Irigasi Dan Bangunan Air

MAKALAH IRIGASI DAN BANGUNAN AIR 1 PERHITUNGAN LUAS LAHAN DENGAN BERBAGAI METODE

OLEH NAMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. NRP

DOSEN PEMBIMBING

: IR. JONIZAR MT,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL

KATA PENGANTAR Isi makalah didasari konsep analisis jenis pekerjaan/jabatan untuk menghasilkan tamatan yang memiliki profil kompetensi produktif untuk : I. Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dalam keahlian budidaya tanaman. II. Mampu memilih karir, berkompetensi dan dapat mengembangkan keahlian budidaya tanaman. III. Menjadi tenaga kerja tingkat menengah dalam dunia usaha dan industri maupun jasa dengan keahlian budidaya tanaman. IV. Menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif. Propesi / jabatan tamatan program keahlian budidaya tanaman adalah pengusaha atau wiraswatawan dan atau teknisi pada agribisnis bidang tanaman dengan lingkup pekerjaannya: 1. Produksi tanaman pangan, Hortikultura, perkebunan / industri. 2. Pembibitan tanaman dan penangkaran benih. 3. Jasa pemupukan, Perlindungan tanaman, Perawatan tanaman dan Pemasaran Saranan Produksi Tanaman. a) Tekstur adalah ukuran dan proses kelompok ukuran butir-butir primer bagian mineral tanah. Butir-butir primer tanah terbagi dalam liat (clay), debu (silt), dan pasir (sand). b) Struktur adalah ikatan butir primer ke dalam butir sekunder atau agregat. Susunan butir-butir primer tersebut menentukan tipe struktur. c) Metoda mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi dan meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. d) Teras berfusi mengurangi panjang lereng dan menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, dan memungkinkan penyerapan air oleh tanah, maka erosi berkurang. e) Drainase berarti keadaan dan cara keluarnya air lebih Perbaikan drainase bertujuan untuk membuang air lebih di atas permukaan tanah secepat-cepatnya dan mempercepat gerakan aliran air ke bawah di dalam profil tanah sehingga permukaan air tanah turun, Perataan tanah merupakan suplemen bagi sistem drainase saluran terbuka. f) Erosi berasal dari bahasa latin Erosio Verodere yang berarti dikurangi, dimakan, hanyut, hilang. Erosi adalah pengikisan bumi oleh air yang mengalir sebelum air itu sampai ke dalam air, pengikisan di dalam air sendiri, pengikisan ttanah dari pinggir yang disusul oleh jatuhnya tebing dan pemindahan tanah yang disebabkan oleh penggeseran tanah yang terletak di atas lapisan tanah yang meresapkan air. g) Topografi : bentuk wilayah atau relief. h) Relief : adalah perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah termasuk di dalamnya termasuk di dalamnya perbedaan kecuraman dan bentuk lereng.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sistem irigasi di Indonesia merupakan bagian dari sistem kehidupansosial masyarakat yang cukup tua keberadaannya. Dari sisi kesejarahan,sistem irigasi di Indonesiasudah ada sejak zamankerajaan sebelum penjajahan Belanda datang. Sehingga ketika ada pihak-pihak yang membicarakan kebijakan sistem irigasi, siapapun pihak tersebut, perlu selaluberpijak pada realitas sistem irigasi yang telah ada. Oleh karenanya sebagai bagian dari suatu sistem sosial, sistemirigasi merupakansuaturealitas dari gabungan dari berbagaiaspekpengetahuandan kewenangan. Sistem irigasi tidak dapat hanya ditentukan hanyaoleh faktorphisik atau artefak (keberadaan air danlahan) saja. Begitupulasistemirigasitidak cukuphanya ditentukanoleh faktor kelembagaan saja. Ataupada sisi lain, sistem irigasi tidak dapat hanya ditentukan oleh faktor teknik pengaturan air atau bercocok tanam semata. Sistem irigasi merupakan aspekuntuk mendukung hidup masyarakat yang memilih komoditi beras sebagai bahan makanan pokok untuk kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karenanya dalam diri sistem irigasi selalu terdapat gabungan dari berbagai faktor,yaitu faktor phisik (artefak),faktor sosial masyarakat, dan faktor teknologi pengaturan air dan cocoktanam. Yang pada akhirnya faktorfaktor tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas masyarakat setempat, selaku subyek pengguna dan pengelola,dalam memperlakukan sistem irigasi yang ada. Dengan pemahaman tersebut maka akan dapat memandu kita untuk membangun pemahaman,bahwa upaya untuk Meningkatkan efektivitas pembangunan dan pengelolaan sistem irIgasi harus berbasis pada berbagai faktor di atas. Begitu juga dalam membahas pembagian peran (rolesharing ) dalam pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif, semua pihak perlu membangun kesepahaman bersama, bahwa pembagian peran tersebut perlu selalu diarahkan dan bermuara pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Dalam UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air, pasal13 sampai denganpasal 19 telah mengatur wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintahdaerah, dan pemerintahdesa. Sedangkan dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi irigasi, secara khusus pada UU tersebut diatur dalam pasal 41,ayat(2),yang di penjelasan diuraikan bahwa daerah irigasi dengan luas kurang dari 1000 hektar,dan ada dalam satu wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota ;daerah irigasi dengan luas areal1000 3000 hektar atau daerah irigasi dengan luas areal kurang dari 1000 hektar dan lintas wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi; dan daerah irigasi dangan luas areal lebih dari 3000hektar, atau daerah irigasi yang lintas provinsi, dan daerah irigasi strategis nasional serta lintas negara menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya dalam Peraturan PemerintahNo.20/2006 tentang Irigasi dalam pasal 4, ayat (2), menyebutkan bahwapengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu,berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.Beberapa regulasi yang disebutkan di atas merupakan acuan dasar,sehingga pemerintah mengembangkan program keirigasian yang disebut Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif/PPSIP. Akan tetapi dari Laporan Kajian Pembangian Urusan dalam PPSIP dari BAPPENAS(Anonymous, 2007) dan Lembaran Kesepakatan Rapat Pembagian Peran pelaksanaan program PPSIP, tanggal 21 Juni 2006, tampak tersurat bahwa pembagian peran yang diatur hanyaantarinstansi pemerintah yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaanirigasi. Sedangkan peran bagi masyarakat

petani sama sekali tidakdisebutkan.Ironisnyakebijakan keirigasian sesuai PP No. 20/2006 justru disebut sebagai aktivitas Pembangunandan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.

B.KONSEP METODE PELAKSANAAN Dalam sebuah Negara, urusan pemerintahan terbagi atas dua kelompokbesar (1) urusan yang tidak mungkin didesentralisasikan, yang mutlak menjadiwewenang Pemerintah (pusat); dan (2) urusan yang dapat di-desentralisasikan yang tidak eksklusif menjadi wewenang daerah otonom (Hoessein: 2005). Dalam kelompok pertama, Pemerintah dapat melakukan sendiri secarasentralisasimurni dan atau dengan pengembangan dekonsentrasi dengan menempatkaninstansi vertikal-nya di daerah (field administration). Dalam praktek Indonesia,urusan dalam kelompok pertama juga dapat dilakukan dengan melakukan tugas pembantuan kepada daerah otonom. Kelompok urusan kedua adalah urusan yang dapat didesentralisasikan. Dalam urusan seperti ini, Pemerintah masih memiliki peran. Oleh karena itu terkandung elemen sentralisasi pula sebagaimana diketahui bahwa desentralisas selalu bertalian dengan sentralisasi dalam organisasi (Sherwood: 1969).Peran pemerintah yang masih ada tersebut dapat dilakukan dengancara yangsama dengan kelompok urusan pertama. Dengan demikian,terjadi perpaduan sentralisasi dan desentralisasi dalam kelompok urusan kedua.Situmorang (2005) menyebut urusan seperti ini sebagai urusan yang bersifatkonkuren. Urusan irigasi termasuk urusan yang bersifat konkuren. makalah ini adalah pembagian urusan dalam irigasi di Indonesiamasih berasaskan pada satu konsep desentralisasi yang tidak utuh.Urusantersebut didistribusikan hanya dengan konsep desentralisasi territorial. Sementara dalam kondisi empirik, potensi dan kebutuhan akan pengembangan desentralisasi fungsional mendesak sesuai karakter urusan tersebut. Makalah iniakan mambahas persoalan tersebut. A.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PPSIP Upaya untuk membangun kesepakatan dalam pembagian peran.urusanantar berbagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan PPSIP merupakan upaya yang baik sebagai salah satu upayadalammengembangkan kerja yang koordinatifdalam pengembangan dan pengelolaan irigasi. Pendekatan ini dapat dijadikan terobosan dalam mengatasi kelemahan dalam koordeinasi ditingkat pemerintah yang selama ini sering menjadi penyebab kegagalan suatu program atau proyek pemerintah. Akan tetapi upaya ini perlu dijadikan momentum bagi semua pihak yangterkait dalam pembahasanrole sharing pelaksanaanPPSIP, bahwa dalam membagiperan dan urusan keirigasian tidak hanya menjadi urusan pemerintahdan pemerintah daerah. Akan tetapi organisasi petani secara legal dan secarafaktual herus diberi peran/urusan sesuai dengan tingkat kemampuanya. Olehkarena itu pemerintah perlu menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai paradigma pendekatan pembangunan dalam pelaksanaan PPSIP. Apalagi program keirigasian ini juga menggunakan temapartisipatitif, sehingga sangat wajar jika setiap tahap pelaksanaan kegiatan pemerintah mampu memberi ruang partisipasi organisasi petani. Salah satu usaha yang terkait dengan pembahasan pembagian urusan ini yaitu menempatkanorganisasi petani yang mempunyai peran dan urusanyang dalam implementasinya juga didukung oleh pembiayaan dari pemerintah,dalam mengimplementasikan peran/urusan tersebut. Sudah banyakpengalaman dan pelajaran bagaimana jika kegiatan keirigasian tidakmenempatkanorganisasipetanisebagai subyek. Maka kegagalan program dankeberlanjutan program menjadi persoalan ketika kegiatan masih berjala, apalagiketika program sudah selesai. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu segera mereposisi organisasipetani dalam implementasi PPSIP yaitu pertama, pemerintah memasukkaninstitusi organisasi petani (P3A/GP3A/IP3A) sebagai pihak yang

memiliki peran/urusan bukan wewenang dalam pelaksanaan PPSIP; dan kedua, pemerintah juga mengalokasikan dana atau anggaran bagiorganisasi petani (P3A/GP3A/IP3A) untuk menjalankan peran atau urusan yang diberikan kepada organisasi petani.Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini merupakan upaya nyata menempatkan organisasi petani sebagai subyek pembangunan pada tingkat tertentu ( LP3ES, 2001). Bentuk pemberdayaan ini sudah dilakukan dibeberapa proyek pemerintah yang ada dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM. Pemberdayaan masyarakat merupakan ruh atau nyawa dalampelaksanaan PPSIP. Oleh karenanya sudah seharusnya setiap jenis kegiatan yang diimplementasikan selalu berorientasi kepada hasil yang memberdayakan masyarakat. Bukan sebaliknya bahwa setiap jenis kegiatan dalam PPSIPhanya untukpemberdayaan birokrasi pemerintah. B.Sumberdaya Air (Irigasi): Lokalitas dan Satu Kesatuan Persoalan air irigasi yang umumnya menyangkut kelangkaan air di berbagai negara berkembang telah diakui oleh Saleth dan Dinar (2005) yangmenyatakan bahwa kelangkaan air yang bisa berdimensi kuantitatif maupun kualitatif disebabkan oleh manajemen (pengelolaan) yang lemah. Dituliskan oleh kedua pakar tersebut sebagai berikut: Although the nature and severity of water problems are different from country to country, one aspect is common to most countries; waterscarcitywhether quantitative, qualitative, orboth originates more frominefficientuseandpoor management than any real physical limits onsupply augmentation. Diketahui bahwa pengelolaan air irigasi didorong oleh adanya sumberdaya airyang tersedia. Sumberdaya air irigasi ini memiliki jenjang mulai dari jenjang (tingkatan) primer, sekunder, tersier sampai kuarter. Jenjang-jenjang tersebut merupakan jalinan sistemik yang terpadu keberadaanya. Sistem irigasi sendirimerupakan sistem penyediaan dan pengaturan air untuk pertanian. Sumber irigasi ini bisa dari air permukaan atau dari air tanah (Kodoatie, Robert, J., dan Sjarief,Roestam,: 2005). Oleh karena itu, pengelolaan irigasi hakekatnya adalah sebuah sistem yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya menurut jenjang daerah irigasi.Semakin tinggi jenjangnya, semakin luas jangkauannya dan semakin luas pula berbagai pihakyang berkepentingan terhadap keberadaan sumberdaya air yangadadisana.Berikutadalah ilustrasi yurisdiksi sistem irigasi dalam sebuah DaerahAliran Sungai (DAS):

Aliran Sungai dan Batas Administratif daerah otonom Sumber: Kodoatie dan Sjarief (2005) Dengan demikian, sistem irigasi terdiri atas sumber air, bangunan pengambilan (intake), saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang (ibid.,). Sistem tersebut berada dalam satu teritori tertentu dalam sebuah wilayah negara. Antara jenjang yang satu dengan yang lain,dengan demikian sesungguhnya sulit dipisahpisahkan. Dibutuhkan satu manajemen yang kuat terintegrasi. Jika saja penjenjangan tersebut yang terjadi ada didalam satu wilayah administrasi pemerintahan tertentu,mungkin ini dapat di- Attach dalam sistem pemerintahannya. Lain halnya jika sistem tersebut telah meliwati batas-batas administrasi pemerintahan tertentu, tentu sangat sulit di-attach dalamsistem pemerintahannya karena membutuhkan peran pemerintahan yangbersinggungan. C.Fungsi-Fungsi dalam Sistem Irigasi Selama ini urusan irigasi dalam konteks pemerintahan menggunakan dasar tingkatan daerah irigasi sebagai cara untuk mendistribusikan urusan-urusan tersebutdari berbagai jenjang (tingkatan) Pemerintahan dari sudut pandang teritoria lsemata.Oleh karena pemerintahan teritorial tersusun atas Pemerintah Pusat,Provinsi,dan kabupaten/Kota bahkan hingga kecataman dan Desa/ kelurahan atau yang sejenisnya, maka distribusinya pun berjenjang dengan bersandar pada karakterjenjang pemerintahan tersebut. Dalam praktek, umumnya sulit terjadi pola yang simetrik antara karakter hidrologis dan karakter susunan teritorial pemerintahan tersebut. Namun, dapat digambarkan bahwa urusan-urusan dalam bidang irigasi yang strategis dimilikiolehPemerintah. Pemerintah tetap menjadi pihak yang memiliki tanggungjawab akhirdalam pengelolaan irigasi ini. Untuk itu, selalu ada urusan dalam bidang irigasi ini yang dikembangkan secara sentralistik. Kemudian, pemerintah Provinsi akan bergradasi di bawah Pemerintahdan seterusnya di jenjang (tingkatan) Kabupaten/ Kota mengelola Daerah irigasiPrimer dan Sekunder sebatas dalam lingkup teritorinya. Jika terdapat daerah irigasiyangmelebihi jangkauan Kabupaten/ kota, maka diambil alih oleh provinsi. MenurutSitumorang (2002) hal ini yang disebut sebagai kriteria eksternalitas dan akuntabilitas dalam distribusi urusan pemerintahan. McLean menyatakan bahwa

desentralisasi dalam pengelolaan urusan irigasibukan saja kepada pemerintah daerah (berdasarkan desentralisasi teritorial semata),melainkan dapat pula kepada kelompok pengguna MENGAMATI DAN MENCATAT TOPOGRAFI 1. Pengertian Topografi Menurut Sitanala Arsyad, 1989, Kemiringan dan panjang lereng adalah dua unsur topografi yang paling penting pengaruhnya terhadap aliran permukaan dan erosi. Unsur lain yang mungkin berpengaruh adalah konfigurasi, keseragaman, dan arah lereng. 1.1. Kemiringan Lereng Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. Dua titik yang berjarak horizontal 100 meter yang mempunyai selisih tinggi 10 meter membentuk lereng 10 persen. Kecuraman lereng 100 persen sama dengan kecuraman 45 derajat. Selain dari memperbesar jumlah aliran permukaan, makin curamnya lereng juga memperbesar kecepatan aliran permukaan yang dengan demikian memperbesar energi angkut air. Selain dari itu, dengan makin miringnya lereng, maka jumlah butir butir tanah yang terpecik ke bawah oleh tumbukan butir hujan semakin banyak.

1.2. Panjang Lereng Panjang lereng dihitung mulai dari titik pangkal aliran permukaan sampai suatu titik dimana air masuk ke dalam saluran atau sungai, atau dimana kemiringan lereng berkurang demikian rupa sehingga kecepatan air berubah. Air yang mengalir dan makin besar kecepatannya di bagian bawah lereng daripada bagian atas. Akibatnya adalah tanah dan dibagian bawah lereng mengalami erosi lebih besar dari di bagian atas. 1.3. Konfigurasi Lereng Lereng permukaan tanah dapat berbentuk cembung (konvek) atau cekung (konkap). Pengamatan secara umum menunjukkan bahwa erosi lembar lebih hebat pada permukaan cembung daripada permukaan cekung. Sedangkan pada permukaan cekung cenderung terbentuk erosi alur atau parit. 1.4. Keseragaman Lereng Lereng permukaan tanah tidak selalu seragam kecurangannya. Keadaan kemiringan lereng yang sangat tidak seragam, artinya di mana lereng-lereng curam diselingi dalam jarak yang pendek oleh lereng-lereng yang lebih datar, mungkin mempunyai pengaruh terhadap aliran permukaan dan erosi. Belum ada penelitian dalam hal ini diterbitkan, tetapi nampaknya aliran permukaan dan erosi lebih kecil pada lereng yang tidak seragam daripada lereng yang seragam. Suatu pengaruh tidak langsung ialah bahwa lereng yang sangat tidak seragam lebih sulit untuk diusahakan bagi bercocok tanaman-tanaman semusim.

2. Mengamati dan Mencatat Kemiringan Lereng Jika lereng permukaan tanah menjadi dua kali lebih curam maka banyaknya erosi per satuan luas menjadi 2,0 - 2,5 kali lebih banyak. Gambar 1 menunjukkan hubungan antara erosi dengan kecuraman lereng, erosi semakin besar dengan makin curamnya lereng. Sementara besarnya erosi menjadi lebih dari dua kali lebih curam, jumlah aliran permukaan tidak banyak bertambah bahkan cenderung mendatar (Gambar 1), hal ini

disebabkan jumlah aliran permukaan dibatasi oleh sejumlah air hujan yang jatuh.

Gambar 1. Hubungan antara Kecuraman Lereng dengan Aliran Permukaan dan Erosi (Duley and Hays, 1932). Zingg (1940) mendapatkan hubungan antara kemiringan lereng dengan erosi sebagai berikut : X = c Sm dimana X adalah berat tanah tererosi, S adalah kemiringan lereng dalam persen dan m adalah konstanta lereng. Woodruff and Whitt (1942), mengemukakan bahwa persamaan tersebut lebih baik untuk tanah dengan kemiringan lebih besar dari delapan persen. Untuk tanah yang kemiringannya kurang dari delapan persen lebih baik dipergunakan. Persamaan : E = a + b S 1,49 Dimana E adalah besarnya erosi, a dan b adalah suatu konstanta, S adalah kemiringan lereng dalam persen. Untuk pengaruh derajat dan panjang lereng terhadap erosi, pada tanahtanah di Amerika, yang dapat dipakai di lapangan Zingg (1940) mendapatkan persamaan sebagai berikut : X = c. S 1,4 . L 1,6 Dimana X adalah tanah yang terangkut, c adalah konstanta yang besarnya tergantung dari kecepatan infiltrasi, beberapa sifat-sifat fisik tanah, intensitas dan lama hujan dan sebagainya, S adalah derajat lereng (%), dan L adalah panjang lereng dalam kaki. 3. Mengamati dan Mencatat Panjang Lereng Gambar 2 menunjukkan bahwa dengan bertambah panjangnya lereng menjadi dua kali maka jumlah erosi total bertambah menjadi lebih dari dua kali lebih banyak, tetapi erosi per satuan luas (per hektar) tidak menjadi dua kali. Berbagai penelitian lain mendapatkan juga, bahwa dengan panjang lereng menjadi dua kali lebih panjang besarnya erosi per satuan luas menjadi dua kali lebih panjang, besarnya erosi per satuan luas tidak menjadi dua kali lebih besar (Borst et al., 1945; Hays, et al., 1949; Smith, et al., 1945). Zingg (1940) mendapatkan hubungan antara panjang lereng dengan besarnya erosi, menurut persamaan sebagai berikut :

X = c Ln dimana X adalah berat tanah erosi dan L adalah panjang lereng dalam kaki. Gambar 2 menunjukkan hubungan antara erosi dan panjang lereng.

Gambar 2. Pengaruh Panjang Lereng terhadap Besarnya Erosi dari Tanah Marshall Silt Loam yang ditanami terus menerus dengan Jagung dalam Baris Menurut Lereng, di Iowa selama 1933-1941 (dalam Thompson, 1957 4. Mengamati dan mencatat konfigurasi lereng Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. Dua titik yang berjarak horizontal 100 m yang mempunyai selisih tinggi 10 m membentuk lereng 10%. Kecuraman lereng 100% sama dengan kecurangan 45 derajat Selain dari memperbesar jumlah aliran permukaan, makin curamnya lereng juga memperbesar kecepatan aliran permukaan yang dengan demikian memperbesara energi angkut air. Selain dari pada itu, dengan makin miringnya lereng, maka jumlah butir-butir tanah yang terpercik ke bawah oleh tumbukan butir hujan semakin banyak.

Gambar 3. Hubungan Nisbah Erosi dengan Panjang Lereng (Thompson, 1957).

Lembar Kerja 1. Membuat alat SW-81 untuk mengukur beda tinggi 1. Alat - palu, gergaji, rol meter 2. Bahan - Dua potong kayu aga tipis dan halus dengan panjang 2 m, dan 2 buah potong lagi yang panjangnya 1,5 m dan 0,75 m. - Busur derajat, Benang kasur, Bandul, pemberatPaku 3. Keselamatan kerja : 4. Langkah Kerja : - buat segitiga sama kaki ADE dari potongan kayu ukuran 2 m dua buah sebagai kaki segi tiga dan alas 1,5 m. - ketiga potongan kayu di atas dihubungkan dengan paku - Potongan kayu ukuran 0,75 m dipasang pada pertengan AD dan AE yaitu BC. - Pasang busur derajat dengan paku pada pertengahan BC. Cara Menghitung Luas dengan Autocad Mengukur luas area suatu bidang akan sering ditemui seperti ; mengukur luas tanah, luas dinding, luas lantai ataupun yang lainnya. Dengan program autocad akan membantu mempermudah melakukan pengukuran baik menghitung jarak, luas/ area, dan keliling suatu bidang yang rumit secara lebih cepat. Manfaat dari pengukuran luas dengan Autocad misalnya : untuk mengukur luas dinding bangunan sehingga dengan pengukuran luas bidang dinding maka diketahui perkiraan jumlah cat yang dibutuhkan dan termasuk biayanya secara lebih cepat. Cara penghitungan luas dengan Autocad dapat membantu mengetahui jumlah biaya material seperti : perkiraan penggunaan cat, perkiraan penggunaan keramik, parquete, mozaik dan material lainnya. Cara Menghitung Luas Area dengan Autocad : 1. Pertama buka program AutoCad dan persiapkan bidang gambar yang akan diukur luasnya.

( Misalnya seperti gambar dibawah ) :

2. Klik menu Tools Inquiry Area ( seperti gambar dibawah ).

3. Kemudian klik titik A, B, C, dan D kembali A pada bidang gambar diatas, kemudian tekanEnter 4. Luas Area sudah ketemu (untuk satuan luasnya tergantung satuan yang digunakan dalam unit gambar, jika dalam satuan meter = M2 Cara lain yang lebih cepat menghitung luas area : 1. 2. 3. 4. Ketik AREA kemudian tekan Enter Ketik O kemudian tekan Enter Kemudian gunakan mouse, silakan klik bidang gambar yang akan dihitung. Hasil penghitungan sudah bisa dilihat pada jendela perintah yaitu : Area=.. dan Perimeter. Demikian contoh sederhana barangkali bisa membantu untuk mengukur luas bidang gambar pada AutoCad. Untuk selanjutnya bila ada kesempatan akan kami posting cara menjumlahkan luas bidang dan cara pengurangan luas bidang. SISTIM TALI SEPATU UNTUK MENGHITUNG LUAS AREAL

Sistem Tali Sepatu merupakan salah satu teknik yang ditawarkan untuk dapat diaplikasikan lebih luas dan memungkinkan untuk dipertimbangkan menjadi bagian dari Juknis Pengolahan Data Hasil Pengukuran, Departemen Kehutanan. Sistim Tali Sepatu dinilai cukup teliti untuk menghitung luas areal karena menggunakan input data langsung dari hasil hitungan koordinat titik-titik hasil pengukuran/pengolahan data lapangan. Dengan demikian data luas areal yang dihasilkan akan memberikan nilai luas yang sebenarnya dari koordinat titik-titik batas areal yang diukur. Sistim Tali Sepatu telah beberapa kali disampaikan kepada peserta diklat Pengukuran dan Perpetaan dan diklat lainnya yang terkait, di Balai Diklat Kehutanan Pematangsiantar. Berdasarkan pemahaman peserta yang berasal dari 4 Propinsi (Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu), diketahui rumus tersebut baru diketahui pada saat mengikuti pelatihan di maksud. Rumus Sistim Tali Sepatu dinilai sangat praktis dan sangat membantu mereka dalam pelaksanaan tugas di instansinya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumus Sistim Tali Sepatu perlu disebarluaskan dan diupayakan penggunaannya oleh berbagai pihak. Dengan harapan kegiatan pengolahan data hasil pengukuran di lapangan dapat memberikan data luas areal yang defenitif dengan cepat dan akurat. Pengolahan Data dan Penggambaran Hasil Pengukuran Pengolahan data hasil pengukuran poligon terdiri dari : (1). Pengolahan hasil pengukuran Theodolit Kompas dengan cara meloncat (Azimuth dan jarak) dan (2). Pengolahan hasil pengukuran Theodolit Sudut dengan cara sorong / alat berdiri di setiap titik, dan Azimuth diukur pada titk awal dan titik akhir poligon. Teknik yang umumnya digunakan adalah Theodolit Kompas dengan cara meloncat, dan tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. Memasukkan data azimuth (A) ukuran dan jarak datar (d) ke dalam blanko hitungan Memasukkan data koordinat awal atau akhir Memberikan koreksi azimuth Menghitung : d Sin A dan d Cos A Menjumlahkan jarak datar, menjumlahkan d Sin A dan menjumlahkan d. Cos A.

Penggambaran peta dari hasil hitungan koordinat dilakukan dengan memindahkan data koordinat dari masing-masing titik poligon dengan terlebih dahulu mengkonversi terhadap skala peta yang diinginkan. Selanjutnya titik-titik yang telah dipindahkan dihubungkan sehingga membentuk poligon tertutup yang menjadi batas areal dari kawasan / lahan yang di ukur. Contoh perhitungan koordinat hasil pengukuran Theodolit Kompas disajikan secara lengkap pada bagian akhir tulisan ini. (Tabel 2) Perhitungan Luas (Juknis Pengolahan Data Hasil Pengukuran) Berdasarkan Juknis, disebutkan bahwa luas di atas peta adalah luas proyeksi dan bukan luas permukaan fisik di lapangan. Untuk menghitung luas di atas peta dapat digunakan cara atau alat sebagai berikut : 1. Mengukur panjang dan lebar atau alas dan tinggi 2. Menggunakan DOT grid 3. Menggunakan alat Planimeter

4. Menggunakan alat elektronis / komputer (tidak ada uraian lebih lanjut) Cara pertama digunakan pada bentuk areal yang teratur atau bentuk yang dibagi menjadi beberapa bentuk segi panjang atau segi tiga. Cara ke 2, ke 3 dan ke 4 dapat dipakai pada berbagai macam bentuk areal yang teratur dan tidak teratur. Pada dasarnya cara yang di sebutkan di atas merupakan cara pendekatan dan sangat manual dan digunakan hanya untuk mengukur areal di atas peta yang sudah tentu sangat tergantung ketelitian petugas dan skala peta. Peta dengan skala kecil akan memberikan bias yang lebih besar dibandingkan dengan peta skala besar Perhitungan Luas Sistim Tali SepatuPenggunaan istilah Sistim Tali Sepatu adalah karena rumus yang digunakan untuk menghitung luas hasil hitungan koordinat titik-titik pengukuran lebih mirip dengan jalinan tali pengikat sepatu, yaitu tali yang menyilang satu sama lainnya. Jika diformulasikan, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Keterangan : X i = nilai absis (X) dari koordinat titik ke i Y i = nilai ordinat (Y) dari koordinat titik ke i i = nomor titik hasil pengukuran ke batas (1, 2, 3, ... dst) n = nomor titik terakhir yang dalam hal ini sama dengan titik awal Contoh hasil perhitungan luas areal denga Sistem Tali Sepatu adalah seperti pada Tabel 1 . Selanjutnya dengan memplotkan nilai koordinat masing-masing titik pada salib sumbu (X,Y) hasilnya seperti pada gambar. Berdasarkan gambar tersebut, jika dihitung luas areal dengan cara mengukur panjang dan lebar akan didapat luasnya yaitu L = 30 x 30 = 900 m 2 . Dengan cara dot grid juga akan diperoleh nilai yang sama. Dengan demikian hasil yang diperoleh dengan Sistim Tali Sepatu dapat dikatakan cukup akurat/teliti. Jika dikaitkan dengan data hasil pengukuran di lapangan, maka ketelitian data luas areal yang diperoleh sangat ditentukan oleh data hasil pengukuran lapangan. Semakin teliti hasil pengukuran (kesalahan penutup kecil dan sesuai standart) maka akan semakin teliti data luas yang dihasilkan. Dengan demikian luas defenitif areal yang diukur akan mendekati luas yang sebenarnya dan ini akan menentukan keakuratan data luas areal yang akan di tetapkan menjadi kawasan hutan.

Dari segi rumus, dapat dikatakan bahwa Sistem Tali Sepatu memiliki kelebihan sebagai berikut :

Paling akurat untuk menghitung luas areal hasil hitungan koordinat dibandingkan dengan teknik pengukuran luas lainnya yang ada pada Juknis Pengolahan Data Hasil Pengukuran. Penggunaan rumus sangat mudah dan dapat diaplikasikan pada sistem komputer dengan program sederhana seperti Excel. Memanfaatkan/melanjutkan proses penghitungan koordinat dari masing-masing titik pengukuran yang telah dihitung dengan komputer (program Excel) Sangat cocok dan praktis digunakan untuk mengukur luas areal hasil kegiatan pengukuran tata batas kawasan hutan. Pada umumnya areal yang diukur cukup luas dan jumlah titik pengukuran sangat banyak

Aplikasi Perhitungan Luas dengan Sistim Tali Sepatu Perhitungan luas areal dengan Sistim Tali Sepatu dapat diaplikasikan penggunannya untuk beberapa keperluan yaitu :

Diklat Pengukuran dan Perpetaan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Kehutanan, oleh para widyaiswara yang membidangi materi Pengukuran dan Perpetaan dan Diklat lainnya yang terkait. Badan Planologi, Departemen Kehutanan, untuk penyempurnaan Petunjuk Teknis Pengolahan Data Hasil Pengukuran. Pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan pengukuran dan perpetaan. Contoh penggunaan Sistim Tali Sepatu dalam proses pengolahan data hasil pengukuran secara lengkap disajikan pada Tabel 2. dan Gambar 2 berikut : Tabel 2. Contoh Pengolahan Data Hasil Pengukuran Optik (Bukan hasil pengukuran yang sebenarnya)

Tabel 2. Lanjutan.

Gambar 2. Batas Areal Hasil Pengukuran dari Tabel 2 (Ploting Koordinat).

Kesimpulan dan Saran Para widyaiswara, juru ukur, dan petugas pengukuran dan pemetaan yang ada baik di UPT Pusat lingkup Departemen Kehutanan, maupun UPT/Dinas Kehutanan yang ada di daerah dapat menggunakan rumus Sistim Tali Sepatu untuk menghitung luas areal sebagai bagian dari proses pengolahan data dengan hitungan koordinat. Data hasil pengukuran luas areal lebih teliti dan akurat dibanding sistim pengukuran lainnya, mudah penggunaanya, serta dapat diaplikasikan dalam program komputer misalnya Program Excel. Prosesnyalebih cepat, tepat, akurat, dan sangat praktis. Badan Planologi, sebagai instansi yang menangani kegiatan Penataan Kawasan Hutan secara Nasional dapat menjadikan rumus Sistim Tali Sepatu sebagai standart teknik pengukuran luas areal hasil pengukuran dan dapat dipedomani sampai ke tingkat daeRAH Selain menggunakan sistem grid/petak, luas wilayah pada suatu peta dapat kita ukur (perkirakan) dengan menggunakan metode balok. Prinsip penghitungan menggunakan model ini mirip dengan sistem grid. Yang membedakan adalah pada sistem grid kotak yang dibuat semuanya berukuran sama (panjang sisi maupun luasnya), sedangkan kotak pada metode balok berbentuk persegi panjang/balok di mana setiap persegi panjang tersebut berbeda ukuran maupun luasnya.

Prinsip dari metode ini adalah dengan membagi peta menjadi beberapa balok yang berjajar dari atas ke bawah, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Persiapkan peta awal yang akan dihitung luasnya dengan menggunakan metode balok

Bagi area pada peta menjadi beberapa bagian dengan ketebalan yang sama

Buatlah pembatas untuk menghitung panjang balok.

Setiap balok yang telah dibuat ditandai

Prinsip pembatasan adalah sebagai berikut :

1. Tandai garis peta yang berpotongan dengan garis balok

2. Buat garis yang membagi daerah dalam peta dengan daerah luar peta. Daerah di dalam peta yang tidak penuh digunakan untuk memenuhi daerah di luar peta.

Kemudian hitung luas balok seluruhnya dengan rumus berikut :

Contoh soal: 1. Soal dengan tebal balok 1 cm

Jawab : = ((3 + 4 + 4,5 + 5,5 + 4) x 1 ) x (25.000) = (21 x 1) x (625.000.000) = 21 x 625.000.000 cm = 13.125.000.000 cm kemudian dikonversi ke dalam ukuran luas yang lebih sering kita gunakan. = 131.250.000 dm =1.312.500 m = 13.125 dkm = 131,25 hm atau 131,25 ha 2. Soal dengan tebal balok lebih dari 1 cm

DAFTAR PUSTAKA Atmanto, Sudar Dwi (Edit). Kebijakan Setengah Hati Dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Petani. PSDAL-LP3ES. 2004. Anonymous. Transparansi Pembangunan. Beberapa Pengalaman Program Pengembangan Kecamatan. Pengalaman Media Masa Dalam Pemantauan.. CESDA-LP3ES. 2001. Ostrom V. Policentricity and Local Public Economic. The University of Michigan Press. Ann-Arbor. 1999.

Pasandaran, Effendi. Pembangunan Irigasi Masa Depan. Pendekatan Arus Balik Dalam Pengelolaan Irigasi.Paper untuk Bahan Sarasehan diJaringan Komunikasi Irigasi Indonesia JKI-Indonesia). 2006. Rahardjo, M. Dawam. Pembangunan Sektor Pertanian di Indonesia. DariZaman Revolosi sampai dengan Orde Baru. Prisma-LP3ES, No.8/Tahun 1989.1989. ANWAR HIDAYAT, 1972. Berbagai Usaha Pengawetan Tanah dan Air Setjara Mekanis. FAPERTA UNPAD. Bandung. SINTANALA ARSYAD, 1989. Konservasi Tanah dan Air. Penerbit IPB. Bogor. SAIFUDDIN SARIEF, 1985. Konservasi Tanah dan Air Penerbit C.V. Pustaka Buana. Bandung. SRI RAHAYU, 1986. Budidaya Tanaman Perkebunan Coklat Buni Sari, Garut. PEDCA Faperta. UNPAD. Pusat Pengukuran dan Perpetaan. Petunjuk Teknis Pengolahan Data Hasil Pengukuran, Publikasi No. 03/PP/1986. Badan Inventarisasi Dan Tata Guna Hutan. Bogor. 1986. Pusdiklat Kehutanan. Pengukuran Teristris Bidang Kehutanan . Departemen Kehutanan RI. Bogor. 1991.