INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 … · Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan mencapai 7. pengakuan secara internasional 8. ... pendidikan tinggi di perguruan

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul - Garut

KEBIJAKAN SPMI INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor :

Revisi : - Tanggal : -

Proses Penanggungjawab

Tanggal Nama Jabatan Tanda

1. Perumusan Drs. Rajji K Diredja, M.Pd.

Kabag Keuangan, Kepegawaian dan

Akuntansi

2. Pemeriksaan Dr. Tetep, M.Pd. Wakil Rektor 2

3. Persetujuan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT.

Rektor Institut Pendidikan Indonesia

4. Penetapan Dr. H. Nizar Alam Hamdani, MM.,MT.


5. Pengendalian Dr. H. Asep Nurjamin, MPd

Kepala SPMI

1

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di Tingkat

Nasional

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan

masyarakat Jawa Barat khususnya.

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu

mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta serta

lembaga sosial dan pendidikan.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan dan

kependidikan, serta masyarakat luas.

3. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui hasil penelitian dan kajian ilmu

pengetahuan.

4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang tinggi,

bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Memberdayakan sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan institusi terkait.

II. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI adalah

1. Sebagai komitmen Institut Pendidikan Indonesia untuk memelihara dan meningkatkan mutu

penyelengaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (International Quality

Assurance) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Institut Pendidikan

Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.

3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang spmi yang berlaku

di Institut Pendidikan Indonesia.

III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

2

Luas lingkup kebijakan SPMI Institut Pendidikan Indonesia terdiri atas kebijakan jangka pendek,

jangka menengah, dan kebijakan Jangka panjang, meliputi aspek Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam tahap pelaksanaannya Institut Pendidikan Indonesia telah menyusun luas lingkup kebijakan

SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut:

1. Periode 2018-2022 – Akselerasi Reputasi Regional Institut Pendidikan Indonesia

2. Milestone: Pertumbuhan Jumlah publikasi penelitian reputasi regional Jawa Barat

3. Periode 2022-2026 – Mewujudkan Institut Pendidikan Indonesia unggul pada tingkat nasional

4. Milestone: Institut Pendidikan Indonesia aktif dalam penelitian dengan mempertimbangkan

peluang nasional

5. Periode 2026-2030 – Institut Pendidikan Indonesia Unggul dan berkualitas di Tingkat

Internasional

6. Milestone: Institut Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan mencapai

7. pengakuan secara internasional

8. Periode 2030-2034 – Institut Pendidikan Indonesia Unggul dan berkualitas di Tingkat

Internasional

9. Milestone: Institut Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan mencapai

10. pengakuan secara internasional.

IV. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademik di lingkungan Institut

Pendidikan Indonesia. meliputi :

1. Rektorat

2. Senat

3. Lembaga

4. Fakultas

5. Program Pascasarjana

6. Program Studi

7. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa

8. Unit-unit pendukung pelaksana lainya

V. Daftar Istilah dan definisi SPMI

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu

pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional

Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Pendanaan dan

Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang

3

pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup

program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi,

program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa

Indonesia.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran

lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

program studi.

7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di Institut

Pendidikan Indonesia harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan

Standar Dikti.

VI. Uraian Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

A. Tujuan dan strategi SPMI Perguruan Tinggi

1. Tujuan:

Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di

Institut Pendidikan Indonesia melampaui standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang

Undang yang berlaku.

2. Strategi yang ditempuh:

a. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan.

b. Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diberi tugas dan kewenangan

secara penuh dalam membangun budaya mutu.

c. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi

d. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika

B. Asas dan prinsip:

1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia.

2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 44 tahun

2015 dan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016

3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat

4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP

C. Manajemen

Untuk menjamin pelaksanan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana

secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda

PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian,

dan Peningkatan standar DIKTI)

1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua

SPMI Institut Pendidikan Indonesia. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan

turunannya sesuai dengan visi Institut Pendidikan Indonesia. Penetapan standar mutu

harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan,

4

misi, dan visi Institut Pendidikan Indonesia. Standar mutu yang ditetapkan oleh SPMI

harus mendapatkan persetujuan dari Senat Institut. Standar Mutu yang telah disetujui

selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan

melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Institut Pendidikan Indonesia dan

berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Institut

(pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat

Program studi (Kepala Program Studi); Sistem Penjaminan Mutu Internal, Lembaga,

dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Institut

Pendidikan Indonesia.

3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan

cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh Tim SPMI yang

terintegrasi dengan Fakultas, dan Audit non akademik oleh SPMI. Fokus Audit Mutu

Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan

standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai

kinerja SPMI di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. Hasil AMI dilaporkan oleh

Ketua SPMI kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali

dalam setahun.

4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a)

Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan.

(b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan

Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Kepala SPMI melakukan

tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tingi (P) Peningkatan

Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah

memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk

mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan

keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara

partisipasif dan kolegial.

D. Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di Institut Pendidikan

Indonesia meliputi: Pemimpin di tingkat Institut, Pemimpin di tingkat Fakultas,

Pemimpin di tingkat Program studi, Kepala Lembaga, dan unit terkait lainnya.

E. Jumlah dan nama semua standar SPMI di Institut Pendidikan Indonesia:

Standar Nasional Pendidikan meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan

2. Standar Isi Pembelajaran

3. Standar Proses Pembelajaran

4. Standar Penilaian Pembelajaran

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

5

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian, meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian

2. Standar Isi Penelitian

3. Standar Proses Penelitian

4. Standar Penilaian Penelitian

5. Standar Peneliti

6. Standar Sarpras Penelitian

7. Standar Pengelolaan Penelitian

8. Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional Pengamdian Kepada M asyarakat meliputi :

1. Standar Hasil PKM

2. Standar Isi PKM

3. Standar Proses PKM

4. Standar Penilaian PKM

5. Standar Pelaksana PKM

6. Standar Sarpras PKM

7. Standar Pengelolaan PKM

8. Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi meliputi :

1. Standar Kerjasama Bidang Akademik

2. Standar Kerjasama Bidang Penelitian

3. Standar Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

4. Standar Perpustakaan

5. Standar Sistem Informasi

6. Standar Penerimaan Mahasiswa

7. Standar Penyusunan Visi Misi

8. Standar Insentif Pemberian Pesangon Pensiun

9. Standar Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik

10. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

11. Standar Kuliah Kerja Nyata (KKN)

12. Standar Pembiayaan Perjalanan Dinas

13. Standar Penggunaan Kendaraan Dinas

14. Standar Tata Naskah Dinas

15. Standar Pelaksanaan Upacara

16. Standar Pelaksanaan Rapat

17. Standar Keamanan Kampus

18. Standar Keselamatan Kerja

19. Standar Mitgasi Bencana

20. Standar Audit Internal

6

21. Standar Pengendalian Dokumen

22. Standar Pengelolaan Aset dan Inventaris

23. Standar Pengelolaan Buku Kas dan Keuangan

24. Standar Penerimaan Praktikan

25. Standar Magang dan Kerja Praktek Mahasiswa

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan Tinggi

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti

5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi

6. Statuta Institut Pendidikan Indonesia

7. Renstra Institut Pendidikan Indonesia

8. RIP Institut Pendidikan Indonesia

7

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32

Sukagalih Tarogong Garut

Kode/No:

MANUAL

PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tanggal: 18 Januari 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN


INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA



1. Perumusan Drs. Rajji A, M.Pd.

Kabag Kepegawaian







Kepala SPMI

8

I. VISI, MISI, DAN

TUJUAN VISI

Pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di

Tingkat Nasional

MISI 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia

dan masyarakat Jawa Barat khususnya.






Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan

dan kependidikan, serta masyarakat luas.


pengetahuan.

4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja

yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.


II. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia

2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan Standar. III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

9

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia. Masa berlaku manual

penetapan standar pengelolaan pembelajaran sejak ditetapkan sampai terjadi

perubahan manajemen di Institut Pendidikan Indonesia.

IV. Definisi Istilah

1. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap

perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan

2. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan

ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis.

3. ABCD yaitu Audience (subyek), Behaviour (predikat),. Competence (obyek), dan

Degree (keterangan). V. Langkah-langkah Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Menjadikan visi dan misi Insitut Pendidikan Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan

akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar.

2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan

dengan aspek lingkup standar SPMI.

3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan

perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi.

4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.

5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.

6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan

Insitut Pendidikan Indonesia untuk mendapatkan masukan.

7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan

dari unit kerja di Insitut Pendidikan Indonesia.

8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Interal

2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan

tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar perlu dilengkapi :

1. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template

Formulir Berita Acara.

10

2. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Surat Keputusan Rektor

VIII. Reference

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan Tinggi

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi 6. Statuta Institut Pendidikan Indonesia 7. Renstra Institut Pendidikan Indonesia 8. RIP Institut Pendidikan Indonesia

1



Kode/No:

MANUAL

PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN



Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN







Akuntansi







Kepala SPMI

2


VISI


Tingkat Nasional

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia







Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa


2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan keguruan

dan kependidikan, serta masyarakat luas.


pengetahuan.

4. Memiliki sivitas akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, etos kerja yang

tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.


II. Tujuan Manual Pelaksanaaan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada

Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia.

2. Untuk memantau pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada

Masyarakat.

III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada

Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia.



pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan

3

dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan

berkelanjutan

2. SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara

kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh

hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya

3. Karyawan adalah Hubungan kerja antara institusi baik karyawan, dosen dituangkan

dalam perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

V. Langkah-langkah pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Kepada Masyarakat

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang

disesuaikan dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau

sejenisnya sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan untuk pelaksanaan

isi standar yang telah ditetapkan.

3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat

struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan

nonakademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni

secara periodik dan konsisten.

4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar

dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian

Standar SPMI.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan Pendanaan

dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat



tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis: 1. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template

Formulir Berita Acara. 2. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Surat Keputusan Rektor

VIII. Reference


dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti

4

5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Statuta Institut Pendidikan Indonesia 7. Renstra Institut Pendidikan Indonesia 8. RIP Institut Pendidikan Indonesia

5



Kode/No:

MANUAL

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN

PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT






Akuntansi







Kepala SPMI

6


VISI


Tingkat Nasional

MISI




3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan

membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

4. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta

serta lembaga sosial dan pendidikan.

Tujuan



2. Menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi lingkungan

keguruan dan kependidikan, serta masyarakat luas.


pengetahuan.


yang tinggi, bertanggung jawab, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.


II. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Kepada Masyarakat

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan

Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia

2. Untuk memastikan bahwa proses Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada

Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pendanaan dan Pembiayaan


Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan

Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan Indonesia.

7


1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat institusi.




berkelanjutan

V. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan


1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran)

terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan sesuai dengan program

kerja yang telah ditetapkan.

2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan,

kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan

isi standar SPMI.

3. Melakukan pencatatan bila ditekuman ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur

kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya

penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.

5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi

standar.

6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.

7. Melakukan pemantauan terus-menerus untuk melihat apakah kemudian

penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.

8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang

menyangkut pengendalian standar kepada unit SPMI.

9. Membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan

Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat




VII. Catatan

Untuk melengkapi manusal ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.

2. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Surat Keputusan Rektor

8

VIII. Reference

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan




Kode/No:

MANUAL

PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

Tanggal: 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN

PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT






Akuntansi







Kepala SPMI

I. VISI, MISI, DAN

TUJUAN

VISI


Tingkat Nasional

MISI








Tujuan






pengetahuan.





II. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan

Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Pendidikan

Indonesia III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Pendanaan dan Pembiayaan


Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan



1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat insitusi




berkelanjutan

3. SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara

kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh

hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. V. Langkah-langkah pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan

pendidikan di Institut Pendidikan Indonesia dengan mengacu pada Audit Internal

Charter, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang)

yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas

permintaan pimpinan Institut Pendidikan Indonesia, dan atau unit kerja.

2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai

Auditi.

3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara,

pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.

4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan

persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan

dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit

Internal dengan Auditi.

5. Membuat laporan kepada Unit SPMI untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan

tindakan koreksi dan rekomendasi. VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pengendalian pelaksanaan


1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal.



VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:


2. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Surat Keputusan Rektor

VIII. Reference


dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan




Kode/No:

MANUAL PENINGKATAN

PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN


Tanggal: 2018

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN







Akuntansi







Kepala SPMI

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN VISI


Tingkat Nasional

MISI








Tujuan






pengetahuan.





II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Kepada Masyarakat

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian

pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

di Institut Pendidikan Indonesia

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan


Manual ini berlaku dalam peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan



1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan

mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk

mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara

berencana dan berkelanjutan

2. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha

kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada

sebelumnya.

V. Langkah-langkah peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian

Kepada Masyarakat

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan

pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan

yang dilaksanakan secara periodik.

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil

monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang

terkait dengan standar SPMI.

3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :

a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya

b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Pendidikan Indonesia dan unit terkait atau

tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan

kepentingan institusi dan Stakeholder.

c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Institut Pendidikan Indonesia.

4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan

standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai,

pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan

standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan peningkatan pelaksanaan





VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:


2. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Surat Keputusan Rektor.

VIII. Reference

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan



Jl. Pahlawan N0 32 Sukagalih Tarogong

No. Dokumen

Revisi ke 0

Dokumen level 3 :

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl. berlaku

2018

Judul :

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Halaman

1 dari 5



1. Perumusan Drs. Rajji K direjja, M.Pd.


Akuntansi







Kepala SPMI


VISI


Tingkat Nasional

MISI








Tujuan






pengetahuan.





II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sebagaimana tercantum dalam Misi IPI Garut, diantaranya disebutkan Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masysrakat (LPPM) IPI Garut dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai pedoman atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka IPI Garut melalui LPPM menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat;

standar isi pengabdian kepada masyarakat; standar proses pengabdian kepada masyarakat; standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor

2. Wakil Rektor I

3. Kepala SPMI

4. LPM

5. Dosen

6. Mahasiswa IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

7. LPM merupakan singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. LPM merupakan salah satu lembaga yang ada pada lingkungan IPI Garut yang berfungsi untuk Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu mengatasi masalah-masalah bidang pendidikan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. LPM merumuskan ajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat lebih optimal mulai tahun 2018.

2. Rektor IPI menetapkan Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan

pengabdian kepada masyarakat Agar tercapai kegiatan pengabdian kepada masyarakat lebih efektif dan efisien secara periodik.

3. LPM mengelola dana pengabdian kepada masyarakat yang disediakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas pelaksana sehingga pelaksanaan mengenai pengelolaan dana seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi lebih optimal dan berkualitas mulai tahun 2018.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Rektor/Wakil Rektor I / pimpinan Penjaminan Mutu/ Kepala LPM/pimpinan

fakultas/pimpinan prodi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya Pendanaan dan

Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain:

1. Rektor IPI melalui LPM menganalisis pembiayaan setiap rencana strategis kegiatan

pengabdian kepada masyarakat.

2. Rektor IPI Menetapkan standardisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. LPM berkoordinasi kepada Bagian Keuangan untuk pembuatan laporan pembiayaan

kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Menyampaikan Informasi Kepada Pihak-Pihak Terkait.

5. Menyusun SOP Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. LPM menyerahkan laporan penggunaan dana internal secara berkala kepada

lembaga Institut Pendidikan Indonesia.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Laporan kegiatan mengenai pelaksanaan, pembiayaan dan penetapan pengabdian oleh LPM IPI per tahun.

2. Laporan kepuasaan pengguna/pelaksana terhadap kinerja LPM 3. Laporan hasil penggunaan pendanaan dan pembiayaan kepada masyarakat yang

dipublikasikan.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan

dilengkapi dengan :

1. Berita acara monitoring hasil evaluasi standar Pendanaan Dan Pembiayaan

Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. Formulir laporan pengabdian kepada masyarakat.

3. SOP Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat IX. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi 6. Statuta Institut Pendidikan Indonesia 7. Renstra Institut Pendidikan Indonesia 8. RIP Institut Pendidikan Indonesia 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong

Kidul Garut Kode Pos 44151

Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018

Dokumen level 4 :

FORMULIR SPMI


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

JUDUL : Formulir Berita Acara Rapat Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

BERITA ACARA

RAPAT ....................................................................................................................................................

Pada hari ini, ..................... tanggal ................. bulan .............. tahun ..................., pukul ............... s.d.

.............. Wib, bertempat di ................................................................................., telah dilaksanakan Rapat

..........................................................., dihadiri ............. orang anggota perwakilan dari ................... orang

dengan agenda : ..................................................................................

Dengan keputusan :

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

DAFTAR HADIR

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. 1. .....................

2. 2. .....................

3. 3. .....................

4. 4. .....................

ketua, Sekretaris,

..................................... ....................................

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong

Kidul Garut Kode Pos 44151

Kode/No: 001/MN/IPI/I/2018

Dokumen level 4 :

FORMULIR SPMI


Revisi: 0

Halaman: 1 dari 4

JUDUL : Formulir Monitoring Hasil Evaluasi Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

PERIODE ..........................

No Hasil Temuan Tindak Lanjut

Garut ,................................

Mengetahui,

Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Tim Monev

(................................................) (................................................)

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 … · Pendidikan Indonesia diakui secara nasional dan mencapai 7. pengakuan secara internasional 8. ... pendidikan tinggi di perguruan

Documents