Insert your ...iibic.org/presentasi/Peran Asosiasi dalam Mendorong Integritas... · Visi 1.Menjadi Pasar Farmasi 15 Terbesar Dunia tahun 2025, ... Regulasi yangpro pertumbuhan industri

PeranAsosiasidalamMendorongIntegritasSektorUsahaFarmasi

Komite Advokasi Nasional Antikorupsi Sektor Kesehatan

FTirtoKusnadiKetua Umum Gabungan PerusahaanFarmasi Indonesia

Insertyourcompanylogo

TopikBahasan

1. Posisi Industri Farmasi dalam Perekonomian Nasional,2. Kontribusi Industri Farmasi dalam Pembangunan

Kesehatan,3. Program JKN, Menata Ulang Sistem Pelayanan

Kesehatan sekaligus Mengubah Landscape IndustriFarmasi,

4. Dilema Industri Farmasi dalam Menghadapi PerubahanLandscape,

5. Peran GPFI dalam membangun integritas anggota,6. Usulan GPFI kepada stake holder.

PosisiIFdalamPerekonomianNasional• Perpres 14/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri

Nasional (RIPIN) 2015 – 2035, memasukkan Industri Farmasi sebagaiindustri prioritas andalan. Kemudian hal tersebut didukung dengankeluarnya Inpres 6/2016 tentang Percepatan Pengembangan IndustriFarmasi dan Alat Kesehatan.

• TargetPertumbuhanSesuaiRIPIN

• Komposisisaatini

Tahun 2015 2020 2025 2035Pertumbuhan 6.8% 8.5% 9.1% 10.5%

BUMN PMDN PMAJumlah 4 196 39Nilai2016(RpTrilyun) 44.638 17.640Porsi 71.67% 28.33%

Industri Farmasi Indonesia sebagai Industri Prioritas Andalan

R&D yang kolaboratif

Misi1. Memenuhi kebutuhan obat dan pengobatan nasional, termasuk JKN & KIS2. Berkontribusi pada Devisa negara melalui ekspor dan substitusi impor3. Menguasai teknologi farmasi terkini, termasuk R&D dan kerja sama strategis

Visi 1. Menjadi Pasar Farmasi 15 Terbesar Dunia tahun 2025, dengan nilai Rp 700 triliun

Manufacturing yang berkualitas dan efisien

Regulasi yang pro pertumbuhan industri

Alignment forum ABGC

Infrastruktur yang menunjang industri

Sumber Daya Manusia yang kompeten

Bio-Pharma Vaccine Chem-API

JKN & KIS: Kontribusi Devisa:Ketersediaan, Keterjangkauan, Kemudahan Akses Ekspor dan Substitusi Impor

Natural

PETA JALAN

v Ada sekitar 10 proyek investasi Industri Farmasi menghasilkan sekitar 15 BBO (BahanBaku Obat),

v Upaya strategis efisiensi BPJS-K dengan Swamedikasi,v UU JPH (Undang Undang Jaminan Produk Halal).

KontribusiIndustriFarmasi1. Industri Farmasi (IF) sebagai kelompok usaha, terdiri dari Pabrik

Obat, Distributor (PBF) dan Ritel (Apotek dan Toko Obat),

2. Secara umum peran IF dalam pembangunan kesehatan meliputiproduksi obat yang dibutuhkan oleh masyarakat, mendistribusikanke seluruh wilayah Indonesia dan melayankannya kepada pasiendan konsumen pada areanya masing masing,

3. IF memiliki peluang untuk menghasilkan devisa lebih besar melaluikegiatan ekspor,

4. Pada saat ini sekitar 70% kebutuhan obat nasional dipasok olehpabrik obat lokal yang tergabung dalam GPFI,

ProgramJaminanKesehatanNasional1. Merupakan program social security network yang

sangat bermanfaat bagi masyarakat luas,

2. Program tersebut mengubah sistem pelayanankesehatan dari berbasis out of pocket ke asuransisosial,

3. Perubahan sistem pelayanan kesehatan secaralangsung berdampak pada perubahan landscapeindustri farmasi,

4. Obat generik menjadi prioritas, penggunaannyamenjadi rasional dan harganya mengalami penurunanyang sangat bermakna,

5. Memaksa kelompok usaha farmasi untuk beroperasidengan sangat efisien dengan tetap memenuhiketentuan perundangan yang berlaku,

6. IF produsen obat ethical langsung mengurangi biayapromosi dan sangat selektif mengadakan kerjasamapendidikan berkelanjutan untuk para dokter.

PerubahanLandscapeUsahaFarmasi

1. Pola pembiayaan out of pocketmenurun tajam,

2. Pemakaian obat menjadi sangat rasional (bahkanmungkin under treatment),

3. Harga obat yang murah semakin murah (ObatGenerik) – yang mahal kelewat mahal(Originator/Inovator),

4. Pertumbuhan pasar menurun secara nilai, meningkatsecara jumlah/unit,

5. Proses pengadaan secara elektronik menggunakanpendekatan e-katalog terkontrol dan menghilangkanterjadinya persekongkolan,

6. Secara umum Program JKN sangat efektif menekangratifikasi/persekongkolan.

DilemaIndustriFarmasi1. Selain padat modal dan padat teknologi, usaha farmasi juga padat

aturan (highly regulated) mulai dari GMP (Good ManufacturingPractices), GDP (Good Distribution Practices), GPP (Good PharmacyPractices) dan lain lain,

2. Perubahan landscape mengharuskan dilakukannya koreksioperasional karena menurunnya pertumbuhan pasar, meningkatnyapersaingan usaha dan pemenuhan regulasi yang semakin berat danketat dalam waktu bersamaan,

3. Regulasi dalam usaha farmasi umumnya identik dengan investasiyang tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan manfaatekonomi,

4. IF hanya memiliki pilihan, berubah atau punah.

RegulasivsIntegritas1. Saat ini pasar farmasi masih terfragmentasi akibat banyaknya pemain.

Persaingan usaha terjadi selain karena besaran pasarnya yang relatifkecil, juga akibat banyaknya regulasi,

2. Regulasi yang ketat tanpa diimbangi kualitas pelayanan publik yangmemadai akan memacu persaingan usaha yang tidak sehat,

3. Regulasi yang efektif akan mendorong pelaku usaha menjunjung tinggiintegritas,

4. Tantangan GPFI adalah melakukan advokasi kepada regulator agartercapai regulasi yang efektif dan membina anggota untuk selalumenjaga integritas.

FaktorPotensialPenyebabMenurunnyaIntegritasPelakuUsaha

1. Tingkat penyelesaian layanan registrasi terlalu lama,

2. Kecepatan perubahan (penambahan) peraturan tidakdiimbangi dengan peningkatan kualitas Pelayanan,

3. Akumulasi peraturan yang cenderung memberatkanpelaku usaha,

4. Proses pelaksanaan e-katalog belum optimal:1) Proses bisnis dalam rantai pasok obat tidak singkron2) Jadwal tender terlalu dekat dengan tahun anggaran3) RKO tidak akurat4) Peraturan antar lembaga belum harmonis

5. Kontrak payung yang tidak berimbang,

6. Pembayaran tagihan dari Faskes kepada Distributor melebihi TOP,

7. Penggunaan obat e-katalog untuk pelayanan kesehatan non JKN,

8. Apotek yang melayani PRB masih terlalu sedikit dan prosespenunjukkannya tidak transparan.

InisiatifGPFI1. Melakukan pembinaan anggota, khususnya terkait

dengan penerapan kode etik dan pemenuhanterhadap peraturan yang berlaku,

2. Melakukan advokasi ke stake holder (Kemkes,Kemenperin, Kementerian PAN & RB, BKPM, BPOM,KSP, Setwapres dll) agar bisa mencapai kondisi ease ofdoing business yang ideal sehingga anggota dapatberperan maksimal dalam pembangunan kesehatan,

3. Menjadi anggota Komite Advokasi Nasional sektorkesehatan dan konsisten dalam mengikuti kegiatanyang diadakan, begitu pula di tingkat Provinsi,

4. Akan melakukan desiminasi informasi dari berbagaikegiatan bersama KPK/IBIC menuju program PROFIT.

UsulanGPFI1. Perlu dilakukan relaksasi peraturan agar misi IF sebagai

industri prioritas andalan dapat terpenuhi dan harapan yangterkandung dalam Inpres 6/2016 tercapai,

2. Sebagai salah satu stake holder dalam pembangunankesehatan, GPFI berharap dapat dilibatkan dalammerumuskan regulasi agar efektif dalam penerapannya,

3. Untuk meningkatkan integritas usaha farmasi, peningkatanpelayanan publik dari Pemerintah perlu mendapatkanprioritas dalam penanganan,

4. Metoda pengadaan obat untuk program JKN melalui LKPPperlu disempurnakan mengingat karakteristik kebutuhanDinas Kesehatan Prov/Kab/Kota berbeda dengan kebutuhanRumah Sakit,

5. Jadwal tender diajukan (maksimal 3 bulan sebelum tahunanggaran berjalan sudah selesai),

6. Permasalahan defisit anggaran BPJS agar mendapatpenanganan yang serius karena sudah berdampak pada usahafarmasi,

7. Aturan WAPU PPn agar dapat ditinjau ulang karena sangatmemberatkan bagi distributor.

Insertyourcompanylogo