INSTA PENGEMBANG TA PEMERINTAH KAB LAPORAN KIN ANSI PEMERI BADAN KEPEGAWA GAN SUMBER DAYA M KABUPATEN S AHUN 2017 BUPATEN SAMPANG NERJA INTAH AIAN DAN MANUSIA SAMPANG
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2017
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 i
Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2017 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Sampang dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM
Kabupaten Sampang Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban
manajemen kinerja kepada masyarakat maupun pertanggungjawaban kinerja
BKPSDM Kabupaten Sampang secara manajerial kepada Pemerintah Kabupaten
Sampang, di samping sebagai sebagai suatu pemenuhan kewajiban yang
diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.
Kami menyadari bahwa LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang ini masih
jauh dari sempurna, namun kami akan terus berupaya untuk meningkatkan baik
dalam penyajian maupun substansi penyusunan LKjIP di tahun-tahun mendatang.
Akhir kata, semoga LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 ini
bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja
pelaksanaan pembangunan Tahun 2017 dan dijadikan sebagai bahan masukan
untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat.
Sampang, Februari 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG
Drs. H. SLAMET TERBANG, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19580707 198503 1 023
KATA PENGANTAR
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 ii
KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 2
1.3. GAMBARAN UMUM BKPSDM KABUPATEN SAMPANG 3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA 15
2.1. RENCANA STRATEGIS BKPSDM TAHUN 2013-2018 15
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 19
3.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 37
3.3. PRESTASI DAN PENGHARGAAN 41
BAB IV PENUTUP 43
4.1. KESIMPULAN 43
4.2. SARAN 44
LAMPIRAN :
- MATRIKS RENSTRA BKPSDM KAB. SAMPANG TAHUN 2013-2018
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
DAFTAR ISI
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 1
1.1. LATAR BELAKANG
Setiap pelaksanaan urusan kepemerintahan akan selalu dikaitkan dengan
pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar
utama yaitu, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas
merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas
tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan
mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah
(SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk
perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (result oriented).
Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Strategis dalam
jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang
merupakan kontrak kerja serta kaporan pertanggunjawaban setiap tahunnya.
LKjiP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman
penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sampang sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk
badan yang merupakan unsur staf yang menyelenggarakan fungsi-fungsi
administratif sekaligus menyusun konsep-konsep, gagasan-gagasan dan
terobosan - terobosan (techno structure) di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban
harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian dari mulai
pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai secara optimal dalam upaya
BAB I PENDAHULUAN
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 2
mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak
sistem organisasi pemerintahan Kabupaten Sampang dalam mewujudkan visi
“Mewujudkan Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat, dan Lingkungan Bersahabat,
demi Tercapainya Kabupaten Sampang yang Bermartabat" khususnya
mendukung misi 1 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
professional”
Target kinerja yang harus dicapai Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2017, yang
merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013–2018 dan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2017. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong
Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan
efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan
balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja
instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjiP didasarkan
pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing- masing unit satuan kerja
yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sampang dengan mengetengahkan evaluasi keberhasilan
dan kegagalan pada capaian kinerja tahun dimaksud.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017
dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi BKPSDM
Kabupaten Sampang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses
pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.
Tujuan penyusunan LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang adalah sebagai
sarana bagi BKPSDM Kabupaten Sampang dalam menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan
masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan
sumber daya yang telah dipercayakan kepada BKPSDM Kabupaten Sampang.
Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat
bermanfaat dalam rangka :
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 3
1. Mendorong BKPSDM Kabupaten Sampang untuk dapat melaksanakan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang
didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan
yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di
Kabupaten Sampang ;
2. Menjadikan BKPSDM Kabupaten Sampang yang akuntabel, sehingga dapat
berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat
dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan
dalam rangka meningkatkan kinerja BKPSDM Kabupaten Sampang guna
membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Sampang terhadap
penyelenggara BKPSDM Kabupaten Sampang.
1.3. GAMBARAN UMUM
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sampang
Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sampang dan Peraturan Bupati Sampang Nomor
30 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Penyelenggara KORPRI Kabupaten Sampang,
BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan serta tugas pembantuan
Dalam melaksanakan tugasnya, BKPSDM mempunyai fungsi
sebagai berikut :
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 4
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan
pelatihan ;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan
pendidikan dan pelatihan
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintah daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan ;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
BKPSDM dipimpin oleh seorang kepala dengan tugas memimpin,
melakukan koordinasi, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan
kegiatan BKPSDM.
Dalam melaksanakan tugasnya kepala BKPSDM dibantu oleh unsur-
unsur sebagai berikut :
1. Sekretariat Tugas : melaksanakan penyusunan rencana, urusan kepegawaian,
keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan laporan
Fungsi :
1. Penyusunan rencana, urusan surat menyurat, administrasi
kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, dan laporan.
2. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas
keprotokolan.
3. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugasnya.
2. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Kepegawaian Tugas : menyelenggarakan, merencanakan dan menyusun petunjuk
teknis berkaitan dengan kedudukan hukum, disiplin, dan
pemberian sanksi serta pembinaan dan peningkatan
kesejahteraan kepada pegawai.
Fungsi :
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 5
1. Penyelenggaraan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan
dalam bidang kepegawaian
2. Perencanaan dan penyelenggaraan segala sesuatu yang berkenaan
dengan kedudukan hokum pegawai
3. Perencanaan dan penyelenggaraan segala sesuatu untuk
meningkatkan kesejahteraan pegawai
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Mutasi Tugas : menyelenggarakan, merencanakan dan menyusun petunjuk
teknis administrasi kepangkatan, pemberhentian, dan
pengangkatan dalam jabatan, perpindahan antar
kabupaten/provinsi dan pemberian pensiun bagi pejabat dan staf
baik struktural maupun fungsional.
Fungsi :
1. Perencanaan dan penyelenggaraan serta penghimpunan peraturan
perundang-undangan dalam bidang kepegawaian baik struktural
maupun fungsional.
2. Perencanaan dan penyelenggaraan kenaikan pangkat pejabat
struktural maupun fungsional
3. Perencanaan dan penyelenggaraan mutasi pejabat structural maupun
fungsional
4. Perencanaan dan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian
jabatan struktural maupun fungsional
5. Penyelenggaraan dan penghimpunan pemberian pension bagi pejabat
struktural maupun fungsional
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugasnya
4. Bidang Pengembangan Karir Tugas : menyelenggarakan, merencanakan, dan menyusun petunjuk
teknis formasi dan pengadaan pegawai dalam rangka
pengembangan karir pegawai
Fungsi :
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 6
1. Perencanaan dan penyelenggaraan formasi dan pengadaan pegawai
2. Perencanaan dan penyelenggaraan system informasi kepegawaian
3. Perencanaan dan penyelenggaraan pemberian izin belajar, ujian dinas,
ujian dan penyesuaian ijazah dalam rangka pengembangan karir
pegawai
4. Perencanaan dan penyelenggaraan formasi bagi tenaga honorer
daerah
5. Perencanaan dan penyelenggaraan pemberian Nomor Induk Pegawai
(NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tugas : menyelenggarakan dan merencanakan serta mengumpulkan
bahan program pendidikan dan pelatihan aparatur, ijin tugas
belajar dan latihan prajabatan
Fungsi :
1. Perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur
2. Perencanaan dan penyelenggaraan program latihan prajabatan
3. Perencanaan dan penyelenggaraan pemberian rekomendasi seleksi
dan penugasan tugas belajar pegawai
4. Perencanaan dan penyelenggaraan serta mengadakan koordinasi
dengan instansi terkait mengenai program pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan, teknis maupun fungsional pegawai
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugasnya
B. STRUKTUR ORGANISASI Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 73 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sampang dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 7
Teknis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyelenggara KORPRI Kabupaten Sampang, maka dalam pelaksanaannya
kedudukan BKPSDM sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati Sampang melalui Sekretaris Daerah.
Struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Sampang terdiri dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Informasi Dan Pembinaan Aparatur
4. Bidang Mutasi
5. Bidang Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Karir.
Selanjutnya agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, tentang
struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Sampang maka dapat dilihat dalam
bagan berikut :
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 8
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Sampang
BIDANG INFORMASI DAN PEMBINAAN APARATUR
BIDANG MUTASI
BIDANG DIKLAT DAN PENGEMBANGAN KARIR
SUBID PANGKAT DAN PINDAH
UPT PENYELENGGARA KORPRI
SUBAG TATA USAHA
SUBID KESEJAHTERAAN APARATUR
SUBID JABATAN
SUBID DIKLAT FUNGSIONAL
SUBID PENGEMBANGAN KARIR
SUBID DIKLAT STRUKTURAL
SUBID PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
SUBID PEMBINAAN APARATUR
SUBID FORMASI DAN PENGADAAN
SUBAG UMUM
SUBAG KEUANGAN DAN PROGRAM
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 9
C. SUMBER DAYA APARATUR Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut
diatas, potensi yang diharapkan mendukung tugas pokok BKPSDM
Kabupaten Sampang adalah meliputi :
a. Aparatur sebagai manajer (pemikir, perencana, pelayan dan penggerak)
yang menjadi kekuatan pendorong yang utama.
b. Hubungan kerja / koordinasi yang harmonis antara bagian-bagian yang
berada dibawahnya.
Sumber daya manusia (pegawai) yang mendukung tugas dan fungsi
BKPSDM Kabupaten Sampang berdasarkan data bulan Desember 2017 adalah
sejumlah 46 orang. Komposisi kepegawaian terdiri dari 45 PNS dan 1 Honorer
Daerah.
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai BKPSDM Kab. Sampang Berdasarkan Golongan
Tahun 2017
No. GOLONGAN Jumlah 1 Honorer 1 2 I - 3 II 3 4 III 36 5 IV 6 Total 46
Sumber : Subag Umum BKPSDM Kabupaten Sampang, Desember 2017
Pada tabel di atas dapat dilihat, jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten
Sampang berdasarkan golongan menunjukkan bahwa pegawai dengan
golongan III merupakan golongan pegawai terbanyak, yaitu 3 orang (78,26%),
golongan IV sebanyak 6 orang (13,04%), golongan II sebanyak 3 orang (6,52%)
dan honorer daerah sebanyak 1 orang (2,17%). Hal ini menunjukkan bahwa
struktur pegawai di BKPSDM Kabupaten Sampang jika dilihat dari aspek
golongan pegawai, tidak menunjukkan struktur piramida, melainkan
menggelembung di tengah (yakni Golongan III sebesar 78,26%) yang dapat
diasumsikan bahwa sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang
menjalankan fungsi manajemen SDM aparatur.
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 10
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai BKPSDM Kab. Sampang Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2017
No. JENIS KELAMIN Jumlah %
1 Laki-laki 26 56,52 %
2 Perempuan 20 43,48%
Total 46 100 % Sumber : Subag Umum BKPSDM Kabupaten Sampang, Desember 2017
Bila dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender (gender
mainstream), maka perbandingan jumlah pegawai laki-laki dengan perempuan
di lingkungan BKPSDM Kabupaten Sampang menunjukkan angka yang cukup
proporsional, yakni 26 orang pegawai laki-laki (56,52%) dan 20 orang pegawai
perempuan (43,48%).
Gambaran mengenai pegawai yang ada berdasarkan tingkat
pendidikan, jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
Tabel 1.2 Daftar Pegawai berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jabatan
Tahun 2017
No Jabatan Pendidikan terakhir (sesuai SK Pegawai) Jumlah
SMP SMA DIPLOMA S-1 S-2 1. 2. 3.
4. 5. 6.
Kepala Badan Sekretaris/Kabid Kasubag/Kasubi/ Kepala UPT/Kasubag TU UPT Staf JFT Honorer
- - - - - -
- - - 4 - 1
- - -
1 - -
- 2 5
13 4 -
1 2 8 3 2 -
1 4 13
21 6 1
Total 0 5 1 24 16 46 Sumber : Subag Umum BKPSDM Kab. Sampang, Desember 2017
Secara umum kondisi pegawai BKPSDM Kabupaten Sampang rata-rata
memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan
dari jumlah pegawai lulusan Sarjana merupakan jumlah terbanyak, yaitu
sebanyak 52,17%. Selanjutnya, Lulusan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 34,78%,
Diploma sebanyak 2,17% dan SMA sebanyak 10,87%. Dengan kata lain bahwa
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 11
pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS di lingkungan
BKPSDM Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya adalah cukup baik dan potensial.
Sedangkan berdasarkan klasifikasi jabatan, terdiri dari : pejabat
struktural eselon II.b sebanyak 1 orang, eselon III.a sebanyak 1 orang, eselon
III.b sebanyak 3 orang, eselon IV.a sebanyak 12 orang, eselon IV.b sebanyak 1
orang, staf/fungsional umum sebanyak 21 orang, jabatan fungsional analis
kepegawaian sebanyak 2 orang, jabatan fungsional arsiparis sebanyak 1 orang
dan jabatan fungsional pranata komputer sebanyak 3 orang serta honorer
daerah sebanyak 1 orang.
D. SARANA DAN PRASARANA Untuk kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan agar
dapat selesai tepat waktu serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan, sasaran
dan target yang telah ditetapkan, perlu didukung dengan adanya sarana dan
prasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Adapun fasilitas yang
digunakan oleh BKPSDM Kabupaten Sampang yang tercatat sampai dengan
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana BKPSDM Kabupaten Sampang
Tahun 2017
No. Uraian Jumlah Keterangan (1) (2) (3) (4) 1. Gedung Kantor 1 unit
2. Kendaraan Dinas - Kendaraan Dinas Roda Empat - Kendaraan Dinas Roda Dua
21 unit 3 unit 18 unit
3. Papan Pengumuman 2 unit 4. Meja Tulis 52 unit 5. Meja Komputer 3 unit 6. Kursi tamu 6 unit 7. Kursi 70 unit 8. PC Komputer 3 unit 9. Pesawat Telepon 8 unit 10. Laptop 16 unit 11. AC 16 unit 3 unit rusak 12. Mesin Faximile 1 unit 13. Mesin PABX 1 unit 1 unit rusak 14. Scanner 2 unit 15. Printer 19 unit 2 unit rusak
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 12
16. Transmitter wireless 1 unit 17. Menara LAN 1 unit 18. Server 1 unit 19. Komputer Router 3 unit 20. Kursi Lipat 15 unit 21. UPS 5 unit 22. Stavolt 4 unit 23. Lemari brangkas 1 unit 24. Mesin penghancur kertas 5 unit 25. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 1 unit 26. Kamera 1 unit 1 unit rusak 27. Filling Cabinet 3 unit 28. Hard Disk 3 unit 29. Lemari Arsip 6 unit 30. Proyektor 1 unit
Sumber : Buku Inventaris BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2017
E. PELAYANAN BKPSDM KABUPATEN SAMPANG Pelayanan yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Sampang
merupakan pelayanan publik dalam bentuk administratif di bidang kepegawaian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Adapun jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh BKPSDM Kabupaten
Sampang yaitu :
a. Kenaikan Pangkat ;
b. Kenaikan Gaji Berkala ;
c. Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Fungsional ;
d. Mutasi ;
e. Pensiun ;
f. Pengangkatan CPNS Menjadi PNS ;
g. Tugas Belajar ;
h. Penerimaan Praja IPDN ;
i. Pengurusan Taspen ;
j. Pengurusan Kartu Suami/Kartu Istri ;
k. Pemberian Satya Lancana Karya Satya ;
l. Pengurusan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) ;
m. Bapertarum ;
n. Pemberian Ijin Perceraian ;
o. Pengurusan Ijin Belajar ;
p. Penyedian informasi kepegawaian; dan lain-lain pelayanan kepegawaian.
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 13
Jenis pelayanan yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Sampang
cukup bervariatif, sehingga tidak hanya melibatkan SDM aparatur BKPSDM,
akan tetapi bekerjasama dan melibatkan instansi terkait lainnya, antara lain
Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Kabinet (Setkab) RI, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Regional II
BKN, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, PT Taspen dan
Bank Jatim. Kerjasama tersebut dengan maksud untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang agar mendapat pelayanan yang cepat, tepat,
akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.
F. ISU-ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI PERANGKAT DAERAH Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKPSDM Kabupaten Sampang
adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatus Sipil Negara
2. Masih tingginya tingkat pelanggaran disiplin pegawai
3. Penataan dan pendistribusian aparatur yang belum optimal sesuai
kebutuhan formasi dan kompetensi
4. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya aparatur sesuai kebutuhan
5. Masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi
kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur
6. Masih adanya data kepegawaian yang belum akurat
7. Masih adanya beberapa pelayanan kepegawaian yang kurang
berorientasi pada kepuasan masyarakat
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 14
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Gambaran Umum
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Tahun 2013 -2018
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017
3.2 Realisasi Anggaran
3.3 Prestasi dan Penghargaan
BAB IV PENUTUP
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 15
Dalam bab ini akan diuraikan tujuan dan sasaran organisasi yang
tertuang dalam rencana strategis serta penetapan rencana kerja. Dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja merupakan
terjemahan dari Rencana Strategis dan langkah awal yang harus dilakukan oleh
instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,
nasional dan global.
Penyusunan LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 ini
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sampang merupakan dokumen yang disusun melalui
proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi
dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber
daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sampang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018.
Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola
pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 16
Manusia Kabupaten Sampang dibuat pada masa jabatannya. Dengan demikian
penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel, dalam arti
sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan yang telah
ditetapkan.
Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 merupakan salah satu
pendukung RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018, karena BKD
mempunyai tupoksi sebagai perangkat daerah yang mengelola kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan sehingga ada keterkaitan dengan Misi-1 RPJMD
Kabupaten Sampang yaitu ““Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
dan professional”.
Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2013-
2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kabupaten Sampang
Tahun 2013 - 2018
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
REALISASI TARGET 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Mewujudkan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi
Meningkatnya ASN yang berkompeten dan professional
Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS
0.23% 0.32% 0.47% 0.77% 0.4% 0.30%
Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi
n/a n/a n/a n/a 30.00% 45.00%
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan per tahun
2,93% 0,98% 1,46% 1,23% 1,75% 2,3%
Tersedianya akurasi data kepegawaian
Persentase data kepegawaian yang akurat
n/a n/a n/a n/a 40% 85%
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 17
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
REALISASI TARGET 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BKPSDM
n/a 77,94 76,5 76,25 77 78
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian Kinerja yang dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan
RB Nomor 53 Tahun 2014 merupakan komitmen bersama yang ditetapkan
dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan, sehingga dapat
memberikan arah yang tepat bagi BKPSDM Kabupaten Sampang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Penjabaran Perjanjian Kinerja tersebut
dinyatakan dalam bentuk tujuan dan sasaran sebagai implementasi dari
pernyataan visi serta misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu lima tahun yang dilaksanakan dalam bentuk program-program dan
kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan setiap tahunnya selama periode Renstra
SKPD. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut mengacu pada
indikator capaian sasaran yang ditetapkan dengan target-target kinerja kegiatan
yang akan dicapai.
Selanjutnya program dan kegiatan tersebut dievaluasi setiap tahunnya
untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat
dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Sampang. Adapun target Perjanjian Kinerja
BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah
ini :
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 18
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya ASN yang
berkompeten dan professional
Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS 0.40%
Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensinya
30%
Persentase ASN yang mengikuti diklat per tahun 1.75%
2. Tersedianya akurasi data kepegawaian
Persentase data kepegawaian yang akurat 40%
3. Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BKPSDM
77
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 19
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian
mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan
Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja
(PK) BKPSDM Kabupaten Sampang pun tidak terlepas dari pelaksanaan
pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti
perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada
saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan
seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.
Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya
terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti
pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah
kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan,
program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti
perencanaan yang telah dibuat. 3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yaitu
membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja
sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis
serta peraturan perundangan-undangan.
Terdapat skala capaian kinerja untuk menentukan kategori capaian
pengukuran kinerja, sebagai berikut :
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 20
a) Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala
yang digunakan sebagai berikut :
RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN Lebih dari 100 % Sangat Baik
75% - 100% Baik 50%-75% Cukup
Di bawah 50% Kurang
b) Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala
yang digunakan sebagai berikut :
RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN Lebih dari 100 % Kurang
75% - 100% Cukup 50%-75% Baik
Di bawah 50% Sangat Baik
Hasil pengukuran kinerja BKPSDM Kabupaten Sampang dapat
disajikan dalam bentuk tabel Capaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Sampang
Tahun 2017 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja,
satuan, target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :
Tabel 3.1 Capaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017
NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Meningkatnya ASN
yang berkompeten dan professional
Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS
% 0.4 0.51 78.43%
Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi
% 30 66.38 221.27%
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan per tahun
% 1.75 1.85 105.71%
2. Tersedianya akurasi data kepegawaian
Persentase data kepegawaian yang akurat
% 40 39.92 99.80%
3. Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BKPSDM
indeks 77 75.42 97.95%
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 21
Dari tabel 3.1 di atas mengenai pengukuran capaian kinerja dapat
dilihat bahwa sasaran BKPSDM Kabupaten Sampang secara umum berhasil
dicapai.
Oleh karena itu terhadap berbagai capaian kinerja yang tercapai atau
tidak tercapai, BKPSDM Kabupaten Sampang harus melakukan langkah konkrit
untuk menganalisis dan mengevaluasi agar dilakukan perbaikan di tahun-tahun
berikutnya.
Capaian kinerja beserta analisis BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun
2017 disajikan sebagai berikut :
Sasaran strategis “Meningkatnya penilaian kinerja pegawai” diukur melalui
3 (tiga) indikator kinerja yang digambarkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2017
TARGET REALISASI CAPAIAN (1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya ASN yang berkompeten dan professional
Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS
0.4% 0.51% 78.43%
Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi
30% 66.38% 221.27%
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan per tahun
1.75% 1.85% 105.71%
Rata-rata Capaian Sasaran 1
Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
Indikator 1.1. : Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS
Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, maka
BKPSDM Kabupaten Sampang sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk
melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk
Sasaran 1 Meningkatnya ASN yang berkompeten dan profesional
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 22
meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin
dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan
kepemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengukuran persentase
penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS.
Kasus pelanggaran disiplin pada tahun 2017 sebanyak 37 kasus dan
seluruhnya sudah ditangani sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.3 Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Kasus Disiplin PNS
Tahun 2013-2017
NO. JENIS HUKUMAN DISIPLIN TAHUN
KET 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tingkat Hukuman Disiplin
a. - Ringan 13 4 25 30 14
Teguran lisan - - 5 26 1
- Teguran tertulis 2 2 15 3 3
- Pernyataan tidak puas secara tertulis 11 2 5 1 10
b. - Sedang 1 8 8 9 8
- Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun - 1 4 2 6
- Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun - 2 2 - 2
- Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu) tahun
1 5 2 7 -
c. - Berat 7 14 6 16 15
- Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
4 8 5 9 9
- Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- 1 - - -
- Pembebasan dari jabatan - 1 - - -
- Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
2 2 - 6 3
- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 1 2 1 1 3
TOTAL 21 26 39 55 37
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 23
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama 4 tahun (dari tahun
2013-2016) trend kasus pelanggaran disiplin mengalami kenaikan, tetapi pada
tahun 2017 menurun menjadi 37 kasus. Tetapi jika dianalisis lebih dalam lagi
dapat dilihat bahwa hukuman disiplin berat lebih banyak daripada hukuman
disiplin sedang. Hal ini menunjukkan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin adalah benar-benar parah yaitu tidak masuk kerja dalam waktu yang
lama, korupsi, penyalahgunaan narkoba dan melakukan pernikahan siri dengan
wanita berstatus PNS.
Tabel 3.4 Analisis Capaian Indikator 1.1
NO. URAIAN HUKUMAN DISIPLIN JUMLAH (1) (2) (3) 1. Hukuman Disiplin Ringan 14
2. Hukuman Disiplin Sedang 8
3. Hukuman Disiplin Berat 15
Jumlah 37
4. PNS Kabupaten Sampang 7264
Target 0.4%
Realisasi = (1+2+3)/4 x 100% 0.5%
Capaian = (Realisasi/Target) x 100% 80%
Pada tahun 2017 upaya yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Sampang
dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin PNS adalah sebagai
berikut :
1. Sosialisasi dan pembinaan disiplin oleh Tim Pembinaan Disiplin PNS, mulai
dari SKPD hingga sekolah-sekolah
2. Pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tanggal 27 Februari sampai
dengan 4 Maret 2017 bertempat di Hotel PKPRI Trunojoyo diikuti oleh 200
peserta yang terdiri dari para atasan langsung, baik pejabat eselon II, III
dan IV dengan mengundang narasumber dari Kanreg II BKN Surabaya,
Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Aparat Pengendalian Intern
Pemerintah (APIP) Kabupaten Sampang. Maksud dan tujuannya adalah
untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 24
kepegawaian, khususnya tanggung jawab atasan langsung untuk
menyusun BAP dan LHP.
3. Sidak setelah Cuti Hari Raya Idul Fitri ke seluruh perangkat daerah dan
kecamatan di Pemerintah Kabupaten Sampang.
Faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain :
a. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
b. Pola kepemimpinan atasan yang diharapkan mampu mendorong, membina
dan mengembangkan disiplin serta produktivitas kerja karyawannya
Adapun kendala pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :
a. Masih kurangnya kesadaran ASN untuk melaksanakan ketentuan jam kerja
sesuai ketentuan yang berlaku
b. Belum tersosialisasinya secara merata regulasi yang mengatur disiplin
kehadiran terhadap jajaran PNS
Solusi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang adalah
sebagai berikut :
a. Peningkatan pengawasan dan pengendalian atasan langsung dan
pimpinan perangkat daerah
b. Implementasi absensi online
Oleh karena itu pada tahun-tahun berikutnya perlu lebih ditingkatkan
pembinaan terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang
melalui upaya-upaya yang lebih nyata terutama pada sosialisasi dan
penegakan aturan disiplin PNS hingga ke tingkat sekolah, monitoring dan
evaluasi terhadap tingkat kehadiran pegawai, melakukan sidak pada hari-hari
tertentu dan meningkatkan pembinaan secara intensif.
Indikator 1.2. : Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi diamanatkan
oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan
minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan
dan sikap kerja, melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif.
Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh
terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 25
faktor penting dalam organisasi karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian
visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi pemerintahan. Dampak dari
penempatan pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang
bersangkutan, akan menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak akan
mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi
kontra produktif.
Pada tahun 2017 target kinerja jabatan yang diisi sesuai dengan
kompetensi adalah sebesar 30% dengan asumsi jabatan yang sudah sesuai
dengan kompetensi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
administrator yang memenuhi syarat Uji Kompetensi, dan kelompok jabatan
fungsional tertentu yang telah diangkat. Sedangkan yang belum sesuai
kompetensi adalah PNS yang menduduki jabatan administrator yang tdak
memenuhi syarat Uji Kompetensi, jabatan pengawas ( belum melaksanakan Uji
Kompetensi), jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang
belum diangkat, sehingga capaian kinerjanya melampaui target yang ditetapkan
yakni sebesar 221,27%.
Tabel 3.5 Analisis Capaian Indikator 1.2
NO. PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN JUMLAH (1) (2) (3) 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi syarat kompetensi 31
2. Jabatan Administrator yang memenuhi syarat kompetensi 39
3. Jabatan Fungsional Tertentu yang sudah diangkat 4752
4. PNS Kabupaten Sampang 7264
Target 30%
Realisasi = (1+2+3)/4 x 100% 66.38%
Capaian = (Realisasi/Target) x 100% 221.27%
Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :
a. Adanya dukungan Pemerintah Pusat baik Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi ASN dan BKN untuk
kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :
a. Belum adanya Assessment Center Pemerintah Kabupaten Sampang,
sehingga assessment kompetensi hanya dapat dilaksanakan dengan
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 26
bekerja sama dengan pihak lain. Dalam hal ini dengan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Timur.
b. Dana yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan penilaian kompetensi
keseluruhan, dana yang ada baru dapat digunakan untuk pelaksanaan uji
kompetensi secara bertahap
c. Belum adanya regulasi yang bersifat lokal, lebih teknis dan lebih rinci, yang
dapat dijadikan acuan untuk penempatan dalam jabatan
d. Belum adanya nama jabatan dan uraian tugas yang tetap, jelas dan
berkekuatan hukum untuk para pelaksana (pejabat fungsional umum)
sehingga menyebabkan kesulitan menganalisa tentang standar
kompetensinya terlebih lagi kesesuaian masing-masing PNS pelaksana
pada jabatannya
Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM
Kabupaten Sampang untuk meningkatkan capaian kinerja persentase
penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi antara lain :
a. Penyusunan dan penetapan nama-nama jabatan fungsional umum dan
uraian tugasnya
b. Pelaksanaan uji kompetensi untuk seluruh jabatan
Indikator 1.3. : Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan per tahun
Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemenuhan
kompetensi SDM, baik berupa hard maupun soft competencies.
Pada tahun 2017 target kinerja adalah 1,75% dari jumlah PNS
Kabupaten Sampang.
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 27
Tabel 3.6 Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tahun 2017
NO. JENIS DIKLAT
JUMLAH PESERTA TEMPAT METODE WAKTU
PELAKSANAAN (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Diklat Pim Tk.II 1 orang
Badan Diklat Prov. Jatim
Pola pengiriman peserta
12 Juli – 3 November 2017
2. Diklat Pim Tk. III 4 orang
Badan Diklat Prov. Jatim
Pola pengiriman peserta
13 Februari – 19 Mei 2017
3. Diklat Pim Tk. IV 30 orang
Hotel PKPRI Trunojoyo Sampang
Pola penyelenggaraan diklat (kemitraan dengan Badan Diklat Prov. Jatim)
20 Juli – 17 November 2017
JUMLAH 35 orang
Tabel 3.7 Pelaksanaan Diklat Teknis Tahun 2017
NO. JENIS DIKLAT
JUMLAH PESERTA TEMPAT METODE WAKTU
PELAKSANAAN (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Diklat Kabupaten Layak Anak
40 orang
Hotel PKPRI Trunojoyo Sampang
Pola penyelenggaraan diklat (kerja sama dengan Badan Diklat Prov Jatim)
19 – 25 Maret 2017
2.
Diklat Bidan (Asuhan Persalinan Normal)
30 orang
Hotel PKPRI Trunojoyo Sampang
Pola penyelenggaraan diklat (kerja sama dengan IBI Cabang Sampang dan P2KP Kab. Sampang)
14-24 Mei 2017
3. Diklat Manajemen Perkantoran
30 orang
Hotel PKPRI Trunojoyo Sampang
Pola penyelenggaraan diklat (kerja sama dengan Smart Training and Education Plus)
22-28 Oktober 2017
JUMLAH 100 orang
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 28
Tabel 3.8 Analisis Capaian Indikator Kinerja 1.3
NO. KEGIATAN DIKLAT TAHUN 2017 JUMLAH (1) (2) (3) 1. Diklat Kepemimpinan Tingkat II 1
2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III 4
3. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 30
4. Diklat Kabupaten Layak Anak 40
5. Diklat Bidan (Asuhan Persalinan Normal) 30
6. Diklat Manajemen Perkantoran 30
Jumlah 135
7. PNS Kabupaten Sampang 7264
Target 1.75%
Realisasi = (1+2+3+4+5+6)/7 x 100% 1.85%
Capaian = (Realisasi/Target) x 100% 105.71%
Adapun jumlah PNS di Kabupaten Sampang sebagai unsur pembagi
menurun dibanding target sebagai imbas pengalihan pengelolaan guru
SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, menjadi
sebanyak 7.264 orang, sehingga persentase pegawai yang mengikuti diklat per
tahun melebihi target yang ditetapkan.
Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :
1. Kesanggupan lembaga penyelenggara dalam rangka pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan 2. Ketersediaan fasilitator penyelenggaraan dalam rangka pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah sebagai
berikut :
1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan diklat 2. Keterbatasan anggaran dalam menunjang kegiatan diklat yang bersifat
teknis dan fungsional Untuk meningkatkan kinerja indikator ini di masa yang akan datang
dapat dilakukan upaya sebagai berikut :
1. Melaksanakan diklat yang penunjukan peserta berdasarkan analisis
kebutuhan sesuai dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 29
2. Menciptakan kerja sama yang baik antara peserta diklat, panitia
penyelenggara dan widyaiswara
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BKPSDM Kabupaten
Sampang mengidentifikasikan 1 (satu) indikator kinerja yang pencapaiannya
ditabulasikan berikut ini :
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran 2
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) Tersedianya akurasi data kepegawaian
Persentase data kepegawaian yang akurat
40% 39.92% 99.80%
Indikator 2.1. : Persentase data kepegawaian yang akurat Akurasi data kepegawaian merupakan kelengkapan dan kebenaran
komponen data pegawai. Jika salah satu komponen data seorang pegawai
tidak lengkap atau tidak benar, maka data tersebut dinyatakan tidak akurat.
Data kepegawaian yang akurat diperlukan sebagai bahan perencanaan
manajemen kepegawaian dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan
dalam pengembangan dan pembinaan PNS.
Untuk itu, dalam rangka melaksanakan kebijakan pengembangan
sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi, BKPSDM
melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi data melalui
pengelolaan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip kepegawaian secara fisik
dan elektronik.
SIMPEG BKPSDM Kabupaten Sampang merupakan aplikasi berbasis
web untuk pengelolaan data pegawai yang dikembangkan sejak tahun 2016.
SIMPEG tersebut merupakan hasil perancangan ulang dari aplikasi
sebelumnya agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan
kebutuhan organisasi
Seiring dengan semakin luasnya kebutuhan akses SIMPEG oleh
perangkat daerah, pada tahun 2016 BKPSDM Kabupaten Sampang
Sasaran 2 Tersedianya akurasi data kepegawaian
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 30
mengembangkan SIMPEG online sehingga pada tahun 2017 SIMPEG telah
dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah.
Tabel 3.10 Analisis Capaian Indikator 2.1
NO. URAIAN JUMLAH (1) (2) (3) 1. Data PNS yang update 2900
2. PNS Kabupaten Sampang 7264
Target 40%
Realisasi = (1)/2 x 100% 39.92%
Capaian = (Realisasi/Target) x 100% 99.8%
Bila dibandingkan antara realisasi dengan kinerja yang direncanakan
(target), maka realisasi sebesar 39.92% sehingga capaian kinerjanya sebesar
99.80%.
Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja sebagai berikut :
1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
2. Adanya rekonsiliasi data dengan Kanreg II BKN dan seluruh perangkat
daerah
3. Adanya koordinasi antar bidang dalam pengakuratan data
Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain :
1. Jaringan internet kadang lambat dan sering terputus
2. Belum optimalnya support data dari seluruh bidang khususnya yang
berkaitan dengan perubahan data PNS
Adapun langkah yang yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti hal
tersebut antara lain :
1. Optimalisasi admin SIMPEG perangkat daerah dalam mengelola data
kepegawaian
2. Mengoptimalkan pemuktahiran data secara berkala
3. Mengikutsertakan bidang lain untuk pemenuhan personil dalam
pelaksanaan pemutakhiran data
4. Melakukan koordinasi ke seluruh SKPD secara berkala dalam proses
perubahan data
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 31
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BKPSDM Kabupaten
Sampang mengidentifikasikan 1 (satu) indikator kinerja yang pencapaiannya
ditabulasikan berikut ini :
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran 3
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BKPSDM
77 75.42 97.95
Indikator 3.1. : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BKPSDM
Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, maka BKPSDM sebagai lembaga pelayanan publik,
berorientasi pada kepuasan masyarakat / pelanggan melalui pengukuran
kepuasan pelayanan, dimana masyarakat yang dimaksud adalah PNS
Kabupaten Sampang.
Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk menilai dan mengukur
kualitas pelayanan BKPSDM Kabupaten Sampang berdasarkan persepsi
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sampang selaku pengguna jasa layanan
publik pada BKPSDM Kabupaten Sampang, dengan jumlah sampel sebanyak
30 (tiga puluh orang).
Kuesioner kepuasan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sampang terdiri atas pengukuran terhadap :
a. Persyaratan
b. Prosedur
c. Waktu pelayanan
d. Biaya / tarif
e. Produk spesifikasi jenis pelayanan
Sasaran 3 Meningkatkanya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 32
f. Kompetensi pelaksana
g. Perilaku pelaksana
h. Maklumat pelayanan
i. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Hasil dari kuesioner tersebut menyatakan bahwa kepuasan pelanggan
pada pelayanan BKPSDM Kabupaten Sampang mencapai 75,42 yang berada
pada interval kinerja unit pelayanan baik, seperti dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Tabel 3.12 Nilai Persepsi, Interval IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
NO. NILAI INTERVAL KONVERSI IKM MUTU PELAYANAN KINERJA UNIT PELAYANAN
1 25 – 43,75 D Tidak Baik
2 43,76 – 62,50 C Kurang Baik
3 62,51 – 81,25 B Baik
4 81,26 – 100 A Sangat Baik
Dengan demikian, bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja
yang direncanakan, maka target tercapai 97,95%
Kepuasan pelanggan pada pelayanan BKPSDM Kabupaten Sampang
sebesar 75,42 menunjukkan bahwa masih banyak pelanggan pelayanan yang
masih kurang puas dengan kondisi yang ada. Adapun hal yang menjadi
permasalahan adalah :
1. Fasilitas sarana prasarana pelayanan yang kurang memadai
2. Sikap pegawai yang kurang ramah
4. Mekanisme pelayanan yang masih panjang
5. Kurang sesuainya janji pelayanan dengan pelaksanaan pelayanan
6. Penanganan pengaduan yang kurang responsif
Adapun langkah yang yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti hal
tersebut antara lain :
1. Lanjutan pembangunan gedung BKPSDM Kabupaten Sampang pada tahun
2018
2. Optimalisasi penggunaan barang inventaris kantor dan penataan tempat
pelayanan dengan kondisi yang lebih baik
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 33
3. Peningkatan produktivitas seluruh pegawai supaya bisa mengoptimalkan
waktu pengerjaan di semua bidang
4. Menata prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien
5. Melaksanakan pelatihan atau bimtek kepada para pegawai untuk
meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan integritas.
Jika realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016,
maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.13 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2017
REALISASI
TAHUN 2016
TAHUN 2017
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya ASN yang berkompeten dan professional
Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS 0.4% 0.767% 0.51%
Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi
30% n/a 66.38%
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan per tahun
1.75% 1.23% 1.85%
Tersedianya akurasi data kepegawaian
Persentase data kepegawaian yang akurat
40% n/a 39.92%
Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BKPSDM
77 76.25 75.42
Jika realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir
Renstra (Tahun 2018), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET AKHIR
RENSTRA (TAHUN
2018)
REALISASI TINGKAT KEMAJUAN
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya ASN yang berkompeten dan profesional
Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS
0.3% 0.51% 58.82%
Persentase penempatan aparatur 45% 66.38% 147.51%
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 34
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET AKHIR
RENSTRA (TAHUN
2018)
REALISASI TINGKAT KEMAJUAN
(1) (2) (3) (4) (5) sesuai kompetensi Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan per tahun
2.3% 1.85% 80.43%
Tersedianya akurasi data kepegawaian
Persentase data kepegawaian yang akurat
85% 39.92% 46.96%
Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BKPSDM
78 75.42 96.67%
Dari tabel 3.14 diatas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari
akhir Renstra tahun 2018 dapat diperoleh hasil rata-rata cukup baik, hanya ada
1 indikator kinerja dengan tingkat kemajuan di bawah 50%.
Tabel 3.15 Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost per outcomes)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) % ANGGARAN
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya ASN yang berkompeten dan professional
Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS
788.727.000,00 10.90%
Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi
1.067.956.000,00 14.75%
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan per tahun
2.967.069.100,00 40.99%
Tersedianya akurasi data kepegawaian
Persentase data kepegawaian yang akurat
1.557.770.000,00 21.52%
Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BKPSDM
857.648.000,00 11.85%
Dapat dijelaskan dari tabel diatas untuk persentase capaian anggaran
dapat dihitung melalui anggaran pada masing - masing indikator kinerja dibagi
dengan jumlah total belanja langsung, yaitu Rp.7.239.170.100,00. Jadi
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 35
kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran pembangunan
atau cost per outcome dari masing-masing sasaran strategis.
Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi
efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang
digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan
anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
KINERJA BIAYA TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya ASN yang berkompeten dan profesional
Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS
0.4 0.51 78.43 788.727.000,00 648.259.048,00 82.19
Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi
30 66.38 221.27 1.067.956.000,00 1.019.712.194,00 95.48
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan per tahun
1.75 1.85 105.71 2.967.069.100,00 2.143.984.723 72.26
Tersedianya akurasi data kepegawaian
Persentase data kepegawaian yang akurat 40 39.92 99.80 1.557.770.000,00 1.028.240.299,00 66.01
Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BKPSDM
77 75.42 97.95 857.648.000,00 735.340.192,00 85.74
JUMLAH
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator
yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/
input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk
mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 36
juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk
mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.
Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang
efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang
tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan
anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang
baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang
efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
(1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya ASN yang berkompeten dan professional
Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS
78.43% 82.19% -3.76%
Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi
221.27% 95.48% 125.79%
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan per tahun
105.71% 72.26% 33.45%
Tersedianya akurasi data kepegawaian
Persentase data kepegawaian yang akurat 99.80% 66.01% 33.79%
Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BKPSDM
97.95% 85.74% 12.21%
Dari tabel 3.17 di atas, pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun
2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini
bisa dilihat bahwa mayoritas sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih
kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum,
pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien
karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga
lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 37
3.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
Berdasarkan alokasi anggaran BKPSDM Kabupaten Sampang tahun
2017, anggaran, anggaran perubahan dan realisasi anggaran program dan
kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.18 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja BKPSDM Kab. Sampang
Tahun Anggaran 2017
NO KODE UNIT NAMA KEGIATAN ANGGARAN ANGGARAN
PERUBAHAN REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) A BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,504,636,021 3,173,893,075 3,081,504,826 97.09%
Belanja Pegawai 3,504,636,021 3,173,893,075 3,081,504,826 97.09% B BELANJA LANGSUNG 8,089,064,500 7,239,170,100 5,575,536,456 77.02%
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 506,932,500 521,502,500 460,628,743 88.33%
1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27,247,500 27,247,500 13,593,033 49.89%
2 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 128,400,000 110,400,000 99,998,593 90.58%
3 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
7,200,000 7,200,000 5,237,600 72.74%
4 08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 18,700,000 18,700,000 17,977,050 96.13%
5 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 43,500,000 43,500,000 43,335,875 99.62%
6 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44,000,000 44,000,000 36,860,400 83.77%
7 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
98,740,000 98,740,000 91,285,500 92.45%
8 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,520,000 7,520,000 4,204,000 55.90%
9 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3,600,000 3,600,000 2,380,000 66.11%
10 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 15,100,000 15,100,000 14,430,700 95.57%
11 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 93,405,000 123,975,000 111,983,242 90.33%
12 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
12,000,000 14,000,000 14,000,000 100.00%
13 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 7,520,000 7,520,000 5,342,750 71.05%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195,410,000 237,410,000 189,037,694 79.62%
14 11 Pengadaan Komputer 37,170,000 77,670,000 73,298,956 94% 15 12 Pengadaan Peralatan Kantor 27,250,000 28,750,000 25,465,780 89% 16 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala 45,600,000 45,600,000 22,921,000 50.27%
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 38
NO KODE UNIT NAMA KEGIATAN ANGGARAN ANGGARAN
PERUBAHAN REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Gedung Kantor
17 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 66,690,000 66,690,000 53,742,958 80.59%
18 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100%
19 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15,700,000 15,700,000 10,609,000 67.57%
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
72,750,000 72,750,000 60,021,855 82.50%
20 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 72,750,000 72,750,000 60,021,855 82.50%
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
25,985,500 25,985,500 25,651,900 98.72%
21 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10,000,000 10,000,000 9,935,500 99.36%
22 02 Penyusunan Laporan Semesteran 2,985,500 2,985,500 2,953,000 98.91%
23 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3,000,000 3,000,000 2,775,000 93%
24 05 Penyusunan RKA & DPA SKPD 10,000,000 10,000,000 9,988,400 99.88%
15 Program Pendidikan Kedinasan 2,284,015,500 1,608,491,000 1,335,199,384 83.01%
25 01 Pendidikan Penjenjangan Struktural 1,389,405,500 1,174,719,000 1,008,748,384 85.87%
26 02 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah
894,610,000 433,772,000 326,451,000 75.26%
16 Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 1,088,233,000 834,508,000 427,765,150 51.26%
27 01 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 892,933,000 710,233,000 412,208,150 58.04%
28 02 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan 195,300,000 124,275,000 15,557,000 12.52%
17 Program Pengembangan Aparatur 500,518,500 524,070,100 381,020,189 72.70%
29 01 Penyusunan Pengembangan Karir ASN 326,625,000 350,176,600 289,547,580 82.69%
30 07 Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar 23,893,500 23,893,500 15,989,727 66.92%
31 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 150,000,000 150,000,000 75,482,882 50.32%
18 Program Mutasi Kepegawaian 917,194,500 1,067,956,000 1,019,712,194 95.48%
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 39
NO KODE UNIT NAMA KEGIATAN ANGGARAN ANGGARAN
PERUBAHAN REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
32 01 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pindah Pegawai 210,516,500 210,516,500 209,234,748 99.39%
33 02 Penataan Pegawai dalam Jabatan 591,299,000 550,710,500 511,377,896 92.86%
34 03 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 115,379,000 306,729,000 299,099,550 97.51%
19 Program Penyusunan Data Pegawai 1,690,848,000 1,557,770,000 1,028,240,299 66.01%
35 01 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
316,122,000 344,764,000 315,272,226 91.45%
36 02 Pengelolaan Data Kepegawaian 149,819,500 442,501,500 405,846,250 91.72% 37 04 Fasilitasi Identitas Kepegawaian 37,056,000 35,916,000 35,700,896 99.40%
38 05 Penyusunan Perencanaan dan Formasi Kepegawaian 67,759,000 72,767,000 65,293,734 89.73%
39 06 Seleksi Penerimaan Calon ASN 1,120,091,500 661,821,500 206,127,193 31.15%
20 Program Pembinaan Aparatur 317,177,000 321,727,000 238,318,248 74.07%
40 02 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 262,458,000 267,008,000 202,656,352 75.90%
41 03 Sosialisasi dan Laporan Pajak Perorangan (LP2P) PNS dan LHKPN
54,719,000 54,719,000 35,661,896 65.17%
21 Program Penguatan Kelembagaan KORPRI 490,000,000 467,000,000 409,940,800 87.78%
42 01 Pembinaan Jiwa KORPRI 126,748,800 126,748,800 115,123,800 90.83% 43 02 Pembinaan Birokrasi Profesional 68,027,750 68,027,750 65,527,750 96.33%
44 03 Pengembangan Kreatifitas Anggota KORPRI 295,223,450 272,223,450 229,289,250 84.23%
JUMLAH 11,593,700,521 10,413,063,175 8,657,041,282 83.14%
Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2017
pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok
dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BKPSDM
Kabupaten Sampang, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Sampang melalui DPA BKPSDM Kabupaten
Sampang (setelah perubahan) dengan total nilai keseluruhan anggaran sebesar
Rp. 10.413.063.175,00 sedangkan realisasi anggaran BKPSDM Kabupaten
Sampang mencapai Rp. 8.657.041.282,00 atau dengan serapan dana APBD
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 40
mencapai 83,14%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa serapan anggaran
tahun 2017 cukup baik.
Secara umum serapan BKPSDM Kabupaten Sampang dapat dikatakan
baik, namun ada beberapa program yang serapannya kurang dari 75%, yaitu
sebagai berikut :
1. Program - Program Adum dengan realisasi anggaran dan kinerja kurang
dari 100% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan, artonya output tercapai
tetapi anggaran terserap minimal.
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional realisasinya sebesar
51,26%. Penyebabnya adalah Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis,
Fungsional dan Kepemimpinan hanya terealisasi sebesar 12,52% karena
pelaksanaan diklat fungsional dilaksanakan oleh instansi pembina jabatan
fungsional tertentu/pusat sehingga daerah hanya mengirim peserta sesuai
dengan formasi yang tersedia/permintaan pusat.
3. Program Pengembangan Aparatur realisasinya sebesar 72,70%. Dari 3
(tiga) kegiatan pada program tersebut terdapat 1 (satu) kegiatan yang
serapannya rendah yaitu Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas realisasi sebesar 50,32% dikarenakan dari target 23 orang Tugas
Belajar S2 dan 6 orang Tugas Belajar S1 hanya terealisasi 13 orang Tugas
Belajar S2 dan 2 orang Tugas Belajar S1. Pada tahun 2017 terdapat 3
orang lulus yang seleksi tugas belajar dan 1 praja IPDN tetapi ketentuan
pemberian bantuan tugas belajar adalah 1 tahun setelah melaksanakan
pendidikan.
4. Program Penyusunan Data Pegawai realisasi anggarannya sebesar
66,01% Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada Seleksi Penerimaan
Calon PNS dari kategori umum sehingga kegiatan Seleksi Penerimaan
Calon ASN hanya terealisasi 31,15%. Penerimaan Calon PNS yang
dilaksanakan oleh Kementerian terkait pada tahun 2017 yaitu Formasi
Bidan PTT 113 orang, Guru Garis Depan 73 orang dan Penyuluh Pertanian
3 orang.
5. Program Pembinaan Aparatur realisasi anggarannya sebesar 74,07%.
Penyebab rendahnya realisasi anggaran ini adalah :
a. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
realisasi sebesar 75,90% dikarenakan dari target pemeriksaan
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 41
kesehatan bagi PNS yang tidak cakap jasmani/rohani sebanyak 15
orang hanya terealisasi 7 sebanyak orang, terdiri dari 6 orang
pemeriksaan jasmani dan 1 orang pemeriksaan rohani.
b. Kegiatan Sosialisasi dan Laporan Perorangan (LP2P) PNS dan LHKPN
realisasi sebesar 65,17%. Penyebabnya adalah anggaran perjalanan
dinas tidak terealisasi maksimal karena perubahan sistem pengiriman
LHKPN dari manual menjadi e-LHKPN dan Peraturan Bupati yang
mengatur Wajib LHKPN masih dalam proses perumusan.
Adapun upaya yang harus dilakukan BKPSDM Kabupaten Sampang
untuk meningkatkan serapan anggaran pada tahun mendatang, antara lain
sebagai berikut :
1. Merencanakan anggaran dan target kinerja dengan lebih seksama serta
melakukan rasionalisasi anggaran kembali terhadap kegiatan-kegiatan
yang realisasi penyerapan anggarannya rendah namun kalau dilihat dari
target kinerja tercapai.
2. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pembina jabatan
fungsional tertentu tentang kuota pelaksanaan diklat jabatan fungsional
tertentu.
3. Mensosialisasikan dengan baik kepada seluruh PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang tentang program bantuan tugas belajar
dari Kementerian, BAPPENAS dan lembaga lain yang memberi bantuan
tugas belajar bagi PNS.
4. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dengan perangkat daerah terkait,
melakukan sosialisasi PP 53 Tahun 2010 dan pembinaan disiplin hingga ke
sekolah-sekolah, termasuk tentang pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang
tidak cakap jasmani/rohani.
3.3. PRESTASI DAN PENGHARGAAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten
Sampang senantiasa berupaya mengerahkan sumber daya dan potensi
aparatur yang dimiliki untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 42
optimal. Adapun prestasi dan penghargaan yang diraih pada tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.19 Prestasi dan Penghargaan yang Diraih BKPSDM Kabupaten Sampang
Tahun 2017
NO. NAMA KEGIATAN TINGKAT KEGIATAN PRESTASI KET
(1) (2) (3) (4) (5) 1. Penghargaan LHKPN Nasional Lembaga Dengan Tingkat
Kepatuhan LHKPN Terbaik Tahun 2017
2. BKN Award Regional II BKN Pelayanan Kepegawaian Terbaik Kriteria Pelayanan Kenaikan Pangkat OPD Pengelola Kepegawaian Tipe B
3. BKN Award Regional II BKN Pelayanan Kepegawaian Terbaik Kriteria Pelayanan Pensiun OPD Pengelola Kepegawaian Tipe B
Penghargaan KPK
Sebagai Lembaga Dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN Terbaik Tahun 2017
BKN Award Kategori Pelayanan Kenaikan Pangkat Terbaik OPD Tipe B
(Kanreg II BKN)
BKN Award Kategori Pelayanan Pensiun Terbaik OPD Tipe B
(Kanreg II BKN)
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 43
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Kabupaten
Sampang Tahun 2017 ini disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun.
LKjIP ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan
kinerja yang dialami oleh BKPSDM Kabupaten Sampang pada tahun 2017.
Dengan tersusunnya LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017
ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja BKPSDM Kabupaten
Sampang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak
lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun
Kabupaten Sampang.
A. SIMPULAN Dari hasil analisis kinerja BKPSDM Kabupaten Sampang diperoleh
kesimpulan :
1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKPSDM Kabupaten Sampang
telah berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat ataupun aparatur melalui program dan kegiatannya
secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja secara umum termasuk
dalam kategori baik, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam
perencanaan sebelumnya. Namun realisasi kinerja untuk beberapa kegiatan
belum terpenuhi secara memadai.
2. Anggaran sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan
dalam merealisasikan kebijakan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai
dengan yang dianggarkan. Dalam menggunakan anggaran BKPSDM
BAB IV PENUTUP
LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017 44
Kabupaten Sampang juga menerapkan prinsip efisien dan efektif sesuai
dengan kebutuhan yang terlihat dari capaian realisasi keuangan dari masing-
masing kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis serta
indikator kinerja yang direncanakan rata-rata disesuaikan dengan kebutuhan
tanpa harus mencapai 100% sehingga dana yang masih tersisa dari
anggaran yang direncanakan dapat dikembalikan ke kas daerah. Realisasi
penyerapan anggaran pada tahun 2017 sebesar 83.14% atau terserap
Rp.8.657.041.282,00 dari total anggaran sebesar Rp.10.413.063.175,00.
B. SARAN
Dari uraian capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Sampang pada tahun
2017 dapat dilihat bahwa BKPSDM Kabupaten Sampang dalam melaksanakan
program dan kegiatannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan telah
berupaya dengan baik.
Hambatan dan kendala yang ditemui berdasarkan evaluasi yang
dilakukan akan dijadikan sebagai faktor utama dalam perbaikan kinerja
kedepan khususnya yang bersifat internal di BKPSDM Kabupaten Sampang.
Namun untuk faktor penghambat yang bersifat eksternal akan dilakukan upaya
lebih lanjut dalam bentuk koordinasi yang bersifat intens.
Sampang, Februari 2018 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG
Drs. H. SLAMET TERBANG, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19580707 198503 1 023
Lampiran LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017
MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2013 – 2018 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG
1. INSTANSI : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang
2. TUJUAN : Mewujudkan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi
3. TUGAS : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang
kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan serta tugas pembantuan.
4. FUNGSI : a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan ;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan
pendidikan dan pelatihan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang
kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan ;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
Lampiran LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017
No. SASARAN INDIKATOR SASARAN
REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE- SUMBER DATA / PENANGGUNG
JAWAB 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.
Meningkatnya ASN yang berkompeten dan profesional
Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS
0.23% 0.32% 0.47% 0.77% 0.4% 0.3% Bidang Informasi dan Pembinaan
Aparatur
Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi
n/a n/a n/a n/a 30% 45% Bidang Mutasi
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan per tahun
2.93% 0.98% 1.46% 1.23% 1.23% 2.3%
Bidang Pendidikan,
Pelatihan dan Pengembangan
Karir
2. Tersedianya akurasi data kepegawaian
Persentase data kepegawaian yang akurat
n/a n/a n/a n/a 40% 85% Bidang Informasi dan Pembinaan
Aparatur
3.
Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BKPSDM
n/a 77.49 76.5 76.25 77 78 Sekretariat
Lampiran LKjIP BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2017
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN 2016
TAHUN 2017 KET
TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Meningkatnya ASN yang berkompeten dan profesional
Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS % 0.77 0.4 0.51 78.43%
Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi
% n/a 30 66.38 221.27%
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan per tahun
% 1.23 1.75 1.85 105.71%
2. Tersedianya akurasi data kepegawaian
Persentase data kepegawaian yang akurat % n/a 40 39.92 99.80%
3.
Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BKPSDM
indeks 76.25 77 75.42 97.95%
Sampang, Februari 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG
Drs. H. SLAMET TERBANG, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19580707 198503 1 023