warga negara terhadap sistem peradilan danmembangun suatu rule of law yang sesungguhnya; 2)Mengendalikan perkembangbiakan korupsi politik yangdapat meningkatkan sinisme dan pengasingan dari prosespolitik; 3) Penguatan pembuatan hukum dan kekuasaaninvestigatif badan legislatif sehingga menjadi badan yangprofesional dan independen; 4) Desentralisasi kewenangannegara dan penguatan pemerintahan daerah, sehinggademokrasi dapat lebih responsif dan bermakna bagi seluruhwarga negara di seluruh wilayah suatu negara; 5)Menciptakan partai-partai politik yang mampu memobilisasidan merepresentasikan kepentingan yang berkembang dimasyarakat—bukan hanya kepentingan personal parapemimpin dan lingkungan para politisi belaka; 6)Membangun kekuatan masyarakat sipil dan media yangindependen yang dapat memelihara modal sosial, partisipasiwarga, membatasi tetapi memperkuat kewenangankonstitusional dari negara; 7) Memperkenalkan, baik didalam maupun di luar sistem persekolahan, programpendidikan warga yang baru yang dapat menumbuhkankemampuan untuk berpartisipasi dan meningkatkantoleransi, nalar, moderasi, dan kompromi, yang merupakantanda dari kewargaan yang demokratis (2000: 24).

Agenda konsolidasi yang ambisius tersebut memerlukanadanya peningkatan aturan hukum baru, penumbuhanlembaga-lembaga baru dan penguatan kapasitas lembaga-lembaga negara, sistem kepartaian, dan masyarakat sipil.Dalam keyakinan Diamond, apabila upaya-upaya tersebutberhasil, maka dalam waktu 10–15 tahun akan terjaditransformasi menuju suatu demokrasi yang terkonsolidasi.

Sementara itu, Juan Linz menyebutkan ada lima kondisiyang saling berkaitan dan saling menguatkan satu sama lainyang diperlukan agar demokrasi terkonsolidasi, yakni: (1)Kondisi yang memungkinkan pengembangan masyarakat


sipil yang bebas; (2) Adanya masyarakat politik yangotonom; (3) Kepatuhan dari seluruh pelaku politik utama,terutama dari para pejabat pemerintahan pada rule of law;(4) Harus terdapat birokrasi negara yang dapat diper guna -kan oleh pemerintahan demokratik baru (usable bureaucracy);(5) Keharusan akan adanya masyarakat ekonomi yangterlembagakan (Linz, 2001: 28–34).

Dalam kaitannya dengan pemilu, Linz memasukkanpemilu dan aturan pemilu ke dalam ranah masyarakat politik(political society). Linz sendiri menyebut, bahwa padadasarnya kekuatan masyarakat sipil dapat menghancurkanrezim non-demokratik, tetapi untuk kepentingan konsolidasidemokrasi harus menyertakan masyarakat politik.Konsolidasi demokrasi mensyaratkan adanya peningkatanapresiasi warga negara atas lembaga inti dalam suatumasyarakat politik yang demokratis, yakni partai politik,legislatif, pemilu, aturan pemilu, kepemimpinan politik, danaliansi antarpartai (Linz, 2001: 29).

Apabila merujuk pada hal tersebut, apakah Indonesiasudah layak disebut telah masuk ke era konsolidasidemokrasi? Menurut beberapa catatan yang meragukannya:Pertama, aturan main dan teknis pemilu masih berubah-ubah. DPR menyetujui UU tentang Pemilu, lantas MK“merevisinya”, dan pemerintah pun belakangan mengeluar -kan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perppu) tentang Pemilu. Menilik dari fenomena demikian,sepertinya tidak ada proses penguatan atas electoral law yangada, selalu berubah, dan perubahan itu membawa eksesyang mengganggu proses konsolidasi demokrasi.

Kedua, proses demokrasi kita juga belum mengarah padapenguatan kelembagaan (institusi) partai-partai politik, yangterjadi justru deinstitusionalisasi dan pragmatisme partaipolitik. Mestinya, partai politik bukan semata-mata untukarena “main-main” para “petualang politik” yang mengejar

44 MUHAMMAD SYUKUR

keuntungan pribadi dan kelompok. Oleh sebab itulah, prosesdemokrasi di Indonesia masih berada dalam wilayahunconsolidated democracy. Sparringa (2009) menuturkan, erakonsolidasi demokrasi justru sudah dimulai sejak 10 tahunterakhir. Konsolidasi sama dengan masa transisi yang,menurut ukuran progresif, berlangsung dua tahun. Adapundalam ukuran konservatif lamanya sekitar 10 tahun. Denganperhitungan tersebut, setelah tahun 2009, Indonesiaseharusnya sudah dapat memetik buah dari demokrasi yangdijalankan selama ini. Namun, hal itu sepertinya belumdapat terwujud karena parpol masih butuh waktu lebih lamalagi untuk mengonsolidasikan dirinya.

Berbagai pendapat para pengamat tersebut menyimpul -kan, konsolidasi (pengukuhan) demokrasi di Indonesiabelum terselenggara. Lantas, apakah kita harus pesimis danberbelok arah lagi mengambil jalan otoritarianisme untukmencapai kesejahteraan dan keadilan? Tidak. Yang di -butuhkan adalah kesabaran untuk memberi waktu bagipenguatan instrumen-instrumen atau lembaga-lembagademokrasi, dan aktor-aktor politik yang terus mendorongpelembagaan partai politik sebagai instrumen kuat dalamdemokrasi.

Untuk mendorong penguatan kelembagaan politik, tradisikritik harus dilembagakan dalam sudut pandang institusi.Sehingga lembaga-lembaga yang diberi wewenang untukmenampung dan menyalurkan aspirasi rakyat dapatmenjalankan fungsi-fungsi politiknya dengan baik. Mengapakesadaran semacam itu mesti terus kita kembangkan,lantaran kita tidak ingin kembali terjerembab dalam budayapaternalisme yang dengan mudah sekali berkembang kearah otoritarianisme, kemudian ke arah tirani. ThomasJefferson bersumpah untuk secara abadi melawan semuabentuk tirani terhadap jiwa manusia: “I have sworn... eternalhostility against every form of tyranny over the mind of man.”


Karena itu, demokrasi politik partai tidak mungkinditegakkan jika pengikut dan umumnya masyarakat masihdidominasi oleh pola kepatuhan tindak dan pikir mutlakkepada pemimpin yang tidak berkarakter. Dalam demokrasi,seorang pemimpin hanyalah “orang pertama dari yangsama” (primus inter pares), bukan seorang pribadi dominanyang bertindak sebagai bapak kepada rakyatnya. Seorangpemimpin dalam masyarakat demokratis haruslah seorangtokoh yang tampil dengan kesadaran kenisbian danketerbatasan dirinya secara wajar, sehingga memiliki sikapterbuka, komunikatif, memahami orang lain dan tenggangrasa (understanding dan considerate), transparan dan akuntabel(accountable).

Dengan amat baik sekali Jusuf Kalla13, calon presidenyang menjadi pasangan Wiranto pada Pilpres 2009 yanglalu, memandang bahwa kritik sangat diperlukan bagi kitasebagai elite parpol. Para pengkritik adalah sahabat-sahabatterbaik yang menuntun langkah kita. Para pengkritik adalahsaudara sejati yang ingin melihat kita lebih arif memandanghidup. Para pengkritik adalah mereka yang tak rela mem -biarkan kita terus terjatuh di lubang yang sama, tak relamelihat kita terjerembab, tanpa pernah bisa bangkit berdiri.

Bagaimana dengan proses demokrasi di internal PartaiHANURA dalam mengembangkan kelembagaan partai?Sebagai partai yang baru berdiri dan ikut dalam membangunpilar demokrasi Indonesia, tentu Partai HANURA menjadisalah satu instrumen demokrasi yang ikut dicermatidinamikanya oleh publik, terutama kader dan simpatisan -nya. Sesungguhnya dari gambaran di atas, maksud yangingin dituju oleh HANURA adalah kehendak bersama untukmembangun kultur partai yang berorientasi pada ke -pentingan rakyat.

Tugas berat bangsa Indonesia dan tentu juga PartaiHANURA di masa depan adalah membangun konsolidasi

46 MUHAMMAD SYUKUR

demokrasi. Bagaimana seluruh potensi dan kekuatan partaidimanfaatkan sebesar-besarnya bagi terwujudnya masya -rakat madani (civil society) yang adil dan makmur. Dalampandangan Gramsci, ada dua hal yang sangat memengaruhiterbentuknya suatu tatanan masyarakat madani (civilsociety),14 yaitu: Pertama, sangat tergantung pada tersediaatau tidaknya sebuah “ruang” atau “pentas” bagi per -tarungan berbagai ide, gagasan, atau ideologi. Oleh sebabitu, masalah demokrasi dan masyarakat madani (civil society)tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang “komunikasipolitik”.

Prasyarat kedua bagi hidupnya masyarakat madani (civilsociety) adalah lenyapnya feodalisme sebagai ideologitunggal. Sebaliknya, feodalisme akan terkikis dengansendirinya bila daya kritis dan kreativitas masyarakatdibuka. Untuk membuka semuanya ini, perlu diciptakansatu “medan komunikasi politik terbuka”, termasuk komuni -kasi lintas elite parpol.

Bagi Partai HANURA, kita memang sedang berjuang dantetap berkomitmen secara konsisten bahwa keberadaannyadan seluruh kinerja partai adalah untuk mewujudkantatanan masyarakat yang madani (civil society), lantaran kitameyakini bila tidak demikian berarti Partai HANURAsebenarnya telah mengingkari jati diri dan hati nuraninyasendiri.

Sebagai wujud dari komitmen untuk ambil bagian dalamproses penataan kelembagaan politik parpol di Indonesia,HANURA selalu menunjukkan kepada publik konsistensidan keberpihakannya pada rakyat melalui berbagai agendapolitik. Apa yang sudah tampak, saya membacanya masihsebatas fondasi yang ingin dikuatkan, kekhawatiran KetuaUmum Partai HANURA, Wiranto, bahwa kultur politikIndonesia sangat pragmatis patut diikhtiari. Kehadirannyaharus mampu memberi warna baru terhadap pembangunan


politik yang pragmatis.Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa tekad

Wiranto memimpin lahirnya Partai HANURA danmemandu perjalanannya dibaca rakyat sebagai wujudtanggung jawab untuk mendorong perbaikan menuju politikIndonesia yang lebih bermartabat. Rakyat dapat meyakini,HANURA tidak menjadi bagian dari parpol yang bercita-cita mengejar kekuasaan semata, melainkan ingin mengubahnasib rakyat Indonesia yang semakin tidak menentu saat inidan di masa mendatang.

48 MUHAMMAD SYUKUR

Bab VII

Potret Buram Pemilu 2009:Membangun Ikhtiar PartaiHANURA

ampir semua lembaga survei sudah dapat memastikanbahwa pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-

Boediono unggul dalam pemilihan umum presiden yangberlangsung pada 8 Juli 2009 silam. Tidak tanggung-tanggung, pasangan SBY-Boediono yang didukung 23 partaipolitik itu, oleh lembaga survei, dinyatakan akan menangdalam satu putaran sebelum Pilpres 2009 dimulai. Kampanyeajakan lembaga survei untuk pilpres satu putaran punmewarnai semua media cetak dan elektronik di Indonesia.

Kenyataan demikian itu lantaran, secara prosedur danpolitik, kita tengah memasuki iklim liberalisasi politik, akantetapi pranata dan infrastruktur politik lainnya belumberjalan secara beriringan satu sama lainnya. Demikian pulaunsur-unsur lain dalam konsep politik modern yangberirisan dengan konsep political marketing. Pengabaian etikadan kode etik dalam memasarkan produk politik para elitepenguasa dilakukan dengan cara-cara yang sangat pragmatisdan manipulatif (baca: survei Pemilu 2009).

Lembaga-lembaga yang mestinya mengawal arahdemokratisasi justru ikut serta berperan merusak tatanandemokrasi. Peran lembaga survei untuk mengawal tatakelola politik Indonesia yang berbasis pada politik ke -


H

rakyatan yang cerdas menggunakan hak pilihnya justrumenjadi ikon yang ikut mendorong pilihan rakyat menjadipragmatis melalui survei dan iklan yang sarat dengan moneypolitic. Dengan ikut mempromosikan serta mempublikasiketerpilihan SBY sebelum pemilu presiden dilaksanakanadalah politik agitasi dan sangat tidak bermoral serta tidakbaik bagi sebuah tatanan politik yang baru mulai bersemi.

Kode etik lembaga survei adalah: Pertama, jangan pernahmembuat hasil survei sebagai iklan politik. Kedua, tidak bolehmenggunakan hasil survei untuk memobilisasi pemilih padawaktu mendekati pemilihan. Ketiga, pelaku survei janganmenjadi konsultan politik calon atau lembaga tertentu. Etikaini justru semuanya dilanggar dan disepelekan oleh oknum-oknum pelaku survei yang hanya menghargai uang danpendukung kekuasaan sewenang-wenang.

Pemilihan Umum Presiden 2009 meninggalkan banyakkesan politik yang amat mendalam bagi rakyat Indonesia,terlebih pada pendukung pasangan calon yang dikalahkanSBY. Bagi saya, kemenangan yang tidak ditentukan olehkehendak rakyat adalah bentuk lain dari penyelewenganpolitik, sehingga tidak semestinya dibanggakan sebagaiperwujudan dari dukungan politik rakyat sepenuhnya.

Kekhawatiran banyak pihak bahwa pemilu bakal di -laksanakan dengan penuh tipu muslihat untuk kepentinganpartai tertentu dalam lingkaran kekuasaan dan padagilirannya mencederai proses demokrasi di Indonesia benar-benar terjadi pada Pemilu 2009. Padahal, Pemilu 2009 adalahpemilu yang menelan biaya APBN paling fantastis, yaituRp 21,8 triliun, atau lebih dari sembilan kali lipat biayaPemilu 2004 yang cuma Rp 2,3 triliun. Mestinya, semua itutidak sia-sia, harus menghasilkan pemilu berkualitas danmenghasilkan pemerintahan yang dapat mengatasi keadaanbangsa Indonesia. Tidak seperti saat ini.

Secara nasional, jumlah pelanggaran yang terjadi pada

50 MUHAMMAD SYUKUR

Pemilu 2009 meningkat tajam dari Pemilu 2004—hampirdua kali lipat—baik itu pelanggaran administrasi maupunpelanggaran pidana. Pada Pemilu 2009, total pelanggaranadministrasi dari semua tahapan yang masuk ke Panwasluprovinsi/kabupaten/kota/kecamatan seluruh Indonesiasebanyak 15.341 kasus, sedangkan Pemilu 2004 hanya 8.946pelanggaran. Begitu pun pada kasus pidana. Pada Pemilu2004, jumlah kasus pidana yang masuk ke Panwaslu se-Indonesia sebanyak 3.152 kasus, sementara pada Pemilu2009 naik menjadi 6.019 kasus.15

Melihat kenyataan tersebut, bangsa Indonesia harusmenyikapi pemilu yang banyak kekurangan ini danmenjadikannya sebagai alarm tanda bahaya yang tidak bolehberbunyi kembali. Ke depan, pemilu Indonesia harus betul-betul menjadi instrumen terpenting untuk mendorong prosesdemokratisasi di Indonesia. Ia harus dijalankan secarakualitatif, sehingga bisa memberikan perubahan yang sangatsignifikan bagi kemajuan bangsa.

Pemilu berkualitas tidak hanya ditentukan oleh hasilakhir, tetapi bagaimana proses pencontrengan surat suarayang berlangsung selama 5 jam itu terjadi secara elegan danbermartabat serta tidak dipengaruhi oleh tekanan maupunmanipulasi pada saat pencoblosan dan penghitungan suara.Dalam kaitan itu, semestinya semua pihak sadar dan ikutserta dalam mengawal dan memastikan pemilu berlangsungsecara jurdil.

Tugas pengawasan lembaga pemantau dan saksi dariparpol peserta pemilu kurang lebih hanya berfungsi sebagaiasesoris pemilu belaka. Tidak ada pengaruh terhadapperbaikan kecurangan atau tindakan tegas pada setiappelaku kecurangan pemilu—yang ada hanya sandiwaraperan atas penyelesaian setiap aduan yang masuk keBawaslu (pusat sampai daerah) melalui manuver-manuverperseorangan anggota Bawaslu lewat media massa yang


muaranya tidak untuk menekan kebenaran dalam pemilu.Faktanya, tidak ada sanksi atau kebijakan yang berarti dalamhal Bawaslu menjalankan fungsinya sebagai pengawaspemilu.

Mari kita mengenali beberapa modus yang menjadisenjata andalan partai yang ada atau figur politik yangberada dalam kekuasaan. Sebutlah orang yang sedangmenduduki jabatan politik, mulai dari presiden sampaibupati/wali kota, semua dengan sadar dan sengaja me -manfaatkan jabatannya untuk menekan dan memengaruhiserta memaksa setiap orang dalam kendali ketergantungankekuasaannya guna ikut serta berperan memenangkan partaiyang mereka pimpin atau berkongsi dalam kepentinganpolitik.

Secara umum, dapat kita kenali modus kecuranganpemilu sebagai berikut: Pertama, tradisi buruk yang disebutdengan serangan fajar, di mana terjadi politik transaksionalberupa pemberian uang atau sembako antara partai, calondengan pemilih menjelang fajar menyingsing untuk memilihpartai atau caleg tertentu. Itu adalah modus yang sudahsangat klasik yang dilakukan setiap kali pemilu.

Kedua, waspadailah pemilih fiktif yang jumlahnya banyaksekali. Itu berpotensi terjadi kecurangan yang luar biasa.Pola yang diterapkan adalah ikut mencobloskan sisa kertassuara (milik pemilih fiktif dan pemilih absen) pada partai ataucalon tertentu. Modus ini pada umumnya diperankan olehpetugas pelaksana pemilu. Beberapa modus pada umumnyaadalah suara yang diambil dari suara orang yang sudahmeninggal, tapi namanya dicantumkan di dalam daftarpemilih tetap, ada anak yang mendadak dewasa ataudidewasakan dalam daftar pemilih sehingga tampakmempunyai hak pilih. Ada pula anggota TNI dan Polri sertapemilih ganda yang namanya tercatat lebih dari satu kali.

Ketiga, modus penghitungan suara. Sesuai ketentuan

52 MUHAMMAD SYUKUR

undang-undang, pemungutan suara dan penghitungansuara dilakukan pada hari yang sama. Hanya ada waktu 12jam untuk menghitung suara di TPS. Hasil penghitungansuara itu harus dikawal secara ketat sehingga tidak adaperbedaan angka hasil penghitungan di lapangan denganlaporan hasil suara ke tingkat kecamatan, kabupaten,provinsi, dan tingkat nasional. Kemajuan yang luar biasapada kecurangan pemilu hasil reformasi adalah memindah -kan suara dari satu parpol atau caleg kepada parpol ataucaleg lain. Ini dilakukan dengan menggunakan sistem dankecanggihan teknologi dan lebih parah lagi dimotori olehoknum penyelenggara pemilu, sehingga sangat merugikanpartai dan calon peserta pemilu tertentu.

Pada kasus kecurangan pemilu presiden khususnya, bisakita lihat ada upaya salah satu pasangan calon presidendalam soal dugaan kecurangan DPT, pasangan JK-Wirantodan Mega-Prabowo menaruh dugaan kuat bahwa KPUmelakukan kecurangan melalui manipulasi DPT. Tapilangkah yang diambil KPU dalam mengatasi dugaanpenyelewenangan DPT itu tidak memberikan jawaban yangkonkret, justru semakin banyak keanehan yang terjadi.Sebutlah ulah Ketua KPU yang ikut rombongan PresidenSBY pada saat pencoblosan pemilu legislatif. Fakta lainadalah salah satu anggota KPU, Andi Nurpati, yang di -berhentikan dengan tidak terhormat lantaran masuk dalamjajaran pengurus Partai Demokrat dalam kapasitas sebagaianggota KPU aktif. Kejadian-kejadian semacam ini tidaksalah jika kita menaruh dugaan pada adanya kerjasamaoknum anggota KPU dengan partai dan calon presidentertentu dengan sejumlah kompensasi.

Sebagai salah satu partai peserta Pemilu 2009, PartaiHANURA setidaknya mendapatkan pelajaran yang berhargadalam Pemilu 2009. Sebagai partai baru, tentu PartaiHANURA belum sepenuhnya memiliki dukungan struktur


dan infrastruktur partai serta kader militan yang cukupuntuk menjadi motor atau lokomotif dalam Pemilu 2009.

Berbagai perkembangan politik yang mengemukamenandai telah lahir era baru yang sarat dengan kompetisipolitik, Partai HANURA sebagai partai yang baru mulaimembangun eksistensinya di kancah politik nasional harusmampu menangkap sinyal-sinyal politik yang menandaiadanya upaya pembatasan partai dalam keikutsertaan padaPemilu 2014. Semakin banyak kompetisi figur dan tokohpolitik yang meningkat tajam populasinya di kancah politik,maka secara otomatis terjadi pergerakan pergeseran pilihandan fanatisme pemilih pada figur.

Artinya, ada tren pergeseran ketokohan yang terjadidalam sejarah politik Indonesia secara tidak linier.Kemunculan tokoh-tokoh baru yang relatif lebih diterimaoleh pemilih di berbagai partai harus dilihat sebagai potensikuat dalam persaingan politik pada Pemilu 2014 mendatang.Partai yang tidak terorganisir dengan baik, ditambahkekurangan tokoh yang populis, akan mendapatkan kendalayang serius pada tingkat keterpilihannya.

Hal yang paling penting dan harus didahulukan untukmenghadapi Pemilu 2014 adalah: Pertama, menata ke -lembaga an organisasi yang solid di semua tingkatan. Kedua,menyiapkan kader-kader militan sebagai penggalang danpenggerak dalam penggalangan dukungan pemilih danpengawalan pelaksanaan pemilu. Ketiga, menyiapkanprogram yang konsen dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.Keempat, menyiapkan infrastruktur partai yang berbasisteknologi dalam menghadapi bahaya manipulasi pemilumelalui teknologi. Kelima, mengajukan caleg yang potensialdi semua tingkatan, kapabel dan memiliki daya tarik yangkuat di masyarakat. Dengan kesiapan yang demikian, palingtidak kita mampu menangkal kecurangan yang dilakukanpartai-partai yang menang bukan atas kehendak rakyat. Dan

54 MUHAMMAD SYUKUR

Partai HANURA akan mampu mewujudkan impiannyasebagai partai nominator pada Pemilu 2014.

Ketua Umum DPP HANURA, Wiranto, selalu gigihmengingatkan kepada kader partai dalam berbagaikesempatan, bahwa untuk memenangkan Pemilu 2014,partai harus mampu mengatasi segala bentuk kecuranganyang digunakan sebagai modus dalam memenangkanpemilu. Salah satu hal yang berbahaya adalah partai belumatau tidak memiliki perangkat teknologi yang representatifdalam mengawal hasil-hasil pemilu. Faktanya, suara PartaiHANURA pada Pemilu 2009 tidak berbanding lurus antaraperolehan kursi daerah dengan kursi pusat. Padahal, rumusmargin error-nya tidak seberapa kalau kita mau mengukurnyasecara metodologi politik hasil perbandingannya.

Dengan begini, sebetulnya kita menyadari bahwa upayamenghambat Partai HANURA untuk tumbuh menjadi partaibesar sedang terjadi. Bukan sesuatu yang tidak mungkinkalau upaya mengganjal Partai HANURA muncul menjadipartai baru dan cikal bakal partai yang konsisten membelarakyat terus berlangsung. Ini dibuktikan dengan adanyaberbagai tawaran yang menggiurkan datang dari partai-partai penguasa dalam pemerintahan pada HANURA agarikut serta dalam koalisi mendukung kebijakan pemerintahyang keliru. Singkatnya yang penting ada dalam kekuasaan,namun kita patut bangga, karena dengan tegas Wirantomenolak berbagai tawaran tersebut.

Dengan demikian, menurut hemat saya, HANURA masihmenjadi partai yang eksis dalam kancah politik nasional,hal ini dapat kita lihat dari beberapa aspek pergerakan partai,yaitu: Pertama, kita memiliki figur ketua umum yangkarismatik, militan dan punya pengaruh khusus padalapisan elite politik, sehingga secara otomatis sulitdipengaruhi di satu sisi dan di sisi lain menggeser posisipolitik HANURA menjadi lebih kuat dalam kaitannya


dengan manuver maupun bargaining politik. Kedua, Partai HANURA selalu dan akan tetap (komitmen

Ketua Umum) konsisten mendorong berbagai agenda politiknasional melalui berbagai kasus yang terjadi, misalnyamelawan Skandal Bank Century, menolak ketidak konsisten -an Presiden mengajukan satu calon gubernur Bank Indonesiayang terindikasi KKN, selain tidak mencerminkan reformasisistem birokrasi dan tranparansi pengangkatan pejabatpublik. HANURA juga konsisten ikut mengawal danmemperjuangkan pengusutan berbagai skandal korupsipajak yang melibatkan oknum pejabat negara.

Dari berbagai kaca mata di atas, kita dapat menyimpul -kan, sesungguhnya HANURA masih sangat besar peluang -nya untuk mendapatkan tempat di hati rakyat. Modal besaryang harus kita tunjukkan kepada rakyat adalah adanyakehendak yang kuat untuk mengambil alih kekuasaan secarakonstitusional dan dipergunakan sebaik-baiknya gunamemakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Dengan begitu, akan tumbuh kepercayaan pemilih padaPartai HANURA, selain akan terjadi pergeseran mentalkader dan pelaku kebijakan partai menjadi lebih progresif.Kita harus berani menggeser paradigma bahwa PartaiHANURA adalah partai kecil dengan berani menyatakanbahwa HANURA adalah partai masa depan. Dengan katalain, optimisme merupakan langkah awal yang baik, disusulperencanaan yang konstruktif, maka kemenangan akan kitaraih dengan elegan pada Pemilu 2014 mendatang.

56 MUHAMMAD SYUKUR

Bab VIII

Wiranto, HANURA dan Oposisi

iranto, bukan sosok baru dalam percaturan politik diIndonesia, sosok ini dikenal lugas, tegas, berani dan

konsisten dalam mengambil tindakan pada saat memimpinABRI. Keberaniannya dalam memelopori serta melakukanreformasi ABRI menggambarkan sosok Wiranto sebagaipemimpin yang berkepribadian tinggi. Kebijakan reformasiABRI paling tidak membuahkan hasil yang baik bagikelangsungan demokrasi politik di Indonesia, hal nyata yangdapat kita rasakan dari reformasi ABRI adalah netralitasTNI dan POLRI dalam pemilu di tengah-tengah upayamelibatkan TNI/POLRI dalam politik praktis, meskipunsepenuhnya belum sesuai harapan.

Wiranto adalah sosok yang memiliki kesadaran tinggidalam bernegara, saya menyebutnya sebagai tokohkonstitusi. Karena dalam sejarahnya, Wiranto memiliki peranyang sangat strategis bagi terjaganya keutuhan NKRI,terlebih pada saat menjelang reformasi dilakukan. Dapatkita katakan, ancaman disintegrasi bangsa tampak di depanmata pada saat itu, dan itu sulit dihindari bahkan akanterjadi jika salah diatasi.

Kebijakan Wiranto sebagai Panglima ABRI dalammendorong lahirnya reformasi, serta tidak memanfaatkanKepres Nomor 16 Tahun 1998 tentang perintah sebagaipengendali komando keamanan nasional sekaligus berperandalam mengendalikan seluruh jajaran aparatur pemerintah -


W

an untuk menjaga eksistensi NKRI, adalah salah satu buktinyata Wiranto lebih mengedepankan kepentingan rakyatdibandingkan kepentingan dirinya. Padahal, dengan situasipolitik yang chaos dan negara dalam ancaman disintegrasi,posisinya saat itu sangat dimungkinkan untuk mengambilalih peran kepala negara atau sangat besar peluang kudetaterhadap Presiden.

Sikap kritis, konsisten dan selalu mengedepankan hatinurani adalah ciri khas Wiranto dalam kepemimpinannya.Saya berani menulis ini tidak dalam posisi menyanjungWiranto, melainkan saya ingin membeberkan secara singkatkarakteristik Wiranto dalam memimpin. Paling tidak, tulisanini mewakili saya, karena saya adalah bagian yang ikutmenikmati konsistensi Wiranto dalam memimpin PartaiHANURA.

Keinginan Wiranto agar Partai HANURA menjadikekuatan penyeimbang dalam pemerintahan SBY di tengahtawaran politik yang datang dari kubu koalisi pendukungSBY menandakan, Wiranto bertekad Partai HANURA haruslahir sebagai pelopor perubahan, bukan partai yang semata-mata berorientasi pada kekuasaan belaka. Langkah PartaiHANURA menjadi kekuatan tersendiri dalam membangunkepercayaan publik terhadap kelembagaan partai patutdiberikan tempat di tengah-tengah masyarakat.

Mengambil posisi politik berhadapan dengan kekuatanpartai koalisi pendukung pemerintahan SBY yang mayoritasdi parlemen adalah sesuatu yang tidak mudah. Langkahtersebut, oleh para pengamat politik, dilihat sebagai langkahpartai baru yang mampu menunjukkan militansi dankonsistensinya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.Tekad Wiranto tersebut dapat dibaca sebagai langkahmempertegas keberadaan HANURA di pentas politiknasional adalah untuk membela dan memperjuangkankepentingan rakyat, bukan untuk merebut kekuasaan belaka.

58 MUHAMMAD SYUKUR

Mengambil peran menjadi kekuatan penyeimbang dalamkekuasaan atau menjalankan fungsi check and balances dalampenyelenggaraan pemerintah merupakan langkah tepatdalam mendorong kesinambungan gerakan pembaruanpolitik Partai HANURA. Posisi tegas yang diambilHANURA saat ini adalah posisi politik yang sesuai dengansemangat perjuangan awal pendirian Partai HANURA.

Posisi politik yang diambil HANURA memiliki sandarannormatif, yakni tidak sebagai pendukung pemerintah jugatidak sebagai oposan, melainkan mitra yang kritis terhadappemerintah. Sebab, dalam sistem pemerintahan NegaraRepublik Indonesia menganut sistem presidensial sesuaidengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, makasesungguhnya dalam praktik politik praktis, Indonesia tidakmengenal istilah oposisi dan karenanya juga tidakdiperlukan suatu koalisi bagi pemerintahan yang sedangberjalan atau sedang berkuasa.

Tetapi faktanya, dalam praktik politik di Indonesia, koalisiselalu dilakukan oleh partai politik, terlebih parpol yangberorientasi pada kekuasaan belaka. Karena dalam sejarahpemerintahan di Indonesia, kita dapat menemukan faktadalam praktiknya, bahwa birokrasi pemerintahan lebihdikelola dalam pendekatan politik dibanding pendekatanpelayanan.

Selain alasan yang bersifat kasuistis itu, dalam per -kembangan praktik ketatanegaraan Indonesia selama ini,memang selalu dirasakan adanya kelemahan-kelemahandalam praktik penyelenggaraan sistem pemerintahanIndonesia berdasarkan UUD 1945. Sistem pemerintahanyang dianut, di mata para ahli, cenderung disebut quasipresidential atau sistem campuran dalam konotasi negatif,karenanya dianggap banyak mengandung distorsi apabiladikaitkan dengan sistem demokrasi yang mempersyaratkanadanya mekanisme hubungan checks and balances yang lebih


efektif di antara lembaga-lembaga negara yang ada. Karena itu, dengan empat perubahan pertama UUD 1945,

khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan presidenlangsung, dan dilakukannya perubahan struktural maupunfungsional terhadap kelembagaan Majelis PermusyawaratanRakyat, maka anutan sistem pemerintahan kita menjadimakin tegas sebagai sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem presidensial yang murni, pada pokoknya,tidak lagi perlu dipersoalkan mengenai pembedaan apalagipemisahan antara fungsi kepala negara dan kepalapemerintahan. Pembedaan dan pemisahan antara keduafungsi itu hanya relevan dalam sistem pemerintahanparlementer yang memang mempunyai dua jabatan terpisah,yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan.

Sedangkan sistem pemerintahan presidensial cukupmemiliki presiden dan wakil presiden saja, tanpa mem -persoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dankapan sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, tidakperlu lagi ada pembedaan antara sekretariat negara dansekretariat kabinet ataupun keputusan presiden sebagaikepala negara dan keputusan presiden sebagai kepalapemerintahan Republik Indonesia.

Bahkan, dalam konteks pengertian negara hukum, prinsipthe rule of law, dapat dikatakan bahwa secara simbolik, yangdinamakan kepala negara dalam sistem pemerintahanpresidensial itu adalah konstitusi. Dengan perkataan lain,kepala negara dari negara konstitusional Indonesia adalahUndang-Undang Dasar 1945, sedangkan presiden dan wakilpresiden beserta semua lembaga negara atau subyek hukumtata negara lainnya harusnya tunduk kepada konstitusisebagai the symbolic head of state itu.

Dalam konteks lain, kita dapat membaca catatan kekuatankoalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boedionoyang menguasai suara mayoritas di parlemen. Semuanya

60 MUHAMMAD SYUKUR

dibangun atas dasar politik bagi-bagi kekuasaan. Partaipendukung pemerintahan SBY-Budiono tidak memedulikanbahkan sangat tegas terlihat membela kebijakan-kebijakanpemerintah yang merugikan negara dan rakyat. Dengankekuatan mayoritas dan kekuasaan presiden berdasarkansistem presidensial yang sangat kuat menimbulkan executiveheavy.

Karena itu, Partai HANURA mengambil posisi sebagaisuatu kekuatan yang mampu menjadi penyeimbangkekuasaan (check and balances of power) di dalam pemerintah.Dengan kata lain, diperlukan partai-partai politik yangberada di luar pemerintahan yang berkuasa berfungsisebagai kekuatan kontrol dan penyeimbang. Adanyakekuatan penyeimbang di dalam pemerintahan saja, di sana-sini kita menemukan penyelewengan kebijakan dananggaran, apalagi sama sekali tidak ada kekuatan kritis.

Mengapa kekuatan oposisi diperlukan dalam suatupemerintahan yang demokratis? Nurcholish Madjid16

memberikan argumentasi tentang gagasan diperlukannyasuatu kekuatan oposisi: Pertama, esensi dari oposisi adalahcheck and balance, tidak berarti to oppose, tetapi to support.Dalam wacana demokrasi yang sehat, pada prinsipnyadiperlukan mekanisme check and balance, ada kekuatanpemantau dan pengimbang. Karenanya, dalam pandanganyang filosofis, manusia itu tidak mungkin selalu benar.

Kedua, partai oposisi adalah wujud modern dari idedemokrasi. Dalam suatu masyarakat, oposisi adalah suatukenyataan. Jika kelompok oposisi tidak diakui, yang terjadiadalah mekanisme saling curiga dan melihat oposisi sebagaisuatu ancaman. Akibatnya, timbul nafsu beroposisi untuksemata-mata menjatuhkan pemerintahan (oposisi sekadar -nya), padahal kelompok oposan bukanlah musuh peme -rintah.

Ketiga, oposisi merupakan gerakan moral, semacam


gerakan people empowerment. Gerakan itu menyatakanmasalah inisiatif, dan inisiatif ini menyangkut masalahpenggunaan kesempatan, dan proses pendewasaan sertapercepatan demokratisasi mesti terjadi. Proses itu bisa sajadibiarkan berjalan secara alami, tetapi sesuatu yang di -biarkan menurut proses alami bisa terlalu lama dan tidakterkontrol, jadi harus ada deliberation, kesengajaan. Tidakboleh by accident, atau secara kebetulan.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi belum tumbuhnyakehidupan oposisi dalam praktik kekuasaan negara diIndonesia adalah lantaran: Pertama, persepsi dari kalanganpolitisi bahwa terlibat dalam kekuasaan lebih memberikanberkah dalam bentuk akses terhadap sumber daya ekonomidan politik daripada menjadi oposisi. Oposisi seringdikonotasikan dengan tersumbatnya akses partai padasumber daya ekonomi dan politik, baik yang ada di sektorswasta maupun melalui penguasaan pada jabatan-jabatanpublik.

Kedua, selama 30 tahun, partai dan para politisi tenggelamdalam kehidupan sistem politik sentralistik dan tidakmengenal oposisi. Hal ini membuat partai atau politisi tidakterbiasa membangun kultur politik berbeda denganpenguasa, baik dalam dataran artikulasi maupun konsepoperasional.

Ketiga, kelahiran partai politik umumnya belummendasarkan pada panggilan atas masalah yang dihadapibangsa, tetapi lebih memanfaatkan momentum keterbukaanpolitik dan untuk merebut posisi kekuasaan semata.Implikasinya, antara satu partai dan partai lain nyaris tidakada perbedaan substantif dalam platform dan program.Ditambah lagi dalam 10 tahun terakhir, sistem perekrutananggota dalam partai dan calon anggota legislatif (DPR danDPRD) lebih bersifat patronase, transaksional dan kurangmelalui proses kaderisasi partai yang intensif.

62 MUHAMMAD SYUKUR

Ketiadaan oposisi yang terlembaga dalam strukturkehidupan lembaga politik sebenarnya dapat menjadiancaman pelembagaan dan konsolidasi demokrasi. Kurangberfungsinya partai-partai politik yang mendapat posisi diparlemen (DPR dan DPRD) dalam menjalankan peran-perankontrol sekaligus menawarkan kebijakan alternatif kepadapemerintah akan membuka peluang bagi tumbuh danberkembangnya pemerintahan yang lebih sentralistik danotoriter atau tidak pro kepada kepentingan rakyat.

Selain itu, situasi ini juga akan mengakibatkan krisiskepercayaan rakyat, baik pada pemerintah maupun partaipolitik, karena kesewenang-wenangan kebijakan yang dibuatpemerintah yang tidak mendapatkan kontrol optimal dariparlemen (DPR dan DPRD) dan masyarakat madani (civilsociety). Karena itu, ide atau keinginan Partai HANURAmenjadi kekuatan oposisi atau penyeimbang (dalam pen -dekatan politik) adalah suatu pilihan yang tepat dan akansangat menguntungkan posisi politik serta masa depanpartai dan masyarakat.

Kemampuan Partai HANURA dalam membangun posisisebagai kekuatan kontrol yang kritis pada pemerintahanSBY secara sehat dan efektif akan jauh lebih baik. Langkahitu juga akan dapat menumbuhkan kembali kepercayaanrakyat kepada partai politik terlebih kepada HANURAdaripada memilih menjadi mitra atau berada di dalamkekuasaan atau menjadi partai pendukung pemerintah yangterlibat dalam kabinet atau terlibat dalam merumuskankebijakan pemerintah secara aktif. Meminjam istilahkonfusianisme tentang pemerintahan, bahwa suatu negerilebih baik tanpa senjata dan makanan ketimbang tanpakepercayaan rakyat.

Sikap tegas itu tidak lain adalah kritis terhadap setiapkebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hiduporang banyak. Posisi tegas juga harus selalu diambil karena


inilah nilai utama bagi partai oposisi di hadapan rakyat yangakan menilai sejauh mana partai oposisi memainkan perankritiknya terhadap setiap kebijakan pemerintah yang tidakpro pada kepentingan rakyat. Jika kebijakan yang dikritikadalah benar adanya sehingga memaksa pemerintah berpikirulang dan bahkan membatalkan kebijakan yang akanditempuhnya, akan sangat baik bagi posisi politik partaioposisi dan tentunya juga Partai HANURA akan mendapattempat di hati rakyat. Dengan demikian, masa depan PartaiHANURA akan menjadi lebih baik, terlebih menghadapiPemilu 2014 mendatang.

64 MUHAMMAD SYUKUR

Bab IX

Revitalisasi Gerakan HANURA

opik ini sangat menarik, dan pasti akan mengundangkomentar, terlebih pada kader partai yang merasa

inposisi dengan pemikiran ini. Sebaliknya, topik ini jugaakan sedikit menggelitik elite dan atau pimpinan PartaiHANURA saat ini yang merasa fungsinya dikoreksi danperannya dikurangi. Karena pada topik ini, sengaja sayamengupas secara tuntas tentang paradigma baru yangdikembangkan oleh partai yang bersumber dari pemikiranKetua Umum Partai HANURA, H. Wiranto, sebagai tokohsentral dan diikuti dengan perkembangan pemikirangenerasi baru yang tergabung dalam struktur maupunkelompok pemikir partai sebagai buah dari gerakanpembaruan paradigma baru partai.

Sebagai partai baru, tentu saja akan banyak soal yangdialami Partai HANURA dalam proses pengembangankelembagaan partai, baik bersifat keluar maupun terlebihke dalam. Tentu saja, setiap problem yang dihadapi akanberimplikasi pada dua hal: Pertama, mendorong terjadinyapengembangan partai ke arah yang lebih baik bila diresponssecara positif. Kedua, sebaliknya juga akan menghambatperkembangan partai jika tidak mendapatkan respons yangbaik.

Cita-cita membangun Partai HANURA ke arah yang lebihmaju sudah tentu menjadi cita-cita bersama seluruh kaderdan segenap simpatisan partai, yang dalam praktiknya


T

dimotori ketua umum dan jajaran kepengurusan, mulai daritingkat pusat sampai pada anak ranting di daerah. Sehinggasudah barang tentu, seluruh bentuk tindakan dan pemikiranyang dikembangkan oleh setiap orang, baik di dalammaupun di luar partai—sejauh itu berbasis padapengetahuan dan realitas masyarakat, lebih-lebih dapatmerespons terisinya kebutuhan suatu partai modern dankuat—harus dilihat sebagai wujud dari revitalisasi gerakanpembaruan Partai HANURA menuju pada pencapaianpemilu yang lebih baik.

Musyawarah Nasional I (satu) Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) yang dilaksanakan pada 5–7 Februari 2010 diSurabaya memiliki makna penting bagi gerakan politikIndonesia dan khususnya gerakan pembaruan politikinternal pada partai yang dipimpin oleh Wiranto. Perhatianbesar dari banyak pihak, termasuk kawan-kawan mediamassa, rupanya begitu tinggi. Hadir sederet tokoh nasional,seperti Megawati, Jusuf Kalla, Surya Paloh, dan tokohnasional lainnya, untuk menyaksikan peristiwa bersejarahpada partai berlambang hati tersebut. Hal itu menandakan,Partai HANURA sudah menjadi partai politik yang memilikibasis, konsisten dan pengaruh, tentunya yang sudahdiperhitungkan di tengah-tengah kekuatan politik saat ini.

Dalam usianya yang memasuki 4 tahun, dengan melihatapa yang telah dicapai saat ini, sudah menjadi suatu prestasiyang patut dibanggakan oleh kita semua. Kendati belumsepenuhnya mencerminkan harapan sebagai partai yangbesar, tetapi setidaknya Partai HANURA sudah mampumenunjukkan pada publik bahwa dia mampu menjadi partaipilihan rakyat. Kehadirannya sebagai gerakan pembaruandi panggung politik nasional telah menorehkan sejumlahkemajuan di bidang politik. Partai HANURA mampumenunjukkan kepada publik atas sikap yang diambil secarakonsisten dalam membela kepentingan rakyat pada Kasus

66 MUHAMMAD SYUKUR

Century. Partai HANURA juga secara tegas menolaktawaran koalisi yang datang dari partai penguasa saat ini.Hal ini menandakan, tekad Wiranto “HANURA TERLAHIRUNTUK RAKYAT” benar-benar diwujudkan dalam imple -mentasinya.

Sebagai gerakan politik pembaruan, kehadiran PartaiHANURA cukup terbuka dan inklusif, Partai HANURAlaksana melting pot yang di dalamnya tumbuh beragam orangyang ingin berkiprah untuk “membesarkannya”. Namunrisikonya, tidak jarang rumah besar seperti partai politikyang terbuka ini membawa konsekuensi bagi tumbuhnyaberagam kepentingan yang tidak selamanya koheren atausinergi dengan kepentingan dan misi gerakan politik berhatinurani itu sendiri. Yang kita khawatirkan adalah sejauh adakepentingan-kepentingan praktis atau pragmatis, sejauh itupula orang-orang berkerumun dalam Partai HANURA.Manakala kepentingannya hilang, maka Partai HANURAsekadar tempat mampir belaka.

Karena itu, HANURA sendiri pasca-MUNAS I diSurabaya itu akan lebih berkonsentrasi pada peneguhan danpencerahan institusi di tubuh gerakannya dengan orientasikerja untuk sebesar-besarnya berkhidmat bagi kemajuanrakyat, bangsa, dan negara secara lebih optimal. Pada titikinilah, Partai HANURA mengambil langkah muhasabahdengan melakukan revitalisasi gerakan secara simultan dankomprehensif.

Ada beberapa langkah dalam gerakan revitalisasi yangakan dilakukan Partai HANURA: Pertama, melakukanrevitalisasi ideologis, yakni memperkokoh kembali komit -men setiap anggotanya akan ruh gerakan partai, memper -kuat idealisme, misi, usaha dan cita-cita untuk kepentingangerakan pembaruan Partai HANURA ke depan. Kedua,melakukan revitalisasi organisasi yakni penataan strukturkelembagaan partai yang berbasis pada kinerja ke seluruh


lini dengan konsentrasi pada pemberdayaan pengurusDaerah dan Cabang sampai Anak Ranting yang berbasispada gerakan penguatan struktur partai, guna menunjangpemenangan partai pada Pemilu 2014 mendatang. Ketiga,revitalisasi manajemen kebijakan partai yang berbasis padapengetahuan. Keempat, revitalisasi model kepemimpinanpartai yang dikemas dalam doktrin hati nurani yakni berpikiradil dalam memimpin.

Dengan demikian, Partai HANURA akan semakin kebaldari godaan politik sesaat dan kokoh dengan khittahnya,dengan asumsi berikanlah kesempatan kepada kader-kadernya untuk berkiprah optimal dalam perjuangankekuasaan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.Lebih jauh lagi, Partai HANURA akan bekerja keras dalampeningkatan kualitas peran keutamaan kebangsaan danperan global dengan semangat menampilkan Hati Nuranisebagai karakter kepemimpinan bangsa.

Gagasan-gagasan pembaruan di partai yang sedangberkembang dan dalam upaya direvitalisasi harus diresponssecara positif oleh semua kalangan, terlebih kader PartaiHANURA. Kelompok penting yang harus tahu dan mauserta memahami secara benar ruh dari gerakan pembaruanpartai adalah mereka-mereka yang dipercaya duduk didalam jabatan kepegurusan partai, mulai dari pusat sampaidaerah. Karena sesungguhnya, kelompok inilah yang disebutsebagai pelaku politik dan pengambil kebijakan partai yangsecara konstitusi dimandatkan oleh Partai HANURA untukmemimpin kelangsungan organisasi.

Tidak ada salahnya kita belajar dari sejarah, gerakanrevolusi 1945 yang merupakan klimaks dari long marchperjuangan bangsa menuju masa kemerdekaan, spiritnyaadalah tekad dan revolusi pergerakan yang berbasis padapengetahuan dan realitas masyarakat. Tokoh-tokoh sentralperjuangan kemerdekaan, seperti dr Sutomo dan dr Wahidin

68 MUHAMMAD SYUKUR

Sudirohusodo, yang menggagas perkumpulan Budi Utomo,HOS Tjokroaminoto, pendiri Sarekat Islam, adalah orang-orang muda pada zamannya yang membangun pergerakanberbasis pemikiran intelektual. Mereka adalah para pionirulung, konseptor pergerakan pada masa pra-kemerdekaan.Tengoklah Bung Karno dan Bung Hatta, pelopor kemerdeka -an yang menjadi pimpinan negara pada usia muda, masing-masing berumur 44 dan 43 tahun. Inilah ilustrasi dari sebuahrevolusi besar yang dimulai dari tekad dan cita-cita kitasendiri.

Pada contoh yang lain, misalnya, Revolusi Prancis yangmenumbangkan monarki dan gereja di abad pertengahandigerakkan oleh kaum intelektual muda. Pemuda Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, menjadi motor penggerakrevolusi menandai zaman baru dan mengilhami bangkitnyarenaisans di Eropa. Di Rusia, Revolusi Bolshevik me -numbang kan Tsar Nicholas II beserta Dinasti Romanov.Revolusi Hungaria meletus di tangan para pemuda danmahasiswa yang menentang pendudukan Uni Soviet danpemerintahan boneka. Eropa Barat juga menyaksikangelombang gerakan pemuda dan mahasiswa sepanjangtahun 1960-an.

Mahasiswa Spanyol bangkit menentang diktator JenderalFranco pada 1965; hal yang sama juga terjadi di Prancis,Italia, Belgia, dan negara Eropa lainnya. Di dunia Islam Asia-Afrika, para mahasiswa dan pemuda bangkit memeloporiperlawanan terhadap penjajah di sepanjang paruh pertamaabad ke-20 sampai tahun 1970-an. Para pemudalah yangterlibat dalam Revolusi Aljazair 1954, mengenyahkan Prancisdari tanah itu. Mereka juga berhasil mengusir Inggris dariMesir. Sejak 1987 hingga sekarang, anak-anak muda bahkanyang masih bocah telah meletuskan gerakan intifadhahmelawan penjajahan Israel di Palestina.

Mungkin sedikit berkilas balik dan bernostalgia tentang


romantisme perjuangan pemuda Indonesia di masa lampau.Berakhirnya tanam paksa (cultuur stelsel) telah mengilhamilahirnya politik etis, yang niatan awalnya adalah sebagaibentuk balas jasa pemerintah Hindia Belanda terhadaprakyat Indonesia, atas berbagai macam kekayaan alam bumiIndonesia yang telah dikeruk Belanda. Kaum liberal Belandayang diwakili Van Deventer mengusulkan program praksispolitik dari kebijakan politik etis, yakni trias politica VanDeventer, yang terdiri dari irigasi, emigrasi dan edukasi.Edukasi merupakan bagian politik etis yang mendoronglahirnya sekolah modern di Hindia Belanda, tahun 1902berdiri Sekolah Dokter Bumiputera (STOVIA).

Dari sinilah kemudian lahir lapisan sosial terpelajar dalammasyarakat pribumi. Salah satu pelopor gerakan di masaitu adalah dr Wahidin Sudirohusodo, pemimpin majalahRetnodumilah. Wahidin berpendapat, kemajuan akan tercapaidengan ilmu pengetahuan Barat lewat pendidikan, dengantanpa meninggalkan warisan Jawa. Tahun 1907, di Jakarta,dia bertemu mahasiswa STOVIA dan mendirikan per -kumpulan pemuda Budi Utomo pada 20 Mei 1908. BudiUtomo menjadi titik awal lahirnya gerakan kepemudaanyang sifatnya modern dan mengarah pada persatuannasional, walaupun latar belakangnya masih Jawa sentris.Budi Utomo menjadi generasi pendobrak bagi perjuanganpemuda Indonesia. Dengan lahirnya Budi Utomo, kemudianmuncul beragam organisasi kepemudaan yang sifatnyamodern, dan mempunyai tujuan politik secara tegas, yaitumelawan imperialisme-kolonialisme.

Dari situ, kita bisa melihat, setidaknya ada enam faktoryang menjadi konten kita dalam menatap masa depan PartaiHANURA: masalah konsep atau ideologi, sistem, lembaga,strategi, program dan implementasi program, dan aktorpolitik. Andaikata tidak ada persoalan pada kelima faktorterdahulu, maka kegagalan politik terkait pada aktor politik

70 MUHAMMAD SYUKUR

bisa dihapuskan. Persoalan aktor politik yang bisa munculadalah tentang visi dan kemampuan. Visi umumnya bersifattransenden untuk kepentingan mencapai cita-cita politikjangka panjang. Sedangkan kemampuan merupakankesanggupan implementatif, yang selain skill, juga menuntutkemampuan fisik. Dalam politik yang menekankan penting -nya aktor yang bersifat personal, maka persoalan ke -mampuan intelektual menjadi hal yang penting.

Karena itu, sejauh mana politik mampu melakukanperubahan sangat tergantung pada sejauh mana PartaiHANURA melakukan regenerasi terhadap aktor-aktornya.Sebaliknya, ada yang berpikir bahwa visi bisa diimplemen -tasi kan oleh skill dan kemampuan sistem yang bersifatimpersonal. Dalam hal ini, yang dilaksanakan bukan re -generasi, melainkan rejuvenasi terhadap visi sang aktor.Pilihan antara regenerasi dan rejuvenasi itu jelas me ngandungkonsekuensi yang berbeda, di mana generasi muda diharap -kan dapat memilih dengan cara yang tepat. Bahwa pilihanuntuk melakukan, baik regenerasi maupun rejuvenasi,sangat terkait dengan keinginan agar politik mampumelakukan suatu perubahan yang signifikan. Sebab, jikakeduanya tanpa menawarkan konsep dan perubahan, berartihanya merupakan suksesi biologis atau sekadar power shift.

Hiruk-pikuk tuntutan tentang pentingnya peran politikpartai seharusnya tidak hanya menuntut dilakukannyaregenerasi, tetapi juga mengangkat konsep perubahannyajuga. Munculnya Mahatma Gandhi sebagai tokoh politikantikolonialis sangat fenomenal di India, karena menawar -kan suatu gerakan perubahan alternatif (swadeshi). Hal yangsama terjadi saat Mao Zedong muncul sebagai tokoh partaidengan konsep long march-nya. Sama dengan konsepperubahan revolusioner yang digambarkan oleh sepakterjang Che Guevara dan Fidel Castro di Kuba pada masalalu.


Dalam konteks kepentingan pembaruan dan revitalisasigerakan Partai HANURA, hal penting yang harus dilakukanadalah menguatkan pemahaman kader partai yang menjadipemimpin di tengah-tengah masyarakat tentang pentingnyamemimpin dengan menggunakan hati nurani. Selain itu,partai harus mampu merumuskan serta melaksanakanberbagai program yang prorakyat. Dengan demikian, PartaiHANURA akan mampu keluar dari kemelut internal yangsangat domestik dan tidak bernilai strategis bagi partai.Semua itu dapat dilakukan kalau kepercayaan yang diberi -kan oleh kader dan simpatisan HANURA kepada kader-kader terbaik yang duduk di kursi legislatif dan eksekutifmenjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dengan itulah,HANURA menanjak menjadi partai harapan baru rakyatIndonesia. Amin.

72 MUHAMMAD SYUKUR

Bab X

Politik Pencitraan HANURA

arack Hussein Obama adalah sosok pemimpin barudunia yang lahir dalam suatu proses politik yang sangat

demokratis. Boleh dikatakan, negara adikuasa itu telahtuntas menggelar sebuah rekonstruksi demokrasi yangsangat mapan. Pertarungan ras yang pernah menggerogotieksistensi kulit hitam terjawab secara lugas dengankemenangan Obama. Sosok Obama yang gaul, terampil danmewakili tipe pemimpin muda yang cerdas dan berani,membuat mata masyarakat dunia tertuju padanya.

Dengan gaya kepemimpinannya yang tenang, di tengahgegap gempitanya politik Amerika, Barack Obama mampumenaklukkan tantangan dan rintangan yang dihadapinyapada pemilu presiden di Amerika Serikat. Dengan segenapkemampuan tim suksesnya dalam mengelola isu, me -manfaatkan jaringan dan memfungsikan partai pendukungsecara efektif dalam penggalangan, Barack Obama akhirnyaterpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di negaraadidaya tersebut.

Semua cara dilakukan dari taktik coba-coba hinggastrategi terbaru, timnya mampu membalik semua kenyataanyang tidak mungkin menjadi mungkin. Mulai dari tidakdiperhitungkannya Barack Obama sebagai calon presidenoleh pesaingnya, sampai menjadi kandidat presiden yangsangat ditakuti oleh lawan-lawan politiknya.


B

Eep Saefulloh Fatah17 (2009) pada pemaparannya dihadapan jajaran redaksi Pikiran Rakyat mengemukakanpandangannya bahwa, Barack Obama lahir dari rahimdemokrasi yang sudah mapan. Ia tidak muncul secara serta-merta, akan tetapi melalui sebuah proses panjang, beradadi dalam lingkungan negara yang praktik pelayanan sosialdan pelayanan publik (public and social service) sudah mapan,rekam jejaknya jelas, kompetensi tinggi, paralel dengankepemimpinan karismatiknya.

Demikian pula infrastruktur dan pranata sosial-politiknyasudah mapan, sehingga pilihan rakyat paralel denganketerpilihan sosok yang mumpuni seperti Obama. Dariperspektif lain, penulis ingin menyatakan bahwa sesungguh -nya Barack Obama dan kerja tim suksesnya dalam men -desain kampanye dan menyusun strategi pemenangannyasebagai calon presiden adalah sepenuhnya menggunakanstrategi pencitraan. Kampanye Obama dengan seluruhmodel produk politik pencitraannya diadopsi oleh SBYdalam kampanye Pilpres 2009.

Banyak pendapat menyatakan, politik pencitraan Obamadengan pencitraan SBY banyak tidak memiliki kesamaan.Salah satu hal paling mendasar yang disoroti adalah soalkebijakan unggulan yang ditawarkan kedua capres ituberbeda. Kemenangan Obama lebih disebabkan olehprogram-program yang ditawarkan jauh memiliki relevansidengan kepentingan rakyat Amerika saat ini, atau dalambahasa lainnya, lebih berpengaruh. Hal ini berbeda denganSBY, yang kemenangannya banyak menimbulkan dugaandan kecurigaan berbagai pihak—bukan disebabkan karenatawaran program, tetapi kecurangan pada pemilu.

Dalam kepentingan pencitraan Partai HANURA, sayaingin menelaah beberapa pandangan yang sederhana, tetapisangat substansial. Pertama, politik pencitraan menjadi satukebutuhan dasar bagi suatu lembaga politik yang ingin

74 MUHAMMAD SYUKUR

menguatkan eksistensi dan kehadirannya di tengah-tengahmasyarakat. Kedua, politik pencitraan juga menjadi wadahrepresentatif yang dapat mengomunikasikan kepentinganlembaga politik bersangkutan. Ketiga, dengan menggunakanpolitik pencitraan, figur dan program partai jauh lebihmudah direspons publik.

Wujud suatu pencitraan adalah kampanye, sehinggaproduk yang ditawarkan, apakah berupa figur ataupunprogram harus rasional, terukur dan mampu memenuhikepentingan publik (pemilih). Karena faktor yang sangatmenentukan sukses-tidaknya suatu kampanye melaluipolitik pencitraan adalah meningkatnya popularitas danelektabilitas lembaganya.

Politik pencitraan yang dilakukan partai harus berbasispada kemampuan menawarkan resolusi atas realitas yangada pada rakyat dan bangsa. Dengan begitu, politikpencitraan dapat dimaknai sebagai bentuk konsolidasi yangdi dalamnya mengandung dua aspek, yaitu aspek penguatanfigur dan aspek pelaksanaan program.

Penguatan figur pada partai baru seperti HANURAbukanlah suatu hal yang mudah. Figur merupakan salahsatu faktor yang sangat menentukan kecenderungan pemilihdalam memilih suatu partai politik. Selain itu, pola pe -manfaatan jaringan yang efektif, efisien dari sisi pembiayaandan pola penggalangan relawan untuk ikut serta secara sukarela berpartisipasi terhadap kepentingan partai maupuncalon menjadi sangat penting.

Sesuai dengan judul artikel di atas, saya ingin meng -eksplorasikan pikiran-pikiran yang berkembang di seputarinternal Partai HANURA dalam bentuk gagasan utuh,sehingga sarinya dapat bermanfaat bagi tercapainya targetpemenangan Partai HANURA pada Pemilu 2014 mendatang.

Sekarang ini, partai-partai politik melalui iklan di mediaelektronik dan cetak berupaya ingin mengubah performance


pencitraan tokoh dan partainya. Betapa pentingnya perananmedia elektronik dan cetak, khususnya dalam membentukopini publik dan memengaruhi pendapat masyarakat.Kelebihan utama dari pesan yang disampaikan media adalahlebih mudah mendapatkan feed back dari masyarakat. Maka,tak heran dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, mediamenjadi pilar yang kelima. Media menjadi sarana yang ikutmemengaruhi dan menjaga eksistensi demokrasi, mediabukan hanya memengaruhi publik, tapi memiliki jangkauanyang sangat luas terhadap kehidupan publik.

Kini, media benar-benar menjadi kebutuhan primer bagikelangsungan suatu partai politik, khususnya dalammemenangkan the battle ground (perang darat) menjelangpemilu. Untuk mendapatkan dukungan politik dari publikatau pemilih, partai harus mampu memanfaatkan jaringanmedia massa sebagai sarana untuk menyampaikan program-program riilnya kepada masyarakat. Namun, dalam konteksini, banyak fakta yang mestinya kita belajar, bahwapemanfaatan potensi penyiaran program dan sosialisasimelalui media hanya dimaksudkan untuk memperkenalkanpartai, sedangkan kebutuhan dasar partai yakni dipilihbelum sepenuhnya bisa terjamin.

Tengoklah analogi dan pemikiran yang dituliskan RockyGerung dengan sangat santun, tekun, dan runut dalamupayanya membedah alasan keterpilihan Smokol, karyaNukila Amal, sebagai cerita terbaik dalam Cerpen KompasPilihan 2008. Kalau cermat membaca tulisan itu, kita akanbisa terbawa pada kesimpulan penting, yakni “politik rasalapar”. Menurut Rocky, keterpilihan Smokol karena bertumpupada metafisika politik, yaitu kondisi normatif manusia yangmenghendaki pemenuhan imajiner terhadap hasrat (desire).

Lebih lanjut, lewat prolog yang diungkapnya dalamSmokol, Cerpen Kompas Pilihan 2008, Rocky mengakuiketerpikatannya pada penemuan alur-pikir ihwal konsep

76 MUHAMMAD SYUKUR

cerdas untuk mempersoalkan takwil korupsi sebagai hasratyang tidak semata pemenuhan rasa lapar seorang pejabatpublik, tapi juga merambah “kejahatan teknis” yangmerugikan keuangan negara dan “kejahatan etis” yangmenghina rasa keadilan rakyat. Penghinaan terhadap rasakeadilan itu mendenging sebagai suara dari bawah mejamakan.

Memang tak bisa dimungkiri, selera merupakan salahsatu kategori penentu tingkat keterpilihan. Namun, seleraitu tidak akan “menyulut” kontroversi andai saja bisa diuraimelalui argumentasi rasional. Simak saja politik pencitraanyang menonjol pada Pemilu Presiden 2009. Kampanye yangdilakukan tim capres-cawapres dalam Pilpres 2009 ini sekilasada dua model besar yang terlihat. Pasangan SBY-Boedionoterlihat sangat menjual figur sang capres SBY. Hal ini dapatdilihat dari iklan dan tema pemberitaan tentang kampanyeyang selalu menjual sosok SBY. Sedangkan pasangan JK-Wiranto cenderung menjual isu dibandingkan sosok, baikJK ataupun Wiranto.

Ada asumsi yang dapat dibangun di sini melihat duakecenderungan model kampanye di atas, yaitu pergerakanperubahan model kampanye dari yang menonjolkan figurpada model kampanye yang berbasis isu. Asumsi inidibangun dari pergerakan hasil survei yang menunjukkanpenurunan tingkat keterpilihan pasangan SBY-Boediono danmeningkatnya tingkat keterpilihan pasangan JK-Wiranto.

Lembaga Survei Indonesia pada awal Juni sempat merilishasil survei yang menunjukkan tingkat keterpilihanpasangan SBY-Boediono 70 persen. Survei dari lembaga yangsama pada akhir Juni, tingkat keterpilihan SBY-Boedionomenurun menjadi 63 persen. Penurunan tingkat keterpilihanSBY-Boediono ini diikuti kenaikan pasangan JK-Wirantomenjadi dua digit. Angka ini tampaknya juga sesuai denganhasil quick count yang menunjukkan suara JK-Wiranto


memperoleh suara dua digit. Jika pilpres dilaksanakan lebihlama lagi, bukan tidak mungkin pasangan JK-Wiranto dapatmengimbangi perolehan suara pasangan lainnya.

Perubahan preferensi pemilih Indonesia dari figur menujuisu menunjukkan semakin rasionalnya pemilih. Selama ini,ada kritikan pemilih Indonesia tidak terlalu terpengaruhdengan isu atau program yang diusung calon presiden.Mereka lebih melihat figur dan cenderung mendukung sosokyang dicitrakan terzalimi atau korban. Pemilih di Indonesiadisebut sangat menggandrungi melodrama, siapa yang bisamenciptakan “tangisan atau keharuan”, dialah yang dapatmerebut hati pemilih.

Kita dapat berharap, saat pemilu empat tahun ke depan,kampanye pemilihan presiden akan didominasi olehperdebatan tentang isu atau pertarungan program.Kemungkinan ini semakin kuat dengan kian meningkatnyaterpaan teknologi komunikasi. Bagi kandidat, baik parpolmaupun calon perorangan yang akan maju dalam Pilpres2014, tampaknya sudah harus mempersiapkan program-program untuk menarik hati pemilih. Kandidat sebaiknyatidak lagi berusaha menjual figur atau mengembangkanmelodrama dirinya.

Tidak berarti bahwa partai-partai politik berlombamenciptakan iklan, yang dapat mencitrakan partai atautokohnya, yang dapat menarik perhatian rakyat. Namun,lebih pada bagaimana menawarkan program dan aksi yangnyata kepada rakyat. Ini dianggap pilihan-pilihan politikyang kreatif, yang tujuannya mendapatkan dukungan luasdari masyarakat.

Bagi Partai HANURA yang ingin menjadi partai besar,jangan segan-segan membuat program yang lebih populis,merakyat, dan memosisikan partainya benar-benar sebagaipartai pembela rakyat. Iklan seperti ini diparalelkan dengankondisi rakyat yang kini sedang tertimpa krisis. Ada partai

78 MUHAMMAD SYUKUR

yang berjanji memberantas korupsi ‘abis’, dan ini menjadiandalannya, tetapi faktanya menyembunyikan ataumelindungi pelaku-pelaku koruptor. Partai HANURA,sebagai partai pelopor perubahan dan partai yang sudahberkomitmen lahir untuk membela kepentingan rakyat,harus mampu menempatkan posisinya bersama denganrakyat. Itu langkah yang mestinya terjaga dan harussenantiasa dibangun dalam setiap pergerakannya.


Bab XI

Ayo Menangkan HANURA 2014!

alam kerangka proses pengembangan kelembagaan danupaya menyiapkan langkah-langkah Partai HANURA

menuju partai modern dan partai masa depan, makamemahami dengan baik, serta dapat mengampanye kan visi,misi dan platform Partai HANURA sangat diperlukan,terlebih dapat melaksanakannya. Program dan platformpartai yang ingin kita kembangkan adalah yang sesuaidengan kebutuhan rakyat saat ini.

Mengampanyekan program dan platform PartaiHANURA dimaksudkan untuk mendapatkan dukungansuara yang signifikan dari konstituen pemilih dalam Pemilu2014 nanti. Dengan kata lain, suara pemilih pada partai tidakakan datang dengan sendirinya, tanpa kecuali. Artinya,dukungan suara harus dicari melalui serangkaian langkahdan kebijakan strategis Partai HANURA yang dibuat denganmenjamin terpenuhinya syarat-syarat penting dalam sebuahprogram dan perencanaan kebijakan partai modern.

Meski Pemilu 2014 masih empat tahun lagi, namun harusdisadari bahwa empat tahun adalah waktu pendek danbahkan tidak cukup bagi suatu institusi partai politik dalammenyiapkan infrastruktur menjadi partai modern danditerima masyarakat. Memanfaatkan waktu yang singkatdengan sebaik-baiknya untuk melakukan konsolidasi adalahhal yang tidak bisa ditawar lagi.

80 MUHAMMAD SYUKUR

D

Salah satu ujung tombak Partai HANURA dalammembangun kepercayaan publik untuk diminati sebagaipartai pilihan adalah adanya peran optimal dari wakil-wakilnya di parlemen, baik pusat maupun daerah.Konsistensi dan kepekaan para wakil rakyat perwakilanpartai dalam menyikapi soal-soal kerakyatan yangmengemuka di masyarakat akan sangat baik mendorongperkembangan pertumbuhan Partai HANURA ke depan.

Sadar atau tidak, perkembangan pembaruan sistempolitik menuju penyederhanaan partai menjadi tantangannyata yang akan dihadapi Partai HANURA. Wacana tentangperlunya peningkatan angka Electoral Threshold (ET) yaituambang batas perolehan suara partai untuk bisa mengikutipemilu dan Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batasminimal untuk mendapatkan kursi di parlemen sudahmasuk dalam ranah pembahasan formal di DPR danpemerintah. Argumen kebijakan tersebut bersandar padadua substansi: Pertama, kenaikan PT diperlukan untukmenyederhanakan sistem kepartaian atau menciptakansistem multipartai sederhana. Kenaikan PT diasumsikanakan menciptakan pemerintahan yang kuat. Kedua, kenaikanPT adalah untuk menciptakan demokrasi yang efektif.18

Tentu, hal ini harus dapat kita sikapi dengan cermat sebagaibentuk konsekuensi HANURA memiliki obsesi menjadipartai modern dan partai masa depan.

Bagi Partai HANURA, pembaruan sistem politik untukmenuju penguatan sistem kelembagaan politik danmengukuhkan eksistensi sistem presidensial yang dianutoleh Indonesia adalah proses yang tidak dapat dihindari.Tetapi, hendaknya semua proses yang dilalui sedapatmungkin mempertimbangkan realitas politik Indonesia yangpluralis. Faktor penting yang harus dihindari adalah upayaini dimaksudkan untuk menyingkirkan partai-partai kecilyang belum memiliki eksistensi kuat di masyarakat.


Bagaimanapun, sistem multipartai merupakan hal yang sulitdihindari, bahkan keniscayaan bagi realitas politik dankemajemukan masyarakat Indonesia.

Salah satu bentuk isu dalam sistem penyederhanaanpartai ini adalah pembentukan konfederasi partai.Setidaknya, ada tiga undang-undang yang disesuaikan,yakni UU tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu, danUU tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR,DPD dan DPRD. Ide dasar konfederasi partai ini adalahmenyatukan partai-partai yang akan ikut Pemilu 2014dengan satu bendera partai tertentu. Ide ini juga memberipilihan alternatif konfederasi dengan para anggotanya majusendiri-sendiri namun tetap berhimpun dalam konfederasi.

Wacana konfederasi sesungguhnya sudah sejak awaldilontarkan oleh Wiranto selaku Ketua Umum PartaiHANURA—sebelum digelindingkan PAN sebagai komoditipolitiknya—melalui beberapa momentum yang dilakukandalam koalisi partai yang digagas bertepatan dengan ulangtahun kedua Partai HANURA di Hotel Sahid Jakarta.Sayangnya, belum sempat dikembangkan lebih jauh dalamkonteks kesepahaman bersama dengan partai-partai politiklainnya.

Di lain sisi, dapat kita simak mereka yang menolak isukonfederasi ini, dengan mengatakan bahwa terlalu ber -lebihan untuk memasukkan wacana konfederasi dalampembahasan revisi UU Parpol. Sebab, sulit untuk di -implemen tasi kan saat demokrasi di Indonesia belumdewasa. Konsep tersebut sulit untuk diterapkan pada parpolbesar yang lolos ke parlemen, karena masing-masingmemiliki strategi sendiri-sendiri dalam menghadapi Pemilu2014.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait wacanakonfederasi parpol, seperti apakah konfederasi bisa diterimafraksi-fraksi di DPR ketika dibahas dalam revisi UU Parpol.

82 MUHAMMAD SYUKUR

Tentang mekanisme kerjasama antarparpol, atau tentangbagaimana pengaturan perolehan suara dan pembagiankursi bagi anggota parpol dalam konfederasi. Kenyataannya,wacana penyederhanaan dan konfederasi parpol terusbergulir dalam perkembangan politik saat ini.

Jika kita melihat dasar dijalankannya sistem multipartaiyang memberi kebebasan kepada semua kepentingan adalahkarena sangat beragam kultur masyarakat negeri ini.Padahal, kenyataannya, hal ini dirasakan sebagai sesuatuyang tidak efektif dalam demokrasi bahkan cenderungterlalu ekstrem sehingga menjadi kontraproduktif terhadapdinamika demokrasi yang positif.

Bagi Partai HANURA, demokrasi yang dibangun adalahdemokrasi yang semestinya mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia secara substansial. Tentu sajabukan untuk mengakomodir kepentingan para petualangpolitik yang selalu saja mengambil kesempatan dalam setiapkompleksitas dinamika politik, termasuk terinfeksi penyakitmendirikan parpol hanya berorientasi pada kekuasaan.

Merenungkan masalah bangsa memerlukan kearifan danmenghendaki disiplin berpikir sistemik. Karena itulah,kecermatan bekerja dan keluasan wawasan pada segenapkomponen bangsa, khususnya kader Partai HANURA danpara elite partai, menjadi hal yang sangat penting. Mengutippikiran F. Fukuyama (2004), ada dua dimensi penting dalampengelolaan negara, yakni: pertama, berkaitan dengandimensi fungsi dan, kedua, berkaitan dengan dimensikekuatan menjalankan fungsi. Dimensi fungsi mencakupruang lingkup pengelolaan negara, apakah minimal,pertengahan atau aktif. Dimensi kekuatan negara berkaitandengan kemampuan menjalankan dan menegakkan fungsi-fungsi yang diembannya demikian luas.

Permasalahan yang relevan adalah seberapa kuatkahIndonesia dalam menjalankan fungsi minimalnya? Sudah


cukupkah negara Indonesia menjalankan dan menegakkanfungsinya di bidang pertahanan, keamanan, hukum,kepemilikan pribadi, manajemen makro ekonomi, dankesehatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa amandan tenteram? Apakah program-program anti-kemiskinandan penanggulangan bencana sudah mampu mengentaskanmereka yang menderita? Inilah akar dari kondisi destabilitaskehidupan berbangsa dan bernegara yang ada saat ini.

Survei nasional Lingkaran Survei Indonesia pada Mei2006 di seluruh populasi menyimpulkan, meski Orde Barutercatat sebagai rezim yang otoriter dalam membelenggukebebasan, serta sangat tidak demokratis, namun demikianbanyak publik yang rindu terhadap kondisi Indonesia selamaOrde Baru dengan ekonomi yang stabil. Sebanyak 62,3persen publik Jakarta menilai, lebih baik berada pada masaOrde Baru dibanding sekarang ini.

Untuk bidang ekonomi, sebanyak 69,6 persen publikJakarta menilai, kondisi ekonomi di masa Orde Baru jauhlebih baik dibanding Orde Reformasi. Kalau boleh memilihantara kebebasan dan kesejahteraan masyarakat, makabanyak orang lebih memilih kesejahteraan ekonomi ke -timbang kebebasan politik saja.

Evaluasi positif atau negatif terhadap kinerja lembaga-lembaga demokrasi seperti partai, DPR, atau presidendipercaya berakar dalam evaluasi publik atas kinerjaekonomi nasional, yakni apakah keadaan ekonomi nasionaltahun ini menjadi lebih baik, lebih buruk, atau sama saja,dibanding tahun lalu. Bila keadaan ekonomi nasionaldirasakan lebih baik, maka pada gilirannya lembaga-lembagademokrasi seperti partai, DPR, dan presiden juga dinilaiberkinerja baik, dan kemudian muncul rasa puas dimasyarakat bagaimana demokrasi kita dipraktikkan.

Pada akhirnya, publik menjadi semakin yakin, demokrasimemang sistem politik terbaik. Bagaimana suatu partai

84 MUHAMMAD SYUKUR

politik menyeleksi calon anggota legislatif, apakah denganmempraktikkan demokrasi internal partai dan memberikanwewenang kepada panitia seleksi lokal partai untukmenyeleksi calon anggota legislatif tersebut secara terbuka,akuntabel dan demokratis? Bagaimana suatu partai mem -buat kebijakan dan memperjuangkannya dalam suatulingkup kebijakan pemerintahan?

Semua proses di atas sangat menentukan arah dandukungan partai oleh publik, dan jika dalam rangkaiankebijakan partai, kepentingan publik lebih dominan dandianggap bermanfaat oleh rakyat, maka akan sangatdimungkinkan mendapat dukungan dan atensi publik yangbesar. Hanya itu sebetulnya yang menjadi kunci keberhasilanpaling utama bagi sebuah partai politik dalam pemilihanumum.

Dalam konteks kepentingan menyusun sebuah pe -rencana an pemenangan pemilu Partai HANURA, makatentu diperlukan badan atau lembaga yang di dalamnyadiisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan khususdalam menjalankan programnya. Banyak partai yangmenangkap semangat tersebut, dengan melakukan berbagaicara mulai dari membentuk badan dan lembaga sampaimenyewa konsultan politik untuk ikut menyusun suatustrategi perencanaan bagi partainya dalam memenangkanpemilu. Tetapi faktanya, banyak yang tidak sukses sebagai -mana diharapkan, justru partai yang menang pada pemilusecara kasat mata bukan karena pilihan rakyat atau kehendakrakyat, melainkan kemampuan memainkan strategi-strategijitu dalam mencurangi pemilu.

Kendati Partai HANURA lolos mengantongi tiket kePemilu 2014, namun Partai HANURA sesungguhnya tidakmencapai target sesuai dengan rencana. Itu artinya, PartaiHANURA menjadi salah satu partai yang masuk dalamtarget penjaringan partai gagal lolos PT pada Pemilu 2014,


jika ke depan tidak mengubah dan membuat suatuperencanaan yang lebih baik untuk partai. Berbagai langkahkonsolidasi yang dilakukan partai, baik dalam bentukstruktural, pembekalan dan promosi, mestinya mencapaitarget setidaknya setengah dari itu. Dan menurut hematsaya, angka yang paling mencolok yang dicapai mestinyaadalah 5 persen suara secara nasional.

Persentase suara 3,7 persen secara nasional yang dicapaiPartai HANURA pada Pemilu 2009 sesungguhnya jauh dariekspektasi pasar pemilih Indonesia, kalau hal itu kitasesuaikan dengan ukuran dukungan pada perolehan kursiDPRD HANURA se-Indonesia. Suatu hal yang tidak logis,dalam ukuran kursi DPRD, masuk sebagai nominator limabesar perolehan kursi DPRD terbesar, tetapi secara nasionalsuara dan perolehan kursinya kecil jumlahnya.

Kita meyakini, masa depan Partai HANURA sangattergantung pada tekad dan perjuangan kader, pengurus danpimpinan partai. Semua problem yang dihadapi di semuatingkatan kepengurusan, baik yang sudah kritis maupunyang baru mulai menampakkan gejalanya, yang berpotensimemengaruhi kultur dan perkembangan partai sertamenyebabkan melemahnya kinerja partai, harus dihentikandan di-manage menjadi potensi pada pembangunan PartaiHANURA.

Cara yang paling ideal untuk menghentikan semuapersoalan itu adalah dengan membangun sistem yang baikdan menaati sistem yang telah dibangun sebagai koridordan kaidah dalam menjalankan agenda-agenda partai.Dengan begitu, kita memiliki keyakinan, Partai HANURAdi masa mendatang akan mendapat dukungan darimasyarakat pemilih, di mana pada masa itu, “saatnya hatinurani bicara” benar-benar menjadi realitas, bukan sekadarslogan semu yang asal dibunyikan semata. Dengan konsepitulah, HANURA akan terbebas dari jeratan penyederhanaan

86 MUHAMMAD SYUKUR

partai yang sangat tragis itu, dengan kata lain, optimismeHANURA akan menjadi partai besar di masa datang bakalterwujud. Di situlah sesungguhnya tekad dan cita-citaWiranto mendirikan partai ini untuk rakyat.


Bab XII

Ikhtiar HANURA 2014:Ancaman Penyederhanaan Partai

ejak reformasi dimulai, hasrat mendirikan partai politikbaru di kalangan elite politik sangat besar. Ratusan partai

politik baru biasanya terbentuk menjelang pemilihan umumdilaksanakan. Minat elite mendirikan partai sebetulnya selaindimotivasi oleh hasrat ingin merebut kekuasaan melaluipemilu, juga disebabkan adanya kebebasan yang barudirasakan di alam reformasi. Namun, setiap kali pemilusejak reformasi, mulai dari Pemilu 1999, 2004 dan Pemilu2009 tidak banyak partai politik yang meloloskan wakilnyadi parlemen, lantaran sistem pemilu menerapkan sistempembatasan suara dan pembatasan kursi.

Perbaikan sistem pemilu yang mengisyaratkan adanyasistem pembatasan suara menyebabkan ruang gerakpembentukan partai politik berjalan dengan sendirinya.Selain adanya sistem pembatasan partai politik pada pemilumelalui sistem Electoral Threshold (ET) di Pemilu 2004, kitajuga mengenal sistem Parliamentary Threshold (PT) padaPemilu 2009, sehingga dapat mengeliminasi pembatasanlolosnya partai politik yang ikut pemilu.

Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003tentang Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota memberikan dasar-dasar penyederhanaan

88 MUHAMMAD SYUKUR

S

partai dengan memberikan ruang kepada partai-partai untukberkompetisi pada Pemilu 2004. Setelah itu, ketentuanpeserta pemilu berikutnya (Pemilu 2009) bahwa partai yangmemperoleh kursi kurang dari 2 persen jumlah kursi DPRatau memperoleh kurang dari 3 persen jumlah kursi DPRDprovinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebarsekurang-kurangnya ½ (satu per dua) jumlah provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia tidak boleh ikut dalampemilihan umum berikutnya kecuali bergabung denganpartai lain (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal142–143).

Akan tetapi, ternyata anggota legislatif mengabaikan apayang mereka buat sendiri dengan membuat Undang-UndangNomor 10 Tahun 200819 (lihat Pasal 8) dengan menyatakanbahwa peserta Pemilu 2009 adalah: Pertama, partai politikpeserta pemilu pada pemilu sebelumnya dapat menjadipeserta pemilu pada pemilu berikutnya.

Kedua, menggunakan ketentuan bahwa partai politikdapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi per -syaratan: (a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; (b) memiliki kepengurusandi 2/3 (dua per tiga) jumlah provinsi; (c) memiliki ke -pengurusan di 2/3 (dua per tiga) jumlah kabupaten/kotadi provinsi yang bersangkutan; (d) menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen 2/3 keterwakilan perempuan padakepengurusan partai politik tingkat pusat; (e) memilikianggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiapkepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud padahuruf (b) dan huruf (c) yang dibuktikan dengan kepemilikankartu tanda anggota; (f) mempunyai kantor tetap untukkepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; (g)mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepadaKPU. Dengan dua ketentuan tersebut, akhirnya Pemilu 2009


diikuti 38 partai politik.Pemilu 2009 sebenarnya adalah suatu kesempatan yang

luas bagi seluruh partai peserta pemilu merebut dukunganrakyat sebanyak-banyaknya sebagai ajang penyalurandemokrasi dengan dibarengi proses penyederhanaan partaidengan penegakan Electoral Threshold (ET) dan ParliamentaryThreshold (PT). Karena pemerintahan yang kuat dan stabildalam sistem presidensial harus didukung dengan stabilitaspartai pemegang pemerintahan. Kalau tidak, maka untukmewujudkan pemerintahan yang stabil selamanya akanmengalami kesulitan.

Pada Pemilu 2004, hanya empat belas partai yang lolosuntuk mendudukkan wakilnya di parlemen dari dua puluhempat jumlah partai politik, sedangkan untuk Pemilu 2009dari tiga puluh delapan jumlah parpol hanya sembilan partaipolitik yang mempunyai wakil di DPR. Pada Pemilu 2004,upaya penyederhanaan partai politik sudah dilakukandengan mencoba menerapkan sistem Electoral Threshold (ET)3 persen. Meskipun ada parpol yang terjaring untuk tidakdapat ikut Pemilu 2009, tetapi sistem ini terbukti tidak terlalusukses untuk mengurangi jumlah partai politik di DPR.

Sedangkan pada Pemilu 2009, melalui perubahanUndang-Undang Pemilu (Undang-Undang Nomor 10 Tahun2008), upaya penyederhanaan partai politik dilakukandengan menambah sistem Parliamentary Threshold (PT)sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun2008 tentang Pemilihan Umum.20 Dalam kaitan dengansistem Parliamentary Threshold (PT), terdapat cukup banyakpartai politik yang terjaring untuk tidak mengikuti Pemilu2014, hanya sembilan partai politik yang berhasil lolosmendudukkan wakilnya di DPR dan melewati ambang batasperolehan suara nasional 2,5 persen, sehingga mempunyaiwakil di DPR.

Untuk menakar fenomena menjamurnya partai politik

90 MUHAMMAD SYUKUR

baru, khususnya partai politik yang berganti nama denganwajah yang sama, analisis Gary W. Cox, pakar ilmu politikUniversitas California dalam Making Votes Count: StrategicCoordination in the World’s Electoral Systems, menjelaskanihwal kelahiran partai politik baru menggunakan teoristrategic entry.

Dalam pandangannya, pilihan elite politik untukmemasuki arena pemilu sebagai kontestan baru menjadimotif kemunculan partai baru. Keputusan itu didasarkanpada tiga pertimbangan, yaitu biaya untuk memasuki arena(cost of entry), keuntungan yang didapat jika duduk dalamkekuasaan (benefits of office), dan adanya kemungkinan untukmendapatkan dukungan dari para pemilih (probably ofreceiving electoral support).

Semakin kecil biaya yang timbul dari pembentukan partaibaru, ditambah keuntungan cukup besar yang diperolehdalam kekuasaan, serta masih terbukanya kemungkinanmendapat dukungan dari para pemilih, maka semakin besarterbukanya celah bagi pembentukan partai-partai baru.Namun, ketika biaya memasuki arena pemilu dipandangterlalu besar, sementara keuntungan-keuntungan yangdidapat saat berkuasa tidak sebanding dengan biaya yangdikeluarkan, serta masih belum jelasnya dukungan dari parapemilih, kemungkinan akan cenderung membuat para elitemengurungkan niatnya mendirikan partai baru.

Keberadaan Parliamentary Threshold (PT) sebagai suatuperangkat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008tentang Pemilu,21 yang berfungsi untuk membatasi jumlahpartai politik pada pemilu cukup efektif dinilai oleh berbagaipihak. Mekanisme penyederhanaan partai politik yangdilakukan melalui pembatasan suara sah secara nasionalatau Parliamentary Threshold (PT) paling tidak membuatjumlah parpol yang tidak lolos berjumlah sangat besar padaPemilu 2009.


Meskipun pada saat diterapkan ada sejumlah parpolmenolak dan meminta peninjauan kembali (Judicial Review)atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang PemiluAnggota Legislatif terhadap Undang-Undang Dasar Tahun1945 (UUD 1945), tetapi kemudian permohonan itu ditolakoleh Mahkamah Konstitusi (MK). Materi yang diajukanadalah Pasal 202 yang mengatur adanya ambang batas(threshold) dalam perolehan kursi parlemen, yang kuranglebih berbunyi: “Partai politik peserta pemilu harusmemenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasionaluntuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.Dari pasal Parliamentary Threshold (PT) di atas, para pemohonmenilai, ketentuan ini bertentangan dengan konstitusi dandemokrasi. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi (MK) ber - pendapat bahwa Parliamentary Threshold (PT) diberlakukansebagai legal policy bagi eksistensi partai politik.

Mahkamah Konstitusi (MK) juga menilai kebijakan sepertiitu diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyeder -hanaan kepartaian, sebab pada dasarnya undang-undangtentang sistem kepartaian memang dimaksudkan untukmembuat pembatasan-pembatasan sesuai dengan aturankonstitusi. Perihal besarnya Parliamentary Threshold (PT)menjadi kewenangan parlemen untuk menentukannya tanpaboleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi (MK) selamatidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyatdan rasionalitas.

Dalam studi ilmu politik, konsep Parliamentary Threshold(PT) yang berlaku di Indonesia memang serupa dengankonsep Electoral Threshold (ET) pada beberapa negara di luarnegeri. Setidaknya, dapat dikemukakan tiga argumentasi:Pertama, pelembagaan sistem politik menuju sistem multi -partai sederhana. Dengan memberlakukan ParliamentaryThreshold (PT) sebesar 2,5 persen dari standar suara sah

92 MUHAMMAD SYUKUR

secara nasional, sebuah partai politik akan bisa mendapatkankursi di parlemen. Dan faktanya hanya ada sembilan partaipolitik yang menduduki kursi parlemen. Sebuah penyusutansangat besar dibanding dengan pemilu sebelumnya. Dalamkonteks demikian, semakin kecil partai politik di parlemen,akan semakin efektif pula implementasi tugas dan fungsiparlemen, utamanya dalam hal legislasi dan pengawasan.

Kedua, memperkuat sistem presidensial. Selama ini,banyak pihak mengatakan, ambiguitas sistem presidensialsebagai amanat konstitusi telah terdistorsi oleh bias ke -wenangan legislasi antara eksekutif dan legislatif. Agaknya,akar masalahnya justru terletak pada menjamurnya benderapartai politik yang menjadi wakil di parlemen. Sehinggapembiakan kekuasaan dan politicking bermuara dari gedungwakil rakyat. Dengan kata lain, meski secara de jure sistem -nya presidensial, namun de facto operasionalisasinya berpolaparlementer.

Ketiga, memperkuat check and balances. Bahwa mekanismecheck and balances dalam sistem politik Indonesia akan selalunihil manakala tidak tercipta dua kutub kekuasaan dilegislatif antara partai pemerintah (ruling party) dan partaioposisi (opposition party). Partai pemerintah diniscayakanmendukung dan memberi masukan atas berbagai kebijakaneksekutif, sementara partai oposisi menjadi pengkritik danevaluator kebijakan eksekutif agar tidak terlampau me -lenceng dari keinginan rakyat.

Munculnya pemberlakuan Parliamentary Threshold (PT)dalam sistem politik di Indonesia mesti disadari sebagaikonsep yang unik. Karena tak hanya Parliamentary Threshold(PT), model threshold lain juga diterapkan secara bersamaan,yaitu batas minimal 50 persen BPP dalam penghitungansuara di daerah pemilihan untuk anggota DPR RI. Kombinasidua model threshold itu baru pertama kali diterapkan diIndonesia. Keunikan tersebut paling tidak dapat dijelaskan


dengan dua alasan: Pertama, adaptasi sistem pemerintahandan ketatanegaraannya merupakan hasil dari bongkar-pasang berbagai varian sistem, sehingga terkesan tidakmempunyai kelamin sistem yang jelas.

Namun demikian, desain sistem seperti ini mesti di -letakkan sebagai keniscayaan masa transisi pascareformasi,di mana para pembuat regulasi seolah dibayangi olehkealpaan konseptual dan kesalahan implementasi sistemyang telah dibangun sebelumnya, sekaligus sebagai sebuahikhtiar membangun sistem politik dan pemerintahan yanglebih mapan.

Kedua, situasi Indonesia berbeda dengan negara laindengan karakter khusus. Eksperimentasi tersebut memuncul -kan pola baru yang semakin lama menemukan titiksinkronisasi yang perlahan mulai stabil dan mapan, meski -pun masih terdapat titik lemah, antara orientasi konseptual -nya dengan implementasi di lapangan dalam penerapansistem Parliamentary Threshold (PT). Substansi utama darisistem Parliamentary Threshold (PT) adalah untuk membatasijumlah partai politik peserta pemilu di parlemen sebagaipola mendesain sistem pemilu multipartai yang sederhana.

Pemberlakukan sistem Parliamentary Threshold (PT)berfungsi sebagai cara mengetahui kepercayaan publik(public trust) terhadap partai politik melalui instrumenpemilu. Pada hakikatnya, keberadaan ‘ambang batas’ dalamsistem demokrasi bukanlah hal baru. Hampir semua negarademokrasi mengenal aturan ini. Hanya saja, penerapanmasing-masing negara bisa berbeda-beda.

Penyederhanaan jumah partai politik di Indonesiasepertinya akan terus menjadi wacana dan perdebatan tanpahenti, selain belum ada regulasi yang ketat dalam mengaturhal tersebut. Manuver partai politik besar juga tidak henti-hentinya mengusung agenda penyederhanaan partai politik,sehingga terkesan sangat politis. Dan tidak menutup

94 MUHAMMAD SYUKUR

kemungkinan akan berlanjut sampai pada Pemilu 2014mendatang.

Manuver partai-partai besar untuk terus berupayamelakukan penyederhanaan partai, dengan berbagai regulasiyang menguatkannya, tentu menjadi tantangan tersendiribagi partai yang lolos tetapi dengan perolehan kursi DPRyang tidak signifikan. Karena secara tidak langsung akanterjadi pertarungan konsep penyederhanaan partai politikdari sisi batas angka Parliamentary Threshold (PT) untukditerapkan pada Pemilu 2014 mendatang.

Dari gambaran hasil perolehan kursi dan hasil Pilpres2009, paling tidak kita dapat menduga bahwa upayapenyederhanaan partai akan dilakukan dengan menambahangka Parliamentary Threshold (PT) dari 2,5 persen menjadi3–5 persen angka minimal. Kalau ini terjadi, tentu akansemakin kecil jumlah parpol yang lolos pada Pemilu 2014 diDPR. Dengan memberlakukan Parliamentary Threshold (PT)sebesar 2,5 persen dari standar suara sah secara nasional,secara otomatis terjadi proses penyaringan partai melaluisuara yang diperoleh partai pada pemilu. Artinya, upayapenyederhanaan partai di satu sisi dapat kita lihat membawadampak yang positif pada kinerja partai.

Karena titik yang ditekan dalam sistem ParliamentaryThreshold (PT) adalah total perolehan suara sah suatu partaisecara nasional, sehingga memicu adanya akselerasi suarasetiap daerah pemilihan. Paling tidak, sistem ParliamentaryThreshold (PT) yang diterapkan pada Pemilu 2009 memberi -kan efek domino pada perbaikan kinerja partai yang selamaini cenderung elitis.

Dalam konteks kepentingan perbaikan kinerja lembagalegislatif, penyederhanaan partai politik menjadi salah satulangkah yang sangat urgen. Selain dianggap efektif jugamampu menciptakan tatanan parlemen yang jauh lebihefektif dari sisi pengambilan keputusan DPR. Sehingga,


upaya ke arah itu akan tetap dilakukan terutama oleh partaipolitik yang sudah memiliki basis kuat serta mendapatdukungan pemerintah atau partai politik pendukungpemerintah.

Dari sisi politis, bisa kita lihat bahwa upaya penye -derhanaan partai politik bisa dimaknai sebagai salah satulangkah untuk mengurangi partai politik yang dianggapmemiliki potensi berkembang dan tidak sejalan denganagenda pemerintah. Partai HANURA, sebagai salah satupartai baru yang lolos Parliamentary Threshold (PT) padaPemilu 2009 dan menjadi peserta Pemilu 2014 mendatang,tentu tidak akan lepas dari target untuk digembosi secarapolitis maupun secara formal.

Dari hasil studi di beberapa negara multipartai danmenerapkan ketentuan angka ambang batas memberikanfakta empirik politis di balik penentuan PT. Pertama,peningkatan PT merupakan instrumen legal parpol besaruntuk memproteksi pasar konstituen dalam pemilu sebagai -mana disampaikan Katz dan Mair (1995). Dengan semakinbesar PT, maka semakin kuatlah posisi partai besar untukmemperoleh kursi di parlemen, karena partai kecil sulitmemenuhi angka PT yang besar. Suara yang diperolehparpol kecil justru hilang karena besarnya angka PT dansuara tersebut justru terdistribusi pada partai besar.

Kedua, peningkatan PT merupakan bagian dari skenariountuk mencegah partai etnis minoritas memiliki kursi diparlemen. Praktik ini terutama terjadi di negara-negaraEropa Tengah dan Timur. Bulgaria melarang pembentukanparpol berdasarkan pertimbangan etnisitas. Selain itu,penetapan PT 5 persen di Slovakia dan Republik Cekomelebihi jumlah total etnis Romani di kedua negara itu.Tentunya, akan sangat sulit bagi partai berbasis etnis tersebutuntuk memiliki wakil di parlemen.

Ketiga, angka PT bisa pula menjadi instrumen negosiasi

96 MUHAMMAD SYUKUR

bagi etnis minoritas untuk mendapatkan diskriminasi positif.Seperti dilakukan di Hungaria yang menetapkan PT sebesar5 persen. Angka tersebut sulit dicapai oleh partai berbasisetnis minoritas. Tetapi, negosiasi partai etnis minoritasberhasil mengusahakan keterwakilan dalam isu-isukebijakan terkait hak-hak kolektif nasional yang bisadinikmati secara setara. Seperti, hak-hak kolektif dalampendidikan, media, budaya, dan penggunaan secara kolektifbahasa minoritas.22

Pengalaman di beberapa negara ini bisa dijadikanpenggugah oleh partai politik yang memperoleh suara dibawah 5 persen untuk berikhtiar pada Pemilu 2014, karenapartai politik yang lolos dari jeratan 2,5 persen ParliamentaryThreshold (PT) pada Pemilu 2009 hanya mengantarkannyasebagai peserta pemilu, bukan jaminan untuk mengirimkanwakilnya di DPR. Sehingga, menurut hemat saya, langkahpenyederhanaan partai politik yang terus bergulir danmenjadi agenda partai politik besar harus dilihat dari duakaca mata yang berbeda, yaitu secara formal dan secarapolitis.

Salah satu cara menyelamatkan partai untuk lolos padaPemilu 2014 dan pemilu seterusnya, maka langkahkonsolidasi penguatan basis daerah pemilihan harusdilakukan. Ada beberapa hasil identifikasi kelemahan padaPartai HANURA dalam konteks Pemilu 2009, paling tidakini bisa dijadikan gambaran untuk evaluasi kinerja partai.Di tengah-tengah sistem Parliamentary Threshold (PT) pemiluyang gencar dinaikkan, sinergitas antara gerakan peng -galangan pusat dan daerah harus sedapat mungkin dijagadalam daerah pemilihan khususnya. Pada pengalamanPemilu 2009, tidak ada sinergi yang serius bahkan adapoliticking dalam penggalangan antara sesama calon legislatifPartai HANURA di daerah dengan pusat.

Kita tidak bisa menutup mata pada hasil perolehan suara


nasional yang dicapai Partai HANURA saat ini. Dalampengertian bahwa suara nasional yang dicapai PartaiHANURA tidak sebanding dengan total perolehan suaraatau kursi DPRD secara nasional yang diperoleh. Terlebihdi setiap daerah pemilihan yang jumlah kursi DPRDkabupaten/kota dan provinsi signifikan justru sama sekalitidak masuk nominator perolehan suara untuk DPR.

Berbagai kelemahan yang kita lihat dan terjadisesungguhnya menjadi sumber kekalahan partai ini dalammemperoleh suara pada Pemilu 2009. Faktor yang palingutama dari gagalnya sistem kampanye pemenangan adalahlebih besar disebabkan oleh kelalaian partai secara internaldalam mengonsolidir kekuatan. Tidak ada reward andpunishment yang dibuat partai untuk menertibkan gerakandaerah guna ikut serta secara aktif dalam menggalangdukungan untuk suara DPR.

Dengan kata lain, belum adanya kesadaran padapengurus daerah, bahwa kelangsungan partai untuk ikutpemilu sangat tergantung pada perolehan suara DPR yangmerupakan akumulasi suara sah secara nasional yangdisyaratkan oleh sistem Parliamentary Threshold (PT). Karenadi satu sisi, regulasi pemilu tentang Parliamentary Threshold(PT) tidak membawa dampak pada posisi calon legislatifDPRD, sehingga tidak merasakan adanya ancaman padaposisi dan kepentingannya dalam pemilu.

Sebetulnya, terlalu banyak persoalan sepele dan bisadiatasi tetapi dibiarkan terjadi di dalam partai. Tidak adaregulasi partai yang mampu menjamin dan memberikansanksi tegas pada kader atau calon legislatif partai, sehinggamasing-masing membuat langkah dan menempuh cara-carayang dianggapnya membawa manfaat untuk pencalonandirinya, meskipun yang dilakukan nyata-nyata bertentangandengan kaidah dan ketentuan partai yang berjargon hatinurani ini.

98 MUHAMMAD SYUKUR

Dengan kata lain, dapat kita nyatakan, tidak adapengertian yang baik antara calon legislatif pusat dan daerah.Tidak ada sinkronisasi kebijakan pusat ke daerah-daerah,sehingga menyebabkan partai di daerah lebih cenderungmengurusi dirinya sendiri dibanding memikirkankepentingan perolehan suara secara nasional.

Faktor ini terjadi selain didorong oleh tidak adanyaemosional kedaerahan dalam menentukan calon DPR padasetiap daerah pemilihan, juga banyak disebabkan olehsentimen kelompok, dendam pribadi antara sesama calonpusat dan daerah dalam intrik partai, juga karena sumberdaya daerah yang rendah dalam mengelola sumber dayapartai.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya penggembosansecara internal, lantaran pusat tidak mampu memenuhituntutan setiap daerah, dalam pengertian bahwa modelpartai organik yang diterapkan itu lebih merugikan partaidibandingkan dengan manfaat yang diperoleh partai.

Manajemen pengelolaan organisasi, dengan menerapkanasas kemandirian pada daerah secara menyeluruh,sesungguhnya di satu sisi menjadi satu pembelajaran untukke depan, tetapi di lain sisi menjadi bumerang yang besarbagi partai, karena mayoritas kader yang direkrut di daerah-daerah mempunyai kapasitas personal dari sisi manajerialdan pembiayaan sangat terbatas. Bisa kita lihat padabanyaknya DPD dan DPC yang ketuanya tidak terpilihbahkan kader biasa atau pendatang baru, atau hanyapengurus biasa yang terpilih. Dari sekian banyak DPD danDPC, kalau dilakukan evaluasi berdasarkan ukuran kinerja,maka bisa dipastikan lebih banyak jumlah yang tidakmemenuhi standar efektivitas kinerja suatu partai.

Pemberlakuan Parliamentary Threshold (PT) memangmemberikan implikasi positif dalam mendatangkan suarayang signifikan bila semua unsur dalam pencalonan bekerja


maksimal. Ada dua hal yang mesti kita perhatikan dalamkaitannya dengan menyiapkan partai menghadapi sistemParliamentary Threshold (PT) dan suara terbanyak. Pertama,dalam sistem Parliamentary Threshold (PT), peran organisasidalam melakukan penggalangan sangat menentukanpositioning partai dalam hal perolehan suara, sehingga sangatdiperlukan adanya suatu sinergi antara struktur partai mulaidari tingkat atas sampai ke bawah. Karena dampak dariParliamentary Threshold (PT) memang secara khusus lebihdirasakan oleh calon anggota DPR dari partai, tetapi dampaksecara umum justru menimpa pada partai sehingga partaidi jajaran bawah juga akan merasakan akibatnya.

Kedua, sistem suara terbanyak membawa dampak padapersaingan calon yang tinggi di dalam partai. Ini mempunyaipengaruh langsung pada peran partai secara organisasi,sehingga kepentingan perolehan suara nasional akanterganggu. Karena setuju atau tidak, caleg daerah adalahsalah satu penggerak pendukung yang potensial dari partai,tetapi dengan sistem suara terbanyak dan kompetisi yangketat yang juga terjadi di daerah, ditambah lagi tidak adabantuan dari partai, maka sudah tentu akan berpengaruhterhadap perolehan suara partai.

Sehingga, kedua faktor di atas harus dibuat sinergi dandisiapkan perangkat menjadi sebuah sistem yang baik dalampartai, guna mengatasi berbagai kelemahan pada partai yanglalu. Untuk menghadapi Pemilu 2014 mendatang,konsekuensi logisnya adalah partai harus melakukanpembaruan pada beberapa hal yang menjadi organ dasardari suatu partai modern yang diterima dan akan secaraterus-menerus dipilih oleh rakyat.

Ada beberapa hal mendasar yang harus dibangun olehPartai HANURA, yakni: Pertama, membangun sistem yangbaik, meliputi sistem partai, peraturan partai, kebijakanpartai, dan lain-lain. Kedua, manajemen organisasi yang

100 MUHAMMAD SYUKUR

modern dan terbuka. Ketiga, rekrutmen dan penempatankader yang proporsional dan profesional. Keempat,konsistensi partai (pimpinan pusat dan daerah) dalammenyikapi berbagai agenda yang pro-rakyat.

Banyak permasalahan internal partai yang harus ditatadan dibenahi dalam rangka menyiapkan partai menghadapiPemilu 2014 yang sudah tentu memuat harapan untuk lebihsukses capaiannya dari saat ini. Menang atau gulung tikarpada 2014 dan seterusnya, hanya kita yang tahu danmenentukan. Sukses untuk HANURA menuju 2014!


Bab XIII

Menyehatkan TradisiPartai HANURA

arian The New York Times mengabarkan, Partai KomunisChina, Selasa 15 September 2009, menggelar pertemuan

tahunan untuk membahas kebijakan-kebijakan baru bagipartai penguasa tunggal di Negeri Tiongkok itu. Parapetinggi partai itu dikabarkan mempertebal tekad mem -berantas korupsi dan menambah daya adaptasi partai dimasyarakat. Setidaknya, 2.000 lebih anggota Komite Sentralyang bertemu dijadwalkan akan merombak sistem pemilihanketua menjadi lebih demokratis. Para anggota memilikirencana untuk mengubah sistem pemilihan, dari penunjukanmenjadi konsensus.

Menyusul pernyataan yang disampaikan oleh guru besardari sekolah milik partai, Zhen Xiaoying, dalam artikel yangdimuat dalam harian People’s Daily, bahwa para pemimpinbaru yang tumbuh setelah reformasi (1978) akan melangkahmenuju peran baru kepemimpinan 2012, massa memilihpemimpin berdasarkan pesona pribadi telah berakhir.Pemicu meningkatnya hasrat untuk melakukan reformasisistem pemilihan ketua partai adalah prediksi para pengamatdan pengajar di China. Partai berideologi komunis menjadipartai yang diidolakan rakyat China, alasan kecilnya adalahkarena partai komunis dianggap tanggap dan konsistenmembaca kecenderungan politik rakyat China.

102 MUHAMMAD SYUKUR

H

Dalam konteks Indonesia secara umum, kelangsunganpartai politik dalam hal kepemimpinan politik sangattergantung pada karisma tokoh-tokoh tertentu atau kepadaketua umumnya. Sehingga sering sekali lalai menyiapkankader dan selalu tertutup untuk melihat regenerasi ke - pemimpinan sebagai suatu keniscayaan dalam membanguntradisi demokrasi partai yang sehat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hannah Arendt, dalamOn Violence (1970) dan The Human Condition (1959), di manaia secara tepat mengilustrasikan relasi figur dan kekuasaanserta memprediksi nasib partai-partai yang mengandalkanfaktor ketokohan seseorang. Menurutnya, “saat kitaberanggapan bahwa seseorang tengah berada dalamkekuasaan, sesungguhnya ia ditopang dan didayakan olehsekelompok orang agar ia bertindak atas nama mereka,ketika daya topang itu lenyap, maka kekuasaannya pun ikutlenyap.” Artinya, kepemimpinan seseorang yang kuatsebetulnya tidak terlepas dari dukungan orang-orang disekitarnya—ketika hilang dukungannya, maka kekuasaandan ketokohannya pun ikut lenyap.

Ketergantungan partai pada tokoh tertentu juga akanberdampak pada tidak berkembangnya partai secara baik.Partai seharusnya tumbuh dan berkembang karena telahmempunyai sistem yang mapan dan memiliki kader yangsiap dalam melaksanakan berbagai program dan agendapartai. Partai yang memiliki kemampuan membangunregenerasi kepemimpinan politik di dalam internalnyamenunjukkan bahwa partai tersebut memiliki masa depanyang baik.

Dalam suatu proses regenerasi kepemimpinan di partaipolitik, sesungguhnya ada beberapa hal yang meme -ngaruhinya: Pertama, seberapa serius partai dalam melepas -kan diri dari bayang-bayang dan ketergantungan padaketokohan dan karisma seseorang. Kedua, seberapa ikhlas


elite dan pimpinan partai menyadari betapa pentingnyaregenerasi kepemimpinan politik sebagai suatu keharusandalam memenuhi tuntutan rakyat. Ketiga, seberapa jauhkesiapan kader-kader baru partai yang tersedia untukmelanjutkan suatu kepemimpinan di dalam partai. Keempat,tersedia atau tidaknya sistem dan mekanisme partai yangmendorong terjadinya proses regenerasi kepemimpinanpartai secara elegan, di mana struktur partai dan kulturpartai juga ikut serta dalam mendukung proses lahirnyasuatu generasi kepemimpinan di dalam partai itu sendiri.

Pada konteks inilah, saya ingin membingkai alur pikirankita, kader HANURA khususnya dan generasi mudaumumnya, untuk coba memahami berbagai bentuk distorsikepemimpinan yang terjadi di dalam partai di Indonesiaselama ini, yang menyebabkan gagalnya partai sebagai alatyang memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengandemikian, partai lebih banyak dijadikan sebagai alat untukmerebut kekuasaan demi kelompok, pribadi dan golongan,bukan untuk rakyat.

Sebagai partai baru yang lolos pada Pemilu 2014, PartaiHANURA akan dihadapkan pada dua situasi: Pertama,belum terbangun dengan baik infrastruktur partai, baik kerasmaupun lunak, menyebabkan peluang untuk terlindasterbuka luas di tengah kompetisi politik partai yang makinketat. Belum lagi kita menghadapi situasi politik, di manatuntutan penyederhanaan partai didorong melaluimekanisme pembatasan suara dan kursi dalam undang-undang politik dan pemilu.

Kedua, dengan potensi Partai HANURA yang tersedia,yakni DPR/DPRD yang secara total mendekati 1000 kursiyang tersebar di seluruh Nusantara, jika tidak dapattermanfaatkan dengan baik, akan sangat mungkin potensiitu menjadi ancaman bagi keberadaan Partai HANURA. Kitadapat melihat dan merasakan sendiri, masyarakat sangat

104 MUHAMMAD SYUKUR

peka dengan situasi politik yang berkembang dari waktuke waktu. Artinya, jika kita dapat memanfaatkan setiapmomentum politik dengan mengedepankan sikap kritis dankonsisten pada kepentingan rakyat melalui wakil-wakilHANURA di legislatif, maka sangat mungkin HANURAakan menjadi partai alternatif dan bahkan berkembang jauhlebih pesat.

Dalam konteks kecenderungan kader, pengurus pusatmaupun daerah dalam hal memilih kembali Jenderal TNI(Purn.) H. Wiranto, SH sebagai ketua umum pada Munas Idi Surabaya 5–7 Februari 2010 silam, bagi saya,mencerminkan beberapa hal yang menarik untuk disimak.Secara pribadi, saya juga sependapat bahwa belum adanakhoda lain yang cocok untuk diberikan mandat me -mimpin. Selain itu juga, figur Wiranto masih kuat mengakardi internal sekaligus perekat partai yang belum tergantikan.

Akan tetapi, ada beberapa hal yang mesti kita istiarisebagai wujud komitmen kita dalam membantu danmengawal kepemimpinan Wiranto. Mendukung Wirantotidak berarti menutup mata atas semua yang kita rasakandalam kaitannya dengan kepemimpinan Wiranto sebelum -nya. Jika itu yang menjadi kaca mata kita, maka sulit sekalimembayangkan apa yang akan menjadi sandaran darievaluasi dan perbaikan kinerja partai hari ini dan ke depan.

Di berbagai tempat, saya sering menyimak pesan dannasihat Ketua Umum, H. Wiranto, SH, bahwa apa yangkeliru di masa lalu, jangan lagi kita saling menyalahkan—salahkan diri saya, kira-kira itu inti dari setiap pesan KetuaUmum. Pesan semacam ini tidak lebih untuk menjagaharmonisasi di dalam kepengurusan partai. Tetapi, dalamkonteks berpartai, pesan semacam itu lebih mencerminkansikap yang tertutup dan cenderung mengabaikan setiapproblem yang dihadapi. Saya menyakini, Ketua Umum (H.Wiranto, SH) memiliki motivasi yang jauh lebih bijaksana,


sehingga tentu sangat memahami sikap itu sangat tidakmenunjang pertumbuhan dialektika suatu partai yangdinamis. Problem krusialnya adalah orang-orang yang sudahbanyak membuat kekeliruan dan bahkan kesalahan yangfatal akan berlindung di balik pesan bijaksana itu.

Bulatnya suara nasional Partai HANURA hasil Pemilu2009 adalah 3,77 persen. Itu adalah hasil panen raya kitapada musim semi pemilu legislatif kemarin. Yang ingin sayakatakan, suara itu sesungguhnya tidak mencerminkan suatukesuksesan yang baik. Mengapa? Karena ekspektasi lahirnyaPartai HANURA oleh publik jauh lebih tinggi daripada yangmemilih HANURA.

Angka itu sangat jauh dari logika sehat kita, jika kitamenggunakan asumsi dalam mengalkulasi faktor pen -dukung nya. Pertama, pada Pilpres 2004, Wiranto sebagaicapres Partai Golkar—tanpa kerja mesin politik Golkar yangbaik—bisa mencapai kurang lebih 24 juta suara. Artinya,populasi suara yang kita peroleh pada Pemilu 2009 di bawahnakhoda Wiranto jauh dari popularitas yang dimilikinya.Pertanyaannya adalah apakah kita tidak mampu memanfaat -kan nama besar dan pikiran-pikiran kerakyatan Wirantodalam menggalang pangsa pemilih? Ataukah memangrakyat sudah mulai jenuh dengan kepemimpinan Wiranto?

Dua pertanyaan di atas memiliki alasan dan kalkulasimasing-masing. Pada pertanyaan pertama, sayaberpendapat, di level bawah partai yang terdiri dari parapengelola kebijakan dan pengambil kebijakan teknis, mulaidari DPP, DPD, DPC, PAC dan apalagi Ranting banyak yangtidak memahami benar konsep yang digagas Wirantosebagai pokok-pokok perjuangan partai. Sehingga, sangattampak sekali kita tidak memiliki alur dan karakter sebagaipejuang yang mengerti secara baik fatsun politik perjuanganpartai.

Sedangkan pada pertanyaan kedua, saya ingin kita tidak

106 MUHAMMAD SYUKUR

terjebak dan keliru dalam menafsirkan elektabilitas danpopularitas. Pada sosok Wiranto, popularitas tidak akanmenurun jauh, tetapi elektabilitas sangat terasa menurun.Dan hal ini dialami oleh hampir semua politisi dan tokohyang sudah senior. Kita ambil contoh, para pemilih pemulayang banyak bermain di facebooker yang berjumlah 30 jutaanorang hampir mayoritas tidak lagi mengenali Wiranto.Mereka adalah generasi baru yang lahir beberapa tahunmenjelang reformasi dan berakhirnya rezim Soeharto.

Pada konteks inilah, saya ingin kita tidak terlalumeremehkan soal elektabilitas Wiranto yang menurun.Artinya, kita harus memiliki formula untuk mengatasinya.Apa pun argumentasi kita, sesungguhnya kita gagalmemanfaatkan nama besarnya dan fakta menunjukkanbahwa 3,77 persen suara adalah buah dari kebanggaan kitaselama ini. Lalu bagaimana mengatasi andai saja skenariobesar partai-partai besar yang mau menjegal kita denganmenaikkan PT menjadi 5–7 persen.

Di sinilah duduk soal yang harus ditekankan, bahwaWiranto harus mau dan mampu merangkul orang-orangyang kapabel, berpikir jangka panjang (tidak sesaat), tidakjuga mencari keuntungan pribadi dan kelompok denganmemanfaatkan kearifan Wiranto untuk mendampinginya.Kita juga harus siap untuk menjadi filter pendukung yangmilitan, yang tidak saja mengandalkan ketokohan Wiranto,tetapi juga harus mampu mempersembahkan pikiran-pikiranbesar kita untuk membesarkan partai.

Maka itu, kita harus segera bergegas. Waktu kita 4 tahununtuk menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2014, tidakcukup untuk kita bersantai dan tidak serius bekerja. Kitaharus seoptimal mungkin memanfaatkan segala potensi yangdimiliki Partai HANURA untuk bisa mewujudkan cita-citakita bersama: menjadikan HANURA menjadi partai besaryang berjuang untuk keadilan dan kemakmuran rakyat.


Semua itu hanya kita yang bisa mengerti bagaimanamembangun dan apa yang terbaik untuk kita. Selamatberdemokrasi para sahabatku. Good luck!

108 MUHAMMAD SYUKUR

Bab XIV

Evaluasi Kinerja Pengurus Daerah

valuasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirincisebagai berikut: Pertama, menentukan tingkat kinerja

suatu kebijakan. Melalui evaluasi, dapat diketahui derajatpencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, mengukur tingkatefisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi, juga dapatdiketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakanyang diterapkan. Ketiga, mengukur tingkat keluaran(outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalahmengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau outputdari kebijakan. Keempat, mengukur dampak suatu kebijakan.

Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihatdampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupunnegatif. Manfaat evaluasi terhadap suatu kebijakan adalahuntuk mengetahui apabila ada penyimpangan dan berfungsisebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akandatang. Dengan adanya evaluasi, baik yang dilakukan olehinternal ataupun eksternal dari suatu kebijakan/programPartai HANURA, diharapkan kebijakan-kebijakan ke depanakan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahanyang sama pada perencanaan selanjutnya.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan,yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuan.Pertama, mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau


E

gagal. Dengan melihat pada tingkat efektivitasnya, makadapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil ataugagal. Kedua, memenuhi aspek akuntabilitas publik. Denganmelakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapatdipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintahkepada publik sebagai pemilik dana serta mengambilmanfaat dari kebijakan dan program pemerintah. Ketiga,menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan.Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap suatu kebijakanpara stakeholders, terutama kelompok sasaran tidakmengetahui secara pasti manfaat dari suatu kebijakan atauprogram. Keempat, agar tidak mengulangi kesalahan yangsama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untukmemberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakanyang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yangsama, dan diharapkan lebih baik. Kelima, dalam setiapkegagalan, kita selalu harus bisa mengambil hikmah dariapa yang telah terjadi dan segera melakukan koreksi kedalam diri sendiri tentang segala sesuatu yang sudah kitalakukan. Di sinilah, peran sebuah evaluasi dirasakan sangatberguna dalam melanjutkan kehidupan Partai HANURAmenuju arah yang lebih baik.

Pentingnya evaluasi pada progress report pengurusHANURA di daerah secara terukur oleh Dewan PimpinanPusat adalah untuk mengukur sejauh mana efektivitaskebijakan partai yang diterapkan di daerah. Evaluasi bisadilakukan dalam bentuk laporan-laporan dan presentasiyang sistematis disertai data base tentang kebutuhan partaiyang harus disiapkan ke depan.

Pola konvensional dan sama sekali sulit diukur darikinerja DPC, DPD yang selalu digunakan pusat dalammeminta laporan daerah harus ditinggalkan. Pola-pola yangbertumpu pada pandangan-pandangan kinerja yang tidakterurai secara cermat, terukur, sistematis dan dapat

110 MUHAMMAD SYUKUR

dipertanggungjawabkan adalah salah satu bentuk kegagalanbesar partai dalam membangun kebijakan.

Pada beberapa kali Rapimnas sebelum MUNAS I diSurabaya Februari 2010, pola evaluasi kinerja yang diterap -kan adalah meminta pandangan umum pengurus daerahyang diwakili ketua DPD dengan tanpa menetapkan standarpelaporan yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawab -kan. Sebetulnya, dengan menggunakan pandangan umumketua DPD sebagai representasi dari laporan tentang kondisisuatu daerah yang di dalamnya ada DPC, PAC dan seterus -nya memerlukan tindak lanjut yang serius.

Saya begitu serius membingungkan apa yang kitadapatkan dari bentuk pelaporan yang disampaikan secarasingkat, tidak sistematis, bahkan ada yang sama sekali tidakdituliskan secara rapi dalam model pelaporan yang semesti -nya. Saya tidak curiga, tetapi menduga bahwa sesungguhnyaDPD yang tidak membuat laporan sistematis, tertulis dankomprehensif merupakan cerminan dari lemahnya ke -pemimpinan dan lambannya perkembagan kinerja. Faktorlainnya adalah lemahnya kontrol pusat terhadap bentukpelaporan yang baku pada pusat secara sewajarnya.

Laporan idealnya adalah suatu bentuk penyampaiansituasi yang dirasakan atau dialami dari satu pihak ke pihaklain. Tentu maksudnya adalah mendapatkan gambaransituasi untuk menjadi bahan masukan bagi pihak yangmenerima laporan untuk bisa secara tepat ditindaklanjuti.Apa yang menjadi bagian paling penting dari adanyalaporan dan bentuknya harus dapat diidentifikasi olehterlapor. Hal terpenting dari suatu laporan adalah sedapatmungkin melaporkan kondisi yang riil terjadi—mampumenunjukkan di mana titik lemah dari suatu masalah yangdihadapi untuk bisa dicari solusi yang tepat guna meng -atasi nya.

Dalam konteks inilah, saya ingin menjawab apa yang


mendasari kita, sehingga rasanya laporan DPD yangseringkali disampaikan hanya dianggap sebagai salah satubagian dari rangkaian acara seremonial dalam RAPIMNASatau kegiatan partai lainnya, lantaran tidak adanya feed backsama sekali dari floor yang ada secara optimal. Selain itujuga tidak ada mekanisme yang baik yang bisa menjembataniinteraksi antara pelapor dan yang terlapor. Dengandemikian, rasanya sulit sekali DPP memperoleh gambarankonkret atas apa yang benar-benar terjadi dalam suatuprovinsi yang di dalamnya ada DPD dan DPC, PAC danseterusnya.

Dari titik inilah, mari kita mulai mendudukkan ukuran-ukuran yang secara umum bisa diterima oleh nalar kitadalam kaitannya dengan konsolidasi partai masa kini danmasa yang akan datang. Mari kita secara jernih menduduk -kan substansi setiap soal yang kita hadapi dan belummendapatkan jawaban yang tepat untuk itu. Selain bisamembantu kita untuk dapat memetakan kondisi suatudaerah dalam hal konsolidasi Partai HANURA, kita jugaakan bisa melakukan banyak hal yang secara obyektif bisamembantu membesarkan pikiran kita untuk terhindar darikekerdilan berpikir apalagi bertindak. Setidaknya, itu titiktekan yang mestinya saya sampaikan, agar kita memilikimind set yang sama jernihnya dalam memandang setiapmasalah yang dihadapi Partai HANURA dalam kaca matadan cara pandang yang lebih cerdas dan komprehensif.

Dari sketsa ini, kita mulai membidik satu per satu DPDdan DPC yang mampu melakukan upaya-upaya dalammenjadikan partai sebagai pilihan masyarakat pada Pemilu2014 mendatang. Lebih tepatnya, kita secara faktual mengujitesis yang telah dibuat partai dan antitesis mereka (DPD,DPC) dalam kaca mata yang lebih riil dan obyektif. Palingtidak, dengan menganalisis sedikit demi sedikit penyakityang diderita DPC, DPD dan seterusnya, kita bisa merunut

112 MUHAMMAD SYUKUR

secara teratur permasalahan-permasalahan yang menge -muka saat ini.

Untuk lebih leluasa, terlihat cermat dan hati-hati, marikita mulai mendudukkan bingkai masalah untuk bisa teruraidalam catatan ini secara lebih detail lagi. Pertama, kategoriDPC, DPD yang sukses secara politik. Kedua, kategori DPC,DPD dari aspek kepemimpinan, dan ketiga, kategori DPC,DPD yang gagal dalam dua hal itu. Paling tidak, tiga hal inimenjadi kerangka dasar untuk kita mulai mengemasnyadalam pemecahan masalah.

Sukses politik adalah suatu bentuk kesuksesan yangdiraih secara bersama atas jerih payah bersama seluruhkomponen yang ada dalam partai sesuai tingkatannya—tidak ada klaim dalam hal dominasi berjuang oleh siapapun. Sukses politik adalah sukses yang bersumber darikarisma tokoh partai, baik pusat maupun daerah, terutamaKetua Umum H. Wiranto, SH sebagai sosok yang olehmasyarakat dikagumi keberadaannya. Sedangkan sukseskepemimpinan adalah sukses yang mencerminkan ke -mampuan sosok ketua DPD, DPC dalam memandu per -jalanan partai, mulai dari ukuran partisipasi publik(masyarakat dan media massa) baik memilih atau memberikanatensi, sampai pada partisipasi kader dan simpatisan yangmengalir dengan baik, terbentuk dan terawatnya strukturdari tingkat DPD sampai DPC, PAC, Ranting dan AnakRanting partai.

Dua hal di atas tentu jauh berbeda sama sekali dengankategori ketiga, yakni gagal politik dan gagal kepemimpinan.Sulit rasanya mendefinisikan ini secara baku, karena kitaterlebih saya akan terjebak pada subyektivisme—akibatnyaakan tidak menarik perhatian dari pembaca. Tetapi, palingtidak, saya ingin memberikan gambaran secara umumbahwa gagal politik adalah gagal dalam membangunkebersamaan (baca: Buku Saku Partai HANURA) pengurus,


kader dan simpatisan—hal itu bisa dilihat dari tingginyatingkat konflik kepentingan yang tidak dalam hal-halsubstansial, melainkan oleh dorongan sikap suka dan tidaksuka atau kebencian yang tidak beralasan. Semua konflikyang terjadi tidak dapat ter-manage dengan baik oleh aktor-aktor utama di setiap tingkatan kepengurusan.

Sedangkan gagal kepemimpinan adalah gagal dalammembangun etos kerja dan mobilitas pengurus, kader sertasimpatisan dalam mendukung terbentuknya image dan citrapartai. Selain rendahnya mobilitas dan kinerja, kurangnyapengorbanan, tidak lihai dalam melakukan lobi dan manuverpada soal-soal kerakyatan, dan tidak banyak memberi tetapibanyak menerima, diskriminatif dan tidak bijaksana dalammembuat keputusan adalah ciri umum gagal kepemimpinandalam hemat saya.

Dalam konteks inilah, kita dapat mengukur sejauh manakesuksesan DPC, DPD yang merupakan pilar atau ujungtombak kemenangan Partai HANURA. Dengan tidakbermaksud mengajak kepada setiap individu, baik kader,pengurus dan atau ketua DPC, DPD yang merasakan apayang dituliskan dalam catatan kecil ini, untuk mengakuidan secara suka rela memasukkan dirinya sendiri dalamkategori yang pas dan cocok dengan perilaku dan per -buatannya selama memimpin DPC, DPD Partai HANURA.

Dalam soal capaian kita saat ini, di mana gambaranperolehan kursi antara pusat dan daerah yang begitu jauhperbedaannya, secara pribadi saya mengajak kawan-kawanDPP untuk memberikan salam hormat kepada segenapanggota dan pimpinan DPC, DPD sebagai penghargaan ataskerja keras mereka di daerah dalam merebut kursi DPRD.Secara khusus lagi, kepada kawan-kawan yang tidak dalamstruktur tetapi mendapatkan posisi di DPRD, karena merekasudah pasti orang-orang yang pantas dihargai atas prestasibesar mereka.

114 MUHAMMAD SYUKUR

Catatan‑catatan

1 Amien Rais, dalam pengantar Demokrasi dan Proses Politik, kumpulankarangan dari majalah Prisma tentang demokrasi dan politik, Jakarta:LP3ES, 1986, hlm. ix–xi.

2 Ibid, hlm. xxv.3 “Membangun Partai Politik yang Demokratis”, dalam http://www.

simpuldemokrasi.com/dinamika-demokrasi/wacana-demokrasi/1304-membangun-partai-politik-yang-demokratis.pdf, diakses pada 1November 2010.

4 Arbi Sanit, “Partai Politik dan Minimalisasi Demokrasi”, dalamhttp://www.dpd.go.id/builder_dpd/uploaded/haris/PARTAI_POLITIK_DAN_MINIMALISASI_DEMOKRASI.doc, diakses pada 30Oktober 2010.

5 Ramdansyah, Sisi Gelap Pemilu 2009: Potret Aksesori Demokrasi Indonesia,Jakarta: Penerbit Rumah Demokrasi, Maret 2010, hlm. 144.

6 Lihat www.kpu.go.id. Dari pengumuman resmi KPU pada Sabtu, 9Mei 2009, disebutkan bahwa suara sah yang terhitung hanya mencapai104.099.785 suara dari 171 juta penduduk yang harusnya menggunakanhak suara dengan benar. Dari 171 juta penduduk tersebut, sekitar 10persen yakni 17.488.581 penduduk menggunakan suara keliru/salahsehingga menyebabkan suara tidak sah. Sehingga ada 66,9 juta (67juta) “Golput” atau suara penduduk yang tidak menggunakan hakmemilihnya dengan tepat.

7 Lihat Buku Pegangan Pengembangan Institusional, Suatu Kerangka KerjaPengembangan Partai Politik yang Demokratis, The Netherlands Institutefor Multyparty Democracy, Den Haag, 2006.

8 Lihat Buku Saku Partai HANURA.9 I Made Leo Wiratama, “Demokratisasi Partai melalui Iuran Anggota”,

jurnal Analisis CSIS Vol. 36 No. 2, Juni 2007, hlm.170–171. 10 Gregorius Sahdan, “Distorsi dan Paradoks Demokrasi dalam Pilkada”,

jurnal Analisis CSIS Vol. 34 No. 4, Desember 2005, hlm. 393–394.


11 Ibid, hlm. 394.12 Lihat Buku Saku Partai HANURA.13 Lihat Wahyu Triono, JK-Wiranto Pilihan TERHORMAT, Jakarta: Leader,

2009.14 Lihat Yasraf Amir Piliang dalam Pengantar Buku Jika Rakyat Berkuasa,

Tim Maula, Pustaka Hidayah, 1999.15 Ramdansyah, Sisi Gelap Pemilu 2009..., hlm. 45.16 Wahyu Triono, “Memperkuat Barisan Oposisi”, Media Indonesia, 200117 Lihat Dr. Eep Saefulloh Fatah, MA, “Transisi Demokrasi Sulit dan

Berliku”, pada pemaparannya di jajaran Redaksi Pikiran Rakyat, Maret2009.

18 Wawan Sobari, “Paradoks Peningkatan Parliamentary Threshold”, jurnalAnalisis CSIS Vol. 39 No. 2, Juni 2010, hlm. 222.

19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan UmumLegislatif.

20 Ibid.21 Ibid.22 Wawan Sobari, “Paradoks Peningkatan...”, hlm. 232–234.

116 MUHAMMAD SYUKUR

Epilog: Dr. Dossy Iskandar Prasetyo (Sekjen DPP Partai HANURA Periode 2010–2015)


118 MUHAMMAD SYUKUR

Daftar Pustaka

A. BukuA Azis, Sholehudin, Revitalisasi Partai Politik, Center for the

Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Jakarta, 2009.Asshiddiqie, Jimly. Prof. DR. SH, Kemerdekaan Berserikat

Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta:Konstitusi Press, 2006.

______, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta:Konstitusi Press, 2006.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT.Gramedia, 1986.

Departemen Kesehatan RI, Data Riset Kesehatan Dasar(RIKESDA), Litbang Departemen Kesehatan RI, Tahun2007.

Diamond, Larry, “The End of the Third Wave and the Startof the Fourth”, dalam Plattner, Marc F., Joao CarlosEspada, The Democratic Invention, Baltimore: The JohnHopkins University Press, 2000.

Dwipayana, AA GN Ari, Kembali ke Res Publica, ProcedingKongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif,Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MahkamahKonstitusi, 2009.

Friedrich-Naumman-Stiftung Indonesia, Manajemen Partaidan Mobilisasi Sumber Daya, Modul Pelatihan.

Linz, Juan J., “Defining and Crafting Democratic Transition,Constitutions, dan Consolidation”, dalam Liddle, R.


William, Crafting Indonesian Democracy, Bandung: Mizan,2001.

Madjid, Nurcholish, DR., “Gerak Pendulum Pesisir-Pedalaman”, dalam Potensi Dukungan Budaya Nasionalbagi Reformasi Sosial Politik Masa Depan, 1997.

______, “Budaya Nasional, Masyarakat Madani dan MasaDepan Bangsa, dalam Jika Rakyat Berkuasa, Tim MAULA,Pustaka Hidayah, 1999.

Michael, Robert, Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis dalamBirokrasi, Jakarta: Rajawali, 1984.

Notosusanto, Smita, Analisa AD/ART Partai Politik, Jakarta.Partai Hati Nurani Rakyat, Buku Saku Partai HANURA,

Jakarta, 2009.Piliang, Yasraf Amir, Jika Rakyat Berkuasa, Pengantar Buku,

Tim MAULA, Pustaka Hidayah, 1999.Rais, Amien, Demokrasi dan Proses Politik, Pengantar Buku,

kumpulan karangan dari majalah Prisma tentangdemokrasi dan politik, Jakarta: LP3ES, 1986.

Ramdansyah, Sisi Gelap Pemilu 2009: Potret Aksesori DemokrasiIndonesia, Jakarta: Penerbit Rumah Demokrasi, Maret 2010.

Sulistiyono, Adi, Meneropong Legitimasi Pemilu, FakultasHukum Universitas Sebelas Maret, 2009.

Sumadi, Partai versus Dukungan Ormas, Bandung, 2009.Tambunan, Rita O, at al, Menyoal Problem-problem Representasi

di Indonesia: Studi atas Partai Politik dan Kerangka Hukumyang Mengatur Sistem Kepartaian, Demos, 2007.

The Netherlands Institute for Multyparty Democracy, BukuPegangan Pengembangan Institusional, Suatu Kerangka KerjaPengembangan Partai Politik yang Demokratis, Den Haag,2006.

Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, Buku Ajar IlmuNegara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok,2001.

120 MUHAMMAD SYUKUR

Triono, Wahyu, JK-Wiranto Pilihan Terhormat, Jakarta: Leader,2009.

World Health Organization (WHO), Data Jumlah Populasiyang Mengalami Kecacatan di Indonesia, World HealthOrganization (WHO), Tahun 2008.

B. Jurnal, Majalah, Koran, Internet, dan Lain‐lainAsshiddiqie, Jimly. Prof. DR. SH., “Struktur Ketatanegaraan

Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945”,Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, DenpasarBali, 2003.

Bahtiar, Asep Purnama, “Koalisi dan Penjinakan Kekuasa -an”, harian Tempo, Rabu 13 Mei 2009.

Fatah, Eep Saefulloh, DR. MA, “Transisi Demokrasi Sulitdan Berliku”, dalam pemaparannya di jajaran redaksiPikiran Rakyat, Maret 2009.

H. Pohan, Max. “Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokalyang Baik (Local Good Governance) dalam Era OtonomiDaerah”, makalah pada Musyawarah Besar Pembangun -an Musi Banyuasin Ketiga, Sekayu, 29 September–1Oktober 2000.

Latief, Soenandar, “Memaknai Peran Partisipasi Publik,Catatan-catatan dari Rakyat Kecil untuk Wakil Rakyat diDPRD Kota Palopo”, dikutip dari http://www.google.com,diakses tanggal 17 Desember 2009.

Madjid, Nurcholish, DR, “Berpolitik dengan Nurani”,Catatan 1 Tahun Perkumpulan Membangun KembaliIndonesia (PMKI), Jakarta, 2004.

Mahfud MD, Moh., “Otonomi Daerah sebagai KeharusanAgenda Reformasi Menuju Tatanan Indonesia Baru”,Malang: Universitas Brawijaya, jurnal Administrasi Negara,Volume I Nomor 1, September 2000.

“Membangun Partai Politik yang Demokratis”, dalamhttp://www.simpuldemokrasi .com/dinamika-


demokrasi/wacana-demokrasi/1304-membangun-partai-politik-yang-demokratis.pdf, diakses pada 1 November2010.

Meuthia Ganie, Rachman, “Good Governance dan TigaStruktur Komunikasi Rakyat dan Pemerintah”, makalahdisajikan pada Seminar Good Governance dan ReformasiHukum, Jakarta, Agustus 1998.

Mustopadidjaja, AR, “Reformasi Birokrasi sebagai SyaratPemberantasan KKN”, Seminar Pembangunan NasionalVII, Penegakan Hukum dalam Era PembangunanBerkelanjutan, BHPN, Departemen Kehakiman HAM,Denpasar, 14–18 Juli 2003.

“Partai Politik dan Good Governance”, dikutip darihttp://www.google.com, diakses tanggal 17 Desember 2009.

“Peranan Partai Politik dalam Pelaksanaan Otonomi Daerahdan Figur Calon Bupati Mendatang”, dikutip darihttp://group.yahoo.com. diakses tanggal 17 Desember 2009.

Purwoko, Bambang, “Otonomi Daerah dan Implikasi GoodGovernance”, Progam S2 Politik Lokal dan OtonomiDaerah, dikutip dari http://www.bpurwoko.staf.ugm.ac.id.,diakses tanggal 17 Desember 2009.

Sahdan, Gregorius, “Distorsi dan Paradoks Demokrasi dalamPilkada”, jurnal Analisis CSIS Vol. 34 No. 4, Desember2005.

Sanit, Arbi, “Partai Politik dan Minimalisasi Demokrasi”,dalam http://www.dpd.go.id/builder_dpd/uploaded/haris/PARTAI_POLITIK_DAN_MINIMALISASI_DEMOKRASI.doc, diakses pada 30 Oktober 2010.

Sobari, Wawan, “Paradoks Peningkatan ParliamentaryThreshold”, jurnal Analisis CSIS Vol. 39 No. 2, Juni 2010.

Subijanto, Bijah, “Penguatan Peran Partai Politik dalamPeningkatan Partisipasi Politik Masyarakat”, dikutip darihttp://www.google.com, diakses tanggal 17 Desember 2009.

Sumadi, “Pemerintah Koalisi dan Pemilu 2009”, harian

122 MUHAMMAD SYUKUR

Pikiran Rakyat, 16 Maret 2009.Triono, Wahyu, “Memperkuat Barisan Oposisi”, Media

Indonesia, Jakarta, 2001.Yatim, Usman. Drs. H, MPd, “Koalisi untuk Kekuasaan atau

Rakyat”, dalam Madina Online, www.madina-sk.com,Oktober, 2009.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Legislatif.Wiratama, I Made Leo, “Demokratisasi Partai melalui Iuran

Anggota”, jurnal Analisis CSIS Vol. 36 No. 2, Juni 2007.www.cinta-indonesia.orgwww.jakartapress.comwww.kpu.go.idwww.thejakartapost.comwww.localvictory.comwww.iaff.org


Tentang Penulis

MUHAMMAD SYUKUR lahir di Halmahera ProvinsiMaluku Utara, pada 12 April 1978. Dia adalah sosok aktivismuda yang memiliki talenta yang baik dalam berorganisasi.Berbekal pengalamannya dalam memimpin berbagaiorganisasi semasa duduk di bangku kuliah, membuatnyasangat matang dalam hal mengurusi organisasi. Bermodalkejujuran dan keberanian untuk berjuang secara mandiri,dia jarang terlihat menyerah pada keadaan yang di -hadapinya.

Pernah menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa(BEM) Universitas Khairun Ternate di Provinsi Maluku Utaradan duduk sebagai salah satu Ketua Pengurus BesarHimpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) membuatnya sangatpercaya pada apa yang dimilikinya. Integritas dankepercayaan diri adalah dua hal yang selalu melekat padadirinya, sehingga mampu membuatnya memiliki jaringandan kolega yang cukup luas. Dia juga adalah salah satuputra terbaik Maluku Utara yang meniti karier di Ibu KotaJakarta dengan harapan bisa mempersembahkan yangterbaik buat rakyat.

Baginya, politik adalah medan perjuangan yang muliadan sangat disukainya. Di awal karier politiknya melaluiPartai HANURA, dia dipercaya menduduki jabatan sebagaiKORDA Provinsi Maluku Utara, boleh dikatakan salah satuKorda Termuda di DPP HANURA. Kiprah dan sepakterjangnya di Maluku Utara sudah dikenal luas oleh

124 MUHAMMAD SYUKUR

masyarakat, sehingga dia tergolong sukses dalammengonsolidasikan Partai HANURA di kampung halaman -nya itu. Sayangnya, melalui putusan-putusan yang dibuatsepihak dan sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas(inkonsistensi dan inkonstitusional), dirinya diganti dariposisinya sebagai Korda. Saat ini, Muhammad Syukuradalah salah satu Ketua Departemen DPP HANURA dananggota Staf Khusus pada Bappilu Pusat. Dalam keseharian -nya, dia berprofesi sebagai konsultan komunikasi padaperusahaan yang didirikannya.


126 MUHAMMAD SYUKUR

Isi Refleksi Perjuangan_Tekad Wiranto

Documents