INSTRUMEN INVESTASI DALAM HUKUM ISLAM · PDF fileDengan perencanaan keuangan yang ... Investasi syariah sebagai investasi yang sesuai dengan ... Beberapa ulama kontemporer memberikan

72

Abdain

INSTRUMEN INVESTASI DALAM HUKUM ISLAM

ABSTRAK: Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh tentang instrumen investasi dengan

melihat akad-akad yang digunakan apakah akad itu sesuai dengan syara ataukah akad itu dilarang oleh syara

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Instrumen investasi yang dibolehkan oleh syariat Islam diantaranya: ba’i salam, istisna, syirkah, mudharabah dan lain-lain, sedangkan instrumen investasi yang dilarang oleh syara yaitu riba, jual beli utang dengan utang, jual beli hashat dan lain-lain. Kata-kata Kunci: instrumen, investasi, hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian global yang melemah seharusnya tidak

menyurutkan minat untuk berinvestasi. Dengan perencanaan keuangan yang

baik, investasi reguler tentu tidak menjadi masalah. Dalam Islam, investasi

merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan

berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan

manfaat bagi orang lain. Investasi menurut definisi adalah menanamkan atau

menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang

diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya

di masa mendatang.

Tanpa adanya bunga dalam perekonomian, hubungan investasi dan

tabungan dalam perekonomian Islam tidak sekuat seperti yang ada dalam

konvensional. Dalam konvensional hubungan investasi dan tabungan

dihubungkan oleh peran bunga dalam perekonomian. Sehingga bunga menjadi

indicator fluktuasi yang terjadi di investasi dan tabungan. Ketika bunga

(bunga simpanan dan bunga pinjaman) tinggi maka kecenderungan tabungan

akan meningkat, sementara investasi relatif turun. Begitu sebaliknya, ketika

bunga rendah, maka tabungan akan menurun dan investasi akan meningkat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi dalam aktivitas tabungan

73

dan investasi dalam konvensional didominasi oleh motif keuntungan (returns)

yang bisa didapatkan dari keduanya.1

Adapun investasi dalam perspektif ekonomi Islam, investasi tidak

membicarakan tentang berapa keuntungan materi yang bisa didapatkan

melalui aktivitas investasi, tapi ada beberapa faktor yang mendominasi

motifasi investasi dalam Islam. Pertama, akibat implementasi mekanisme

zakat maka asset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu

(memenuhi batas nisab zakat) akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini

akan mendorong pemiliknya untuk mengelolanya melalui investasi. Dengan

demikian melalui investasi tersebut pemilik asset memiliki potensi

mempertahankan jumlah dan nilai assetnya.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Investasi Syariah

Investasi syariah sebagai investasi yang sesuai dengan hukum Islam.

Sama dengan prinsip ekonomi Islam, investasi diusahakan supaya tidak

mengandung unsur maysir, gharar dan riba. Diharapkan dengan menerapkan

prinsip investasi yang Islami dapat berinvestasi tanpa melanggar prinsip-

prinsip agama.

Secara umum akan ada dua jenis investasi syariah : Pertama, instrumen

investasi perbankan berbasis syariah. Kedua, instrumen investasi pasar modal

berbasis syariah.

Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah.

Dalam Islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka

lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini

adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya. Harta

yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya

saja. Jumlah bank yang menyediakan jasa perbankan syariah semakin banyak

belakangan ini. Dalam perbankan syariah tidak dikenal prinsip riba. Bahkan

investasi dana nasabah pun dibatasi hanya pada bisnis yang halal. Dalam

menyalurkan dana, bank syariah menerapkan prinsip wadiah dan mud}arabah

atau dengan kata lain kemitraan. Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil

ketika mereka menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan deposito.

Hasil investasi untuk nasabah diperhitungkan berdasarkan rasio bagi

hasil antara bank dengan nasabah, disebut juga nisbah. Bank syariah akan

membagi hasil investasi dana nasabah berdasarkan nisbah yang sudah

ditetapkan. Hal ini mengakibatkan hasil investasi pada bank syariah tidak

1 agustiantomingka.wordpress.com/.../instrumen-investa

74

dapat ditentukan di depan. Walaupun terdapat ketidakpastian dalam hasil

investasi pada bank syariah masih dapat berinvestasi dengan tenang karena

laporan pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban bank syariah

disampaikan sama terbukanya dengan yang dilakukan oleh perbankan

konvensional.

2. Instrumen Investasi yang dibolehkan Syariah

Instrumen-instrumen investasi tersebut adalah :

a. Ba’i Salam (In-front Payment Sale)

Salam berarti salaf (pendahuluan). Secara etimologi bai’ as-salam

berarti pembelian barang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran

dibayar dimuka2.

Landasan Syari’ah Bai’ as-Salam adalah QS. Al-Baqarah ayat 282:

.....

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya

dengan benar...”

Berdasarkan ayat tersebut akad bai’ as-salam dilakukan secara tertulis

agar kewajiban serta tanggungjawab satu sama lain dapat diwujudkan dengan

baik, tanpa ada perasaan curiga dan ragu. Dengan kata lain mewujudkan

maslahat antara pembeli dan penjual tanpa riba.

Selain ayat tersebut terdapat pula sabda Rasululullah SAW ketika beliau

hijrah ke Madinah, dimana pelaksanaan bai’ as-salam telah digunakan oleh

masyarakat dalam jangka waktu dua sampai tiga tahun, sebagaimana sabda

Rasulullah SAW :

من

معلوم )رواه البخاريفي شييء ففيي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل أسلف

Barang siapa yang melakukan salaf pada sesuatu benda maka

hendaklah jual beli itu mengikuti sukatan yang tertentu, timbangan

serta masa tertentu.” (HR. Bukhari)

2 Zainul Arifin Alvabet, Dasar-Dasar Keuangan Islami Muhamm ad, ( Yogayakarta

;Ekonisia FE-UII ,2004), h.

75

Hadits di atas merupakan dalil tentang bolehnya hukum bai’ as-salam.

Beliau menjelaskan pelaksanaan bahwa bai’ as-salam antara petani buah-

buahan dan pedagang yang masa penyerahannya selama dua tahun. Cara

seperti ini diperlukan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada saat itu.

Akan tetapi setelah tersebarnya Islam, keperluan terhadap bai’as-salam

semakin meluas.

Praktek salam di bank syari’ah, bank membayar harga barang pada saat

akad. Bank kemudian akan menerimahnya pada waktu yang di tentukan

melalui wakil yang ditunjuknya, Bank kemudian menjual barang tersebut

dengan harga yang ditangguhkan lebih tinggi dari harga melalui model salam.3

Rukun Bai’ as-Salam berikut ini : 1) Muslam (المسلم) atau pembeli, 2)

Muslam ilaih (المسلم اليه) atau penjual, 3) Modal atau uang, 4) Muslam fiihi ) atau barang, 5) Sighat (المسلم فيه) لصيخةا ) atau ucapan. Selain rukun harus

terpenuhi, bai’ as-salam juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada

masing-masing rukun. Dua di antara rukun-rukun terpenting, yaitu modal dan

barang. 1. Modal Transaksi Bai’ as-Salam. Syaratnya : a) Modal harus

diketahui Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan

jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam

bentuk uang tunai. b) Penerimaan pembayaran salam kebanyakan ulama

mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak.

Semua ini dilakukan agar pembayaran yang diberikan oleh al-muslam

(pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjualan. terkhusus pembayaran

salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari

muslam ilaih (penjual). Tujuannya agar mencegah praktik riba melalui

mekanisme salam. 2. Al-Muslam Fiihi (barang). syaratnya :

a) Bersifat khusus dan dapat diakui sebagai utang.

b) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari..

c) Dapat diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat

kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut

d) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus pada

suatu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi’i membolehkan segera.

e) Penentukan tanggal waktu boleh di masa yang akan datang untuk

penyerahan barang.

f) Tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk

tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan. Jika kedua

pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang

harus dikirim ke tempat menjadi kebiasaan, misalnya gudang si

penjual atau bagian pembelian si pembeli.

3 Wahbah al-Zuhaily,al-Muamalat al-Maliyah al- Muasirah, 297

76

g) Penggantian muslam fihi dengan barang lain. Para ulama melarang

penggantian muslam fihi dengan barang lainnya. Penukaran atau

penggantian barang as-salam ini tidak diperkenankan, karena

meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si

muslam ilaih, tetapi sudah menjadi milik muslam.

Penggantian barang tersebut dengan barang yang memiliki spesifikasi

dan kualitas yang sama, walaupun sumbernya berbeda, para ulama

membolehkannya. Hal demikian dianggap sebagai jual beli, melainkan

penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.

Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai’ as-salam antara

bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga

lainnya secara simultan. Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking & Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktek

salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak

bergantung pada pelaksanaaan akad salam yang pertama. Akad ini

mengesahkan akad yang lain. Pembeli dalam akad salam yang pertama

menjadi penjual pada akad salam yang kedua dengan objek barang dan ciri-ciri

yang sama.

Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam

paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan

secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.

Perbedaan antara jual beli salam dan jual beli biasa ada beberapa

perbedaan antara jual beli salam dan jual beli biasa yang dikemukakan oleh

para ulama fiqh, diantaranya adalah :

1) Harga barang dalam jual beli salam tidak boleh dirubah dan harus

diserahkan seluruhnya waktu akad berlangsung. Berbeda dengan jual beli

biasa, pembeli boleh saja membeli barang yang ia beli dengan utang penjual

pada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh

pembeli.

2) Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan cek mundur.

Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli

pesanan batal, karena modal untuk membantu produsen tidak ada. Berbeda

dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek

mundur.

3) Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli

dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi

dinamakan jual beli salam.

sedangkan dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk

menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai dan diserahkan.

77

4) Menurut ulama Hanafiyah, modal atau harga beli boleh dijamin oleh

seseorang yang hadir pada waktu akad dan penjamin itu bertanggung jawab

membayar harga itu ketika itu juga. Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail,

pakar fiqh Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya

jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayar tunai

pada waktu akad. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh

seseorang atau dibayar dengan borog (barang jaminan) tidaklah menjadi

masalah asal keduanya sepakat.

b. Istisna

Istisna adalah kontrak dengan pembuatan barang tertentu yang dijamin.

Persyaratan kontrak ini lebih sederhana dari pada akad salam karena tidak

disyaratkan adanya serah terima harga ketika akad. Dan biasanya pembayaran

dilakukan dengan cara cicil4.

Jual beli dengan sistim angsuran adalah sebuah solusi yang diberikan

untuk membantu pemenuhan kebutuhan seorang yang tidak memiliki modal

tunai. Misalnya; seorang ingin membeli kebutuhan pokoknya seharga Rp.

400.000,-. Namun karena ia tidak memiliki modal tunai, maka ia mencicilnya

selama satu bulan. Hal demikian tentu akan sangat membantu orang tersebut,

dan hal tentu adalah sebuah perkara yang dianjurkan. Kontrak ini juga

memberi kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Lain lagi kalau sekiranya seorang penjual menetapkan dua harga bagi

barang yang dijualnya itu; harga kontan dan harga cicil (dinaikkan sekian

persen dari harga kontan). Terkait dengan masalah kedua ini, gambaran

transaksinya ada dua macam, yaitu;

1. Penjual dan pembeli berpisah dari majelis akad dengan telah

menentukan jenis akad yang akan dijalankan; secara kontan atau secara

cicil. Jenis transaksi semacam ini adalah mubah.

2. Penjual dan pembeli berpisah dari majelis dengan akad yang telah

disetujui oleh keduanya, tetapi pihak pembeli belum menentukan jenis

transaksi yang akan dijalankannya; apakah jenis transaksinya kontan

atau cicil. Akad semacam ini adalah akad yang tidak sah (fasid) karena

tidak adanya kejelasan jenis transaksi dan harga. Abu Hurairah ra

berkata;

عليه وسلهم عن بيعتين في بيعة . صلهى الله نهى رسول الله

4 syafaatmuhari.wordpress.com/2011/07/.../bai’-istishna...

78

“Rasulullah saw melarang adanya dua transaksi dalam sebuah

transaksi.”5. Imam Tirmidzi ra berkata mengomentari hadits

tersebut;

أن يقول: أبيعك هذا والعمل على هذا عند أهل العلم ، وقد فسهر بعض أهل العلم قالوا : بيعتين في بيعة

يفارقه على أحد البيعين ، فإذا فارقه على أحدهما فل بأس ، إذا الثهوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ، وال

كانت العقدة على أحد منهما اهـ.

Inilah yang diamalkan oleh para ulama. Tentang penafsiran larangan

melakukan dua transaksi dalam sebuah transaksi, yaitu jika seorang berkata;

saya menjual pakaian ini kepadamu dengan kontan seharga sepuluh dan

seharga dua puluh secara cicil. Kemudian keduanya berpisah tanpa adanya

kepastian jenis transaksi yang dijalankan6. Namun jika keduanya berpisah

dengan adanya kejelasan jenis transaksi yang akan dijalankan (kontan atau

cicil), maka hal demikian tidaklah mengapa.”.

Masalah lainnya adalah jika seseorang membeli barang dagangan dari

gudang atau toko misalnya –baik secara cash atau kredit, dan pemiliknya telah

menghitungnya, maka tidak diperbolehkan bagi sang pembeli tadi untuk

langsung menjualnya kepada pihak ketiga di toko atau gudang tersebut,

hanya karena telah adanya kesepakatan antara dia dan si pemilik toko tadi

tentang harga barang. Hal ini disebabkan karena merupakan syarat sahnya

sebuah transaksi adalah adanya penguasaan barang, yang baru dinyatakan sah

jika sang pembeli tadi telah membawanya ke tempatnya sendiri. Olehnya itu,

si Pembeli tadi baru bisa kembali menjualnya kepada pihak ketiga jika telah

membawa barang-barang itu ke toko atau warungnya sendiri.

Dalil masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad ra dari

Hakiim bin Hizaam, bahwasanya dia bercerita, aku pernah bertanya :

Wahai Rasulullah saw, saya membeli barang dagangan, lalu apa yang

dihalalkan bagiku darinya dan apa pula yang diharamkan? Beliau

menjawab:

إذا اشتريت بيعا فل تبعه حتهى تقبضه

Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau menjualnya

kembali sampai kamu menerimanya.7 .

Dan juga berdasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari

Zaid bin Tsabit ra; ار إلى رحالهم لع حيث تبتاع حتهى يحوزها التجه نهى أن تباع الس

”Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual barang yang

dibeli sehingga para pedagang itu membawanya ke rumah mereka.8

5 HR. Tirmidzi, (3/ 533) 6 www.badilag.net/.../aplikasi%20pembiayaan%20salam... 7 HR. Ahmad, [24 /32] 8 HR. Abu Daud, [3 /300]

79

Akad istisna digunakan banyak di zaman ini. Ia menyebar secara luas,

tidak hanya pada industri ringan, seperti perusahaan peralatan kebutuhan

rumah tangga tapi berkembang pesat menjadi instrument investasi dalam

Industri modern, seperti industri pesawat terbang, mobil dan kereta api.

c. Mudharabah Mudharabah atau muqaradhah berasal dari akar kata dharaba-yadribu-

darban yang bermakna memukul. Dengan penambahan alif (أ )pada dho’ (ض

), maka kata ini memiliki konotasi “saling memukul” yang berarti

mengandung subjek lebih dari satu orang.

Para fukaha memandang mudharabah dari akar kata ini dengan

merujuk kepada pemakaiannya dalam al-Qur’an yang selalu disambung

dengan kata depan “fi” kemudian dihubungkan dengan “al-ardh” yang

memiliki pengertian berjalan di muka bumi.

Mud}arabah merupakan kerjasama kontribusi modal pada satu pihak

dan pengelola pada pihak lain. Atau pemodal menyerahkan sejumlah dananya

pada pengelola untuk dikelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi pada

keduanya, misalnya 50%:50%.

Mudharabah merupakan bahasa yang biasa dipakai oleh penduduk Irak

sedangkan penduduk Hijaz lebih suka menggunakan kata “qirodh” untuk

merujuk pola perniagaan yang sama. Mereka menamakan qiradh yang berarti

memotong karena si pemilik modal memotong dari sebagian hartanya untuk

diniagakan dan memberikan sebagian dari labanya.

Dalam istilah fikih muamalah, mudharabah adalah suatu bentuk

perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada

pengusaha/pengelola, untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi

bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan

kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal.

Para ulama sepakat bahwa landasan syariah mudharabah dapat ditemukan

dalam al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ dan qiyas.

...

“Dan orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari keutamaan

Allah” (Q.S. Al-Muzammil : 20)

Secara umum mudharabah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu

1. Mudharabah muthlaqoh

Yakni pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan sejumlah dana

kepada pihak lain dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan

80

tanpa persyaratan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk

melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang

sehat (uruf)

2. Mudharabah muqoyyadah.

Yakni pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada

pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat,

jenis usaha dan sebagainya.

d. Musyarakah

Musyarakah dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Yaitu

mencampurkan satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata

syarika , yashruku , syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya

menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawwir). Menurut arti asli bahasa

Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak

boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya, (An-Nabhani).

Secara terminologi syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau

lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan

dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan9.

Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua

orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan

proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara

para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi

Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk

meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan

memadukan seluruh sumber daya.

Jadi syirkah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau

beberapa pihak, baik mengenai modal ataupun pekerjaan atau usaha untuk

memperoleh keuntungan bersama.

Musyarakah atau kerja sama merupakan model kontrak keuangan sejak

dahulu. Yang merupakan tradisi alami dalam kehidupan. Kontrak ini berjalan

antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sebuah proyek, baik proyek

bisnis, industri maupun pertanian dengan tujuan memperoleh keuntungan

bersama.

9 Dr. Muhammad Syafi’i Antonio,M.Ec, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, cet. Ke

– 17 ( Gema Insani,2011), h.90.

81

Ketentuan musyarakah : 1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),

dengan memperhatikan hal-hal berikut:

Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan

kontrak (akad).

Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan

menggunakan cara-cara komunikasi modern.

1. Pihak-pihak yang berkontrak harus sadar hukum, dan memperhatikan

hal-hal berikut :

1. Ketentuan modal pada musyarakah adalah sebagai berikut:

Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan.

Setiap mitra memiliki hak umtuk mengatur aset musyarakah dalam

proses bisnis normal.

Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk

mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang

untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan

kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian yang disengaja.

seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau

menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya

sama.

Modal dapat terdiri atas aset perdagangan, seperti barang-barang,

properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih

dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan

atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas

dasar kesepakatan.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan,

namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat

meminta jaminan

1. Ketentuan keuntungan pada akad pembiayaan musyarakah adalah

sebagai berikut:

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan

perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau

penghentian musyarakah.

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas

dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di

awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

82

Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi

jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam

akad.10

Pada akad pembiayaan musyarakah, adapun kerugian harus dibagi di

antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam

modal. Adapun karakteristik Musyarakah: “Para mitra (syarik) bersama-sama

menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah,

baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat

mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya

secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain)”.

Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau

aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap

mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian

atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya

kesalahan yang disengaja ialah:

a) Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi,

manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau

b) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.11

Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah

yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad

bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.Pengelola musyarakah

mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi

musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

Pada prinsipnya syirkah itu ada dua macam yaitu syirkah amlak

(kepemilikan) yakni Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat,

atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang

atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi

dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan

aset tersebut.

Musyarakah pemilikan kadang bersifat ikhtiaryyah (sukarela) atau

jabariyyah (tidak sukarela), apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat)

dapat dibagi,namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya

bersama, maka musyarakah pemilikan tersebut bersifat ikhtiari (sukarela).

Namun apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan

10 http://hbs06.wordpress.com/2013/03/03/musyarakah/#_ftn2 11 Ibid

83

Sedangkan syirkah uqud adalah perkongsian yang terjadi karena

kesepakatan dua orang atau lebih untuk berkongsi modal, kerja atau keahlian

dan jika perkongsiannya itu menghasilkan untung, maka hal itu akan dibagi

bersama menurut saham dan kesepakatan masing-masing. Syirkah uqud ini

memiliki banyak variasi yaitu syirkah ‘Inan, Mufawadhoh, Abdan, Wujuh dan

Mudhorobah.

Landasan hukum musyarakah :

1. Al – Qur’an

… فهم شركاء في ثلث

Maka mereka berserikat dalam sepertiga” Q.S. An-Nisa’ : 12.

Ayat ini di landaskan pada syirkah jabariyyah ( yaitu perkongsian

beberapa orang yang terjadi di luar kehendak mereka karena mereka sama-

sama mewarisi harta pusaka).

الحات وإنه كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، إاله الهذين آمنوا وعملوا الصه

“ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu

benar-benar berbuat zalim kepada sebagian lainnya kecuali orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh”. Q.S. Shod: 24.

Ayat ini mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat

dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari mitra mereka. Kedua ayat

al-Qur’an ini jelas menunjukkan bahwa syirkah pada hakekatnya

diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah dipraktekkan.

2. Sunnah ريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خ إنه للا ت من رج تعالى يقول: أنا ثالث الشه

بينهما

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman : Aku adalah mitra ketiga

dari dua orang yang bermitra selama salah satu dari kedunya tidak

mengkhianati yang lainnya. Jika salah satu dari keduanya telah

mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu”. H. R. Abu

Dawud dan al-Hakim.

Arti hadis ini adalah bahwa Allah SWT akan selalu bersama kedua

orang yang berserikat dalam kepengawasanNya, penjagaanNya dan

bantuanNya. Allah akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan

menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu

dari keduanya telah berkhianat, maka Allah meninggalkan mereka dengan

tidak memberikan berkah dan pertolongan sehingga perniagaan itu merugi. Di

84

samping itu masih banyak hadis yang lain yang menceritakan bahwa para

sahabat telah mempraktekkan syirkah ini sementara Rasulullah SAW tidak

pernah melarang mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah

memeberikan ketetapan kepada mereka.

3. Ijma’ Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al- Mughni, telah berkata, “kaum

muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara

global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam elemen

darinya.”12

4. Fatwa DSN Fatwa DSN – MUI tentang bagi hasil dengan cara musyarakah

ditetapkan dengan nomor 08/DSN – MUI / IV / 2000 yang

ditandatangani oleh K.H. Ali Yafie ( Ketua ) dan Nazri Adlani (

Sekretaris ) pada tanggal 1 april 2000 ( 26 Dzulhijah 1420 H ). Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa bagi hasil dengan cara

musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak

atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing–masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya, keputusan fatwa DSN – MUI13 tentang musyarakah

dapat dibedakan menjadi empat bagian : ketentuan mengenai kontrak ( ijab

dan qabul ), ketentuan mengenai pihak–pihak yang melakukan kontrak,

ketentuan mengenai objek akad dan ketentuan mengenai biaya operasional

dan persengketaan.

Ketentuan mengenai kontrak musyarakah adalah bahwa pernyataan

kontrak dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka

dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan: (a) penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan

tujuan kontrak.

(b) penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan

(c) akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau

dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern.

Ketentuan mengenai pihak – pihak yang melakukan kontrak

musyarakah adalah bahwa mereka cakap hukum dengan memperhatikan: (a) kompeten dalam memberi atau menerima kekuasaan perwakilan;

12 Ibid, h. 91 13 FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

85

(b) setiap mitra menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra

melaksanakan kerja sebagai wakil;

(c) setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam

proses bisnis normal;

(d) setiap mitra memberi wewenang terhadap mitra lain untuk

mengelola aset dan masing–masing dianggap telah memberi wewenang

melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan

mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja; dan

(e) seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau

menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Ketentuan mengenai objek kontrak musyarakah berhubungan dengan

ketentuan mengenai modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Pertama, ketentuan mengenai modal adalah:

(a) Modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau

yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan,

seperti barang-barang, properti, dan sebagaimananya. Jika modal

berbentuk aset, terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati

oleh para mitra;

(b) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menghadiahkan modal

musyarakah kepada pihak lein kecuali atas dasar kesepakatan; dan

(c)Dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk

menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan. Kedua, ketentuan mengenai kerja adalah:

(a) partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan

musyarakah. Akan tetapi, seorang mitra boleh melaksanakan kerja

lebih banyak dari yang lainnya; dan ia boleh menuntut bagian

keuntungan tambahan bagi dirinya; dan

(b) setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama

pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing – masing dalam

organisasi kerja dijelaskan dalam kontrak. Ketiga, ketentuan mengenai keuntungan adalah :

(a) keuntungan dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari

perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika

pengehentian musyarakah;

(b) setiap keuntungan mitra dibagikan secara profesional atasa dasar

seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal

yang ditetapkan bagi seorang mitra;

(c) seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi

jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya;

(d) sistem pembagian keuntungan tertuang dengan jelas dalam akad.

86

Keempat, ketentuan mengenai kerugian adalah bahwa kerugian dibagi

diantara para mitra secara proforsional menurut saham masing – masing dalam

modal.

Ketentuan mengenai biaya operasional dan persengketaan dalam akad musyarakah adalah :

(a) biaya operasional dibebankan pada modal bersama;

(b) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

terjadi perselisihan dia ntara para pihak, penyelesaiannya dilakukan

mengenai Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.14

3.Instrumen investasi yang dilarang dalam Transaksi keuangan

a. Riba

Riba secara bahasa; ziyadah (tambahan), juga berarti tumbuh dan

membesar.15 Secara istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta

pokok atau modal secara batil16. Kata riba juga berarti; bertumbuh menambah

atau berlebih. Al-riba makna asalnya ialah tambah tumbuh dan subur.

Istilah “tambah” dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal

yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara’, apakah tambahan

itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan

dalam Al-Qur’an. Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa inggris

sebagai “usury” yang artinya “the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest” sementara para ulama’ fikih mendefinisikan riba

dengan “ kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan

atau gantinya”. Dengan kata lain riba adalah tambahan terhadap modal uang

yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang

kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo17

14 Dr. Jaih Mubarok, M.Ag, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Pustaka Bani Quraisy, 2004 ) cet ke – 1, hlm.78.

15 Zainuddin Ali, Hukum perbankan Syari’ah, 2008, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 88,

lihat Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari teori ke praktek, 2001, Jakarta : Gema

Insani, Hal. 37. Lihat Abdullaoh Saeed, Islamic Banking And Interest : A Study Of The Probihition Of Riba And Itis Kontemporary. (Laiden : E Jibril 1996)

16 Lihat M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah.....hal. 37. Lihat syafi’i Antonio. Wacana ualama’ dan cendikiawan, central bank of Indonesia and Tazkia institute, Jakarta 1999.

17 Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat kontemporer, 2000, Jogjakarta :

UII Press. Hal. 147

87

Riba dalam Islam adalah adanya nilai lebih pada pokok transaksi

keuangan tanpa dibarengi jual beli disebut riba qard. Adanya tambahan pokok

yang dipersyaratkan pada pinjaman oleh yang meminjamkan kepada

peminjam, misalnya tambahan10%.

Riba penjualan adalah tambahan pada harta yang tidak ada padanannya

dalam satu transaksi tukar menukar finansial atau pada tukar barang dengan

barang.

Riba jual beli terdiri atas dua macam yaitu riba fadl dan riba nasia.

Pertama, riba fadl adalah jual beli barang ribawi, dimana salah satunya lebih

banyak dari pada yang lainnya. Misalnya menukar 1kg beras dengan 11/2 kg

beras. Kedua, riba nasia adalah jual beli dimana salah satunya tidak sepadan

nilainya dengan apa yang ditukar. Ataukah sama nilai dan jumlah dua barang

yang dipertukarkan tapi salah satunya ditangguhkan atau dilebihkan.18 Segala

macam riba adalah diharamkan. Firman Allah Q.S.al-Baqarah (2):275.

b. Jual Beli utang dengan Utang

Jual beli "al-kali' bi al-kali'" adalah menjual waktu kredit secara kredit

atau jual beli utang. Transaksi seperti ini tidak dibolehkan. Praktik jual beli ini

memiliki banyak bentuk, di antaranya:

1) Seseorang menjual komoditas yang belum dibayar atau pinjaman uang

secara tunai, untuk dibayarkan (lagi) sampai tenggang waktu tertentu kepada

pemilik utang, atau kepada orang lain.

2) Menjadikan uang jual beli salam (jual beli pesanan) sebagai utang.

Misalnya seseorang yang memesan sejumlah makanan atau sejenisnya dalam

waktu satu tahun dengan nilai seratus dirham, dan saat periode pembayaran

tiba dia berkata, "Saya tidak memiliki uang untuk membayar utang tersebut,

jadi juallah (perpanjanglah) kepada saya dengan periode dua bulan atau lebih

lama, seharga dua ratus dirham."

Sabda Rasulullah saw:

عن بيع الكالى بالكالى نهى رسول للا

Adapun menjual barang yang sudah berada di tangan, kemudian dijual

lagi secara kredit sebelum lunas, maka hukumnya boleh dan tidak termasuk

dalam jual beli utang. Sebab, ini termasuk jual beli barang yang telah diterima

dan menjadi hak milik, lalu dijual kembali.

18 Wahbah al-Zuhaily, Maqasid Syariah bidang Ekonomi Dan Keuangan Islam,

makalah disampaikan dalam Forum Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah II di UIN Syarif

Hidayatullah, 14 Nopember 2013, h.15

88

c. Jual Beli yang dilarang

1. Jual beli yang diharamkan

Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga

mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang

dalam agama. Rasulullah telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung

dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariah Islam.

Sama halnya jual beli yang melanggar syar’I yaitu dengan cara menipu.

Menipu barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi

sang penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut

sangat berharga dan berkualitas. Ini adalah haram dan dilarang dalam agama,

bagaimanapun bentuknya.

2. Barang yang tidak dimiliki.

Seorang pembeli datang untuk mencari barang tertentu.Tapi barang

yang dicari tidak ada kemudian penjual dan pembeli saling sepakat untuk

melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekian, sementara itu

barang belum menjadi hak milik si penjual. Lalu penjual pergi membeli barang

dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli.

Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang menjual

sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum

menjadi miliknya, Rasulullah saw telah melarang cara berjual beli seperti ini

dikenal reseller. Diriwayatkan ada seorang sahabat bernama Hakim bin Hazam ra

berkata kepada Rasulullah saw : “Wahai, Rasulullah. Seseorang datang

kepadaku. Dia ingin membeli sesuatu dariku, sementara barang yang dicari

tidak ada padaku. Kemudian aku pergi ke pasar dan membelikan barang itu”.

Rasulullah saw bersabda:

لا تابع ماا لايسا عنداكا

Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. [HR Tirmidzi].

3. Jual beli Hashat. Jual-beli Hashat adalah jika seseorang membeli dengan menggunakan

undian atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli

sesuai dengan undian yang didapat. Contoh:

Seseorang berkata: “ Lemparkanlah bola ini, dan barang yang terkena

lemparan bola ini kamu beli dengan harga sekian”. Jual beli yang

89

sering temui dipasar-pasar ini tidak sah. Karena mengandung

ketidakjelasan dan penipuan.

4. Jual beli Mulamasah. Mulamasah artinya adalah sentuhan. Artinya jika seseorang berkata:

“Pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan

harga sekian”. atau “Barang yang kamu buka, berarti telah menjadi milikmu

dengan harga sekian”.

Jual beli yang demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada

kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli. Dan

didalamnya terdapat unsur pemaksaan.

5. Jual Beli Najasy

Bentuk praktek najasy adalah sebagai berikut, seseorang yang telah

ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut

dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal itu dilakukannya

dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia

sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin

memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut. Ini termasuk bentuk

penipuan.

Dan Rasullulah S.A.W. telah melarang perbuatan najasy ini seperti

yang terdapat di dalam hadith:

"Janganlah kamu melakukan praktek najasy, janganlah seseorang

menjual di atas penjualan saudaranya, janganlah ia meminang di atas

pinangan saudaranya dan janganlah seorang wanita meminta

(suaminya) agar menceraikan madunya supaya apa yang ada dalam

bejana (madunya) beralih kepadanya," (HR Bukhari [2140] dan

Muslim [1413]).

Kesimpulan:

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa

harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil

pendapatan atau akan meningkat nilainya di masa mendatang.

Instrumen investasi ada dua macam:

1. Instrument yang dibolehkan syari’ah diantaranya:

a. Ba’i salam

90

b. Istisna

c. Musyarakah

d. Mudharabah

2. Instrument yang dilarang oleh syariah di antaranya:

a. Riba

b. Jual beli utang dengan utang

c. Jual Barang yang tidak dimiliki

d. Jual beli Hashat dll.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullaoh Saeed, Islamic Banking And Interest : A Study Of The Probihition Of Riba And Itis Kontemporary, (Laiden : E Jibril 1996)

agustiantomingka.wordpress.com/.../instrumen-investa

Dr. Jaih Mubarok, M.Ag, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Pustaka Bani Quraisy, 2004 ) cet ke – 1.

91

Dr. Muhammad Syafi’i Antonio,M.Ec, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek,

cet. Ke – 17, Gema Insani, 2011.

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

http://hbs06.wordpress.com/2013/03/03/musyarakah/#_ftn2

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari teori ke praktek, , Jakarta :

Gema Insani, 2001.

Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat kontemporer, Jogjakarta :

UII Press, 2000.

syafaatmuhari.wordpress.com/2011/07/.../bai’-istishna...

syafi’i Antonio. Wacana ualama’ dan cendikiawan, central bank of Indonesia and Tazkia institute, Jakarta 1999.

Wahbah al-Zuhaily, Maqasid Syariah bidang Ekonomi Dan Keuangan Islam, makalah disampaikan dalam Forum Riset Ekonomi Dan Keuangan

Syariah II di UIN Syarif Hidayatullah, 14 Nopember 2013.

Wahbah al-Zuhaily,al-Muamalat al-Maliyah al- Muasirah, 297

www.badilag.net/.../aplikasi%20pembiayaan%20salam...

Zainuddin Ali, Hukum perbankan Syari’ah, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Zainul Arifin Alvabet, Dasar-Dasar Keuangan Islami Muhamm ad,

Yogayakarta ;Ekonisia FE-UII ,2004.