INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa Agung; 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 8. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 9. Para Gubernur; 10. Para Bupati/Walikota.
75
Embed
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - corphr.com · presiden republik indonesia lampiran instruksi presiden republik indonesia nomor : 3 tahun 2010 tanggal : 21 april 2010 i. rencana
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan
untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional
sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan
ini menginstruksikan:
Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota.
Untuk :
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,
fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka
pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan
sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden ini,
yang meliputi program:
1. Pro rakyat;
2. Keadilan untuk semua (justice for all);
3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium
Development Goals - MDG’s).
KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan program-program sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA:
1. Untuk program pro rakyat, memfokuskan pada:
a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis
keluarga;
b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat;
c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
2. Untuk program keadilan untuk semua, memfokuskan
pada:
a. Program keadilan bagi anak;
b. Program keadilan bagi perempuan;
c. Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;
d. Program keadilan di bidang bantuan hukum;
e. Program keadilan di bidang reformasi hukum dan
peradilan;
f. Program keadilan bagi kelompok miskin dan
terpinggirkan;
3. Untuk program pencapaian Tujuan Pembangunan
Milenium, memfokuskan pada:
a. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;
b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;
c. Program pencapaian kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan;
d. Program penurunan angka kematian anak;
e. Program kesehatan ibu;
f. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit
menular lainnya;
g. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
h. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan
Pembangunan Milenium.
KETIGA : Dalam mengambil langkah-langkah pelaksanaan program
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014, dan merujuk pada hasil Rapat Kerja
Presiden dengan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,
Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi se-Indonesia, serta hasil diskusi yang mendalam
dengan para pakar, perwakilan dunia usaha, dan pemangku
kepentingan lainnya, pada tanggal 19-21 April 2010 di Istana
Tampak Siring, Bali.
KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, para Menteri
1. Menyempurnakanformulir verifikasiuntuk: ibu hamil,pemeriksaan anak kepuskesmas, danpemeriksaan tingkatkehadiran anak disatuan pendidikan
Tersedianya formulirverifikasi yang telahmencakup semuakemungkinan status anak,termasuk anak putussekolah, anak jalanan,pekerja anak, dan anakberkebutuhan khusus
Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian Kesehatan,Kementerian PendidikanNasional,Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi,Kementerian DalamNegeri,Kementerian Agama,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)
2010 2011
SASARANINSTANSI
PENANGGUNG JAWABPEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
KementerianPPN/Bappenas
2. Memperbaiki jadwalpencetakan formulir
Tersedianya jadwalpencetakan formulir
100% 100% Kementerian Sosialkoordinasi denganPT POS Indonesia
3. Menyempurnakanmekanismepelaksanaan distribusiformulir ke unitpelayanan
Tersusunnya mekansimepelaksanaan distribusiformulir verifikasi ke unitpelayanan
100% 100% Kementerian Sosialkoordinasi denganPT POS Indonesia
Gubernur(Koordinator),Bupati/Walikota
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)
2010 2011
SASARANINSTANSI
PENANGGUNG JAWABPEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Tersedianya informasidan hasil verifikasikehadiran ibu hamil dipuskesmas dankehadiran anak balitadi puskesmas
100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian Kesehatan
2. Tersedianya informasidan hasil verifikasikehadiran anak disatuan pendidikan
100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian PendidikanNasional,Kementerian Agama.
Gubernur(Koordinator)Bupati/Walikota
5. Melakukan pelatihanpelaksanaan verifikasikepada pegawai di unitpelayanan
Tersedianya pegawai yanghandal dalam melakukanverifikasi pada unitpelayanan (puskesmasdan sekolah/ madrasah)
40% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian Kesehatan,Kementerian PendidikanNasional,Kementerian Agama,Kementerian DalamNegeri
Gubernur(Koordinator),Bupati/Walikota
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)
2010 2011
SASARANINSTANSI
PENANGGUNG JAWABPEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
B. Mempercepat ProsesPembayaran
1. Menyempurnakanmekanismepengembalian formulirverifikasi dari unitpelayanan ke KantorUPPKH
Tersusunnya mekanismepengembalian formulirverifikasi dari unitpelayanan ke KantorUPPKH
100% 100% Kementerian Sosialkoordinasi denganPT POS Indonesia
Gubernur(Koordinator),Bupati/Walikota
2. Menyempurnakanmekanismepembayaran termasukpencairan anggaranagar pembayarandapat dilaksanakan 4kali dalam setahunyaitu pada bulan
Tersusunnya mekanismepembayaran termasukpencairan anggaran agarpembayaran dapatdilaksanakan 4 kali dalamsetahun yaitu pada bulanMaret, Juni, Septemberdan Desember
100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator) danKementerian Keuangan,koordinasi dengan PT POSIndonesia
Gubernur(Koordinator),Bupati/Walikota
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)
2010 2011
SASARANINSTANSI
PENANGGUNG JAWABPEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Maret, Juni, Septemberdan Desember
3. Menyempurnakanmekanismepelaksanaan distribusidana ke keluargapeserta PKH di daerahterpencil
Tersusunnya mekanismepelaksanaan distribusidana ke keluarga pesertaPKH di daerah terpencil
100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator) danKementerian BUMN,koordinasi denganPT POS Indonesia.
Gubernur(Koordinator),Bupati/Walikota
C. MemperbaikiKoordinasi AntarKementerian danPemerintah Daerah
1. Menyusun mekanismeverifikasi untuk anakjalanan dan pekerjaanak yang sedangdipersiapkan untuk
Tersusunnya mekanismeagar anak jalanan danpekerja anak siap kembalike satuan pendidikan
100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi,Kementerian PendidikanNasional,
Gubernur(Koordinator),Bupati/Walikota
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)
2010 2011
SASARANINSTANSI
PENANGGUNG JAWABPEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
kembali ke satuanpendidikan
Kementerian Agama,KementerianPPN/Bappenas
2. Menyiapkan rumahsinggah bagi anakjalanan dan pekerjaanak di lokasi terdekat,dimana PKHdilaksanakan
Tersedianya rumahsinggah di lokasi terdekat,dimana PKHdilaksanakan
50% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi
Gubernur(Koordinator),Bupati/Walikota
3. Menyusun mekanismeuntuk memastikan agaranak dari keluargapeserta PKH dapatditerima kembali disatuan pendidikan
Memastikan anak darikeluarga peserta PKHdapat kembali ke satuanpendidikan
100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian PendidikanNasional,Kementerian Agama,KementerianPPN/Bappenas
Gubernur(Koordinator),Bupati/Walikota
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7-
TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)
2010 2011
SASARANINSTANSI
PENANGGUNG JAWABPEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4. Menyusun mekanismeuntuk memastikan agaranak keluarga pesertaPKH memperolehbantuan pendidikan
Memastikan agar anakkeluarga peserta PKHmemperoleh bantuanpendidikan
100% 100% Kementerian Sosial(Koordinator),Kementerian PendidikanNasional,Kementerian Agama,KementerianPPN/Bappenas
4. Menyusun mekanismeagar aparatdesa/kelurahan dapatmengakomodir danmemproses PJMdesa/kelurahansebagai bahanmusrenbang ditingkatyang lebih tinggi
Tersusunnya mekanismeagar rencanapembangunan berbasiskomunitas dapatditampung dalam rencanapembangunandesa/kelurahan danmenjadi bahanmusrenbang ditingkatyang lebih tinggi
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)
2010 2011
SASARANINSTANSI
PENANGGUNG JAWABPEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Menyusun rencanatindak perluasan KURdi tingkat PemerintahDaerah
Tersusunnya Kebijakanuntuk Pemerintah DaerahMengenai RencanaTindak OperasionalPerluasan PenyaluranKUR terutama untukSektor Perikanan danKelautan, Industri,Pertanian, Kehutanan
Jateng,Jatim, Jabar
SeluruhProvinsi
Kemenko Perekonomian(Koordinator),Kementerian Koperasi danUKM, KementerianKelautan dan Perikanan,KementerianPerindustrian,Kementerian Pertanian,dan KementerianKehutanan, koordinasidengan Bank Indonesia
Gubernur(Koordinator) danBupati/Walikota,koordinasi denganKantor BI di daerah
PerluasanPenyaluran Kredit
2. Menyusun kebijakanpenyaluran kreditkepada pekerja migrandi daerah
Tersusunnya kebijakanpemerintah daerahtentang rencanapenyaluran kredit kepadapekerja migran
Jatim Jabar,Jateng,
NTB, NTT
Meningkatnyajumlah kreditdan debiturusaha mikrodan kecil
Gubernur(Koordinator),Kemenko PerekonomianKementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi,Kementerian DalamNegeri berkoordinasidengan Bank Indonesia
Bupati/Walikota
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-17-
TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)
2010 2011
SASARANINSTANSI
PENANGGUNG JAWABPEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3. Sosialisasi KURkepada masyarakatluas khususnya parapelaku UKM
Tersosialisasikannya KURkepada masyarakat luaskhususnya para pelakuUKM
Kementerian Koperasi danUKM
PenguatanKelembagaanKeuangan Mikrobukan bank danbukan koperasi
1. MelakukanInventarisasi LembagaKeuangan Mikro (LKM)bukan bank dan bukankoperasi
Tersusunnya basis dataLKM bukan bank danbukan koperasi
Jatim, Jabar,Jateng, DIY,Banten, Bali
Seluruhprovinsi
BeroperasinyaLKM denganlandasanhukum yangjelas
Kementerian DalamNegeri
Gubernur(Koordinator),Bupati/Walikota
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-18-
TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)
2010 2011
SASARANINSTANSI
PENANGGUNG JAWABPEMERINTAH
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2. Menyusun rencanatindak pendampinganterhadap LKM yangbelum berbadan hukum
Tersusunnya rencanatindak Pemerintah Daerahdalam rangkapeningkatan status LKMbukan bank dan bukankoperasi yang belumberbadan hukum menjadiberbadan hukum BPRatau Koperasi atauBUMDes, atau modalventura
Jatim, Jabar,Jateng, DIY,Banten, Bali
Seluruhprovinsi
Kementerian Koperasi danUKM (Koordinator) danKementerian Keuangan,koordinasi dengan BankIndonesia
Gubernur(Koordinator),Bupati/Walikota
3. Menyusun rencanatindak pembinaan danpengawasan LKM
Tersusunnya rencanapembinaan danpengawasan LKM sertaupaya perlindungan olehPemerintah Daerah
Jatim, Jabar,Jateng, DIY,Banten, Bali
Seluruhprovinsi
Kementerian Koperasi danUKM (Koordinator) danKementerian Keuangan,koordinasi dengan BankIndonesia
Gubernur(Koordinator),Bupati/Walikota
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-
II. RENCANA TINDAK PERCEPATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM KEADILAN UNTUK SEMUA
Penyelenggaraanpendidikan secara terpadubagi anak-anak marjinalbekerjasama denganpesantren/ lembagapendidikan lain yangsetara dan berasrama
Meningkatnya jumlahanak-anak marjinal yangdapat mengaksespelayanan pendidikansecara terpadu denganperlindungan,pengasuhan dan jaminankesehatan
2.500 orang 10.000 orang Meningkatnyapemenuhankebutuhandasar danaksesibilitaspelayanan sosialdasarkhususnyapendidikan,pengasuhan,perlindungandan jaminan
Kementerian Agama(koordinator) KementerianSosial, KementerianPendidikan Nasional,Kementerian Kesehatan,Kementerian Hukum danHAM, Kementerian DalamNegeri, KementerianPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak,Kepolisian Negara RI
Gubernur, Bupati,Walikota
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)
2010 2011SASARAN
INSTANSIPENANGGUNG JAWAB
PEMERINTAHDAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
kesehatan
1. Pendampingan ABHdalam proses peradilan
Terlaksananyapendampingan ABHdalam proses peradilan
430 orang 930 orang
2. Penyaluran bantuankesejahteraan sosialbagi ABH
Tersalurkannya bantuankesejahteraan sosial bagiABH
430 orang 930 orang
Kementerian Sosial(koordinator), KementerianHukum dan HAM
Kementerian Sosial(koordinator), KementerianAgama, KementerianPendidikan Nasional,Kementerian Hukum danHAM, KementerianKesehatan dan KepolisianNegara RI
Gubernur,Walikota, Bupati
ProgramPerlindungandan KesehatanKesejahteraanSosial AnakBerhadapandengan Hukum
50% 100% KementerianPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak(koordinator), KementerianHukum & HAM,Mahkamah Agung,Kejaksaan Agung,Kepolisian Negara RI dan
Gubernur,Walikota, Bupati,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-24-
TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)
2010 2011SASARAN
INSTANSIPENANGGUNG JAWAB
PEMERINTAHDAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kementerian Sosial
3. Sosialisasi SOPkeputusan/kesepakatan bersamaK/L dalampenanganan,perlindungan danrehabilitasi sosial AnakBerhadapan denganHukum
Terselenggaranyasosialisasi SOP keputusan/kesepakatan bersamaK/L dalam penanganan,perlindungan danrehabilitasi sosial AnakBerhadapan denganHukum
- 50% Kementerian Hukum &HAM (koordinator),Kementerian Sosial danKementerianPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
16 Lapas Anak dan33 Bapas
4. Peningkatan aksespelayanan kesehatandasar kepada AnakBerhadapan denganHukum di Lapas anak
Meningkatnya statuskesehatan AnakBerhadapan denganHukum di Lapas Anakyang sudah diregristasioleh Kemenhuk HAM
8 Lapasanak
9 Lapasanak
Kementerian Kesehatan Gubernur danBupati/Walikota
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-25-
TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)
2010 2011SASARAN
INSTANSIPENANGGUNG JAWAB
PEMERINTAHDAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5. Perubahan UU Nomor3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak
Terlaksananya PerubahanUU Nomor 3 Tahun 1997tentang Pengadilan Anak
50% 100% Kementerian Hukum &HAM
6. Perubahan UU No. 12Tahun 1995 tentangPemasyarakatan
Terlaksananya perubahanUU Nomor 12 Tahun 1995tentang Pemasyarakatan
25% 50% Kementerian Hukum &HAM
1. Persentase AparatKejaksaan yangmemahamipenanganan ABHterkait Diversi danRestorative Justice
50% 100% Kejaksaan Agung Kejati/ KejariProgramPeningkatanKapasitas AparatPenegak HukumYang RamahAnak
1. Peningkatanpemahaman Aparat,tentang Diversi danRestorative Justicedalam penangananAnak Berhadapandengan Hukum 2. Persentase petugas
lapas, Bapas dan Rutanyang memahamipenanganan ABHterkait Diversi danRestorative Justice
2. Penerapan PrinsipDiversi dan RestorativeJustice dalampenanganan AnakBerhadapan denganHukum melalui sistemdan prosedurKepolisian terkait
Persentase kasus ABHyang ditangani UnitPelayanan Perempuandan Anak di tingkatMabes Polri, Polda, danPolres yang memperolehDiversi dan RestorativeJustice
- 40% Kepolisian Negara RI Polda/ Polres
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-27-
TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)
2010 2011SASARAN
INSTANSIPENANGGUNG JAWAB
PEMERINTAHDAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
ProgramPeningkatanKapasitasLembagaPeradilan YangRamah Anak
Peningkatan pemahamanHakim terkait Diversi danRestorative Justice sebagaiinti perubahan UU Nomor3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak
Persentase HakimPeradilan Umum yangmemahami penangananABH terkait Diversi danRestorative Justice
- 50% Meningkatnyakapasitaslembagaperadilan yangramah anak
Menko Polhukamkoordinasi denganMahkamah Agung
-
1. Penataan sistemverifikasi data calonpenerima bantuan,sosialisasi dankoordinasiketerpaduan program
Terpenuhinya penyediaanpermukiman daninfrastruktur sertajaminan hidup
2.300 unitpermukimaninfrastrukturdan Jaminanhidup bagi4.270 KK
2.340 unitpermukima
ninfrastruktu
r danJaminan
hidup bagi4.550 KK
Kementerian Sosial(koordinator), KementerianPendidikan Nasional,Kementerian Kesehatan,Kementerian PekerjaanUmum, KementerianKehutanan dan BadanPertanahan Nasional
Gubernur, Bupati/Walikota
ProgramPemberdayaanKomunitas AdatTerpencil (KAT)
2. Pendataan bagi anakKAT
Tersedianya data anakKAT yang dapatmenerima pelayanansosial
36.000 orang Meningkatnyapelayanan danperlindungansosial bagipekerja migrantelantar
Kementerian KoordinasiBid. Kesejahteraan Rakyat(koordinator), KementerianSosial, KementerianPerhubungan, PT Pelni,Kementerian Hukum danHAM, Kementerian LuarNegeri, Kepolisian NegaraRI, Kementerian Kesehatan,Kementerian Dalam Negeri
Gubernur, Bupati/Walikota
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-35-
TARGETPENYELESAIAN *)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN *)
2010 2011SASARAN
INSTANSIPENANGGUNG JAWAB
PEMERINTAHDAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Penyusunanmekanismeperencanaan danpelaksanaanpenyelenggaraanpenempatan TKI keluar negeri
Terwujudnya pembagiankewenanganpenyelenggaraanpenempatan TKI ke luarnegeri
100% - Kementerian Nakertrans(koordinator), KementerianDalam Negeri, BNP2TKI
Gubernur, Bupati/Walikota
2. Pencegahan kepergianTKI ilegal di daerahasal dan daerahperbatasan
Meningkatnyapengamanan kepergianTKI ke luar negeri untukmencegah TKI ilegal
4 lokasiEmbarkasisebanyak
1000 orang
3 lokasiEmbarkasi
Kementerian Nakertrans(koordinator), BNP2TKI,Kepolisian Negara RI
3. Terselenggaranyafasilitasi penyusunanRAD MDGs 2011-2015oleh tim pusat
100% -
4. Tersusunnya rencanaaksi daerah tentangpercepatan pencapaiantujuan MDGs di tingkatprovinsi (RAD MDGs2011-2015) yang memuatantara lain sasaran,strategi, tindakan,keluaran danpembiayaan
2.DirumuskannyaRancangan PeraturanPemerintah tentangpemberian Air Susu Ibu(ASI) secara eksklusif
100% - Kementerian Kesehatan(Koordinator),KementerianPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak,Kementerian Hukum danHAM, Sekretariat Negara,Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi
100% - Kementerian Kesehatan(Koordinator), KementerianDalam Negeri,KementerianPendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasi dan BadanKepegawaian Negara
Seluruh provinsi
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-54-
TARGETPENYELESAIAN*)
PROGRAM TINDAKAN KELUARAN*)
2010 2011
SASARANINSTANSI
PENANGGUNGJAWAB
PEMERINTAHDAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2. Ditetapkannya Perprestentang penempatantenaga kesehatanstrategis di Puskesmasdan RS Kabupaten/Kota
100% - Kementerian Kesehatan(Koordinator), SekretariatKabinet,Pendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasi, dan BadanKepegawaian Negara
3. Tenaga kesehatanstrategis: dokter, doktergigi, bidan, perawat,sarjana kesehatanmasyarakat, tenaga gizi,sanitarian, apoteker danasisten apoteker
Penempatan tenagakesehatan strategis,terutama dokter, bidandan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhanterutama di daerahbermasalah kesehatan(DBK) dan daerahterpencil, perbatasan dan
- 30 % Kementerian Kesehatan,(Koordinator), KementerianPendayagunaan AparaturNegara dan ReformasiBirokrasi, KementerianDalam Negeri,Badan KepegawaianNegara
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-55-
TARGETPENYELESAIAN*)
PROGRAM TINDAKAN KELUARAN*)
2010 2011
SASARANINSTANSI
PENANGGUNGJAWAB
PEMERINTAHDAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
kepulauan (DTPK), sesuaiformasi yang tersedia(persen)
ProgramKependudukandan KeluargaBerencana
Peningkatan Jangkauandan Kualitas PelayananKB
1.Terlayaninya jumlahpeserta KB baru (jutapeserta)
7,1 jutapeserta
7,2 jutapeserta
Menurunnyaunmet need
Badan Koordiansi KeluargaBerencana Nasional
Diprioritaskanpada semuaprovinsi karenanilai unmet need-nya di atas 5%,kecuali ProvinsiBabel.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-56-
TARGETPENYELESAIAN*)
PROGRAM TINDAKAN KELUARAN*)
2010 2011
SASARANINSTANSI
PENANGGUNGJAWAB
PEMERINTAHDAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2.Meningkatnya jumlahpeserta KB aktif/PA(juta)
26,7 jutapeserta
27,5 jutapeserta
MeningkatnyaContraceptivePrevalence Rate(CPR)
Diprioritaskan padaprovinsi yang nilaiCPR-nya rendahatau di bawah rata-rata nasional, yaituProvinsi Jabar,Gorontalo, DKI,Sumbar, Kaltim,Banten, Riau, NTB,Sumut, Sulsel,Sultra, Malut, Aceh,DIY, Sulbar, Kepri,NTT,Papbar,Papua,danMaluku.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-57-
TARGETPENYELESAIAN*)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN*)2010 2011
SASARANINSTANSI
PENANGGUNGJAWAB
PEMERINTAHDAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)PengendalianPenyakit HIV danAIDS, Malaria,dan TB
1. Pengendalian PenyakitHIV dan AIDS
1.Jumlah orang yangberumur 15 tahun ataulebih yang menerimakonseling dan testingHIV
300.000orang
400.000orang
Terkendalinyapenyakit HIVdan AIDS,malaria, dan TB
2.Persentase Orangdengan HIV dan AIDS(ODHA) yangmendapatkan AntiRetroviral Treatment(ART)
70% 75%
Kementerian Kesehatan(Koordinator), KomisiPenanggulangan AIDSNasional
Seluruh PemerintahDaerah Provinsi dankabupaten/kota,serta KPAD diIndonesia,diprioritaskan padaberbagai Provinsidengan angka kasusHIV dan AIDStertinggi, meliputi:Papua, DKI Jakarta,Jabar, Jatim, Bali,Sumut, Kalbar,Jateng, Riau, Sumsel.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-58-
TARGETPENYELESAIAN*)PROGRAM TINDAKAN KELUARAN*)2010 2011
SASARANINSTANSI
PENANGGUNGJAWAB
PEMERINTAHDAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3.Persentase
kabupaten/kota yangmelaksanakanpencegahan penularanHIV sesuai pedoman
50% 60%
4.Penggunaan kondompada kelompokhubungan seks berisikotinggi (berdasarkanpengakuan pemakai)
punyai kawasankon-servasi perairan(prio-ritas tahun2010 ada-lah TamanNasional Perairan(TNP) Laut Sawudan Laut seki-tarnya, NTT).Sedang-kan 2011direncana-kan diTNP Laut Sawu(NTT), TWP P. Pieh(Sumatera Barat),TWP P. Kapoposang(Sulawesi Selatan),TWP Laut Banda(Maluku), TWP. GiliMatra (NTB), TWP.Padaido.