INTEGRASI EKONOMILatar Belakang Terbentuknya Integrasi
EkonomiSecara harfiah kata integrasi dapat diartikan sebagai
penggabungan. Menurut Tinbergen, integrasi ekonomi merupakan
penciptaan struktur perekonomian internasional yang lebih bebas
dengan jalan menghapuskan semua pembatasan-pembatasan (barriers)
yang dibuat terhadap bekerjanya perdagangan bebas dan dengan jalan
mengintroduksi semua bentuk-bentuk kerjasama dan unifikasi.
Integrasi dapat dipakai sebagai alat untuk mengakses pasar yang
lebih besar, menstimulasi pertumbuhan ekonomi sebagai upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan nasional.Integrasi ekonomi memiliki
prinsip dan mekanisme yang sama dengan perdagangan bebas. Secara
teoritis, integrasi ekonomi mengacu pada suatu kebijakan komersial
atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan
atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan hanya diantara
negara-negara anggota yang sepakat akan membentuk suatu integrasi
ekonomi. Semua bentuk hambatan perdagangan baik tarif maupun non
tarif sengaja diturunkan atau bahkan dihapuskan diantara negara
anggota. Sedangkan bagi negara-negara yang bukan anggota, maka
pemberlakuan tarif dan non tarif tergantung dari kebijakan negara
masing-masing. Dalam integrasi ekonomi terjadi perlakuan
diskriminatif antara negara-negara anggota dengan negara-negara
diluar anggota dalam melakukan perdagangan, sehingga dapat
memberikan dampak kreasi dan dampak diversi bagi negara-negara
anggota (Salvatore, 1997). Krugman (1991) memperkenalkan suatu
angapan bahwa secara alami blok perdagangan didasarkan pada
pendekatan geografis yang dapat memberikan efisiensi dan
meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya.Griffin dan Pustay
(2002), membentuk susunan atau hirarki dari integrasi ekonomi
regional yang mungkin terjadi. Ada lima tingkatan yaitu, kawasan
perdagangan bebas, persekutuan pabean, pasaran bersama, uni
ekonomi, dan uni politik.Secara teoritis Salvatore (1997)
menguraikan integrasi ekonomi menjadi beberapa bentuk:1. Pengaturan
perdagangan Preferensial (preferential trade arrangements) dibentuk
oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan
perdagangan yang berlangsung diantara mereka dan membedakannya
dengan negara-negara yang bukan anggota.2. Kawasan perdagangan
bebas (free trade area) adalah bentuk integrasi ekonomi yang lebih
tinggi dimana semua hambatan perdagangan baik tarif maupun
non-tarif diantara negara-negara anggota telah dihilangkan
sepenuhnya, namun masing-masing negara anggota tersebut masih
berhak menentukan sendiri apakah tetap mempertahankan atau
menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan
terhadap negara-negara diluar anggota.3. Persekutuan Pabean
(customs union) mewajibkan semua negara nggota untuk tidak hanya
menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan diantara mereka,
namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap
negara luar yang bukan anggota.4. Pasar bersama (common market)
yaitu suatu bentuk integrasi dimana bukan hanya perdagangan barang
saja yang dibebaskan, namun arus faktor produksi seperti tenaga
kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan.5. Uni Ekonomi
(economic union) yaitu dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan
moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota yang berada
dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan
kesepakatan.
Perjanjian perdagangan preferensial (PTAs) adalah kesepakatan
antara dua negara atau lebih yang mana tarif yang dikenakan pada
barang yang diperdagangkan bagi negara anggota lebih rendah
dibanding dengan tarif yang diperdagangkan dengan negara diluar
anggota. PTAs dapat diartikan secara luas meliputiRegional Trading
Arrangement(RTAs) yang merupakan kesepakatan yang dibentuk dalam
satu kawasan, kesepakatan perdagangan antar negara-negara
berkembang, kesepakatan perdagangan antar kawasan dan bentuk
kesepakatan lainnya yang bertujuan untuk memperlancar arus barang
dan jasa.Bentuk kesepakatan perdagangan yang telah dibentuk telah
mengarah pada perdagangan bebas, sepertiWorld Trade
Organization(WTO),Association of Southeast Asian Nations(ASEAN)and
South Asian Association for Regional Cooperation(SAARC),ASEAN Free
Trade Area(AFTA),SAARC Preferential Trading
Agreement(SAPTA),Australian and New ZealandyaituCloser Economic
Relation Trade Agreement(CER),South Pacific Regional Trade and
Economic Cooperation Agreement(SPARTECA),Asian Pacific Economic
Cooperation(APEC),European Union(EU),North American Free Trade
Area(NAFTA),Latin American Free Trade Area(LAFTA),European Free
Trade Area(EFTA),Andean Pact, Economic Cooperation
Organization(ECO),Southern Common Market(Mercosur) dan lainnya
(Lapipi, 2005).Secara umum, bentuk kesepakatan perdagangan antara
dua negara atau lebih, baik PTAs, sistem perdagangan multilateral,
sistem perdagangan dalam suatu kawasan maupun organisasi
perdagangan dunia memiliki prinsip yang sama yaitu menurunkan atau
menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan, baik tarif maupun
non tarif. Cakupan integrasinya mulai dari integrasi untuk
perdagangan barang dan jasa sampai pada pasar tunggal bersama yang
meliputi semua aspek ekonomi, seperti perdagangan barang dan jasa,
perdagangan faktor produksi, integrasi dalam moneter dan integrasi
kebijakan ekonomi secara menyeluruh.Tujuan yang paling mendasar
dari integrasi ekonomi ini adalah untuk meningkatkan volume
perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan
tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi
produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.
Pembentukan integrasi ekonomi pada akhirnya akan menciptakan dampak
meningkatnya kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan
karena akan mengarah pada peningkatan spesialisasi produksi, yang
didasarkan pada keuntungan komparatif (Lapipi, 2005).
Integrasi Ekonomi di ASEANGlobalisasi ekonomi telah merubah
struktur perekonomian dunia secara fundamental. Demikian pula
halnya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dewasa ini
ASEAN tumbuh sebagai wadah integrasi ekonomi dengan pasar
potensial, yang pengaruhnya berdampak pada peningkatan kerjasama
ekonomi yang semakin luas terutama dengan negara-negara di kawasan
Asia Timur seperti China, Jepang dan Korea Selatan. Integrasi
ekonomi ASEAN menghadapi tantangan besar karena negara-negara ASEAN
memiliki sistem ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pembangunan
ekonomi dan institusi serta kondisi sosial yang berbeda dan
heterogen.Perbedaan dan heterogenitas menyebabkan beberapa negara
yang tidak memiliki infrastruktur dan kapasitas institusional yang
memadai mengalami kesulitan untuk berintegrasi dengan negara yang
lain. Salah satu kondisi yang berbeda dan heterogen adalah mata
uang. Implikasi dari hal ini adalah, munculah wacana pembentukan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan visi ASEAN 2020. MEA
bertujuan untuk membentuk suatu pasar tunggal, yang diarahkan pada
penerapan mata uang tunggal (single currency) yang bertujuan untuk
menjaga stabilitas mata uang regional dalam pelaksanaan pasar
tunggal di ASEAN, yang rencananya akan dimulai pada 2015. Rencana
munculnya mata uang tunggal tersebut tercetus dalam sebuah sebuah
ASEAN Community yang sudah disepakati menjadi ASEAN vision 2020.
ASEAN Community sendiri yang dimaksudkan akan dibangun berdasarkan
tiga pilar, yakni ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic
Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultur Community (ASCC).Pada
dasarnya economis and monetary union (EMU) adalah bagian dari
proses integrasi ekonomi. Negara yang merdeka dapat
meng-integrasikan ekonomi mereka untuk mencapai berbagai manfaat,
seperti efisiensi dan ketahanan perekonomian. Integrasi ekonomi
dapat dibagi menjadi enam langkah:1. A preferential trading area.
Langkah ini diawali dengan cara mengurangi tarifcustoms (bea masuk)
antara negara-negara tertentu.2. A free trade area. Sebuah wilayah
perdagangan bebas.3. A customs union. Penyatuan customs (bea
masuk).4. A common market.Sebuah pasar bersama.5. Economic and
monetary union.Pasar tunggal dengan mata uang dan kebijakan moneter
tunggal.6. Complete economic integration.Semua hal diatas ditambah
dengan harmonisasi kebijakan fiskal dan lainnya.
Costs and BenefitsEconomic and monetary union (EMU)Tujuan dari
penyatuan ekonomi dan moneter adalah untuk membuat perekonomian
berfungsi lebih baik, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan
kemakmuran yang lebih besar bagi negara-negara anggota. Manfaat
tersebut meliputi:
Manfaat bagiKonsumen:Persaingan yang semakin meningkat. Konsumen
bisa berbelanja lebih mudah lintas batas negara serta membandingkan
harga. Konsumen memiliki lebih banyak pilihan karena kompetisi
antar toko-toko dan pemasok semakin meningkat.Harga lebih stabil.
Pasar tunggal dengan mata uang dan kebijakan moneter tunggal akan
membuat inflasi rendah dan stabil.Meminjam lebih mudah dan
murah.Inflasi dan suku bunga yang rendah dan stabil membuat setiap
orang lebih mudah dan murah untuk meminjam, misalnya untuk membeli
rumah.Lebih mudah dan murah melakukan perjalanan.Mata uang tunggal
akan menghapuskan biaya pertukaran mata uang sehingga memudahkan
masyarakat untuk melakukan perjalanan.
Manfaat bagi pelaku bisnis:Suku bunga rendah berarti investasi
akan meningkat.Inflasi yang rendah akan membuat suku bunga juga
rendah sehingga memudahkan pelaku bisnis melakukan pinjaman untuk
berinvestasi.Stabilitas ekonomi mendorong perencanaan jangka
panjang.Inflasi dan suku bunga yang tidak stabil merupakan biaya
atau risiko tak terduga bagi pelaku bisnis, hal ini membuat riskan
bagi perusahaan untuk berinvestasi jangka panjang. Stabilitas
ekonomi dibawah EMU mengurangi ketidakpastian dan mendorong
investasi jangka panjang bagi perusahaan.Risiko rendah mendorong
perdagangan antar negara.Perdagangan antar negara seringkali
menggunakan mata uang yang berfluktuasi, sehingga untuk mengurangi
atau mengimbangi risiko tersebut perusahaan akan menjual dengan
harga tinggi di luar negeri. EMU dengan pasar dan mata uang tunggal
akan menghilangkan risiko tersebut.Hilangnya biaya nilai tukar akan
merangsang perdagangan dan investasi. Mata uang tunggal akan
menghilangkan biaya tukar yang tinggi antar negara ASEAN sehingga
akan merangsang perdagangan dan investasi.
Manfaat bagi ASEANdan negara-negara Asia lainnya:Penghematan
bagi pemerintah. Inflasi yang rendah dan stabil berarti pinjaman
pemerintah lebih murah dari pada dimasa lalu karena suku bunga yang
juga rendah dan stabil.Dampak sosial Inflasi rendah dan
stabil.Tingkat inflasi yang tinggi dan volatile dimasa lalu
meningkatkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Sekarang
inflasi yang stabil dan rendah, yang kurang mampu lebih terlindungi
dari perbedaan daya beli.Lebih tahan terhadap guncangan dari
luar.Ukuran dan kekuatan ekonomi kawasan ASEAN yang besar
membuatnya lebih tahan terhadap guncangan-guncangan
ekonomi.Integrasi keuangan meningkat.Mata uang tunggal membuat
lebih mudah dan efisien investasi untuk bergerak di sekitar kawasan
ASEAN. Ukuran pasar keuangan kawasan ASEAN yang luas membuat modal
yang tersedia untuk investasi lebih besar dan memungkinkan investor
untuk menyebar risiko lebih luas. Dan untuk warga, biaya mengirim
uang ke negara lain kawasan ASEAN akan berkurang drastis.Mendukung
perdagangan internasional.Mata uang tunggal kawasan ASEAN semakin
banyak digunakan untuk transaksi perdagangan internasional karena
kekuatan dan ketersediaan. Hal ini memungkinkan mengurangi risiko
kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi mata uang global, dan
membuat perdagangan lebih mudah bagi mitra dagang.Selain manfaat
diatas dan mungkin masih banyak manfaat lainnya dari integrasi
ekonomi di ASEAN, terdapat juga beberapa biaya, meliputi:Biaya
kerusakan dalam efisiensi ekonomi mikro, setidaknya sementara.
Biaya pertukaran ke mata uang baru dapat bervariasi dan dapat
meliputi biaya administrasi, biaya hukum, biaya psikologis, dan
biaya lainnya. Keadaan khusus terutama diterapkan ketika
negara-negara anggota salah memilih nilai tukar paritas nominal.
Hal ini akan menyebabkan daya saing negara anggota menjadi lebih
rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan daya saing
negara-negara anggota lain.Kesempatan bagi negara-negara untuk
menjaga stabilitas makroekonomi mereka menurun, karena nantinya
akan menjadi tanggung jawab Bank Sentral bersama.Akan sulit
menyatukan berbagai macam kepentingan. ASEAN dengan latar belakang
ekonomi, sosial budaya, bahasa maupun sejarah yang berbeda-beda
akan sangat sulit mewujudkan integritas ekonomi tanpa adanya
kerjasama dan kerja keras serta perencanaan yang matang.
Optimum Currency Area (OCA) TheoryHal utama yang mendasari
tentang mata uang tunggal adalah teori Optimum Currency Area (OCA).
Teori OCA berasal dari artikel yang ditulis oleh ekonomMundell
(1961), McKinnon (1963), dan Kenen (1969). Artikel tersebut
memperdebatkan tentang nilai tukar tetap dan fleksibel. Pada masa
itu dibawah sistemBretton Woods nilai tukar tetap, pilihan nilai
tukar dipandang sebagai masalah teoritis dari pada praktis. Teori
OCA terus mengalami perkembangan, salah satunya adalah oleh Tamim
Bayoumi dan Barry Eichengreen. Dalam paper nya mereka membuat suatu
estimasi yang menghasilkan OCA indeks.
OCA indeks merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk
melihat apakah penyatuan moneter lebih atau kurang diinginkan. OCA
indeks mengukur tingkat goncangan output, jadi jika suatu negara
dimana siklus bisnis simetris dan output nasional bergerak bersama
maka nilai ukuran ini akan menjadi kecil. Selanjutnya OCA indeks
melihat perbedaan komposisi komoditas ekspor kedua negara dengan
alasan bahwa goncangan akan lebih simetris ketika kedua negara
memiliki keunggulan komparatif dalam sektor ekspor yang sama. OCA
indeks juga menggunakan data perdagangan bilateral, rata-rata nilai
ekspor ke negara mitra, termasuk GDP yang diukur dalam USD.
APEC
Sekilas APECAsia-Pacific Economic Cooperation(APEC) adalah forum
kerja sama dari 21 Ekonomi di lingkar Samudera Pasifik yang berdiri
tahun 1989. Kerja sama di APEC meliputi tidak saja perdagangan,
tetapi juga upaya meningkatkan investasi dan kerja sama ekonomi
lainnya secara menyeluruh. Saat ini terdapat 21 Ekonomi yang
menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Canada,
Chile, China, Hong Kong-China, Indonesia, Japan, South Korea,
Malaysia, Mexico, New Zealand, the Philippines, Peru, PNG, Russia,
Singapore, Chinese Taipei, Thailand, the United States, dan Viet
Nam. Kerja sama di APEC merupakan kerja sama non-politis, ditandai
dengan keanggotaan Hong Kong-China dan Chinese Taipei, serta karena
bentuk kerja samanya yang difokuskan pada ekonomi,perdagangan, dan
investasi. Selain ke-21 Ekonomi tersebut, APEC memiliki tiga
pengamat (observer), yaitu ASEAN Secretariat, Pacific Economic
Cooperation Council (PECC), dan Pacific Islands Forum (PIF)
Secretariat.Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi
dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan
dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang
lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerja sama
pengembangan kapasitas Ekonomi Anggota dengan target tahun 2010
untuk Ekonomi maju dan tahun 2020 untuk Ekonomi berkembang. Tujuan
APEC tersebut tercantum dalam hasil kesepakatan Konferensi Tingkat
Tinggi APEC di Bogor pada tahun 1994 yang lebih dikenal denganBogor
Declaration. with the industrialized economies achieving the goal
of free and open trade and investment no later than the year 2010
and developing economies no later than the year 2020.Kerja sama di
APEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip yaituconsensus;voluntary
and non-binding;concerted unilateralism; dandifferentiated time
frame. Prinsipconsensusmemiliki arti bahwa semua keputusan di APEC
harus bermanfaat dan disepakati oleh 21 Ekonomi Anggota.
Prinsipvoluntary and non-bindingberarti kesepakatan dilakukan
secara sukarela dan tidak mengikat. Sementara itu, prinsipconcerted
unilateralismberarti keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai
dengan kemampuan tiap Ekonomi tanpa syarat resiprositas, serta
prinsipdifferentiated time frameberarti bahwa Ekonomi maju
diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu.Meski kesepakatan
di APEC bersifat sukarela dan tidak mengikat, namun komitmen yang
dideklarasikan anggota APEC terbukti lebih efektif untuk
diimplementasikan. Fleksibilitas yang diberikan memberikan ruang
kepada anggota, yang memiliki keragaman kapasitas, untuk
berimprovisasi, melakukan uji coba, dan mengembangkan pelatihan
bersama secara bertahap hingga memenuhi kesepakatan yang
diinginkan. Selain itu, APEC juga memiliki beberapa mekanismepeer
reviewberkala yang diselenggarakan untuk mengukur kemajuan
pencapaian anggota dan merancang aktivitas kerja sama teknis
terkait.Seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu perdagangan dan
investasi di kawasan, kerja sama sektoral di APEC juga semakin luas
dan kompleks. Saat ini APEC memiliki tidak kurang dari 34 fora dan
subfora yang menyelenggarakan pertemuan secara rutin. Berbagai
pertemuan tingkat Menteri sektoral juga rutin diselenggarakan di
APEC, seperti diantaranya Pertemuan Menteri Perdagangan, Pertemuan
Menteri UKM, dan Pertemuan Menteri Peranan Wanita.Guna mendukung
partisipasi aktif Indonesia di berbagai fora dan subfora APEC
dimaksud, berbagai Kementerian/Lembaga nasional terlibat aktif dan
berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti
Kementerian Perdagangan diCommittee on Trade and Investment(CTI),
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian diEconomic
Committee(EC), dan Kementerian PPN/Bappenas diSOM Steering
Committee on Economic and Technical Cooperation(SCE). Adapun
koordinator nasional Indonesia untuk APEC berada di bawah tanggung
jawab Kementerian Luar Negeri.Sektor swasta juga berperan penting
di APEC. Sektor swasta melaluiAPEC Business Advisory Council(ABAC)
telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan dan pertemuan APEC.
Anggota APEC yang berasal dari seluruh anggota APEC terdiri dari
tiga orang pengusaha terkemuka yang ditunjuk langsung oleh Pemimpin
Ekonomi APEC guna menyuarakan kepentingan dunia usaha masing-masing
Ekonomi. Ketua ABAC Indonesia saat ini adalah Wishnu Wardhana
dengan anggota Anindya Bakrie dan Karen Agustiawan, dengan anggota
pengganti adalah Gatot Suwondo, Arief Yahya, dan Erwin Aksa.Peluang
Kerja Sama APECAPEC saat ini dianggap sebagai salah satu forum
ekonomi regional terpenting di Asia Pasifik, karena melibatkan
partisipasi para Pemimpin Ekonomi negara-negara kunci di kawasan,
seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, dan tujuh
anggota ASEAN. Dari segi demografis, APEC merupakan organisasi yang
besar karena menaungi penduduk sejumlah 2,7 milyar jiwa. Empat
belas dari 21 Ekonomi Anggota APEC merupakan 40 Ekonomi pengekspor
terbesar di dunia, sementara sembilan anggota APEC tercatat sebagai
anggota G20. Selain itu, setiap tahun Menteri Luar Negeri, Menteri
Perdagangan, Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri lain hadir dalam
pertemuan-pertemuan APEC. Kehadiran para Pemimpin dan Menteri APEC
tersebut selama ini juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk
melakukan pembahasan masalah-masalah bilateral dan regional.APEC
juga berperan penting dalam memajukan agenda perdagangan
multilateral. Di tahun 1994, APEC memberikan kontribusi signifikan
bagi terselesaikannya Putaran Uruguay di bawah perundinganGeneral
Agreement on Tariffs and Trade(GATT). Keberhasilan ini telah
mendorong terbentuknya organisasi perdagangan dunia WTO. Kini,
forum kerja sama APEC dipandang sebagai salah satu arena kunci guna
mendorong terselesaikannya Putaran Doha. Hal ini didukung oleh
komitmen Menteri-Menteri Perdagangan APEC yang melakukan pertemuan
setiap tahun guna mencari solusi konkret sistem perdagangan
multilateral di bawah semangatBogor Goals.APEC turut memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan
Asia Pasifik dan kemajuan perekonomian global. Selain itu,
anggota-anggota APEC juga berkontribusi terhadap 53% GDP dunia
serta 44% volume perdagangan dunia. Tingkat pertumbuhan rata-rata
per tahun anggota APEC adalah 2,5%. Angka ini jauh lebih tinggi
ketimbang ekonomi non-APEC yang hanya mencapai 1,3% per tahun pada
periode yang sama. Gabungan ekonomi para anggota APEC meningkat dua
kali lipat dari US$ 17,7 triliun di tahun 1989 menjadi US$ 35,8
triliun di tahun 2010. Total perdagangan barang dan jasa APEC juga
meningkat lima kali lipat dari US$ 3,1 triliun di tahun 1989
menjadi US$ 16,8 triliun di tahun 2010. Sementara itu, dari sisi
investasi, Foreign Direct Investment(FDI) yang masuk ke kawasan
APEC meningkat 715% antara tahun 1989 dan 2010.Total perdagangan
Indonesia di tahun 1989 ke seluruh Ekonomi Anggota APEC adalah US$
29,9 milyar. Di tahun 2011, angka ini naik menjadi US$ 289,3
milyar, atau 75% dari total perdagangan Indonesia.[1]Pada tahun
1994, nilai FDI masuk ke Indonesia dari seluruh Ekonomi Anggota
APEC adalah US$ 2,5 milyar. Di tahun 2011, angka ini meningkat
menjadi US$ 10,6 milyar atau 54% dari total FDI masuk ke
Indonesia.APEC juga memiliki peranan penting dalam memajukan agenda
reformasi struktural di kawasan. Sejak tahun 2004, APEC giat
membahas agenda reformasi struktural yang mencakup reformasi
perundang-undangan, tata kelola publik dan perusahaan, kebijakan
persaingan dunia usaha, dan penguatan infrastruktur hukum ekonomi.
Pembahasan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan terkait
agenda-agendabehind-the-bordertersebut diharapkan mampu mengurangi
kerugian yang dialami dunia usaha dan perekonomian kawasan akibat
ekonomi biaya tinggi.Bagi Indonesia, potensi dan peluang kerja sama
ekonomi di APEC tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan
kapasitas ekonomi, daya saing, dan inovasi Indonesia dan mendorong
terbukanya pasar di Asia Pasifik.APEC Indonesia 2013Pada tahun
2008, Indonesia mengajukan diri dan terpilih secara konsensus untuk
menjadi ketua dan tuan rumah KTT ke-21 APEC tahun 2013.
Penyelenggaraan KTT ke-21 APEC dan seluruh rangkaian pertemuan APEC
di tahun 2013 di Indonesia perlu dimanfaatkan sebagai peluang untuk
menunjukan peran aktif Indonesia di dalam memajukan ketahanan
ekonomi regional, memanfaatkan integrasi ekonomi kawasan bagi
pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan
investasi, dan ekspor Indonesia. Selain itu, diharapkan
ketuanrumahan Indonesia dapat membawa manfaat positif bagi upaya
mempromosikan potensi perdagangan, investasi, pariwisata, serta
kebudayaan.Tema APEC Indonesia 2013 adalah Resilient Asia-Pacific,
Engine of Global Growth.Kepemimpinan Indonesia pada APEC tahun 2013
dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kawasan Asia Pasifik yang
tangguh, berketahanan, dan cepat pulih di tengahkrisis ekonomi.
Perwujudan visi ini diharapkan dapat menjadikan kawasan Asia
Pasifik sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia. Guna mendukung
pencapaian tema tersebut, Indonesia mengusung tiga prioritas utama,
yaitu meningkatkan upaya pencapaianBogor Goals(Attaining the Bogor
Goals), mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang merata (Achieving
Sustainable Growth with Equity), serta meningkatkan konektivitas
kawasan (Promoting connectivity).Di bawah prioritasAttaining the
Bogor Goals, Indonesia berupaya mendorong penguatan integrasi
ekonomi regional melalui liberalisasi dan fasilitasi perdagangan
dan mendukung sistem perdagangan multilateral. Sementara itu, di
bawah prioritasAchieving Sustainable Growth with Equity, Indonesia
berupaya mendorong penguatan peran UMKM dan wanita dalam
perekonomian, membahas masalah ketahanan pangan, serta
mengarusutamakan isu-isu kelautan di APEC. Sedangkan pada
prioritasPromoting Connectivity, Indonesia berupaya meningkatkan
konektivitas fisik, institusional, dan perorangan di kawasan,
diantaranya melalui peningkatan kerja sama pengembangan dan
investasi infrastruktur, kerja sama lintas batas sektor pendidikan,
kerja sama fasilitasi tanggap darurat bencana alam, serta kerja
sama fasilitasi pariwisata di kawasan Asia Pasifik.
CERIntegrasi Ekonomi-Pertahan antara Australia dan Selandia
BaruHubungan kerja sama antara Australia dan Selandia Baru dapat
dikatakan sebagaithe most ideal bilateral relationsdalam sistem
internasional. Dalam bidang perekonomian dan
perdagangan,Australia-New Zaeland Closer economic relations free
trade agreement(ANZCERTA) atau lebih dikenal dengan istilah CER
(Closer Economic Relations) merupakan landasan utama bagi
terciptanya integrasi ekonomi yang solid. Kekuatan kedua negara
tersebut dapat disamakan dengan kekuatan ekonomi seluruh anggota
ASEAN, dengan total populasi hanya 24 juta jiwa.Terdapat empat
aspek utama yang diatur dalam mekanisme ANZCERTA, yaitu:1.
Perdagangan barang2. Perdangangan jasa3. Pengakuan bersama terhadap
produk dan pekerjaan dan4. Pembentukan badan akreditasi
bersama.Setelah sukses mengimplementasikan CER, Australia dan
Selandia Baru membentuk SEM (Single Economic Market) sebagai
respons terhadap perkembangan dinamika system perdangangan
Internasional. Empat program utama yang diatur dalam SEM adalah:1.
Meningkatkan akses (mengurangi batas kedaulatan negara) terhadap
aktivitas di kedua negara.2. Memperbaiki iklim investasi, terutama
memberikan kemudahan bagi praktektisi usaha asal Selandia Baru
untuk beroperasi di Australia.3. Meningkatkan efektivitas tata
aturan kerja sama.4. Mendukung pengembangan usaha melalui kerja
sama industri dan kebijakan.Geopolitik ASEAN dan Australia: Faktor
Indonesia (?) Integrasi ekonomi ASEAN dan respon Australia terhadap
negara-negara dikawasan, terutama Indonesia, sangat erat kaitannya
dalam aspek Geografis dan dinamika politik Intenasional.
Geostrategi dapat diartikan sebagai siasat pemanfaatan posisi
geografis dan geofisika. Dalam ranah politik, geopolitik merupakan
suatu cara pemanfaatan geostrategi untuk kepentingan nasional,
sementara itu dalam ranah ekonomi, geostrategi digunakan sebagai
siasat dalam pemanfaatan sumber-sumber alam untuk meningkatkan
kemakmuran masyarakat (geoekonomi).Dalam waktu dekat, ASEAN akan
mengimplemantasikan FTA terpadu dengan raksasa-raksasa ekonomi
dunia seperti Jepang, India, China, Australia, dan Selandia Baru.
ASEAN merupakan organisasi regional paling aktif di dunia yang
sangat terbuka dalam pembentukan FTA bilateral.Salah satu fungsi
FTA adalah sebagai strategi pertahanan geopolitik negara-negara
ASEAN. Eksistensi dan kapabilitas negara-negara ASEAN, yang umumnya
terdiri dari negara berkembang, secara individu tidak terlalu
signifikan dalam sistem internasional. Beberapa karakteristik yang
dimilki oleh negara berkembang dalam konteks diplomasi dan politik
luar negeri adalah kurangnya perangkat diplomasi serta terbatasnya
kemampuan implementasi dan analisis kebijakan luar negeri. ASEAN
juga berfungsi untuk menyatukan negara-negara kecil yang dari sudut
pandang geografis kurang ideal untuk mengadakan integrasi regional.
Kondisi geografis ASEAN yang tersebar dan terpisah-pisah bisa
dikatakn kurang menguntungkan, berbeda halnya dengan Uni Eropa dan
Mercosur yang secara alami memang ideal untuk mengadakan integrasi
regional.Dari sudut pandang geografis, Selandia Baru merupakan
negara yang jauh lebih terpencil dari Australia. Akses distribusi
produk dari dan ke Selandia Baru sangant tergantung pada
kerjasamanya dengan Australia. Namun demikian, aliansi yang unik
dan solid antara Selandia Baru dan Australia, tidak menjadikan
Selandia Baru sangat tergantung pada perlindungan Amerika
Serikat.Selandia Baru tidak memiliki kewahatiran yang sama seperti
halnya Australia terhadap Indonesia. Selandia Baru secara tegas
menolak keberadaan kapal-kapal laut Amerika Serikat keculai apabila
Amerika Serikat dapat menjamin bahwa kapal-kapal tersebut tidak
mengangkut senjata nuklir. Kondisi tersebut menjadikan politik dan
kebijakan luar negeri Selandia Baru lebih independen. Namun, perlu
digarisbawahi kembali bahwa dari segi geografis.Hubungan Bilateral
dan Friksi Politik Mewarnai Hubungan Anggota ASEAN dengan
Australia-Selandia BaruAustralia dan Selandia Baru sudah memilki
hubungan diplomatik yang terjalin selama puluhan tahun dengan
Negara-negara ASEAN. Malaysia adalah mitra dagang terbesar di ASEAN
bagi Selandia Baru. Kedua Negara telah memulai negoisasi
pembentukan FTA bilateral sejak 2005. Singapura merupakan pasar
potensial bagi produk-produk hasil pertanian Australia. CEP dengan
singapura sebagai yang paling komprehensif setelah kerja sama
serupa dengan Australia. FTA Antara Australia-Indonesia rencananya
juga akan dirampungkan pada 2009, segera setelah penyelesaian
perundingan AANZ-FTA( ASEAN, Australia,New Zaeland-Free Trade
Area).Hubungan bilateral antara Australia dengan Negara-negara CLMV
(Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam) juga terjalin baik. Sebagai
Negara-negara yang tergolong ke dalam kelompok Negara kurang
berkembang, Kambodja dan Myanmar mendapatkan akses ekspor bebas
tarif ke pasar Australia. Pada 2007, dibentukParliamentary
Friendship Groupantara kedua Negara Vietnam dan Selandia Baru
mempererat hubungan bilateral. Hubungan Malaysia dan Australia,
misalnya selama puluhan tahun dapat dikatakan rapuh dan tidak
harmonis, yaitu selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Mahatir
Mohammad. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia pun
juga diwarnai permasalahan dan isu-isu yang sama, karena berbatasan
langsung dan keduanya kerap dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN
lainnya.Dalam beberapa hal Australia merupakan tantangan politik
bagi Indonesia, begitu juga dengan Indonesia merupakan ancaman
geopolitik bagi Australia. Negara-negara ASEAN perlu memanfaatkan
momentum trenAsia-oriented Australia ini demi kepentingan kemajuan
ekonomi dan integrasi kawasanPotensi Kerjasama ASEAN dengan
Australia dan Selandia BaruPara pemimpin ASEAN bersama-sama dengan
Australia dan Selandia Baru telah menyetujuan pembentukan AANZ-FTA
(ASEAN, Australia, NewZealand, free trade area) yang rencananya
akan dimulai diberlakukan pada tahun 2009. Kerjasama tersebut bisa
dikatan sedikit terlambat mengingat kondisi geostrategis yang
selama ini menghubungkan kedua kawasan.Terdapat dua hal yang
melatarbelakangi pentingnya pembentukan AANZ-FTA. Pertama, dari
faktor geografis, ASEAN, Australia, dan Selandia Baru berada pada
satu kawasan regional. Posisi Australia dan Selandia Baru yang
sebenarnya kurang strategis, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh
negara-negara ASEAN.Kedua, hubungan perdagangan ASEAN dengan
Australia dan Selandia Baru yang cenderung bersifat saling
komplementer. Dengan kata lain, masing-masing pihak memproduksi apa
yang diperlukan oleh pihak lainnya. Terdapat kecocokan pasar antara
ASEAN dan Australia-Selandia Baru. Kondisi tersebut pada dasarnya
merupakan kondisi ideal yang dibutuhkan dalam setiap kerjasama
perdagangan bebas. Kedua pihak akan saling bekerjasama, tingkat
interdepensi meningkat, sementara iklim persaingan ekonomi, dapat
diminimalisir. Apabila berhasil diimplementasikan, AANZ-FTA
merupakan mekanisme perjanjian perdagangan yang paling komprehensif
yang pernah dirumuskan oleh ASEAN. Negosiasi kerjasama AANZ-FTA
meliputi perdagangan barang, jasa, investasi, dan hak kekayaan
intelektual secara simultan.
GCCPembentukan GCC terutama didasarkan pada kekhawatiran
negara-negara anggotanya terhadap ancaman Iran. Yang dimaksud
ancaman Iran adalah kemungkinan meluasnya pengaruh revolusi Iran
dan kemungkinan kemenangan Iran dalam Perang Teluk I (Perang
Iran-Irak, 1980-1988). Iran memang memandang GCC sebagai sarana
untuk menutupi ekspansi pengaruh Saudi. Iran juga memandang GCC
sebagai sebuah instrumen bagi kebijakan AS di Teluk, sebagaimana
dulu negara-negara Arab radikal memandang Iran di bawah Shah. Tapi
Iran menegaskan tidak akan memusuhi GCC sepanjang organisasi itu
tidak lebih dari sekedar organisasi untuk mempertahankan diri serta
tidak memenuhi Iran. Dalam kenyataannya para anggota GCC memiliki
kebebasan dalam menjalin hubungan dengan Iran.[1]
Tujuan GCC secara khusus adalah:[2]1.Untuk mencapai koordinasi,
integrasi dan hubungan yang erat menuju persatuan diantara
negara-negara anggota.2.Untuk mempererat pertalian, hubungan dan
semua aspek kerja sama di antara rakyat di kawasan
Teluk.3.Menyeragamkan hukum dan sistem dalam masalah-masalah
seperti: ekonomi dan keuangan, perdagangan, bea cukai dan
transportasi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan
kesejahteraan sosial, komunikasi, informasi, politik, legislatif
dan pemerintahan.4.Mendorong kemajuan di bidang-bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi industri, pertambangan, pertanian,
peternakan dan sumber air, serta mendirikan pusat-pusat riset ilmu
pengetahuan, serta menjalankan proyek-proyek bersama.
Pernyataan pertama mereka hanya menyangkut masalah ekonomi,
kemungkinan besar karena adanya pertentangan antara Oman dan
Kuwait. Kendati GCC secara terbuka menolak setiap bentuk aliansi
militer dan pakta pertahanan antara negara-negara di kawasan ini
dan kekuatan-kekuatan asing, Oman lebih condong menjalin kerja sama
militer dengan Amerika Serikat, sementara Kuwait berkeingan
menjalin hubungan dengan Uni Soviet (waktu itu).Dalam kenyataannya
selama paroh kedua tahun pertama, pertemuan-pertemuan GCC secara
terbuka difokuskan pada masalah-masalah keamanan. Ini merupakan
akibat dari terjadinya tiga peristiwa penting:[3]1.Meningkatnya
perang Iran-Irak, termasuk serangan udara Iran terhadap
tanker-tanker minyak Kuwait2.Terjadinya usaha kudeta di Bahrain
yang dilakukan kelompok pro-Iran3.Pembentukan pakta pertahanan pada
Agustus 1981 antara Libya, Ethiopia, dan Yaman Selatan.
Kemudian, ketika terjadi perang Iran-Irak, Oman Khawatir akan
keamanan Selat Hormuz yang menjadi pintu ke daerah Teluk. Pada
tahun 1987 banyak kapal yang melintas di selat itu menjadi sasaran
perang. Menanggapi krisis Teluk akibat invasi Irak ke Kuwait, Oman
sebagai negara anggota GCC beranggapan bahwa perselisihan itu
sebaiknya diselesaikan tanpa menggunakan kekuatan bersenjata.
Tetapi setelah Irak tidak mau angkat kaki dari Kuwait, maka Oman
sebagaimana sikap anggota GCC lainnya, mendukung tindakan sekutu
pimpinan Amerika Serikat. Dan setelah perang berakhir, Oman menjadi
mediator antara Irak dan anggota GCC untuk dapat berhubungan dengan
lebih baik. Oman juga menganggap perlu adanya hubungan baik
antaraGCC dan Iran.[4]
Peran GCC(Gulf Cooperation Council) terhadap negara
anggotanya
Dalam peranannya GCC aktif untuk membantu negara-negara
anggotanya terlihat pada invasi Irak ke Kuwait yang terjadi pada 5
Mei 1991, GCC bersama Mesir dan Suriah bertemu dan menghasilkan
Deklarasi Damaskus yang terkenal sebagaisix plus twoformula,yang
prinsipnya menyetujui pembentukan Pasukan Kemanan Arab guna menjaga
kestabilan Kawasan Teluk Parsi serta mencegah terulanganya invasi
Irak ke Kuwait.[5]Contoh konkritnya yang dapat dilihat pada
akhir-akhir ini, konflik yang terjadi di Bahrain tidak menyurutkan
peran GCC sebagai organisasi regional untuk turut ikut campur dalam
konflik ini, karena Bahrain merupakan salah satu negara
anggotanya.Atas permintaan Manama untuk meredam protes di seluruh
negeri yang menentang pemerintah, negara anggota GCC, seperti Arab
Saudi, Uni Emirat Arab, Oman dan Qatar mengirim angkatan bersenjata
mereka ke pulau Teluk Persia.[6]Gejolak yang terjadi di Bahrain ini
akibat adanya perseteruan Muslim Syiah Muslim Sunni. Masyarakat
Muslim Syiah yang menjadi mayoritas di Bahrain menginginkan
demokrasi yang lebih besar lagi. Dengan begitu masyarakat Muslim
Syiah dapat berkuasa. Menurut saya, dengan adanya campur tangan
Iran terhadap Bahrain dapat di curigai, sebab mungkin ada
kepentingan tertentu Iran atas Bahrain. Apalagi Iran dan Bahrain
sama-sama memiliki penduduk Muslim Syiah yang mayoritas. Apabila
Syiah berkuasa di Bahrain, Iran juga dapat dengan mudah menguasai
Bahrain dengan alasan karena kita sama-sama Muslim Syiah, kita
adalah saudara.Tuntutan demokrasi di Bahrain, bukan hanya persoalan
antara dua negara antara Iran dan Bahrain. Tetapi ada peran penting
di sini bagi GCC (organisasi regional) karena sudah menyangkut
regional. Pengiriman pasukan Perisai Aljazeera bukan karena
semata-mata campur tangan militer terhadap Bahrain, akan tetapi
merupakan keharusan karena Bahrain adalah salah satu anggota GCC
dalam konteks kerja sama militer dan pertahanan bersama di antara
negara-negara Arab Teluk. Jadi wajar saja apabila negara-negara
teluk yang merupakan anggota dari Dewan Kerjasama Teluk untuk
membantu Bahrain.Dalam pasal 2 dari kesepakatan pertahanan bersama
GCC ditegaskan, negara-negara anggota GCC menganggap bahwa setiap
aksi permusuhan terhadap salah satu anggota berarti turut melakukan
tindakan permusuhan terhadap semua anggota GCC. Dalam Pasal 3
ditegaskan, adalah kewajiban bagi GCC membantu anggota lain yang
mendapat ancaman atau tindakan permusuhan. Ini sah dalam konteks
pertahanan bersama GCC. Mereka bisa melakukan tindakan militer yang
bertujuan meredam ancaman serta mengembalikan keamanan dan
stabilitas di GCC.Pada Desember 2000, anggota GCC menandatangani
kesepakatan pertahanan bersama, di mana setiap anggota berkewajiban
mempertahankan atau membela anggota lain yang mendapat ancaman atau
tindakan permusuhan.[7]GCC membela Bahrain bukan karena ingin
menguasainya. Aparat keamanan GCC berada di bawah komando aparat
kemanan Bahrain. Pasukan GCC hanya bertugas menjaga tempat-tempat
yang strategis, para pengunjuk rasa tetap ditangani oleh aparat
keamanan Bahrain.
ECOWASHubungan internasional dewasa ini telah banyak berkembang
dan mulai meninggalkan pemikiran dasar bahwa negara hanya
satu-satunya aktor yang diakui yang berjuang sendiri untuk
kekuasaan. Namun dalam perkembangannya, untuk mencapai
kepentingannya negara dihadapkan pada situasi yang mengharuskan
mereka melakukan kerjasama dengan negara lain maupun aktor lain dan
membentuk sebuah ikatan tersendiri yang didasarkan pada berbagai
kesamaan, baik letak geografis, budaya politik, ekonomi, sosial dan
lain sebagainya. Interaksi inilah yang kemudian menumbuhkan
regionalisme yang disebabkan oleh interdependensi atau
kesalingtergantungan antar negara yang kemudian diwadahi dalam
sebuah institusi. Uni Eropa adalah contoh sukses dari regionalisme
ini yang memicu kawasan lain untuk melakukan hal yang sama, tidak
terkecuali di Afrika. Khususnya di kawasan Afrika Barat, ide untuk
menumbuhkan regionalisme dan interdendensi mulai mencuat pada tahun
1975 dalam Perjanjian Lagos yang melahirkan sebuah blok ekonomi
negara-negara Afrika Barat yaitu ECOWAS (Economic Community of West
African States). Lalu apa tujuan utama didirikannya ECOWAS ini? Dan
bagaimana peran ECOWAS sendiri dalam membentuk regionalisme dan
interdependensi negara-negara Afrika Barat?
Afrika adalah sebuah kawasan yang memiliki sejarah panjang dari
mulai masa peradaban hingga masa kolonilaisme bangsa-bangsa Eropa
disana. Berakhirnya Perang Dunia dan Perang Dingin melahirkan
banyak negara baru di kawasan Afrika yang tadinya terpecah belah
karena kedatngan bangsa Eropa yang memperbudak mereka. Untuk
menyatukan kembali Afrika banyak ide yang bermunculan untuk
membentuk sebuah insititusi yang mampu mewadahi kepentingan
negara-negara di Afrika. Namun karena Afrika yang terlalu luas,
satu organisasi saja nampaknya tidak akan mampu menyatukan seluruh
Afrika, hal ini dibuktikan dengan runtuhnya OAU (Organization of
African Unity) sebagai organisasi regional pertama Afrika. Maka
dari itu organisasi regional juga muncul pada beberapa bagian
Afrika, salah satunya adalah di Afrika Barat dengan munculnya
ECOWAS.
Gagasan mengenai pembentukan masyarakat Afrika Barat pertama
kali dikemukakan oleh Presiden Liberia William Tubman di tahun 1964
setahun setelah OAU dinyatakan bubar. Pada awalnya ide ini hanya
disetujui beberapa negara seperti Pantai Gading, Guinea dan
Liberia. Namun seiring perkembangan waktu akhirnya 15 negara Afrika
Barat menyetujui ide ini dan menandatangani perjanjian pembentukan
ECOWAS (Economic Communitiy of West African States) melalui
Perjanjian Lagos pada 28 Mei 1975(Sturman, 2012). ECOWAS memiliki
tujuan utama yaitu mempromosikan kerjasama dan integrasi dibidang
ekonomi, sosial, aktivitas budaya serta memimpin pembangunan
ekonomi dan keuangan bersama melalui integrasi ekonomi
negara-negara anggotanya. ECOWAS juga hirau pada
perkembanganindustri, transportasi, telekomunikasi, energi,
pertanian, dan sumber daya alam. Dalam perjanjiannya, ECOWAS
membangun perekonomian negara-negara Afrika Barat dengan membentuk
pasar bersama melalui liberalisasi perdagangan, seperti penghapusan
pajak ekspor dan impor serta penghapusan hambatan tarif antar
negara anggotanya.
Dalam struktur organisasi ECOWAS sendiri terdapat 9 badan utama,
yaituthe Authority of Heads of State and Government, the Council of
Ministers, the Community Parliament, the Economic and Social
Council, the Community Court of Justice, the Executive Secretariat,
the Fund for Co-operation, Compensation and Development,
Specialised Technical Commissions, and Any other institutions that
may be established by the Authority(ECOWAS Commision, 2012). Dalam
mendukung integrasi ekonomi sekaligus membantu pertumbuhan
perekonomian negara-negara anggotanya, ECOWAS memiliki organ utama
yaitu Bank ECOWAS Untuk Pembangunan dan Investasi, Bank ini
dirancang untuk menerapkan kebijakan, mengejar sejumlah program dan
melaksanakan proyek-proyek pembangunan di negara-negara
anggota.Dengan cara ini ECOWAS dapat mengarahkan pembangunan
ekonomi disetiap negara anggotanya.
Pada perkembangannya, negara-negara Afrika Barat yang tergabung
dalam ECOWAS ini tidak hanya terfokus pada ekonomi saja, tetapi
juga pada stabilitas dan keamanan kawasan Afrika Barat. Sejak tahun
1993 ECOWAS juga memperluas fokusnya pada kerjasama dibidang
politik antar negara anggotanya. Selain itu ECOWAS juga difokuskan
untuk mencegah dan menangani konflik yang terjadi di negara-negara
anggotanya. Mengingat Afrika adalah kawasan yang rawan konflik baik
karena etnis, ekonomi, atau instabilitas politik, maka ECOWAS
memfokuskan perhatiannya pada pencegahan dan penyelesaian konflik
juga. Salah satu contoh konflik baru-baru ini adalah kasus
pemberontakan yang terjadi di Mali, ketika tentara pemberontak Mali
mengkudeta presiden dan menguasai pemerintahan Mali.
Beberapa waktu lalu terjadi pemberontakan di Mali yang dilakukan
oleh tentara yang disebabkan karena kemarahan akibat tindakan
pemberontakan Tuareg yang berupaya memerdekakan Mali Utara.
Pemberontakan itu bermula setelah anggota paratrooper elite yang
dikenal sebagai pasukan Baret Merah itu marah dengan cara
pemerintah menangani pemberontakan pimpinan Tuareg yang telah
menewaskan puluhan orang, memaksa sekitar 200.000 warga sipil yang
lari dari rumah. Para tentara pemberontak juga menuduh Presiden
Tour kurang berupaya dalam mengatasi pemberontak Tuareg di utara
Mali(Wacana Bandung, 2012). Pemberontakan ini jelas mengundang
kecaman internasional dan juga perhatian dari ECOWAS sebagai
organisasi regional di kawasan Afrika Barat. Para petinggi ECOWAS
dalam kasus ini mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi
diplomatik, perdagangan, dan finansial kepada junta militer Mali
berkuasa di pemerintahan kala itu. Kebijakan ECOWAS ini ternyata
menuai dampak positif, pemberontak militer Mali menyetujui sebuah
perjanjian yang ditawarkan ECOWAS mengenai pengalihan kekuasaan ke
pemerintahan sementara sampai digelarnya Pemilihan Umum dalam waktu
dekat.
Menurut perjanjian ECOWAS dengan pemberontak tersebut ketua
parlemen Diouncounda Traore mengambil alih jabatan presiden
sementara. Dalam waktu 40 hari Traore diwajibkan menggelar
pemilihan parlemen. Selain itu perjanjian tersebut juga memberikan
amnesti bagi para tentara yang melakukan kudeta terhadap Presiden
Mali Amadou Toumani Tour, sebagai imbalannya ECOWAS juga mencabut
sanksi yang dijatuhkannya terhadap Mali pasca kudeta
tersebut(Kostermans, 2012). Dari contoh kasus ini ECOWAS memiliki
peran penting dala penyelesaian konflik di negara anggotanya,
ECOWAS menajdi sebuah organisasi regional yang mampu menjadi
penengah konflik. Peran seperti inilah yang terus dikembangkan
ECOWAS dalam membentuk integrasi antar negara-negara di kawasan
Afrika Barat.
ECOWAS sebagai organisasi regional negara-negara Afrika Barat
telah tumbuh tidak hanya dalam membangun kerja sama ekonomi antar
negara anggotanya, tetapi juga menjadi organisasi regional yang
berperan dalam membentuk integrasi kawasan dan menjaga stabilitas
kawasan. ECOWAS telah menjadi alat mediasi bagi negara-negara
Afrika Barat dalam meredakan konflik yang terjadi di negaranya.
ECOWAS dapat menjadi sebuah forum terbuka antar negara-negara
Afrika Barat dalam menyelsesaikan permasalahan-permasalahan
kawasan. ECOWAS juga dapat menjadi sarana bagi negara-negara Afrika
Barat untuk berhubungan dengan dunia luar dan membentuk
interdependensi ekonomi yang dapat membantu pembangunan di Afrika
Barat. ECOWAS telah berperan penting dalam regionalisme dan
pembentukkan integrasi negara-negara Afrika Barat untuk menjadi
kawasan yang lebih solid dan menjadi organisasi regional yang
memimpin pembangunan dibidang ekonomi, sosial, aktivitas budaya dan
keuangan bersama negara-negara anggotanya.
AFRICAN UNIONMunculnya Uni Afrika (AU) dapat digambarkan sebagai
suatu kejadian besar yang besar dalam evolusi kelembagaan benua.
Pada 1999/9/9, Kepala Negara dan Pemerintahan Organisasi Persatuan
Afrika mengeluarkan Deklarasi (Deklarasi Sirte) menyerukan
pembentukan sebuah Uni Afrika, dengan melihat, antara lain, untuk
mempercepat proses integrasi di benua untuk mengaktifkan itu
memainkan peran yang sah dalam perekonomian global sementara
menangani segi masalah sosial, ekonomi dan politik diperparah
karena mereka adalah dengan aspek-aspek negatif tertentu dari
globalisasi.
Tujuan utama dari OAU itu, antara lain, untuk membebaskan benua
sisa-sisa sisa penjajahan dan apartheid, untuk mempromosikan
kesatuan dan solidaritas antara negara Afrika, untuk
mengkoordinasikan dan mengintensifkan kerjasama untuk pembangunan,
untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Anggota Amerika
Serikat dan untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam
kerangka PBB.
Memang, sebagai organisasi kontinental OAU yang disediakan
sebuah forum yang efektif yang memungkinkan semua negara anggota
untuk mengadopsi posisi dikoordinasikan mengenai hal-hal yang
menjadi perhatian bersama benua dalam fora internasional dan
membela kepentingan Afrika efektif.
Melalui OAU Komite Koordinasi untuk Pembebasan Afrika, Benua
bekerja dan berbicara sebagai salah satu dengan tekad tak terbagi
dalam menempa sebuah konsensus internasional dalam mendukung
perjuangan pembebasan dan perjuangan melawan apartheid
Quest for Unity
negara-negara Afrika, dalam pencarian mereka untuk persatuan,
pembangunan ekonomi dan sosial di bawah bendera OAU tersebut, telah
mengambil berbagai inisiatif dan membuat kemajuan substansial dalam
banyak daerah yang membuka jalan bagi pembentukan Uni Afrika. Yang
perlu diperhatikan antara ini adalah:
* Lagos Rencana Aksi (LPA) dan UU Final Lagos (1980); memasukkan
program dan strategi untuk pengembangan mandiri dan kerjasama antar
negara-negara Afrika.* Piagam Afrika Manusia dan Hak Rakyat
(Nairobi 1981) dan Grand Bay Deklarasi dan Rencana Aksi HAM: dua
instrumen yang diadopsi oleh OAU untuk mempromosikan Hak Asasi
Manusia dan Rakyat di Benua tersebut. Piagam Hak Asasi Manusia
mengarah pada pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Afrika terletak
di Banjul, Gambia.* Afrika Prioritas Program Ekonomi pemulihan
(APPER) - 1985: program darurat yang dirancang untuk mengatasi
krisis pembangunan tahun 1980-an, di tengah kekeringan
berkepanjangan dan kelaparan yang melanda benua dan efek
melumpuhkan hutang luar Afrika.* OAU Deklarasi Politik dan
Sosial-Ekonomi Situasi di Afrika dan Perubahan Fundamental yang
terjadi di Dunia (1990): yang menggarisbawahi menyelesaikan Afrika
untuk merebut imitatif, untuk menentukan nasib dan untuk menghadapi
tantangan untuk perdamaian, demokrasi dan keamanan .
* Piagam pada Populer Partisipasi diadopsi pada tahun 1990:
sebuah kesaksian penentuan baru dari OAU untuk berusaha ke tempat
warga Afrika di pusat pembangunan dan pengambilan keputusan.
* Perjanjian pembentukan Masyarakat Ekonomi Afrika (AEC) - 1991:
umumnya dikenal sebagai Perjanjian Abuja, ia berupaya untuk
menciptakan AEC melalui enam tahapan yang berpuncak pada suatu
Pasar Bersama Afrika menggunakan Ekonomi Regional Masyarakat (Rek)
sebagai building blocks. Perjanjian telah beroperasi sejak tahun
1994.
* Mekanisme untuk Pencegahan Konflik, Manajemen dan Resolusi
(1993): ekspresi praktis dari penentuan kepemimpinan Afrika untuk
mencari solusi untuk konflik, mempromosikan perdamaian, keamanan
dan stabilitas di Afrika.
* Kairo Agenda Aksi (1995): sebuah program untuk peluncuran
ulang politik Afrika, pembangunan ekonomi dan sosial.
* Afrika Common Posisi di Afrika Krisis Utang Luar Negeri
(1997): strategi untuk mengatasi Benua's Krisis Utang Luar
Negeri.
* Keputusan Algiers tentang Perubahan konstitusional Pemerintah
(1999) dan Deklarasi Lome pada kerangka untuk Respon OAU untuk
Perubahan inkonstitusional (2000).
* The 2000 Khidmat Deklarasi pada Konferensi Keamanan,
Stabilitas, Pengembangan dan Kerjasama: menetapkan prinsip-prinsip
dasar untuk promosi Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Benua
tersebut.
* Tanggapan untuk tantangan lain: Afrika telah memulai aksi
kolektif melalui OAU dalam perlindungan lingkungan, dalam memerangi
terorisme internasional, dalam memerangi momok HIV / AIDS, malaria
dan TBC atau berurusan dengan isu-isu kemanusiaan seperti pengungsi
dan orang-orang terlantar , ranjau darat, kecil dan ringan senjata
antara lain.
* Undang-undang Konstitutif Uni Afrika: diadopsi pada tahun 2000
di KTT Lome (Togo), diberlakukan pada tahun 2001.* Kemitraan Baru
untuk Pembangunan Afrika (NEPAD): diadopsi sebagai Program AU pada
Lusaka Summit (2001).
AdventdariUni Afrika
InisiatifOAUmembuka jalanbagikelahiranAU.Pada bulan Juli
1999,Majelismemutuskanuntukmengadakansesiyang luar biasauntuk
mempercepatprosesintegrasiekonomidanpolitikdi
benuaitu.Sejakitu,empatSummitstelahdiselenggarakanmengarahpadapeluncuranresmiUniAfrika:*SesiSirteLuar
Biasa(1999)memutuskanuntukmembentukUniAfrika*TheLomeSummit(2000)mengadopsiUndang-UndangKonstitutifUni.*TheLusakaSummit(2001)menggambarpeta
jalanuntukpelaksanaanAU*TheDurbanSummit(2002)meluncurkanAUdansidangMajelis1KepalaNegara
UniAfrika.
VisiUniAfrika
Visi Uni Afrika adalah bahwa: "Sebuah Afrika terintegrasi,
makmur dan damai,didorong oleh warga sendiri dan mewakili kekuatan
dinamis dalam arena global" Inivisi yang baru, forward looking,
Afrika dinamis dan terintegrasi akan sepenuhnya diwujudkan melalui
perjuangan tiada henti pada berbagai bidang dan sebagai upaya
jangka panjang. Uni Afrika telah mengalihkan fokus dari mendukung
gerakan-gerakan pembebasan di wilayah Afrika bekas di bawah
kolonialisme dan apartheid, seperti yang disebutkan pada OAU sejak
1963 dan UU Konstitutif, untuk sebuah organisasi tombak-pos
pembangunan Afrika dan integrasi.
The Tujuan AU
* Untuk mencapai persatuan yang lebih besar dan solidaritas
antara negara-negara Afrika dan bangsa Afrika;* Untuk
mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan
negara anggota tersebut;* Untuk mempercepat integrasi politik dan
sosial-ekonomi benua;* Untuk mempromosikan dan mempertahankan
posisi umum Afrika pada isu-isu yang menarik bagi benua dan
rakyatnya;* Untuk mendorong kerjasama internasional, dengan
mempertimbangkan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;* Untuk mempromosikan
perdamaian, keamanan, dan stabilitas di benua tersebut;* Untuk
mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dan institusi, partisipasi
rakyat dan pemerintahan yang baik;* Untuk mempromosikan dan
melindungi hak-hak sesuai dengan Piagam Afrika tentang Manusia dan
Masyarakat 'masyarakat manusia dan Hak dan instrumen hak asasi
manusia yang relevan;* Untuk menentukan kondisi yang diperlukan
yang memungkinkan benua untuk memainkan peran yang sah dalam
perekonomian global dan dalam negosiasi internasional;* Untuk
mempromosikan pembangunan berkelanjutan pada tingkat ekonomi,
sosial dan budaya serta integrasi ekonomi Afrika;* Untuk
mempromosikan kerjasama di semua bidang kegiatan manusia untuk
meningkatkan standar hidup masyarakat Afrika;* Untuk koordinasi dan
harmonisasi kebijakan antara yang ada dan yang akan datang Ekonomi
Masyarakat Daerah untuk pencapaian tujuan secara bertahap Uni;*
Untuk memajukan perkembangan benua dengan mempromosikan penelitian
di semua bidang, khususnya dalam sains dan teknologi;* Untuk
bekerja dengan mitra internasional yang relevan dalam pemberantasan
penyakit yang dapat dicegah dan promosi kesehatan yang baik di
benua itu.