Investasi Pelabuhan Sorong

0

ANALISIS RISIKO INVESTASI SEKTOR INFRASTRUKTUR PELABUHAN LAUT

KERJASAMA INVESTOR JEPANG DENGAN PT. PELINDO IV

PELABUHAN SORONG PAPUA BARAT & PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.

INDONESIA

TAHUN 2014

Oleh :

Roby Darisandi (328336)

Ronny Dwi Kusuma (337633)

Faris Izzudin (337830)

Habib Faisal (332741)

Tri Santo (332789

1

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setelah pertumbuhan pesat dalam utang internasional negara-negara berkembang di Tahun

1970an - dan meningkatnya insiden penjadwalan kembali utang pada awal Tahun 1980, risiko negara

yang mencerminkan kemampuan dan kemauan suatu negara untuk layanan keuangannya telah

menjadi topik yang menjadi perhatian utama bagi dunia internasional (Cosset and Roy, 1991).

Seperti juga peristiwa menggemparkan yang terjadi pada tanggal 11 September 2001, risiko

yang terkait dalam hubungan internasional telah meningkat secara substansial, dan menjadi lebih sulit

untuk dianalisis dan diprediksi bagi para pengambil keputusan di bidang ekonomi, keuangan dan

politik. Investor internasional juga menyadari bahwa globalisasi perdagangan dunia dan keterbukaan

pasar modal menimbulkan risiko yang dapat menyebabkan krisis finansial dengan contagion effect

yang cepat, sehingga mengancam stabilitas sektor finansial internasional (Hoti, 2002).

Oleh karena itu pentingnya risiko negara ditegaskan oleh keberadaan beberapa instansi besar

negara rating risiko, yaitu Economist Intelligence Unit, Euromoney, Institutional Investor,

International Country Risk Guide, Moody's, Political Unit, dan lain-lain.

Berikut Peta Country Risk Dunia Tahun 2014

Dari peta di atas bahwa negara yang berwarna merah adalah risiko tertinggi,

kemudian warna kuning merupakan risiko menengah dan warna hijau adalah risiko terendah.

2

Negara Indonesia berada pada posisi risiko menengah artinya saat ini masih ada potensi

risiko yang terjadi di Indonesia. Tingginya indeks risiko negara Indonesia mempunyai dampak

terhadap lemahnya perekonomian negara Indonesia yang ditunjukkan oleh turunnya investasi di

Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan upayaa menciptakan stabilitas sosial-politik ekonomi

keuangan dan penciptaan rasa aman dalam berinvestasi agar risiko negara relatif tidak membahayakan

kegiatan perekonomian secara keseluruhan sehingga dapat memulihkan kepercayaan bagi investor

baik investor asing maupun domestik. Secara umum, sebuah negara kreditur menghadapi risiko utang

negara yang lebih besar ketika memberikan pinjaman kepada negara lain, dibandingkan ketika

melakukan investasi dalam negeri.

Dalam publikasinya paling baru; IMD-World Competitiveness Year Book, memang

menunjukkan adanya kenaikan ranking daya saing Indonesia; dari ranking 49 menjadi 47, namun di

antara negara ASEAN masih di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand dalam risiko terendah.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Resiko Negara

Risiko dapat di definisikan sebagai bahaya yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang

sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang . Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya

suatu peristiwa (Soekarto). Menurut Prof Dr.Ir. Soemarno,M.S. Suatu kondisi yang timbul karena

ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut risiko.

Risk is the possibility of loss (Risiko adalah kemungkinan kerugian).

Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada diantara nol dan satu.

Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif. Risk is uncertainty (Risiko

adalah ketidakpastian).Uncertainty dapat bersifat subjective dan objective. Subjective uncertainty

merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap

individu yang bersangkutan.

Risiko negara adalah risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara

yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut; misalnya,

kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman

kepada bank kreditur di negara lain (Bank Indonesia).

Risiko negara (Country risk) merupakan potensi risiko sistematis yang dimiliki suatu negara

di mana investasi dilakukan.

3

2. Penilaian Resiko Negara

Fungsi utama dari penilaian risiko negara adalah untuk mengantisipasi kemungkinan

penolakan utang, default atau penundaan dalam pembayaran oleh sovereign borrowers (Burton and

Inoue, 1985). Penilaian risiko negara mengevaluasi ekonomi, keuangan, dan politik faktor, dan

interaksi mereka dalam menentukan risiko terkait dengan negara tertentu. Persepsi faktor-faktor

penentu risiko negara penting karena mereka mempengaruhi pasokan dan biaya arus modal

internasional (Brewer and Rivoli, 1990).

Sejak krisis utang dunia ketiga pada awal tahun 1980, lembaga komersial seperti Moody's,

Standard and Poor's, Euromoney, Institutional Investor, Economist Moody, Standard dan Poor,

Euromoney, Institutional Investor, Ekonomic Intelligence Unit, International Country Risk Guide, and

Political Risk Services, menyusun indeks atau peringkat sebagai ukuran risiko negara. Dalam hal ini,

ICRG telah melakukan pemeringkatan risiko ekonomi, risiko finansial dan risiko politik dan

composite risk untuk 90 negara dengan basis bulanan. Sejak Maret 2002, telah tersedia peringkat

negara sebanyak 140 negara. Sistem pemeringkatan ICRG terdiri dari 22 variabel yang mewakili

komponen utama countryrisk, yaitu risiko ekonomi, risiko finansial dan risiko politik.

Dalam menetapkan tingkat risiko negara, ICRG memperhitungkan tiga jenis risiko: risiko

keuangan (financial risk) dengan bobot 25 persen, risiko ekonomi (economic risk) (25 persen) dan

risiko politik (political risk) (50 persen). Pembobotan itu menggambarkan bahwa komponen risiko

politik mendominasi dibandingkan dengan risiko finansial dan ekonomi. Karena itu, apabila

destabilitas politik meningkat, maka country risk pun akan meningkat secara signifikan.

Faktor ini; khususnya unsur political risk, jelas tidak bisa diabaikan. Risiko politik ini telah

menjadi variabel fundamental non- ekonomi yang berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia

(Insukindro:Asian Crisis: a Global Perspective, 1998).

Mengikuti konsep penilaian yang digunakan oleh International Country Risk Guide (ICRG),

dalam menelaah pengaruh risiko politik tersebut, ada indikator-indikator penting yang menjadi kunci

tergoncangnya stabilitas politik. Beberapa indikator tersebut menjadi stabilitas pemerintahan, konflik

internal, profil investasi termasuk pada kelompok indikator yang mempunyai bobot paling tinggi.

Kemudian, korupsi, konflik agama, hukum dan peraturan, serta peran militer, termasuk pada

kelompok kedua.

Risiko politik secara umum dilihat sebagai risiko non-bisnis yang diperkenalkan oleh

kekuatan politik. Bank dan perusahaan multinasional lainnya telah mengidentifikasi risiko politik

sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi profitabilitas usaha internasional mereka

(Shanmugam, 1990).

Risiko politik muncul dari peristiwa seperti perang, konflik internal dan eksternal, sengketa

teritorial, revolusi yang menyebabkan perubahan pemerintahan, serangan teroris di seluruh dunia,

4

faktor sosial termasuk kerusuhan sipil karena perbedaan ideologis, distribusi pendapatan yang tidak

merata dan bentrokan agama.

Shanmugam (1990) memperkenalkan alasan eksternal sebagai aspek politik lebih lanjut dari

risiko negara. Misalnya, jika negara calon peminjam utang terletak di samping sebuah negara yang

sedang berperang, tingkat risiko negara calon peminjam akan lebih tinggi daripada jika tetangganya

yang damai. Meskipun negara peminjam tersebut mungkin tidak secara langsung terlibat dalam

konflik, tetapi dimungkinkan ada sebuah efek yang akan mempengaruhinya.

Dalam istilah praktis, risiko politik berkaitan terhadap kemungkinan bahwa pemerintah dapat

mengenakan valuta asing dan modal kontrol, pajak tambahan, dan pembekuan aset atau pengambil

alihan.

Keterlambatan dalam transfer dana dapat memiliki konsekuensi serius bagi hasil investasi,

impor pembayaran dan penerimaan ekspor, yang semuanya dapat menyebabkan penghapusan

investasi. (Juttner, 1995)

Secara empiris banyak studi menunjukkan stabilitas politik merupakan faktor yang

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh Alesina dan

Peroti (The Political Economy of Growth: A Critical Survey of Recent Literature, The World Bank

Economic Review 1994 No 3). Ketidakstabilan politik berkorelasi positif dengan tingkat inflasi dan

berkorelasi negatif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Risiko politik dihitung berdasarkan 12

variabel, yaitu stabilitas pemerintahan, kondisi sosial-ekonomi, profil investasi, konflik internal,

konflik eksternal, korupsi, politik militer, politik agama, penegakan hukum, konflik etnis,

akuntabilitas demokrasi dan kualitas birokrasi.

Selain itu, Risiko ekonomi dan keuangan juga komponen utama dari risiko negara. Termasuk

faktor-faktor seperti kemerosotan dalam produksi, peningkatan yang cepat dalam biaya produksi, dana

asing tidak produktif diinvestasikan, dan kebijaksanaan pinjaman oleh bank asing (Nagy, 1988).

Perubahan ekonomi dan pengelolaan keuangan negara juga merupakan faktor penting yang dapat

mengganggu aliran bebas modal atau sewenang-wenang dapat mengubah pilihan untuk investasi.

Investor asing langsung juga prihatin terhadap gangguan untuk produksi, kerusakan pada instalasi,

dan ancaman terhadap personil (Juttner, 1995).

Risiko keuangan memperlihatkan kemampuan suatu negara dalam mengelola keuangan

pemerintah, dan kemampuan dalam membayar kewajiban-kewajiban utang perdagangan. Risiko

finansial dihitung berdasarkan 5 variabel, yaitu persentase utang luar negeri terhadap PDB,

debtservice ratio, persentase current account terhadap ekspor, import cover, dan stabilitas nilai tukar

(persentase perubahan nilai tukar).

Sedangkan risiko ekonomi memperlihatkan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan

ekonomi suatu negara. Risiko ekonomi dikalkulasi berdasarkan lima variabel, yaitu PDB per kapita,

pertumbuhan PDB riil per tahun, laju inflasi per tahun, persentase budget balance terhadap PDB dan

5

persentase current account terhadap PDB. (http://dhillovers.blogspot.com/2013/04/risiko-negara-

country-risk-indonesia.html)

Risiko Negara adalah country risk yaitu risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau

politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara

tersebut; misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan

pembayaranpinjaman kepada bank kreditur di negara lain. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

3. Risiko Berinvestasi di Indonesia

Investasi selalu mencakup faktor risiko. Pada umumnya boleh dikatakan bahwa

semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga potensi laba. Selama beberapa tahun terakhir

Indonesia telah menunjukkan bahwa investasi tertentu sangat menguntungkan (misalnya di

pasar saham, bidang properti dan komoditas), namun berinvestasi di Indonesia juga

menyiratkan lebih banyak risiko dibandingkan berinvestasi di negara-negara yang maju

karena Indonesia mempunyai dinamika dan karakteristik tertentu yang dapat menggagalkan

investasi dan mengganggu iklim investasi.

Demonstrasi, yang merupakan salah satu ciri khas masyarakat demokratis,

berlangsung setiap hari di Indonesia meskipun biasanya hanya skala kecil. Hal-hal yang

diprotes berkisar dari isu-isu politik (misalnya kinerja pemerintah yang dianggap lemah) dan

masalah ekonomi (misalnya upah rendah) ke isu sosial (misalnya hal-hal agama).

Demonstrasi-demonstrasi ini dapat diarahkan -secara vertikal- kepada pemerintah atau -

secara horizontal- ke kelompok-kelompok lain di masyarakat Indonesia. Titik penting di sini

adalah bahwa demonstrasi-demonstrasi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat

Indonesia tidak puas dengan keadaan negara saat ini. Sejarah modern Indonesia telah

menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus ekstrem (penggulingan Soeharto tahun 1998),

tekanan masyarakat mampu menumbangkan kekuasaan politik dan mengimplikasikan

dampak buruk terhadap ekonomi nasional. Meskipun tampaknya tidak mungkin bahwa

peristiwa ekstrem seperti itu muncul kembali karena konteks politik sekarang berbeda.

Namun harus disadari bahwa ada potensi frustrasi yang direpresi di sebagian masyarakat

Indonesia yang harus diwaspadai.

Persiapan yang mantap serta informasi yang menyeluruh dan terpercaya merupakan

kunci berinvestasi di negara manapun. Di bawah ini, Indonesia Investments menyajikan

sebuah daftar dengan potensi risiko yang dapat timbul dan mengganggu iklim investasi di

Indonesia. Perlu diketahui bahwa kami berusaha melengkapi daftar masalah ini. Jika Anda

6

mengalami masalah yang belum disebut di bagian ini dan ingin membagi pengalamannya,

silakan hubungi kami di sini. Informasi itu sangat berharga untuk orang lain dan membantu

memperoleh gambaran yang lengkap dan transparan dari Indonesia. (http://www.indonesia-

investments.com

4. Jalur Maritim & Kebutuhan Investasi Pelabuhan Di Indonesia

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),

dikutip Selasa (18/11/2014), pengembangan pelabuhan bakal dilakukan mulai dari ujung

barat sampai ujung timur Indonesia. Rata-rata alokasi yang dianggarkan untuk satu pelabuhan

diperkirakan senilai Rp 1,5 triliun.

Berikut daftar pelabuhan yang akan dibangun dan dikembangkan:

1. Pelabuhan Banda Aceh mendapatkan alokasi anggaran Rp 1 triliun.

2. Pelabuhan Belawan, Medan sebesar Rp 3 triliun.

3. Pelabuhan Pangkal Pinang sebesar Rp 1,5 triliun.

4. Pelabuhan Kuala Tanjung sebesar Rp 3 triliun.

5. Pelabuhan Dumai sebesar Rp 1,5 triliun.

6. Pelabuhan Panjang Rp 1,5 triliun.

7. Pelabuhan Batam sebesar Rp 3 triliun.

8. Pelabuhan Padang sebesar Rp 1,5 triliun.

9. Pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp 1,5 triliun.

10. Pelabuhan Cilacap sebesar Rp 1,5 triliun.

11. Pelabuhan Tanjung Perak sebesar Rp 1,5 triliun.

12. Pelabuhan Pelabuhan Lombok sebesar Rp 1,5 triliun.

13. Pelabuhan Kupang sebesar Rp 1,5 triliun.

14. Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp 1,5 triliun

15. Pelabuhan Pontianak sebesar Rp 1,5 triliun.

16. Palangka Raya sebesar Rp 1 triliun.

17. Pelabuhan Maloy sebesar Rp 1 triliun.

18. Pelabuhan Bitung dengan anggaran Rp 3 triliun.

19. Pelabuhan Makassar Rp 1,5 triliun.

20. Pelabuhan Ambon sebesar Rp 1 triliun.

7

21. Pelabuhan Halmahera sebesar Rp 1,5 triliun.

22. Pelabuhan Sorong sebesar Rp 1,5 triliun.

23. Pelabuhan Jayapura sebesar Rp 1 triliun.

24. Pelabuhan Merauke sebesar Rp 1,5 triliun.

Total keseluruhan kebutuhan investasi pengembangan 24 pelabuhan tersebut adalah

Rp 39,5 triliun. Program Tol Laut merupakan sistem logistik kelautan atau dengan nama lain

'Pendulum Nusantara'. Konsep ini memungkinkan Kapal-kapal besar bolak-balik membawa

logistik dari barat ke timur atau sebaliknya. Pengembangan pelabuhan juga mendorong

keberadaan pelabuhan laut dalam sehingga bisa disinggahi kapal-kapal besar.

6. Kondisi Pelabuhan Sorong

Sorong adalah kota yang terletak di ujung Barat Propinsi Papua Barat yang mengandalkan

transportasi air sebagai salah satu sarana transportasi, yang menghubungkan kota Sorong

dengan kabupaten lain yang ada di Papua maupun luar Propinsi papua. Kota Sorong terletak

pada koordinat 1310 BT dan 0054’ LS, dengan ketinggian 3 meter dari permukaan laut dan

suhu udara minimum ±23,10 C, suhu udara maksimum ±33,70 c, curah hujan tercatat 2.991

mm, curah hujan cukup merata disepanjang tahun. Luas wilayah kota Sorong 1.105 km2 yang

terdiri dari 6 distrik dan 32 kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

8

Sebelah barat : Berbatasan dengan Selat Dampir kabupaten Raja Ampat

Sebelah utara :Barbatasan dengan Distrik Makbon kabupaten Sorong dan Selat

Sagawin Kabupaten Raja Ampat.

Sebelah timur : Berbatasan dengan Distrik Makbon kota Sorong

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Distrik Aimas dan Distrik Salawati kota Sorong.

Kondisi topografi kota Sorong sangat bervariasi terdiri dari pegunungan, lereng,

bukit-bukit dan sebagian adalah daratan rendah, sebelah timur dikelilingi oleh hutan yang

lebat. Kondisi demografis kota Sorong, sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik Kota

Sorong jumlah penduduk kota Sorong sebanyak 190.341 jiwa yang terdiri dari laki-laki

99.895 dan perempuan 90.446 jiwa, penduduk kota Sorong bersifat heterogen. Letak kota

Sorong sangatlah strategis karena merupakan pintu keluar masuk propinsi Papua dan Papua

Barat.

Kota Sorong juga merupakan kota industri perdagangan dan jasa, karena kota Sorong

di kelilingi oleh kabupaten-kebupaten yang mempunyai sumber daya Alam yang sangat

berpotensi, sehingga membuka peluang bagi investor dalam maupun luar negriuntuk

menanamkan modalnya. Memperhatikan potensi wilayah dan ketersediaan SDM yang cukup

9

memadai, kota Sorong merupakan salah satu daerah yang mempunyai eksebilitas dan

konektivitas yang tinggi, karena dapat dijangkau melalui berbagai sarana transportasi baik

melalui Udara, Laut, dan Darat.

Jumlah pelabuhan yang ada di kota Sorong sebanyak 4 (empat) pelabuhan, yang

menghubungkan kota Sorong dengan daerah lain diantaranya Pelabuhan umum, pelabuhan

Lokal/Pelabuhan Rakyat, Pelabuahan kelautan dan perikanan dan Pelabuhan layanan khusus.

Pelabuhan umum Sorong di kelola oleh PT.PELINDO IV (Pelabuhan Indonesia)

adalah Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah pengelolaan Departemen

Perhubungan. PT. Pelabuhan Indonesia adalah salah satu dari 17 BUMN di lingkungan

Departemen perhubungan yang diberi wewenang oleh pemerintah selaku penyelenggara

pelayanan dan pengusahaan jasa pelabuhan umum yang diusahakan.

“Pelabuhan diusahakan” yaitu pelabuhan yang sengaja diselenggarakan

oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh kapal yang

memasuki pelabuhan, untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan kegiatan lainnya.

10

Pelabuhan semacam ini tentu saja harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang untuk

pemakaian oleh kapal dan muatannya dikenakan pembayaran-pembayaran tertentu.

Klasifikasi pelabuhan dalam wilayah Pelabuhan Indonesia di bedakan mulai dari pelabuhan

utama dan pelabuhan kelas I sampai Pelabuhan Kelas IV, dalam statusnya Pelabuhan Sorong

adalah pelabuhan kelas I.

Jumlah keluar masuk kapal ke Pelabuhan pada saat kedatangan kapal dari daerah

Papua bertujuan ke luar Papua, dan kapal dari luar Papua masuk ke pulau Papua sangat

tinggi, sehingga menyebabkan tingginya arus mobilisasi di Pelabuhan meningkat. Untuk itu

perlu disediakan fasilitas parkir yang memadai, guna menunjang arus mobilisasi di Pelabuhan

Sorong dan juga agar tidak mengganggu kenerja jalan disekitar Pelabuhan.

Dengan melihat keadaan seperti ini maka perlu diadakan peningkatan fasilitas parkir

dan dibuat suatu standar, berapa kapasitas parkir yang harus disediakan oleh pihak Pelabuhan

guna menunjang kemajuan tingkat pelayanan Pelabuhan Sorong.

11

7. Analisis Risko Investasi Kota Sorong, Papua Barat

a) Risiko Politik : Wilayah papua rawan dalam kepentingan Operasi Papua Merdeka

yang masih sering memunculkan gejolak politik.

b) Risiko Geografi : Daerah papua barat merupakan tempat pertemuan lempeng indo-

australia. Hal ini menyebabkan daerah ini sering gempa bumi.

c) Risiko Demografi : Jumlah penduduk masih sedikit, dan usia produktifnya hanya

57% dari jumlah penduduk.

d) Risiko Ekonomi : Jumlah rumah tangga miskin cukup tinggi 84% dan inflasi pada

bulan Oktober 2014 ini 7,23% yang mendorong kelangkaan barang dan akan

mempengaruhi tingginya harga barang.

e) Risiko pendidikan : Tingkat pendidikan rendah rata-rata tamatan SD 35%.

f) Risiko Kebudayaan : Pada garis besarnya penguasaan tanah di Papua cukup

dominan ditangan masyarakat adat. Dalam penguasaan tanah adat, esensi pokoknya

menunjukan adanyapertalian hidup antara masyarakat adat dengan tanah. Hal ini akan

sulit dalam pembebasan lahan, karena harus melakukan komunikasi adat terlebih

dahulu.

g) Risiko Keamanan : Kemajemukan suku sering menimbulkan konflik sampai ke

tingkat perperangan antar suku.

12

8. Risiko Investasi Bersama BANK BCA( Publikasi Tahun 2013)

Bank BCA pada awal November 2014 ini telah menerapkan E-Channel Mobile Klik

BCA yang merupakan program kerjasama Bank BCA dengan Pasar Modal untuk investor

asing khususnya. Dalam program baru ini Bank BCA membuka seluas-luasnya kerjasama

investor asing untuk berinvestasi di berbagai sektor di Indonesia. Berikut ini bobot

manajemen risiko yang ditetapkan Bank BCA per-sektor ekonomi Tahun 2013 :

Otomotif & Transportasi 8,43%

Distributor, Partai Besar

(Wholesaler), Ritel

6,95%

Produk Konsumsi, Rumah

Tangga & ATK

6,77%

Utilitas Publik &

Infrastruktur

5,83%

Bahan Bangunan &

Konstruksi Lainnya

5,69%

Tekstil & Produk Tekstil 5,63%

Rokok & Tembakau 5,52%

Properti & Konstruksi 4,91%

Perkebunan & Pertanian 4,83%

Makanan & Minuman 4,34%

Lain-lain 41,10%

Jumlah 100,00%

Berdasarkan analisis risiko di atas terlihat bahwa sektor Infrastruktur & Utilitas

Publik berada pada posisi ke-4 dengan prosentase 5,83 %. Hal ini menunjukkan bahwa risiko

investasi di sektor ini di kategorikan cukup rendah. Melihat posisi inilah kesempatan yang

besar untuk investasi infrastruktur bersama Bank BCA begitu tepat.

13

C. PENUTUP

1. Analisis SWOT Pelabuhan Sorong

a. Kekuatan (Strength)

Pelabuhan Sorong merupakan gerbang masuk serta jalur transportasi utama wilayah

Indonesia terutama daerah Papua.

Kota Sorong sebagai kota Industri yang selama ini dilintasi kapal-kapal besar

pengangkut hasil Industri.

Arus mobilisasi di Pelabuhan meningkat.

b. Kelemahan (Weakness)

Perekonomian cenderung melambat karena sumber pendapatan masyarakat masih

berada di sektor pertanian saja.

Sarana dan prasarana yang belum memadai

Aksesbilitas belum terjangkau.

Sumber Daya Manusia masih terbatas

Teknologi masih belum tersedia maksimal.

c. Peluang (Opportunity)

Program Pemerintah RI untuk fokus pembangunan Tol Laut wilayah Indonesia Timur

khususnya di Pelabuhan Sorong.

Peluang kapal-kapal dari Australia untuk transit Pelabuhan Sorong, karena merupakan

jalur integrasi strategis Asia-Pasifik.

Kota Sorong dapat menjadi basis ekonomi Indonesia Wilayah Timur khususnya di

Papua.

Infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta

meningkatkan taraf hidup masyarakat Sorong.

d. Ancaman (Threaths)

Pengelolaan yang rawan disalahgunakan.

Potensi konflik yang tinggi di Wilayah Papua.

Birokrasi yang masih sulit

14

2. Pola Kerjasama dari Investor Jepang dengan PT. Pelindo IV Indonesia (Persero) dan

PT Bank BCA Tbk.

Pola Kerjasama dalam perjanjian kerjasama investasi ini menggunakan sistem Join

Venture. Joint Venture adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara penanaman

modal asing dengan modal nasional berdasarkan suatu perjanjian/kontrak yang telah

disepakati.

Pihak Pertama Terikat adalah Investor Jepang

Pihak Pertama Non Terikat adalah Bank BCA.

Pihak Kedua dalam kerjasama ini adalah PT Pelindo Indonesia IV

Berikut ini ketentuan kerjasama Investor Jepang dengan PT Pelindo IV dan Bank

BCA Tbk

Ketentuan Umum

1. Pihak Pertama Terikat selaku pemilik modal prioritas menyerahkan

sejumlah modal maksimal 30% sesuai peraturan tertentu kepada Pihak Kedua

untuk dipergunakan sebagai modal dalam pembangunan infrastruktur

pelabuhan.

2. Pihak Pertama non terikat memberikan dana sebesar maksimal 20% untuk

untuk di kelola oleh Pihak Kedua.

3. Pihak Kedua selaku pengelola modal dari Pihak Pertama Terikat dan

Pihak Pertama non terikat, mengelola dan melaksanakan pembangunan

pelabuhan.

4. Pihak Kedua menerima sejumlah modal maksimal 50 % dalam bentuk uang

dari Pihak Pertama Terikat dan Non Terikat, yang diserahkan sebelum

perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.

5. Pihak Pertama terikat dan non terikat akan mendapatkan keuntungan hasil

usaha dan risiko sesuai dengan prosentase kepemilikan modal.

6. Pihak Kedua sebagai pengelola pembangunan pelabuhan sebesar 50%

7. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal/tenaga,

yang besar maupun pembagiannya sebagaimana sesuai kesepakatan

15

8. Pihak Pertama Terikat dan Pihak Pertama non terikat dengan Pihak

Kedua kontrak kerjasama selama 15 tahun. Apabila jangka waktunya sudah

berakhir dapat diperpanjang dengan penandatanganan kontrak kembali.