INVESTASI SYARIAH - penerbitan.unej.ac.id

INVESTASI SYARIAH

oleh Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn

Dina Tsalist Wildana, SHI., LL.m

UPT PERCETAKAN & PENERBITAN

UNIVERSITAS JEMBER

2019

INVESTASI SYARIAH

Penerbit: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember Redaksi: Jl. Kalimantan 37 Jember 68121 Telp. 0331-330224, Voip. 00319 e-mail: [email protected] Distributor Tunggal: UNEJ Press Jl. Kalimantan 37 Jember 68121 Telp. 0331-330224, Voip. 0319 e-mail: [email protected] Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, photoprint, maupun microfilm.

Penulis: Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn Dina Tsalist Wildana, SHI., LL.m Desain Sampul dan Tata Letak Risky Fahriza M. ArifinM. Hosim ISBN: 978-623-7226-70-3

iii

KATA PENGANTAR PAKAR EKONOMI SYARIAH

WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Alhamdulillah, dengan mengucap rasa syukur yang sedalam-

dalamnya kepada Allah SWT., saya menyambut positif, senang, dan

gembira atas usaha yang dilakukan oleh Saudara Ayu Citra

Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., dan Dina Tsalist Wildana, SHI.,

LL.M., dalam menyusun buku yang berjudul:

“Investasi syariah”

Saya yakin buku ini akan sangat berharga dan bermanfaat bagi

para praktisi hukum, khususnya para akademisi, karena buku ini

menghadirkan berbagai materi pembahasan menarik seperti Konsep

Investasi Syariah, Zakat sebagai Instrumen Investasi Syariah, Infaq dan

Sedekah sebagai Instrumen Investasi Syariah, Asuransi Syariah, Perbankan

Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Saham Syariah,

Reksadana Syariah, dan Obligasi Syariah. Berdasarkan materi tersebut,

saya berharap buku ini dapat digunakan sebagai referensi baik dalam dunia

akademisi maupun dalam pelaksanaan investasi syariah, serta dapat

digunakan untuk memperkaya wawasan dan khazanah pembaharuan

hukum di Indonesia.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas

Universitas Jember, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Penulis

atas kerja keras dalam mewujudkan buku Investas Syariah ini. Semoga

dedikasi dan upaya yang dilakukan mendapat ridha Allah SWT.

Jember, 10 November 2019

Pakar Ekonomi Syariah

Wakil Dekan I FH Unej

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

iv

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI IV

BAB I KONSEP INVESTASI SYARIAH 1

A. PENGERTIAN INVESTASI SYARIAH 1

B. SEJARAH INVESTASI SYARIAH 3

C. PRINSIP INVESTASI SYARIAH 6

D. NORMA-NORMA DALAM BERINVESTASI 7

E. PRODUK- PRODUK DI DALAM INVESTASI SYARIAH 8

F. RANGKUMAN 10

G. EVALUASI 10

BAB II ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARIAH 13

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM 13

B. KEUTAMAAN DAN HUKUM ZAKAT 16

C. OBYEK ZAKAT 18

D. JENIS ZAKAT 23

E. INSTRUMEN INVESTASI ZAKAT DEMI KEMASLAHATAN

UMAT 25

F. RANGKUMAN 26

G. EVALUASI 27

BAB III INFAK DAN SEDEKAH SEBAGAI INSTRUMEN

INVESTASI SYARIAH 29

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM INFAK DAN SEDEKAH 29

B. DASAR HUKUM INFAK DAN SEDEKAH 30

C. PERBEDAAN ANTARA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH 31

D. INSTRUMEN INFAK DAN SEDEKAH DALAM KONTEKS

EKONOMI 32

E. RANGKUMAN 33

F. EVALUASI 33

BAB IV ASURANSI SYARIAH 35

A. SEJARAH ASURANSI SYARIAH 35

B. PENGERTIAN ASURANSI SYARIAH 37

C. AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH 40

D. MODEL PENERAPAN POLIS PADA ASURANSI SYARIAH 41

v

E. PRINSIP ASURANSI SYARIAH 42

F. PERBEDAAN ANTARA ASURANSI KONVENSIONAL DAN

ASURANSI SYARIAH 49

G. MEKANISME ASURANSI SYARIAH 50

H. PRODUK ASURANSI SYARIAH 51

I. RANGKUMAN 52

J. EVALUASI 53

BAB V PERBANKAN SYARIAH 55

A. PERBANKAN SYARIAH 55

B. SEJARAH PERBANKAN SYARIAH 57

C. KARAKTERISTIK PERBANKAN SYARIAH 59

D. PRODUK-PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH 62

E. JAMINAN PADA PERBANKAN SYARIAH 63

F. PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH 65

G. RANGKUMAN 70

H. EVALUASI 70

BAB VI PEGADAIAN SYARIAH 73

B. SEJARAH PEGADAIAN SYARIAH 75

C. KONSEP PEGADAIAN SYARIAH DI DALAM ISLAM 76

D. SYARAT GADAI SYARIAH 78

E. FUNGSI DAN KARAKTERISTIK PEGADAIAN SYARIAH 80

F. PRODUK INVESTASI DI PEGADAIAN SYARIAH 82

G. RANGKUMAN 83

H. EVALUASI 83

BAB VII PASAR MODAL SYARIAH 87

A. PENGERTIAN PASAR MODAL SYARIAH 87

B. FUNGSI DAN KARAKTER PASAR MODAL SYARIAH 88

C. INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH 89

D. PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH 93

E. RANGKUMAN 94

F. EVALUASI 94

BAB VIII SAHAM SYARIAH 97

A. KONSEP SAHAM SYARIAH 97

B. INSTRUMEN SAHAM SYARIAH 98

C. JAKARTA ISLAMIC INDEX 100

vi

D. RANGKUMAN 102

E. EVALUASI 103

BAB IX REKSADANA SYARIAH 105

A. PENGERTIAN REKSADANA SYARIAH 105

B. MEKANISME KEGIATAN REKSADANA SYARIAH 106

C. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN REKSA DANA

SYARIAH 109

D. RANGKUMAN 111

E. EVALUASI 112

BAB X OBLIGASI SYARIAH 115

A. KONSEP OBLIGASI SYARIAH 115

B. PERBEDAAN OBLIGASI SYARIAH DENGAN OBLIGASI

KONVENSIONAL 116

C. OBLIGASI SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 117

D. RINGKASAN 118

E. EVALUASI 118

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI SYARIAH 121

A. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI 121

B. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR NON

LITIGASI 122

C. BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL 123

D. RANGKUMAN 124

E. EVALUASI 125

REFERENSI 127

DAFTAR INDEKS 135

BIOGRAFI PENULIS 138

1

BAB I KONSEP INVESTASI SYARIAH

Melalui pembelajaran ini,

diharapkan mahasiswa mampu

menyebutkan pengertian, prinsip,

dan norma-norma investasi

syariah. Selain itu mahasiswa juga

diharapkan mampu

mengaplikasikan prinsip-prinsip

investasi syariah”

A. PENGERTIAN INVESTASI SYARIAH

slam memandang harta dengan acuan akidah yang dihimbau oleh Al-

Qur an, yakni dipertimbangkannya limit value kesejahteraan manusia,

alam, masyarakat dan hak milik. Senafas dengan hal ini, Islam juga

mendorong setiap manusia untuk senantiasa bekerja sesuai kemampuan

masing-masing, mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang

diusahakan selama itu tidak bertentangan dengan syariah Islam sendiri.

Banyak jalan dalam rangka mencapai kesejahteraan manusia, dimana salah

satunya adalah melalui investasi.

Kata investasi, diadopsi dari Bahasa Inggris yakni invest yang

merupakan kata dasar dari investment yang berarti menanam. Sedangkan

dalam bahasa Arab, kata investasi dikenal dengan ististmar yang artinya

menjadikan berbuah (berkembang) dan bertambah jumlahnya. Menurut

Eduardus Tandelilin, sebagaimana dikutip oleh Nurul huda

mengungkapkan bahwa investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana

atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini untuk mendapatkan

keuntungan dimasa depan.1 Sederhananya, kegiatan investasi adalah

penempatan kekayaan demi keuntungan dimasa depan.

Dalam Webster’s New Collegiate Dictionary, investasi diartikan to

make use of for future benefits or advantages and to commit (money) in

order to earn a financial return.2 Investasi syariah didefinisikan sebagai

layanan keuangan yang pada prinsipnya diterapkan untuk mematuhi yang

1 Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta:Kencana, 2007), 7. 2 Nurul Huda, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, 7.

“

I

2

utama prinsip syariah (atau hukum Islam).3 Sumber-sumber utama didalam

investasi Syariah adalah Alquran, Hadits, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Ijtihad.

Al-Qur'an adalah kitab wahyu yang diberikan kepada Nabi

Muhammad; Hadis adalah narasi yang menghubungkan perbuatan dan

ucapan Muhammad; Sunnah mengacu pada praktik kebiasaan dan perilaku

Muhammad selama hidupnya; Ijma adalah konsensus di antara ulama

agama tentang isu-isu spesifik yang tidak dipertimbangkan dalam Alquran

atau Sunah; Qiyas adalah penggunaan deduksi dengan analogi untuk

memberikan pendapat tentang suatu kasus yang tidak disebut dalam Quran

atau Sunah dibandingkan dengan kasus lain yang disebutkan dalam Al-

Quran dan Sunah; dan Ijtihad mewakili alasan independen seorang ahli

hukum yang berkaitan dengan penerapan aturan Syariah tertentu pada

kasus tidak disebutkan di dalam Al- Quran atau Sunah.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal menyatakan penanaman modal merupakan

segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam

negeri maupun penanam modal luar negeri untuk melakukan usaha di

wilayah negara Republik Indonesia.

Sementara menurut pandangan Islam, investasi merupakan

pengetahuan yang bersifat spiritual, karena menggunakan prinsip dan

norma Islam. Selain itu, investasi juga merupakan implementasi ilmu dan

amal yang sangat dianjurkan oleh setiap muslim. Praktik investasi,

disinggung dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yakni sebagai berikut:

خب إن الل ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الل ير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الل

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada

Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu

kerjakan.

Ayat diatas merupakan pelajaran penting bagi manusia tentang

berinvestasi. Ayat ini mengandung anjuran moral untuk berinvestasi

sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua

jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga

seperti kegiatan investasi ini.

Investasi yang ada dalam pembahasan ini dikerucutkan kedalam

konteks ekonomi. Oleh karena setiap harta memiliki zakatnya masing-

masing. Sehingga jika harta tidak diproduktifkan akan termakan oleh

zakatnya. Salah satu hikmah zakat adalah mendorong untuk mendorong

3

3

setiap muslim melakukan investasi. Hal ini dikarenakan harta yang

diinvestasikan tidak habis termakan zakat, kecuali keuntungannya.

Selain itu, beberapa tujuan investasi yang wajib diketahui oleh investor

adalah sebagai berikut:4

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa depan.

Seseorang tentunya menginginkan peningkatan kualitas hidupnya

dari waktu-ke waktu. Investasi merupakan salah satu jalan yang

tepat untuk mewujudkannya.

2. Mengurangi resiko inflasi. Dimana melalui investasi dalam

kepemilikan perusahaan atau objek yang lain, seseorang dapat

menghindari resiko penurunan nilai kekayaan yang diakibatkan

oleh inflasi.

3. Adanya dorongan manusia untuk menghemat pajak.

Selain itu, beberapa negara begitu banyak melakukan kebijakan yang

sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat. Salah satu upaya

mendorong hal tersebut adalah dengan pemberian fasilitas yang

menunjang investasi pada bidang tertentu mengingat tujuan global

investasi adalah untuk meningktkan kesejahteraan, baik hari ini maupun

masa depan. Adapun manfaat investasi menurut Jumingan yang dikutip

oleh Mohamad Heykal adalah sebagai berikut:5

1. Menambah pendapatan nasional

2. Meningkatkan stabilitas penerimaan

3. Menambah lapangan pekerjaan

4. Memanfaatkan bahan baku lokal.

B. SEJARAH INVESTASI SYARIAH

Proses pengembangan pada investasi syariah dimulai pada awal abad

ke-7 ketika Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu langsung dari

Allah pada saat beliau berumur 40 tahun.6 Pada saat itu, doktrin mengenai

keuangan selama era Muhammad diturunkan langsung dari Al-Quran dan

Sunah. Sejak saat itu, prinsip syariah telah berkembang seolah-olah

4 Eduardus Tadelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, (Yogyakarta:BPFE, 2001), 5. 5 Mohamad Heykal, Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 5. 6 Moore, P, Islamic Finance: A Partnership for Growth, Euromoney, London, 1997, Hal 3

4

terkoordinasi dengan semua transaksi keuangan diantara masyarakat

Muslim. 7

Metode investasi keuangan Islami sering mengambil contoh dari

pengalaman Nabi Muhammad SAW. Kahf dan Khan telah menunjukkan

bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali

menggunakan prinsip Mudarabah dalam perdagangan dengan seorang

wanita kaya bernama Khadijah.8

Pada saat itu, umat Islam telah mempraktikkan Musharakah

(kemitraan penuh) ketika mengoperasikan perusahaan komersial besar

dengan prinsip pembagian laba / rugi. Selain itu, Nabi Muhammad SAW

memungkinkan orang untuk menggunakan penjualan secara kredit (bai

salam) yang digunakan untuk membiayai konsumsi atau produksi tanpa

riba dan dia mendorong umat Islam untuk memberikan pinjaman penuh

kebajikan (Quard Hassan).9

Investasi dengan prinsip syariah didalam hukum islam telah

berlangsung di negara-negara Arab cepat menyebar untuk pedagang

Muslim maupun pedagang non-Muslim. Setelah kematian Nabi

Muhammad SAW, ekspansi besar Islam terjadi di seluruh Arab negara

bagian dan sebagian besar dunia non-Arab.

Negara Islam di 'zaman keemasan' ini dominan di tiga benua, Asia,

Afrika dan Eropa. Menurut Moore investasi ekonomi berdasarkan prinsip

syariah dengan sistem perdagangan islam selama empat abad setelah

kematian Nabi Muhammad SAW hingga mencapai Maroko dan Spanyol,

India, dan Cina di timur, Asia tengah di utara, dan Afrika di selatan.

Penerapan pada investasi islam di kalangan pengusaha saat itu

diterapkan di dalam praktek Mudarabah dan Musharakah. Praktek

investasi Islam terus berlanjut sebagian besar tidak berubah sampai awal

abad ke-19 .10 Pada abad ke-19, hampir semua negara Muslim jatuh di

bawah kendali kekuatan kolonial barat yaitu Prancis di Afrika Utara,

Inggris dan Prancis di Timur Tengah, Inggris di India sub-benua dan

Inggris dan Belanda di Asia Tenggara, yang secara efektif membagi

wilayah Islam dunia menjadi banyak negara kecil.

7 8 Kahf, M and Khan, T, Principles of Islamic Finance, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, No. 16, Jeddah, 1993 Hal 193 9 Kahf, M, Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, No. 42,Jeddah, 1997, 193 10 Warde, Islamic Finance in the Global Economy, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2000, Hal 200

5

Menurut Anwar bahwa pada pertengahan abad ke-19 hampir semua

daerah-daerah yang dikuasai oleh muslim jatuh ke tangan kekuasaan

kolonial Barat dan dengan demikian penerapan investasi keuangan yang

ada dan mematuhi pinsip syariah digantikan oleh sistem kapitalis.11 Sejak

saat itu sampai abad kedua puluh, sebagian besar ekonomi Muslim

didominasi oleh ekonomi tradisi dan sistem Eropa Barat.12 Namun, bank

komersial, perusahaan asuransi dan jenis perusahaan perantara lainnya

masih menggunakan metode Islam dari keuangan masih sering

dipraktikkan di antara individu Muslim.

Kemerdekaan negara-negara Arab dari kekuatan kolonial pada abad

kedua puluh, banyak ekonomi Islam juga menjadi lebih mandiri. Para

ekonom muslim mulai mempertimbangkan kembali penerapan keuangan

Islam ke dalam industri perbankan formal. Menurut Iqbal dan Molyneux

awal mula prinsip syariah islam dibangun dan diterapkan pada industri

perbankan dan Cairo yang merupakan negara pertama pendiri bank Islam

sekitar tahun 1971 dengan nama “Nasser Social Bank” yang

operasionalnya berdasarkan sistem bagi hasil (tanpa riba).13

Berdirinya Nasser Social Bank, kemudian hari mendorong berdirinya

beberapa bank Islam lainnya seperti Islamic Development Bank (IDB) dan

the Dubai Islamic pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Egypt, Faisal

Islamic Bank of Sudan dan Kuwait Finance House tahun 1977. Bank ini

menyediakan sejumlah produk keuangan syariah, termasuk pinjaman tanpa

bunga untuk orang miskin, beasiswa pelajar dan usaha kecil kredit

berdasarkan pembagian laba / rugi. Ini diikuti oleh Bank Islam Dubai pada

tahun 1975 dan ekspansi cepat berikutnya.14

Selanjutnya penerapan prinsip syariah pada investasi syariah selain

perbankan, juga telah dijalankan pada industri asuransi (takaful) dan

industri Pasar Modal (Pasar Modal Syariah). Pada pasar modal, prinsip

syariah telah diterapkan pada instrumen obligasi, saham dan fund (Reksa

Dana). Secara umum, penerapan prinsip syariah dalam industri pasar

modal khususnya pada instrumen saham dilakukan berdasarkan penilaian

atas saham yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan, karena

11 Anwar, A, Riba and Common Interest, Shafiq Press, Karachi, 1995, HaL 34 12 Metwally, M, Economic Consequences of Applying Islamic Principles in Muslim Societies, Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 23, No.1, Hal. 11-33 13 Iqbal, Z, Islamic Financial System, Finance and Development, 1997, Vol 34, No 2, Hal. 42-45 14 El-Qorchi, M, Islamic Finance Gears Up, Finance and Development, Vol 42, No 4, 2005, Hal: 46-50.

6

instrumen saham secara natural telah sesuai dengan prinsip syariah

mengingat sifat saham dimaksud bersifat penyertaan. Para ahli fiqih

berpendapat bahwa suatu saham dapat dikatergorikan memenuhi prinsip

syariah apabila kegiatan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut

tidak tercakup pada hal-hal yang dilarang dalam syariah islam. Ada

beberapa hal yang dilarang dalam syariah islam yaitu:

1. Alkohol;

2. Perjudian;

3. Produksi yang bahan bakunya berasal dari babi;

4. Pornografi;

5. Jasa keuangan yang bersifat konvensional;

6. Asuransi yang bersifat konvensional.

C. PRINSIP INVESTASI SYARIAH

Berbicara mengenai prinsip, Islam sangat hati-hati dalam memberikan

kriteria. Hal in disebabkan oleh karena prinsip merupakan hal yang paling

fundamental dalam menentukan hukum investasi kedepannya. Elemen

dasar didalam investasi syariah didalam Islam termasuk juga didalam

pembagian keuntungan dan risiko, transparansi dan berasaskan pada

prinsip keadilan. Prinsip-prinsip panduan tentang keuangan Islam

meliputi:15

1. Setiap pembayaran telah ditentukan pada awal perjanjian

2. Pemberi pinjaman dan peminjam harus saling bekerjasama dan berbagi

dalam keuntungan ataupun kerugian.

3. Prinsip riba atau bunga tidak diperbolehkan didalam islam.

4. Gharar (ketidakpastian, risiko atau spekulasi) juga dilarang.

5. Investasi seharusnya hanya mendukung praktik atau produk yang tidak

dilarang (atau tidak disarankan) oleh Islam.

Pontjowinoto, sebagaimana dikutib oleh Nurul Huda menawarkan

prinsip investasi syariah, yakni sebagai berikut:16

1. Transaksi harus dilakukan atas harta yang dapat memberikan nilai

manfaat, dan menghindari kezhaliman. Oleh karena itu, disetiap

15 Mohamad Zaid Mohd Zin, Ahamad Asmadi Sakat, Nurul Khairiah Khalid, Nurfahiratul Azlina Ahmad, Mohd Roslan Mohd Nor, Azri Bhari, Saurdi Ishak and Mohd Arip Kasmo, Products of Islamic Finance: A Shariah Compliance Advancement, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol.5, No.12, Hal 479 16 Nurul Huda, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, 23-24.

7

transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hail

antara pihak-pihak yang bersangkutan

2. Uang sebagai alat tukar yang fungsinya adalah sebagai alat

pertukaran yang menginterpretasikan daya beli suatu barang atau

harta. Sementara manfaat yang ditimbulkan berdasarkan atas

pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.

3. Transparansi yang diterapkan dalam setiap transaksi. Hal ini

ditekankan untuk menghindari unsur penipuan yang mungkin

dilakukan oleh salah satu pihak.

4. Kemungkinan resiko harus dikelola dengan baik. Hal ini dilakukan

supaya tidak menimbulkan resiko yang besar dan diluar

kemampuan penanggung resiko.

5. Dalam Islam, transaksi yang mengharapkan hasil, juga harus

bersedia menerima resiko.

6. Manajemen investasi harus didasarkan pada prinsip islam yang

memperhatiakan hak-hak manusia dan lingkungan, serta tidak

mengandung unsurspekulatif.

D. NORMA-NORMA DALAM BERINVESTASI

Islam sebagai pedoman hidup yang didalamnya memuat sisi kehidupan

manusia, menawarkan inovasi-inovasi untuk menjalankan kehidupan

sesuai aturan Allah SWT. Termasuk dalam berinvestasi, Allah dan

Rasulullah memberikan rambu-rambu yang hendaknya diikuti oleh setiap

muslim. Adapun rabu-rambu tersebut adalah:17

1. Investasi yang dilakukan harus terbebas dari unsur riba. Riba

adalah kegiatan untuk menambah harta yang dimiliki oleh manusia

dengan cara membuat harta yang tadinya tidak ada, menjadi ada.

Hal ini sangat dikecam dalam konsep ekonomi islam.

2. Terhindar dari unsur gharar

3. Terhindar dari unsur judi(maisir)

4. Terhindar dari unsur haram. Investasi yang dilakukan oleh seorang

investor muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Kata

haram sendiri secara etimologi berarti melarang. Sesuatu yang

haram berarti sesuatu yang dilarang untuk dilakukan.

5. Terhindar dari unsur syubhat, dalam berinvestasi seorang investor

dianjurkan menjauhi aktivitas investasi yang bersifat syubhat. Jika

hal tersebut tetap dilakukan maka pada hakikatnya telah

terjerumus pada suatu yang haram, sebagaimana telah dinyatakan

17 Nurul Huda, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, Hal 24-30.

8

oleh para ulama dan fuqaha dalam sebuah kaidah fiqh yang

menyatakan "Apabila berkumpul antara yang halal dan yang

haram, dimenangkan yang haram."

E. PRODUK- PRODUK DI DALAM INVESTASI SYARIAH

Menurut Grail terdapat beberapak produk didalam Investasi syariah

yaitu:18

1. Bagi Hasil Produk Keuangan

• Musharakah Ini adalah perusahaan patungan dimana semua

mitra perusahaan berkontribusi dalam pengelolaan dana dan

memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menjalankan

manajemen di dalam bisnis perusahaan tersebut. Keuntungan

di dalam perusahaan dibagi didalam perhitungan yang telah

disepakati di awal perjanjian dan kerugian yang dialami oleh

perusahaan dibagi didalam modal yang telah diinvestasikan.

Kontribusi dapat dilakukan dalam bentuk tunai atau barang.

• Mudarabah adalah pembagian bagi hasil yang sama besarnya.

Pada perjanjian mudarabah salah satu pihak menyediakan

modal 100% dan pihak lain mengelola modal tersebut.

Keuntungan pada perjanjian dibagi menurut perjanjian yang

telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang masih

harus dibayar ditanggung oleh penyedia modal saja. Mudarabah

sering digunakan untuk dana investasi, di mana investor

memberikan uang kepada bank Islam, di mana bank

berinvestasi mengenakan biaya-biaya manajemen.

• Pinjaman amal Qard Hasan tanpa bunga dan margin bagi hasil,

pembayaran melalui angsuran.

• Wakalah, bank berwenang untuk melakukan bisnis atas nama

kreditur atau peminjam.

• Hawalah, bank berwenang untuk melakukan sebagian dari

kewajiban pelanggan dengan imbalan atas biaya jasa.

2. Pembelian Produk Keuangan di Muka:

• Murabahah, Dapat dikategorikan ke dalam aset dan biaya plus

pembiayaan. Bank membeli barang yang telah diagunkan dan

menjualnya kembali dengan harga yang telah ditentukan lebih

tinggi kepada peminjam atau kreditur.,

18 Grail research, Overview of Islamic finance, an integreon company, 2007,Hal1 12-1

9

• Istithna’, Dapat dikategorikan ke dalam manufaktur berbasis

aset dan ditugaskan.

• Bay Bithaman al Ajil, adalah perjanjian pembelian kembali

(konsep Islam) yang digunakan dalam sewa-beli atau

pembelian asuransi.

• Mu'ajjal,- kontrak penjualan yang memungkinkan pembelian

dengan pengiriman yang ditangguhkan.

• Ijarah, Dapat dikategorikan ke dalam aset dan sewa guna.

Bank membeli dan menyewakan aset untuk biaya sewa, yang

meliputi biaya modal peralatan ditambah margin keuntungan.

Kepemilikan peralatan tetap berada di bank lessor dan dalam

hal terjadi sewa pembiayaan, ditransfer pada waktu yang

ditentukan sebelumnya ketentuan Itu tersedia di bawah sewa

operasi dan sewa pembiayaan (Ijara-wa-iktana).

• Tawarruq, Dapat dikategorikan menjadi aset dan monetisasi

komoditas.

3. Produk Deposit:

• Setoran Wadi'ah, termasuk rekening giro (giro wadi'ah).

• Produk deposito mudarabah berdasarkan bagi hasil antara

deposan dan bank, termasuk tabungan yang dapat ditarik kapan

saja dan produk deposito.

• Qard al-Hasanah- produk simpanan yang tidak dibayar, biasanya

untuk tujuan amal.

4. Produk Asuransi:

Takaful, adalah asuransi syariah. Takaful adalah asuransi

berdasarkan gotong royong, tanggung jawab, perlindungan dan

bantuan antar kelompok peserta. Ini adalah jenis asuransi koperasi

di mana anggota menyumbangkan sejumlah uang kepada

perusahaan. Setiap pemegang polis membayar premi kepada

perusahaan asuransi untuk membantu mereka yang membutuhkan

bantuan.

5. Sukuk:

Sukuk mirip dengan obligasi konvensional dengan perbedaan

bahwa ini adalah asset yang mewakili kepemilikan manfaat

proporsional dalam aset dasar. Pemegang sukuk berhak untuk

bagian dalam pendapatan yang dihasilkan dan dalam hasil realisasi

aset Sukuk.

10

F. RANGKUMAN

1. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau

sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini untuk

mendapatkan keuntungan dimasa depan.

2. Penanaman modal dapat diartikan sebagai segala bentuk

kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam

negeri maupun penanam modal luar negeri untuk melakukan

usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

3. Salah satu hikmah zakat adalah mendorong untuk mendorong

setiap muslim melakukan investasi.

4. Manfaat melakukan investasi adalah menambah pendapatan

nasional, meningkatkan stabilitas penerimaan, menambah

lapangan pekerjaan, dan memanfaatkan bahan baku lokal.

G. EVALUASI

Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan tepat.

I. PILIHAN GANDA

1. Kata investasi diadopsi dari Bahasa Inggris yakni invest,

sedangkan dalam Bahasa Arab disebut…

a. Maisir

b. Gharar

c. Ististmar

d. Riba’

2. Praktik investasi disinggung Allah SWT dalam surah…

a. Al-Hasyr 18

b. Al-Mukminun 14

c. Al-Baqarah 210

d. Al-Muzammil 12

3. Manfaat melakukan investasi salah satunya, kecuali…

a. Menambah pendapatan nasional

b. Meningkatkan stabilitas penerimaan

c. Menambah lapangan pekerjaan

d. Meningkatkan inflasi

4. Transaksi dalam investasi syariah harus dilakukan atas harta yang

memberikan nilai manfaat dan…

a. Menghindari kezhaliman

b. Menghindari hutang

c. Kebersamaan

d. Tolong-menolong

11

5. Salah satu prinsip investasi syariah yang harus diterapkan untuk

menghindari unsur penipuan adalah…

a. Ketertutupan

b. Transparansi

c. Waspada

d. Hati-hati

6. Kemungkinan resiko harus dikelola dengan baik dilakukan

supaya…

a. Harta dapat dikuasai

b. Mengembangkan harta

c. Tidak menimbulkan resiko yang besar

d. Menjadikan lebih kaya

7. Kegiatan untuk menambah harta yang dimiliki oleh manusia

dengan cara membuat harta yang tadinya tidak ada menjadi ada

disebut…

a. Mencuri

b. Riba’

c. Maisir

d. Gharar

8. Seorang investor muslim diharuskan terhindar dari unsur haram.

Kata haram sendiri secara etimologi berarti…

a. Melarang

b. Membolehkan

c. Baik

d. Indah

II. URAIAN

1. Sebutkan beberapa tujuan investasi yang harus diketahui oleh

investor !

2. Jelaskan investasi menurut pandangan Islam !

12

13

BAB II ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARIAH


diharapkan mahasiswa dapat

menjelaskan peranan zakat

sebagai instrumen investasi

syariah dan satu aspek penunjang

kesejahteraan masyarakat”.

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

etiap pribadi muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu

tiang yang turut menyangga tegaknya Islam dan wajib untuk ditunaikan.

Dalam tataran rukun Islam, zakat adalah rukun yang ketiga. Menurut

sejarahnya, ada yang berpendapat bahwa kewajiban zakat ini sudah

diberlakukan sejak tahun kedua hijriah saat Nabi Muhammad SAW berada

di Madinah. Pendapat lain juga mengutarakan bahwa perintah zakat

diperintahkan bersama perintah zholat, yang pada saat itu Nabi

Muhammad SAW masih berada di Mekkah.19

Menurut Ibn Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah

mendefinisikan bahwa zakat berasal dari beberapa kata, yakni:20

- Keberkahan (al-barakatu)

- Kesucian (ath-thaharatu)

- Bertumbuh dan berkembang (al-namaa)

- Pengembangan hartA (ziadah)

Kata zakat berasal dari akar kata zaka-yazku-zakatan yang berarti

tumbuh atau berkembang.21 Pengertian ini seperti ungkapan Abu Hanifah,

zaka al-zar’u yang berarti tanaman yang berkembang. Pemaknaan ini juga

terdapat dalam ungkapan Ali bin Abi Talib:

اإلنفاق على يزكو والعلم النفقة تنقصه املال .

19 Gusfahmi, Pajak Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 103. 20 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 433. 21 Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer,(Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017),1

“

S

14

Artinya: “Harta akan berkurang jika dibagikan, sedangkan ilmu akan

bertambah jika dibagikan (infakkan)” Selain itu, zakat bisa berarti sesuatu

yang baik atau suci (al-Salah), sebagaimana firman Allah berikut

ini:

Artinya: “Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan

kesucian (dari dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa” (QS. Maryam:

13)

Zakat juga mempunyai arti memuji atau menganggap diri orang yang

suci. ثم والفواحش إل اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم الذين يجتنبون كبائر ال

هاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى من الرض وإذ أنتم أجنة في بطون أم

Artinya: “Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci (memuji diri).

Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.” (QS.

Annajm: 32)

Berdasarkan pengertian menurut Al Qur’an dan Hadis, maka dapat

disimpulkan bahwa zakat adalah landasan struktur keuangan dalam

ekonomi Islam yang salah satu prinsip dasar islam. Secara harfiah, zakat

berarti penyucian. Secara teknis berarti pembagian kekayaan untuk

diberikan dan digunakan oleh orang miskin yang membutuhkan. Didalam

terminologi modern, zakat adalah pajak yang dipungut dari umat muslim

yang relatif lebih kaya dan didistribusikan terutama di antara muslim yang

lebih miskin.22

Al-Qur'an dalam sejumlah contoh termasuk referensi untuk "... tetap

berdoa dan membayar zakat

Terdapat beberapa definisi zakat menurut para ulama, antara lain:

1. Madzab Maliki mendefinisikannya dengan, “mengeluarkan

sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah

mencapai satu nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat)

kepada orangorang yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya.

Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl

(setahun), bukan barang tambang dan pertanian.”23

22 Metwally, M, Economic Consequences of Applying Islamic Principles in Muslim Societies, Journal of Islamic Banking and Finance, Vol 23, No 1, 2006, Hal11-33. 23 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: kajian berbagai madzab, terj. Agus Effendi, Badruddin Fananny., Hal. 83

15

2. Madzab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “menjadikan

sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai

milik orang yang khusus, yang ditemukan oleh syari’at karena

Allah SWT. Madzab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan

untuk keluarkannya harta atau tumbuh sesuai dengan cara

yang khusus.24

3. Menurut ulama Syafii, zakat adalah harta tertentu dengan sifat-

sifat tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu.25 Yang

dimaksud dengan kelompok tertentu adalah untuk orang-orang

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para

mu'allaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang

berhutang, pejuang dijalan Allah dan untuk mereka yang

sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah.

4. Madzab Hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan)

dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.26

Fiqh Islam merangkum bermacam-macam definisi yang beragkat dari

perspektif tokoh kedalam beberapa pengertian sebagai berikut:

- Melaksanakan hak yang diwajibkan atas harta tertentu yang

diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang kewajibannya

didasari oleh batas waktu (haul) dan batas minimum (nishab)

- Hak yang wajib dipenuhi bagi harta tertentu dan waktu tertentu

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau

badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana telah

dijelaskan diatas, bahwa Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang

oleh sebabnya hukum zakat adalah wajib atas setiap umat muslim yang

memenuhi syarat tertentu. Dalam Al-Qur an telah dijelaskan bahwa

urgensi zakat yang kemudian menjadi dasar hukum pemenuhan zakat.

Adapun dasar hukum zakat yakni sebagai berikut:

1. Surat An-Nuur ayat 56.

سول لعلكم ترحمون كاة وأطيعوا الر لة وآتوا الز وأقيموا الص

24 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: kajian berbagai madzab, terj. Agus Effendi, Badruddin Fananny., Hal. 84 25 An-Nawawi, Al-Majmu' Sharh Al-Muhazzab, Beirut: DanilKutub Al- 'Ilmiyyah, 2007, Hal 324 26 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: kajian berbagai madzab, terj. Agus Effendi, Badruddin Fananny., Hal. 84

16

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah

kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

2. Surat Al-An’am ayat 141

رع مختلفا أكله عروشات وغير معروشات والنخل والز جنات م وهو الذي أنشأ

ان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم م يتون والر والز

حصاده ول تسرفوا إنه ل يحب المسرفين

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan

yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang

bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa

(bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari

buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-

lebihan.

3. Surat At-Taubah ayat 103

يهم بها وصل عليهم إن صلتك سكن لهم والل رهم وتزك سميع عليمخذ من أموالهم صدقة تطه

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui.

4. Al-Bayyinah ayat 5

مخلصين له كاة وذلك وما أمروا إل ليعبدوا الل لة ويؤتوا الز ين حنفاء ويقيموا الص الد

دين القي مة

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)

agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan

menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Hal-hal yang terpaparkan diatas merupakan dasar hukum zakat

dari Al-Quran. Mengenai landasan hukum yang dijadikan acuan

pelaksanaan zakat di Indonesia terdapat pada Undang-Undang No. 23

tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

B. KEUTAMAAN DAN HUKUM ZAKAT

Zakat merupakan satu aspek penting yang juga menyokong tegaknya

syariah Islam. Dewasa ini tidak sedikit yang memandang remeh mengenai

zakat. Isu krusial yang sering terdengar adalah bahwa dengan menunaikan

zakat akan berakibat berkurangnya kuantitas harta seseorang. Pada

17

dasarnya, hal ini merupakan sebuah kesalahan dalam berpikir. Zakat

sebagaimana dijelaskan di banyak literature memiliki definisi mensucikan

bahkan ziyadah yakni bertambahnya harta. Atas dasar hal ini perlu

diketahui tentang apasaja keutamaan zakat, dan hukum menunaikannya.

1. Keutamaan Zakat

Sebagaimana telah disinggung, bahwa salah jika dengan

membayarkan zakat akan mengurangi kuantitas harta seseorang.

Karena zakat berkenaan dengan syariah yang sifatnya transenden.

Berikut ini adalah beberapa keutamaan zakat, yang diantaranya adalah:

a. Zakat merupakan salah satu ciri ketundukan dan

kepatuhan terhadap syariah Islam. Hal ini berdasarkan

pada Firman Allah Surat At-Taubah ayat 11 yakni:

ل اليات لقوم يعلم ين ونفص كاة فإخوانكم في الد لة وآتوا الز ونفإن تابوا وأقاموا الص

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan

menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-

saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu

bagi kaum yang mengetahui.

b. Berzakat mampu menimbulkan keinginan untuk

membersihkan diri dan harta dari sifat rakus, egois, tamak

supaya lebih khusyu’ dalam upaya mendekatkan diri

kepada Allah SWT.

c. Karakter khas orang yang bertakwa kepada Allah SWT

d. Menolong dan membantu golongan fakir miskin kearah

hidup yang lebih baik dan sejahtera

e. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan yang

dimiliki umat Islam

f. Mempererat tali silaturahim antar sesama umat Islam

g. Menghilangkan kesenjangan bagi si kaya dan si miskin.

2. Hukum Zakat

Dalam Al- Qur an Surat Al-Bayyinah ayat 5 disebutkan:

كاة وذلك وما أمروا إل لة ويؤتوا الز ين حنفاء ويقيموا الص مخلصين له الد ليعبدوا الل

دين القي مة

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)

agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan

menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Melalui zakat, kita dapat mendapatkan beberapa keutamaan-

keutamaan yang belum tentu bisa didapatkan pada ibadah yang lain.

18

Hal ini ditambah dengan zakat yang merupakan rukun Islam yang

ketiga. Sehingga zakat ini sifatnya wajib bagi setiap muslim.

Kendatipun demikian, di Indonesia ini kewajiban untuk

menunaikan zakat masih sebatas wajib menurut agama, meski dalam

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

dalam pasal 2 disebutkan bahwa Setiap warga negara Indonesia yang

beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang

muslim berkewajiban menunaikan zakat.” Akan tetapi klausul ini masih

belum secara efektif menerangkan bahwa zakat memang kewajiban

berdasarkan undang-undang.27

C. OBYEK ZAKAT

Di dalam Islam dijelaskan bahwa zakat ada dua macam; zakat

fitrah dan zakat mal berupa harta benda. Adapun obyek zakat atau

jenis-jenis harta yang dapat menjadi sumber zakat dan telah dijelaskan

secara terperinci di dalam al-qur’an dan hadits adalah:

1. Emas dan Perak

Menurut Ijma’ diantara para ulama bahwa emas dan perak

merupakan harta yang wajib dibayarkan zakatnya. Hal ini

berdasarkan pada dalil al-qur’an dan hadits.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 60 Sesungguhnya

sebahagian besar dari orangorang alim Yahudi dan rahib-rahib

Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan

mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-

orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada

hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu

dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka

(lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu

27 Tim Emir, Panduan Zakat Terlengkap, (Jakarta: Erlangga, 2016), Hal.11.

19

simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat

dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. Attaubah: 34-35)

Tetapi, harta yang ditimbun tidak wajib untuk diberikan zakat,

Hal ini tertuag didalam hadist nabi :

Rasulullah SAW bersabda:

بكنز فليس زكاته أديت ما :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال .

Artinya: Harta yang dizakati maka tidak termasuk harta yang

ditimbun”.

Ayat dan hadits hadits tersebut menegaskan bahwa kewajiban

seorang muslim untuk membayar zakat emas dan perak dan

larangan untuk menimbunnya tanpa mengeluarkan zakatnya.

Adapun kewajiban membayarkan zakat emas dan perak apabila

telah memenuhi syarat-syarat zakat dan juga telah mencapai nisab

dan haul. Nisab emas dan perak menurut jumhur ulama fikih

adalah 20 dinar untuk emas, dan 200 dirham

untuk perak. karenanya tidak wajib zakat apabila harta emas dan

perak yang dimiliki kurang dari jumlah tersebut. Kecuali jika

pemilik harta memilki perak atau harta dagangan lain untuk

menutupi kekurangan dari jumlah nisab tersebut. Ketentuan nisab

tersebut berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

- شىء عليك وليس دراهم خمسة ففيها الحول عليها وحال درهم مائتا لك كانت فإذا

عليها وحال دينارا عشرون لك كان فإذا دينارا عشرون لك يكون تىح - الذهب فى يعنى

ذلك فبحساب زاد فما دينار نصف ففيها الحول .

Artinya: “Jika kamu memiliki 200 dirham dan telah mencapai haul

(satu tahun putaran), maka zakatnya adalah 5 dirham. Adapun

zakat emas apabila kamu telah memiliki 20 dinar dan telah

mencapai haul (satu tahun

62 putaran), maka zakatnya adalah setengah dinar. Lalu jika lebih

maka bayarkan sesuai dengan jumlahnya”. HR. Imam Abu Dawud

no.1575, kitab al-zakah, bab fi zakah alsaimah.

2. Hewan Ternak

Kewajiban zakat hewan di dalam Islam hanya terbatas pada

tiga jenis hewan yaitu onta, sapi dan kambing. Rasulullah SAW

hanya menyebutkan tiga jenis tersebut, karena onta, sapi dan

kambing memiliki banyak manfaat, dan perkembangan serta

pertumbuhan ketiga hewan tersebut tergolong cepat dan oleh

karenanya para ulama sepakat hanya onta, sapi, dan kambing

20

hewan ternak yang wajib zakat. Adapun selain tiga jenis tersebut

seperti kuda, bighal, keledai dan lainnya tidak wajib zakat.28

Didalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah AlKuwaitiyah

terdapat dua syarat hewan yang dapat dijadikan sebagai

kurbanyaitu:

1. Hewan tersebut digembalakan di padang gembala yang bebas

dalam mencari makan. Karenanya jika hewan tersebut

dikandangkan atau diberi makan di kandang dan tidak

digembalakan maka tidak ada kewajiban zakat atas hewan

tersebut, hal ini adalah pendapat ulama mazhab hanafi, syafii

dan hambali. Demikian karena hewan yang diberi makan di

kandang (ma’lufah) membutuhkan biaya yang berlipat ganda

dan syarat nama’ (harta berkembang) pada zakat tersebut

menjadi hilang.29

2. Hewan yang dapat dizakatkan tidak untuk dipekerjakan

(‘amilah) seperti onta yang difungsikan untuk angkut barang

atau tunggangan, membajak dan menyiram Sawah.

Penggunaan hewan untuk kerja atau penggembalaan

menambah manfaat bagi pemiliknya, maka hal itu tidak

menghalangi wajib zakat pada hewan tersebut, malah

menguatkan kewajiban itu.

3. Zakat Hasil Pertanian dan Perkebunan

Hasil pertanian adalah segala tanaman yang ditanam oleh

manusia hingga sampai waktu untuk dapat dipanen.30 Adapun hasil

pertanian yang wajib zakat adalah apa yang telah disepakati para

ulama kewajibannya berdasar hadits Rasulullah SAW yaitu

tepung, gandum, korma dan anggur. Sebagaimana dalam hadits

marfu’ yang diriwayatkan Abdullah bin amru :

والزبيب والتمر والشعير الحنطة في الزكاة .

Artinya: “(kewajiban) zakat pada gandum, tepung, kurma dan

anggur”. (HR. Darquthni).

Zakat pertanian dan perkebunan dikeluarkan apabila telah

mencapai nisab yaitu yaitu 5 wasaq atau sekitar 6,5 kwintal (650

kg) hasil panen dan dikeluarkan 10 % apabila disiram dengan air

28 An-Nawawi, Al-Majmu' Sharh Al-Muhazzab, Beirut: DanilKutub Al- 'Ilmiyyah, 2007, Hal 337. 29 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, 23/251 30 Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Kitab al-Tib, Penerbit : Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait Cetakan : Kedua, 1983, hlm 349

21

hujan dan tanpa biaya penyiraman, sedangkan sebanyak 5 %

apabila menggunakan biaya dalam pengairan. Zakat pertanian dan

perkebunan ini dikeluarkan setiap kali panen.

4. Harta Perdagangan

Barang perdagangan adalah segala barang yang diperuntukkan

untuk jual-beli atau perdagangan dengan tujuan untuk memperoleh

keuntungan.31 Barang perdagangan tersebut meliputi semua jenis

harta selain uang seperti mobil, pakaian, kain, besi, kayu, dan

benda-benda lainnya yang diperdagangkan. Barang Dagangan

tersebut juga segala jenis yang diperdagangkan baik berupa jenis

yang wajib dizakatkan seperti onta, sapi, kambing, atau lainnya

seperti pakaian, keledai, dan bighal.32

Zakat harta perdagangan wajib dibayarkan apabila telah

mencapai nisab emas yaitu 20 dinar atau 200 dirham perak. Dan

dibayarkan sebesar 2,5 % setelah sampai haul.

5. Zakat Barang Konsumtif

Barang konsumtif adalah harta yang tidak dapat digunakan

untuk jual beli dan bukan barang kebutuhan sehari-hari akan tetapi

hanya diambil manfaat dan hasilnya dengan menjual atau

menyewa jasa dari barang tersebut seperti gedung, apartemen,

pabrik, pesawat, kapal laut, mobil dan lain-lain yang diambil

keuntungan dan hasilnya.33

Menurut para Ulama zakat barang konsumtif disebut dengan

Ghallah. Ghallah adalah keuntungan karena sesuatu yang

diperoleh dari kemanfaatan atau hasil perdagangan yaitu kelebihan

dari modal.34

6. Zakat atas Inventori Industri

Inventori produksi adalah semua jenis barang yang sudah

selesai diproduksi dan siap untuk dipasarkan, akan tetapi sampai

31 Hashiyah al-rawd al-murbi’ sharh zad al-mustaqni’. N.P.: Dar al-Fikr, Al-Jaziri, A. R, 1990, Hal. 620. 32 Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Kitab al-Tib, Penerbit : Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait Cetakan : Kedua, Tahun terbit : 1983, Hal 267. 33 Al-Misbah al-Munir, 215, 452, Mu’jam al-Mushtalahat alIqtishadiyah fi Lughat al-Fuqaha, 177, 261, Tandzim Wa Muhasabah al-Zakat fi Tathbiq al-Mu’ashir, 111, Wa al-Khadamat al-Ististmariyah fi al-Masharifi Wa Ahkamiha fi al-Fiqhi Al Islami, 1/381. 34 Buhus Bait al-Zakat al-Kuwaiti fi Nadwatihi al-Khamisah, 377 dan 427, Majalah Majma’ al-Fiqhi al-Islami, cet. 2, 1/117, 143 dan 197

22

tiba masa haul barang tersebut belum terjual.35 Yang termasuk di

dalam inventori produsi adalah semua jenis barang dan jasa yang

tidak melanngar prinsip-prinsip syariah. Barang industri

merupakan barang dagang, maka wajib dikeluarkan zakatnya

berupa zakat dagang. Adapun cara penghitungan zakatnya sesuai

dengan harga pasar dan dilakukan jika sudah tiba masa haul dan

telah mencapai nisab.

Barang industri yang belum terjual dalam jangka waktu

setahun, dan pada saat tiba masa haul barang tersebut masih berada

ditangan pemiliknya, maka penghitungan zakatnya dengan melihat

bahan bakunya tanpa melihat nilai produksi yang disebabkan oleh

proses produksi. Hal tersebut berdasarkan pada alasan bahwa harta

perniagaan merupakan barang yang dibeli dengan tujuan untuk

dijual kembali, sedangkan nilai produksi berasal dari usaha

produsen, sehingga tidak diwajibkan zakat kecuali sudah mencapai

haul.36

7. Zakat Bahan Penunjang Produksi

Bahan penunjang industri adalah barang yang dimanfaatkan

dalam proses produksi tetapi bukan bagian dari bahan baku utama

untuk produk yang dihasilkan. Seperti peralatan untuk perawatan

mesin, bahan bakar, minyak, deterjen dan lain-lain.37 Bahan baku

industri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:38

1. Bahan aditif (tambahan), yaitu bahan industri yang tetap ada

pada suatu produk, dan ikut terjual bersama dengan

produk.Bahan jenis ini, wajib dizakati sesuai dengan harga

pasar, seperti telah dijelaskan sebelumnya.

2. Bahan penunjang, yaitu bahan yang memiliki peran penting

dalam proses produksi, akan tetapi tidak menetap bersama

produknya, seperti bahan pembersih dan bahan bakar. Bahan

seperti ini tidak wajib dizakati, karena bahan seperti ini dibeli

dengan tujuan dimanfaatkan, bukan untuk dijual, sehingga

tidak termasuk barang dagang.

35 Dalil al-Irshadat li Hisabi Zakat al-Shirkat, 25, Qadhaya alZakat al-Mu’asirah, 238, 313 36 a Qadhaya al-Zakat al-Mu’ashirah1/52, Buhuts fi Zakat (h. 171) 37 Buhuts fi Zakat (h. 174), Dalil al-Irsyadat li Hisab Zakat al-Syirkat (h. 55), 38 Al-Mabsuth 2/198, Al-‘Inayah Syarh al-Hidayah 2/164, alFuruq 1/79, Tuhfah al-Muhtaj 3/297, Hasyiah Qalyubi wa ‘Umairah 2/35, Syarh Muntaha al-Iradat 1/437, Kasyaf al-Qana’ 2/244

23

D. JENIS ZAKAT

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan pada saat

menjelang hari raya Idul Fitri. Hukum zakat fitrah ini adalah

wajib.

2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang berkaitan dengan kepemilikan

terhadap harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Adapun

zakat mal meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Zakat Emas dan Perak

Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila

sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya.

Kewajiban ini Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah

apabila telah mencapai haul dan nishab yang telah ditentukan.

Adapun nishab untuk emas adalah 20 mistqal atau 20 dinar.

Sedangkan nishab untuk perak adalah 200 dirham.

b. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja

dipelihara dan dikembangbiakan agar menjadi bertambah

banyak dan mendapat keuntungan lebih.39 Jumhur ulama’

sepakat bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya

adalah unta, sapi/kerbau dan kambing. Hal ini berangkat dari

argumentasi bahwa hewan tersebut diternakkan untuk tujuan

pengembangan (namma') melalui susu dan anaknya, oleh

sebab itu harus dikenakan beban tanggungan.

c. Zakat hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Apabila sudah memenuhi persyaratan, Tanaman, tumbuhan,

buah-buahan dan hasil pertanian lainya wajib dikeluarkan

zakatnya. Syarat utama zakat pertanian bahan-bahan pokok

adalah mencapai nishab yaitu 5 wasaq yang setara dengan 750

kg. Apabila zakat pertanian selain bahan pokok seperti buah-

buahan dan lain-lain, maka zakatnya adalah harga hasil

pertanian non bahan pokok disetarakan dengan harga hasil

39 Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat Infaq dan Sedekah, (Semarang: Tafakur, 2002), 139.

24

pertanian bahan pokok.40 Mayoritas ulama’ bersepakat bahwa

kadar zakat yang wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil

pertanian adalah 1/10 atau 10% pada tanaman yang disiram

dengan tanpa biaya, akan tetapi jika tanaman disiram dengan

mengunakan biaya maka kadar zakatnya 1/20 atau 5%.

d. Zakat profesi

Zakat profesi merupakan segala jenis pekerjaan, baik

swasta atau dibawah naungan pemerintah yang dijadikan

matapencaharian. Adapun nishabnya diqiyaskan dengan emas

yakni 85 gram. Sedangkan kadar zakat yang wajib dikeluarkan

adalah 2,5%.41

e. Zakat perniagaan

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang

disiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan agar

mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus

merupakan hasil usaha sendiri. Adapun syarat utamanya

adalah niatnya adalah menjual suatu komoditas tertentu,

nishabnya sama dengan 85 gram emas, dan halnya telah

mencapai satu tahun.

f. Rikaz

Rikaz adalah harta karun. Barang-barang yang

ditemukan tanpa ada yang mengaku sebagai pemiliknya juga

termasuk tergolong kedalam rikaz Zakat rikaz adalah sebesar

20% dan tidak di persyaratkan sampai 1 tahun karna wajib di

keluarkan zakatnya pada saat di dapat.42

g. Barang tambang

Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai ma’din

atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut madzhab Ahmad, barang tambang yang wajib zakat

adalah segala hasil bumi yang berharga dan tercipta

didalamnya seperti : emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal

dan lainya. Sedangkan menurut Abu Hanifah kewajiban zakat

40 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Kencana, 2010), 414. 41 M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, (Jakarta: Kencana, 2006), 75. 42 Didin Hafhiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 34.

25

terhadap barang tambang hanya pada semua barang yang lebur

dan dapat dicetak seperti: emas, perak, besi, tembaga dan

lainya.43

E. INSTRUMEN INVESTASI ZAKAT DEMI

KEMASLAHATAN UMAT

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki atau wajib zakat kepada

mustahiq dengan beberapa tujuan. Seperti di bidang moral, zakat dapat

menghilangkan keserakahan. Dalam bidang sosial, zakat memberikan

stimulus umat muslim untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Pada

bidang ekonomi yakni mengurangi adanya kesenjangan antara golongan

kaya dan golongan miskin. Implementasi dari tujuan ini adalah dengan

memberikan zakat yang berbentuk uang tunai kepada para mustahiq.

Bentuk pendistribusian zakat berupa uang tunai yang dilakukan

oleh amil dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yakni zakat konsumtif

dan zakat produktif. Pengertian dari zakat konsumtif adalah zakat yang

dananya digunakan diperuntukan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari

oleh para penerima zakat. Bentuk pemenuhan kebutuhan pokok ini antara

lain untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman,

membayar biaya tempat tinggal, ataupun menutupi utang. Namun, efek

yang dirasakan masyarakat hanya saat menerima zakat saja.

Berbeda dengan zakat produktif yaitu zakat yang dananya tidak

hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari para mustahiq,

akan tetapi dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang memiliki efek jangka

panjang bagi masyarakat. Zakat dapat dikatakan sebagai investasi masa

depan yang akan memberikan kemaslahatan jangka panjang bagi para

penerimanya. Tentunya, hal ini akan mampu memberikan kemandirian

pula kepada para penerima zakat.

Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat, Zakat dapat didayagunakan untuk usaha

produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas

umat. Maksudnya, pelaksanaan zakat produktif telah memiliki payung

hukum untuk diterapkan. Realitasnya, BAZNAS menjadi leader

penyaluran zakat nasional telah melakukan bukti nyata dalam

mengembangkan zakat produktif salah satunya dalam program Zakat

Community Development (ZDC). Dalam program ini, BAZNAS

43 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Mahyuddin Syaf Jilid 3, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), 74.

26

melakukan penyaluran dana zakat dalam beberapa bidang, yakni ekonomi,

pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial. 44

BAZNAS berupaya melakukan penyaluran zakat produktif di

bidang ekonomi melalui pemberian dana modal untuk Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi untuk berkembang.

BASNAZ turut memfasilitasi mentor pelatihan bagi para masyarakat yang

sedang menjalankan usaha sehingga terdapat kontrol pada teknis

pelaksanaan dan mempercepat akselerasi dari perkembangan usaha

masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian

ekonomi pada masyarakat kecil di Indonesia.

Selain dalam bidang ekonomi, BAZNAS juga menyalurkan zakat

produktif di bidang pendidikan. Dana zakat disalurkan dengan

memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang

tidak mampu. Pemberian beasiswa ini bertujuan agar dengan pendidikan

yang diberikan, anak-anak tersebut nantinya akan menjadi generasi

penerus yang dapat menyelamatkan kehidupan keluarganya di masa depan.

Dalam pemanfaatannya, zakat produktif selain dapat membantu

masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga dapat

membangun kemandirian masyarakat dalam jangka panjang yang

tujuannya adalah untuk mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan.

F. RANGKUMAN

1. Ditinjau dari aspek kebahasaan, Ibn Qudamah mendefinisikan

zakat kepada 4 hal, yakni keberkahan, kesucian, tumbuh dan

berkembang, dan pengembangan harta.

2. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan

oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang

muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya.

3. Hukum zakat bagi seorang muslim adalah wajib.

4. Tujuan dan keutamaan zakat, di bidang moral dapat meredam

keserakkahan. Di bidang sosial, zakat melatih membiasakan

diri untuk saling tolong menolong antar sesama, dan di bidang

ekonomi dapat menghapus kesenjangan antara si kaya dengan

si miskin.

5. Zakat dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal.

Zakat mal meliputi, zakat emas perak, zakat hewan ternak,

44 PUSKASBAZNAS 2019

27

zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat profesi, zakat

pertammbangan dan Rikaz.

6. Berkaitan dengan instrument investasi syariah, pemberlakuan

zakat di Indonesia dalam hal pendistribusiannya dibagi

menjadi dua, yakni zakat konsumtif dan zakat produktif.

7. Zakat konsumtif adalah Zakat yang digunakan untuk

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, yang tidak memiliki

efek panjang kedepan.

8. Zakat Produktif adalah zakat yang memiliki efek jangka

panjang yang sifatnya membangun kemandirian guna

mensejahterakan masyarakat.

G. EVALUASI

Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan tepat!

I. PILIHAN GANDA

1. Dibawah ini yang tidak sesuai dengan definisi zakat

menurut bahasa adalah …

a. Keberkahan

b. Kesucian

c. Tumbuh dan Berkembang

d. Kerugian

2. Dibawah ini yang merupakan keutamaan zakat adalah,

kecuali …

a. Menolong dan membantu golongan fakir miskin

kearah hidup yang lebih baik dan sejahtera

b. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan

yang dimiliki umat Islam

c. Membangun pola pikir masyarakat untuk

menghamburkan kekayaan.

d. Menghilangkan kesenjangan bagi si kaya dan si

miskin.

3. Hukum zakat bagi orang yang memiliki emas selama

9 bulan yang telah mencapai nishab adalah …

a. Wajib

b. Mubah

c. Haram

d. Sunnah

4. Hukum zakat bagi orang yang tidak memiliki

pekerjaan dan dan penghasilan tetap adalah …

28

a. Sunnah

b. Wajib

c. Haram

d. Mubah

5. Nishab zakat emas dan perak adalah …

a. 200 dinar dan 200 dirham

b. 200 mitsqol dan 20 dinar

c. 200 mitsqol dan 200 dirham

d. 20 dinar dan 200 dirham

6. Landasan hukum pelaksanaan zakat di Indonesia

terdapat pada …

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.


c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo.


d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo.


7. Dalam kaitannya dengan investasi syariah, zakat

ditinjau dari pendistribusiannya dibagi menjadi dua

yakni …

a. Amil dan Faqir

b. Amil pusat dan Amil daerah

c. Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif

d. Lembaga Negara dan Yayasan

8. Diaspora fungsi zakat meliputi beberapa bidang,

kecuali …

a. Sosial

b. Perbankan

c. Ekonomi

d. Moral

II. URAIAN

Dewasa ini begitu banyak lembaga amil zakat,

baik yayasan maupun nasional. Lakukanlah penelitian

tentang peran lembaga zakat tersebut dalam memajukan

masyarakat setempat! Kemudian presentasikan dan

diskusikan bersama temanmu!

29

BAB III INFAK DAN SEDEKAH SEBAGAI INSTRUMEN

INVESTASI SYARIAH

Melalui pembelajaran mengenai

Infak dan Sedekah ini,


menjelaskan instrument investasi

syariah. Selain itu, mahasiswa juga

diharapkan mampu berpikir kritis

dan menghasilkan inovasi dalam

menyongsong masa depan infak

dan sedekah yang berarti bagi

bangsa”

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM INFAK DAN

SEDEKAH

1. Pengertian Infak dan Sedekah

a. Infak

Secara terminologi, infak berasal dari kata anfaqa yang

berarti mengeluarkan sesuatu untuk tujuan tertentu.

Sementara menurut istilah syariah, infak berarti

mengeluarkan sebagian dari harta atau

pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang

diperintahkan agama islam. Jika pada bab sebelumnya kajian

zakat ada nisabnya, maka infak dan sedekah terbebas dari

nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang

berpenghasilan rendah maupun tinggi.45 Dalam konteks

hukum pelaksanaannya, Infak ada yang wajib ada juga yang

sunnah. Infak merupakan kewajiban diantaranya kafarat,

nadzar, zakat dan lain lain. Infak menjadi sunnah diantaranya

infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam

dan lain lain. Berbeda dengan zakat, peruntukan dana infak

dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk

dalam delapan asnaf.

45 Muhammad Sanusi, The Power of Sedekah, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), 12

“

30

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Infak

adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan

usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dengan

Undang-Undang ini juga pelaksanaan infak di Indonesia

memiliki payung hukum.

b. Sedekah

Secara bahasa, Sedekah berasal dari kata shadaqa yang

berarti benar. Dari sini timbullah asumsi bahwa orang yang

rajin bersedekah berarti benar pengakuan imannya. Sementara

secara terminologis, sedekah sama dengan infak, yakni

mengeluarkan sebagaian harta aatau pendapatan/penghasilan

untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama.

Begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan

secara sukalera kepada siapa saja, tanpa nisab dan tanpa

adanaya aturan waktu yang mengeikat. Perbedaannya, infak

lebih pada pemberian yang sifatnya materi, sedangkan

sedekah mempunyai makna yang lebih luas, baik dalam

bentuk pemberian yang bersifat materi maupun non materi.46

Selaras dengan hal diatas, Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

menyebutkan bahwa harta atau nonharta yang dikeluarkan

oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk

kemaslahatan umum.

B. Dasar Hukum Infak dan Sedekah

Berikut ini adalah dasar hukum Infak dalam Surah Al-Baqarah

ayat 267:

موا يايها الذين امنوا انف ن الرض ول تيم ا اخرجنا لكم م قوا من طي بت ما كسبتم ومم

غني ح ميد الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه ال ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami

keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang

buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan)

46 Faizin, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Sedekah: Perspektif Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia, Kontekstual, Vol. 30, No.2, 2015, 186.

31

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha

Terpuji.”

Untuk landasan hukum pelaksanaan sedekah terdapat dalam

Surah Al-Baqarah Ayat 177, yakni sebagai berikut:

ان تولوا وجوهكم قبل ا واليوم ليس البر لمشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله

ن واتى المال على حب ه ذوى القربى واليتمى والمس ىكة والكتب والنبي خر والمل كين ال

ىلين وفى ا كوة والموفون بعهدهم اذا وابن السبيل والس لوة واتى الز قاب واقام الص الر

ى ىك الذين صدقوا واول

ء وحين البأس اول ا ر ء والض برين فى البأسا ك هم عاهدوا والصه

المتقون

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur

dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang

beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab,

dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada

kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang

dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk

memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan

menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila

berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan

dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang

benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Untuk dasar hukum pelaksaan zakat, infak dan sedekah di

Indonesia telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat.

C. PERBEDAAN ANTARA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Tinjauan perbedaan antara Zakat, Infak dan Sedekah akan dipaparkan

melalui tabel berikut:

NO ASPEK ZAKAT INFAK SEDEKAH

1 Hukum Wajib Wajib dan

Sunnah

Sunnah

2 Aul 1 Tahun - -

3 Nishab Ada - -

4 Jenis Harta Materi Materi Non-Materi

5 Waktu Menjelang 1

Syawal

Sesuai

kebutuhan

Bebas / tidak

terikat

6 Subjek yang

dituju

8 ashnaf kondisional Bebas / terikat

32

D. INSTRUMEN INFAK DAN SEDEKAH DALAM KONTEKS

EKONOMI

Sesuai dengan apa yang dikemukakan pada bab zakat, tujuan dari

infak dan sedekah melingkupi tiga bidang, yang pertama adalah

bidang moral, dimana dengan infak dan sedekah menumbuhkan sifat

berbagi dan menjauhi sifat serakah. Di bidang sosial, infak dan

sedekah mmemiliki efek yang besar dalam memberikan pelajaran

untuk saling tolong menolong antar sesama. Dan yang terakhir adalah,

dibidang ekonomi yang merupakan imbas dari tolong menolong akan

menimbulkan hilangnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin .

Ditinjau dari bentuknya, yakni mengeluarkan harta untuk

diberikan kepada orang lain. Infak dan sedekah dapat dioptimalkan

keberadaannya dalam peningkatan ekonomi nasional, sekaligus dapat

dijadikan alternatif dana yang ditujukkan untuk recovery pasca

terjadinya bencana alam. Pengkonsepan dana infak dan sedekah jika

dilakukan secara matang dapat mengurangi beban APBN negara. Hal

ini bukan tidaak mungkin, mengiat disektor pengeluaran yang wajib

ada zakat yang keberadaannya memiliki peran untuk memeratakan

pembangunan dengan penyaluran dana dari kelompok kaya kepada

kelompok yang membutuhkan. Bahkan dewasa ini zakat juga telah

dikembangkan dalam bentuk program-program yang bersifat

produktif, untuk mengubah mindset orang yang menerimanya supaya

zakat tersebut bisa dikembangkan dalam bentuk usaha.

Dari sini infak dan sedekah juga dapat berkembang layaknya

zakat, dengan bergerak pada sektor pemberian tidak wajib, mengingat

infak dan sedekah dapat disalurkan pada kegiatan kemanusiaan, dana

sosial, bantuan bencana, dan lain sebagainya.

Selain itu, dibidang perekonomian, jika infak dan sedekah

diwujudkan dalam unit bisnis ekonomi syari’ah perannya akan

dirasakan pada sektor pengentasan kemiskinan. Peran tersebut

merupakan bentuk interpretasi dari Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang

berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dilindungi oleh

negara”.47

47 Altifani Rizky Hayyu, ZISWAF (Zakata, Infak, Sedekah, Wakaf) Potensi Ekonomi Islam di Era Modern, https://www.kompasiana.com/tifanihayyu/58a88c91719373d13f21b937/ziswaf-zakat-infak-sedekah-wakaf-potensi-ekonomi-islam-di-era-modern, diakses tanggal 02 Juli 2019.

https://www.kompasiana.com/tifanihayyu/58a88c91719373d13f21b937/ziswaf-zakat-infaq-shadaqah-wakaf-potensi-ekonomi-islam-di-era-modern

https://www.kompasiana.com/tifanihayyu/58a88c91719373d13f21b937/ziswaf-zakat-infaq-shadaqah-wakaf-potensi-ekonomi-islam-di-era-modern

33

E. RANGKUMAN

Berbeda dengan zakat, infaq dan sedekah merupakan suatu

ibadah sunnah. Dalam berinfaq tidak ditentukan kadar besarannya,

asalkan ia tidak sampai foya-foya dan boros dalam mengeluarkannya.

Infaq juga tidak membatasi kepada siapa saja harta tersebut ditujukan,

asalkan ia diberikan kepada orang yang membutuhkan uluran tangan.

Infaq mempunyai banyak kemiripan dengan sedekah, letak

pembedanya hanya batasan sedekah lebih luas, yakni mencakup

sedekah non-materi.

F. EVALUASI


I. PILIHAN GANDA

1. Makna dari infaq secara bahasa adalah

a. membersihkan

b. benar dan jujur

c. mengeluarkan atau membelanjakan

d. penyucian

2. Berikut yang bukan termasuk macam infaq ialah …

a. infaq wajib

b. infaq sunnah

c. infaq haram

d. infaq makruh

3. Secara bahasa, sedekah bermakna …

a. membersihkan

b. benar dan jujur

c. mengeluarkan atau membelanjakan

d. penyucian

4. Berikut yang tidak bisa disedekahkan adalah ..

a. uang

b. pendidikan

c. udara

d. beras

5. Perbedaan mendasar antara infak dan sedekah adalah …

a. Infak berbentuk materi, sedekah materi-non materi

b. Infak memiliki nishab, sedekah tidak memiliki nishab

c. Infak hukumnya wajib, sedekah hukumnya makruh

d. Infak disalurkan kepada 8 ashnaf, sedekah kepada orang

miskin saja

34

II. URAIAN

1. Apa saja syarat yang ditetapkan atas orang yang berinfaq dan

harta yang diinfaqkan? Sebutkan!

2. Apa persamaan dan perbedaan dari zakat, infaq dan sedekah?

Sebutkan!

35

BAB IV ASURANSI SYARIAH

Melalui pembelajaran ini


menjelaskan perbedaan asuransi

syariah dengan asuransi

konvensional. Selain itu,

mahasiswa juga diharapkan

mampu berpikir kritis dan dapat

mengembangkan pemikiran

hukum investasi syariah pada

produk asuransi.”

A. SEJARAH ASURANSI SYARIAH

suransi syariah pertama kali dikenal didalam masyarakat pada

abad kedua era perdaganganIslam. Pada saat ini banyal

saudagar muslim yang berasal dari Arab memperdagangkan dagangan

mereka ke India, timur jauh, dan negara-negara lain di Asia. Akibat dari

perdagangan itulah maka dikenal dengan sistemj aqilah yang mempunyai

arti memberikan jaminan bersama oleh beberapa orang yang mempunyai

tujuan untuk saling membantu di saat terdapat bencana atau kemalangan

didalam melakukan perdahgangan.48 Konsep Aqilah dikembangkan

sebagai tradisi masyarakat dan saudagar Arab untuk membayar sejumlah

kompensasi finansial untuk cedera tubuh.49

Pada saat kekaisaran Ottoman penerapan asuransi syariah

dilakukan dengan menggunakan bantuan timbal balik untuk mengganti

sejumlah ganti rugi dalam hubungan perdagangan dengan para pedagang

Spanyol.50 Pada abad ke-19, seorang pengacara Hanafi Ibn Abidin 1784 -

1836 seorang sarjana Islam pertama yang datang dari Mesir

48 Mehdi Sadeghi, The evolution of Islamic insurance - Takaful: a literature survey, Journal Insurance Markets and Companies,Vol.1, No 2, 2010, hlm 101 49 Schoon, N. Islamic Finance, a History, Financial Services Review, August 2008, hlm 10-12. 50 Pamuk, S, The Evolution of Financial Institutions in the Ottoman Empire, Financial History Review, Vol.11, 2004, hlm. 7-13.

“

A

36

mengungkapkan tentang makna, konsep dan polis asuransi.51 Hanafi Ibn

Abidin juga mengemukakakn bahwa hubungan hukum antara

ptertanggung dengan penanggung dan didalam preaktiknya bukan sekedar

kebiasaan.52

Pada tahun 1906, Muhammad Baqit Mufti dari Mesir menyetujui

gagasan asuransi yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin. Pada periode abad

kedua puluh, seorang ahli hukum Islam terkenal, Muhammad Abduh

mengeluarkan dua fatwa yang menyebutkan bahwa transaksi asuransi

seperti transaksi pembiayaan al-mudharabah pada asuransi jiwa adalah

sah.53

Asuransi syariah atau disebut juga sebagai takaful adalah

alternatif syariah untuk asuransi konvensional yang didasarkan pada

gagasan solidaritas sosial, kerjasama dan ganti rugi bersama atas kerugian

anggota yang berlandaskan pada kesepakatan di antara sekelompok orang

yang setuju untuk bersama-sama mengidentifikasi kerugian atau kerusakan

yang dapt terjadi dikemudian hari.54

Proses masuknya asuransi Indonesia tidaklah mulus. Pada zaman

pendudukan Belanda-pun hanya bangsawan-bangsawan saja yang dapat

menikmati asuransi ini, kemudian disusul ketika masa runtuhnya

perekonomian Jepang yang menyebabkan perusahaan-perusahaan asuransi

tidak dapat beroprasi dengan baik, dan puncak pada masa ini adalah ketika

dikeluarkannya Pen-Pres No. 27 Tahun 1965 tentang peredaran Rupiah

baru yang bernilai 1000:1 dan rupiah lama ditarik dari peredaran.

Pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai

berdirinya perusahaan asuransi syariah Islamic Insurance Co. Ltd. Di Arab

Saudi.55 Kemudian muncullah asuransi-asuransi syariah di berbagai negara

lain seperti di Swiss, Luxemburg, Bahamas, Bahrain. Di Malaysia sediri

asuransi syariah berdiri pada tahun 1983 yang bernama Syarikat Takaful

Sendirian Berhad. Sedangkan Asuransi Takaful di Indonesia baru muncul

51 Klingmuller, The Concept and Development of Insurance in Islamic Countries, Islamic Culture, Vol. XLIII, 1969, hlm 24 52 Klingmuller, The Concept and Development of Insurance in Islamic Countries, Islamic Culture, Vol. XLIII, 1969, hlm 24 53 Zamir, I., and A. Mirakhor. An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice, (USA, John Wiley & Sons, 2007) hlm. 1-2. 54 Maysami, R. C., Golriz, H. and Hedayati,Pragmatic Interest-free Banking: Metamorphosis of the Iranian Financial System, Journal of International Banking Law, Vol.12, 1997, hlm. 92–108. 55 Gemala Dewi. Aspek-aspek hukum dalam perbankan perasuransian syariah di Indonesia (Jakarta Timur: Prenada Media, 2004), 125

37

pada tahun 1994 yang diresmikan dengan nama PT Syarikat Takaful

Indonesia, dan memiliki 2 anak cabang yakni PT Asuransi Takaful

Keluarga tahun 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum tahun 1995.

Pendirian asuransi ini sebenarnya sudah ada 3 tahun sebelum

diresmikannya Takaful. Halini diperkuat dengan adanya Bank Muamalat

Indonesia pada tahun 1991. Semenjak berdirinya bank syariah dirasa

penting dan butuh pula adanya asuransi berdasarkan syariah. Pada tanggal

27 Juli 1993 Ikatan Cedekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui

Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan

Asuransi Tugu Mandiri sepakat mendirikan asuransi takaful dan menyusun

Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). TEPATI

kemudian merumuskan Asuransi Takaful Indonesia dan mendirikan dua

asuransi yakni Asuransi Jiwa dan Asuransi Kerugian, yang merujuk pada

Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1992, bahwa asuransi jiwa dan asuransi kerugian

harus didirikan secara terpisah.

TEPATI kemudian melakukan studi banding ke Syarikat Takaful

Malaysia Sendirian Berhad di Malaysia tanggal 7-10 September 1993.

Kemudian hasilnya di seminarkan di Jakarta, 19 Oktober 1993 dan

merekomendasikan untuk membentuk Asuransi Takaful Indonesia.

Kemudian TEPATI menyusun konsep mendirikan perusahaan asuransi

yang mana tanggal 25 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia resmi

didirikan di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta dan mendapatkan izin

operasional dari Departemen Keuangan pada tanggal 4 Agustus 1994,

Surat Keputusan Nomor : Kep-385/KMK.017/1994.

B. PENGERTIAN ASURANSI SYARIAH

Dari aspek terminologis, hakikat asuransi berasal dari Bahasa

Belanda yakni assurantie. Namun dalam bahasa hukum Belanda biasa

disebut verzekering. Asuransi dalam Bahasa Inggris masyhur disebut

insurance. Dalam Bahasa Arab dimaknai dengan at-ta’min. Dari bahasa

induk Belanda yakni assurantie, melahirkan dua subjek yang berkaitan

yakni assuradeur yang artinya penanggung dan geassureerde yang berarti

tertanggung.56 Demikian juga peristilahan asuransi dalam Bahasa Arab

juga melahirkan dua subjek yang berkaitan yakni mu’ammin bagi

penanggung dan musta’min.

Sementara itu pada tataran etimologis, Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang menjelaskan definisi sendiri dalam pasal 246 yakni suatu

56 Wirjono Projodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta:Intermasa, 1981), 1.

38

perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada

seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu kejadian

yang tidak tentu.57 Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang

Peransuransian pasal 1 angka 2:

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas

perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis

dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka

pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling

menolong dan melindungi dengan cara:

a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga

yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena

terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya

peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta

dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau

didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pemahaman dari definisi diatas adalah bahwa asuransi sebagai

sebuah perjanjian yang mana penanggung mengikatkan dirinya kepada

pihak tertanggung dengan suatu premi, demi memberi penggantian kepada

tertanggung karena suatu kerugian yang tidak terduga.

Asuransi merupakan suatu akad atau perjanjian peralihan resiko,

yang mana pihak penanggung mengambil alih resiko yang menimpa

tertanggung dan sebagai konsekuensinya tertanggung berkewajiban

membayar premi.58

Sebagaimana telah disinggung diatas dalam kosakata Bahasa

Arab, asuransi adalah at-ta’min, yang berasal dari kata amana yang berarti

aman. Istilah ini diadopsi dari kondisi aman yang diraskan dari pihak

tertanggung, kendatipun sebenarnya pihak tertanggung tetap memberikan

angsuran kepada penanggung. Selain at-ta’min istilah yang lebih dikenal

adalah takaful, yang berarti menanggung. Asuransi dengan peristilahan ini,

juga disinggung dalam Al-Qur an seperti dalam Surat Ali- Imran ayat 44

yakni:

57 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 58 Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 152.

39

م وما ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلمهم أيهم يكفل مري

كنت لديهم إذ يختصمون

"Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang

Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu

tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-

anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka

yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi

mereka ketika mereka bersengketa.

Menurut Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI), definisi asuransi syari’ah adalah usaha untuk saling

melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak-

pihak dalam bentuk asset atau tabarru’ yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan)

sesuai dengan syari’ah. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-

MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah menyebutkan

pengertian asuransi syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) merupakan

usaha saling melindungi, membantu dan tolong menolong di antara

sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau

tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko

tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Ada

beberapa syarat agar akad sesuai dengan syariah yaitu tidak mengandung

gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan),

risywah (suap), barang haram dan maksiat.

Maysami dan Williams juga berpendapat bahwa takaful adalah alat

yang diizinkan yang sesuai dengan prinsip jaminan bersama dalam Syariah

mendorong saling membantu diri sendiri. Namun, asuransi syariah harus

membantu pemegang polis, bukan untuk mendapatkan laba, meskipun

menggunakan dana yang diizinkan.59 Menurut Lewis, M. and Algaoud

bahwa dana Takaful berpotensi dikelola oleh bank syariah yang

mengumpulkan premi asuransi Takaful, menyediakan bantuan keuangan

untuk pemegang polis, dan investasikan dana ini di perusahaan yang

diizinkan sesuai dengan keinginan peserta dan sesuai dengan Syariah.60

59 Maysami, R and Williams, J, Evidence on the Relationship between Takaful Insurance and Fundamental Perception of Islamic Principles, Applied Financial Economics Letters, Vol 2, No 4, 2006, Hal 229-232. 60 Lewis, M. and Algaoud, L. Islamic Banking. Edward Elgar, Cheltenham, 2001, Hal 23

40

Pada pengelolaan dan penanggungan risiko pada asuransi syariah,

tidak memperbolehkan adanya gharar (ketidakpastian atau spekulasi) dan

maisir (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak

diperkenankan adanya riba (bunga). Ketiga larangan ini, gharar, maisir,

dan riba merupakan perbuatan yang harus dihindari dalam praktek

asuransi syariah, dan menjadi pembeda utama dengan asuransi

konvensional

C. AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH

Pada asuransi syar’iah (ta’min, takaful atau tadhamun) terdapat

dua jenis akad yaitu : 61

1. Akad tijarah merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk

tujuan komersial.

2. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan

tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan

komersial.

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang

akad tabarru’ pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menetapkan

bahwa akad tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua

produk asuransi. Akad tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad

yang dilakukan antar peserta pemegang polis dengan ketentuan bahwa :62

1. Akad tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan

dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-

menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

2. Pada akad tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara

individu.

b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu

c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.

d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis

asuransi yang diakadkan.

61 Fatmawati, Pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang Sitem Operasional Asuransi Syari’ah. Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2010,hlm .3 62 Firdaus, NH, Muhammad, dkk., Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari’ah Kontemporer, Renaisan,Jakarta, 2005, hlm 46

41

Adapun kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan akad tabarru’ yaitu

:63

1. Dalam akad tijarah (mudarabah), perusahaan bertindak sebagai

mudharib

(pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang

polis).

2. Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan

digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.

Sedangkan

perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang

pengembalian dana tabarru’ bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum

waktu perjanjian berakhir dikeluarkan fatwa untuk memenuhi kebutuhan.

Pada fatwa ini yang dimaksud dengan dana tabarru' adalah iuran/hibah

sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi

syari’ah individu kepada peserta secara kolektif yang sesuai dengan

kesepakatan diantara para pihak.

D. MODEL PENERAPAN POLIS PADA ASURANSI SYARIAH

Pada perjanjian polis asuransi yang terjadi antara tertanggung dan

penanggung terdapat beberapa model yang diadopsi di berbagai negara

Muslim, yaitu:64

1. Model Mudarabah

Tertanggung harus setuju untuk berbagi keuntungan atau kerugian

dengan perusahaan asuransi apabila terjadi kejadian dimasa yang

akan datang. Pembagian keuntungan dan kerugian antara

tertanggung dan penanggung ditentukan sebelumnya dan dinilai

berdasarkan tahap perkembangan dan pendapatan perusahaan.

Rasio pembagian disetujui tertanggung maupun penanggung.

2. Model Wakalah.

Tertanggung membayar biaya wakalah berdasarkan nilai

penanggungan. Biaya Wakalah ditentukan oleh penanggung atau

perusahaan asuransi satu tahun sebelumnya.

3. Model Wakaf.

63 H. A. Dzajuli dan Yadi Jazwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), PT Raja Grafindo Persada, Jakara, 2002,hlm 131 64 Mher Mushtaq Hussain, Conceptual And Operational Differences Between General Takaful And Conventional Insurance, Australian Journal of Business and Management Research, Vol.1, No.8, 2001, hlm 24

42

Tujuan dari dana ini adalah untuk memberikan bantuan kepada

peserta terhadap kerugian yang ditentukan menurut syarat dan

ketentuan dana Wakaf.

E. PRINSIP ASURANSI SYARIAH

Asuransi Syariah merupakan salah satu produk hukum Islam yang

semakin hari semakin mengalami dinamisasi. Tentunya, asuransi syariah

memiliki karakter khas dari yang lain, yakni mengandung nilai-nilai

ilahiyah dan ibadah dalam teknisnya. Pada hakikatnya, dalam tataran asas

dan prinsip, tidak jauh berbeda dengan asas asuransi konvensional.

Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:65

1. Prinsip Kepentingan

Prinsip ini adalah satu hal krusial yang sangat menentukan

kepastian hukum mengenai asuransi syariah. Yang dimaksud

dengan prinsip kepentingan adalah bagi orang yang

berasuransi harus memiliki kepentingan terhadap objek yang

diasuransikan. Hal penting yang perlu diingat jikalau

membahas kepetingan ini adalah jika kelangsungan atau

adanya objek tersebut membawa maslahat, dan ketiadaannya

menimbulkan kerugian.

2. Prinsip Utmoust Good Faith

Adanya kepercayaan antara kedua belah pihak akan sangat

menentukan keberlangsungan asuransi. Hal ini dapat

diimplementasikan pada pertukaran informasi antara keduanya

yang terjadi secara transparan tanpa ada yang disembunyikan.

3. Prinsip Indemnitas

Kompensasi keuangan yang cukup untuk mengembalikan

tertanggung pada posisi sesaat sebelum mengalami kerugian.

Prinsip ini tidak berlaku pada asuransi jiwa karenaa hany

berlaku pada kerugian yang dapat ditaksir dengan nominal.

4. Prinsip Proximate Cause

Prinsip ini merupakan sebab aktif dan efisien yang

mengakibatkan kejadian secara berantai dan intervensi

kekuatan lain, diawali dengan bekerja dengan aktif dari suatu

sumber independen. Misalnya, ada suatu perkelahian di bahu

jalan hingga salah satunya dipukul hinggajatuh di jalan. Disaat

bersamaan, ada kendaraan yang lewat dan menabraknya.

65 Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Prenada Media Group, 2010,Jakarta, hlm 172-178

43

Akibatnya, orang itu terluka parah di bagian kepala dan

akhirnya meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Dengan

ini dapat disimpulkan bahwa Proximate Cause kematiannya

adalah tertabrak motor.

Tujuan prinsip ini adalah untuk memberikan kerangka

kerja dimana semua pihak yang terlibat dalam satu transaksi

mendapat perlakuan yang adil.

5. Prinsip Subrogation

Prinsip ini adalah prinsip terusan dari prinsip ganti rugi,

yakni hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi

kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang

mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami peristiwa

kerugian.

6. Prinsip Contribution

Prinsip ini jika didasarkan pada sudut pandang

penanggung, prinsip ini merupakan hak penanggung untuk

melibatkan para penanggung lain yang memiliki kepentingan

yang sama untuk menanggung ganti rugi kepada tertanggung,

meskipun jumlah masing-masing penanggung berbeda.

Sementara itu, jika ditinjaau dari sudut pandang tertanggung,

maka kerjasama mutual antar tertanggung untuk menyuplai

dana kepada perussahaan dimana pihak tertanggung akan

mendapat kompensasi atas kontribusinya berdasarkan premi

masing-masing.

Prinsip-prinsip yang telah tersebutkan diatas adalah prinsip yang

sama-sama dimiliki oleh Asuransi konvensional maupun asuransi syariah.

Berikut ini prinsip yang dipegang erat sehingga menjadi karakter asuransi

syariah:66

1. Tauhid

Sebagaimana telah disinggung dalam pengantar, karakter

khas asuransi syariah adalah sarat akan nilai ilahiyahnya.

Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh

harta kekayaan yang ada di seluruh alam semesta ini. Maka

hak Allah pula untuk memberikannya kepada siapa saja yang

dikehendaki-Nya atau mengambilnya dari siapa saja yang di

kendaki-Nya.

66 H. A. Dzajuli dan Yadi Jazwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 131.

44

Asas asuransi syariah bukan semata-mata meraih

keuntungan, atau menangkap peluang pasar yang sedang

cenderung pada syariah. Namun berawal dari niat untuk

mewujudkan nilai-nilai syariah dalam dunia asuransi.

Sedangkan bagi pihak nasabah, tujuan melakukan asuransi

syariah adalah untuk bertransaksi dalam bentuk tolong

menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-

mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah. Dengan

demikian, maka nilai tauhid terimplementasikan pada industri

asuransi syariah. Allah SWT berfirman :

خلقت وما ليعبدون

إل والنس الجن

Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan

supaya mereka menyembah-Ku. (QS. 51 : 56)

2. Keadilan

Keadilan dalam konsep ini dipahami sebagai upaya dalam

menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan

perusahaan asuransi sebagaimana mestinya. Sikap adil dalam

asuransi syariah harus benar-benar dilaksanakan, khususnya

dalam membangun hubungan antara sesama nasabah, maupun

antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah terkait

dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah

tidak boleh ada pihak yang mendzalimi nasabah dengan hal-

hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah.

Prinsip keadilan pada asuransi syariah tersurat didalam

firman Allah SWT :

امين كونوا ءامنوا الذين ياأيها قو ول بالقسط شهداء لل

أقرب هو اعدلوا تعدلوا أل على قوم شنآن يجرمنكم

واتقوا للتقوى إن الل تعملون بما خبير الل

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi

orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah,

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali

kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-

Maidah/ 5 : 08)

3. Tolong–menolong

Semangat tolong menolong harus menjadi dasar para

pihak dalam beransuransi. Sejak awal seseorang yang masuk

45

asuransi, harus memiliki niat dan motivasi untuk membantu

dan meringankan beban saudaranya yang tertimpa musibah

atau kerugian. Peran perusahaan asuransi syariah hanya

sebagai pengelola saja. Konsekwensinya, perusahaan tidak

berhak mengklaim atau mengambil dana tabarru’ nasabah.

Perusahaan hanya mendapatkan dari ujrah (fee) atas

pengelolaan dana tabarru’ tersebut, yang dibayarkan oleh

nasabah bersamaan dengan pembayaran kontribusi (premi).

Perusahaan asuransi syariah mengelola dana tabarru’ tersebut,

untuk diinvestasikan secara syariah untuk selanjutnya

dialokasikan pada nasabah lainnya yang tertimpa musibah.

Pada konsep ini, sesama nasabah telah melaksanakan prinsip

saling tolong menolong, meskipun tidak saling mengenal

ataupuan bertatap muka. Allah SWT berfirman :

على تعاونوا ول والتقوى البر على وتعاونوا

والعدوان الثم

Dan bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan

ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam

perbuatan dosa dan permusuhan. (QS. Al-Maidah : 2)

4. Kerjasama

Kerjasama dalam asuransi dapat berbentuk akad yang

dijadikan acuan antara para pihak yang terlibat yaitu antara

anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Selanjutnya akad

digunakan dalam konsep mudharabah dan musyarakah. Dua

konsep ini merupakan konsep dasar dalam kajian ekonomika

islami.

5. Amanah

Prinsip amanah harus menjadi dasar bagi semua nasabah

asuransi. Amanah berarti nasabah asuransi berkewajiban

untuk menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan

pembayaran dana iuran (premi) dan tidak boleh memanipulasi

kerugian yang menimpa dirinya. Begitu juga organisasi

perusahaan saat membuat laporan keuangan tiap periode

harus mewujudkan nilai–nilai akuntabilitas (pertanggung

jawaban).

Bukan hanya pihak nasabah, perusahaan asuransi juga

harus amanah dalam mengelola dana premi. Perusahaan

asuransi juga tidak boleh semena-mena dalam mengambil

keuntungan, yang berdampak pada ruginya nasabah.Transaksi

46

yang amanah, akan membawa pelakunya mendapatkan surga.

Rasulullah SAW bersabda :

د يقين النبي ين مع المين دوق الص التاجر (الترمذي رواه) والشهداء والص

Seorang pebisnis yang jujur lagi amanah, (kelak akan

dikumpulkan di akhirat) bersama para nabi, shiddiqin dan

syuhada’. (HR. Turmudzi)

6. Kerelaan (‘An Taradhi)

Prinsip kerelaan dalam asuransi syariah diterapkan pada

setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal

dalam merelakan sejumlah dana yang disetorkan

keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial

(tabarru’).

7. Larangan , maisir gharar, dan riba

Setiap muslim tidak dibenarkan untuk bertransaksi dengan

cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil melalui judi,riba

dan kebohongan yang menimbulkan kerugian dipihak yang

lain.

1. Maisir

Maisir atau perjudian berasal dari gharar yang ada di

asuransi, karena untung atau rugi sangat besar bagi

penanggung. Pada asuransi maisir menyerupai

pengambilan risiko pada tingkat tertentu dimana

tertanggung mendapat sejumlah uang tanpa belum

diketahui total kerugiannya. Jenis maisir sebagai

tertanggung membuat perhitungan lebih dahulu sebelum

terjadinya kerugian.67

2. Gharar

Pada kontrak asuransi atau polis didalam asuransi

syariah keberadaan Gharar dalam polis tersebut dilarang

dan keberadaannya dapat membatalkan kontrak. Menurut

hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah (RA) dan

banyak sahabat lainnya bahwa Nabi (SAW) telah

melarang perdagangan gharar Karenanya, kontrak apa

pun yang mengandung unsur gharar akan melanggar

hukum.

Secara harfiah gharar berarti penipuan (al-khid'a),

gharar dalam transaksi sering digunakan dalam arti

67 Houston, D. B, Risk, Insurance, and Sampling, The Journal of Risk and Insurance, Vol 31, No.4, 1964, hlm 511- 538.

47

risiko, ketidakpastian, bahaya, bahaya dll. Dalam bahasa

hukum, itu berarti melakukan sesuatu secara membabi

buta tanpa pengetahuan yang cukup atau untuk

mengambil risiko diri sendiri. dalam suatu usaha yang

tidak tahu persis apa hasilnya.68

Menurut Dr. Hussain Hamid Hassan gharar dapat

muncul didalam polis asuransi melalui empat cara

yaitu:alam empat cara;69

1. Tidak diketahui jumlah ganti rugi benda yang akan

diasuransikannya.

Pemegang polis tidak mengetahui secara pasti

jumlah ganti rugi maupun kompensasi terhadap

peristiwa yang akan terjadi, misalnya. kematian

dalam kasus asuransi jiwa dan beberapa jumlah

ganti rugi atas barang yang telah diasuransikan

apabila terjadi karena peristiwa kebakaran atau

bahaya lain dalam kasus asuransi umum.

2. Gharar dalam jumlah premi

Pada polis asuransi, kewajiban seorang pemegang

polis ialah membayar sejumlah uang yang disebut

dengan premi atas keikutsertaannya didalam

asuransi. Besaran premi asuransi yang harus

dibayarkan, pasti ditulis dalam dokumen polis

asuransi. Premi asuransi digunakan untuk membayar

biaya-biaya asuransi (cost of insurance). Pada

asuransi jiwa, perusahaan asuransi tidak mengetahui

dengan pasti apakah perusahaan akan dapat

menerima semua angsuran atau hanya beberapa

angsuran sebelum kompensasi jatuh tempo.

3. Gharar dari besarnya ganti rugi

Pemegang polis tidak mengetahui besaran biaya

kompensasi atau ganti rugi yang akan ia dapatkan

jika terjadi kerusakan atau meninggalnya seseorang.

Perhitungan kerugian perusahaan asuransi

68 Kamali, M. H, Uncertainty and Risk Taking (Gharah) in Islamic Law, IIUM Law Journal, 1999, hlm. 199- 216. 69 Ahmad, rukhsar A market study of Takaful industry, insurance journal, Vol.2, No. 1, 20014, hlm 125

https://www.finansialku.com/definisi-polis-asuransi-adalah/

https://www.finansialku.com/definisi-polis-asuransi-adalah/

48

memutuskan jumlah kompensasi yang biasanya

tetap di bawah harapan tertanggung.

4. Gharar sehubungan dengan waktu pembayaran

Waktu pembayaran kompensasi dalam kasus baik

nyawa dan asuransi umum tidak diketahui dan tidak

pasti karena tidak ada yang tahu sebelumnya bahwa

ketika acara, terhadap perlindungan asuransi yang

diatur, akan terjadi

3. Riba

Riba didalam polis asuransi tersebut dan hal itu

dilarang didalam asuransi syariah. Riba secara harfiah

berarti peningkatan, penambahan, ekspansi atau

pertumbuhan. Namun, tidak setiap peningkatan atau

pertumbuhan yang dilarang oleh Islam.70 Riba, didalam

polis mengacu pada premi yang harus dibayar oleh

peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan

jumlah pokok sebagai persyaratan untuk pinjaman atau

untuk perpanjangan jatuh tempo.

Menurut Maududi Abul A'la yang menentang

asuransi, berpendapat bahwa kontrak asuransi

bertentangan dengan prinsip yang ditetapkan dalam

Syariah. Pada polis asuransi terdapat dua jenis riba

didalam penerapannya yaitu:71

a. Riba-al-fadl

Riba yang terjadi karena perusahaan asuransi

membayar kepada tertanggung atau pemegang polis

asuransi dengan jumlah yang lebih besar atau lebih

kecil dari jumlah dari premi yang telah dibayar oleh

pemegang polis atau tertanggung.

b. Riba-al-Nasa

Riba yang terjadi ketika perusahaan asuransi

terlambat dalam membayar jumlah kompensasi

ataupun ganti rugi yang telah ditentukan pada

terjadinya suatu peristiwa didalam polis.

c. Riba al-Nasi'ah

70 Al Janahi, A. and Weir, D, Alternative Financial Rationalities in Managing Corporate Failure, Managerial Finance, Vol. 31, No 4, 2005, hlm.: 34-45. 71 Maududi Abul A'la,1988.“Ma'ashiat-e-Islam”, Islamic Publications, Lahore, p.408.

49

Riba yang muncul karena aktivitas investasi

perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi biasanya

menginvestasikan jumlah premi pemegang polis

tersebut dan apabila pemegang polis tidak terdapat

suatu kejadian sampai dengan jangka waktu

berakhirnya polis, maka perusahaan asuransi dalam

mengembalikan nilai pertanggungan sesuai dengan

pembayaran premi. Pengembalian nilai

pertanggungan didalam polis asuransi didalam

konsep syariah disebut dengan Riba al Nasi'ah.

F. PERBEDAAN ANTARA ASURANSI KONVENSIONAL

DAN ASURANSI SYARIAH

Perbedan yang paling mendasar dari asuransi dengan asuransi

syariah adalah, asuransi syariah sangat memperhatikan prinsip-prinsip

syariah. Selain itu asuransi syariah dilaksanakan berdasarkan asas tolong

menolong dan saling melindungi. Selanjutnya, mengenai aspek kunci,

pelaku dan lain-lain sama dengan asuransi konvensional. Adapun dapat

diketahui kata kunci yang dapat mempermudah dalam mempelajari

asuransi, yakni:

1. Penanggung, yakni pihak yang berjanji membayar kepada pihak

tertanggung baik secara angsur maupun tunai sekaligus.

2. Tertanggung, yakni pihak yang berjanji akan membayar premi

kepada pihak penannggung, baik secara angsur maupun tunai

sekaligus.

3. Peristiwa atau kejadian yang tidak terduga yang biasanya disebut

dengan risiko.

No Aspek

Perbedaan

Asuransi

Konvensional

Asuransi

Syariah

1 Visi Misi Surplus

underwriting,

komisi

reassuransi,

keuntungan

perusahaan

Misi ibadah,

Tolong

menolong,

mencari ridha

Allah SWT.

50

No Aspek

Perbedaan

Asuransi

Konvensional

Asuransi

Syariah

2 Dewan Pengawas

Syariah

Tidak Ada Mengawasi

produk yang

ditawarkan dan

dipasarkan serta

investasi dana

3 Akad awal Jual beli Tolong menolong

4 Investasi Investasi dengan

prinsip bunga

Investasi dengan

prinsip bagi hasil

seperti

murabahah,

musyarakah,

salam dan lain-

lain.

5 Kepemilikan Dana Iuran yang

dibayarkan

nasabah asuransi

menjadi hak

perusahaan, dan

perusahaan

berwenang

menyalurkan

investasinya.

Dana milik

peserta,

perusahaan hanya

pengelola.

6 Profit Sepenuhnya milik

perusahaan

Bagi hasil

7 Sumber

pembayaran klaim

Sepenuhnya milik

rekening

perusahaan

Dana tabarru’

G. MEKANISME ASURANSI SYARIAH

Pengelolaaan asuransi di Indonesia didasarkan pada konsep

mudharabah, yakni kontrak antara dua belah pihak yang terlibat, yang

dalam konteks ini adalah peserta asuramsi dan perusahaan asuransi.

Berdasarkan konsep ini, di Indonesia lahir dua cara pengelolaan asuransi

syariah, yakni pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan (saving)

dan tidak memiliki unsur tabungan (non saving).

51

Mekanismenya, dalam setiap premi yang dibayarkan akan masuk

kedalam dua rekening yakni rekening tabungan dan tabarru’ (sosial).

Status kepemilikan dana yang terdapat di rekening tabungan adalah milik

peserta sendiri. sementara itu, dana yang ada di rekening tabarru’ memang

diniatkan menjadi dana sosial yang digunakan untuk tolong menolong.

Selain itu, dana ini juga bisa digunakan jika sewaktu-waktu ada peserta

meninggal atau kontrak transaksi telah habis dengan catatan ada surplus

dana. Jika perjanjian belum berakhir maka dana tabarru’ tidak bisa

diambil. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan

syariah islam. Keuntungan hasil investasi diperoleh setelah dikurangi

beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), dan dibagi antara peserta dan

perusahaan menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perbandingan

tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan

peserta.

H. PRODUK ASURANSI SYARIAH

Berikut ini adalah beberapa produk asuransi syariah yang telah

diterapkan di Indonesia antara lain:

1. Asuransi Syariah Keluarga (Asuransi Jiwa)

Yakni bentuk asuransi yang memberikan perlindungan bagi

nasabah dalam menghadapi musibah kematian atau kecelakaan

atas diri asuransi. Adapun asuransi ini dibagi menjadi dua macam,

yakni sebagai berikut:

a. Asuransi Syariah saving, meliputi:

- Asuransi syariah berencana

- Asuransi syariah dana haji

- Asuransi syariah pendidikan atau dana siswa

b. Asuransi Syariah non saving, meliputi:

- Asuransi syariah Asuransi syariah berjangka

- Asuransi syariah majelis taklim

- Asuransi syariah khairat keluarga

- Asuransi syariah pembiayaan

- Asuransi syariah kecelakaan diri

- Asuransi syariah wisata dan perjalanan

- Asuransi syariah kecelakaan siswa

- Asuransi syariah haji dan umroh

2. Asuransi Syariah Umum

Merupakan asuransi yang memberikan perlindungan bagi nasabah

yang mengalami bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta

52

asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor dan bangunan pabrik.

Adapun produk asuransi syariah pada kategori ini adalah:

a. Asuransi syariah kebakaran

b. Asuransi syariah kendaraan bermotor

c. Asuransi syariah risiko pembangunan

d. Asuransi syariah pengangkutan barang

e. Asuransi syariah risiko mesin.

I. RANGKUMAN

1. Ditinjau dari aspek kebahasaan, diadopsi dari bahasa Belanda

assurantie. Namun dalam bahasa hukum Belanda biasa disebut

verzekering

2. Secara etimologis, definisi asuransi dan asuransi syariah dapat

diketahui di Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Peransuransian.

3. Landasan hukum asuransi dan asuransi dan asuransi syariah adalah

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.

4. Secara konsep, sejarah asuransi sebenarnya sudah sangat lama

terjadi namun istilah asuransi dikenal jauh setelah konsep itu

hadir.

5. Kehadiran asuransi juga diwarnai oleh gejolak argumentasi

tentang status kehalalannya.

6. Asuransi Takaful di Indonesia baru muncul pada tahun 1994 yang

diresmikan dengan nama PT Syarikat Takaful Indonesia, dan

memiliki 2 anak cabang yakni PT Asuransi Takaful Keluarga

tahun 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum tahun 1995.

7. Pada tanggal 27 Juli 1993 Ikatan Cedekiawan Muslim se-

Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank

Muamalat Indonesia dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri

sepakat mendirikan asuransi takaful dan menyusun Tim

Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). TEPATI

kemudian merumuskan Asuransi Takaful Indonesia dan

mendirikan dua asuransi yakni Asuransi Jiwa dan Asuransi

Kerugian, yang merujuk pada Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1992,

bahwa asuransi jiwa dan asuransi kerugian harus didirikan secara

terpisah.

8. Prinsip yang harus ada pada proses transaksi syariah adalah,

prinsip kepentingan, iktikad baik atau kejujuran yang sempurna,

53

ganti rugi, prinsip proximate cause, prinsip subrogation, prinsip

contribution.

9. Adapun prinsip syariah yang harus diper hatikan adalah tauhid,

keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah, kerelaan dan

menghindari maysir, gharar dan riba.

10. Dalam asuransi syariah ada dua cara pengelolaan, yakni

pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan (saving) dan

tidak memiliki unsur tabungan (non saving).

11. Adapun produk asuransi syariah yang sudah diterapkan di

Indonesia adalah asuransi syariah jiwa dan asuransi syariah umum.

J. EVALUASI

Kerjakan soal dibawah ini dengan tepat!

I. PILIHAN GANDA

1. Asuransi secara bahasa diadopsi dari bahasa …

a. Belanda (assurantie)

b. Italia (le surance)

c. Inggris (asurantion)

d. Arab (kafalah)

2. Landasan hukum asuransi di Indonesia terdapat pada …

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

3. Asuransi dalam Bahasa Arab biasa disebut …

a. Salam

b. Marabahah

c. Takaful

d. Ikhlas

4. Prinsip yang menentukan kehalalan asuransi adalah …

a. Gharar

b. Saling menolong

c. Menabung

d. Riba’

5. Perbedaan yang mendasar antara asuransi konvensional

dengan asuransi syariah adalah …

a. Prinsip asuransi syariah memaksa berasuransi demi

kenyamanan masa depan, prinsip asuransi konvensional

memaksa demi memperkaya masa depan.

54

b. Prinsip asuransi syariah untuk saling membantu dan

menghindari gharar, maisir dan riba, prinsip asuransi

konvensional menggunakan suku bunga.

c. Asuransi syariah dengan asuransi syariah tidak memiliki

perbedaan secara prinsip.

d. Asuransi syariah lebih dulu hadir daripada asuransi

konvensional.

6. Batasan prinsip kepentingan dalam asuransi syariah adalah …

a. Ketiadaannya menimbulkan maslahat, adanya

menumbuhkan semangat.

b. Adanya menimbulkan maslahat, ketiadaannya

menimbulkan kerugian.

c. Adanya harus disertai keadilan.

d. Ketiadaannya bukan masalah.

7. Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah …

a. Mengawasi produk yang dipasarkan

b. Menikmati hasil investasi

c. Mensortir produk yang dipakai perusahaan

d. Mengawasi kinerja pegawai

8. Premi asuransi syariah dilaksanakan dengan cara mudharabah,

artinya …

a. Kerjasama pengelola pemilik dana dengan peserta pemilik

dana.

b. Kerjasama pengelola perusahaan dengan pemilik dana,

yang hasilnya dibagi melalui kesepakatan.

c. Kerjasama sesama peserta investasi untuk menabung di

bank sebagai persiapan terhadap sesuatu yang tak terduga.

d. Kerjasama pengelola dengan peserta dengan pembagian

yang telah ditentukan menurut aturan.

II. URAIAN

1. Gambarkan dengan ilustrasi mekanisme asuransi syariah

saving dan non saving.

2. Turunlah kelapangan, cari satu saja perusahaan asuransi

syariah. Kemudian analisislah berdasarkan prinsip yang harus

ada dalam asuransi syariah.

55

BAB V PERBANKAN SYARIAH


mahasiswa diharapkan mampu

menjelaskan perbedaan

perbankan syariah dengan

perbankan konvensional. Disisi

lain, mahasiswa diharapkan

dapat menjelaskan investasi

berikut produk-produknya yang

terdapat pada perbankan

syariah.”

A. PERBANKAN SYARIAH

Islamic banking system is established essentially to contribute to the

accomplishment of the socio-economic goals islam.72Bank syariah

merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hukum Islam. Kegiatan usaha

yang dimaksud meliputi penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha,

dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan syari’ah Islam.73

Menurut Al-Jarhi dan Iqbal bank syariah adalah lembaga perbankan

penerima simpanan yang lingkup kegiatannya mencakup semuanya

kegiatan perbankan yang dikenal saat ini, tidak termasuk pinjaman dan

pinjaman berdasarkan bunga.74 Pembiayaan didalam lembaga perbankan

berdasarkan kontrak Mudarabah. Bank syariah juga bias menerima giro

yang diperlakukan sebagai pinjaman tanpa bunga dari klien ke bank, dan

yang dijamin. Di sisi aset, ia meningkatkan dana dengan pembagian laba-

rugi atau dasar penciptaan utang, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Menurut Muhammad Bank Syariah merupakan lembaga keuangan

yang usaha pokoknya memberi pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam

72 Hassanudden Abdul Aziz “Islamic Banking” IIUM Press: Malaysia. 2009. Hal 2 73 Ascarya, Diana Yumanita, Seri Kebanksentralan Bank Indonesia, Bank Syariah: Gambaran Umum, (Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2005), hal. 4. 74 Al-Jarhi, M and Iqbal M, Islamic Banking: Answers to Some Frequently Asked Questions, Occasional Paper, No.4, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 2001, Hal 44

“

56

lalu lintas pem bayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya

disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.75

Menurut Perwataatmaja dan Antonio, bank syariah mempunyai dua

pengertian. Pertama, bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan

prinsip syariah Islam ialah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-

ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara ber-

muamalah sacara syariah Islam, yaitu menjauhi praktek praktek yang

dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diiisi dengan kegiatan

investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Kedua, Bank

Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya berpedoman pada Al-

Qur’an dan Hadits, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengikuti

perintah dan menjauhi larangan yang tercantum dalam Al-Qur’an dan

Hadits.76

Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 memuat prinsip

syariah yaitu “aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank

dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha

atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah,

antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (muḍarabah),

pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyārakah), prinsip jual beli

barang dengan margin keuntungan (murābaḥah), atau pembiayaan barang

modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan

adanya pilihan pemindahan kepemi likan atas barang yang disewa dari

pihak lain (ijarah wa iqtina)”.

Menurut Haron menemukan bahwa tujuan perbankan syariah juga

berpotensi

termasuk yang berikut ini ialah:77

1. Memberikan layanan keuangan islam kepada orang-orang dan

melindungi mereka dari transaksi keuangan yang melibatkan riba;

2. Mengembangkan layanan dan produk perbankan berdasarkan Syariah;

3. Menciptakan hasil yang dapat diterima sebagai keuntungan yang sah

bagi pemegang saham dan investor setoran;

75 Muhammad.Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YPKN, Yogyakarta,2002, hlm 12 76 Antonio, M Syafi ’i, Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani Press, Jakarta, 2001,hlm 13 77Haron, S, The Framework and Concept of Islamic Interest-Free Banking, Journal of Asian Business, Vol 11, No.1, 1995, Hal 26-39

57

4. Mencapai kesadaran moral berdampingan dengan transaksi

menguntungkan; dan

5. Melayani umat muslim dan negara-negara lain melalui pinjaman yang

baik untuk mempromosikan ikatan persaudaraan.

B. SEJARAH PERBANKAN SYARIAH

Sejarah perbankan Islam pertama mulai dibahas pada akhir tahun

1940-an, dan sistem perbankan Islam yang lebih komprehensif.78 Awal

pertama kali terbentuknya perbankan islam pertama berada di Kota Mesir

yang salah satu tujuan utama pendirian bank syariah di Mesir adalah untuk

mengumpulkan dana tabungan bagi masyarakat yang berpenghasilan

rendah, seperti petani dan tenaga kerja, untuk membuka tabungan mereka

sebagai investasi pembangunan dan menyimpan penghasilan mereka.79

Namun, pada tahun 1967, bank Islam diperintahkan ditutup oleh

pemerintah Mesir pada waktu itu karena alasan politik. Operasi bank

syariah di Mesir kemudian diambil alih oleh Bank Nasional Mesir. dan

Bank Sentral Mesir pada pertengahan tahun 1967. Akibatnya, operasi

perbankan dengan sistem riba diperkenalkan kembali.80

Pada akhir tahun 1972, para menteri keuangan negara-negara

Islam diundang ke Jeddah untuk membentuk perjanjian untuk membentuk

komite bank Islam bersama.81 Akibatnya, pada tahun 1973 dan 1974 para

menteri keuangan Islam mengadakan dua pertemuan di Jeddah yang

akhirnya 1975 mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang

berkantor pusat di Jeddah.82 Tujuan utama bank ini adalah untuk

mempromosikan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial negara-

negara Islam dan dunia Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip

Syariah.83Pertumbuhan IDB menarik dan merangsang sistem perbankan

Islam untuk tumbuh lagi. Selama dasawarsa 1970-1999, lebih dari dua

78 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muslim Economic Thinking a Survey of Contemporary Literature. Leicester: The Islamic Foundation, 1981, hal. 30-32 79 Shahrukh Rafi Khan, Profit and Loss Sharing: An Islamic Experiment in Finance and Banking. Karachi: Oxford University Press,1987, hal. 53 80 Adnan M. Abdeen dan Dale N. Shook , The Saudi Financial System. New York: John Wiley & Sons Ltd.,1984, hal. 170 81 Afzal al-Rahman, Banking and Insurance, Vol. 4, London: The Muslim Schools Trust,1979, hal. 419 82 Rafiq Yunus Al-Misri,Masraf Al-Tanmiyah Al-Islami Aw Muhawalah Jadidah fi Al-Riba Wa Al-Fa’idah Wa Al-Bank. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987, hal. 384-385 83 Muhamad Abdul Mannan, Islamic Economic: Theory and Practice. Cambridge: Hodder & Stoughton, 1986, hal. 189

58

ratus lembaga perbankan yang mematuhi Syariah beroperasi di seluruh

dunia.84

Di Indonesia ide pembukaan perbankan syariah dimulai pada

tahun 1970-an. Hal ini diakibatkan karena sistem perbankan Islam

berkembang di negara-negara Islam. Ini karena sistem perbankan

konvensional yang telah terkena dampak negatif oleh penindasan investor

dan keuntungan yang tidak merata. Akibatnya, masyarakat di negara-

negara Islam menuntut agar sistem perbankan berbasis syariah bebas dari

unsur-unsur riba dan dikembangkan secara luas.56Pada awal 1980-an

diskusi tentang lembaga perbankan Islam di Indonesia mulai dibahas. Di

antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam diskusi ini adalah Karnaen A.

Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M Saefuddin dan lainnya.85

Diskusi yang lebih spesifik tentang pendirian lembaga perbankan syariah

di Indonesia dimulai pada tahun 1990. Sebagai langkah pertama Dewan

Ulama Indonesia (MUI) mulai mengadakan seminar berjudul: "Bunga dan

Perbankan Bank" di Cisarua, Jawa Barat pada 18-20 Agustus, 1990.86

Hasil seminar dibahas lebih lanjut pada Pertemuan Nasional ke-4 MUI

yang diadakan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada 22-25 Agustus 1990.

Berdasarkan hasil Pertemuan Nasional ke-4 MUI, sebuah kantor pos

didirikan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Komite ini juga

dikenal sebagai komite perbankan yang diawasi MUI yang memainkan

peran dalam pendirian bank syariah dengan semua pihak terkait, seperti

presiden Indonesia Hj. Muhammad Suharto, ulama, pengusaha, pengusaha,

dan ekonom Islam.

Pada tanggal 1 November 1991, UU No. 1 Bank Muamalat

Indonesia didirikan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta di depan Aktor Yudo

Paripurno, SH. Izin Menteri Kehakiman Republik Indonesia diperoleh

pada tanggal 21 Maret 1992 dengan nomor C2.2413.HT.01. Dan izin

usaha berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

diperoleh pada tanggal 24 April 1992 dengan nomor 430 / KMK.013 /

1992.

84 Ausuf Ahmad, The Evolution of Islamic Banking dalam Encyclopeadia of Islamic Banking and Insurance. London: Institute of Islamic Banking and Insurance, 1985, hal. 23 85 Karnaen A. Perwataatmadja, Apa dan Bagaimana Bank Islam. Jakarta: Risalah Gusti,1992, hal. 84 86 M. Dawam Raharjo , Bank Islam Suatu Alternatif Dalam Sisitem Perbankan Islam. Bandung: al-Vabet, 1992,hal. 34

59

Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada 1 Mei 1992,

dengan modal dinaikkan dari komitmen pembelian saham sebesar Rp 84

miliar sebagai hasil dari dukungan kuat dari para pedagang dan

wirausahawan Muslim di Indonesia.87 Pendirian Bank Muamalat Indonesia

telah menerima dukungan positif dari masyarakat dan pemerintah.

Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia membahas sistem operasi Bank

Muamalat Indonesia dengan Presiden Indonesia saat itu, Hj. Muhammad

Soeharto dan para pengusaha Muslim di istana Bogor juga menerima

tambahan modal yang berjumlah lebih dari Rp.106 miliar.

Pada hari Jumat 27 Syawal 1412 H bertepatan dengan 1 Mei 1992,

kemudian menteri keuangan Rizal Ramli menghadiri Gubernur Bank

Indonesia Syahril Sabirin meresmikan operasi BMI pada upacara

pembukaan resmi yang diadakan di kantor pusat BMI di Gedung

Arthaloka, Jalan Jenderal Jakarta nomor dua, upacara pelantikan diadakan

dua minggu kemudian pada hari Jumat 12 Zulhijjah 1412 H bertepatan

dengan 15 Mei 1992 di Grand Hotel Sahid Jaya Jakarta.

Dasar hukum untuk operasi BMI berdasarkan prinsip Syariah

hanya dikategorikan sebagai bank yang beroperasi dengan sistem bagi

hasil yang dijelaskan dalam UU No. 10 tahun 1998 menggambarkan

sistem perbankan syariah sebagai hasil dari rancangan UU No. 7 tahun

1992 tentang sistem perbankan konvensional.88 Pada 22 Oktober 1994,

BMI dua tahun diberikan Izin Devisa185 sehingga dapat disebut sebagai

bank devisa yang berwenang untuk melakukan transaksi valuta asing dan

valuta asing.89 Pada akhir 2007 BMI memiliki cabang di seluruh Indonesia

seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Irian Jaya. Selain itu,

BMI juga memiliki sejumlah kantor cabang di provinsi (negara bagian)

dan kantor cabang pembantu di kota atau kotamadya (distrik) serta kantor

bendahara kabupaten (mukim) .

C. KARAKTERISTIK PERBANKAN SYARIAH

Menurut Direktorat Perbankan Syari’ah Bank Indonesia yang

didalamnya termuat tujuh karakteristik dari bank syari’ah di Indonesia.

87 http://www.muamalatbank.com/profil/sejarah_Ind.asp, akses pada 10 Juli 2019 88 Thomas Suyanto, Undang-undang Perbankan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal 151-165 89Izin Devisa bermakna bahawa Bank Muamalat Indonesia dibolehkan melakukan transaksi simpanan dan pertukaran wang asing, serta memasukkan dan mengeluarkan barangan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Induk Negara. Sutan Remy Sjahdeneini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Temprint,1999, hal. 223-249

http://www.muamalatbank.com/profil/sejarah_Ind.asp

60

Tujuh karakteristik ini berguna untuk calon nasabah sebagai dasar

pertimbangan dan kepercayaan, ketujuh karakteristik tersebut

diantaranya:90

1. Universal. Dimaksudkan bahwa bank syari’ah dapat berlaku untuk

untuk segala lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan

ekonomi dan agama.

2. Adil. Dimaksudkan bahwa memberikan sesautu hanya kepada

yang berhak atasnya, menempatkan sesuatu sesuai porsinya dan

meniadakan adanya unsur maysir (unsur untung-untungan),

gharar (ketidak pastian), haram, dan riba.

3. Transparan. Dimaksudkan dalam setiap kegiatan usahanya bank

syari’ah mengutamakan keterbukaan pada setiap kalangan

masyarakat.

4. Seimbang. Dimaksudkan dalam pengembangan sektor keuangan,

usaha yang dilakukan ialah dengan mengembangkan sektor riil dan

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

5. Maslahat. Dimaksudkan agar setiap kegiatan usaha yang dilakukan

bank syari’ah selalu bermanfaat dan berbuah kebaikan untuk

kehidupan masyarakat luas.

6. Variatif. Berbagai macam produk yang ditawarkan bank syari’ah seperti pembiayaan yang berlandaskan bagi hasil, jual-beli, sewa,

sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa

pembayaran (debet card, syariah charge). Tak hanya itu ada pula

tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, dan deposito.

7. Fasilitas. Selain beragam produk yang ditawarkan, disediakan pula

fasilitas yang memudahkan masyarakat meliputi serah terima

zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana kebajikan (qard).

Dilengkapi pula fasilitas penunjang seperti ATM, mobile banking,

internet banking dan interkoneksi antar bank syariah.

Dari ciri-ciri yang dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa

terdapat beberapa perbedaan mengenai perbankan Syariah dengan

perbankan konvensional. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut:

90Riva Sakina, Karakteristik Bank Syariah, http://fimadani.com/karakteristik-bank-syariah/, diakses tanggal 01 Juli 2019.

http://fimadani.com/karakteristik-bank-syariah/


61

No Aspek Bank Konvensional Bank Syariah

1 Landasan

Operasional

- Bebas nilai

- Komoditi diperdagangkan

- Instrument imbalan

menggunakan bunga

- Prinsip syariah

- Uang hanya

sebagai alat

tukar

- Tidak

menggunakan

riba’

- Sistem bagi

hasil dari

keuntungan

2 Peranan - Menghimpun dana

masyarakat untuk

dipinjamkan kembali

dengan sistem bunga.

- Menerapkan hubungan

debitur-kreditur antara

bank-nasabah

- Penyedia jasa pembayaran

- Manajer

investasi

- Investor

- Penerima dana

titipan nasabah

- Selama sejalan

dengan prinsip

syariah, juga

berperan

sebagai

penyedia jasa

pembayaran.

- Pengelola

kebijakan ZIS

- Sifat bank dan

nasabah adalah

kemitraan

3 Dewan

Syariah

Nasional

Tidak ada Ada , sebagai

pengawas

operasional

perbankan

syariah

4 Resiko Seringkali menjadi

tanggungan nasabah.

Dihadapi

bersama-sama

oleh bank dan

nasabah

62

D. PRODUK-PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

1. Investasi emas

Peminat investasi emas saat ini cukuplah besar mengingat harga

emas yang tidak pernah mengalami penurunan secara signifikan.

Oleh sebab itu bank syari’ah menawarkan produk berupa

pembiayaan pembelian atau kepemilikan emas dari skala rendah

bagi pemula.

2. Investasi properti

Sama halnya dengan emas, properti mengalami kenaikan peminat

dari tahun ke tahun. Disini bank syari’ah juga turut menawarkan

produknya untuk pembelian rumah, tanah, ruko, dan properti lain.

3. Saham syariah

Saham ialah surat berharga yang menunjukan bukti sebagian

kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Bentuk

kebijakan yang dikeluarkan bank syari’ah dalam produk investasi

ini adalah saham tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari’ah

yang diatur dalam peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor

35/POJK.04/2017.

4. Berinvestasi pada real bisnis

Bank syari’ah juga menyediakan produk berupa wadah yang

didalamnya terhimpun dana dari para pemodal yang selanjutnya

disalurkan/diinvestasikan dalam aset real estat, juga pada aset yang

berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

5. Asuransi syariah

Merupakan salah satu produk bank syari’ah yang bergerak pada

kegiatan penangguhan resiko dengan prinsip tolong-menolong

(ta’awun) dan melindungi (takaful) di antara para nasabah melalui

pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru’) yang

pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah.

6. Tabungan dan deposito syariah

Bentuk tabungan dan deposit yang disediakan oleh bank syari’ah

berpedoman pada prinsip mudharabah, yang mana pemodal dan

mudharib (pengelola modal) harus mencapai kesepakatan,

penarikan dana hanya dapat dilakukan oleh pemodal, serta

keuntungan yang didapat mudharib didapat dari kelebihan modal

yang telah disepakati diawal.

7. Reksa dana syariah

Dana yang dihimpun dari masyarakat pemodal dan diinvestasikan

kedalam portofolio efek. Sedangkan yang dimaksud dengan “

63

portofolio efek” adalah kumpulan surat-surat berharga, seperti:

saham, obligasi, surat pengakuan hutang surat berharga komersial,

tanda bukti utang yang dimiliki oleh pihak pengives dan pasar

uang.

8. Tabungan pendidikan

Tabungan yang dibayarkan setiap bulan untuk persiapan keperluan

dana pendidikan dengan jangka waktu yang telah disesuaikan

dengan tujuan pendidikan. Bentuk tabungan ini harus berpedoman

pada prinsip syari’ah yang melarang adanya maisir gharar dan

riba’

E. JAMINAN PADA PERBANKAN SYARIAH

Jaminan menurut Thomas Suyatno adalah penyerahan kekayaan

atau pernyataan kesanggupan dari seseorang untuk menanggung

pembayaran kembali atas suatu hutang.91 Hal tersebut senada dengan

pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yaitu jaminan khusus yang

timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur

dengan debitur. Jaminan itu dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan

perorangan. Jaminan kebendaan adalah benda tertentu yang sanggup

membayar atau memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.92

Jaminan dalam arti yang lebih luas adalah jaminan yang tidak

hanya bersifat materil tetapi juga yang bersifat immateril. Jaminan yang

bersifat materil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat

berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan

perorangan (borgtocht). Dari sifat dan wujudnya benda menurut hukum,

jaminan dapat dibedakan atas benda bergerak (roerende goederen) dan

benda tidak bergerak (onroerende goederen). Pendapat lain membagi

benda bergerak menjadi Berwujud dan Tidak Berwujud. Berwujud artinya

sifatnya sendiri menggolongkannya kedalam golongan itu yaitu segala

barang yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, misalnya

barang-barang inventaris kantor, kendaraan bermotor dan sebagainya.

Sedangkan Tidak Berwujud adalah karena Undang-Undang

91 Thomas suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993 hlm. 81 92 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminandan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm 46

64

menggolongkannya kedalam golongan itu, misalnya cek, wesel, saham,

obligasi dan tagihan93

Pada jaman Nabi Muhammad SAW, beliau pernah meminjam dari

seorang Yahudi dengan jaminan berupa baju besi yang masih berada pada

pada orang Yahudi tersebut pada saat wafatnya beliau.94 Di dalam Islam

jaminan termasuk dalam istilah “Kafalah” dalam hukum perniagaan.

Kafalah atau penjaminan mempunyai arti seseorang dari pihak ketiga

menjadi penjamin atas pembayaran utang yang belum terlunasi oleh orang

yang memiliki kewajiban kepada kreditur dan debitur berjanji (rihn) akan

melunasi utang, denda, atau kewajiban yang lain.95 Pada bank syariah

dikenal dua macam jaminan, diantaranya:96

1. Kafâlah bin nafs

Yaitu Jaminan berbasis personal dalam perbankan syariah

umumnya diterapkan melalui skema kafîl (Institusi penjamin

pembiayaan/kredit). Jaminan ini akan memberikan jaminan

bahwa pihak kedua/nasabah yang mengajukan kredit (makfûl

‘anhu) akan mengembalikan hutangnya (al-makfûl) kepada

pihak ketiga, yaitu bank syariah (al-makfûl lahu).

2. Kafâlah bil mâl

Yaitu Jaminan berbasis aset (kafâlah bil mâl), maka salah satu

cara yang dibenarkan oleh syariah adalah dengan

sistem rahn (gadai).

3. Kafalah bit taslim

Yaitu jaminan yang dilakukan untuk menjamin pengembailan

atas barang yang disewa pada waktu sewa berakhir.

4. Kafalah al munjazah

Yaitu Jaminan yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu

dan untuk kepentingan/ dan tujuan tertentu

93 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 281 94 Rezki Syahri Rakhmadi, Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm 24 95 Ayub,Muhammad.Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah.PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2007,hlm.264. 96 Muhammad Syamsudin, Jenis Anggunan, http://www.nu.or.id/post/read/86836/mau-kredit-di-bank-syariah-kenali-dulu-jenis-agunan-anda, diakses tanggal 01 Juli 2019.

http://www.nu.or.id/post/read/86836/mau-kredit-di-bank-syariah-kenali-dulu-jenis-agunan-anda


65

F. PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH

Didalam perbankan syariah terdapat beberapa macam

pembiayaan atau yang biasa dikenal dimasyarakat dengan kata kredit:

1. Muḍarabah

Prinsip mudharabah menurut Abu al-Hasan Ali Ibn

Muhammad Ibn al-Habib al-Mawardi menurut al-Qur’an dan al-

Sunnah. Konsep amalan al-mudarabah yang hanya melibatkan

seorang pemodal (sahib al-mal) dengan seorang pengusaha

(mudarib) atau dengan beberapa pengusaha.97 Teori dan amalan

prinsip al-mudarabah menurut Amir Abd Al-Basit sebagaimana

telah berlaku pada masa lalu, yaitu prinsip al-mudarabah pada

masa jahiliyah sebelum Islam, dan pada awal kedatangan Islam

serta masa kejayaannya di Semenanjung Tanah Arab.98

Menurut Ghofar Mudarabah (atau kepercayaan modal) adalah

bentuk pembagian laba atau rugi (berbasis ekuitas) yang

digunakan oleh pedagang di Mekah sebelum Islam.99 Muḍarabah

disebut sebagai perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan

pelaku usaha yang secara langsung saling membutuhkan satu

dengan yang lain.100 Pemilik modal secara langsung membutuhkan

seorang pelaku usaha yang dapat menjalankan dana yang

dimilikinya untuk suatu kegiatan usaha yang dapat menghasilkan

keuntungan.

Mudarabah adalah jenis akad dimana salah satu pihak

menyerahkan modal sementara pihak lain sebagai penerima modal

dengan mengenakan sekatan atau syarat tertentu.101 Dalam akad

mudarabah pemodal dibenarkan meletakkan syarat berkenaan

dengan perniagaan yang akan dijalankan. Dalam hal ini, pengusaha

97 Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn al-Habib al-Mawardi, Al-Mudarabah. Dirasah wa tahqiq Abd Al-Wahhab Hawwas. Kaherah: Dar Al-Ansar,1983, hal. 135-139 98 Amir Abd Al-Basit, Al-Mudarabah. Kaherah: Al-Syirkah Al-Misriyyah, 1994, hal. 15-20 99 Abdul-Gafoor, A, Mudaraba-Based Investment and Finance, Journal of Islamic Banking and Finance, Vol 23, No 4, 2006, Hal 78-98 100 Ana Toni Roby Candra Yudha, Jaminan dalam Aqad Pembiayaan Muḍārabah Perbankan Syariah di Wilayah Surabaya, Al Tijarah, Vol.1, No.1, 2015, Hal 37-58 101

66

tidak boleh melakukan perkara di luar syarat yang ditetapkan

pemodal.102

Mudharabah, adalah suatu mode pembiayaan yang melalui

bank atau pemilik modal atau rabb-al-mal menyediakan

pembiayaan modal untuk usaha tertentu yang ditunjukkan oleh

pengusaha atau mudarib.103 Dengan kata lain, Mudarabah adalah

kontrak antara dua pihak: seorang investor (individu atau bank)

yang menyediakan pihak kedua, pengusaha dengan sumber daya

keuangan untuk membiayai perusahaan tertentu. Keuntungan

kemudian dibagi di antara keduanya pihak (rabb-al-mal dan

mudarib) menurut beberapa rasio yang telah disepakati

sebelumnya, tetapi jika ada kerugian investor menanggung semua

kerugian finansial dan pengusaha kerugian operasional; terutama

biaya peluang dari usaha mereka sendiri.

Akad al-mudarabah terbagi menjadi dua bagian yaitu al-

mudarabah al-mutlaqah dan al-mudarabah al-muqayyadah.104

1). Al-Mudarabah Al-Mutlaqah

Al-mudarabah al-mutlaqah adalah jenis akad dimana satu pihak

menyerahkan modal kepada pihak lain sebagai pengusaha tanpa

ada suatu syarat apapun.105 Dalam melaksanakan akad ini, pemilik

modal menyerahkan modal kepada orang lain (pengusaha) tanpa

batas; tanpa menyatakan tempo waktu, tempat dan jenis

perniagaan.106

2). Al-mudarabah al-muqayyadah

Al-mudarabah al-muqayyadah adalah jenis akad dimana

satu pihak menyerahkan modal kepada pihak lain dengan

memberikan syarat tertentu.107 Dalam akad ini pemodal

diperbolehkan untuk meletakkan syarat tertentu di dalam

102 Muhammad Daud Bakar, Aspek-aspek perniagaan projek dalam amalan perbankan Islam. Jurnal Syariah. No. 11. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1992,hal. 210. 103 Obaidullah, M, Islamic Financial Services, Islamic Economics Research Centre, Jeddah, 2005, Hal 45 104 Al-Khatib (1958), op.cit, h. 310; Al-Kasani (t.t), op.cit., h. 3605. 105 Al-Khatib (1958), op.cit., h. 310; Al-Zuhayli (1981), op.cit., h. 855; lihat juga Muhammad Syafici Antonio (2000), op.cit., h. 97 106 Al-Zuhayli (1989), op. cit., j.4, h. 480 107 Muhammad Kamal Attiyah, Perakaunan Syarikat dan Bank Menurut Sistem Islam, (Terj), Muhammad Ghazali Abdul Wahid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.,1992, hal. 223.

67

praktek pembiayaan. Syarat ini bertujuan agar terdapat

suatu manfaat bagi mengawal segala bentuk aktivitas

pengusaha ketika mengurus modal tersebut. Sehingga

apapun resiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan

terhadap akad ini, akan ditanggung oleh pengusaha

sendirian. Persyaratan ini dimaksudkan untuk

menguntungkan manajemen dalam mengelola modal.

Oleh karena itu, setiap peristiwa yang melanggar

didalam perjanjian pembiayaan ini hanya akan

ditanggung oleh pengusaha.108 Skema di dalam

pembiayaan mudharabah yaitu:

Menurut Imam al-Kasani tentang bolehnya meminta dan

menggunakan agunan sebagai jaminan dalam pembiayaan

mudarabah,adalah:109

A. Akad mudarabah yang disepakati bersama oleh para pihak

didasarkan pada kerelaan ṣāḥib al-māl untuk menyerahkan

kekayaan yang dimilikinya untuk dikelola oleh muḍārib.

Kerelaan tersebut merupakan tanggung jawab bagi muḍārib

untuk memelihara dan menjaga amanah sehingga investasi

mudarabah akan berjalan dengan baik.

B. Pengelolaan usaha bisnis dengan akad mudarabah, berperan

sebagai wakil dari pemilik modal. Meskipun akad wakalah

tidak dilakukan akan tetapi, mudarib memiliki posisi yang

108 Ibn Qudamah (1981), op.cit., h.169 109 Al-Khatib (1958), op.cit., Jil. 3, h. 223

68

kuat sebagai pemegang amanah dan mengemban mandat

untuk mengelola harta pemodal agar dapat mendatangkan

keuntungan melalui harta yang telah dipercayakan kepadanya.

Akad mudarabah memiliki nilai amanah dan wakalah yang

mengharuskan mudarib secara profesional mengelola usaha

dengan memperhitungkan risiko.

2. Musharakah

Menurut istilah al-musyarakah syariah adalah kontrak

kemitraan antara pemilik modal secara bersama-sama untuk

melakukan usaha patungan didalam menjalankan bisnis atau

investasi di mana mereka berdua setuju untuk memberikan

kontribusi modal dan berbagi keuntungan dan kerugian sesuai

dengan kontribusi modal masing-masing.110 Namun, terdapat

beberapa mahzab yang memberikan banyak definisi al-syirkah:

1). Hanafi: istilah kontrak antara mitra berbagi modal dan laba.111

2). Maliki persetujuan bersama yang diberikan oleh setiap anggota

mitra untuk mengelola modal dan hak retensi untuk masing-

masing mitra.112

3). Syafii: kontrak yang dibuat antara dua orang atau lebih untuk

secara bersama-sama berjanji untuk bekerja sama dalam bisnis

dengan mendistribusikan modal mereka masing-masing di

mana keuntungan dan kontrak dihitung berdasarkan kontribusi

modal.113

4). Hambali: perjanjian diantara antara dua pihak atau lebih untuk

mendapatkan hak dan kewajiban yang sama didalam

menjalankan perusahaan.114

Musharakah atau kemitraan penuh adalah suatu pengaturan di

mana dua atau lebih pihak membentuk suatu gabungan perusahaan

komersial dan semua menyumbangkan modal serta tenaga kerja dan

manajemen sebagai aturan umum.115 Muhammad Abd al-Rauf Hamzah,

110 Al-Zuhayli (1981), op.cit., Jil. 4, h. 792 111 Al-Zailaci , Tabyin al-Haqa’iq. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah,2000, hal. 234 112 Al-Khatib (1958), op.cit., Jil. 3, h. 223 113 Sulayman Ibn cUmar Ibn Mansur Al-cAjli, Hasyiyah al-Jumal cala Syarh al-Minhaj. Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah, 1996, hal. 269 114 Mustafa Al- Khin, al-Fiqh al-Manhaji cala Madhhab al-Imam al-Syafici. Juz 3. Damsyiq: Dar al-Qalam, 1998,hal. 217. 115 Iqbal, M. and Molyneux, P, Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance, and Prospects, Palgrave Macmillan, Houndmills, New York, 2005, Hal 200

69

mengatakan tentang konsep akad al-musyarakah didalam syariah

Islam.116 Syarat-syarat dan pembatalan akad al-musyarakah ditinjau

daripada hukum Islam.

Nurulbahiah binti Awang menyatakan bahwa keutamaan sistem

keuangan islam terletak pada prinsip al-musyarakah yaitu dalam

menjalankan kontrak pembagian keuntungan.117 Prinsip al-musyarakah

dapat diartikan bahwa keadilan didalam pembagian untung rugi dalam

prinsip al-musyarakah. Keuntungan dan kerugian yang mengalir dari

prinsip al-musyarakah kembali yang dibagi di antara para pihak dengan

rasio yang telah disepakati sebelumnya. Secara umum, prinsip al-

musyarakah paling cocok untuk pembiayaan perusahaan swasta atau

publik dan pembiayaan proyek.

Dalam konteks perbankan Islam, Musharakah adalah

digambarkan sebagai usaha patungan antara bank syariah dan

pelanggan atau perusahaan bisnis pasti operasi. Bank syariah berpotensi

bertindak sebagai penyedia dana untuk membiayai industri,

perdagangan dan hampir semua perusahaan legal baik melalui investasi

ekuitas atau partisipasi langsung. Seperti yang ditunjukkan, musharakah

memiliki banyak keunggulan yang memberikan manfaat yang sama

bagi semua pihak. Namun, bahwa sebagian besar pihak dalam kontrak

Musharakah biasanya memerlukan bantuan ahli hukum untuk

memastikan bahwa potensi Riba atau Gharar dihindari dengan

cermat.118 Adapun skema di dalam pembiayaan musyarakah adalah

sebagai berikut:

116 Saimi Bujang, Daya Saing Instrumen Musyarakah: Satu Kajian Di BIMB, Latihan Ilmiah Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam , Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2002, hal. 29-35 117 Rosnita binti Jaafar, Musharakah dan Mudarabah: Pelaksanaannya Dalam Pembiayaan Ekuiti Di Malaysia. Disertasi Sarjana Pengajian Islam, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,2007, hal. 56-6 118 El-Gamal, M, A Basic Guide to Contemporary Islamic Banking and Finance, Rice University, Houston, 2000 Hal 235

70

G. RANGKUMAN

1. Bank syari’ah merupakan lembaga keuangan yang melakukan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah dalam hukum

Islam.

2. Keuntungan melakukan transaksi dalam bank syari’ah

dibandingkan bank konvensional, bahwa bank syari’ah tidak

mengenal sistem bunga melainkan bagi hasil.

3. Transaksi pada bank syari’ah meniadakan adanya unsur maghrib

yaitu maysir (unsur untung-untungan), gharar (ketidak pastian),

haram, dan riba.

4. Bank syari’ah memiliki beberapa karakteristik diantaranya

universal, adil, transparan, seimbang, maslahat, variatif, dan

fasilitas.

5. Ada beberapa macam produk yang ditawarkan oleh bank syari’ah

diantaranya investasi emas, investasi properti, saham syariah,

berinvestasi pada real bisnis, asuransi syariah, tabungan dan

deposito syari’ah, reksa dana syari’ah, dan tabungan pendidikan.

6. Bank syari’ah memiliki duamacam jaminan untuk menjamin

pinjaman yakni kafalah bin nafs dan kafalah bil mal.

H. EVALUASI


I. PILIHAN GANDA

1. Bank merupakan salah satu lembaga....

a. Keuangan

b. Pemerintahan

71

c. Hukum

d. Eksekutif

2. Selain bank syari’ah terdapat pula bank umum yang disebut juga

sebagai….

a. Bank Rakyat

b. Bank Kredit

c. Bank Konvensional

d. Bank Masal

3. Karakteristik dari bank syari’ah adalah….

a. Maslahah dan Tolong-Menolong

b. Variatif dan Inovatif

c. Universal dan Nasional

d. Transparan dan Seimbang

4. Macam-macam produk investasi pada bank syari’ah salah satunya

adalah….

a. Reksa dana syari’ah

b. Bitcoin

c. Utang Piutang

d. UMKM

5. Salah satu produk investasi syari’ah adalah investasi saham, saham

adalah….

a. Surat izin

b. Surat berharga

c. Surat tilang

d. Surat balasan

6. Asuransi syari’ah merupakan salah satu produk bank syariah yang

bergerak pada kegiatan….

a. Penanggungan resiko dan Tolong menolong

b. Amal dan Sosial

c. Penanggulangan bencana dan Dana sosial

d. Kredit dan Debit

7. Tabungan atau deposit dalam bank syari’ah dikenal juga dengan

nama….

a. Musyarakah

b. Murabahah

c. Mudharabah

d. Wakalah

8. Pada bank syari’ah dikenal dua macam jaminan, yaitu….

a. Kafalah bil mal dan Kafalah bil ujrah

b. Kafalah bin nafs dan Kafalah bid din

72

c. Kafalah bil mal dan Kafalah bil akal

d. Kafalah bil mal dan Kafalah bin nafs

9. Jaminan dalam bentuk kafalah bin nafs lembaga yang menjamin akan

dikembalikannya pinjaman adalah….

a. Institusi Penjamin Pembiayaan

b. Institusi Pemerntahan

c. Institusi Perpajakan

d. Koperasi Simpan Pinjam

10. Dalam kafalah bil mal sistem yang diperbolehkan oleh syar’ah

adalah….

a. Jual beli

b. Rahn

c. Gharar

d. Riba

II. URAIAN

1. Turunlah ke lapangan. Carilah bank yang memiliki basis Syariah

dikotamu, kemudian analisislah hal-hal berikut ini:

a. Produk investasi bank Syariah.

b. Mekanisme dalam berinvestasi melalui perbankan Syariah.

2. Seminarkan hasil analisismu didepan teman-temanmu!

73

BAB VI PEGADAIAN SYARIAH



menjelaskan hal-ha mengenai

pegadaian syariah beserta

produk-produknya”.

A. PENGERTIAN PEGADAIAN SYARIAH

alam Islam, Pegadaian biasa dikenal dengan rahn. Rahn, secara bahasa

yakni nama barang yang dijadikan jaminan kepercayaan.119 Sedangkan

menurut Islam ar-Rahn merupakan sarana saling tolong menolong

(ta’awun) bagi umat Islam tanpa disertai dengan adanya imbalan jasa.120

Menurut syara’ adalah menyandera sejumlah harta yang dijadikan jaminan

secara hak, dan bisa diambil kembali sebagai tebusan. Menurut Zakaria

Al-Anshari, rahn adalah menjadikan barang yang sifatnya harta benda

sebagai kepercayaan suatu yang dapat dibayarkan jikalau utang tidak

dibayar.121

Senada dengan definisi tersebut, Yusof Al-Qardawi dalam

bukunya ‘Al-Halal wa Al-Haram fil mendefiniskan rahn, adalah

penyerahan barang yang dari muqtaridl atau orang yang berhutang, barang

ini sebagai jaminan atas hutang yang diterima sebagai tanda kepercayaan

saat hutang itu sulit dibayar.122 Fungsi penyerahan barang adalah pihak

yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali

seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu

membayar hutangnya sesuai dengan yang disepakati. Menurut para Ulama

terdapat empat Madzhab tentang rahn :123

1. Madzhab Maliki

119 Ibrahim Anis, et al., Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 286. 120 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000), cet. ke-1, hlm. 251 121 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 156-157. 122 Mohd Bin Arifin, Mohd Zaini Bin Yahya, Afendi Bin Sahi, Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4, Penerbit Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2007 123 Affandi, Yazid, Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm 26

“

D

74

Harta yang dijadikan jaminan oleh pemiliknya bersifat mengikat.

Menurut madzhab Maliki harta tersebut bukan saja berupa materi,

namun dapat juga berupa manfaat atau jasa. Harta yang diserahkan

tidak harus secara aktual atau nyata, tetapi dapat pula secara hukum.

Misalnya, menyerahkan jaminan rumah, maka yang diserahkan adalah

sertifikatnya.

2. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa menjadikan suatu barang sebagai

jaminan terhadap hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun

sebagiannya.

3. Madzhab Syafi’I dan Hambali

Menurut kedua madzhab ini maka materi (barang) sebagai jaminan

utang yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran utang apabila

orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya. Harta yang

dimaksud oleh madzhab ini sebatas berupa materi, bukan termasuk

manfaat.

Menurut pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Gadai

adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang

bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau oleh

seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaaan kepada

orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut

secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya. Sebagai

pengecualian, biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan,

biaya-biaya mana harus didahulukan.

Adapun dasar hukum rahn dalam Al-Qur an, terdapat dalam surat

Al-Baqarah ayat 283 yakni sebagai berikut:

كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي وإن كنتم على سفر ولم تجدوا

ربه ول تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب بما اؤتمن أمانته وليتق الل ه والل

تعملون عليم.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

75

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan

B. SEJARAH PEGADAIAN SYARIAH Pegadaian pertama kali terjadi di bangsa-bangsa Eropa yaitu di

Italia, Inggris, dan Belanda, kemudian pada abad 19 diperkenalkan di

Indonesia oleh Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff dengan mendirikan

Bank Van Leening.124 Bank tersebut bertugas untuk memberikan jasa

pinjaman dana dengan syarat penyerahan jaminan berupa barang

bergerak.125

Pada perkembangannya pegadaian sudah beberapa kali berubah

status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961,

kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969 menjadi

Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 10 Tahun 1990 yang telah diperbaharui dengan Peraturan

Pemerintah No. 103 Tahun 2000 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum

(PERUM). Pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni

dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan didalam Peraturan

Pemerintah No. 51 Tahun 2011 yang ditandatangani pada tanggal 13

Desember 2011. Beberapa perubahan yang terjadi dengan pegadaian

tersebut menjadikan lembaga ini lebih efektif dalam membantu masyarakat

dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan

hukum gadai.126

Berdasarkan PP Nomor 103 tahun 2000 Pasal 8, Perum Pegadaian

melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman

atas dasar hukum gadai. selain itu perusahaan ini juga menjalankan usaha

lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia,

layanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia dan batu adi, toko emas,

industri emas dan usaha lainnya. Sejalan dengan kegiatannya, Pegadaian

mengemban misi untuk ;127

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah

ke bawah

124 Mariam Darus Badrulzaman, 1981, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fiducia, Penerbit Alumni, Bandung, Hlm. 71 125 Mariam Darus Badrulzaman, 1981, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fiducia, Penerbit Alumni, Bandung, Hlm. 71 126 Anshori, A. G, Gadai syariah di Indonesia: Konsep, implementasi dan institusionalisasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm 29 127 Ibid.,

76

2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman

tidak wajar lainnya.

Tujuan mengindarkan masyarakat dari praktek riba dipertegas

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990. Misi ini tetap tidak

berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2000 yang

dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai saat

ini.

Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem

administrasi modern yaitu asas rasionalitas, asas efisiensi dan asas

efektifitas yang disesuaikan dengan dengan prinsip dalam Islam. Fungsi

operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor

Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai

satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian.

ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah

pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.128

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait pengembangan

pegadaian syariah, terdapat pada fatwa No.25/DSNMUI/III/2002 tentang

rahn dan fatwa No.26/DSNMUI/III/2002 tentang gadai emas syariah atau

rahn emas. Kedua fatwa ini memberikan rambu-rambu bahwa pinjaman

dengan cara menggadaikan emas sebagai jaminan diperbolehkan. Salah

satu alasan keluarnya fatwa tentang rahn emas itu didasari oleh kebiasaan

masyarakat yang pada umumnya menjadikan emas sebagai barang

berharga untuk disimpan dan dapat digadaikan sewaktu-waktu. Emas

sebagai obyek rahn berfungsi sebagai barang jaminan untuk mendapatkan

pinjaman uang. Sejak adanya fatwa tersebut maka beberapa bank syariah

juga membuka layanan gadai emas sebagai alternatif layanan mereka dan

berkembang sebagai gadai syariah di Indonesia.

C. KONSEP PEGADAIAN SYARIAH DI DALAM ISLAM

Ar-rahnu merupakan konsep gadai menurut islam yang di

dalamnya tergabung beberapa konsep-konsep syariah, yaitu Ar-rahnu, Al

wadiah Yad Dhamanah dan Al-Qard.

1. Ar-Rahnu

Konsep Ar-rahnu merupakan suatu makanisme dimana satu barang

yang berharga yang mempunyai nilai di sisi syarak sehingga dapat

dijadikan cagaran atau sandaran yang terikat dengan pinjaman yang boleh

128 Zaenudin, Preferensi masyarakat terhadap gadai syariah pada kantong cabang pegadaian syariah Margonda Depok tahun 2005. Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 31

77

dibayarkan dengan cara menjual atau melelang barang tersebut untuk

mendapatkan kembali hutang yang telah diberikan. Hal tersebut terjadi

karena pihak yang berhutang tidak dapat membayarkan hutangnya pada

waktu yang dijanjikan.

2. Al-Wadi’ah Yad Dhamanah

Al-wadi’ah yad dhamanah mempunyai maksud bahwa simpanan

barang yang berharga dengan jaminan, dimana setiap barang yang

disimpan akan dikenakan upah untuk menyimpan dan menjaga barang

tersebut. Pada sistem gadai orang yang ingin mendapatkan pinjaman akan

memberikan barang yang berharga seperti emas, tanah, mobil ataupun

barang-barang lain yang mempunyai nilai kepada orang yang akan

memberikan pinjaman untuk disimpan sebagai jaminan terhadap pinjaman

yang diberikan. Dalam kondisi ini pemberi gadai wajib untuk menjadi

orang yang menjaga amanah dan ia sama sekali tidak mempunyai hak

terhadap barang yang simpanannya karena ia telah diberikan upah untuk

menjaga barang tersebut. Apabila barang tersebut rusak ketika berada di

bawah kekuasaan pemberi gadai, maka pemberi gadai wajib untuk

membayar ganti rugi akibat dari kerusakan yang terjadi atas barang

tersebut. Firman Allah yang bermaksud:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala

jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila

kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu

menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya

Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat. (Surah An-Nisa’ 4:58)

3. Al-Qard

Al-Qard merupakan pinjaman yang diberikan untuk tujuan

memberikan menolong. Al-Qard merupakan pemberian hutang oleh satu

pihak kepada pihak yang lain tanpa adanya sedikitpun keuntungan atau

bayaran lebih selama masa pinjaman. Dalam Ar-Rahnu ia merujuk kepada

pinjaman yang diberikan kepada peminjam berdasarkan aturan tertentu

78

daripada nilai marhun (barang gadaian). sedangkan upah simpanan

dikenakan untuk menyimpan barang gadaian sesuai dengan kadar yang

disetujui bersama oleh kedua belah pihak.

Akad qardh digunakan pada praktik rahn emas. Pada praktik rahn

emas, marhun hanya berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan,

sehingga murtahin akan mendapatkan biaya upah penyimpanan dari rahin

karena murtahin telah menjaga dan merawat marhun.129 Murtahin juga

diperbolehkan untuk menentukan besarnya biaya administrasi kepada

rahin. Pada akad qardh ini, rahn hanya mengembalikan modal pinjaman

dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. 130Apabila mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian

tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Untuk menghindari riba,

maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman harus dinyatakan

dengan cara sebagai berikut:131

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.

2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal

yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

D. SYARAT GADAI SYARIAH

Ketentuan dalam melaksanakan gadai syariah adalah sebagai

berikut:

1. Rahin, dan Murtahin yakni pihak yang melakukan perjanjian rahn.

Syarat utama bagi mereka yang berhak adalah berakal, sehat, dan

mampu melakukan transaksi.Rahin, dan Murtahin kedua-duanya

harus:

a. Berakal : Pemberi gadai dan penerima gadaian mestilah

mempunyai akal sehat. Pemberi gadai wajib menjaga barang

digadaikan dan tidak boleh menggadaikannya.

b. Baligh : Orang yang sudah dewasa, sehat jas mani maupun

rohani dan tidak gila.

c. Cerdik : Pemberi gadai harus mempunyai

keahlian dalam mengurus dan menyimpan harta penerima gadai

(ahliyatut tabaru').

129 Naida Nur Alfisyahri dan Dodik Siswantoro, Praktik dan karakteristik gadai syariah di Indonesia, SHARE, Vol.1, No. 2, 2012, hlm 126 130 Soemitro, Asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait: BMI dan takaful di Indonesia (edisi revisi), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 34 131 Rais, S., Analisis gadai syariah di pegadaian unit layanan syariah (PULS) Dewi Sartika Jakarta, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 20

79

d. Tidak dipaksa : Pemberi gadai dan penerima gadaian

melakukan kegiatan gadai dengan kehendak sendiri tanpa

paksaan orang lain.

e. Harta atau barang yang digadaikan harus milik penggadai.

2. Marhun yakni barang yang digadaikan. Secara umum, barang

gadai harus memenuhi syarat harus dapat diperjualbelikan, harus

bernilai, bisa dimanfaatkan secara syariah, diketahui keadaan

fisiknya, dan dimiliki oleh rahin. Adapun syarat dari marhun

adalah:

a. Suci sesuai dengan ketentuan syarak.

b. Marhun ialah barang yang dapat memberi faedah kepada

manusia.

c. Marhun adalah milik rahin atau penggadai.

d. Marhun tersebut telah dimiliki dan boleh diserahkan

ketika berlakunya akad atau sighah.

e. Marhun telah ditentukan harganya.

f. Berlaku penyerahan dan penerimaan barang yang

digadaikan.

3. Marhun bih (utang) ialah barang yang diberi kepada penggadai itu

ialah barang yang dijadikan jaminan. beberapa ketentuan marhun

bih adalah sebagai berikut:

a. Diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin, karena tidak

perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang

dijaminnya.

b. Diambil oleh rahin jika terjadi pelunasan hutang.

c. Hak marhun bih harus jelas (ma’lum), tidak boleh majhul

(samar/tidak jelas).

4. Shighat Ijab dan Qabul yakni kesepakatan antara pihak yang

melakukan transaksi.

Di samping syarat-syarat di atas, jumhur ulama sepakat bahwa

gadai dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara

hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan

telah diterima peminjam uang. Para ulama menyebut syarat ini adalah

qabdh al-marhun atau barang jaminan dikuasai secara hukum oleh

pemberi piutang.

Hal-hal yang dapat membatalkan gadai ialah apabila seseorang

yang menggadaikan barangnya telah membayar keseluruhan hutangnya

kepada pemberi gadain ataupun barang yang digadaikan tersebut telah

diserahkan kepada penggadai. Pembatalan pada gadai juga berlaku apabila

barang yang digadaikan telah rusak dan orang yang memegang gadai atau

80

pemeberi gadai tersebut telah meninggal dunia. Jika penggadai tidak dapat

membayarkan hutangnya pada jangka waktu yang telah ditetapkan dan

penerima gadaai tersebut telah menjual barang gadaiannya, maka hal

tersebut dapat membatalkan proses gadai yang berlaku atau barang gadai

tersebut telah disewa atau disedekahkan kepada orang lain. Pembatalan

juga dapat berlaku apabila orang yang memegang barang gadaian tersebut

membatalkan proses gadaian walaupun tanpa pengetahuan penggadai.

E. FUNGSI DAN KARAKTERISTIK PEGADAIAN SYARIAH

Pegadaian syariah ini bertindak sebagai lembaga keuangan

alternative bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan

sektor riil. Pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang terbilang

baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem

administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang

diselaraskan dengan nilai Islam.

Seiring dengan berkembangnya produk-produk berbasis syariah

yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga turut mengalami

pertumbuhan. Pegadaian syariah hadir dalam bentuk mitra kerja antara

bank syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai

Syariah dibeberapa kota di Indonesia. Disamping itu adapula bank syariah

yang menjalankan produk gadai (ar-Rahn) sendiri.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya ber-pegang

pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk prinsip syariah

memiliki karakteristik seperti, tidak memugut bunga dalam berbagai

bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai

komoditas yang diperdagangkan, dam melakukan bisnis untuk

mendapatkan balas jasa/bagi hasil. Perusahaan gadai secara struktural

berada dibawah Departemen Ditjen Keuangan. Secara operasioanl

pengawasan kerja dilakukan oleh Ditjen Moneter meliputi proses penilaian

& pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemberian izin

investasi, penarikan kredit, &pelepasan kekayaan milik perusahaan,

penilaian laporan keuangan, dan kinerja manajemen dan kinerja

perusahaan.132

Produk ar-Rahn ini berjalan sesuai dengan syariah Islam yang

dimana diharamkan sepeserpun pihak penerima gadai menerima bunga

dalam berbagai macam bentuk disetiap pelunasan kredit yang dimana

132 Muh. Ishak Agus dan Syahruddin Yasen, Studi Komparasi Operasional Produk Pegadaian Syariah danGadai Konvensional, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018).

81

barang jaminan milik nasabah dipegang oleh pihak penerima gadai selama

kredit yang disaurkan ke nasabah itu telah lunas dan berakhirnya suatu

gadai. Gadai (ar-Rahn) ini sendiri lebih transparan karena apabila barang

milik nasabah digadai karena tidak mampu melunasi kreditnya, barang

jaminan itulah yang akan digadai oleh pihak penggadai (perbankan/

perusahaan gadai) dan setelah ditaksir, nilainya akan dibandingkan dengan

jumlah kredit nasabah tersebut.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI/III/2002 No. 25

tentang Rahn menjelaskan beberapak ketentuan yang harus dipenuhi dalam

rahn diantaranya adalah:

1. Murtahin (penerima barang) berhak untuk menahan marhun

(barang) sampai semua hutang rahn (yang menyerahkan

barang) dilunasi.

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahn. Pada

prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin

kecuali seizin rahn. Sekalipun demikian pemanfaatan marhun

tidak boleh mengurangi nilai marhun dan adanya

pemanfaatannya oleh murtahin hanya sekadar pengganti biaya

pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya

menjadi kewajiban rahn, namun dapat dilakukan juga oleh

murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan

tetap menjadi kewajiban rahn.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan marhun, yakni sebagai berikut:

a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan

rahn untuk segera melunasi utangnya.

b. Apabila rahn tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka

marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai

syariah.

c. Hasil penjulan marhun digunakan untuk melunasi utang,

biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar

serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan

kekurangannya menjadi kewajiban rahn.

pemaparan karakteristik diatas dapat dirumuskan perbedaan antara

pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional dalam tabel berikut:

82

No Aspek Pegadaian

Syariah

Pegadaian

Konvensional

1 Landasan

Operasional

Tolong menolong Mencari keuntungan

melalui bunga

2 Bunga Tidak ada Ada

3 Objek rahn Seluruh benda Hanya benda bergerak

4 Jumlah Pinjaman 90% dari taksiran 92 % untuk golongan

A, 86-88% untuk

golongan BCD

5 Biaya administrasi Berdaasarkan

barang

Berdasarkan golongan

barang

6 Jasa simpanan Sesuai simpanan Sesuai uang pinjaman

4 Dewan Syariah

Nasional

Ada Tidak ada

F. PRODUK INVESTASI DI PEGADAIAN SYARIAH

Selain bergerak di sektor gadai atau rahn, Pegadaian Syariah juga

menyediakan jasa investasi. Berikut ini adalah produk-produk investasi

Pegadaian Syariah:133

1. MULIA merupakan layanan pegadaian syariah dalam bentuk

penjualan emas batangan kepada masyarakat dalam bentuk tunai

atau angsuran. Produk investasi ini tergolong aman untuk

tabungan mewujudkan kebutuhan masa depan.

2. ARRUM Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang

memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan

emas. Adapun keunggulan dari produk ini adalah:

a. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan

untuk memperoleh nomor porsi haji.

b. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.

c. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.

d. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji

3. Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di

Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah

lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil

penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab

itu juga emas yang dimiliki lebih produktif. Adapun keunggulan

dari produkini adalah:

133 pegadaiansyariah.co.id

83

a. Dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) yang merupakan

BUMN terpercaya.

b. Emas terproteksi 100%.

c. Transparan dalam pengelolaan.

d. Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi

lainnya.

4. Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas

dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi

emas.Keunggulan produk ini antara lain:

a. Pembelian emas mulai dari berat terendah sampai tertinggi,

sehingga terjangkau bagi masyarakat.

b. Petugas yang profesional.

c. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.

d. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana

Anda.

G. RANGKUMAN

1. Pegadaian syariah (rahn) adalah menjadikan barang yang

sifatnya harta benda sebagai kepercayaan suatu yang dapat

dibayarkan jikalau utang tidak dibayar.

2. Syarat gadai syariah adalah adanya rahin dan murtahin,

marhun, marhun bih, dan shighat ijab dan qabul.

3. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya ber-

pegang pada prinsip syariah.

4. Perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian

konvensional terletak pada landasan oprasionalnya adalah

tolong menolong, tidak adanya bunga, objeknya seluruh

benda, jumlah pinjaman 90% dari taksiran, biaya administrasi

berdasarkan barang, jasa simpanan sesuai simpanan, adanya

Dewan Syariah Nasional.

5. Pegadaian Syariah juga menyediakan jasa investasi

diantaranya Mulia, ARRUM Haji, Konsinyasi emas, dan

Tabungan emas.

H. EVALUASI


I. PILIHAN GANDA

1. Pegadaian dalam agama Islam dikenal dengan istilah…

84

a. Gharar

b. Rahn

c. Riba

d. Maisir

2. Dasar hukum Rahn terletak dalam Al-Qur’an Surah…

a. Al-Baqarah 283

b. Al-Imran 17

c. An-Nisa’ 25

d. Al-Qiyamah 20

3. Salah satu syarat gadai syariah yakni, kecuali…

a. Marhun bih

b. Nasabah

c. Rahin dan Murtahin

d. Shighat Ijab Qabul

4. Syarat utama bagi rahin dan murtahin adalah…

a. Dalam pengampuan

b. Gila

c. Mampu melakukan transaksi

d. Anak kecil

5. Dibawah ini yang termasuk syarat dari marhun (barang yang

digadaikan) adalah…

a. Barang najis

b. Barang curian

c. Barang palsu

d. Memiliki nilai

6. Sama halnya dengan produk syariah yang lain, Rahn juga

harus terhindar dari…

a. Riba’

b. Hadiah

c. Pencurian

d. Bersenang-senang

7. Landasan oprasional yang diterapkan oleh pegadaian

konvensional ialah mencari keuntungan melalui bunga

sedangkan pegadaian syariah adalah…

a. Transfer risk

b. Hutang budi

c. Tolong-menolong

d. Penagihan

85

8. Selain bergerak pada usaha gadai pegadaian syariah juga

mengelola sektor investasi berikut investasi pada pegadaian

syariah, kecuali…

a. Arrum Haji

b. Arisan Sembako

c. Konsinyasi Emas

d. Mulia

II. URAIAN

1. Jelaskan pengertian pegadaian syariah!

2. Sebutkan satua pengawas Pegadaian Syariah berikut tugas-

tugasnya!

87

BAB VII PASAR MODAL SYARIAH



menjelaskan hal-hal mengenai

investasi di pasar modal syariah

beserta produk-produknya”.

A. PENGERTIAN PASAR MODAL SYARIAH

alam melakukan kegiatan usaha ekonomi, salah satu faktor produksi

yang perlu disediakan para pelaku bisnis adalah ketersediaan modal.

Modal ada kalanya berasal dari internal perusahaan tetapi tidak sedikit

pula yang berasal dari sumber eksternal

Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari kata “ stock

market.” Menurut Rosenberg (1983): “ stock market is the place trough

which the buying and selling of stock for purpose of profit fot both buyers

and sellers of security take place.” Pasar modal merupakan tempat

membeli atau menjual surat-surat berharga (efek) dengan tujuan untuk

mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak dari sekuritas yang

diperdagangkan. 134

Pasar modal merupakan sarana yang dapat mempertemukan antara

pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang

berkekurangan dana (defisit fund), di mana dana yang diperdagangkan

merupakan dana jangka panjang. Perbedaan pasar modal dengan dengan

pasar uang terletak pada jangka waktu dana yang diperdagangkan.135

The money and capital market and the financial system that

surrounds then are continually in transition, continually moving

toward something news. As we observed in the opening chapter,

cannot step into the same river twice, for rivers are ever flowing

onward and so it is with the financial system of money and capital

market.136

134 Burhanuddin S, Pasar Modal Syariah ( Tinjauan Hukum ) ; Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 11-10 135 Ibid., h. 23 136 Peter S.Rose, Money and Capital Market , The Global Financial System in Perspective ( The Asia Foundation), h. 86

“

D

88

Menurut para ahli yang dimaksudkan dengan pasar modal adalah pasar

untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual

belikan dengan baik dalam bentuk utang ataupu modal sendiri. Menurut

Sunariyah pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang

digunakan sebagai tempat memperdagangkan saham-saham, obligasi-

obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para

perantara pedagang efek.137 Pasar modal (capital market) adalah pasar

keuangan untuk dana dana jangka panjang dan merupakan pasar yang

konkret. Oleh karenanya pasar modal secara umum merupakan tempat

transaksi jual beli untuk memperoleh modal138

Adapun prinsip pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal

konvensional. Sejumlah instrument pasar modal syariah yang telah

dikenalkan kepada masyarakat, misalnya saham yang berprinsipkan

syariah, yang dikeluarkan perusahaan yang melakukan usaha sesuai

dengan prinsip syariah.

Dalam pasar modal syariah, terdapat beberapa pihak yang terlibat

dalam kegiatannya. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Emiten, yakni perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat

berharga, atau melakukan emisi.

2. Investor merupakan pembeku atau penanam modal pada

perusahaan yang melaksanakan emisi.

3. Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang

beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal

dari investor

4. Reksa dana yakni salah satu alternative investasi begi masyarakat

pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak

memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko

atas investasi mereka.

B. FUNGSI DAN KARAKTER PASAR MODAL SYARIAH

Menurut Hadi pasar modal memiliki fungsi besar bagi pihak-pihak

yang ingin memperoleh keuntungan dalam berinvestasi dan pasar modal

juga memiliki peranan penting bagi para investor dan perusahaan di

137 Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, CV. Alfabeta, Bandung, Hal 4 138 Awaluddin., Jurnal Kajian Ekonomi Islam - Volume 1, Nomor 2, Juli Desember 2016 ; ( STAI Solok nan Indah )

89

Indonesia.139Adapun fungsi keberadaan pasar modal syariah menurut

Metwally adalah sebagai berikut:140

1. Sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis

dengan memperoleh bagian keuntungan dan resikonya

2. Sarana bagi pemegang saham untuk menjual sahamnya

3. Sebagai sarana perusahaan meningkatkan modal untuk

membangun produksinya

4. harga saham mempengaruhi kemungkinan investasi pada

ekonomi.

Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal syariah memiliki prinsip

dalam membentuk karakter strukturnya. Adapun hal-hal itu adalah sebagai

berikut:

1. Efek yang diperjualbelikan adalah representasi dari barang dan

jasa yang halal

2. Transparansi informasi

3. Menghindari maisir riba’ dan gharar

4. Larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara spotif

5. Dua transaksi dalam satu akad, dengan syarat; objek pelakunya

sama dan dalam satu periode.

6. Diawasi oleh BAPEPAM dan Dewan Syariah Nasional

C. INSTRUMEN PASAR MODAL SYARIAH

Intrumen pasar modal syariah berbeda dengan instrumen pasar modal

konvensional. Beberapa instrumen syariah di pasar modal sudah

diperkenalkan kepada masyarakat. Saham yang memenuhi kriteria syariah

adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha

yang sesuai dengan syariah. Instrumen-instrumen pasar modal di atas akan

dijelaskan di bawah ini:

a. Saham (stock)

salah satu Instrumen pasar modal yang paling banyak peminatnya

adalah saham, karena mampu memberikan tingkat keuntungan yang

menarik. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyetaan modal seorang

atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan

139 Nor Hadi, Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal, Graha Ilmu, Bandung, 2013, Hal 16 140 MM. Metwally, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995), 177.

90

terbatas.141 Saham adalah surat berharga yang berdampak pada

kepemilikan terhadap suatu perusahaan.142 Artinya, ketika seseorang

membeli saham berarti orang tersebut merupakan salah satu pemilik

perusahaan. Semakin banyak saham yang ia miliki, maka semakin besar

pula kekuasaan dan wewenangnya pada perusahaan tersebut. Keuntungan

yang diperoleh dari saham adalah deviden.143 Pembagian deviden ini

ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

pasar modal syariah dan pasar modal konvensional tidak banyak

memiliki perbedaan. Hanya saja dalam konsep syariah, saham yang

diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang

memenuhi kriteria-kriteria syariah. Selain itu aturan didalam jual beli

saham tetap mengacu kepada pedoman jual beli barang pada umumnya,

yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek, ‘an-taradhin, serta terhindar dari

unsur maysir, gharar, riba, dan najasyi.144 Allah SWT berfirman dalam

surat An-Nisa ayat 29 :

يا أيها الذين آمنوا ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن تكون تجارة عن تراض منكم ول

ا كان بكم رحيم تقتلوا أنفسكم إن الل

Artinya : “Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,…”(QS. al-Nisa‟ [4]: 29)

Para ulama kontemporer sepakat bahwa jual beli saham dibolehkan

secara syariah dan hukum positif yang berlaku. Saham yang dimiliki oleh

seseorang merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang

berbentuk aset, dengan kata lain saham merupakan cerminan kepemilikan

atas aset tersebut.

b. Obligasi syariah

Obligasi adalah salah satu jenis hutang yang berjangka panjang.

Menurut konvensi yang berlaku di Indonesia, surat hutang dengan tenor

di atas 5 tahun disebut obligasi. Namun demikian ada juga beberapa surat

utang bertenor 3 tahun yang diterbitkan perusahaan pembiayaan

141 : Hanafi, Mamduh M.; Husnan, Suad; Tandelilin, Eduardus; Taswan, Bank Risk And Market Discipline, Journal of Indonesian Economy & Business (Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia,) vol. 27 no. 3, 2012, Hal 303 142 Darmadji dan Fakhruddin, Pasar Modal Indonesia, Salemba Empat, Jakarta,2012, Hal 5 143 Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta; Kencana, 2012, hlm. 284 144 Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta; Kencana, 2012, hlm.295

91

dipasarkan dan dicatat sebagai obligasi.145

Perusahaan yang ingin mendapatkan modal dapat menggunakan

instrumen obligasi. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam

bentuk kupon. Adapun perbedaan antara obligasi dengan saham terletak

pada hak manajemen dan kekayaan yang tidak dimiliki oleh pembeli

obligasi. Pihak perusahaan yang mengeluarakan obligasi hanya mengakui

mempunyai hutang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang

dimilikinya. Dengan demikian, obligasi termasuk dalam kategori modal

asing atau hutang jangka panjang. Hutang tersebut akan dibayarkan pada

waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun perbedaan obligasi pada pasar modal syariah dengan obligasi

di pasar modal konvensional adalah obligasi di pasar modal konvensional

merupakan suatu jenis produk keuangan yang tidak dibenarkan oleh Islam

karena menggunakan sistem bunga. Sedangkan obligasi dalam pasar modal

syariah Menurut Muhammad al-Amin yang dikutip oleh Sholahuddin,

bahwa instrumen obligasi syariah menggunakan prinsip mudharabah,

musyarakah, ijarah, istishna’, salam, dan murabahah. Dengan

menggunakan prinsip-prinsip tersebut, obligasi syariah menjadi tergantung

kepada prinsip mana yang digunakan emiten.146

Pada prinsipnya sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga

sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi

atau akad syariah yang melandasinya (underlying transaction).147 Sukuk

dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah (bagi-hasil), musyarakah atau

yang lain. Sukuk yang saat ini telah banyak diterbitkan adalah berdasar

akad sewa (sukuk alijarah). Hasil investasi didapatkan dan dikaitkan dari

arus pembayaran sewa aset. Hukum dalam instrumen investasi ini dapat

dipandang sebagai inovasi baru atau pemikiran kontemporer dalam

keuangan syariah Sukuk bukan instrumen utang piutang dengan bunga

(riba), seperti obligasi yang kita kenal dalam keuangan konvensional,

tetapi sebagai instrumen investasi. Sukuk diterbitkan dengan suatu

underlying asset dengan prinsip syariah yang jelas.

145 Tarmiden Sitorus, Pasar Obligasi Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal 299 146 Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 163. 147 Nurul Huda, Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi Yarsi, Volume 3 Nomor 2, 2006, Hal 66

92

c. Reksadana syariah

Reksadana didefinisikan sebagai wadah pengelolaan investasi yang

memiliki tanggung jawab untuk menampung dana modal dari investor

pada beberapa sektor tertentu, yang dikelola oleh manajer investasi yang

memiliki berbagai macam portofolio efek.148 Reksadana adalah suatu

wadah keuangan yang dibentuk oleh lembaga keuangan khusus yang

berpengelaman di bidang manajemen investasi dengan tujuan menghimpun

harta simpanan tiap individu, mengelola investasi pada bidang-bidang

yang beragam, menghasilkan laba bagi para pemodal, dan menjamin

keamanan investasi dengan cara memanfaatkan keuntungan diversifikasi149

Reksa dana syariah merupakan sarana investasi campuran yang

menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang

dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksa dana

syariah kepada investor yang berminat. Kemudian dana investor yang

diperoleh dikelola oleh manjer investasi untuk ditanamkan dalam saham

atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.150 Reksa dana syariah

memiliki beberapa keistimewaan dan keuntungan, di antaranya:151

1. Modal investasi dikelola oleh para ahli yang berkecimpung di dunia

investasi.

2. Adanya penyesuaian dengan kapasitas sang pemodal, di mana tiap unit

investasi memiliki kelompok yang bebeda, di antaranya ada yang

berskala mikro dan juga makro.

3. Diversifikasi investasi, keringanan beban dimana dalam hal ini berupa

minimalisasi resiko dari pada investasi, dan ini tak bisa terlaksana tanpa

adanya pendapatan yang besar.

4. Lebih mudah dalam berkongsi, pengembalian modal, dan

meningkatkan jumlah investasi.

Hubungan antara si pemodal dengan pengelola reksadana, pelaksanaan

akad antara keduanya tidak terlepas dari kondisi di bawah ini:

1. Akad berupa mudhorobah, karena akad mudhorobah akan mengikat

kedua belah pihak. pemilik hartadan pemilik jasa, keduanya saling

148 Majma Al Fiqh edisi 9, juz 2, 120 149 Layanan investasi di lembaga-lembaga keuangan beserta hukum-hukumnya menurut tinjauan Fiqh 1/84 150 Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 164. 151

93

bekerjasama dan menentukan besarnya keuntungan sesuai dengan

awal perjanjian yang telah mereka sepakati.152

2. .Akad wakalah(perwakilan) dengan upah dari investor kepada

pihak pengelola reksadana. Pendelegasian kepada seseorang untuk

bertindak selayaknya orang yang mendelegasikan dalam suatu

urusan.153 Apabila pihak manajer investasi reksadana telah

menunaikan tugasnya, maka manajer mempunyai hak atas sejumlah

uang pada setiap kondisi atau persentase tertentu dari keuntungan

modal harta yang dititipkan (diinvestasikan), sebagai bentuk timbal

balik terhadap pihak pengelola, baik ketika harta investasi

mengalami untung ataupun rugi. Ini adalah bentuk gambaran kedua

dalam pengelolaan investasi reksadana.154

D. PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

Pasar Modal Syariah resmi diluncuran pada 14 Maret 2003 bersamaan

dengan penandatanganan MoU antara BAPEPAM dengan Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kendatipun resmi pada

tahun 2003, sebenarnya instrument pasar modal telah ada sejak tahun 1997

yang ditandai dengan peluncuran reksadana Islam oleh PT. Danareksa

Investment Management. Selanjutnya, lahirlah Jakarta Islamic Index (JII)

pada tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin

menanamkan dananya sesuai syariah. Dengan adanya JII, maka investor

telah disediakan saham-saham yang memungkinkan untuk berinvestasi

sesuai prinsip islam.

Perkembangan selanjutnya, instrument pasar modal terus mengalami

upgrading dengan adanya Obligasi Islam PT Indosat Tbk pada tahun 2002.

Pada tahun 2004, terbitlah untuk pertama kali obligasi Islam dengan akad

sewa yang biasa dikenal obligasi islam ijarah. Selanjutnya, pada tahun

2006 muncul instrument baru yakni reksa dana indeks dimana yang

dijadikan sebagai underlying adalah indek JII.

Pasar modal syariah memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar,

hal ini terlihat dari OJK yang cukup gencar mengembangkan program-

152 Radd al-Muhtaar ‘ala al-Dar al-Mukhtar 6/645. 153 Kasyf al-Qina’ 3/461, dan para ulama telah ber-ijma’ tentang pensyariatannya.Lihat: Al Ijmaa’ karya Ibnu Mundzir halaman 181.Al Mabsut, 2/19, Asna al-Mathalib2/260, Balghah alSaalik356/6, Kasysy al- Qinaa’ 461/3 154 Majalaa al-Ahkam al ‘Adliyyah Al Maaddah (1467), Balghah al-Salik 523/3, Tabshirah Hukkam fi Taushif al-Aqdhiyah wa al-Ahkam, 184/1, Fath al-Aziz 70/11, Matalib Uli al-Nuha, 488/3

94

program seperti sosialisasi, pembuatan kebijakan, dan lain-lain.

Antusiasme meningkatkan pasar modal syariah juga terlihat dari

pemerintah yang membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah

(KNKS). Perkembangan tersebut akan bertumbuh lebih cepat jika

masyarakat lebih memahami mengenai pasar modal syariah. Pasar modal

syariah ini merupakan salah satu instrumen ekonomi yang dibutuhkan

negara Indonesia dalam membantu pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah ataupun swasta.

E. RANGKUMAN

1. Pasar modal (Capital market) merupakan tempat pembelian atau

penjualan surat surat berharga (efek) dengan tujuan untuk

mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak dari sekuritas

yang diperdagangkan.

2. Pasar modal syariah memiliki ketentuan sesuai dengan prinsip

syariah.

3. Saham yang memenuhi kriteria syariah adalah saham yang

dikeluarkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sesuai

dengan syariah.

4. Instrument pasar modal syariah meliputi saham, obligasi syariah,

dan reksadana syariah.

5. Pasar modal syariah resmi diluncurkan pada 14 Maret 2003

bersamaan dengan penandatanganan MoU antara BAPEPAM

dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI).

F. EVALUASI


I. PILIHAN GANDA

1. Pasar modal merupakan tempat pembelian atau penjualan…

a. Surat-surat berharga

b. Barang elektronik

c. Properti

d. Furniture

2. Pasar modal juga dikenal dengan istilah…

a. Money market

b. Capital market

c. Black market

d. Ilegal market

95

3. Istilah yang digunakan dalam pasar modal bagi pihak yang memiliki

kelebihan dana disebut…

a. Surplus fund

b. Deficit fund

c. Ekstra fund

d. Super fund

4. Dalam pasar modal syariah terdapat pihak-pihak didalamnya antara

lain, kecuali…

a. Emiten

b. Investor

c. Manajer

d. Perusahaan pengelola

5. Pasar modal syariah memiliki salah satu fungsi sebagai berikut…

a. Sarana untuk bertukar pikiran

b. Memberikan pemahaman tentang ekonomi nasional

c. Menambah jaringan persaudaraan

d. Sarana bagi pemegang saham untuk menjual sahamnya

6. Prinsip yang diterapkan dalam pasar modal syariah adalah sebagai

berikut, kecuali…

a. Ketidakjelasan dalam bertransaksi

b. Efek yang diperjualbelikan adalah representasi dari barang dan

jasa yang halal

c. Transparansi informasi

d. Menghindari maisir, riba, dan gharar

7. Instrument pada pasar modal syariah salah satunya ialah…

a. Kredit syariah

b. Pegadaian syariah

c. Bank suyariah

d. Reksadana syariah

8. Pasar modal syariah resmi diluncurkan pada…

a. 23 Agustus 2004

b. 13 Maret 2003

c. 14 Maret 2003

d. 19 April 2003

II. URAIAN

1. Turunlah ke lapangan, (Pasar Modal yang ada di kota kalian)! Teliti

hal-hal berikut:

a. Produk-produk pasar modal tersebut.

b. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tersebut.

2. Kemudian, diskusikan bersama teman-temanmu.

97

BAB VIII SAHAM SYARIAH



menjelaskan perbedaan antara

saham syariah dengan saham

konvensional”.

A. KONSEP SAHAM SYARIAH

tocks are equity investments, which means that buying even one share

of a company’s stock means you are a part-owner.155 Salah satu instrumen

pasar keuangan yang paling banyak dicari adalah saham. Ketika suatu

perusahaan membutuhkan pendanaan maka menerbitkan saham

merupakan solusi yang banyak dipilih. Sementara bagi investor, dengan

berinvestasi dapat memberikan keuntungan yang manarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang

atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

Hak ini berimplikasi pada investor turu memiliki hak atas pendapatan

perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS).156

Saham syariah merupakan saham yang diperdagangkan di dalam pasar

modal syariah. Konsep ini tidak jauh berbeda dengan saham dalam pasar

modal konvensional. Perbedaannya saham yang diperdagangkan dalam

pasar modal syariah harus berasal dari emiten yang memenuhi kriteria-

kriteria syariah (Syariah Compliance).

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan

membeli atau memiliki saham, yakni:

1. Deviden

Dividen merupakan pembagian keuntungan dari perusahaan yang

berasal dari keuntungan perusahaan.

2. Capital Gain

Capital Gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual saham

yang dijualnya.

155Wall Street Survivor – Investing 01. (E-Book: Canada), h. 7 lihat di https://www.wallstreetsurvivor.com/pdf/ Investing101eBook.pdf 156 Lihat di http://www.idx.co.id/produk/saham/

“

S

https://www.wallstreetsurvivor.com/pdf/%20Investing101eBook.pdf

http://www.idx.co.id/produk/saham/

98

Sebagai instrument investasi, selain memiliki keuntungan, saham juga

memiliki risiko antara lain capital loss dan resiko likuidasi. 157 Capital Loss

merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu kondisi dimana

investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT.

XYZ yang di beli dengan harga Rp 2.000,- per saham, kemudian harga

saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 1.400,-

per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor

menjual pada harga Rp 1.400,- tersebut sehingga mengalami kerugian

sebesar Rp 600,- per saham.

Resiko berikutnya adalah likuidasi yaitu pernyataan bangkrut oleh

pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim

dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh

kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan

perusahaan). Apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan

perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada

seluruh pemegang saham. Namun sebalinya, apabila tidak terdapat sisa

kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil

dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari

pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk

secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan.

Dalam perdagangan saham sehari-hari, harga saham mengalami

fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga

saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham

tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh supply dan demand

atas saham tersebut. Supply dan demand terjadi karena adanya banyak

faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan

dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang

sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-

faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya

B. INSTRUMEN SAHAM SYARIAH

Pada umumnya, saham diterbitkan oleh perusahan (emiten), yang

melakukan penawaran umum yakni ada dua macam. Adapun itu adalah

saham biasa dan saham istimewa. Perbedaannya berada pada hak yang

melekat pada saham tersebut. Hak itu meliputi hak atas menerima deviden,

memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi

157 Lihat di http://www.idx.co.id/produk/saham/

http://www.idx.co.id/produk/saham/

99

semua kewajiban perusahaan. Berikut ini adalah ciri-ciri saham

istimewa.158

1. Hak utama dalam mendapatkan dividen

2. Hak utama atas aktiva perusahaan, maksudnya dalam hak

likuidasi berhak menerima pembayaran maksimum sebesar

nilai nominal saham istimewa setelah kewajiban perusahaan

dilunasi

3. Penghasilan tetap

4. Jangka waktu tidak terbatas,

5. Tidak memiliki hak suara di RUPS

6. Saham istimewa kumulatif, dividen yang tidak dibayarkan

oleh pemegang perusahaan kepada pemegang saham tetap

menjadi hak pemegang saham istimewa.

Sebagaimana disebutkan dalam buku Lembaga Kuangan Islam,

yang mengutip dari pendapat Alma: 1997, selain saham biasa dan

istimewa, ada beberapa tipe macam saham yakni:159

1. Saham yang dicap, penstempelan saham dapat terjadi dalam

hal perseroan yang mengalami kerugian besar yang tidak dapat

dihapuskan dari cadangan perseroan. Jika terjadi hal demikian

perseroan harus mengadakan perubahan pada anggaran dasar

perseroan, dengan menurunkan nilai nominal dari

sahamnyamenjadi sama dengan kekayaan dan nilai nominal

sahamnya diturunkan secara proporsional.

2. Saham tukar, yaknijenis saham yang dapat ditukar oleh

pemiliknya denga jenis saham yang lain biasanyasaham

preferen dengan saham biasa

3. Saham tanpa suara, yakni jenis saham yang pemiliknya tidak

diberi hak suara pada RUPS

4. Saham tanpa pari, yakni saham yang tidak memiliki nilai

nominal, tapi hak kepemilikannya dapat diketahui dengan cara

menjumlahkan seluruh kekayaan dan kemudian dibagi dengan

jumlah saham yang dikeluarkan.

5. Saham preferen unggul merupakan saham preferen yang

prioritasnya lebih diunggulkan dari saham preferen yang lain

6. Saham preferen tukar, yakni saham preferen yang dapat

ditukar dengan saham biasa

158 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 227-228. 159 Ibid., h. 228-229

100

7. Saham preferen partisipasi saham yang disamping hak

prioritasnya masih dapat turut serta dalam pembagian deviden

selanjutnya

8. Saham preferen kumulatif, yakni saham preferen yang

memberikan hak untuk mendapatkan dividen yang belum

dibayarkan pada tahun yang lalu secara kumulatif

9. Saham pendiri, merupakan jasa yang diberikan kepada pendiri

perusahaan

10. Saham pegawai adalah kesempatan yang diberikan oleh

perseroan kepada parapegawainya untuk memiliki saham

perusahaan

11. Saham bonus

Sedangkan menurut Bursa Efek Indonesia yang diutarakan oleh

buku Lembaga Keuangan Islam, klasifikasi dapat ditinjau dari beberapa

segi:160

1. Dari segi bentuknya:

a. Saham atasnama adalah saham yang mnyebut nama

pemiliknya. Menurut ulama’ kontemporer saham jenis ini

diperbolehkan karena jelas adanya kepemilikan

pemiliknya dan memberikan perlindungan atas haknya.

b. Saham atas unjuk, yaknis kebalikan dari saham atasnama.

Bagi ulama’ saham ini batal karena tidak jelas pembeli

dan atasnama haknya.

2. Dari segi hak dan keistimewaannya

a. Saham biasa, yaitu saham yang tidak memiliki

keistimewaan baik hak maupun kewajibannya. Atas dasar

ini, ulama’ kontemporer memperbolehkannya.

b. Saham preferen, yakni saham yan memiliki keistimewaan

khusus dari segi perlakuan maupun finansialnya.

C. JAKARTA ISLAMIC INDEX

Jakarta Islamic Index adalah indeks terakhir yang dikembangkan oleh

Bursa Efek Jakarta dan Danareksa Inventasment Management. Indeks

syariah adalah indeks yang didasarkan pada syariah Islam. Saham-saham

yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya

tidak bertentangan dengan syariah seperti usaha perjudian, lembaga

keuangan ribawi, usaha yang memprodruksi barang haram, dan usaha yang

memproduksi banyak kemudhorotan.

160 Ibid., 230-231.

101

Adapun tahapan seleksi untuk saham yang layak berada di dalam

lingkup indeks syariah adalah sebagai berikut:

1. Memilih himpunan saham dengan jenis usaha utama yang tidak

bertentangan dengan syariah Islam

2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tahun

terakhir yang memiiliki rasio kewajiban terhadap aktiva sebesar

maksimal 90%

3. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan

rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir

4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiiditas

rata-rata nilai perdagangan regular selama satu tahun terakhir.

Pengkajian ulan akan dilakukann 6 bulan sekali dengan penentuan

komponen indeks awal bulan Januari dan Juli disetip tahunnya. Sedangkan

perubahan pada jenis usaha emiten akan didimonitor secara terus menerus

berdasarkan data public dan media. Indeks harga saham setiap hari

dihitung menggunakan harga saham terakhir yang terjadi di bursa. Untuk

lebih jelasnya, gambar dibawah ini akan mempermudah memahami

penyaringan emiten di Jakarta Islamic Index.161

161 Heri Sudarsono, Bank dan lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta:Ekonisia, 2007), 195.

102

SELEKSI SYARIAH

Emiten tidak melakukan usaha perjudian dan perdagangan yang dilarang

Bukan lembaga keuangan konvensional

Tidak memproduksi, mendistribusi dan memperdagangkan makanan dan

minuman haram

Sifat barang dan/atau jasa tidak menimbulkan kerusakan moral

Seleksi Kapitalisasi

Menyaring 60 saham dengan nilai kapitalisasi tertinggi di BEJ

Seleksi nilai volume transaksi

Menyaring 30 saham dengan nilai transaksi rata-rata tertinggi harian di

BEJ

PROSES EVALUASI EMITEN SETIAP 6 BULAN SEKALI

D. RANGKUMAN

7. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal

seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau

perseroan terbatas.

8. Keuntungan memiliki saham adalah saat deviden (pembagian

keuntungan) dan capital gain (harga jual saham lebih tinggi

daripada harga saham saat beli).

103

9. Kerugian memiliki saham adalah saat capital loss (harga jual

saham lebih rendah daripada harga saham saat dibeli) dan resiko

likuidasi (saat perusahaan dnyatakan bangkrut).

10. Saham diterbitkan oleh emiten (perusahaan)

11. Ada beberapa macam tipe saham diantaranya Saham yang dicap,

Saham tukar, Saham tanpa suara, Saham tanpa pari, Saham

preferen unggul, Saham preferen tukar, Saham preferen, Saham

preferen kumulatif, Saham pendiri, Saham pegawai dan Saham

bonus.

12. Dari segi bentuknya, saham diklasifikasikan kepada saham atas

nama dan atas unjuk.

13. Dari segi hak dan keistimewaannya, saham dapat diklasifikasikan

menjadi saham biasa dan saham preferen.

E. EVALUASI

Kerjakan soal dibawah ini dengan tepat.

I. PILIHAN GANDA

1. Saham adalah …

a. surat hutang

b. surat penyertaan modal

c. surat kuasa

d. surat tagihan

2. Berikut ini yang menjadi keuntungan dari kepemilikan saham

adalah …

a. Capital gain dan capital loss

b. Likuiditas dan deviden

c. Deviden dan capital gain

d. Capital loss dan likuiditas

3. Berikut ini yang menjadi kerugian dari kepemilikan saham adalah

…

a. Capital gain dan capital loss

b. Likuiditas dan deviden

c. Deviden dan capital gain

d. Capital loss dan likuiditas

4. Saham diterbitkan oleh …

a. Bank

b. Pemerintah

c. Perusahaan

d. Presiden

5. Suatu Perusahaan akan dinyatakan bangkrut oleh …

104

a. Bank Indonesia

b. Negara

c. Menteri

d. Pengadilan

6. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri saham istimewa adalah …

a. Penghasilan tetap

b. Terbatas waktu

c. Jangka waktu tidak terbatas,

d. Tidak memiliki hak suara di RUPS

7. Saham yang pemiliknya tidak diberi hak suara pada RUPS adalah

saham …

a. Saham tanpa suara

b. Saham pendiri

c. Saham pegawai

d. Saham bonus

8. Saham atas nama dan atas unjuk merupakan saham yang

diklasifikasikan menurut …

a. Kepemilikannya

b. Bentuknya

c. Perusahaannya

d. Kewajibannya

II. URAIAN

1. Turunlah ke lapangan, cari perusahan bursa efek di kotamu,

kemudian cari tahu tentang hal-hal dibawah ini.

a. Apakah prinsip syariah diterapkan di perusahaan tersebut?

Bagaimana implementasinya?

b. Setelah selesai, seminarkan bersama teman-temanmu.

105

BAB IX REKSADANA SYARIAH




reksadana dengan reksadana

konvensional. Selain itu

mahasiswa diharapkan dapat

menjelaskan mekanisme

reksadana syariah ”.

A. PENGERTIAN REKSADANA SYARIAH

ilihat dari istilah, Reksa Dana terdiri dari dua kata, yaitu Reksa

yang berarti jaga atau pelihara dan kata Dana yang berarti (kumpulan)

uang. Reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara

(bersama untuk suatu kepentingan). Dalam bahasa Inggris, reksa dana

dikenal dengan sebutan “unit trust”, “mutual fund”, atau “investment

fund”. Berdasarkan dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa

reksadana adalah dana yang dihimpun dari masyarakat pemodal dan

diinvestasikan kedalam portofolio efek. Portofolio efek merupakan

kumpulan surat-surat berharga, seperti: saham, obligasi, surat pengakuan

hutang surat berharga komersial, tanda bukti utang yang dimiliki oleh

pihak pengives dan pasar uang. Reksadana menurut Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah media yang digunakan

untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya

diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manager

investasi.162

Adapun reksadana syariah menurut DSN MUI mensyaratkan

prinsip islam didalamnya. hal ini tampak dari bentuk akad antara pemodal

sebagai pemilik harta (sahib almal/ Rabb al Mal) dengan Manajer

Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi

sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.163 Secara

162 Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 150. 163 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, Ps. 1

“

D

106

Internasional perkembangan Reksa Dana Syariah dimulai sejak lahirnya

Equity Funds Syariah pertama kali dalam bentuk The Amana Fund yang

diterbitkan oleh North American Islamic Trust pada tahun 1986.

Kemudian dibentuk pula FTSE Global Islamic Index Series dibentuk oleh

FTSE International diikuti dengan Finance Corporation Index dibentuk

oleh IFC-World Bank bersama ANZ Bank yang kemudian menjadi

benchmark untuk Islamic Leasing Funds. Kemudian dibentuk pula Dow

Jones Index Syariah pada tahun 1999 yang bernama Dow Jones Islamic

MarketIndex (DJIMI). Kemudian Malaysia menerbitkan Malaysia Global

suukok (MGS) sebesar US 500 juta yang diterbitkan di Luxembourg Stock

Exchange dan Dubai Islamic Financial Center. Kemudian Bahrain

menerbitkan Bahrain Monetary Agency-Sukook Al Ijaras sebesar US 100

juta yang diterbitkan di Bahrain Stock Exchange. Semua ini mendorong

berkembangnya reksa dana syariah secara global. Di Indonesia reksa dana

syariah pertama dibentuk dengan nama Danareksa Syariah yang disahkan

keberadaannya oleh Bapepam pada tanggal 12 Juni 1997. Reksa dana

Syariah yang didirikan itu berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

berdasarkan undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal,

dituangkan dalam akta nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat

dihadapan Notaris Djedjem Wijaya, S.H. di Jakarta antara PT Danareksa

Fund Management sebagai manager Investasi dengan Citibank N.A.

Jakarta sebagai Bank Kustodian.164

B. MEKANISME KEGIATAN REKSADANA SYARIAH

1. Prosedur operasional dalam melaksanakan reksadana syariah terdiri

dari:165

a. Prosedur operasional antara pemodal dengan manager investasi

dilakukan dengan wakalah.

Dalam Kitab Bajuri, wakalah diartikan sebagai

pemasrahan seseorang terhadap sesuatu urusan yang boleh ia

kerjakan sendiri dan bisa untuk digantikan, kepada orang lain agar

ia mengerjakannya saat orang yang memasrahkan masih hidup.166

Dengan akad wakalah bil ujrah, pemodal memberikan

164 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 170. 165 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 151-152. 166 Al-Alamah ibnu al-Qashim al-Ghaziy, Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Baijuri, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 19990, h. 739-740.

107

kewenangan kepada manajer investasi untuk melaksanakan

investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam prospektus.

b. Mekanisme operasional antara manajer investasi dan pengguna

investasi dilakukan dengan mudharabah.

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul

“Fiqh al-Sunnah”, menjelaskan bahwa akad mudharabah adalah

akad antara kedua belah pihak dimana salah satu pihak

mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk

diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan

kesepakatan.167 Adapun ciri khas sistem mudharabah adalah:

1) Pembagian keuntungan berdasarkan pada kesepakatan kedua

belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil. dan

tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada

pemodal.

2) Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah

diberikan kepada manajer investasi.

3) Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko

kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan

karena kelalaiannya (tafrith).

2. Pola hubungan Pelaku dalam Reksadana Syariah

Dalam mekanisme berinvestasi di reksadana syariah, pola

hubungan yang terjadi antara lain:168

a. Hak Pemodal (shahibul maal)

1) Para pemodal berhak atas hasil investasi dalam reksadana

syariah.

2) Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksadana.

3) Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau

menarik kembali unit penyertaanya dalam reksadana syariah

melalui manajer investasi.

4) Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditarik

kembali pernyataan tersebut.

5) Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan

jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan

diawasi oleh Bank Kustodian.

167 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 212. 168 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 174-176.

108

6) Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa

unit penyertaan reksadana syariah.

b. Sedangan tugas dan kewajiban manajer investasi antara

lain:

1) Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan

investasi yang tercantum dalam akad dan prospektus.

2) Menyusun tatacara dan memastikan bahwa semua dana para

calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank

kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja

berikutnya.

3) Melakukan pengembalian dana unit-penyertaan; dan

4) Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan

laporan keuangan dan pengelolaan reksadana ssesuai dengan

ketentuan instansi berwenang.

c. Tugas dan Kewajiban Bank kustodian berkewajiban

untuk:

1) Memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan

kekayaan reksadana.

2) Menghitung nilai aktiva bersih dari unit-penyertaan setiap hari

bursa.

3) Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas

perintah manajer investasi.

4) Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua

perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit

penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan

identitas lainnya dari para pemodal.

5) Mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan

sesuai dengan akad.

6) Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas

penerimaan dana dari calon pemodal.

Atas pemberian jasa atas pengelolaan investasi dan

penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan bank

kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas

presentase tertentu dari nilai NAB reksadana syariah. Dalam hal

Manager Investasi dan/atau bank kustodian tidak melaksanakan

amanah dari pemodal sesuai dengan kewenangan yang diberikan, atau

Manager Investasi dan/atau bank kustodian diangap lalai, maka

Manager Investasi dan/bank kustodian bertanggungjawab atas risiko

yang ditimbulkan.

3. Kegiatan investasi reksadana

109

Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat

melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah,

diantaranya investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah

dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan

minuman haram, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain yang telah

ditentukan DPS.169

Dari mekanisme tersebut, sedikit banyak telah tersirat hal-hal yang

membedakan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional.

Adapun hal itu adalah:

C. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN REKSA DANA

SYARIAH

Pada dasarnya setiap kegiatan investasi mengandung dua unsur,

yaitu return (keuntungan) dan risiko. Dalam reksa dana dapat ditemukan

keuntungan dan risiko sebagai berikut:

1. Keuntungan Reksa Dana

Berikut ini terdapat beberapa keuntungan dalam

menginvestasikan melalui Reksa Dana, yaitu:170

a) Tingkat likuiditas yang baik

169 Abdul Manan, Aspek Hukum, 171. 170 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangam Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2010), h. 257-258.

Aspek Reksa Dana Syariah Reksa Dana

Konvensioanal

Tujuan Investasi Tidak semata-mata return, tapi

juga Social Responsible

Investment (SRI)

Return yang tinggi

Operasional Ada proses screening Tanpa proses

screening

Return Proses Cleansing/ Filterasi dari

kegiatan haram

Tidak ada

Pengawasan DPS dan BAPEMAN sekarang

menjadi OJK

Hanya BAPEMAN

sekarang menjadi

OJK

Akad Selama tidak bertentangan

dengan syariah

Menekankan

kesepakatan tanpa

ada aturan halal

atau haram

110

Maksud dari likuiditas adalah kemampuan untuk

mengelola uang masuk dan keluar dari reksadana. Dalam hal ini

yang paling sesuai adalah reksa dana untuk saham-saham yang

telah dicatatkan di bursa di mana transaksi terjadi setiap hari,

tidak seperti deposito berjangka atau sertifikat deposito periode

tertentu.

b) Manajer profesional

Reksa dana dikelola oleh manajer investasi yang andal,

ia mencari peluang investasi yang paling baik untuk Reksa dana

tersebut. Pada prinsipnya, manajer investasi bekerja keras untuk

meneliti ribuan peluang investasi bagi pemegang saham/unit

Reksa Dana. Sedangkan pilihan investasi itu sendiri dipengaruhi

oleh tujuan investasi dari Reksa Dana tersebut.

c) Diversifikasi

Diversifikasi yang terwujud dalam bentuk portofolio

akan menurunkan tingkat risiko. Reksa dana melakukan

diversifikasi dalam berbagai instrumen efek, sehingga dapat

menyebarkan risiko, berbeda dengan pemodal individual yang

misalnya hanya dapat membeli satu atau dua jenis efek saja.

d) Biaya rendah

Reksa dana merupakan kumpulan dana dari banyak

investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi

akan menghasilkan biaya transaksi yang murah.

2. Risiko Reksa Dana:

Disamping keuntungan-keuntungan yang akan mereka

dapatkan, terdapat juga beberapa risiko dalam melakukan investasi

melalui Reksa Dana, yaitu diantaranya sebagai berikut:171

a) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi perekonmian dan politik di dalam

maupun di luar negeri atau peraturan khusunya di bidang Pasar

Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat

mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia,

termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di

Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi

kinerja portfolio reksa dana.

b) Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

171 Nurul, Lembaga Keuangam, h. 258-259

111

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana dapat berfluktuasi

akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

a. Perubahan harga Efek ekuitas dan Efek lainnya.

b. Biaya-biaya yang dikenakan setiap kali pemodal melakukan

pembelian dan penjualan.

c) Risiko Wanprestasi oleh Pihak-Pihak Terkait

Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha Manajer

Investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat

termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, bank

kustodian, dan agen penjual.

d) Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada

likuiditas dari portfolio atau kemampuan dari Manajer Investasi

untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang

tunai.

e) Risiko Kehilangan Kesempatan Transaksi Investasi pada Saat

Pengajuan Klaim Asuransi

Dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan atas

surat-surat berharga dan aset Reksa Dana yang disimpan di Bank

Kustodian, Bank Kustodian dilindungi oleh asuransi yang akan

menaggung biaya penggantian surat-surat berharga tersebut.

Selama tenggang waktu penggantian tersebut, Manajer Investasi

tidak dapat melakukan transaksi investasi atas surat-surat

berharga tersebut, kehilangan kesempatan melakukan transaksi

investasi ini dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva bersih per

Unit Penyertaan.

D. RANGKUMAN

1. Reksadana adalah dana yang dihimpun adalah dana dari

masyarakat pemodal dan diinvestasikan kedalam portofolio

efek.

2. Portofolio efek adalah kumpulan surat-surat berharga,

seperti: saham, obligasi, surat pengakuan hutang surat

berharga komersial, tanda bukti utang yang dimiliki oleh

pihak pengives dan pasar uang.

3. Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer

investasi dilakukan dengan wakalah.

4. Mekanisme operasional antara manajer investasi dan

pengguna investasi dilakukan dengan mudharabah.

112

5. Pola hubungan Pelaku dalam Reksadana Syariah dibagi

menjadi dua yakni hak pemodal dan tugas juga kewajiban

manajer investasi.

6. Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah

dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan

dengan syariah, diantaranya investasi tidak halal yang tidak

boleh dilakukan adalah dalam bidang perjudian, pelacuran,

pornografi, makanan dan minuman haram, lembaga

keuangan ribawi, dan lain-lain yang telah ditentukan DPS.

7. Keuntungan berinvestasi dengan reksadana syariah adalah

tingkat likuiditas yang baik, manajer profesional,

diverifikasi, dan biaya rendah.

8. Resiko berinvestasi dengan reksadana syariah adalah risiko

perubahan kondisi ekonomi dan politik, resiko berkurangnya

nilai unit penyertaan, resiko wanprestasi oleh pihak-pihak

terkait, resiko likuiditas, dan risiko kehilangan kesempatan

transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi.

E. EVALUASI

Kerjaa soal-soal dibawah ini dengan tepat.

I. PILIHAN GANDA 1. Dalam kosa kata reksadana, kata reksa berarti…

a. Kuat

b. Pelihara

c. Berbagi

d. Menolong

2. Himpunan dana dalam reksadana diinvestasikan kembali

dalam bentuk…

a. Portofolio efek

b. Properti

c. Barang dagangan

d. Perabotan antik

3. Di Indonesia pertama kali reksadana syariah didirikan diberi

nama…

a. Tabungan Indonesia

b. Reksaadan

c. Danareksa syariah

d. Anggunan bersama

4. Pada tahun berapa reksadana dibentuk…

a. 23 Januari 2001

113

b. 14 Juli 1997

c. 15 Februari 2001

d. 12 Juni 1997

5. Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer

investasi dilakukan dengan cara…

a. Mudharabah

b. Wakalah

c. Murabahah

d. Muzara’ah

6. Aspek pengawasan pada reksadana syariah dilakukan oleh…

a. DPS dan OJK

b. DPS

c. OJK

d. OJK dan Menkeu

7. Keuntungan yang didapat dari investasi reksadana adalah,

kecuali…

a. Biaya rendah

b. Diverifikasi

c. Manajer professional

d. Bunga tinggi

8. Adanya keuntungan juga pasti dibarengi adanya resiko,

adapun resiko berinvestasi melalui reksadana adalah…

a. Resiko likuiditas

b. Resiko dicuri

c. Resiko penipuan

d. Resiko kebangkrutan

II. SOAL URAIAN 1. Dalam melakukan kegiatan investasi reksadana syariah

terdapat larangan melakukan investasi yang bertentangan

dengan syari’ah, sebut dan jelaskan hal-hal yang membuat

bertentangan!

2. Sebutkan tujuan investasi dalam reksadana syariah!

114

115

BAB X OBLIGASI SYARIAH




obligasi syariah dengan obligasi

konvensional”.

A. KONSEP OBLIGASI SYARIAH

Sukuk (bahasa Arab bentuk jama’ dari Shak, yang berarti "instrumen

legal, amal, cek") adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk

obligasi yang berdasarkan prinsip syariah. Obligasi merupakan surat utang

yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang dijual kepada

investor untuk mendapatkan dana segar. Fatwa MUI terkait obligasi

syariah tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-

MUI/IX/2002 yang menguraikan bahwa obligasi syariah merupakan suatu

surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah. obligasi

dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang

mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang

obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali

dana obligasi pada masa yang telah ditentukan. .

Obligasi syariah bukan merupakan utang memiliki bunga tetap, akan

tetapi lebih mengarah kepada penyertaan dana yang didasarkan kepada

prinsip bagi hasil. Jadi perlu digaris bawahi bahwa akadnya bukan utang

piutang, namun penyertaan. Oleh karena itu, atas penyertaannya investor

juga berhak mendapatkan keuntungan tertentu yang dihitung secara

proporsional dan dibayarkan secara periodik.

Sebagai suatu efek, obligasi dapat diperdagankan di pasar modal. Ada

dua jenis pasar obligasi yakni pasar primer dan pasar skunder. Pasar

primer merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai

diterbitkan. Salah satu persyaratan ketentuan pasar modal, obligasi harus

dicatat dibursa efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. Pasar skunder

yakni tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan terdaftar

di bursa efek.172

172 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), 326.

“

116

Memperhatikan hal-hal diatas, sebagai sekuritas pendapatan tetap,

obligasi memiliki karakter yakni sebagai berikut:173

a. Surat berharga yang berkekuatan hukum.

b. Memiliki jangka waktu tertentu dan masa jatuh tempo

c. Memberikan pendapatan tetap secara periodik

d. Ada nilai nominal

Obligasi Syariah, sebagai salah satu instrument Ekonomi Syariah juga

mendapat perhatian khusus dari Dewan Syariah Nasional. Hal ini

dibuktikan dengan lahirnya fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang

Obligasi Syariah. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa obligasi

syariah bukanlah utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga,

karena obligasi syariah harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip

Islam.

Dalam ketentuan khususnya, fatwa tersebut menyebutkan akad-akad

yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah, seperti:

Mudharabah, Musyarkah, Murabahah, salam, Istishna, dan Ijarah. Akad

yang digunakan ini akan berpengaruh pada hasil investasi yang dibagikan

emitan dan pemindahan kepemilikan obligasi. Kemudian dalam

penyelesaian perselisihan mengenai obligasi Syariah ini akan diselesaikan

secara musyawarah. Akan tetapi jika masih belum menemukan titik temu

akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

B. PERBEDAAN OBLIGASI SYARIAH DENGAN OBLIGASI

KONVENSIONAL

Secara umum, perbedaan paling mendasar antara oblligasi syariah

dengan obligasi konvensional terletak pada tataran prinsip, dimana obligasi

syariah menekankan diterapkannya prinsip Islam yang menghindari maisir

gharar dan riba, sementara obligasi konvensional tidak. Secara teknis,

harga penawaran, jauth tempo, pokok obligasi saat jatuh tempo dan rating

antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional tidak memiliki

perbedaan. Namun ada beberapa hal yang menjadikan berbeda. Untuk

lebih mudahnya, dapat dijelaskan sebagai berikut:174

173 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta:Ekonisia, 2007), 221. 174 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta:Ekonisia, 2007), 225.

117

No Aspek Obligasi Syariah Obligasi

Konvensional

1 Harga Penawaran 100% 100%

2 Jatuh Tempo 5 tahun -

3 Pokok Obigasi saat jatuh

tempo

100% 100%

4 Pendapatan Bagi hasil Bunga

5 Return 15,5-16%

indikatif

15,5-16% tetap

6 Rating AA+ AA+

Namun jika dibandingkan, obligasi syariah lebih kompetitif daripada

obligasi konvensional. Hal ini juga tidak lepas dari prinsip syariah yang

pegang kuat. Adapun sebab-sebab yang lain adalah antara lain:

1. Kemungkinan pendapatan lebih besar

2. Obligasi syariah lebih aman

3. Bila terjadi kerugian diluar kendali, investor tetap memperoleh

aktiva

4. Terobosan paradigmatic yang menyatakan bahwa obligasi

bukanlah surat hutang, namun surat investasi. Hal ini disinyalir

diawal bahwa obligasi syariah dilaksanakan berdasarkan akad

penyertaan.

C. OBLIGASI SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Prinsip dasar muamalah adalah semua rekayasa manusia yang tidak

ada dalil yang melarang maka hukumnya boleh. Transaksi obligasi syariah

di pasar modal penuh dengan risiko dan unsur spekulasi. Hal ini

menyebabkan perkembangan harga efek tidak dapat dipastikan, namun

demikian transaksi efek di BEI tidak sama dengan gambling (judi).

Spekulasi yang terjadi setiap setiap saat di pasar modal disebabkan karena

kondisi fundamental dan teknikal perusahaan. Selain itu investor dapat

secara bebas menentukan posisi jual pada harga yang diinginkan. Kondisi

ini berbeda dengan judi yang tidak ada keterangan dan informasi yang

jelas dan nilainya akan hilang jika merugi.

Unsur spekulasi adalah bagian dari aktifitas bursa saham. Tanpa

spekulasi maka akan berdampak pada bursa efek kurang bergairah dan

kurang menarik bahkan ditinggalkan oleh para investor. Persaingan

merupakan dasar dalam bertransaksi dalam bursa efek.

Obligasi syariah secara teknis dan prinsip dilakukan sesuai dengan

syariah Islam. Hal ini merupakan sebuah bentuk kehati-hatian terhadap

118

kehalalan pendapatan pemilik obligasi. Secara otomatis, obligasi syariah

dilaksanakan untuk menghindari aspek maisir gharar dan riba’, yang jelas

bertolak belakang dengan syariah Islam. Alternatif yang dilakukan untuk

mendapatkan hasil adalah dengan bagi hasil, yang diasaskan pada

kesepakatan pihak.

D. RINGKASAN

1. Obligasi adalah surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan

yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar.

2. Obligasi syariah merupakan suatu surat berharga jangka panjang

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada

pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk

membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa

bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada

saat jatuh tempo.

3. Obligasi syariah menekankan diterapkannya prinsip Islam yang

menghindari maisir gharar dan riba, sementara obligasi

konvensional tidak.

E. EVALUASI


I. PILIHAN GANDA 1. Obligasi merupakan … dari suatu lembaga atau perusahaan yang

dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar.

a. Surat tanah

b. Surat utang

c. Surat izin

d. Surat kerjasama

2. Istilah yang digunakan obligasi syariah dalam bahasa arab

disebut…

a. Rahn

b. Salam

c. Sukuk

d. Murabahah

3. Ada dua jenis pasar obligasi yakni…

a. Pasar saham dan pasar reksadana

b. Pasar obligasi dan pasar uang

c. Pasar modal dan pasar uang

d. Pasar primer dan pasar skunder

119

4. Fatwa MUI yang mengatur tentang obligasi syariah adalah…

a. Nomor 32/DSN-MUI/X/2002

b. Nomor 23/DSN-MUI/IX/2002

c. Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002

d. Nomor 23/DSN-MUI/X/2002

5. Akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi

syariah adalah…

a. judi

b. murabahah

c. gharar

d. keuntungan sepihak

6. Aspek pendapatan pada obligasi syariah menggunakan sistem…

a. kelipatan

b. bunga

c. salah satu untung

d. bagi hasil

7. Terjadinya spekulasi di pasar modal didasarkan pada…

a. kondisi fundamental perusahaan

b. kualitas pemodal

c. kualitas pasar modal

d. kondisi eksternal perusahaan

8. Walaupun obligasi merupakan surat hutang akan tetapi obligasi

syariah harus terhindar dari hal dibawah ini kecuali,…

a. gharar

b. riba

c. maisir

d. mufakat

II. URAIAN

1. Sebutkan beberapa karakteristik obligasi !

Bandingkan antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional!

Sebutkan kelebihan masing-masing.

121

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI SYARIAH



menjelaskan penyelesaian

sengketa investasi syariah

melalui jalur litigasi maupun

non-litigasi. Selain itu,

mahasiswa juga diharapkan

mampu mengetahui tupoksi

BASYARNAS”.

eterkaitan antar manusia hari ini begitu erat. Antara satu

kepentingan dengan kepentingan yang lain menyebabkan hubungan sosial

manusia semakin erat, sehingga zoon politicon benar-benar terwujud.

Dalam islam, keterkaitan tersebut disebut dengan muamalah, yang

melingkupi segala perkara hubungan antar manusia, tak terkecuali

mengnai ekonomi.

Sejak dahulu persoalan ekonomi menjadi isu krusial dan tidak ada

habisnya. Hal ini disebabkan karena ekonomi ,memang menjadi hajat

orang banyak. Inovasi demi inovasi dikembangkan demi mengakomodir

perkembangan zaman. Dari ujung hingga pangkal semua dilakukan

inovasi supaya pelaksanaan teknis menjadi lebih efektif dan terhindar dari

persengketaan, kendatipun persengketaan memang tidak bisa dinafikan.

Setiap masyarakat memiliki cara masing-masing untuk memperoleh

kesepakatan demi menyelesaikan persengketaan. Hari ini, masyarakat

memiliki kecenderungan untuk menyelesasikan masalah dengan cara-cara

yang diakui pemerintah, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama

yang sebenarnya mudah untuk ditempuh dan juga akan berhasil tanpa

melalui proses hukum.

A. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR

LITIGASI

Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur

pengadilan atau dikenal dengan istilah litigasi dan diluar pengadilan atau

non-litigasi. Proses litigasi, merupakan suatu penyelesaian sengketa yang

dipilih melalui jalur pengadilan dan melewati proses beracara formil.

“

K

122

Hakim memiliki kewenangan penuh dalam memutus siapa yang salah dan

siapa yang benar.

Proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui

sidang pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling

berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka

pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi

adalah putusan yang menyatakan kalah menang atau win-lose solution.175

Prosedur yang diharus ditempuh dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih

formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang sifatnya win-lose. Oleh

karenanya jalur ini tidak menyelesaiakan masalah akan tetapi justru

menimbulkan masalah baru. Proses penyelesaian yang lambat disebabkan

karena bertumpu pada aparat penegak hukum yang juga mengurusi banyak

perkara lainnya. Karena putusan yang dihasilkan adalah kalah menang,

maka para pihak akan melakukan berbagai cara untuk membuktikan bahwa

dirinya benar, termasuk mencari bantuan pengacara yang membutuhkan

biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari

alternatif lain dalam penyelesaian sengketa yaitu melalu proses

nonformal.176

B. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR NON

LITIGASI

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang

cenderung formalistik, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi lebih

bersifat informal dan memilihi banyak alternatif pilihan. Dalam Undang-

Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, salah satunya adalah Alternative Dispute

Resolution yaitu suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan

berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan

penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. terdapat beberapa

pilihan dalam penyelesaian sengketa diantaranya adalah:

1. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar

pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang

175 Amriani Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2012), 35. 176 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 2008), 234.

123

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase akan

dilakukan apabila musyawarah tidak mampu menyelesaikan

sengketa para pihak. Arbitrase ditempuh sebagai jalan pintas

untuk menghindari penyelesaian sengketa di Badan Peradilan

yang selama ini memerlukan waktu yang tidak singkat.

2. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dalam buku Mediasi

Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan karya

Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan upaya penyelesaian

sengekta melalui komunikasi dua arah yang dirancang sedemikian

rupa untuk mencapai kesepakatan..177

3. Mediasi

Mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga sebagai

penengah, dimana pihak ketiga harus memiliki keahlian mengenai

prosedur mediasi yang efektif. Mediator membantu dalam situasi

konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat

lebih efektif dalam proses tawar menawar.178

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah lanjutan dari mediasi. Mediator yang awalnya

sebagai fasilitator, berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam

konsiliasi, seorang konsiliator lebih memiliki porsi yang lebih

aktif untuk mencarikan solusi yang sama-sama menguntungkan

kedua belah pihak (win-win solution) dan kemudian disepakati

oleh kedua belah pihak.

Apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu mencapai

suatu kesepakatan maka tugas pihak ketiga untuk mengajukan

usulan jalan keluar dari sengketa.179

C. BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARANAS) merupakan

badan bentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan tokoh

muslim lainnya.. BASYARNAS merupakan perangkat organisasi MUI

seperti halnya DSN ( Dewan Syariah Nasional), LPPO (Lembaga

Pengkajian pengawasan Obat-obatan dan makanan), YDDP (Yayasan

Dana Dakwah Pembangunan). BASYARNAS dibentuk sebagai lembaga

177 Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian, 23. 178 Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian, 28. 179 Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian, 34.

124

Hakam yang bebas otonom dan independent tidak boleh di campuri

kekuasaan oleh pihak-pihak manapun

Adapun tujuan dibentuknya BASYARNAS adalah untuk

menyelesaikan sengketa-sengketa dengan mengutamakan upaya

perdamaian dan mediasi. Keberadaan lembaga arbitrase syariah ini

mempertegas eksistensi dan keberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Karena salah satu hukum beracara yang digunakan dalam proses

penyelesaian sengketa adalah hukum Islam dan hukum perikatan Islam

atau fiqih muamalah.180

Adapun kewenangan lingkup BASYARNAS adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan sengketa perdata yang timbul dalam bidang

perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. Menurut

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai

sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Namun apabila para

pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya

kepada BASYARNAS maka akan diselesaikan sesuai dengan

prosedur BASYARNAS.

2. BASYARNAS memberikan pendapat yang mengikat atas

permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai

persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.181

D. RANGKUMAN

1. Proses penyelesaian sengketa dengan litigasi yaitu penyelesaian

melalui proses beracara di pengadilan, dimana kewenangan untuk

memutuskanperkara ada di tangan hakim. Prosedur penyelesaian

sengketa secara litigasi bersifat formal dan teknis, dengan putusan

yang sifatnya win-lose, sehingga cenderung menimbulkan masalah

baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang

mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara

para pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan disebut dengan

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau non litigasi.

3. Macam-macam alternative penyelesaian sengketa antara lain

arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

180 Rahman Ambo Masse, Arbitrase Syariah, (Yogyakarta: TrushMedia Publishing,2017), 101.

181 Masse, Arbitrase Syariah, 102.

125

4. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARANAS) dibentuk

oleh MUI sebagai lembaga hakam yang bebas otonom dan

independent tidak boleh di campuri kekuasaan oleh pihak-pihak

manapun.

5. Tujuan BASYARNAS adalah untuk menyelesaikan sengketa-

sengketa mengutamakan perdamaian dan mediasi.

E. EVALUASI


I. PILIHAN GANDA

1. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui

pengadilan disebut dengan istilah…

a. Litigasi

b. Non litigasi

c. Beracara

d. Peradilan

2. Alternatif penyelesaian sengketa disebut juga dengan…

a. Arbitrase Internasional

b. Mahkamah Internasional

c. Alternatif Dispute Resolution

d. World Bank

3. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis,

menghasilkan kesepakatan yang sifatnya…

a. Win-win

b. Win-lose

c. Lose-lose

d. Win-win-lose

4. Penyelesaian sengketa menggunakan alternative penyelesaian

sengketa (ADR) diatur dalam undang-undang nomor…

a. UU No. 35 Tahun 2014

b. UU No. 19 Tahun 2002

c. UU No. 48 Tahun 2009

d. UU No. 30 Tahun 1999

5. Terdapat berapa macam alternatif penyelesaian sengketa…

a. 4

b. 6

c. 7

d. 5

6. Salah satu keutamaan dari konsiliasi adalah sama-sama

menguntungkan kedua belah pihak atau disebut dengan istilah…

126

a. Inkrah

b. Win-win solution

c. BHT

d. Damai

7. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARANAS) merupakan

salah satu perangkat dari lembaga…

a. Bank Indonesia

b. DPR

c. MUI

d. MPR

8. Salah satu kewenangan BASYARANAS adalah menyelesaikan

secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) meliputi,

kecuali…

a. Perdagangan

b. Industri

c. Perairan

d. Jasa

II. URAIAN

1. Jelaskan pengertian dari negosiasi !

2. Sebutkan tujuan daripada BASYARANAS !

127

Referensi

Adnan M. Abdeen dan Dale N. Shook , The Saudi Financial System. New

York: John Wiley & Sons Ltd.,1984, hal. 170

Afzal al-Rahman, Banking and Insurance, Vol. 4, London: The Muslim

Schools Trust,1979, hal. 419

Amriani Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata

di Pengadilan, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2012), 35.

Al-Alamah ibnu al-Qashim al-Ghaziy, Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-

Baijuri, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 19990, h. 739-740.

Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan

Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), 326

Ausuf Ahmad, The Evolution of Islamic Banking dalam Encyclopeadia of

Islamic Banking and Insurance. London: Institute of Islamic

Banking and Insurance, 1985, hal. 23

An-Nawawi, Al-Majmu' Sharh Al-Muhazzab, Beirut: DanilKutub Al-

'Ilmiyyah, 2007, Hal 324

Antonio, M Syafi ’i, Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek, Gema

Insani Press, Jakarta, 2001,hlm 13

Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar

Modal Syariah Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 150.

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana,

2009), h. 170.

Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn al-Habib al-Mawardi, Al-

Mudarabah. Dirasah wa tahqiq

Abd Al-Wahhab Hawwas. Kaherah: Dar Al-Ansar,1983, hal. 135-139

Amir Abd Al-Basit, Al-Mudarabah. Kaherah: Al-Syirkah Al-Misriyyah,

1994, hal. 15-20

Abdul-Gafoor, A, Mudaraba-Based Investment and Finance, Journal of

Islamic Banking and Finance, Vol 23, No 4, 2006, Hal 78-98

Ana Toni Roby Candra Yudha, Jaminan dalam Aqad Pembiayaan

Muḍārabah Perbankan Syariah di Wilayah Surabaya, Al Tijarah,

Vol.1, No.1, 2015, Hal 37-58

Arip Kasmo, Products of Islamic Finance: A Shariah Compliance

Advancement, Australian Journal of Basic and Applied Sciences,

Vol.5, No.12, Hal 479

An-Nawawi, Al-Majmu' Sharh Al-Muhazzab, Beirut: DanilKutub Al-

'Ilmiyyah, 2007, Hal 337.

128

Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan

Peradilan Agama, Jakarta; Kencana, 2012, hlm.295

Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, 23/251

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Kitab al-Tib, Penerbit :

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait Cetakan : Kedua,

1983, hlm 349

al Qadhaya al-Zakat al-Mu’ashirah1/52, Buhuts fi Zakat (h. 171)

Al-Mabsuth 2/198, Al-‘Inayah Syarh al-Hidayah 2/164, alFuruq 1/79,

Tuhfah al-Muhtaj 3/297, Hasyiah Qalyubi wa ‘Umairah 2/35, Syarh

Muntaha al-Iradat 1/437, Kasyaf al-Qana’ 2/244

Ahmad, rukhsar A market study of Takaful industry, insurance journal,

Vol.2, No. 1, 20014, hlm 125

Al Janahi, A. and Weir, D, Alternative Financial Rationalities in

Managing Corporate Failure, Managerial Finance, Vol. 31, No 4,

2005, hlm.: 34-45.

Awaluddin., Jurnal Kajian Ekonomi Islam - Volume 1, Nomor 2, Juli

Desember 2016 ; ( STAI Solok nan Indah )

Anwar, A, Riba and Common Interest, Shafiq Press, Karachi, 1995, HaL

34

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Kitab al-Tib, Penerbit :

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait Cetakan : Kedua,

Tahun terbit : 1983, Hal 267.

Affandi, Yazid, Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga

Keuangan Syariah, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm 26

Anshori, A. G, Gadai syariah di Indonesia: Konsep, implementasi dan

institusionalisasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006,

hlm 29

Al-Misbah al-Munir, 215, 452, Mu’jam al-Mushtalahat alIqtishadiyah fi

Lughat al-Fuqaha, 177, 261, Tandzim Wa Muhasabah al-Zakat fi

Tathbiq al-Mu’ashir, 111, Wa al-Khadamat al-Ististmariyah fi al-

Masharifi Wa Ahkamiha fi al-Fiqhi Al Islami, 1/381.

Ascarya, Diana Yumanita, Seri Kebanksentralan Bank Indonesia, Bank

Syariah: Gambaran Umum, (Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2005),

hal. 4.

Al-Jarhi, M and Iqbal M, Islamic Banking: Answers to Some Frequently

Asked Questions, Occasional Paper, No.4, Islamic Research and

Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 2001, Hal 44

Ayub,Muhammad.Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan

Syariah.PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2007,hlm.264.

129

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Kencana,

2010), 414.

Burhanuddin S, Pasar Modal Syariah ( Tinjauan Hukum ) ; Yogyakarta:

UII Press, 2008), h. 11-10

Buhus Bait al-Zakat al-Kuwaiti fi Nadwatihi al-Khamisah, 377 dan 427,

Majalah Majma’ al-Fiqhi al-Islami, cet. 2, 1/117, 143 dan 197

Buhuts fi Zakat (h. 174), Dalil al-Irsyadat li Hisab Zakat al-Syirkat (h. 55),

Darmadji dan Fakhruddin, Pasar Modal Indonesia, Salemba Empat,

Jakarta,2012, Hal 5

Dalil al-Irshadat li Hisabi Zakat al-Shirkat, 25, Qadhaya alZakat al-

Mu’asirah, 238, 313

Didin Hafhiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema

Insani Press, 2002), 34.

El-Qorchi, M, Islamic Finance Gears Up, Finance and Development, Vol

42, No 4, 2005, Hal: 46-50.

Fatmawati, Pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang Sitem Operasional

Asuransi Syari’ah. Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas

Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2010,hlm

.3

Firdaus, NH, Muhammad, dkk., Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari’ah

Kontemporer, Renaisan,Jakarta, 2005, hlm 46

Faizin, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Sedekah: Perspektif

Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia, Kontekstual, Vol. 30, No.2,

2015, 186.

Eduardus Tadelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio,

(Yogyakarta:BPFE, 2001), 5.

El-Gamal, M, A Basic Guide to Contemporary Islamic Banking and

Finance, Rice University, Houston, 2000 Hal 235

Grail research, Overview of Islamic finance, an integreon company, 2007,

Hal 12

Gusfahmi, Pajak Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

103.

Gemala Dewi. Aspek-aspek hukum dalam perbankan perasuransian

syariah di Indonesia (Jakarta Timur: Prenada Media, 2004), 125

Hashiyah al-rawd al-murbi’ sharh zad al-mustaqni’. N.P.: Dar al-Fikr, Al-

Jaziri, A. R, 1990, Hal. 620.

H. A. Dzajuli dan Yadi Jazwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat

(Sebuah Pengenalan), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),

131.

130

Houston, D. B, Risk, Insurance, and Sampling, The Journal of Risk and

Insurance, Vol 31, No.4, 1964, hlm 511- 538.

H. A. Dzajuli dan Yadi Jazwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat

(Sebuah Pengenalan), PT Raja Grafindo Persada, Jakara, 2002,hlm

131

Hanafi, Mamduh M.; Husnan, Suad; Tandelilin, Eduardus; Taswan, Bank

Risk And Market Discipline, Journal of Indonesian Economy &

Business (Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia,) vol. 27 no. 3, 2012,

Hal 303

Hassanudden Abdul Aziz “Islamic Banking” IIUM Press: Malaysia. 2009.

Hal 2

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,

(Yogyakarta:Ekonisia, 2007), 221.

Haron, S, The Framework and Concept of Islamic Interest-Free Banking,

Journal of Asian Business, Vol 11, No.1, 1995, Hal 26-39

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam,

2007), 433.

Iqbal, M. and Molyneux, P, Thirty Years of Islamic Banking: History,

Performance, and Prospects, Palgrave Macmillan, Houndmills,

New York, 2005, Hal 200

Ibrahim Anis, et al., Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Amzah,

Jakarta, 2010, hlm. 286.

Iqbal, Z, Islamic Financial System, Finance and Development, 1997, Vol

34, No 2, Hal. 42-45

Kahf, M and Khan, T, Principles of Islamic Finance, Islamic Research and

Training Institute, Islamic Development Bank, No. 16, Jeddah, 1993

Hal 193

Kahf, M, Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy,

Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank,

No. 42,Jeddah, 1997, 193

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246

Kasyf al-Qina’ 3/461, dan para ulama telah ber-ijma’ tentang

pensyariatannya. Lihat: Al Ijmaa’ karya Ibnu Mundzir halaman

181.Al Mabsut, 2/19, Asna al-Mathalib2/260, Balghah

alSaalik356/6, Kasysy al- Qinaa’ 461/3

Karnaen A. Perwataatmadja, Apa dan Bagaimana Bank Islam. Jakarta:

Risalah Gusti,1992, hal. 84

Kamali, M. H, Uncertainty and Risk Taking (Gharah) in Islamic Law,

IIUM Law Journal, 1999, hlm. 199- 216.

131

Klingmuller, The Concept and Development of Insurance in Islamic

Countries, Islamic Culture, Vol. XLIII, 1969, hlm 24

Lewis, M. and Algaoud, L. Islamic Banking. Edward Elgar, Cheltenham,

2001, Hal 23

Mohamad Heykal, Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah, (Jakarta: Elex

Media Komputindo, 2012), 5.

Metwally, M, Economic Consequences of Applying Islamic Principles in

Muslim Societies, Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 23,

No.1, Hal. 11-33

Maysami, R and Williams, J, Evidence on the Relationship between

Takaful Insurance and Fundamental Perception of Islamic

Principles, Applied Financial Economics Letters, Vol 2, No 4, 2006,

Hal 229-232.

Mohamad Zaid Mohd Zin, Ahamad Asmadi Sakat, Nurul Khairiah Khalid,

Mohd

Moore, P, Islamic Finance: A Partnership for Growth, Euromoney,

London, 1997, Hal 3

Muhammad Syamsudin, Jenis Anggunan,

http://www.nu.or.id/post/read/86836/mau-kredit-di-bank-syariah-

kenali-dulu-jenis-agunan-anda, diakses tanggal 01 Juli 2019.

Muhammad Daud Bakar, Aspek-aspek perniagaan projek dalam amalan

perbankan Islam. Jurnal Syariah. No. 11. Akademi Pengajian Islam

Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1992,hal. 210.

Maysami, R. C., Golriz, H. and Hedayati,Pragmatic Interest-free Banking:

Metamorphosis of the Iranian Financial System, Journal of

International Banking Law, Vol.12, 1997, hlm. 92–108.

M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan

Kesadaran dan Membangun Jaringan, (Jakarta: Kencana, 2006), 75.

Muhammad Sanusi, The Power of Sedekah, (Yogyakarta: Pustaka Insan

Madani, 2009), 12

Mehdi Sadeghi, The evolution of Islamic insurance - Takaful: a literature

survey, Journal Insurance Markets and Companies,Vol.1, No 2,

2010, hlm 101

Mher Mushtaq Hussain, Conceptual And Operational Differences

Between General Takaful And Conventional Insurance, Australian

Journal of Business and Management Research, Vol.1, No.8, 2001,

hlm 24

Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muslim Economic Thinking a Survey of

Contemporary Literature. Leicester: The Islamic Foundation, 1981,

hal. 30-32



132

Mohd Bin Arifin, Mohd Zaini Bin Yahya, Afendi Bin Sahi, Pendidikan

Syariah Islamiah Tingkatan 4, Penerbit Dewan Bahasa Dan Pustaka,

Kuala Lumpur, 2007

Mariam Darus Badrulzaman, 1981, Bab-Bab Tentang Credietverband,

Gadai & Fiducia, Penerbit Alumni, Bandung, Hlm. 71

Maududi Abul A'la,1988.“Ma'ashiat-e-Islam”, Islamic Publications,

Lahore, p.408.

Muhammad.Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YPKN,

Yogyakarta,2002, hlm 12

Muhammad Kamal Attiyah, Perakaunan Syarikat dan Bank Menurut

Sistem Islam, (Terj), Muhammad Ghazali Abdul Wahid. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.,1992, hal. 223.

Mustafa Al- Khin, al-Fiqh al-Manhaji cala Madhhab al-Imam al-Syafici.

Juz 3. Damsyiq: Dar al-Qalam, 1998,hal. 217.

Muhamad Abdul Mannan, Islamic Economic: Theory and Practice.

Cambridge: Hodder & Stoughton, 1986, hal. 189

M. Dawam Raharjo , Bank Islam Suatu Alternatif Dalam Sisitem

Perbankan Islam. Bandung: al-Vabet, 1992,hal. 34

Majalaa al-Ahkam al ‘Adliyyah Al Maaddah (1467), Balghah al-Salik

523/3, Tabshirah Hukkam fi Taushif al-Aqdhiyah wa al-Ahkam,

184/1, Fath al-Aziz 70/11, Matalib Uli al-Nuha, 488/3

Muh. Ishak Agus dan Syahruddin Yasen, Studi Komparasi Operasional

Produk Pegadaian Syariah danGadai Konvensional, (Jurnal Hukum

Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018).

Nor Hadi, Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen

Keuangan Pasar Modal, Graha Ilmu, Bandung, 2013, Hal 16

MM. Metwally, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Jakarta: Bangkit Daya

Insani, 1995), 177.

Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000),

cet. ke-1, hlm. 251

Naida Nur Alfisyahri dan Dodik Siswantoro, Praktik dan karakteristik

gadai syariah di Indonesia, SHARE, Vol.1, No. 2, 2012, hlm 126

Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan

Teoritis dan Praktis, Prenada Media Group, 2010,Jakarta, hlm 172-

178

Nurfahiratul Azlina Ahmad, Mohd Roslan Mohd Nor, Azri Bhari, Saurdi

Ishak and

Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan, (Jakarta:

Prenada Media Group, 2010), 152.

133

Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal

Syariah, (Jakarta:Kencana, 2007), 7.

Obaidullah, M, Islamic Financial Services, Islamic Economics Research

Centre, Jeddah, 2005, Hal 45

Pamuk, S, The Evolution of Financial Institutions in the Ottoman Empire,

Financial History Review, Vol.11, 2004, hlm. 7-13.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 151-152.

Peter S.Rose, Money and Capital Market , The Global Financial System in

Perspective ( The Asia Foundation), h. 86

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Fiqih

Zakat Keuangan Kontemporer, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017),1

Rafiq Yunus Al-Misri,Masraf Al-Tanmiyah Al-Islami Aw Muhawalah

Jadidah fi Al-Riba Wa Al-Fa’idah Wa Al-Bank. Beirut: Muassasah

al-Risalah, 1987, hal. 384-385

Riva Sakina, Karakteristik Bank Syariah,

http://fimadani.com/karakteristik-bank-syariah/, diakses tanggal 01

Juli 2019.

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 281

Rahman Ambo Masse, Arbitrase Syariah, (Yogyakarta: TrushMedia

Publishing,2017), 101.

Rais, S., Analisis gadai syariah di pegadaian unit layanan syariah (PULS)

Dewi Sartika Jakarta, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004,

hlm 20

Rezki Syahri Rakhmadi, Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada

Lembaga Keuangan Syariah, Economic: Jurnal Ekonomi dan

Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm 24

Rosnita binti Jaafar, Musharakah dan Mudarabah: Pelaksanaannya Dalam

Pembiayaan Ekuiti Di Malaysia. Disertasi Sarjana Pengajian Islam,

Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti

Saimi Bujang, Daya Saing Instrumen Musyarakah: Satu Kajian Di BIMB,

Latihan Ilmiah Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian

Islam , Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2002, hal. 29-35

Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Mahyuddin Syaf Jilid 3, (Bandung: Al-

Ma’arif, 1988), 74.

Schoon, N. Islamic Finance, a History, Financial Services Review, August

2008, hlm 10-12.


134

Soemitro, Asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait: BMI

dan takaful di Indonesia (edisi revisi), PT. RajaGrafindo Persada,

Jakarta, 2002, hlm 34

Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, CV. Alfabeta, Bandung,

Hal 4

Shahrukh Rafi Khan, Profit and Loss Sharing: An Islamic Experiment in

Finance and Banking. Karachi: Oxford University Press,1987, hal.

53

Sutan Remy Sjahdeneini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata

Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Temprint,1999, hal. 223-249

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 212.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-

pokok Hukum Jaminandan Jaminan Perorangan, Liberty,

Yogyakarta, 1980, hlm 46

Sulayman Ibn cUmar Ibn Mansur Al-cAjli, Hasyiyah al-Jumal cala Syarh

al-Minhaj. Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah, 1996, hal. 269

Tim Emir, Panduan Zakat Terlengkap, (Jakarta: Erlangga, 2016), Hal.11.

Tarmiden Sitorus, Pasar Obligasi Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012,

Hal 299

Thomas Suyanto, Undang-undang Perbankan Indonesia. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal 151-165

Thomas suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 1993 hlm. 81

Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: kajian berbagai madzab, terj. Agus Effendi,

Badruddin Fananny., Hal. 83

Warde, Islamic Finance in the Global Economy, Edinburgh University

Press, Edinburgh, 2000, Hal 200

Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat Infaq dan Sedekah,

(Semarang: Tafakur, 2002), 139.

Wall Street Survivor – Investing 01. (E-Book: Canada), h. 7 lihat di

https://www.wallstreetsurvivor.com/pdf/ Investing101eBook.pdf

Wirjono Projodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta:Intermasa,

1981), 1.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra

Aditya, 2008), 234.

Zaenudin, Preferensi masyarakat terhadap gadai syariah pada kantong

cabang pegadaian syariah Margonda Depok tahun 2005. Tesis,

Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 31

Zamir, I., and A. Mirakhor. An Introduction to Islamic Finance: Theory

and Practice, (USA, John Wiley & Sons, 2007) hlm. 1-2

https://www.wallstreetsurvivor.com/pdf/%20Investing101eBook.pdf

135

Daftar Indeks

A

AKAD · 40

Al-Qard · 76, 77

Al-Qur an · 1, 15, 38, 74

asuransi · 5, 9, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 70,

111, 112

B

Bay · 9

D

Dewan Syariah Nasional · 61,

76, 82, 83, 89, 93, 94, 105,

115, 116, 123

E

ekonomi · 7

G

gharar · 7, 39, 40, 46, 47, 53, 54,

60, 63, 70, 89, 90, 95, 116,

118, 119

Gharar · 6, 10, 11, 46, 47, 48, 53,

69, 72, 84

H

Hadits · 2, 56

Hawalah · 8

I

Ijarah · 9, 116

Ijma · 2, 18

Ijtihad · 2

infak · 29, 30, 31, 32, 33, 60

investasi · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

10, 11, 13, 25, 27, 28, 29, 35,

39, 40, 49, 50, 51, 54, 55, 56,

57, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71,

72, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 89,

91, 92, 93, 98, 105, 106, 107,

108, 109, 110, 111, 112, 113,

116, 117, 121

Istithna’ · 9

K

KONVENSIONAL · 49, 116

M

maisir · 7, 40, 46, 54, 63, 89, 95,

116, 118, 119

Mu'ajjal · 9

136

Mudarabah · 4, 8, 41, 55, 65, 66,

69, 127, 133

Murabahah · 8, 71, 113, 116, 118

Musharakah · 4, 8, 68, 69, 133

O

Obligasi · 90, 91, 93, 115, 116,

117, 118, 134

P

pasar modal · 5, 62, 87, 88, 89,

90, 91, 93, 94, 95, 97, 106,

115, 117, 119

PASAR MODAL SYARIAH ·

87, 88, 89, 93

Pegadaian · 73, 75, 76, 80, 82,

83, 85, 95, 132

Q

Qiyas · 2

R

rahn · 64, 73, 74, 76, 78, 81, 82,

83

Reksadana · 92, 95, 105, 107,

111, 112

riba · 4, 5, 6, 7, 39, 40, 46, 48,

53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63,

70, 76, 78, 80, 89, 90, 91, 95,

116, 118, 119

S

Saham · 62, 89, 90, 94, 97, 99,

100, 102, 103, 104

Sedekah · 23, 29, 30, 31, 32,

129, 131, 134

Sunnah · 2, 25, 27, 28, 31, 65,

107, 133, 134

syariah · 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,

13, 22, 27, 28, 29, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46,

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64,

65, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76,

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,

95,97, 100, 101, 104, 105,

106, 107, 108, 109, 112, 113,

115, 116, 117, 118, 119, 121,

124, 128, 129, 131, 132, 133,

134

syariat · 1, 17, 29, 51, 80, 101

syubhat · 7

T

tabarru’ · 39, 40, 41, 45, 46, 50,

51

Tawarruq · 9

tijarah · 40, 41

W

Wadi'ah · 9, 77

Wakalah · 8, 41, 71, 113

137

Z

Zakat · 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

30, 31, 128, 129, 131, 133,

134

138

BIOGRAFI PENULIS

Ayu Citra Santyaningtyas, lahir di Yogyakarta

pada tanggal 14 Maret 1985. Ayu menyelesaikan

studi hingga SMA di Kota Malang. Pendidikan S1

berhasil diraih di Fakultas Hukum Universitas

Brawijya Malang, dilanjutkan dengan Pendidikan

S2 Magister Hukum di Universitas Airlangga dan

Magister Kenotariatan di Universitas Brawijya

Malang dan Pendidikan S3 di National University

Of Malaysia.

Pengalaman mengajar dimulai di Universitas Jember selama 4 tahun

hingga dari tahun 2015 sampai sekarang. Beberapa mata kuliah yang

pernah diajarkan antara lain: Hukum Islam, Investasi Syariah, Hukum

Dagang, hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen,

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Dagang Internasional dan

Hukum Perdata Internasional.

Dina Tsalist Wildana, lahir di Ponorogo 30 Juli

1985. Dina menyelesaikan studi hingga SLTP di

Desa Plaosan Kabupaten Magetan. Pendidikan SMA

tempuh di SMU A.Wahid Hasyim Tebuireng

Jombang dan menempuh pendidikan Pesantren di

Pondok Pesantren Putri Walisongo Cukir Jombang

hingga tahun 2004. Pendidikan S1 berhasil diraih di

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, dan dilanjutkan dengan

Pendidikan S2 di Klaster Pidana Magister Ilmu

Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pengalaman mengajar dimulai di Universitas Merdeka Madiun selama 1

tahun. Kemudian menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam

Alqodiri Jember selama 3 tahun hingga akhirnya di Fakultas Hukum

Universitas Jember dari tahun 2015 sampai sekarang. Beberapa mata

kuliah yang pernah diajarkan antara lain: Hukum Islam, Transaksi Bisnis

Syariah, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana, Hukum Perlindungan

Perempuan dan Anak.

INVESTASI SYARIAH - penerbitan.unej.ac.id

Documents