ipi147762

TAX PLANNING DENGAN PEMILIHAN BENTUK BADAN USAHA

PADA PERUSAHAAN PERSEORANGAN

Sri Andriani

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana No. 50, Tlp 0341-558881, Fax. 0341-558881

e-mail:[email protected]

ABSTRACT

Tax Planning is one of the ways to minimize the tax burden within the company

including in the selection of the proper form of business to run the company's business,

namely with the mepertimbangkan of tariff revenue, a reduction in taxable income

(PKP), the liability of income recognition, bookkeeping, tax collection obligations, and

accountability of tax debt. Minimization of tax burden can be done in various ways,

ranging from a still frame of the taxation to which break the rules of taxation.

Tax planning that has made the company especially with elections to form a

business entity. This type of research is qualitative, descriptive. The results of this

research indicate that cigarette companies do business entity forms of election to save

taxes by choosing the form of individual business entities. The magnitude of the rate of

income tax that will be payable every year between Individual Taxpayers with the tax

payers the Agency is different, i.e. Individual Taxpayers using Taxpayer tariff progersif

while the Agency using the fixed fee. Individual companies have had some keuntunngan

among other things a faster decision making does not take into account the interests of

many parties.

Keywords: Tax Planning, Form Of Business Entity

ABSTRAKSI

Tax Planning merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi beban pajak dalam

perusahaan termasuk dalam pemilihan bentuk usaha yang tepat untuk menjalankan

bisnis perusahaan, yaitu dengan mepertimbangkan dari tarif penghasilan, pengurangan

Penghasilan Kena Pajak (PKP), kewajiban pembukuan, pengakuan penghasilan,

kewajiban pemungutan pajak, dan pertanggungjawaban utang pajak.Minimalisasi beban

pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam

bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan.

Tax planning yang telah dilakukan perusahaan terutama dengan pemilihan bentuk badan

usaha. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa perusahaan rokok melakukan pemilihan bentuk badan usaha untuk menghemat

pajak dengan memilih bentuk badan usaha perseorangan. Besarnya tarif PPh yang akan

terutang setiap tahun antara Wajib Pajak Perseorangan dengan Wajib Pajak Badan

adalah berbeda, yaitu Wajib Pajak Perseorangan menggunakan tarif progersif sedangkan

Wajib Pajak Badan menggunakan tarif tetap. Perusahaan perseorangan mempunyai

beberapa keuntunngan antara lain pengambilan keputusan yang lebih cepat tidak

mempertimbangkan kepentingan banyak pihak.

Kata Kunci: Tax Planning, Bentuk Badan Usaha

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian

ini dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara dengan

berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan perpajakan, serta untuk membiayai

rumah tangga negara seperti pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat

luas. Sehingga bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan yang penting untuk

membiayai pengeluaran negara. Sebaliknya, pajak bagi perusahaan merupakan beban

yang akan mengurangi laba perusahaan. (Mardiasmo, 2011:1). Sisi lain system

pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment. Dengan kondisi semacam itu

maka wajib pajak akan relative berusaha miminimalkan beban pajaknya.

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang

masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar

peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut

dengan perencanaan pajak (tax planning atau tax sheltering). (Suandy,2008:2)

Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan

transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi

masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat

berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara

lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya.

(Suandy, 2008:2)

Tax Planning merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi beban pajak dalam

perusahaan termasuk dalam pemilihan bentuk usaha yang tepat untuk menjalankan

bisnis perusahaan. Bentuk usaha terdiri dari bentuk usaha perorangan dan bentuk usaha

badan, di mana bentuk usaha perorangan adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh

seseorang tanpa melibatkan partner dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Bentuk

organisasi perseorangan relatif lebih sederhana dibanding bentuk lainnya. Demikian

pula dalam hal perizinan, yang lebih mudah dibanding bentuk usaha lainnya.

Sedangkan, bentuk usaha badan adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh lebih

dari satu orang yang mempunyai tujuan sama, dengan disaksikan oleh notaris atau

lembaga terkait. (Muljono, 2009:3)

Badan usaha dapat berbentuk Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas

(PT), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi masa,

organisasi politik, dan bentuk-bentuk organisasi lain, baik yang bermotif profit maupun

yang tidak. Dalam perlakuan pembukuannya juga berbeda, pada bentuk usaha badan

adalah kewajiban karena untuk dapat menghitung penghasilan neto yang berkaitan

dengan perhitungan PPh terutang atas kegiatan usahanya. Dan pada bentuk usaha

perorangan juga merupakan kewajiban, tetapi bentuk usaha perorangan diberi pilihan

untuk menghitung besarnya penghasilan neto, yaitu dapat menggunakan pembukuan

atau mempergunakan norma perhitungan penghasilan.(Muljono, 2009:3)

Perusahaan dalam pemilihan bentuk badan usaha harus mempertimbangkan

beberapa faktor pajak seperti bagaimana hubungannya tarif pajak penghasilannya,

pengenaan pajak penghasilan berganda baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan

dari pembagian devidennya, kesempatan untuk dapat menunda pengenaan pajak pada

tarif pajak penghasilan, adanya ketentuan-ketentuan mengenai kerugian hasil usaha,

kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, dan

liberalisasi ketentuan-ketentuan yang mengatur fringe benefit.(Zain, 2007:99)

Pertimbangan bentuk usaha oleh pengusaha dapat dilakukan dengan

mempertimbangkan besarnya tarif pajak penghasilan (PPh) yang akan terutang.

Besarnya tarif PPh yang akan terutang setiap tahun antara Wajib Pajak Perseorangan

dengan Wajib Pajak Badan adalah berbeda, yaitu Wajib Pajak Perseorangan

menggunakan tarif progersif sedangkan Wajib Pajak Badan menggunakan tarif

tetap.(Muljono,2009:5). Perusahaan perseorangan mempunyai beberapa keuntunngan

antara lain pengambilan keputusan yang lebih cepat tidak mempertimbangkan

kepentingan banyak pihak. Dari factor inilah maka tulisan ini berusaha mengungkapkan

dan menganalisa bagaimana tax planning pada perusahaan perseorangan dengan

pemilihan bentuk badan usaha.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rachmat Soemitroyang dikutip olehMardiasmo

(20011:1)adalah sebagai berikut:“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum”.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (20011:1)ada dua fungsi pajak yaitu: (1) Fungsi budgetair,

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya, (2) Fungsi Mengatur (regulerend), Pajak sebagai alat untuk mengatur

atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka

pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Pemungutan pajak harus

adil (Syarat Keadilan), (2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat

Yuridis), (3) Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis), (4) Pemungutan

pajak efisien (Syarat Finansiil), (5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak terdiri dari: (1) Official Assessment System, adalah

suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.(2) Self Assessment

System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.(3) With Holding

System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi: (1)

Perlawanan pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat

disebabkan antara lain:Perkembangan intelektual dan moral masyarakat, Sistem

perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, Sistem control tidak dapat

dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.(2) Perlawanan aktif, yaitu meliputi semua

usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiscus dengan tujuan untuk

menghidari pajak. Bentuknya antara lain:Tax avoidance, yaitu usaha meringankan

beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, Tax evasion, yaitu meringankan

beban pajak dengan cara melanggar undang-undang ( menggelapkan pajak).

Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 2 subjek pajak adalah: Orang

Pribadi, Badan; dan Bentuk Usaha Tetap. Subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

(1) Subjek Pajak Dalam Negeri: Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,

orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun

pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia,Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, Warisan yang

belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. (2) Subjek Pajak

Luar Negeri. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui

bentuk usaha tetap di Indonesia; danOrang pribadi yang tidak bertempat tinggal di

Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk Badan Usaha

Menurut Muljono (2009:3) Bentuk usaha lazim di bagi menjadi tiga, yaitu:

bentuk perseorangan, bentuk badan usaha dan bentuk usaha tetap. Masing-masing

bentuk badan usaha tersebut mengalami perlakukan pajak yang berbeda.pertama

Perseorangan: Bentuk badan usaha didirikan oleh seseorang tanpa melibatkan partner

dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Bentuk organisasi perseorangan relatif lebih

sederhana dibanding bentuk lainnya. Demikian pula dalam hal perizinan, yang lebih

mudah dibanding dua bentuk usaha lainnya.Kedua, Badan Usaha: Bentuk badan usaha

didirikan oleh lebih dari satu orang yang mempunyai tujuan sama, dengan disaksikan

oleh notaris atau lembaga terkait. Badan usaha dapat berbentuk Perseroan Komanditer

(CV), Perseroan Terbatas (PT), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), organisasi masa, organisasi politik, dan bentuk-bentuk organisasi lain,

baik yang bermotif profit maupun yang tidak.Ketiga, Usaha Tetap:Bentuk usaha tetap

didirikan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat

tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan, atau badan usaha yang tidak

didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan di Indonesia.

Ketiga bentuk badan usaha tersebut dalam ketentuan perpajakan dapat

mengalami perlakuan tidak sama. Dari sudut pandang tertentu memungkinkan bentuk

yang satu lebih diuntungkan dibandingkan bentuk yang lain, walau dari sudut pandang

lain mungkin berlawanan.

Bentuk usaha yang dipilih pengusaha tentu berkaitan dengan ketentuan

perpajakkan. Ada banyak alasan yang mempengaruhi mengapa suatu bentuk usaha

dipilih, seperti berkaitan dengan peraturan pemerintah. Kepemilikan dan banyak hal

lain. Peraturan perpajakan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengapa

suatu bentuk usaha dipilih untuk merealisasikan kegiatan usaha.Pertimbangan bentuk

usaha diantaranya yaitu:Pertama, Perseorangan atau Badan Usaha, Suatu bentuk usaha

dipilih oleh pengusaha, selain mempertimbangkan penguasaan perusahaan, pembagian

keuntungan dan tanggungjawab, juga berkaitan dengan ketentuan persyaratan dari

pemerintah, seperti harus berbentuk badan usaha dan persyaratan lainnya.

Pilihan bentuk badan usaha perseorangan mempunyai berbagai keuntungan

yaitu: (1) Mudah dan murah dalam proses pembentukannya, (2) Pemilik perusahaan

mengendalikan secara langsung perusahaannya, yang dengan demikian memungkinkan

pengusaha untuk bertindak lebih cepat, (3) Tidak terlalu dipengaruhi oleh peraturan

pemerintah, (4) Pemilik menerima semua keuntungan dan menanggung semua kerugian

usaha, (5) Beban dari pajak penghasilan apabila penghasilannya masih dibawah

PTKP.Selain berbagai keuntungan apabila memilih bentuk usaha perseorangan, dapat

juga berbagai kelemahan, misalnya keterbatasan dalam mendapat modal. Demikian juga

halnya dengan pilihan bentuk usaha yang berupa badan usaha, yang juga mempunyai

keuntungan dan kelemahan.

Di kaitkan dengan ketentuan perpajakan, pilihan bentuk usaha perseorangan,

badan usaha, atau bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan mempertimbangkan

berbagai ketentuan perpajakan, seperti yang terkait dengan hal-hal berikut ini: (1) Tarif

pajak penghasilan, (2) Pengurangan penghasilan kena pajak, (3) Kewajiban pembukuan,

(4) Pengakuan penghasilan, (5) Kewajiban pemungutan pajak, (6) Pertanggungjawaban.

Kedua, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Bentuk usaha tetap pada

prinsipnya tidak mempunyai bentuk kegiatan usaha yang dibuat di Indonesia, tetapi

melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan mempergunakan bentuk usaha yang ada

di luar negeri dan hanya mempergunakan tempat tertentu di Indonesia yang dapat

dijadikan sebagai gudang atau lainnya.Pemilihan kegiatan bentuk usaha berupa bentuk

usaha tetap atau badan usaha yang di kaitkan dengan ketentuan perpajakan, utamanya

berkaitan dengan: (1) Pertimbangan pengakuan penghasilan, (2) Pertimbangan besarnya

PPh terutang. Bentuk badan usaha ada bermacam-macam. Ada yang semata-mata

memang bertujuan mencari keuntungan, ada juga tidak, dan ada yang tidak keduanya.

Badan usaha ada yang dimiliki banyak orang, seperti pada koperasi, yayasan, organisasi

publik, dan ada pula yang dimiliki oleh beberapa orang saja seperti pada CV, firma dan

PT. pemilik badan usaha tersebut juga dapat dibatasi pada orang-orang tertentu, atau

dibatasi dengan batasan modal tertentu, atau dibatasi dengan wewenang tertentu.

Sangat banyak badan usaha yang dapat dibentuk oleh beberapa orang, termasuk

bila orang-orang tersebut masih memiliki status sebagai saudara. Ada banyak alasan

mengapa beberapa orang memilih bentuk badan usaha tertentu guna merealisasikan

tujuannya. Banyak pertimbangan dari sudut pandang perpajakan yang dapat digunakan

orang yang akan memilih bentuk usaha yang cocok dan lebih menguntungkan.Pilihan

bentuk badan usaha dari sudut perpajakan dapat dibandingkan dengan pertimbangan

tertentu, yaitu: (1) Memilih bentuk Perseroan komanditer atau Perseroan Terbatas, (2)

Memilih Perseroan Terbatas atau Perseroan terbuka, (3) Memilih bentuk Koperasi, (4)

Memilih bentuk Yayasan, (5) Memilih bentuk Kerja Sama operasi, (6) Memilih bentuk

Join Operation, (7) Memilih bentuk Usaha Bangun Guna Serah, (8) Memilih bentuk

Usaha Waralaba.

Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Palnning)

Menurut Zain (2007:66) Perencanaan adalah:“Salah satu unsur manajemen yang

secara tidak langsung menyatakan bahwa manajer harus terlebih dahulu memikirkan

segala sesuatunya dengan matang berkenaan dengan tujuan dan tindakannya. Tindakan

manajer seharusnya didasarkan atas suatu metode, rencana, atau logika tertentu dan

bukan atas dasar suatu firasat”Perencanaan pajak adalah: “Tindakan penstrukturan yang

terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanaannya kepada pengendalian

setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya”.

Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan

jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai

penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang

merupakan tindakan pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara

tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal,

namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan

legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, penyelundupan pajak jelas-

jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

Pemilihan bentuk usaha yang tepat guna menjalankan bisnisnya merupakan

faktor yang penting dalam rangka meminimalkan beban pajak. Hendaknya diperhatikan

bahwa sebelum keputusan mengenai bentuk usaha apa yang akan diambil, haruslah

terlebih dalulu diadakan studi perbandingan mengenai julmah pajak yang harus dipikul

pada setiap bentuk usaha tersebut, termasuk pula pertimbangan berbagai faktor non tax.

Walaupun pertimbangan faktor pajak sudah memenuhi, namun pertimbangan non tax

seperti terbatasnya kredit yang akan diperoleh, kesinambungan usaha dan dapat

ditranfernya bunga, merupakan hal-hal yang pentik untuk dibahas, selanjutnya apabila

diperkirakan bahwa sejumah besar penanam modal (investor) akan menjadi pemegang

saham/pemilik dari usaha tersebut, maka bentuk perseroan terbatas merupakan bentuk

usaha yang lebih baik dari pada bentuk firma, kongsi, dan persekutuan.

Pemilihan Bentuk Usaha Yang Tepat

Menurut Zain (2007:99) Beberapa faktor pajak yang secara prinsipil harus

dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan bentuk usaha, adalah: (1) Bagaimana

hubungan antara tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan tarif pajak

penghasilan wajib pajak badan termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal itu. (2)

Pengenaan pajak penghasilan berganda, baik atas laba bruto maupun penghasilan dari

pembagian keuntungan (deviden) kepada para pemegang saham. (3) Kesempatan untuk

dapat menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan lebih kecil/besar apabila

dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dan

akumulasi penghasilan perusahaan. (4) Adanya ketentuan-ketentuan mengenai kerugian

hasil usaha neto (kompensasi kerugian) dan kredit investasi yang berlaku bagi bentu

usaha tertentu. (5) Kemungkinan pengujian perlakuan khusus terhadap pajak atas

akumulasi laba, pajak atas penghasilan personal holding company dan seterusnya. (6)

Liberalisasi ketentuan-ketentuan yang mengatur fringe benefit dan/atau payment in kind.

Penggunaan Metode Akunting dan Periode Akunting dalam Perencanaan Pajak

Umum

Pada umumnya semua laporan keuangan dipersiapkan untuk memenuhi tujuan

tertentu, dan tujuan ini akhirnya akan memengaruhi bentuk dan isi dari laporan

keuangan tersebut dengan segala keterbatasannya.misalnya, laporan keuangan yang

dipersiapkan untuk digunakan oleh para manajer akan sangat berbeda sekali dengan

laporan keuangan yang dipersiapkan untuk keperluan pasar modal atau keperluan

instansi lainnya seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini mencakup pada

laporan keuangan yang dipergunakan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Pajak

Penghasilan, tentunya akan berbeda dengan laporan keuangan yang dipersiapkan untuk

keperluan para penanam modal atau pihak ketiga lainnya.

Sesunggunya, perbedaan tersebut tidak saja disebabkan oleh siapa pemakainya,

tetapi juga tergantung kepada metode apa yang digunakannya, apakah metode akunting

yang bersifat umum atau metode akunting yang bersifat spesifik untuk setiap keadaan.

Metode Akunting

Pada dasarnya ada dua metode akunting yang prinsipil, yang disebut: (1) Prinsip

penerimaan dan pengeluaran kas (the cash receipt and disbursement method) atau

disebut metode “cash basis”. (2) Prinsip atau metode akrual (the actual method) atau

disebut metode “ akrual basis”.

Cara pembukuan dengan menggunakan metode cash basis adalah cara

membukukan penghasilan pada saat diterimanya penghasilan tersebut dan

mengurangkan pengeluarannya pada saat pengeluaran tersebut dibayar. Yang dimaksud

dengan penghasilan disini adalah semua penghasilan bruto yang diterima dalam tahun

tersebut, baik yang kas maupun yang setara kas, sedangkan pengeluaran yang boleh

dikurangkan adalah semua pengeluaran dalam tahun yang sama, baik kas maupun setara

dengan kas sepanjang pengeluaran tersebut secara fiskal dapat dikurangkan sebagai

pengurangan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan setara kas (cash equivalent), pada dasarnya

merupakan konsep tentang transaksi non-cash asset yang menghendaki agar non-cash

asset pada saat terjadinya transaksi terseebut, atau dengan perkataan lain, atas transaksi

pertukaran jasa yang bersifat non-cash asset, pada saat transaksi itu terjadi, sudah

dianggap sebagai penerimaan yang telah direalisir.

Dengan demikian, komponen-komponen penghasilan dan pengeluaran yagn

merupakan elemen-elemen yang menggambarkan penghasilan kena pajak, tidak berarti

bahwa selalu dalam bentuk uang kas, akan tetapi dalam menghitung penghasilan kena

pajak menurut metode ini dapat menggunakan tahun pajak yang sama dengan tahun

takwim, yaitu tahun buku yang meliputi 12 bulan. Apabila pembukuan wajib pajak

meliputi periode, yang kurang atau lebih dari 12 bulan, maka penghitungan pajak

didasarkan pada tahun takwim yang bersangkutan dengan memerhatikan bulan-bulan

takwim dari tahun tersebut. Apabila wajib pajak menggunakan tahun buku, maka hal ini

harus diberitahukan pada waktu menyampaikan Surat Pmberitahuan Tahunan kepada

Direktur Jenderal Pajak.

Periode Akunting/Tahun Pajak

Pada saat pertama kali memilih periode akunting tersebut Wajib Pajak

dihadapkan kepada dua pilihan antara tahun pajak yang sama dengan tahun takwim atau

tahun pajak dengan tahun buku, dengan beberapa petunjuk sebagai berikut: (1) Apabila

suatu usaha memperoleh penghasilan puncaknya dalam beberapa bulan saja dan beban

yang berat di bulan-bulan lainnya, maka hendaknya tahun pajak pertama dari

perusahaan semacam ini mencakup bulan-bulan penghasilan puncaknya dengan semua

pengurangan-pengurangan yang dimungkinkan. (2) Apabila terdapat perbandingan

antara penghasilan dan pengurangannya yang sudah agak seimbang, maka ada baiknya

kalau tahun pajak pertama ditetapkan sebelum periode memperoleh keuntungan yang

lebih besar, dan sementara itu, uang pajak yang dapat ditunda tersebut dapat digunakan

lebih dulu dalam usaha perusahaan.

Namun, hendaknya dipertimbangkan bahwa penundaan penghasilan yang akan

dikenakan pajak dalam suatu tahun, jangan sampai mengakibatkan penempatan

penghasilan tersebut dalam tahun berikutnya termasuk dalam kelas penghasilan yang

tarifnya tinggi. Hendaknya selalu dipertimbangkan pengaruh pengambilan keputusan

tahun pertama tersebut terhadap tahun-tahun berikutnya.

Natural Business Year

Basis yang dikenal dalam rangka periode akunting ini ialah apa yang disebut

“natural business year”, yaitu suatu periode yang terdiri dari 12 bulan yang berakhir

pada saat aktivitas-aktivitas perusahaan berada pada titik rendahnya dalam suatu siklus

tahunan. Pada umumnya pada saat itulah persediaan berada dalam basis paling kecil,

puncak kesibukan penjualan telah berlalu dan piutang pun lebih berkurang, dan dengan

demikian penjualan dan utang piutang berada dalam titik terndah pula.

Setiap perusahaan biasanya mempunyai suatu natural business year tersendiri

yang pada umumnya tidak sama dengan tahun takwim. Ditinjau dari segi akuntansi

dianjurkan untuk menggunakan natural business year karena beberapa keunggulan-

keunggulan sebagai berikut: (1) Keunggulan penggunaan natural business year:

Investarisasi fisik persediaan, Laporan keuangan wajib pajak akan lebih akurat,

Penyiapan laporan yang lebih informatif untuk tujuan-tujuan perencanaan pengendalian

dalam memperoleh kredit. (2) Kerugian penggunaan natural busness year: Di tahun-

tahun pertama setelah perubahan periode akunting, akan terdapat kesulitan dalam

angka-angka untuk keperluan studi perbandingan, Apabila anggota industri jenis lainnya

menggunakan perode akunting yang berbeda-beda, maka akan terdapat kesulitan

membandingkan hasilnya dengn industri sejenis tersebut.

Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

MenurutSuandy (2008:11) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu

perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

Kebijakan Perpajakan (tax policy)

Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari berbagai sasaran

yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak,

terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak,

diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak,

prosedur pembayaran pajak.

Undang-undang Perpajakan (tax law)

Kenyataan menunjukan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang

mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya

selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,

Keputusan Menteri Keuangan, danKeputusan Direktur Jenderal Pajak). Tidak jarang

ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena

disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang

ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (loopholes) bagi wajib pajak untuk

menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

Administrasi Perpajakan (tax administration)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk

memaksimalkan laba setelah pajak (after tax return) karena pajak ikut mempengaruhi

pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan

investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang

ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan

perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena

pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan:Perbedaan tarif

pajak (tax rates), Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak

(tax base), Loopholes,shelters, dan havens

Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Ada beberapa tahapan dalam membuat perencanaan pajak (tax planning) menurut

Suandy (2008:13) yaitu:

Menganalisis Informaasi (Basis Data) yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis

komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung

seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-

tindakan berikut:Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubngan inertnasional,

Pemilihan Negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari

Negara tersebut, Penggunaan satu atau lebih Negara tambahan.

Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari

seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi

untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan terhadap beban pajak,

perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai

berikut:Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan, Bagaimana jika rencana

tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik, Bagaimana jika rencana tersebut

dilaksanakan tetapi gagal.

Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak.

Hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui

berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu

perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk

perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat

adanya perubahan peraturan/perundang-undangan. Tindakan perubahan (up to date

planning) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau

kemungkinan keberhasilannya sangat kecil sepanjang penghematan pajak masih besar,

rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang

ditanggung merupakan kerugian minimal.

Memutahirkan Rencana Pajak

Pemutahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan

sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian

terhadap perkembangan yang akan dating maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang

manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan

pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat

yang potensial.

PEMBAHASAN PERENCANAAN PAJAK

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk badan usaha

adalah:(1) Pertimbangan Tarif Pajak Penghasilan. Pertimbangan Tarif Pajak

Penghasilan, yaitu dengan memperhatikan besarnya tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang

akan terutang. Besarnya tarif PPh yang akan terutang setiap tahun antara wajib pajak

perorangan dengan wajib pajak badan adalah berbeda. Dengan melihat tarif pajak

tersebut dapat dibandingkan mana yang lebih menguntungkan apakah perorangan atau

badan usaha.(2) Pertimbangan Pengurangan Penghasilan Kena Pajak,Pertimbangan

Pengurangan Penghasilan Kena Pajak, yaitu pengurangan penghasilan kena pajak hanya

diberikan kepada wajib pajak perorangan. Wajib pajak perorangan diberikan

pengurangan penghasilan kena pajak berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dengan adanya PTKP maka besarnya penghasilan neto yang menjadi dasar

perbandingan PPh terutang antara Wajib Pajak perorangan dengan Wajib Pajak badan

menjadi berubah, mengikuti Wajib Pajak perorangan tersebut. Semakin tinggi

tanggungan orang pribadi tersebut, besarnya batas PPh terutang yang sama antara Wajib

Pajak badan dan Wajib Pajak perorangan juga akan semakin tinggi. (3) Pertimbangan

Kewajiban Pembukuan,Pertimbangan Kewajiban Pembukuan, yaitu salah satu cara

yang digunakan oleh wajib pajak untuk dapat menghitung penghasilan neto yang

berkaitan dengan perhitungan besarnya PPh terutang atas kegiatan usahanya. Bagi wajib

pajak badan, pembukuan merupakan kewajiba. Untuk wajib pajak orang pribadi dengan

peredaran usaha sampai Rp 4.800.000.000,00 diberi pilihan untuk menghitung besarnya

penghasilan neto, dapat mempergunakan pembukuan atau mempergunakan norma

penghitungan penghasilan.(4) Pertimbangan Pengakuan Penghasilan, Pertimbangan

Pengakuan Penghasilan, yaitu bagi wajib pajak perorangan, berkaitan dengan pajak

tidak dikenal istilah PPh atau dividen, tetapi pengakuan penghasilan pada perorangan

yang meliputi seluruh penghasilan yang didapat dari apa saja, termasuk istri dan anak

yang belum dewasa. Sedangkan pada bedan usaha, laba yang didapatnya apabila

dibagikan kepada pemegang saham akan dikenai PPh atas dividen, hanya Wajib Pajak

badan tertentu saja yang tidak dikenakan. Demikian pula penghasilan wajib pajak badan

hanya berkaitan dengan badan usaha itu sendiri, tidak termasuk kegiatan usaha

pemegang saham.(5) Pertimbangan Kewajiban Pemungutan Pajak, Pertimbangan

Kewajiban Pemungutan Pajak, yaitu wajib pajak badan usaha yang bergerak dalam

bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri

otomotif ditunuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan produksinya.

Kewajiban pemungutan PPh pasal 22 tersebut tidak dikenakan kepada wajib pajak

perorangan yang mempunyai kegiatan industri tersebut. (6) Pertimbangan

Pertanggung Jawaban Utang Pajak,Pertimbangan Pertanggung Jawaban Utang Pajak,

yaitu keuntungan yang didapat dari semua kegiatan usaha dalam bentuk perorangan itu

akan diakuinya sediri, demikian pula sebaliknya, seperti kerugian, musibah ataupun

kesulitan dalam kegiatan usaha dari bentuk perorangan sepenuhnya menjadi tanggung

jawab pribadi wajib pajak. Berlainan dengan bedan usaha yang harus memisahkan

aktiva yang dimiliki pemilik dengan aktiva yang dimiliki perusahaan berbentuk badan

usaha tersebut, baik keuntungan maupun kerugian akan diakui secara bersama-sama

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, baik yang dimasukkan dalam anggaran

dasar maupun yang tidak. Lebih jelas tax planning dengan pemilihan bentuk badan

usaha tampak pada bagan berikut:

Bagan: Konsep Tax Planning dengan Pemilihan Badan Usaha

Bentuk Usaha

Analisis

Keuntungan

Kelemahan

Perseorangan Badan Usaha

UU Pajak Kebijakan

Akuntansi

Tax Planning

Tarif PPh Pengurangan Kewajiban Pengakuan Kewajiban Pertanggung

jawaban

Analisis Dengan Ilustrasi Kasus Perencanaan Pajak Pada Perusahaan

Perseorangan

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan menurut Udang-Undang No 36 tahun 2008 Pasal 17,

menyebutkan bahwa:

Tabel: Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Perseorangan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

- sampai dengan Rp50.000.000,00

- di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00

- di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00

- di atas Rp500.000.000,00

5%

15%

25%

30%

Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 %, dan

kemudian dapat diturunkan paling rendah sebesar 25 % sesuai dengan peraturan

pemerintah.

Ilustrasi: PT “XYZ” adalah perusahaan Perseorangan oleh karena itu dalam

penghitungan pajaknya menggunakan tarif pajak progresif. Perhitungan pajak adalah

sebagai berikut:

Tabel : Penghitungan Pajak PT “XYZ”

Laba (Fiskal) Rp. 275.000.000 Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP) setahun - WP Pribadi Rp. 24.300.000 - Kawin Rp. 2.025.000 - Tanggungan 1 Rp. 2.025.000

(Rp. 28.350.000) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp. 246.650.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun dibulatkan Rp. 246.650.000 PPh Pasal 21 Setahun - 5 % x Rp.50.000.000 = Rp. 2.500.000 - 15% x Rp.196.650.000 = Rp.29.497.500 + PPh Pasal 21 Setahun Rp. 31.997.500

Bila dihutung dengan menggunakan tarif Wajib Pajak badan maka

penghitungannya adalah :

Tabel : Penghitungan Tarif Pajak Wajib Pajak Badan

PPh Pasal 21 setahun =Laba Bersih (Fiskal) x Tarif Pajak Wajib Pajak badan

PPh Pasal 21 setahun= Rp.275.000.000 X 25%

= Rp. 68.750.000

Dari perhitungan diatas akan didapatkan selisih sebesar = (Rp. 68.750.000

-Rp. 31.997.500 = Rp 36.752.500 yang berarti PT “XYZ” menghemat pajak

sebesar Rp. 36.752.500, karena PT “XYZ” merupakan bentuk usaha

perseorangan bukan bentuk usaha badan.

Pengurangan Penghasilan Kena Pajak

Pengurangan Penghasilan Kena Pajak ini hanya diberikan kepada Wajib Pajak

perseorangan saja dan tidak diberikan kepada Wajib Pajak badan. Pengurangan

Penghasilan Kena Pajak yang diberika kepada WP perseorangan adalah berupa

Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP). PT “XYZ” dapat menghemat pajak sebesar

pengurang PTKP yaitu sebesar Rp. 28.350.000

Kewajiban Pembukuan

Pembukuan adalah salah satu cara yang digunakan Wajib Pajak untuk dapat

menghitung penghasilan neto yang berkaitan dengan penghitungan besarnya PPh

terutang atas kegiatan usahanya. Selain menggunakan pembukuan untuk menghitung

penghasilan neto juga dapat menggunakan norma menghitungan penghasilan

neto.Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008 pasal 14 adalah Wajib Pajak orang

pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya

dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 boleh menghitung penghasilan neto

dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Ilustrasi: PT “XYZ” dalam menghitung penghasilan netonya yaitu menggunakan

pembukuan meskipun untuk perusahaan perseorangan bisa menggunakan norma untuk

menghitung penghasilan netonya. Dengan syarat peredaran usahanya melebih dari Rp.

4.800.000.000. sehingga PT “XYZ” wajib menggunkan pembukuan dalam menghitung

penghasilan netonya. Oleh Karena itu PT “XYZ” akan terhindar dari sanksi sebesar

50% dari PPh Kurang atau tidak dibayar. Jika PT “XYZ” tidak menggunakan

pembukuan maka akan menanggung sanksi sebesar :

Sanksi = Pajak Terhutang x 50%

= Rp. 11.128.600 x 50%

= Rp 5.564.300

PT “XYZ” akan menghemat pajak sebesar RP 5.564.300 karena PT “XYZ”

menggunakan pembukuan.

Pengakuan Penghasilan

PT “XYZ” dalam pengakuan penghasilan yang telah didapatkan dari usahanya

akan dimiliki sendiri Karena PT “XYZ” adalah perusahaan perseorangan, sehingga

tidak ada pembagian akan penghasilan yang telah didapatkan. Penghasilan yang

didapatkan PT “XYZ” yaitu dari hasil penjualan produksinya saja tanpa ada tambahan

penghasilan dari usaha yang lain penghasilan PT “XYZ” yaitu berupa laba fiskal

sebesar Rp. 275.000.000 yang akan dimiliki sendiri oleh pemilik perusahaan

Kewajiban Pemungutan Pajak

Kewajiban pemungutan pajak akan dikenakan pada Wajib Pajak badan yang

bergerak dalam bidang usaha industri semen, industrirokok, industri kertas, industri

baja, dan industri otomotif, maka Wajib Pajak badan akan ditunjuk sebagai pemungut

PPh pasal 22 atas penjualan produknya. (Mardiasmo, 2011:222). Kewajiban

Pemungutan PPh pasal 22 tidak dikenakan kepada wajib pajak perseorangan yang

bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan

industri otomotif. (muljono :2009,11). Ilustrasi: PT “XYZ” adalah perusahaan kertas

tetapi dalam bentuk usaha perseorangan sehingga PT “XYZ” tidak dikenakan pungutan

PPh pasal 22 atas penjualan produknya. Tetapi PT “XYZ” sebagai Pengusaha Kena

Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban pemungutan PPh 21 dan PPN.

Pertanggungjawaban Utang Pajak

Pada dasarnya aktiva yang dimiliki oleh WP perseorangan tidak terpisah dengan

aktiva dari kegiatan usahanya, walaupun mempunyai kegiatan usaha dan memisahkan

aktiva dari masing-masing kegiatan usahanya, tetapi dalam perhitungan perpajakan

seluruh aktiva yang dimilikinya harus digambung dan keuntungan yang akan didapatkan

dari semua usahanya akan dimiliki sendiri begitu juga bila terjadi kerugian sepenuhnya

akan ditanggung oleh pribadi wajib pajak.(Muljono, 2009:12).

PT “XYZ” merupakan perusahaan yang berbentuk perseorangan sehingga hutang

pajak akan ditanggung sendiri, dan jika terjadi kerugian atas usahaanya maka selain

aktiva dari usahanya juga aktiva yang dimiliki PT “XYZ” akan ikut menanggung

kerugian yang terjadi pada usahanya. Oleh karena itu hutang pajak dan kerugian

perusahaan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik perseorangan. Hal tersebut akan

menjadi keutungan bagi perusahaan perseorangan karena perusahaan akan lebih

memperhatikan laporan keuangan untuk tidak terjadi kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Lubis, Irwansyah. 2010. Menggali pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan

Pelaksanaan Hukum. Kompas Gramedia, Jakarta

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2012. ANDI, Yogyakarta

Muljono, Djoko. 2009. Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Legal. ANDI,

Yogyakarta

Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia Mekanisme

dan Perhitungan. ANDI, Yogyakarta

Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Zain, Muhammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta