Inovasi dan Revitalisasi Menuju Kinerja Keberlanjutan

Innovation and Revitalization

Laporan Tahunan Annual Report

Inovasi dan Revitalisasi Menuju Kinerja Keberlanjutan

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Toward Sustainable Performance

2020

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. | Laporan Tahunan 20202

Inovasi dan Revitalisasi Menuju Kinerja BerkelanjutanADHI berkomitmen untuk menjadi korporasi yang inovatif dan berbudaya unggul untuk mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan menanamkan budaya inovasi pada seluruh insan ADHI, sehingga daya saing dan kontribusi ADHI dapat terus ditingkatkan.

Sejalan dengan pengembangan budaya inovasi tersebut, ADHI melakukan revitalisasi bisnis dengan fokus pada bisnis inti, dengan dukungan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan teknologi informasi agar dapat menghadapi setiap tantangan bisnis yang sehingga mampu menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Innovation and Revitalization Towards Sustainable PerformanceADHI is committed to being an innovative and cultured corporation to achieve sustainable business growth. One of the commitments is manifested by instilling a culture of innovation in all ADHI's employee, so that the competitiveness and contribution of ADHI can continue to be improved.

In line with the development of this culture of innovation, ADHI is revitalizing its business with a focus on core businesses with the support of the implementation of good corporate governance and information technology so that it can face any business challenges that are capable of creating sustainable business. growth.

Penjelasan Tema / Explanation Of The Theme

Inovasi dan Revitalisasi Menuju Kinerja Berkelanjutan

2020 Annual Report | PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 3

Astonishing Innovation and Creation for the NationKarya dan Inovasi Terbaik untuk Bangsa

Sanggahan dan Batasan Tanggung JawabDisclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, mengingat kinerja aktual di masa depan dapat berbeda dengan pernyataan pada Laporan Tahunan ini karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Perseroan.

Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 ini diterbitkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Laporan Tahunan ini memuat kata “ADHI” dan “Perseroan” yang didefinisikan sebagai PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Penyebutan satuan mata uang “Rupiah”, “Rp” atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan “Dolar AS” atau USD merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Pemberitahuan Tabel Dan GrafikTabel dan grafik pada Laporan Tahunan ini memaparkan data numerik dengan standar penulisan mengikuti kaidah Bahasa Indonesia. Pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar kaidah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai konteks.

This Annual Report contains statements on the financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies and objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws, except for historical matters. These statements have the prospect of risk, uncertainty and could result in actual developments being materially different from those reported.

Prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding current and future conditions as well as the business environment in which the Company conducts business activities. The statements contained in this Annual Report are not a guarantee of future performance, considering that actual future performance may differ from the statements in this Annual Report because they can be influenced by several factors beyond the Company's control.

The Company's Annual Report for the 2020 financial year is published in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 29 / POJK.04 / 2016 concerning the Annual Report of Issuers or Public Companies and the Financial Services Authority Circular Letter Number 30 / SEOJK.04 / 2016 concerning the Form and Content of the Issuer's Annual Report Or Public Companies.

This Annual Report contains the words "ADHI" and "Company" which are defined as PT Adhi Karya (Persero) Tbk. The mention of the currency unit “Rupiah”, “IDR” or IDR refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while “US Dollar” or USD refers to the official currency of the United States of America. All financial information is presented in Indonesian Rupiah.

Table And Graph NotificationsThe tables and graphs in this Annual Report present numerical data with writing standards following the Indonesian language rules. The numerical presentation in the text uses standard Indonesian and English rules according to the context.


Kesinambungan TemaContinuity of Themes

Integrating Capabilities to Manage Sustainable Business Growth

The determination to become a corporation with a superior culture makes ADHI always committed to working on every business process in a sustainable manner. This is what makes ADHI still trusted to be part of the growth and acceleration of infrastructure development in Indonesia until now. ADHI's ability to combine all the capabilities of management, subsidiaries, associated entities, human resources, business partners and all stakeholders is ADHI's advantage so that it can continue to innovate to create new opportunities in every business challenge it faces.

Memadukan Kemampuan untuk Mengelola Pertumbuhan Usaha Berkelanjutan Tekad untuk menjadi korporasi yang berbudaya unggul membuat ADHI senantiasa berkomitmen mengerjakan setiap proses bisnisnya secara berkelanjutan. Hal tersebut yang menjadikan ADHI masih dipercaya menjadi bagian dari pertumbuhan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia hingga sekarang. Kemampuan ADHI dalam memadukan segenap kemampuan manajemen, entitas anak, entitas asosiasi, SDM, mitra bisnis dan seluruh pemangku kepentingan merupakan keunggulan ADHI sehingga dapat terus berinovasi melahirkan peluang baru dalam setiap tantangan bisnis yang dihadapi.

2019



Mewujudkan Fondasi Usaha untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Pencapaian usaha ADHI mencatatkan pertumbuhan yang positif berkat kebijakan strategis perusahaan dalam melakukan ekspansi, transformasi dan sinergitas usaha dalam rangka memperkuat fondasi bisnis menuju pertumbuhan yang berkualitas. Pencapaian ADHI juga tak lepas dari mitigasi terhadap ketahanan segmen usaha untuk menyerap potensi risiko yang akan timbul di kemudian hari. ADHI berkomitmen untuk memberikan kontribusinya bagi negeri dan dapat memberikan efek manfaat untuk masyarakat luas. ADHI memiliki eksistensi sebagai perusahaan di segmen konstruksi yang berkelas dan ikut berperan secara aktif membangun negeri demi masa depan yang lebih baik.

Pertumbuhan yang Berkesinambungan Melalui Sinergi dan Transformasi

Suatu perusahaan, cepat atau lambat, akan mengalami fase maturity dimana pertumbuhan perusahaan akan berangsur-angsur melambat kemudian terhenti. Untuk mengantisipasi hal ini, ADHI melaksanakan transformasi dalam hal pengembangan bisnis, yang dilakukan melalui sinergi antara ADHI dengan anak perusahaan. Kedepannya, untuk menciptakan customer value yang semakin terdepan, ADHI akan mengembangkan bisnis properti melalui Transit Oriented Development (TOD), yaitu konsep properti yang terintegrasi dengan transportasi massal, dimana pengembangannya akan menciptakan sinergi antara lini bisnis konstruksi, properti dan industri ADHI.

Delivering the Business Foundation for Quality GrowthADHI's business achievements have recorded positive growth thanks to the company's strategic policies in expansion, transformation and business synergy in order to strengthen the business foundation towards quality growth. ADHI's achievement is also inseparable from mitigating the resilience of the business segment to absorb potential risks that will arise in the future. ADHI is committed to contributing to the country and can provide beneficial effects for the wider community. ADHI has an existence as a company in the classy construction segment and plays an active role in building the country for a better future.

Sustainable Growth through Synergy and Transformation

A company, sooner or later, will experience a maturity phase where the company's growth will gradually slow down and then stop. To anticipate this, ADHI carries out a transformation in terms of business development, which is carried out through a synergy between ADHI and its subsidiaries. In the future, to create more advanced customer value, ADHI will develop the property business through Transit Oriented Development (TOD), which is a property concept that is integrated with mass transportation, where the development will create synergies between ADHI's construction, property and industry business lines.

2018

2017

The Future, Engineered PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), sejak berdirinya senantiasa berkarya dan bertumbuh beriringan dengan perkembangan bangsa ini. Selalu memberikan hasil engineering terdepan bagi merah putih; mulai dari stadion yang membanggakan, monumen landmark bersejarah bagi rakyat, hingga jembatan raksasa pertama yang dibutuhkan Indonesia dan sekarang transportasi massal Light Rail Transit (LRT) beserta Kawasan Berbasis Transportasi terintegrasi, ADHI tidak pernah berhenti membanggakan negeri ini.

The Future, EngineeredPT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), since its establishment, it has always worked and grown in line with the development of this nation. Always provide cutting edge engineering results for Indonesia; from magnificemt stadiums, historical landmark monuments to the people, to the first giant bridge that Indonesia needs and now Light Rail Transit (LRT) mass transportation and integrated Transportation-Based Areas, ADHI has never stopped boasting this country.

2016


Pencapaian Penting Tahun 2020Important Milestones in 2020

Perolehan Rekor MURI kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atas Produksi U-Shaped Girder Pertama untuk Sistem Jalur Kereta

MURI achievement for PT Adhi Karya (Persero) Tbk. on U-Shaped Girder Production First for the Railway Line System

Perolehan Rekor MURI kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atas Seri Pengiriman Terberat U-Shaped Girder untuk Sistem Jalur Kereta Tanpa Kecelakaan

MURI achievement for PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Top of the Toughest Shipping Series U-Shaped Girder for an Accident-Free Railroad System

Perolehan Rekor MURI kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atas Seri Pengiriman Terberat U-Shaped Girder untuk Sistem Jalur Kereta Tanpa Kecelakaan

MURI achievement for PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Top of the Toughest Shipping Series U-Shaped Girder for an Accident-Free Railroad System

1 2 3

Pendirian Anak Usaha yaitu PT Jalintim Adhi Abripraya

The establishment of a subsidiary, namely PT Jalintim Adhi Abripraya

ADHI ditunjuk oleh Kementerian PUPR untuk melaksanakan pekerjaan renovasi Rumah Sakit Akademik UGM menjadi RS Darurat COVID-19 untuk daerah Yogyakarta dan sekitarnya

ADHI was appointed by the Ministry of PUPR to carry out the renovation work of the UGM Academic Hospital into Emergency Hospital COVID-19 for Yogyakarta and its surrounding areas

ADHI berhasil menjadi Perusahaan pertama di Indonesia yang berhasil memperoleh sertifikasi BIM dari British StandardsADHI succeeded in becoming the first company in Indonesia which has successfully obtained BIM certification from British Standards

4 5 6



04

03 Profil PerusahaanCompany Profile

Daftar Isi Content’s

05


01

04

03

Ikhtisar Data KeuanganOverview Of Financial Data

Profil PerusahaanCompany Profile

12 Ikhtisar Keuangan Financial Highlights16 Ikhtisar Operasional Operational Highlight 19 Ikhtisar Saham Share Highlights 21 Ikhtisar Efek Lainnya Highlights of Other Effects 22 Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications 26 Peristiwa Penting Important Event

02 Laporan ManajemenManagement Report02 Laporan ManajemenManagement Report

32 Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Pada Tahun 2020 Implementation Of Board Of Commissioners Duties in 202043 Laporan Direksi Report from Board of Directors52 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota

Direksi Tentang Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2020 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Statement Letter from the Board of Commissioners and the Board of Directors On Responsibility for the 2020 Annual Report of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Daftar IsiTable of contents

05

06

212 Sumber Daya Manusia Human Resources

226 Produktif di Masa Pandemi Productive in Pandemic Times

230 Teknologi Informasi Information Technology

Analisa dan Pembahasan ManajemenManagement Discussion and Analysis

Fungsi Penunjang BisnisBusiness Support Function

Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility

56 Identitas Perusahaan Company Identity58 Riwayat Singkat Perusahaan Brief History62 Bidang Usaha Business Line64 Lima Lini Bisnis ADHI ADHI’s Five Business Lines68 Wilayah Operasional Adhi Wilayah Operasional Adhi76 Struktur Organisasi

Organization Structure78 Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioner Profile86 Profil Direksi

Profil Direksi94 Pejabat Eksekutif

Executive Officers102 Demografi Karyawan Dan Pengembangan Kompetisi

Employee Demography And Competition Development112 Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

116 Daftar Entitas Anak Dan Entitas Asosiasi Subsidiaries and Entity Association

117 Profil Entitas Anak Profile of Subsidiaries

128 Entitas Asosiasi Entity Association

132 Struktur Grup Perseroan Company Group Structure

133 Kronologi Penerbitan Dan Pencatatan Saham Chronological Issuance and Listing of Shares

141 Lembaga Dan/Atau Profesi Penunjang Institutions and/ or Supporting Professionals

146 Informasi Website Perusahaan Company Website Information

150 Tinjauan Perekonomian Dan IndustriEconomic and Industrial Review

154 Tinjauan Operasi Per Segmen UsahaOperations Review by Business Segments

155 Kinerja OperasiOperating Performance

156 Segmen KonstruksiConstruction Segment

160 Segmen EPC (Energi)EPC (Energy) Segment

163 Segmen Properti/ Real EstateProperty/ Real Estate Segment

167 Segmen Infrastruktur & InvestasiInfrastructure & Investment Segment

172 Segmen Penyelenggara Prasarana dan Sarana PerkeretaapianRailway Infrastructures And Facilities Operator Segment

175 Tinjauan KeuanganFinancial Review



07 Tata Kelola PerusahaanManagement Discussion and Analysis

254 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility

264 Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia Commitment, Planning and Implementation of Initiative Social Responsibilities Related to Human Right

270 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi Yang Adil Social Responsibilities Related to Fair Operations

275 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup Corporate Social Responsibility Related to Environment

282 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Corporate Social Responsibilities Related to Occupational Health, Safety and Employment

294 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Produk dan Konsumen Corporate Social Responsibilities Related to Products and Customers

298 Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan Corporate Social Responsibility Related To Social Community Development

08 Laporan KeuanganFinancial Report

306 Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Policy Of Of Good Corporate Governance

317 Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Development Of Corporate Governance Implementation

319 Kesesuaian Perkembangan Penerapan Gcg di Lingkup Adhi Dengan Surat Edaran Ojk No. 32/Seojk.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Conformity Of Gcg Implementation Development In Adhi Environment With Ojk Circular Letter No. 32/Seojk.04/2015 Concerning Guidelines Of Governance For Public Companies

327 Pemantauan dan Penilaian Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang BaikMonitoring and Assessment on Good Corporate Governance Implementation

342 Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Governance Structure and Mechanism

346 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)

359 Realisasi Keputusan Rups Tahun Sebelumnya Realization of Gms Resolution of The Previous Year

363 Keputusan RUPS Luar Biasa 2019 Resolution of 2019 Extraordinary GMS

367 Dewan Komisaris Board of Commissioners

383 Komisaris Independen Independent Commissioner

386 DireksiBoard Of Directors

399 Transparansi Dan Independensi Dewan Komisaris Dan Direksi Transparency and Independence of The Board of Commissioners and Board of Directors

405 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Dan DireksiPerformance Assessment of The Board of Commissioners and Directors

407 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration of The Board of Commissioners and Directors

411 Rapat Dewan Komisaris dan DireksiMeetings of Board of Commissioners and Directors

436 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Composition Diversity of the Board of Commissioners and Directors

442 Organ Pendukung Dewan KomisarisSupporting Organs of The Board of Commissioners

442 Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners

446 Komite Audit Audit Committee

460 Komite Pemantau Manajemen Risiko dan MutuQuality and Risk Management Monitoring Committee

468 Komite Pengawasan Gcg Dan LegalGcg and Legal Supervisory Committee

477 Komite Nominasi Dan RemunerasiNomination and Remuneration Committee

485 Organ Pendukung Direksi Supporting Organs Of The Board Of Directors

485 Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

491 Satuan Pengawasan InternalInternal Control Unit

498 Akuntan Publik Public Accountant

500 Manajemen RisikoRisk Management

510 Sistem Pengendalian Intern Internal Control System

514 Perkara PentingImportant Matters

515 Sanksi Administrasi Administrative Sanctions

515 Akses Informasi Dan Data Perusahaan Access To Company Information And Data

524 Kode Etik Code Of Ethics

529 Kebijakan Anti Korupsi Dan SosialisasinyaAnti-Corruption Policy And Its Dissemination

530 Pengendalian GratifikasiGratification Control

532 Whistleblowing System Whistleblowing System

538 Kebijakan Insider Trading Insider Trading Policy

539 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Statutory Assets Report (LHKPN)

542 Pengungkapan Aspek Lainnya Disclosure Of Other Aspects

544 Transparansi Praktik Bad Governance Transparency Of Bad Governance Practices


Ikhtisar KinerjaPerformance HighlightsAnnual Report 2020

PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK.



Ikhtisar Data Keuangan

Overview Of Financial Data

Ikhtisar KeuanganFinancial Highlights

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif KonsolidasianConsolidated Profit or Loss and Comprehensive Income

Dalam jutaan RpIn millions of Rp

KeteranganInformation 2020 2019 2018 2017 2016

Pendapatan UsahaOperating revenues 10.827.682 15.307.860 15.655.500 15.156.178 11.063.943

Laba (Rugi) KotorGross Profit (Loss) 1.735.713 2.336.053 2.506.603 2.057.806 1.115.145

EBITDAEBITDA 1.313.622 1.923.904 1.868.340 1.520.949 928.244

Beban UsahaOperating expenses (727.680) (894.067) (707.672) (581.076) (455.979)

Laba (Rugi) UsahaProfit (Loss) from Operations 1.008.033 1.441.986 1.798.931 1.476.730 659.166

Laba Tahun BerjalanCurrent year profit 23.702 665.048 645.029 517.060 315.108

Laba Kepentingan Non PengendaliProfit for Non-Controlling Interest 274 (1.242) (871) (1.645) (1.657)

Laba Pemilik Entitas indukParent Entity Owner's Profits 23.976 663.806 644.159 515.415 313.451

Laba Komprehensif Pemilik Entitas IndukParent Entity Owner's Comprehensive Income 65.121 664.365 512.387 522.935 403.000

Laba Bersih per Saham Dasar (rupiah penuh)Basic Earnings per Share (full rupiah) 7 186 181 145 88


Ikhtisar KinerjaPerformance Highlights

Pendapatan UsahaOperating Revenues

10.

827.

682

15.

307.8

60

15.

655.

500

15.

156.

178

11.

063.

943

2020 2019 2018 2017 2016

Laba (Rugi) KotorGross Profit (Loss)

1.7

35.7

13

2.3

36.0

53

2.5

06.6

03

2.0

57.8

06

1.11

5.14

5

2020 2019 2018 2017 2016

EBITDAEBITDA

1.3

13.6

22

1.9

23.9

04

1.8

68.3

40

1.5

20.9

49

928

.244

2020 2019 2018 2017 2016

Laba Bersih per Saham Dasar (rupiah penuh)

Basic Earnings per Share (full rupiah)

7 186

181

145

88

2020 2019 2018 2017 2016

Laba Tahun BerjalanCurrent Year Profit

23.

702

665

.048

645

.029

517

.060

315

.108

2020 2019 2018 2017 2016



Laporan Posisi Keuangan (Neraca) KonsolidasianConsolidated Statement of Financial Position (Balance Sheet)

Dalam jutaan RpIn Millions of Rp


Jumlah AsetTotal assets 38.093.888 36.515.833 30.091.601 28.332.948 20.095.436

Jumlah LiabilitasTotal Liabilities 32.519.078 29.681.535 23.806.329 22.463.031 14.652.656

Jumlah EkuitasTotal Equity 5.574.810 6.834.297 6.285.272 5.869.917 5.442.780

Utang BerbungaInterest bearing debt 9.745.295 10.521.866 8553.5 8452.5 4.272.039

Modal Kerja BersihNet Working Capital 3.021.305 5.752.428 6.452.160 7.184.382 3.805.655

Investasi Pada Entitas AsosiasiInvestments in Associates 44.845 21.711 - 9.054 9.728

Belanja ModalCapital Expenditure 255.436 252.345 147.616 166.383 369.538

Jumlah EkuitasTotal Equity

5.5

74.8

10

6.8

34.2

97

6.2

85.2

72

5.8

69.9

17

5.4

42.7

80

2020 2019 2018 2017 2016

32.

519.

078

29.

681.

535

23.

806.

329

22.

463.

031

14.

652.

656

2020 2019 2018 2017 2016

38.

093.

888

36.

515.

833

30.

091.

601

28.

332.

948

20.

095.

436

2020 2019 2018 2017 2016

Jumlah AsetTotal Assets

Jumlah LiabilitasTotal Liabilities



Laporan Arus KasCash Flow Statement



Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas OperasiNet Cash Flow Provided From Operating Activities 1.378.098 539.162 853.594 (3.208.366) (1.858.974)

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas InvestasiNet Cash Flow Provided From Investing Activities (518.541) (1.557.856) (1.187.041) (104.554) (243.806)

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas PendanaanNet Cash Flows Provided From Financing Activities (1.750.918) 1.010.668 (534.689) 4.079.183 1.150.500

Kenaikan/Penurunan Kas Bersih & Setara KasIncrease / Decrease in Net Cash & Cash Equivalents (891.361) (8.027) (868.137) 766.263 (952.279)

Pengaruh Selisih Kurs (Bersih)Effect of Foreign Exchange Differences (Net) - - - - (158)

Kas & Setara Kas pada Awal TahunCash & Cash Equivalents at the Beginning of the Year 3.255.009 3.263.036 4.131.173 3.364.910 4.317.348

Kas & Setara Kas pada Akhir TahunCash & Cash Equivalents at the End of the Year 2.363.648 3.255.009 3.263.036 4.131.174 3.364.910

Rasio Keuangan PentingImportant Financial Ratio


Margin Laba Usaha (%)Operating Profit Margin (%) 9,3 9,4 11,5 9,7 6,0

Margin EBITDA (%) EBITDA margin (%) 12,1 12,6 11,9 10,0 8,4

Return on Equity (%)Return on Equity (%) 0,5 11,0 11,4 9,6 6,5

Return on Assets (%)Return on Assets (%) 0,1 1,8 2,1 1,8 1,6

Rasio Lancar (%)Current Ratio (%) 111,2 123,8 134,1 140,7 129,3

Debt to Equity Ratio (x)Debt to Equity Ratio (x) 1,7 1,5 1,4 1,4 0,8

Periode Penagihan (Hari)Billing Period (Days) 100,7 93,1 78,2 70,4 95,9

Price-Earning Ratio (x)Price-Earning Ratio (x) 219,3 6,4 8,8 13,0 23,6



Ikhtisar Peningkatan Kapasitas Per Segmen UsahaHiglights of Capacity Building Per Business Segment



Perolehan Kontrak Baru per Lini BisnisAcquisition of New Contracts per Business Line

Konstruksi & EnergiConstruction & Energy 18.453.209 12.665.797 22.631.740 15.205.679 15.464.447

PropertiProperty 1.137.550 1.767.321 2.017.787 1.612.634 954,338

Bisnis LainnyaOther Business 149.398 294,553 169,072 195,203 33,283

JumlahTotal 19.740.157 14.727.671 24.818.599 17.013.516 16.452.068

Perolehan Kontrak Baru per Sumber DanaAcquisition of New Contracts per Fund Source

PemerintahGovernment 5.510.789 4.123.748 4.977.046 6.136.906 6.044.938

BUMNSOEs 2.395.075 8.247.496 14.381.035 6.801.159 5.865.914

Swasta/LainnyaPrivate/Other 11.834.293 2.356.427 5.460.518 4.075.451 4.541.216

JumlahTotal 19.740.157 14.727.671 24.818.599 17.013.516 16.452.068

Perolehan Kontrak Baru per Tipe PekerjaanAcquisition of New Contracts per Job Type

Proyek Jalan, Jembatan & LRTRoads, Bridges & LRT Projects 11.827.280 2.209.151 10.590.504 2.968.000 4.014.859

Proyek GedungBuilding Project 3.746.045 9.278.433 9.663.541 8.321.961 7.734.820

Proyek Infrastruktur LainnyaOther Infrastructure Projects 4.166.831 3.240.088 4.564.555 5.723.555 4.702.389

JumlahTotal 19.740.157 14.727.671 24.818.599 17.013.516 16.452.068

Ikhtisar OperasionalOperational Highlight



12.

665.

797

1.7

67.3

21

294

.553

18.

453.

209

1.13

7.55

0

149

.398

2019 2020

Perolehan Kontrak Baru per Lini Bisnis (Dalam Rp Juta)Acquisition of New Contracts per Business Line (In millions of Rp)

Konstruksi dan EnergiConstruction & Energy

PropertiProperty

Bisnis LainnyaOther Business

4.12

3.74

8

8.2

47.4

96

2.3

56.4

27

5.5

10.7

89

2.3

95.0

75

11.

834.

293

2019 2020

Perolehan Kontrak Baru per Sumber Dana (Dalam Rp Juta)Acquisition of New Contracts per Fund Source (In Million of Rp)

PemerintahGovernment

BUMNSOEs

Swasta/LainnyaPrivate/Other

2.2

09.15

1

3.2

40.0

88

9.2

78.4

33

11.

827.

280

3.7

46.0

45

4.16

6.83

1

2019 2020

Perolehan Kontrak Baru per Tipe Pekerjaan (Dalam Rp Juta)Acquisition of New Contracts per Job Type (In Million of RP)

Proyek Jalan, Jembaatan & LRTRoad, Bridge & LRT Projects

Proyek GedungBuilding Project

Proyek Infrastruktur LainnyaOther Infrastructure Projects



Pendapatan Usaha (Dalam Rp Juta)Operating Income (In Million of Rp)

12.

419.

128

501

.563

1.4

45.2

76

941

.891

7.43

9.72

5

484

.178

1.6

35.3

56

1.2

68.4

21

2019 2020

Jasa KonstruksiConstruction service

EPCEPC

Property/Real EstateProperty/Real Estate

IndustriIndustry

Ikhtisar Profitabilitas per Segmen UsahaHiglight of Profitability per Business Segment

Dalam jutaan RpIn million Rupiah


KonstruksiConstruction 7.439.725 12.419.128 12.973.892 12.680.608 9.059.721

EnergiEnergy 484.178 501.563 804.666 867.159 998.093

PropertiProperty 1.635.356 1.445.276 1.395.054 1.309.760 813.763

IndustriIndustry 1.268.421 941.891 481.888 298.650 192.366

InvestasiInvestation - - - - -

JumlahTotal 10.827.682 15.307.860 15.655.500 15.156.178 11.063



Tabel Harga SahamShare price table

PeriodePeriod

Harga per Saham (Rp)Price per Share (Rp)

Volume TransaksiTransaction Volume

Jumlah Saham BeredarNumber of shares

outstanding

TertinggiHighest

TerendahLowest

PenutupanClosing

(Lembar Saham)(Shares)

2020

Triwulan I Quarter I 1.230 362 535 645.739.000 3.560.849.376

Triwulan II Quarter II 705 470 610 1.643.439.500 3.560.849.376

Triwulan III Quarter III 690 488 500 918.902.300 3.560.849.376

Triwulan IV Quarter IV 1.670 500 1.535 3.487.437.000 3.560.849.376

2019

Triwulan I Quarter I 1.713 1.537 1.592 616.490.000 3.560.849.376

Triwulan II Quarter II 1.733 1.510 1.625 623.950.000 3.560.849.376

Triwulan III Quarter III 1.512 1.355 1.385 465.860.000 3.560.849.376

Triwulan IV Quarter IV 1.275 1.113 1.167 441.020.000 3.560.849.376

Ikhtisar SahamShare Highlights

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des

400500600

700

800900

1,0001,100

1,2001,3001,400

1,5001,5351,600

PriceIDR

Grafik SahamStock Chart



Aksi Korporasi

Pada 18 November 2020, ADHI melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020 senilai Rp286 miliar dengan kupon 9,75% dan tenor selama 3 tahun. Obligasi ini mendapat peringkat IdA- dari Pefindo.

Sanksi Otoritas BursaSepanjang tahun 2020, ADHI tidak memperoleh sanksi dari otoritas bursa baik burapa penghentian perdagangan sementara perdagangan saham atau penghapusan pencatatan saham.

Corporate Action

On November 18, 2020, ADHI conducted a Public Offering of Continuous Bonds III Adhi Karya Phase I Year 2020 worth IDR286 billion with a 9.75% coupon and a tenor of 3 years. The bonds are rated IdA- from Pefindo.

Exchange Authority SanctionsThroughout 2020, ADHI did not receive any sanctions from the stock exchange authorities, either for the temporary suspension of trading in shares or the delisting of shares listing.



Ikhtisar Efek LainnyaHighlights of Other Effects

Ikhtisar Obligasi dan SukukBonds and Sukuk Highlights

Nama EfekSecurities Name

Jumlah Obligasi(Rp juta)

Bond Amount(Rp million)

Tingkat Suku Bunga (%)

Interest Rate(%)

TenorTenor

Jatuh TempoDue date

PeringkatRating Wali Amanat

Trustee2020 2019

Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap I Tahun 2017ADHI Shelf-Registration Bond II Phase I Year 2017

2.997.000 9,25% 5 tahun5 years

22 Juni 2022June 22, 2022 IdA- IdA- Bank Mega

Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap II Seri A Tahun 2019ADHI Shelf-Registration Bond II Phase II Series A Year 2019

556.000 9,25% 3 tahun3 years


Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap II Seri B Tahun 2019ADHI Shelf-Registration Bond II Phase II Series B Year 2019

473.500 9,75% 5 tahun5 years


Obligasi Berkelanjutan III ADHI Tahap I Tahun 2020ADHI Shelf-Registration Bond III Phase I Year 2020

286.000 9,75% 3 tahun3 years

18 Nov 2023Nov 18, 2023 IdA- IdA- BJB



Penghargaan dan SertifikasiAwards and Certifications

PenghargaanAwards

No Kategori AwardAward Category

Nama Award - PenyelenggaraName - Organizer

TanggalDate

SkalaScale

1

CEO Safety Leadership Award [Budi Harto - ADHI]CEO Safety Leadership Award [Budi Harto - ADHI]

INDONESIA CONSTRUCTION SAFETY AWARDS (ICSA) - A2K4 & Ditjen Bina Konstruksi KPUPRINDONESIA CONSTRUCTION SAFETY AWARDS (ICSA) - A2K4 & Directorate General of Construction KPUPR Development

15 Januari 2020January, 15 2020

NasionalNational

2

Directorship Safety Performance Award for SOE [Partha Sarathi - ADHI]Directorship Safety Performance Award for SOE [Partha Sarathi - ADHI]



NasionalNational

3

Directorship Safety Performance Award for Private Sector [Koorniawan Rohadi Purwo - APG]Directorship Safety Performance Award for Private Sector [Koorniawan Rohadi Purwo - APG]



NasionalNational

4

Best HSE Performance untuk kategori Pabrik Beton Precast [APB]Best HSE Performance for Precast Concrete Factory [APB] category



NasionalNational

5

Penerapan Manajemen Keselamatan Konstruksi terbaik kategori Infrastruktur Transportasi KA [Proyek LRT Ruas Mampang-Dukuh Atas - DPKA]Application of the best Construction Safety Management in the Railway Transportation Infrastructure category



NasionalNational

6

Penerapan Manajemen Keselamatan Konstruksi terbaik kategori Infrastruktur Transportasi Laut [Proyek Patimban ADHI Jo]Application of the best Construction Safety Management in the Sea Transportation Infrastructure category



NasionalNational



No Kategori AwardAward Category

Nama Award - PenyelenggaraName - Organizer

TanggalDate

SkalaScale

7 2nd The Best2nd The Best

Corporate Secretary & Communication Award V 2020 - Economic ReviewCorporate Secretary & Communication Award V 2020 - Economic Review

07 Februari 2020February 7, 2020

NasionalNational

8 Kategori GoldGold Category

Indonesia CSR Brand Equity Award 2020 - The IconomicsIndonesia CSR Brand Equity Award 2020 - The Iconomics


NasionalNational

9

3rd place Technology Breakthrough [Artificial Intelligence In Construction Industry Machine Learning: for Safety Morning]

BUMN MILLENNIAL INNOVATION SUMMIT 2020 - KBUMNBUMN MILLENNIAL INNOVATION SUMMIT 2020 - KBUMN

30 Juli 2020July 30, 2020

NasionalNational

10 Kategori GoldGold Category

Financial Zoominar & Indonesia Finance Award-III-2020 (IFA) - Economic ReviewFinancial Zoominar & Indonesia Finance Award-III-2020 (IFA) - Economic Review

08 Oktober 2020October 8, 2020

NasionalNational

11 1st The Best IT For Public Company1st The Best IT For Public Company

Indonesia IT Award III 2020 - Economic ReviewIndonesia IT Award III 2020 - Economic Review

08 November 2020November 8, 2020

NasionalNational

12

Produksi U-Shaped Girder Pertama untuk Sistem Jalur KeretaFirst U-Shaped Girder Production for Railway Line System

MURI (Museum Rekor Indonesia)MURI (Museum Rekor Indonesia)


NasionalNational

13

Seri Pengiriman Terberat U-Shaped Girder untuk Sistem Jalur Kereta Tanpa KecelakaanU-Shaped Girder Toughest Delivery Series for an Accident-Free Railway Line System



NasionalNational

14

Pembangunan Jalur Kereta dengan Struktur U-Shaped Girder Terpanjang Construction of a Railway Line with the Longest U-Shaped Girder Structure



NasionalNational



ISO 9001 : 2015

Masa BerlakuValidity period

: 27 Juli 2021July 27, 2021

Deskripsi SingkatShort Description

: Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015)Quality management system (ISO 9001: 2015)

Lembaga (yang memberikan)Institutions (which provide)

: United Registrar of Systems (URS)United Registrar of Systems (URS)

ISO 45001:2018


: 27 Juli 2021July 27, 2021


: Sistem Manajemen Keselematan dan Kesehatan Kerja (ISO 45001:2018)Occupational Health and Safety Management System (ISO 45001: 2018)



ISO 14001:2015

Masa BerlakuMasa Berlaku

: 27 Juli 2021July 27, 2021

Deskripsi SingkatDeskripsi Singkat

: Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015)Environmental Management System (ISO 14001: 2015)

Lembaga (yang memberikan)Lembaga (yang memberikan)


SertifikasiCertification



Sertifikat SMK3 Kementrian Ketenagakerjaan RI Sertifikat SMK3 Kementrian Ketenagakerjaan RI


: 17 Oktober 2023October 13, 2023


: Pencapaian 89.15% untuk kategori tingkat lanjutan (166 kriteria)Achievement of 89.15% for the advanced level category (166 criteria)


: Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaManpower of The Republik of Indonesia)

SNI ISO 37001:2016


: 1 September 2023September 1, 2023


: Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016)Anti-Bribery Management System (SNI ISO 37001: 2016)


: Sucofindo International Certification ServicesSucofindo International Certification Services

ISO 19650-2-2018

Masa BerlakuMasa Berlaku

: 14 September 2021September 14, 2024

Deskripsi SingkatDeskripsi Singkat

: Menyediakan layanan desain, konstrusi dan commissioning yang sesuai dengan BIM level 2 ISO 19650-1:2018 dan ISO 19650-2:2018Provide design, construction and commissioning services in accordance with BIM level 2 ISO 19650-1: 2018 and ISO 19650-2: 2018

Lembaga (yang memberikan)Lembaga (yang memberikan)

: Balai Sertifikasi Industri (BSI)Industrial Certification Center

Verification CertificateNo. VC 733181

First Issued: 2020-09-15 Effective Date: 2020-09-15Latest Issue: 2020-09-15 Expiry Date: 2021-09-14

Page: 1 of 2This certificate has been issued by and remains the property of BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UnitedKingdom and should be returned immediately upon request.To check its validity telephone +44 (0) 345 080 9000. An electronic certificate can be authenticated online.

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.A member of BSI Group of Companies.

Verification Certificate

This is to certify that: Adhi Karya (Persero)Tbk PTSouth BuildingJl. Raya Pasar Minggu Km.18Jakarta SelatanDKI Jakarta12510Indonesia

Holds Certificate Number: VC 733181

In respect of:

ISO 19650-2:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering

works, including building information modelling (BIM) - Information management using building

information modelling. Part 2: Delivery phase of the assets.

Providing design, construction and commissioning services complying with BIM Level 2 in accordance

with ISO 19650-1:2018 & ISO 19650-2:2018.

For and on behalf of BSI: Chris Lewis - Certification Director, Product Certification


Page: 1 of 2

This certificate has been issued by and remains the property of BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UnitedKingdom and should be returned immediately upon request.To check its validity telephone +44 (0) 345 080 9000. An electronic certificate can be authenticated online.









In respect of:





with ISO 19650-1:2018 & ISO 19650-2:2018.



Page: 1 of 2










In respect of:





with ISO 19650-1:2018 & ISO 19650-2:2018.



Page: 1 of 2










In respect of:





with ISO 19650-1:2018 & ISO 19650-2:2018.



Page: 1 of 2










In respect of:





with ISO 19650-1:2018 & ISO 19650-2:2018.



Page: 1 of 2










In respect of:





with ISO 19650-1:2018 & ISO 19650-2:2018.



Page: 1 of 2










In respect of:





with ISO 19650-1:2018 & ISO 19650-2:2018.



Page: 1 of 2





No Tanggal PeristiwaEvent Date

Peristiwa PentingImportant Event

1 15/01/2020 ADHI mendapatkan ICSA Awards 2019 untuk 1. CEO Safety Leadership Award Kategori BUMN Konstruksi diberikan kepada Direktur Utama ADHI, Budi

Harto.2. Directorship Safety Performance Award Kategori BUMN Konstruksi diberikan kepada Direktur QHSE dan

Pengembangan ADHI, Partha Sarathi.3. Directorship Safety Performance Award Kategori Perusahaan Swasta diberikan kepada Direktur PT Adhi

Persada GedungADHI Won 2019 ICSA Awards for1. CEO Safety Leadership Award for Construction BUMN Category was given to the President Director of ADHI,

Budi Harto.2. The Directorship Safety Performance Award for the Construction BUMN Category was given to the Director

of QHSE and ADHI Development, Partha Sarathi.3. The Directorship Safety Performance Award for the Private Company Category was given to the Director of

PT Adhi Persada Gedung


PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan ADHI dan PT Shimizu Corporation Indonesia menandatangani kontrak kerja sama pembangunan proyek MRT Fase 2A dari Bundaran HI hingga Harmoni.

PT MRT Jakarta (Perseroda) with ADHI and PT Shimizu Corporation Indonesia signed a cooperation contract for the construction of the Phase 2A MRT project from the HI Roundabout to Harmoni.

4 Juni 2020June 4, 2020

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 .

Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2019 Financial Year.






2 24/01/2020 Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Republik Indonesia.Signing of a Joint Agreement withJaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), the Republic of Indonesia Prosecutor's Office.

3 15/02/2020 Peresmian Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah oleh Joko Widodo.Inauguration of the Manahan Stadium, Solo, Central Java by Joko Widodo.

4 17/02/2020 PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan ADHI dan PT Shimizu Corporation Indonesia menandatangani kontrak kerja sama pembangunan proyek MRT Fase 2A dari Bundaran HI hingga Harmoni.PT MRT Jakarta (Perseroda) with ADHI and PT Shimizu Corporation Indonesia signed a cooperation contract for the construction of the Phase 2A MRT project from the Bundaran HI to Harmoni.

5 22/03/2020 ADHI selesai mengerjakan persiapan Wisma Atlet yang diubah menjadi Rumah Sakit Khusus Penanganan COVID-19 Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kesehatan, dan Gubernur Jawa Tengah. ADHI has finished working on the preparation of the Athlete's House which was converted into a Special Hospital for Handling COVID-19, the Minister of State Secretary, the Minister of Health, and the Governor of Central Java.

6 23/03/2020 Presiden Joko Widodo bersama Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan peninjauan RS Darurat Wisma Atlet, Kemayoran.President Joko Widodo together with the Minister of SOEs, Erick Thohir, conducted a survey of the Wisma Atlet Emergency Hospital, Kemayoran.

7 27/04/2020 ADHI ditunjuk oleh Kementerian PUPR untuk melaksanakan pekerjaan renovasi Rumah Sakit Akademik UGM menjadi RS Darurat COVID-19 untuk daerah Yogyakarta dan sekitarnya.ADHI was appointed by the Ministry of PUPR to carry out the renovation work of the UGM Academic Hospital into a COVID-19 Emergency Hospital for the Yogyakarta and surrounding areas.

8 29/04/2020 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan dua gedung yang akan digunakan sebagai Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM).The Minister of Public Works and Public Housing (PUPR), Basuki Hadimuljono, reviewed the construction of two buildings that will be used as the Academic Hospital of Gadjah Mada University (RSA UGM).

9 05/05/2020 ADHI melakukan kegiatan pembagian 1000 takjil dan 1000 masker di daerah Pasar Minggu dan sekitarnya.ADHI distributes 1000 takjil and 1000 masks in the Pasar Minggu area and its surroundings.

10 19/05/2020 ADHI bersama berbagai BUMN lain yang tergabung dalam Satuan Tugas Tanggap Bencana Melawan COVID-19 Jakarta Selatan, menyiapkan dapur umum di Kebayoran Baru, tepatnya di belakang Kantor Walikota Jakarta Selatan.ADHI together with various other SOEs that are members of the South Jakarta Disaster Response Task Force, have prepared a public kitchen in Kebayoran Baru, to be precise behind the South Jakarta Mayor's Office.

11 04/06/2020 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 .Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2019 Financial Year.

12 06/06/2020 Peresmian Virtual Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM) oleh xxVirtual inauguration of Gadjah Mada University Academic Hospital (UGM RSA) by xx.

13 30/07/2020 Second Runner Up di kategori technology breakthrough dalam Program Millenial Innovation Summit (MIS).Second Runner Up in the technology breakthrough category in the Millennial Innovation Summit (MIS) Program.

14 24/08/2020 Peresmian Gedung Otoritas Jasa Keuangan - OJK Kota Yogyakarta oleh Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.The inauguration of the Yogyakarta City Financial Services Authority Building by the Governor of Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X and the Chairman of the OJK Board of Commissioners Wimboh Santoso.

15 25/08/2020 Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Trans-Sumatera ruas Sigli-Banda Aceh seksi 4 rute Indrapuri-Blang Bintang di Gerbang Tol Blang Bintang, Banda Aceh. President Joko Widodo inaugurated the Trans-Sumatra Toll Road for the Sigli-Banda Aceh section 4 of the Indrapuri-Blang Bintang route at the Blang Bintang Toll Gate, Banda Aceh.

16 02/09/2020 ADHI berhasil menjadi Perusahaan pertama di Indonesia yang berhasil memperoleh sertifikasi BIM dari British Standards Institution.ADHI succeeded in becoming the first company in Indonesia to successfully obtain BIM certification from the British Standards Institution.

17 09/09/2020 Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, Perjanjian Penjaminan Proyek, dan Perjanjian Regres untuk Pekerjaan Proyek Pembangunan Tol Ruas SoloYogyakarta-NYIA Kulon ProgoThe signing of the Toll Road Concession Agreement, Project Guarantee Agreement, and Regress Agreement for the SoloYogyakarta-NYIA Kulon Progo toll road construction project

18 02/10/2020 Peresmian Nilai Utama dari AKHLAK ADHI.Inauguration of the Main Values of AKHLAK ADHI.

19 06/10/2020 Investor Gathering secara virtual dengan para investor dan rekanan ADHI.Investor Gathering virtually with ADHI investors and partners.





20 11/11/2020 Seremoni Penyambungan Bentang Panjang Terakhir dan Penyerahan 3 Rekor Muri U-Shaped Girder LRT Jabodebek.Last Long Span Splicing Ceremony and Submission of 3 Muri Records U-Shaped Girder LRT Jabodebek.

21 13/11/2020 Penandatanganan dua perjanjian. Pertama Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Kedua Perjanjian Penjaminan Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.Signing of two agreements. The first is the Toll Road Concession Agreement (PPJT). The two Yogyakarta-Bawen Toll Road Project Guarantee Agreements.

22 12/12/2020 ADHI bersama PNM melakukan sinergi realisasi program kemitraan. Penyambutan Dana kemitraan ini diberikan kepada dua klaster, yakni Klaster Petani Kopi Arabika Kintamani “Darma Giri” Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, serta Klaster Petani Jeruk Kintamani “Makmur Jaya”, Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.ADHI together with PNM synergize the realization of the partnership program. The reception of this partnership fund was given to two clusters, namely the Kintamani Arabica Coffee Farmer Cluster "Darma Giri" Belantih Village, Kintamani District, Bangli Regency, Bali, as well as the Kintamani Citrus Farmer Cluster "Makmur Jaya", Katung Village, Kintamani District, Bangli Regency, Bali. .

23 15/12/2020 Melaksanakan kewajiban dalam hal keterbukaan informasi publik, salah satunya melalui Public Expose.Carry out obligations in terms of public information disclosure, one of which is through a Public Expose.

6 Oktober 2020October 6, 2020

Investor Gathering secara virtual dengan para investor dan rekanan ADHI.

Investor Gathering virtually with ADHI investors and partners.

9 September 2020September 9, 2020

Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, Perjanjian Penjaminan Proyek, dan Perjanjian Regres untuk Pekerjaan Proyek Pembangunan Tol Ruas SoloYogyakarta-NYIA Kulon Progo

Signing of Toll Road Concession Agreement, AgreementProject Guarantee and Regress Agreement for the SoloYogyakarta-NYIA Kulon Progo toll road construction project





Annual Report 2020 PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK.

Laporan Manajemen

Management Report

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Pada Tahun 2020Implementation Of Board Of Commissioners Duties in 2020

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan kepada kami selaku Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Perseroan. Pada Kesempatan ini kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris Perseroan kepada Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan lainnya selama Tahun Buku 2020.

Perjalanan panjang PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengalami beberapa fase penting dalam era pengelolaannya. Pada awal berdirinya PT Adhi Karya (Persero) Tbk fokus pada kontraktor umum. Akan tetapi PT Adhi Karya (Persero) Tbk saat ini mulai bergerak melebarkan sayap ketika menerima penugasan Pemerintah untuk menyelesaikan proyek perkeretaapian dan selain itu juga masuk dalam geiatan dalam bidang konstruksi, Engineering Procurement and Contruction (EPC), pariwisata, perdagangan, properti, real estate dan investasi infrastruktur. Dengan [rospek usaha Perseroan pada masa mendatang dan beberapa langkah penting untuk memperkokoh landasan pertumbuhan kinerja Perseroan yang sustain PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah bekerja keras membangun dan mempertahankan reputasi dengan menguatkan komitmen untuk kesempurnaan mutu, kualitas karya, serta kepuasan pelanggan. Kesetiaan dan kebanggaan pada industri ini kami buktikan dengan membangun proyek-proyek dan bangunan infrastruktur berkualitas yang terbaik.

Perseroan menjalankan kegiatan usaha tersebut dengan pertimbangan bahwa industri ini harus dihadapi dengan tekun, hati-hati, dan bijaksana. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris bersama dengan Direksi memantapkan langkah dalam menghadapi tantangan baik eksternal maupun internal yang ada dengan penuh percaya diri.

Bersama ini, kami sampaikan pokok-pokok laporan pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap operasional Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sebagai pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas amanah yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya dan juga merupakan salah satu bentuk penerapan Tata Kelola Perseroan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), serta penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Dear Shareholders and Stakeholders,

All praises to the Almighty God, Board of Commissioners managed to perform the duties and responsibilities mandated to us as the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk, hereinafter referred to as the Company. On this occasion we will submit the accountability report of the Board of Commissioners of the Company to the Shareholders and other stakeholders during the fiscal year 2020.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk with its remarkable journey has experienced important phases in its management era. At the early establishment of PT Adhi Karya (Persero) Tbk, the Company focused on general contractor. However, PT Adhi Karya (Persero) Tbk is currently starting to move and expand after receiving Government assignment to finish a railway project and besides that it is also involved in activities in the construction, Engineering Procurement and Construction (EPC), tourism, trade, property, real estate and infrastructure investment projects. With the company’s business prospects in the future and several important steps to solidify the foundation of the Company’s sustainable performance growth, PT Adhi Karya (Persero) Tbk has worked hard to build and maintain reputation by strengthening its commitment to quality excellence, quality of work, and customer satisfaction. We prove loyalty and pride in this industry by building the best quality infrastructure projects and buildings.

The Company runs these business activities with the consideration that this industry shall be treated diligently, prudently and wisely. Therefore, throughout 2020, the Board of Commissioners together with the Board of Directors will confidently take steps to face both external and internal challenges.

Herewith, we would convey main points of the report on the implementation of supervisory duties carried out by the Board of Commissioners on the Company’s operations for Fiscal Year 2020 as responsibility of the Board of Commissioners for the mandate assigned by Shareholders and other Stakeholders and is also one form of the implementation of Good Corporate Governance, as well as an assessment of the performance of the committees under the Board of Commissioners.


Laporan ManajemenManagement Report

“Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019.”“Indonesian Economy experienced growth contraction of 2.07% in 2020 compared to 2019.”

Dody Usodo Hargo S.Komisaris UtamaPresident Commissioner



Kondisi Lingkungan Eksternal Perseroan Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada kondisi perekonomian global dan nasional. Ekonomi global dan nasional mengalami kontraksi di tahun 2020. Kondisi ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat dalam akibat adanya pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku yaitu mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 Juta atau US$3.911,7. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019. Kondisi ini tentunya juga memberikan dampak yang cukup besar bagi industri konstruksi yang pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi.

Adanya pandemi COVID-19 dan pelemahan perekonomian sebagai akibat yang menyertainya membuat pelaksanaan proyek-proyek yang ada mengalami kendala dan juga adanya penundaan-penundaan proyek baru. Dewan Komisaris memandang bahwa kondisi tahun 2020 merupakan kondisi yang penuh tantangan bagi Perseroan. Adanya pelambatan ekonomi, pembatasan sosial berskala besar, penundaan-penundaan proyek baru berdampak negatif bagi kinerja ADHI di tahun 2020.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Melalui Laporan Tahunan ini, Dewan Komisaris memberikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2020 terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini juga memaparkan penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Direksi sepanjang tahun 2020. Dengan prospek usaha Perseroan pada masa mendatang dan beberapa langkah penting untuk memperkokoh landasan pertumbuhan kinerja Perseroan yang sustain PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah bekerja keras membangun dan mempertahankan reputasi dengan menguatkan komitmen untuk kesempurnaan mutu, kualitas karya, serta kepuasan pelanggan.

Dalam melakukan mekanisme proses pengawasan dan pemberian arahan serta nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengurusan Perseroan, Dewan Komisaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Perseroan yang berlaku. Proses pengawasan ini adalah untuk memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan sehingga mampu memberikan imbal jasa yang memuaskan bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Fungsi pengawasan dan pemberian arahan serta nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris kepada Direksi, dilakukan lima pendekatan yang tetap berpedoman pada Tata Kelola Perusahaan yaitu : (1) mengadakan rapat berkala secara rutin dengan Direksi untuk memantau kinerja secara periodik; (2) mengadakan rapat

Conditions Of The Company’s External EnvironmentThe Covid-19 pandemic has a very significant impact on global and national economic conditions. The global and national economies experienced contraction in 2020. Economic conditions in 2020 experienced a deep contraction due to the Covid-19 pandemic. The Central Bureau of Statistics (BPS) released data on the Indonesian economy in 2020 which is measured based on Gross Domestic Product (GDP) at current prices, reaching IDR15,434.2 trillion and GDP per capita reaching IDR56.9 million or US $ 3,911.7. The Indonesian economy in 2020 experienced a growth contraction of 2.07 percent compared to 2019. This condition of course also had a significant impact on the construction industry, whose growth is strongly influenced by economic growth.

The outbreak of the Covid-19 pandemic and the economic downturn as a result of it has caused the implementation of existing projects to experience obstacles and also the delays of new projects. The Board of Commissioners views that the conditions in 2020 are challenging conditions for the Company. The existence of an economic slowdown, large-scale social restrictions, new project delays have a negative impact on ADHI’s performance in 2020.

Implementation Of Supervisory FunctionThrough this Annual Report, the Board of Commissioners provides a report on the supervisory duties that have been carried out during the 2020 Fiscal Year regarding the management of the Company by the Board of Directors as stipulated in the Articles of Association and applicable laws. This report also describes the Board of Commissioners’ assessment of the Board of Directors’ performance throughout 2020. With the Company’s business prospects in the future and several important steps to emphasize the foundation for sustainable growth of the Company’s performance, PT Adhi Karya (Persero) Tbk has worked hard to build and maintain its reputation by strengthening its commitment to perfection of quality, quality of work, and customer satisfaction.

In carrying out the mechanism of the supervisory process and providing direction and advice to the Board of Directors in managing and administering the Company, the Board of Commissioners is guided by the prevailing laws and regulations and the Company’s internal provisions. This monitoring process is to ensure the achievement of the designated performance targets so as to provide satisfactory returns for shareholders and other stakeholders.

The function of monitoring and providing direction and advice is carried out by the Board of Commissioners to the Board of Directors, using five approaches that are still guided by Corporate Governance, namely: (1) holding regular meetings with the Board of Directors to monitor performance periodically; (2) holding



non rutin untuk membahas persoalan tertentu yang harus segera diambil keputusan dan memerlukan tindaklanjut dengan segera; (3) mengadakan rapat-rapat internal Dewan Komisaris bersama para anggota Komite-komite Dewan Komisaris; (4) melakukan kunjungan kerja ke proyek/lokasi kegiatan Perseroan, dan; (5) menerbitkan surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi.

Selain itu dari lima pendekatan tersebut di atas Dewan Komisaris berharap penguatan Risk Management, Good Corporate Governance, Internal Control, serta pengembangan kapasitas kapasitas SDM yang disiplin dilakukan secara berkelanjutan, menjadi pondasi yang kuat bagi PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai langkah untuk mengantisipasi bisnis baru yang akan datang. Komitmen kuat Manajemen dalam memperbaiki dan menyempurnakan kualitas SDM, kualitas layanan, penerapan Good Corporate Governance, Risk Management, implementasi Budaya Kerja, pengendalian biaya diharapkan dapat meningkatkan daya saing PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Group di tatanan regional.

Pengawasan Terhadap Implementasi StrategiPeran dan fungsi pengawasan merupakan tugas utama yang diemban Dewan Komisaris, khususnya dalam memberikan masukan yang sejalan dengan aspirasi Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dibangun melalui kesamaan pandangan untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) yang sebelumnya telah disampaikan Direksi dan mendapat persetujuan dari Pemegang Saham. Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan review terhadap setiap inisiatif strategis yang dijalankan Direksi dan menilai kesesuaiannya dengan rencana Perseroan.

Dalam masa pandemi COVID-19, Dewan Komisaris tetap melaksanakan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja dan anggaran Perseroan, ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan kombinasi secara virtual maupun fisik dengan disiplin terhadap protokol kesehatan.

Dewan Komisaris memberikan masukan, arahan, dan rekomendasi terkait penyesuaian yang perlu dilakukan Perseroan dalam kondisi pandemi. Dewan Komisaris juga tetap mengingatkan Direksi untuk menjaga Tata Kelola Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) secara terencana dan berkelanjutan.

non-routine meetings to discuss certain issues that must be taken immediately and require immediate follow-up; (3) holding internal meetings of the Board of Commissioners together with members of the Committees of the Board of Commissioners; (4) conducting work visits to the project/location of the Company’s activities, and; (5) issuing letters approval addressed to the Board of Directors.

In addition, from the five approaches mentioned above, the Board of Commissioners epxects that the strengthening of Risk Management, Good Corporate Governance, Internal Control, as well as the development of disciplined HR capacity is carried out continuously, becoming a strong foundation for PT Adhi Karya (Persero) Tbk as a step to anticipate new business in the future. Strong commitment of the Management to keep improving and enhancing the quality of human resources, service quality, implementing Good Corporate Governance, Risk Management, implementing Work Culture, controlling costs is expected to increase the competitiveness of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Group in a regional order.

Supervision Over the Strategy ImplementationThe role and function of supervision is the main task of the Board of Commissioners, particularly in providing input that is in line with the aspirations of Shareholders and all Stakeholders. In carrying out the supervisory function, the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is built through a common view to achieve the Company’s Vision and Mission.

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners adheres to the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) which was previously submitted by the Board of Directors and received approval from the Shareholders. The Board of Commissioners monitors and reviews every strategic initiative carried out by the Board of Directors and assesses its suitability with the Company’s plans.

During the Covid-19 pandemic, the Board of Commissioners continues to supervise management policies, general management of both the company and the company’s business carried out by the Board of Directors, provide advice to the Board of Directors, supervise the implementation of the Company’s long-term plans, work plans and the Company’s budget, provisions of the articles of association and resolutions of the GMS as well as laws and regulations by implementing a virtual or physical combination with discipline on health protocols.

The Board of Commissioners provides input, direction, and recommendations regarding adjustments that the company needs to make in a pandemic condition. The Board of Commissioners also continues to remind the Board of Directors to maintain Corporate Governance by implementing the principles of Good Corporate Governance in a planned and sustainable ways.



Mekanisme dan Frekuensi PengawasanDalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati hak dan wewenang Direksi dalam pengelolaan Perseroan. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris menggunakan beberapa mekanisme secara langsung maupun tidak langsung.

Mekanisme tidak langsung dilakukan dengan memeriksa laporan Perseroan, dimana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan mekanisme langsung dilakukan dengan melakukan rapat bersama Direksi, untuk meminta penjelasan Direksi terkait hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris. Dalam rapat bersama tersebut, Dewan Komisaris juga melakukan review terhadap kinerja Perseroan pada setiap periode.

Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Perseroan dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris dapat menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal tersebut. Sepanjang 2020, Dewan Komisaris melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat memberikan penugasan kepada Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris untuk melakukan review maupun pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kinerja dan operasional Perseroan.

Nasihat dan Rekomendasi Dewan KomisarisDalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dapat memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi tanpa harus terlibat dalam aktivitas operasional Perseroan.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi terkait bidang keuangan dan audit, sumber daya manusia termasuk fungsi nominasi, remunerasi, dan organisasi, pengendalian risiko Perseroan dan kebijakan mutu, pengembangan bisnis dan teknologi informasi, dan legal serta tata kelola perusahaan.

Penilaian Kinerja Direksi

Dewan Komisaris memiliki peran untuk mengawasi pengelolaan operasi dan bisnis yang dijalankan Direksi. Berdasarkan fungsi pengawasan dan pemberian masukan tersebut, Dewan Komisaris dapat menilai kinerja Direksi selama tahun 2020. Dewan Komisaris menyadari bahwa proses dan output dari kinerja Direksi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang bersifat eksternal.

Monitoring Mechanism and FrequencyIn carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners adheres to the prevailing laws and regulations and respects the rights and authorities of the Board of Directors in managing the Company. Supervision by the Board of Commissioners applies a number of direct and indirect mechanisms.

The indirect mechanism is carried out by examining the Company’s reports, where according to the prevailing laws and regulations, the Board of Commissioners has the authority to carry out examinations. Meanwhile, the direct mechanism is carried out by holding a meeting with the Board of Directors to request an explanation from the Board of Directors regarding matters of concern to the Board of Commissioners. In the joint meeting, the Board of Commissioners also reviews the Company’s performance at each period.In this forum, the Board of Commissioners is eligible to request an explanation from the Board of Directors regarding the Company’s performance achievements and the various obstacles it faces. The Board of Commissioners can convey their views and provide advice to the Board of Directors regarding this matter. Throughout 2020, the Board of Commissioners held 13 (thirteen) joint meetings with the Board of Directors.In addition, the Board of Commissioners can also assign committees under the Board of Commissioners to review and supervise matters relating to the performance and operations of the Company.

Advice and Recommendation from the Board of CommissionersIn carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners can provide advice and recommendations to the Board of Directors without having to be involved in the Company’s operational activities.Throughout 2020, the Board of Commissioners has provided recommendations related to finance and auditing, human resources including nomination, remuneration and organizational functions, corporate risk control and quality policy, business development and information technology, and legal and corporate governance.

Assessment On Board Of Directors PerformanceThe Board of Commissioners has a role to oversee the management of operations and business carried out by the Board of Directors. Based on the function of monitoring and providing input, the Board of Commissioners can assess the performance of the Board of Directors during 2020. The Board of Commissioners realizes that the processes and outputs of the performance of the Board of Directors are inseparable but can also be influenced by external factors.



Beberapa aspek yang menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi diantaranya adalah pencapaian target kinerja Perseroan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAP) 2020, perolehan kontrak-kontrak baru, kinerja keuangan, progres pelaksanaan kontrak-kontrak strategis nasional, dan implementasi kebijakan-kebijakan strategis Perseroan.

Sepanjang 2020, Dewan Komisaris melihat Direksi terus melakukan upaya dalam meningkatkan kinerja setiap lini bisnis dan anak perusahaan. Direksi telah menjalankan berbagai upaya untuk dapat meminimalisir dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap kinerja Perseroan. Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dan jajarannya atas keberhasilan meningkatkan pertumbuhan perolehan kontrak baru ditengah kondisi pandemi COVID-19.

Perseroan berhasil membukukan kontrak baru senilai Rp19,7 triliun (di luar pajak) pada 2020, naik 34% dibandingkan 2019 sebesar Rp14,7 triliun. Dengan demikian, nilai total order book sampai Desember 2020 mencapai Rp49,2 triliun di luar pajak. Namun, karena adanya pembatasan sosial berskala besar, Perseroan mengalami perlambatan dalam menghasilkan pendapatan, hingga menyebabkan penurunan laba, baik laba kotor, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA), maupun laba bersih. Meskipun demikian, Perseroan masih dapat mempertahankan laba positif.

Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan khususnya terkait pencapaian target yang tertuang dalam RKAP 2020. Kami menilai bahwa kondisi pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan atas ketidakcapaian target tersebut. Dari sisi perolehan kontrak baru, jumlah yang dicapai mengalami peningkatan sebesar 34% dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih dibawah RKAP 2020. Nilai pendapatan perusahaan juga masih 81,15% dibandingkan target RKAP 2020. Sedangkan pencapaian laba bersih Perseroan mencapai 31,36% dari RKAP 2020.

Berdasarkan pencapaian RKAP tersebut, Dewan Komisaris melihat bahwa Direksi telah menjalankan berbagai upaya untuk dapat mencapai RKAP tersebut. Kami juga telah menyampaikan rekomendasi-rekomendasi untuk dapat mencapai RKAP secara optimal. Kami menyadari belum terpenuhinya RKAP tersebut lebih disebabkan oleh faktor eksternal yang sebagian besar berada diluar kontrol Perseroan. Namun demikian, Dewan Komisaris terus meminta Direksi untuk melakukan upaya perbaikan dan pencapaian target yang lebih baik di tahun mendatang.

Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi dan penilaian atas Key Performance Indicators (KPI) Direksi yang telah disepakati oleh Dewan. Penilaian tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara. Meskipun beberapa target yang berkaitan dengan kinerja keuangan belum dapat memenuhi target yang awal dicanangkan

Several aspects as concern of the Board of Commissioners in the management of the Company carried out by the Board of Directors include the achievement of company performance targets in accordance with the 2020 Annual Work Plan (RKAP), acquisition of new contracts, financial performance, progress of implementing national strategic contracts, and implementation of the Company’s strategic policies.

Throughout 2020, the Board of Commissioners saw that the Board of Directors has continuously implemented the efforts to improve performance of each line of business and subsidiaries. The Board of Directors has made various efforts to minimize the negative impact of the Covid-19 pandemic on the Company’s performance. The Board of Commissioners appreciates the performance of the Board of Directors and its staff for the success in increasing the growth in the acquisition of new contracts amid the conditions of the Covid-19 pandemic.

The Company managed to book new contracts valued IDR19.7 trillion (excluding taxes) in 2020, increased by 34% compared to IDR14.7 trillion in 2019. However, the total value of the order booked as of December 2020 reached IDR49.2 trillion excluding taxes. Therefore, due to large-scale social restrictions, the Company experienced a slowdown in generating revenue, causing a decrease in profits, both gross profit, profit before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA), as well as net income. However, the Company was still able to maintain a positive profit.

The Board of Commissioners has carried out a supervisory function, especially regarding the achievement of the targets set out in the 2020 RKAP. We consider that the Covid-19 pandemic condition has a significant impact on the failure to achieve these targets. In terms of obtaining new contracts, the realization achieved a growth of 34% compared to the previous year, but was still below the RKAP 2020. The company’s revenue value was also 81.15% compared to the RKAP 2020 target. Meanwhile, the company’s net profit achievement reached 31.36% of the RKAP 2020.

Based on the achievement of the RKAP, Board of Commissioners views that the Board of Directors has made various efforts to achieve the RKAP. We have also submitted recommendations to optimally achieve the RKAP. We are aware that the incomplete RKAP is more due to external factors, most of which are beyond the Company’s control. However, the Board of Commissioners continues to ask the Board of Directors to make improvements and achieve better targets in the upcoming year.

In addition, the Board of Commissioners has also evaluated and assessed Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Directors that have been approved by the Board. The assessment refers to the provisions of the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-01/MBU/11/2020 concerning Annual Management Contracts for the Directors of State-Owned Enterprises. Even though several targets related to financial performance have not



pada awal tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, tetapi secara keseluruhan Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian kinerja Direksi sesuai dengan indikator-indikator dalam KPI tersebut yang tidak hanya mencakup indikator keuangan tetapi juga non keuangan.

Dewan Komisaris menyadari bahwa kinerja PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Tahun Buku 2020 ini mengalami koreksi yang sangat mendalam. Dewan Komisaris menekankan pada pengawasan pengelolaan Perseroan agar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 ini, risiko yang dihadapi Perseroan dapat dikelola dengan baik agar PT Adhi Karya (Persero) Tbk tumbuh secara sehat, bersih, efektif, efisien dan transparan berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai peraturan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pandangan Atas Prospek Usaha Yang Disusun DireksiDireksi telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 dan telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham. RKAP tersebut memuat sejumlah target beserta langkah dan strategi yang akan dijalankan. Target serta strategi yang akan dijalankan tersebut juga telah disesuaikan dengan aspirasi Pemegang Saham dengan mempertimbangan dinamika ekonomi dan industri konstruksi nasional.

Tahun 2021 diharapkan jauh lebih baik dibandingkan Tahun 2020. Optimisme itu berangkat dari stimulus-stimulus pemerintah kepada ekonomi nasional termasuk sektor infrastruktur dan juga didorong salah satunya oleh distribusi vaksin Covid-19 juga sudah masif sehingga dapat meningkatkan produktivitas operasional di lapangan. Selain itu dengan dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) diharapkan juga dapat mendukung sektor infrastruktur yang pada akhirnya akan dapat mendukung kinerja Perseroan.

Untuk mencapai target pertumbuhan di tahun depan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menyusun RKAP Tahun 2021 yang tepat dan telah sejalan dengan rencana-rencana strategis ADHI. Strategi yang tercakup di dalam RKAP tersebut telah mendapat persetujuan dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan dinilai dapat mengantisipasi semua tantangan di tahun depan.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola PerusahaanSebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance (GCG), Dewan Komisaris memandang implementasi GCG di lingkup Perseroan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pengembangan struktur organ dan perangkat kebijakan yang terus diperbaharui, hingga evaluasi dan pemantauan GCG, menjadi cerminan komitmen Direksi untuk dapat menerapkan

been able to meet the targets that were originally announced in early 2020 due to the Covid-19 pandemic, overall the Board of Commissioners appreciates the performance of the Board of Directors in accordance with the indicators in the KPI which not only includes financial but also non financial indicators.

The Board of Commissioners realizes that the performance of PT Adhi Karya (Persero) Tbk in the 2020 Financial Year has undergone deep correction. The Board of Commissioners emphasizes the supervision of the management of the Company so that it is carried out in accordance with the principles of good governance and in the face of uncertain conditions due to the Covid-19 pandemic, the risks faced by the Company can be managed properly so that PT Adhi Karya (Persero) Tbk grows in healthy, clean, effective, efficient and transparent manners based on good corporate governance in accordance with government regulations and the Financial Services Authority (OJK).

Views On Business Prospects Prepared By The Board Of DirectorsThe Board of Directors has prepared the Work and Budget Plan (RKAP) for 2021 and has received approval from the Shareholders. The RKAP contains a number of targets along with steps and strategies to be implemented. The targets and strategies to be implemented have also been adjusted to the aspirations of shareholders by considering dynamics of the national economy and construction industry.

It is hoped that 2021 will be much better than in 2020. This optimism stems from government stimuli to the national economy including the infrastructure sector and is also encouraged, one of which is the massive distribution of the Covid-19 vaccine so that it can increase operational productivity in the field. In addition, the establishment of the Sovereign Wealth Fund (SWF) is expected to also support the infrastructure sector, which in turn will support the Company’s performance.

In order to achieve the growth target for next year, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors has prepared an appropriate 2021 RKAP and is in line with ADHI’s strategic plans. The strategy included in the RKAP has received approval from all members of the Board of Commissioners and is considered to be able to anticipate all challenges in the next year.

Views On The Implementation Of Corporate GovernanceAs an organ in charge of supervising implementation of Good Corporate Governance (GCG) implementation, the Board of Commissioners views that the GCG implementation within the Company continues to increase over times. Development of the organ structure and policy instruments that are continuously updated, to the evaluation and monitoring of GCG, is a reflection of the Board of Directors’ commitment to be able to apply



prinsip dan praktik GCG di seluruh elemen operasi dan bisnis Perseroan. Dewan Komisaris, dengan bantuan organ pendukung di jajaran Dewan Komisaris senantiasa menjalankan tanggung jawab utama dalam mengawasi dan memberi nasihat terhadap kegiatan pengelolaan Perseroan.

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan jajarannya atas keberhasilan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk mendapatkan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Hal ini membuktikan komitmen Perseroan untuk memastikan pengelolaan bisnis sesuai dengan business judgement rule dan mencegah adanya transaksi yang tainted akibat tindak penyuapan. Dewan Komisaris juga menghargai setiap usaha dari manajemen untuk menyampaikan tindak lanjut yang sesuai atas aksi korporasi ataupun kebijakan investasi yang direncanakan.

Dewan Komisaris menilai bahwa PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah menyusun pedoman korporasi yang lebih sempurna, khususnya terkait pengaturan pengawasan internal terhadap proyek, ataupun pengawasan induk terhadap anak perusahaan. Kami memandang bahwa sesuai arahan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan anak perusahaan harus mendapatkan bimbingan dan tidak membebani neraca keuangan dari perusahaan induk.

Khusus terkait pengawasan, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk terus memberikan laporan secara berkala terkait aktivitas Perseroan sebelum Rapat Gabungan antara Direksi dan Komisaris diselenggarakan. Khususnya tindakan yang berkaitan dengan investasi dengan tingkat risiko tinggi.

Dewan Komisaris sebagaimana tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Anggran Dasar Perseroan, telah berusaha untuk memastikan tindak korporasi yang dilakukan oleh Perseroan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya dari aspek kesesuaian business process Perseroan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kemampuan Perseroan memenuhi Key Performance Indicator (KPI) dari pemegang saham termasuk efektivitas strategi finansial perusahaan.

Dewan Komisaris juga mendukung usaha dari Perseroan untuk memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagaimana arahan Menteri BUMN. Selain itu kami berusaha memastikan dokumen yang diterbitkan oleh manajemen sesuai dengan kaidah hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dewan Komisaris juga telah memperhatikan irisan dari potensi risiko dengan kemampuan Perseroan menyusun strategi untuk mengatasi risiko tersebut. Termasuk di dalamnya memastikan tidak ada perjanjian yang melebihi atau tidak proporsional dengan business judgment rule dari manajemen.

GCG principles and practices in all elements of the Company’s operations and business. The Board of Commissioners, with the help of supporting organs in the Board of Commissioners, always carries out the main responsibility in supervising and providing advice on the company’s management activities.

The Board of Commissioners would express our appreciation to the Board of Directors and all employees for the success of PT Adhi Karya (Persero) Tbk in obtaining ISO 37001: 2016 Certification concerning the Implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP). This proves the company’s commitment to ensure business management is in accordance with the business judgment rule and prevents tainted transactions due to bribery. The Board of Commissioners also appreciates every effort from management to deliver appropriate follow-up actions for planned corporate actions or investment policies.

The Board of Commissioners considers that PT Adhi Karya (Persero) Tbk has compiled an enhanced corporate guidelines, particularly in regards to internal control arrangements for projects, or parent supervision of subsidiaries. We consider that according to the direction of the Minister for State-Owned Enterprises (BUMN), the management of a subsidiary must receive guidance and not burden the balance sheet of the parent company.

Specifically with regard to supervision, the Board of Commissioners asks the Board of Directors to continue to provide regular reports regarding the company’s activities before the Joint Meeting of the Board of Directors and Commissioners is held. Especially actions related to investments with a high level of risk.The Board of Commissioners, as within the duties and functions are mandated by the Law and the Company’s Association, has made every effort to ensure that the corporate actions carried out by the company can be accounted for. Not only in terms of the compliance of the Company’s business processes with laws and regulations, but also the company’s ability to meet the Key Performance Indicator (KPI) of shareholders, including the effectiveness of the company’s financial strategy.

The Board of Commissioners also supports the efforts of companies to meet the Domestic Component Level as directed by the Minister of BUMN. In addition, we try to ensure that documents published by management are in accordance with legal principles and can be accounted for.

The Board of Commissioners has also paid attention to the slice of potential risk with the company’s ability to formulate strategies to address these risks. This includes ensuring that there is no agreement that exceeds or is disproportionate to management’s business judgment rule.



Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Dewan Komisaris menilai Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG yang tercermin dari upaya tindak lanjut yang dilakukan Direksi dan jajarannya terhadap hasil asesmen GCG yang secara rutin dilakukan Perseroan yang didasarkan pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Hal ini tercermin dari perolehan hasil yang sangat memuaskan dengan Score 92,96.

Dengan kompleksitasnya kegiatan, maka Perseroan menyadari bahwa penerapan GCG mempunyai relevansi terhadap kinerja Perseroan karena hasil akhir penerapan GCG adalah meningkatkan kinerja serta citra Perseroan yang baik. PT Adhi Karya (Persero) Tbk berkomitmen penuh melaksanakan tata kelola di seluruh tingkat dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanan Tata Kelola Perusahan Yang Baik atau Good Corporate Governance.

Pencapain hasil Assessment yang memuaskan adalah langkah nyata Perseroan dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang mengimplementasikan nilai-nilai Transparancy, responsibility, Accounttability dan Fairness.

Penerapan Manajemen RisikoSepanjang Tahun 2020, fungsi Departemen PBMR sangat ditingkatkan untuk mengidentifikasi risiko keputusan strategis yang akan diambil oleh manajemen. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu menjadi mitra Departemen PBMR dalam hal penyusunan profil Manajemen Risiko Perseroan, terutama untuk keputusan-keputusan strategis.

Implementasi Manajemen Risiko di PT Adhi Karya (Persero) Tbk terus disempurnakan, dengan menunjuk Risk Champion untuk masing-masing unit kerja yang berfungsi untuk peningkatan implementasi Manajemen Risiko. Aplikasi Adhi e-Risk masih dalam proses pembangunan, dan diharapkan jika Aplikasi ini telah selesai mampu menghasilkan dashboard yang digunakan sebagai pertimbangan manajemen untuk mengambil keputusan. Pustaka Risiko juga dalam proses penyusunan. Budaya risiko ini akan terus disosialisasikan kepada seluruh insan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Pandangan dan Peran Dewan Komisaris dalam Penerapan Whistleblowing System

Sebagai bagian dari penerapan prinsip GCG, PT Adhi Karya (Persero) Tbk juga telah mengembangkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS). Dewan Komisaris berpandangan bahwa WBS adalah mekanisme

Improving the Quality of Governance

The Board of Commissioners considers that the Company continues to strive to improve the quality of GCG implementation as reflected in the follow-up efforts made by the Board of Directors and its staff on the results of GCG assessments that are routinely carried out by the Company which is based on a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprise. This is reflected in the acquisition of very satisfying results with a score of 92.96.

With complexity of the activities, the Company realizes that the implementation of GCG has relevance to the Company’s performance because the end result of implementing GCG is to improve performance and a good corporate image. PT Adhi Karya (Persero) Tbk is fully committed to implementing governance at all levels of the organization guided by various provisions and requirements related to the implementation of Good Corporate Governance.

Achieving satisfactory assessment results is the company’s concrete steps in realizing Corporate Governance that implements the values of Transparency, Responsibility, Accountability and Fairness.

Risk Management ImplementationThroughout 2020, the functions of the PBMR Department were greatly enhanced to identify the risks of strategic decisions that will be taken by management. The Board of Commissioners through the Risk Management and Quality Monitoring Committee becomes the partner of the PBMR Department in terms of preparing the company’s Risk Management profile, especially for strategic decisions.

The implementation of Risk Management at PT Adhi Karya (Persero) Tbk continues to be refined, by appointing a Risk Champion for each work unit whose function is to increase the implementation of Risk Management. The Adhi e-Risk application is still in the development process, and it is hoped that when this application has been completed it will be able to produce a dashboard that is used as a management consideration to make decisions. The Risk Library is also in the process of being drafted. This risk culture will continue to be disseminated to all employees of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Views and Role of the Board of Commissioners in the Implementation of the Whistleblowing System

As part of implementing GCG principles, PT Adhi Karya (Persero) Tbk has also developed a Whistleblowing System (WBS). The Board of Commissioners is of the view that WBS is a mechanism for complaints of fraud by internal management parties. To



pengaduan terjadinya fraud oleh pihak internal manajemen. Untuk dapat berjalan efektif, WBS harus memiliki sifat mudah diakses oleh siapapun, jaminan kerahasiaan si pengadu, terjaga dari manipulasi pengubahan, dan otorisasi tindak lanjut yang sesuai dengan tingkat level manajemen yang diadukan.

Sistem Pengaduan Masyarakat atau WBS telah dijalankan oleh SPI dan Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Apabila ada pengaduan yang disampaikan ke Dewan Komisaris, kemudian diteruskan ke manajemen atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dewan Komisaris juga telah menyampaikan rekomendasi agar manajemen melaksakan sosialisasi dan edukasi kembali kepada seluruh Insan PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengenai WBS untuk mendukung tata kelola korporasi yang baik.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh oleh empat (4) Komite yang bekerja efektif, yaitu: Komite Audit yang melakukan review atas laporan-laporan Perseroan serta laporan Hasil Audit Internal, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu yang bekerja sama dengan Departemen PBMR melakukan analisa risiko Perseroan, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pengawas GCG dan Legal.

Dewan Komisaris memandang bahwa seluruh komite tersebut telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai peran dan fungsinya masing-masing serta telah memberikan pendapat dan saran sesuai dengan bidang tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, setiap anggota Komite juga berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan Komite dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni Tahun 2020 komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan yaitu Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Sdr. Muhammad Fadjroel Rachman sebagai Komisaris Utama, Sdr. Rildo Ananda Anwar sebagai Komisaris, Sdr. Wicipto Setiadi sebagai Komisaris, Sdr. Hironimus Hilapok sebagai Komisaris Independen dan Sdr. Bobby AA. Nazief sebagai Komisaris. Pada RUPS tersebut, Pemegang Saham juga mengangkat Sdr. Dody Usudo Hargo sebagai Komisaris Utama, Sdr. Cahyo R. Muzhar sebagai Komisaris, Sdr. Widiarto sebagai Komisaris, Sdr. Hironimus Hilapok sebagai Komisaris Independen dan Sdr. Yustinus Prastowo sebagai Komisaris, sehingga komposisi Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

be effective, the WBS must be easily accessible to anyone, guarantee the confidentiality of the complainant, be protected from manipulation of changes, and authorization of follow-up according to the level of management being complained of.

The Public Complaint System or WBS has been run by SPI and the Corporate Secretary of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. If a complaint is submitted to the Board of Commissioners, it is then forwarded to management or related parties for further action. The Board of Commissioners has also submitted recommendations for management to carry out socialization and re-education to all PT Adhi Karya (Persero) Tbk personnel regarding WBS to support good corporate governance.

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

In conducting supervision, the Board of Commissioners is assisted by four (4) Committees that work effectively, namely: the Audit Committee which reviews the Company’s reports and reports on the Internal Audit Results, the Risk Management and Quality Monitoring Committee in collaboration with the PBMR Department conducts analysis. Company risks, the Nomination and Remuneration Committee, and the GCG and Legal Oversight Committee.

The Board of Commissioners views that all of these committees have carried out their duties properly according to their respective roles and functions and have provided opinions and suggestions according to their respective areas of responsibility. In addition, each Committee member also takes an active role in activities carried out by the Committee in order to carry out their duties and responsibilities.

Changes In Board Of Commissioners CompositionAccording to resolutions of Annual GMS held on June 4, 2020, the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company has changed, namely the Shareholders dismissed with respect Mr. Muhammad Fadjroel Rachman as President Commissioner, Br. Rildo Ananda Anwar as Commissioner, Br. Wicipto Setiadi as Commissioner, Br. Hironimus Hilapok as Independent Commissioner and Mr. Bobby AA. Nazief as Commissioner. At the AGM, the Shareholders also appointed Mr. Dody Usudo Hargo as President Commissioner, Br. Cahyo R. Muzhar as Commissioner, Br. Widiarto as Commissioner, Mr. Hironimus Hilapok as Independent Commissioner and Mr. Yustinus Prastowo as a Commissioner, so the composition of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk is as follows:



Atas nama Perseroan, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Sdr. Muhammad Fadjroel Rachman, Sdr. Rildo Ananda Anwar, Sdr. Wicipto Setiadi, Sdr. Hironimus Hilapok dan Sdr. Bobby AA. Nazief atas dedikasi yang diberikan selama menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

ApresiasiTahun 2020 yang penuh tantangan telah dapat dilalui dengan capaian kinerja yang baik. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi dan jajarannya serta seluruh karyawan PT Adhi Karya (Persero) Tbk atas kerja keras dan dedikasinya sehingga mampu mewujudkan kinerja yang baik tersebut.

Dewan Komisaris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungannya sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian BUMN yang telah melakukan fungsi pengawasan di sepanjang tahun 2020.

Kepada seluruh pelanggan dan mitra kerja, Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama yang telah terjalin dengan sangat baik.

Jakarta, 5 April 2021

Dody Usodo Hargo S.Komisaris Utama

President Commissioner

JabatanPosition

NamaName

Komisaris UtamaPresident Commissioner Dody Usodo Hargo

Komisaris IndependenIndependent Commissioner Abdul Muni

Komisaris IndependenIndependent Commissioner Hironimus Hilapok

KomisarisCommissioner Cahyo R. Muzhar

KomisarisCommissioner Widiarto

KomisarisCommissioner Yustinus Prastowo

On behalf of the Company, we would like to express our appreciation and gratitude to Mr. Muhammad Fadjroel Rachman, Br. Rildo Ananda Anwar, Br. Wicipto Setiadi, Br. Hironimus Hilapok and Br. Bobby AA. Nazief for the dedication given during his time as a member of the Company’s Board of Commissioners.

AppreciationThe very challenging 2020 has been passed with good performance achievements. The Board of Commissioners would appreciate the Board of Directors and staff as well as all employees of PT Adhi Karya (Persero) Tbk for their hard work and dedication thereby successfully achieved good performance.

The Board of Commissioners would also expressed gratitude to the Shareholders for their trust and support so that the Board of Commissioners can carry out its duties and responsibilities properly. We would also like to express our gratitude to the Ministry of BUMN, which has carried out a supervisory function throughout 2020.

To all customers and work partners, the Board of Commissioners would also thank the trust and cooperation that has been very well established.



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dapat melalui berbagai tantangan yang berat di sepanjang tahun 2020 dan meraih kinerja yang baik. Selanjutnya, izinkan kami mewakili Direksi untuk menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 beserta Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

Kondisi Perekonomian dan Industri Konstruksi Tahun 2020Pandemi COVID-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020 telah membuat perekonomian global mengalami guncangan yang sangat hebat. Serangan virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok ini telah membuat ekonomi global mengalami kontraksi. Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) dalam Laporan World Economic Outlook yang dirilis pada Januari 2021 memprediksi perekonomian global mengalami kontraksi sebesar 3,5%.

Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Perekonomian Indonesia juga mengalami pelemahan yang utamanya disebabkan pandemi COVID-19. Pemerintah sejatinya telah mengambil sejumlah langkah dalam menangani pandemi ini. Salah satu langkah besar yang diambil Pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Sejalan dengan langkah yang dilakukan Pemerintah, Bank Indonesia (BI) juga telah mengeluarkan kebijakan yang akomodatif dengan menurunkan tingkat suku bunga BI 7 days repo rate. Sepanjang tahun 2020, BI tercatat 5 (lima) kali menurunkan tingkat suku bunga BI 7 days repo rate dari 5,00% menjadi 3,75% secara bertahap.

Kendati Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menyelamatkan ekonomi nasional, namun demikian ekonomi Indonesia tetap mengalami kontraksi sebesar 2,07%.

Dear Shareholders and Stakeholders,

All praises to the Almighty God for bestowing His blessings and grace to us and enabled PT Adhi Karya (Persero) Tbk. to pass major challenges throughout 2020 and achieved a positive performance. Next, on behalf of Board of Directors, allow us to present key explanation of Board of Directors upon the Company’s management for fiscal year ended on December 31, 2020 altogether with Financial Statements audited by Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners and getting a fair opinion on all material matters.

Economy and Construction Industry Overview in 2020Covid-19 pandemic that occurred throughout 2020 has made the global economy experience tremendous shocks. The virus outbreak, which started in Wuhan, China, had the global economy contracted. The International Monetary Fund (IMF) in its World Economic Outlook Report released in January 2021 projected that the global economy would experience a contraction of 3.5%.

Similar conditions also occur in Indonesia. The Indonesian economy was also experiencing a weakening, mainly due to the Covid-19 pandemic. The government has actually implemented several initiatives in dealing with this pandemic. One of the major initiatives taken by the Government was issuance of Government Regulation in lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing a Threat That Endangered the Economy National and/or Financial System Stability (Perppu 1/2020) which was later passed into Law Number 2 of 2020.

In line with the steps taken by the Government, Bank Indonesia (BI) has also issued an accommodative policy by tapering the BI interest rate by 7 days repo rate. Throughout 2020, BI was reported to have had the BI 7-day repo rate tapered 5 (five) times from 5.00% to 3.75% gradually.

Although the Government has implemented various initiatives to save the national economy, however, the Indonesian economy still experienced a contraction of 2.07%.

Laporan DireksiReport from Board of Directors



“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi selama tahun 2020, ADHI masih dapat membukukan kinerja yang cukup baik.”“Amidst various challenges encountered in 2020, ADHI managed to record a fairly good performance.”

Entus Asnawi MukhsonDirektur UtamaPresident Director



Di tengah merosotnya kinerja ekonomi nasional, kinerja industri konstruksi juga mengalami penurunan. Sejumlah proyek konstruksi mengalami penundaan, bahkan beberapa proyek yang sudah berjalan terpaksa dihentikan untuk sementara waktu. Selain itu, di tahun 2020 Pemerintah juga mengalihkan sebagian dari anggaran pengembangan infrastruktur untuk penanganan pandemi Covid-19.

Kebijakan StrategisDi tengah kondisi yang sangat menantang di sepanjang tahun 2021, ADHI secara konsisten berupaya untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan. Untuk itu, Direksi telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan Perseroan dapat bertahan di tengah kondisi yang sangat menantang ini. Selama masa Pandemi Covid-19, ADHI melakukan dua strategi besar, yaitu operasional dan keuangan.

Strategi Operasional1. Pemberlakukan protokol Covid-19 baik di Kantor maupun di

Proyek.2. Selektif dalam pemilihan proyek investasi yang sesuai

dengan core business ADHI dengan porsi minoritas dan penerapan exit strategi yang tepat.

3. Penciptaan recurring income, seperti yang kami tengah dalami saat ini seperti SPAM, pengelolaan air, dan pengelolaan limbah.

4. Penguatan pengelolaan manajemen bisnis Properti seperti bekerja sama dengan pihak kampus, bekerja sama dengan perbankan untuk mendapatkan potongan kredit, dan sebagainya.

Strategi Keuangan1. Efisiensi Internal.2. Relaksasi Perbankan. 3. Berkoordinasi untuk pembayaran proyek besar seperti LRT

Jabodebek dan Jalan Tol Aceh Sigli.4. Menyeleksi CAPEX dengan ketat.

Penurunan kondisi ekonomi global memaksa setiap Perseroan untuk melakukan efisiensi. Beberapa efisiensi yang dilakukan ADHI selama masa pademi diantaranya efisiensi pada HPP dan beban operasional, negosiasi dengan perbankan untuk dapat menurunkan beban bunga, dan pengetatan CAPEX. Sedangkan untuk tetap menjaga cash flow agar tetap dapat survive di masa pandemi, ADHI terus memantau dan berkoordinasi terkait pembayaran proyek-proyek besar seperti LRT Jabodebek dan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh.

Tantangan yang DihadapiPandemi Covid-19 merupakan tantangan utama yang dihadapi Perseroan di tahun 2020. Pada sektor konstruksi, terjadi penundaan tender yang menyebabkan perolehan kontrak baru menjadi tertunda. Di sisi pendapatan pun cukup terkena imbas yang menyebabkan laba bersih juga tidak dapat mencapai sesuai target. Tetapi kondisi ini tidak hanya berdampak kepada

Amid the slumping performance of the national economy, performance of the construction industry has also experienced a decline. Some construction projects were delayed, where some projects that were already under progress had to be temporarily suspended. In addition, in 2020 the Government also planned to transfer part of the infrastructure development budget for Covid-19 pandemic handling.

Strategic PolicyAmidst very challenging conditions throughout 2021, ADHI consistently strives to achieve the Company’s vision and mission. Therefore, the Board of Directors has implemented strategic initiatives to ensure that the Company can survive in the midst of these very challenging conditions. During the Covid-19 Pandemic, ADHI implemented two major strategies, which are operational and financial.

Operational Strategy1. Enforcement of Covid-19 protocol both at the Office and at

the Project.2. Being selective in the selection of investment projects in

accordance with ADHI’s core business with a minority portion and the implementation of appropriate exit strategies.

3. Recurring income generation, as currently ongoing, such as SPAM, water management and waste management.

4. Strengthening property business management, such as working with universities, partnership with banks to earn credit discounts, and more.

Financial Strategy1. Internal Efficiency.2. Banking Relaxation.3. Coordinate for the payment of large projects such as the

Jabodebek LRT and the Aceh Sigli Toll Road.4. Tight CAPEX Selection.

The decline in global economic conditions forces every company to make efficiency. Some of the efficiencies carried out by ADHI during the pandemic period included efficiency in COGS and operating expenses, negotiations with banks to reduce interest expenses, and tightening CAPEX. Meanwhile, to maintain cash flow in order to survive during the pandemic, ADHI continues to monitor and coordinate regarding the payment of major projects such as the Jabodebek LRT and the Sigli-Banda Aceh Toll Road.

Challenges and IssuesCovid-19 pandemic becomes the main challenge in dealing with the Company in 2020. In the construction sector, there was a delay in tenders which caused the delay of new contracts acquisition. On the income side, the revenues was fairly affected by the impact where net profit also failed to reach the target. However, this condition did not only affect the construction and



konstruksi dan ADHI khususnya, tapi juga kepada banyak sektor lainnya.

Menghadapi pandemi Covid-19, ADHI melakukan sejumlah penyesuaian, khususnya dalam hal operasional Perseroan, antara dengan melakukan:

1. Penerapan Protokol Kesehatan baik di Kantor maupun di Proyek. Hal ini penting untuk dilakukan agar meminimalisir karyawan ADHI yang terpapar virus Covid-19.

2. Morning briefing dilakukan secara rutin baik di Kantor maupun di Proyek untuk mengingatkan akan pentingnya penerapan Protokol Covid-19

3. Pembatasan karyawan yang hadir di kantor juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerumunan.

4. Penerapan rapat, laporan, dan surat-menyurat yang berbasis online.

5. Dilakukan pengecekan berupa SWAB maupun Rapid Test secara berkala bagi setiap karyawan.

Selain Pandemi, tantangan yang dihadapi ADHI di tahun 2020 adalah ketersediaan ekuitas untuk mendorong proyek-proyek investasi ADHI ke depan. Ekuitas ADHI yang masih terbatas menyebabkan ADHI harus sangat selektif dalam memilih proyek investasi yang akan direalisasikan.

Menghadapi tantangan tersebut, tahun 2020 ADHI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III ADHI Tahap I Tahun 2020 senilai Rp286 miliar.

Kinerja ADHI dan Pencapaian Target RKAPDi tengah berbagai tantangan yang dihadapi selama tahun 2020, ADHI masih dapat membukukan kinerja yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian laba bersih yang masih menunjukan angka positif dan cash flow operasi yang juga masih menunjukan angka yang positif. Selain itu, Credit Rating ADHI pun dapat dipertahankan pada level A- (Single A Minus).

Selain itu, dalam kondisi yang cukup sulit tersebut, ADHI tidak melakukan pengurangan pegawai. Hal ini dilakukan ADHI agar tidak membebani negara dengan bertambahnya pengangguran di masa pandemi.

Dari aspek keuangan, sepanjang tahun 2020 ADHI berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp10,8 triliun, atau tercapai 81,2% dibandingkan dengan RKAP 2020 (Revisi), dengan laba kotor mencapai Rp1,7 triliun, atau tercapai 93,7% dibandingkan dengan RKAP 2020 (Revisi). Realisasi margin laba kotor (gross profit margin) ADHI sebesar 16,0%, jauh melebihi target pada RKAP 2020 (Revisi) sebesar 13,9%.

Walaupun di tengah masa pandemi Covid-19, ADHI tetap bisa mempertahankan margin laba usaha (operating profit margin) pada kisaran 9%. Dan untuk bottom line, ADHI mencetak laba di tengah pandemi sebesar Rp23,7 Miliar, atau tercapai 32,0%

ADHI, particularly, but also many other sectors.

Dealing with the Covid-19 pandemic, ADHI has made several adjustments, especially in terms of the Company’s operations, including through:

1. Implementation of Health Protocols both in the Office and in the Project. This is important to do in order to minimize ADHI employees being exposed to the Covid-19 virus.

2. Morning briefings are held regularly both in the office and at the Project to remind of the importance of implementing the Covid-19 Protocol

3. Restrictions on employees attending the office are also carried out to minimize crowds.

4. Application of online-based meetings, reports and correspondence.

5. Checking in the form of SWAB and Rapid Test periodically for each employee.

Apart from the Pandemic, the challenge faced by ADHI in 2020 is the availability of equity to encourage ADHI’s investment projects going forward. ADHI’s limited equity causes ADHI to be very selective in choosing investment projects to be realized.

Facing these challenges, in 2020 ADHI issued Shelf-Registration Bonds III ADHI Phase I Year 2020 valued IDR286 billion.

ADHI’s Performance and RKAP Target AchievementAmidst various challenges encountered in 2020, ADHI managed to record a fairly good performance. Net income achievement becomes the proof, which still shows a positive number and operating cash flow which also still shows a positive number. In addition, ADHI’s Credit Rating is also managed to be maintained at A- (Single A Minus) level.

In addition, in these difficult conditions, ADHI did not lay-off any employee. This was done by ADHI so as not to burden the country with increasing unemployment during the pandemic.

From the financial aspect, throughout 2020 ADHI managed to book revenue of IDR10.8 trillion, or 81.2% compared to the 2020 RKAP (Revised), with a gross profit of IDR1.7 trillion, or 93.7% compared to RKAP 2020 (Revision). Realization of ADHI’s gross profit margin was 16.0%, way exceeding the target of 13.9% in the RKAP 2020 (Revised).

Despite amidst of Covid-19 pandemic, ADHI managed to maintain operating profit margin at around 9%. In terms of bottom line, ADHI recorded profit of IDR3.7 billion amid the pandemic, or 32.0% of the RKAP 2020 target (Revised). The achievement was



dari target RKAP 2020 (Revisi). Hal ini karena adanya kenaikan di beban bunga dan penurunan pada laba Join Operation.

Selain itu, di tengah kondisi yang sangat menatang sepanjang tahun 2020, Perseroan masih dapat membukukan Arus Kas Operasi yang positif sebesar Rp1,4 triliun, lebih besar dari target RKAP 2020 (Revisi) Rp0,1 triliun. Hal ini disebabkan adanya pembayaran proyek besar seperti Jalan Tol Sigli-Banda Aceh dan LRT Jabodebek. Dari sisi arus kas pendanaan, tahun 2020 mencapai Rp1,8 triliun akibat efektivitas pengelolaan pinjaman, sehingga terjadi pengurangan utang pinjaman di tahun 2020.

Dari sisi Neraca, realisasi 2020 masih sesuai dengan target RKAP 2020 (revisi) dengan tingkat kesesuaian lebih dari 95% baik untuk aset, liabilitas, maupun ekuitas.

Prospek Usaha ADHI Tahun 2021Pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan mewarnai tahun 2021. Namun, sejalan dengan upaya Pemerintah yang terus mendorong program vaksinasi secara masif, perekonomian Indonesia diharapkan akan kembali bangkit di tahun 2021.

Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 akan berada pada kisaran 4,3% - 5,3%. Prediksi tersebut dilandasi oleh membaiknya perekonomian sejak kuartal 3/2020. Pemerintah juga terus meningkatkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di segala bidang.

Pemerintah telah menetapkan anggaran infrastruktur menjadi Rp417 triliun atau naik 48% dari tahun 2020. Hal ini menjadi katalis positif, dimana kemungkinan proyek yang akan ditenderkan menjadi lebih banyak.

Dengan beberapa asumsi diatas, ADHI menetapkan beberapa poin dalam target 2021, yaitu:

1. Kenaikan kontrak baru sebesar 15%-20% dari pencapaian tahun 2020.

2. Kenaikan pendapatan sebesar 20%-25% dari pencapaian tahun 2020.

3. Penambahan proyek investasi sebanyak 2-3 proyek investasi.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang BaikPenerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam operasional ADHI. Perseroan selalu menjadikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran sebagai garda terdepan dalam operasional Perseroan.

Tahun 2020, di tengah masa pandemi, Perseroan justru semakin meningkatkan kualitas penerapan GCG. ADHI juga terus

driven by an increase in interest expense and a decrease in Joint Operation profit.

In addition, in the midst of very challenging conditions throughout 2020, the Company managed to record a positive Operating Cash Flow of IDR1.4 trillion, higher than RKAP 2020 target (Revised) of IDR0.1 trillion. This is due to the payment of large projects such as the Sigli-Banda Aceh Toll Road and the Jabodebek LRT. In terms of funding cash flow, in 2020, the realization achieved IDR1.8 trillion due to effectiveness of loan management, resulting in a reduction in loan debt in 2020.

From the balance sheet side, the realization in 2020 was still in line with RKAP 2020 target (revised) with a conformity level of more than 95% for assets, liabilities and equity.

ADHI’S Business Prospect in 2021Covid-19 pandemic is projected to still be prolonged in 2021. However, along with the Government’s efforts to keep driving a massive vaccination program, the Indonesian economy is expected to rebound in 2021.

Bank Indonesia estimates that Indonesia’s economic growth in 2021 will achieve approximately 4.3% - 5.3% level. This prediction is based on the economic recovery since third quarter of 2020. The government also advances to improve the National Economic Recovery (PEN) program in all sectors.

The government has stipulated infrastructure budget to IDR417 trillion or increased by 48% from 2020. This becomes a positive catalyst, where there are more projects to be tendered.

With the above assumptions, ADHI has set several targets for 2021, as follows:

1. Increase in new contracts by 15% -20% from achievement in 2020.

2. Revenues growth by 20% -25% from achievement in 2020.

3. Additional 2-3 investment projects.

Good Corporate Governance ImplementationImplementation of Good Corporate Governance (GCG) principles has become an integrated part of ADHI’s operations. The Company always complies to the prevailing laws and regulations as well as GCG principles, such as transparency, accountability, responsibility, independence and fairness as the forefront of the Company’s operations.

In 2020, amidst of a pandemic, the Company managed to further improve quality of GCG implementation. ADHI also strives to



menyempurnakan struktur, organ dan mekanisme GCG yang ada di Perseroan, salah satunya adalah dengan terus meninjau kesesuaian kebijakan yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sosialisasi GCG dilakukan kepada seluruh karyawan ADHI termasuk karyawan baru. Sejalan dengan akselerasi penerapan teknologi informasi di ADHI, sosialisasi dilakukan secara daring dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki ADHI.

Untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG, ADHI juga secara berkala melakukan penilaian kualitas penerapan GCG. Sebagai bagian dari perusahaan BUMN, ADHI menggunakan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagai acuan. Berdasarkan penilaian dengan menggunakan kriteria tersebut, tahun 2020, Perseroan memperoleh skor GCG 2020 sebesar 92,96 dengan predikat “Sangat Baik”. Predikat ini diperoleh atas Kerja Sama dari seluruh stakeholder yang telah bersama-sama perseroan turut menjalankan proses bisnis yang sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Komitmen manajemen terhadap kualitas penerapan GCG di ADHI juga dibuktikan melalui peningkatan predikat yang diperoleh Perseroan dengan menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Predikat ADHI yang pada tahun 2019 adalah minimum requirement (level 1), kini telah menjadi fair (level 2) pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kesadaran yang kuat dari Perseroan untuk mengadopsi standar yang berlaku. Penilaian ini dilakukan juga sebagai salah satu upaya ADHI untuk mengetahui bagaimana penerapan GCG ADHI dalam skala ASEAN supaya dapat terus melakukan evaluasi untuk memperbaiki penerapan GCG di ADHI. Pada tahun ini, penilaian ACGS akan kembali dilakukan di triwulan 2 untuk menilai kinerja tata kelola ADHI atas tahun buku 2020.

Tahun 2020, ADHI juga berhasil memperoleh ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sertifikasi ini merupakan wujud komitmen ADHI sebagai perusahaan konstruksi nasional yang terdaftar di lantai bursa untuk menerapkan manajemen yang tak hanya baik dalam pengelolaan namun juga terbuka dan bersih dari aksi gratifikasi dan penyuapan.

Penguatan Manajemen RisikoADHI menyadari bahwa risiko telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnis yang dijalankan Perseroan. Dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi kestabilan Perseroan, yang tentu saja melekat pada semua aktivitas dan pengambilan keputusan dalam menjalankan bisnis. Untuk itu ADHI telah mempersiapkan profil risikonya yang terdiri dari Peta Risiko dan Risk Register Korporasi, dengan menampilkan risiko negatif (ancaman) maupun risiko positif (peluang).

improve the structure, organs and mechanisms of GCG within the Company, one of which is by continuing to review the conformity of existing policies with prevailing laws and regulations.

GCG dissemination is carried out to all ADHI employees including new employees. In line with the acceleration of the application of information technology at ADHI, dissemination is carried out online by optimizing ADHI’s resources.

To continue to improve the quality of GCG implementation, ADHI also regularly assesses the quality of GCG implementation. As part of a state-owned company, ADHI adapts a copy of the Decree of the Secretary to the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Good Corporate Governance Implementation Evaluation/Assessment Indicators/Parameters in SOEs as the reference. Based on an assessment using these criteria, in 2020, the Company achieved 2020 GCG score of 92.96 with the predicate “Very Good”. This predicate was obtained for the cooperation of all stakeholders who have jointly carried out business processes in accordance with good corporate governance.

Commitment of the management to GCG implementation at ADHI is also proven by the improving rank achieved by the Company by using ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). ADHI’s predicate, which in 2019 is the minimum requirement (level 1), has now become fair (level 2) in 2020. This shows the strong awareness of the Company to adopt the applicable standards. This assessment was also carried out as one of ADHI’s efforts to find out how the implementation of ADHI GCG on an ASEAN scale so it could continue to carry out evaluations to improve the implementation of GCG in ADHI. This year, the ACGS assessment will be carried out again in the second quarter to assess ADHI’s governance performance over fiscal year 2020.

In 2020, ADHI also successfully obtained ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System. This certification is a manifestation of ADHI’s commitment as a national construction company listed at stock exchange to exercise managerial practice beyond a good management but also transparent and free from acts of gratification and bribery.

Risk Management EnforcementADHI realizes that risk has become an embedded part of every business process run by the Company. Impact of the risks may significantly affect stability of the Company, which of course is inherent in all activities and decision making in running the business. Therefore, ADHI has prepared a risk profile comprising of Risk Map and a Corporate Risk Register, presenting negative risks (threats) and positive risks (opportunities).



Mengacu pada program dan strategi improvement ADHI, maka sasaran manajemen risiko PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk tahun 2020 berada di level “Defined”, dan tahun 2021 berada di level “Managed”. Fokus pada peningkatan kualitas Integrasi, Perancangan Kerangka Kerja, Komunikasi dan Konsultasi, Implementasi, Evaluasi, Perbaikan Kerangka Kerja Manajemen Risiko, Lingkup, Konteks dan Kriteria, Identifikasi Risiko, Monitoring dan Review serta Pelaporan Manajemen Risiko.

Tanggung Jawab Sosial PerusahaanDalam menjalankan usahanya, ADHI sebagai salah satu BUMN juga berpedoman pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilakukan ADHI sepanjang tahun 2020 telah membantu pencapaian TPB, khususnya untuk tujuan Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Perubahan Iklim, dan juga Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2020, ADHI mengalokasikan dana untuk Program Bina Lingkungan sebesar Rp4.487.703.431 dengan realisasi penyaluran sebesar Rp4.501.452.734 yang disalurkan ke berbagai provinsi di Indonesia. Adapun untuk alokasi dana melalui Program Kemitraan adalah sebesar Rp3.899.277.739 dengan realisasi penyaluran akhir tahun mencapai Rp4.196.000.000 yang disalurkan kepada 62 mitra binaan dari berbagai industri di provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Bali.

Perubahan Komposisi Direksi

Tahun 2020, komposisi Direksi ADHI mengalami perubahan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 4 Juni 2020. Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Sdr. Budi Harto sebagai Direktur Utama dan Sdr. Budi Saddewa Soediro sebagai Direktur Operasi 1. Pada Rapat yang sama, Pemegang Saham juga secara bulat dan sepakat mengalihkan penugasan Sdr. Entus Asnawi Mukhson dari semula sebagai Direktur Keuangan menjadi Direktur Utama Perseroan, serta mengangkat Sdr. Suko Widigdo sebagai Direktur Operasi 1 dan Sdr. A.A.G Agung Dharmawan sebagai Direktur Keuangan. Dengan demikian, komposisi Direksi ADHI saat ini adalah:

Referring to ADHI’s improvement programs and strategies, the risk management objectives of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. for 2020 is at “Defined” level, and for 2021 is at “Managed” level. Focusing on improving the quality of Integration, Framework Design, Communication and Consultation, Implementation, Evaluation, Improvement of Risk Management Frameworks, Scope, Context and Criteria, Risk Identification, Monitoring and Review and Risk Management Reporting.

Corporate Social ResponsibilityIn carrying out its business, as an SOE, ADHI also adapts Sustainable Development Goals (SDGs). The Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities carried out by ADHI throughout 2020 have contributed to the SDGs achievement, especially for the No Poverty, Zero Hunger, Good Health and Well-Being, Quality Education, Climate Change, as well as Decent Work and Economic Growth.

In 2020, ADHI allocated Community Development Program Budget amounted IDR4,487,703,431 with disbursement realization of IDR4,501,452,734 which was distributed to various provinces in Indonesia. The funds allocation through Partnership Program achieved IDR3,899,277,739 with end-of-year disbursement of IDR4,196,000,000 which was distributed to 62 partners from various industries in Central Java, West Java, and Bali provinces.

Change in Board of Directors CompositionIn 2020, composition of ADHI’s Board of Directors was changed according to Resolutions of Annual General Meetings of Shareholders held on Jun 4, 2020. The Shareholders dismissed with honor Mr. Budi Harto as President Director and Mr. Budi Saddewa Soedior as Director of Operations 1. In the same Meeting, the Shareholders also fully accepted and agreed to transfer assignment of Mr. Entus Asnawi Mukhson who was previously serving as Finance Director to President Director of the Company, and appointed Mr. Suko Widigdo as Director of Operations 1 and Mr. A.A.G Agung Dharmawan as Finance Director. Therefore, current composition of ADHI’s Board of Directors is as follows:



JabatanPosition

NamaName

Direktur UtamaPresident Director Entus Asnawi Mukhson

Direktur KeuanganFinance Director A.A.G. Agung Dharmawan

Direktur SDMHR Director Agus Karianto

Direktur Operasi 1Director of Operations 1 A. Suko Widigdo

Direktur Operasi 2Director of Operations 2 Pundjung Setya Brata

Direktur QHSE Dan PengembanganQHSE and Development Director Partha Sarathi

Atas nama Perseroan, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sdr. Budi Harto dan Sdr. Budi Saddewa Soediro atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

PenutupTantangan demi tantangan di tahun 2020 telah berhasil dilalui ADHI dengan baik. Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan operasi dan bisnis Perseroan. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham dan seluruh investor. Direksi juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang diberikan. Demikian pula kepada regulator, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha, Direksi mengucapkan terima kasih atas kerjasa ma yang telah tercipta.

Semoga kinerja yang baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang.

On behalf of the Company, we would like to give and express our utmost appreciation to Mr. Budi Harto and Mr. Budi Saddewa Soediro for their dedications and contributions during their terms as the Board of Directors members in the Company.

Closing RemarksIn 2020, ADHI managed to pass challenges after challenges well. The Board of Directors would like to respect and thank the Board of Commissioners upon the mandate and strategic partnership in the Company’s operations and business management. The Board of Directors would also like to thank our Shareholders and all investors. The Board of Directors further expressed our highest appreciation to all employees for their dedication and hard work. To the regulators, customers, suppliers and business partners, the Board of Directors has the utmost gratitude for the established cooperations.

We wish this good performance will be maintained and improved in the future.


Entus Asnawi MukhsonDirektur Utama

President Director



2020 Annual Report | PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.


Komisaris UtamaPresident Commissioner

Komisaris IndependenIndependent Commissioner

KomisarisCommissioner




Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2020PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Dewan KomisarisBoard of Commissioners

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Dody Usodo Hargo S.

Abdul Muni

Cahyo R. Muzhar Yustinus Prastowo Widiarto

Hironimus Hilapok



Direktur UtamaPresident Director

Direktur SDMDirector of Human Resources

Direktur Operasi 1Director of Operations 1

Direktur Operasi 2Director of Operations 2

Direktur KeuanganDirector of Finance

Direktur QHSE & PengembanganDirector of QHSE and Development

DireksiBoard of Directors

We, the undersigned, state that all information in the Annual Report of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. for the year 2020 are presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, April 9, 2021

Statement Letter from the Board of Commissioners and the Board of Directors On Responsibility for the 2020 Annual Report of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Entus Asnawi M.

Agus Karianto

A. Suko Widigdo Pundjung Setya Brata

A.A.G. Agung Dharmawan Partha Sarathi




Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas PerusahaanCompany Identity

Nama NamePT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Dasar HukumLegal BasisPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Penentuan Pemborongan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1960 oleh Menteri Muda Kehakiman yaitu Sahardjo. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 11 Maret 1960, nama Perusahaan diganti menjadi Perusahaan Bangunan Adhi Karya.Republic of Indonesia Government Regulation Number 2 of 1960 Concerning the Determination of Dutch Ownership Under the Nationalization, which was promulgated in Jakarta on January 16th, 1960 by the Deputy Minister of Justice, Sahardjo. Based on the Decree of the Minister of Public Works and Labor Number 5 of 1960 dated March 11th, 1960, the name of the Company was changed to the Adhi Karya Construction Company.

Nama PanggilanCalled Name ADHI

Bidang UsahaBusiness Fields

Jasa KonstruksiConstruction Services

Status PerusahaanCompany Status

Perusahaan TerbukaPublic Company

Tanggal PendirianDate of Establishment

11 Maret 196011 Maret 1960

Akta Pendirian PerusahaanDeed of Company Establishment

Akta No. 1 Tanggal 1 Juni 1974Deed No. 1 on June 1, 1974

Kepemilikan SahamShareholding

• Pemerintah Republik Indonesia (51%)• Publik (49%)• Government of the Republic of Indonesia (51%)• Publik (49%)

Modal DasarAuthorized Capital

5.440.000.000 saham dengan nilai nominal Rp544.000.000.000 atau masing-masing bernilai Rp100,-5.440.000.000 shares with a nominal value of Rp544.000.000.000 or each worth Rp100,-

Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhIssued and Paid-up Capital

3.560.849.376 saham dengan nilai nominal Rp356.084.937.6003.560.849.376 shares with a nominal value of Rp356.084.937.600

Pencatatan di BursaShare Listing

18 Maret 200418 Maret 2004

Bursa SahamStock Echange

Bursa Efek IndonesiaIndonesian Stock Exchange

Jenis SahamJenis Saham

Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri BDwiwarna A Series Shares and Series B

Kode SahamShares Code ADHI

Hasil Pemeringkat obligasiBond Rating Results A-



Kode Obligasi Bond Code

Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap IADHI02CN1 jatuh tempo pada 22 juni 2022 Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap IADHI03CN1 jatuh tempo pada 18 November 2023Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap IISeri A: ADHI02ACN2 jatuh tempo pada 25 Juni 2022 Seri B: ADHI02BCN2 jatuh tempo pada 25 Juni 2024Sustainable Bonds II Adhi Karya Phase IADHI02CN1 have matured on June 22, 2022 Sustainable Bonds III Adhi Karya Phase IADHI03CN1 have matured on November 18, 2023Sustainable Bonds II Adhi Karya Phase IISeries A: ADHI02ACN2 have matured on June 25, 2022 Series B: ADHI02BCN2 have matured on June 25, 2024

Jumlah PegawaiNumber of Employees

2.758 orang2.758 Person

Alamat Kantor PusatHeadquarters Address

Gedung HarmonisJl. Raya Pasar Minggu KM.18Jakarta 12510 - Indonesia

TeleponPhone +62 21 797 5312

FaksimileFax +62 21 797 5311

EmailEmail [email protected]

Situs WebWebsite www.adhi.co.id

Entitas Anak dan AsosiasiSubsidiary entities and Associations

Entitas Anak: Subsidiaries:

PT Adhi Persada Beton PT Adhi Persada Properti PT Adhi Persada Gedung PT Adhi Commuter Properti PT Dumai Tirta Persada PT Jalintim Adhi Abipraya

Entitas Asosiasi:Associate Entity:

PT Jasamarga Bali Tol PT Trans-Pacific Petrochemicals Indotama PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA)PT Jogjasolo Marga MakmurPT Jasamarga Jogja Bawen

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Parwanto Noegroho

Email InformasiEmail Information [email protected]

Layanan Informasi Information Center +62 21 797 5312

Facebook adhikaryaID

Instagram adhikaryaID

Twitter adhikaryaID

YouTube adhikaryaID



PT Adhi Karya (Persero) Tbk, later stated as “ADHI” or “Company” was established based on Notarial Deed No. 1 dated July 1, 1974 drawn up before Kartini Muljadi SH, Notary in Jakarta under the name PT Adhi Karya as amended by Deed No. 2 dated 3 December 1974 by the same notary and has been approved in the Decree of the Minister of Justice Number YA5/5/13 dated January 7, 1975.

The history of the establishment of the Company has actually been started since the Dutch colonial era, with the operation of the Dutch-owned contracting company named Architecten-Ingenieurs-en Aannemersbedrijf then, according to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 65 of 1961 concerning the Establishment of the State Company “Adhi Karya” which was promulgated in Jakarta on the date March 29, 1961 by the Secretary of State, namely Mohd. Ichsan contains “associatie N.V. which have been subject to nationalization based on Government Regulation No. 2/1960, are merged into “Adhi Karya State Company”. “Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V” (Associatie N.V.).

1960, based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 1960 concerning the Determination of Dutch-Owned Contracting Subject to Nationalization, which was promulgated in Jakarta on January 16, 1960 by the Junior Minister of Justice, namely Sahardjo and the Decree of the Minister of Public Works and Energy Number 5 of 1960 dated 11 March 1960, the name of the Company was changed to Adhi Karya Building Company.

A year after, pursuant to the Republic of Indonesia Government Regulation Number 65 of 1961 concerning Establishment of Perusahaan Negara “Adhi Karya” which was promulgated

PT Adhi Karya (Persero) Tbk, selanjutnya disebut “ADHI” atau “Perseroan” didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 1 Juli 1974 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi SH, Notaris di Jakarta dengan nama PT Adhi Karya yang diubah melalui Akta Nomor 2 Tanggal 3 Desember 1974 oleh Notaris yang sama dan telah disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/5/13 Tanggal 7 Januari 1975.

Sejarah pendirian Perseroan sejatinya telah dimulai sejak era kolonial Belanda, yaitu dengan beroperasinya Perusahaan Pemborongan milik Belanda bernama Architecten-Ingenieurs-en Aannemersbedrijf kemudian, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara “Adhi Karya” yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1961 oleh Sekretaris Negara yaitu Mohd. Ichsan berisi mengenai “associatie N.V. yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960, dilebur ke dalam “Perusahaan Negara Adhi Karya”. “Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V” (Associatie N.V.).

Tahun 1960, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Penentuan Pemborongan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1960 oleh Menteri Muda Kehakiman yaitu Sahardjo dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 11 Maret 1960, nama Perseroan diganti menjadi Perusahaan Bangunan Adhi Karya.

Setahun kemudian, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara “Adhi Karya” yang diundangkan di Jakarta pada tanggal

Riwayat Singkat PerusahaanBrief History



29 Maret 1961 oleh Sekretaris Negara yaitu Mohd. Ichsan berisi mengenai “associatie N.V. yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960, dilebur ke dalam “Perusahaan Negara Adhi Karya”.

Di tahun 1971, tepatnya tanggal 22 Juli 1971 diundangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Alamsiah. Dengan dialihkannya dari bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya (PN Adhi Karya) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka PN Adhi Karya dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut.

Seiring dengan perjalanan waktu, ADHI terus berkembang. Pada 18 Maret 2004, ADHI menapaki babak baru dalam perjalannya setelah menjadi perusahaan konstruksi pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesiadengan komposisi kepemilikan oleh Pemerintah sebesar 51%, Employee Management Buy Out atau yang lebih dikenal dengan EMBO sebesar 24,5% dan Publik sebesar 24,5%.

Sebagai salah satu BUMN Konstruksi terkemuka di Indonesia, ADHI senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap pembangunan proyek sehingga dapat dipercaya menjadi bagian dari pertumbuhan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini.

Pada 9 Maret 2018, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No. 014-6/2018/028, Perseroan mengubah Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan sebagai perwujudan komitmen Perseroan untuk terus tumbuh secara berkelanjutan.

“Sebagai salah satu BUMN Konstruksi terkemuka di Indonesia, ADHI senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap pembangunan proyek sehingga dapat dipercaya menjadi bagian dari pertumbuhan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini”

“As one of the leading construction SOEs in Indonesia, ADHI always provides the best in every project development so that it can be trusted to be part of infrastructure growth in Indonesia to date.”

in Jakarta on March 29, 1961 by the State Secretary, Mohd. Ichsan concerning “associatie N.V. which have been subject to nationalization based on Government Regulation No. 2/1960, to be merged into “Perusahaan Negara Adhi Karya.”

In 1971, on July 22, 1971, the Republic of Indonesia Government Regulation Number 41 of 1971 concerning the Transfer of State Building Company Adhi Karya into a Limited Liability Company (Persero) was promulgated by the State Secretary of the Republic of Indonesia, Lieutenant General TNI Alamsiah. With the transfer from the form of the Adhi Karya State Building Company (PN Adhi Karya) to the Limited Liability Company (Persero), PN Adhi Karya was declared disbanded at the time the Limited Liability Company (Persero) was founded.

Over time, ADHI continues to grow. On March 18, 2004, ADHI entered a new chapter in its journey after becoming the first construction company to list its shares on the Indonesian Stock Exchange with a composition of ownership by the Government of 51%, Employee Management Buy Out or better known as EMBO at 24.5% and Public at 24. , 5%.

As one of the leading construction SOEs in Indonesia, ADHI always provides the best in every project development so that it can be trusted to be part of infrastructure growth in Indonesia to date.

On March 9, 2018, based on the Decree of the Board of Directors of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No. 014-6/2018/028, the Company changed the Company’s Vision, Mission and Values as a manifestation of the Company’s commitment to continue to grow in a sustainable manner.



Keterangan Perubahan Nama dan Status Badan HukumInformation on Name Changes and Status of Legal Entity

Tabel Perubahan Anggaran DasarTable of Amendments to Articles of Association

No Perubahan Anggaran DasarAmendments to the Articles of Association

KeteranganDescription

1 Akta No. 24Deed No. 24

Penyesuaian UUPT Tanggal 24 Maret 2009Amendment of UUPT dated March 24, 2009


Tanggal 28 April 2014April 28, 2014


Tanggal 5 Agustus 2016August 5, 2016


Tanggal 24 April 2018April 24, 2018


Tanggal 4 Mei 2018May 4, 2018


RUPS kedua tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019Second GMS 2019 on May 28, 2019

Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. 26 tahun 1974

Ratification of the Republic of Indonesia Minister of Justice

No. 26 of 1974

IPO/Menjadi Tbk.IPO/Becoming Tbk.

PT Adhi Karya(Persero) Tbk.

18 Maret 2004March 18, 2004

PT Adhi Karya(Persero)

1 Juni 1974June 1, 1974

PN Adhi Karya

11 Maret 1960March 11, 1960



Jejak Langkah ADHI ADHI Milestones

1960PN Adhi Karya dibentuk dari hasil nasionalisasi

perusahaan Belanda bernama Associatie NV

PN Adhi Karya was established from the nationalization of a Dutch company called Associatie NV

1974PN Adhi Karya berubah menjadi PT Adhi Karya

(Persero)

PN Adhi Karya was changed into PT Adhi Karya (Persero)

2004Menjadi BUMN Konstruksi pertama yang tercatat di

Bursa Efek Indonesia (BEI) d.h. Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 18 Maret 2004 sehingga menjadi PT

Adhi Karya (Persero) Tbk.

Becoming the first Construction SOE listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) d.h. Jakarta Stock

Exchange (JSX) on March 18, 2004 so that it became PT Adhi Karya (Persero) Tbk

2011Melakukan transformasi perusahaan dengan:

• Mengubah Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan• Melakukan restrukturisasi organisasi

• Mendirikan ADHI Learning Center (ALC)

Transforming the company by:•Changing Corporate Vision, Mission and Values

•Restructuring Organization•Established the ADHI Learning Center (ALC

2012Mendirikan anak perusahaan yaitu PT Adhi Persada

Properti

Establishing a subsidiary, PT Adhi Persada Properti

2014Pendirian Anak Perusahaan:

• PT Adhi Persada Gedung (APG)• PT Adhi Persada Beton (APB)

Establishment of Subsidiaries:•PT Adhi Persada Gedung (APG)

•PT Adhi Persada Beton (APB)2015Groundbreaking LRT Jabodebek

Groundbreaking Jabodebek LRT

2018Pendirian anak usaha PT Adhi Commuter Properti

Perubahan Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan

Establishment of subsidiary PT Adhi Commuter PropertiChanged of Vision, Mission, and Corporate Value

2019Pendirian Anak Usaha PT Dumai Tirta Persada

Establishment of subsidiary PT Dumai Tirta Persada

2020Pendirian Anak Perusahaan PT Jalintim Adhi Abipraya

Perubahan Nilai Perusahaan

Establishment of a subsidiary, PT Jalintim Adhi Abipraya

Change in Company Value



Bidang UsahaBusiness Line



Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran DasarBerdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang tertuang dalam Akta No. 163 tanggal 28 Mei 2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan usaha dalam bidang konstruksi, serta menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi, energi, properti, industri, dan investasi. Dengan dukungan sebelas kantor operasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta didukung lima anak usaha yang dimiliki, Perseroan menjalankan usahanya secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Segmentasi pasar yang diambil Perseroan berdasarkan sumber pendanaan meliputi proyek pemerintah (APBN/APBD), swasta, dan BUMN. Untuk jenis proyek yang dikerjakan Perseroan dikelompokkan menjadi proyek infrastruktur dan energi, proyek properti, dan proyek lainnya

Sejak tahun 2016, Perseroan mengedepankan penerapan teknologi diantaranya adalah e-procurement, e-risk dan u-shaped girder yang digunakan pada proyek LRT. E-procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa tertentu di lingkungan Perseroan, di mana seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai prosedur yang telah ada namun diterapkan secara elektronik. E-risk merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendokumentasi tiap tahap manajemen risiko secara otomatis, yang meliputi risiko beserta monitoring-nya. Sementara U-Shaped girder merupakan struktur beton yang digunakan Perseroan dalam membangun LRT. Untuk pertama kali U-Shaped Girder lahir di Indonesia melalui Pabrik Precast milik Perseroan di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Bidang Usaha yang Dijalankan Pada Tahun BukuPada tahun buku 2020, ADHI telah menjalankan seluruh kegiatan usaha yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Business Activities Based on Articles of AssociationBased on Article 3 of Company’s Articles of Association, the purpose business activities of Company are conducting business in construction, as well as conducting business in construction services, energy, property, industry, and investment. By supporting of eleven operational offices spread throughout Indonesia and supported by five subsidiaries owned, Company runs sustainable its business in all regions of Indonesia. Market segmentation taken by Company based on funding sources includes government projects (APBN/APBD), private sector, and State Owned Enterprise. For types of projects undertaken by Company, and classified into infrastructure and energy projects, property projects, and other projects.

Since 2016, Company has prioritized the application of technology including e-procurement, e-risk and u-shape girder used in LRT projects. E-procurement is process of procuring certain goods and services within Company, where the entire procurement process is carried out according to existing procedures but is applied electronically. E-risk is an application that is used to document every stage of risk management automatically, including risks and their monitoring. While U-Shape girders are concrete structures used by Company in building LRT. For the first time U-Shape Girder was born in Indonesia through the Company’s Precast Factory in Sentul, Bogor, West Java.

Business Fields Conducted in the Fiscal YearIn the 2020 financial year, ADHI has carried out all business activities as outlined in the Company’s Articles of Association.



KonstruksiConstruction

PropertiProperty

Lima Lini Bisnis ADHIADHI’s Five Business Lines

Lini Bisnis sesuai dengan perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan Akta Notaris No. 163 Tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris, Shasa Adisa Putri, S.H., M.Kn. sebagai pengganti dari Notaris dan PPAT Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., disebutkan Bidang Usaha ADHI sebagai berikut:

Meliputi bidanga. Konstruksi seluruh sektor bangunan Gedung.b. Konstruksi seluruh sektor bangunan sipil

(diantaranya kontruksi jalan, jembatan, jalan dan jembatan kereta api, pelabuhan, dermaga, bendungan, bagunan pengelolaan air bersih dan limbah, stasiun, dan lain-lain)

c. Pekerjaan mekanikal serta elektrikal.d. Pembangunan sarana dan prasarana

perkeretaapianDikerjakan OlehDepartemen Infrastruktur I, Departemen Infrastruktur II, Departemen PerkerataapianDepartemen GedungPT Adhi Persada Gedung (Entitas Anak).

Covers the fields of:a. Construction of all building sectors.b. Construction of all sectors of civil buildings

(including construction of roads, bridges, roads and railroad bridges, ports, docks, dams, building management of clean water and waste, stations, etc.)

c. Mechanical works and electrical.d. Infrastructure Co n s t r u c t i o n

and railroad facilities.

Done ByDepartment of Infrastructure I,Department of Infrastructure II,Railway DepartmentBuilding DepartmentPT Adhi Persada Gedung (Subsidiary).

Meliputi bidangPembangunan High-rise Building (mixed use: komersial, perkantoran, residensial, maupun hotel) dan Landed houseDikerjakan Oleh PT Adhi Persada Properti (Entitas Anak) PT Adhi Commuter Properti (Entitas Anak).

Covers the fields of:Construction of high-rise buildings (mixed use: commercial, offices, residential, and hotels) and landed houses

Done ByPT Adhi Persada Properti (Entitas Anak) PT Adhi Commuter Properti (Entitas Anak).

01 02

Business Lines in accordance with the latest amendments to the Articles of Association of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Based on the Notary Deed No. 163 Dated 28 May 2019 made by Notary, Shasa Adisa Putri, S.H., M.Kn. As a substitute for Notary and PPAT Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., ADHI Business Fields are mentioned as follows:



InvestasiInvestasi

Produk dan layanan yang diberikan ADHI seluruhnya ditujukan untuk segmen korporasi.

Products and services provided by ADHI are entirely aimed at the corporate segment.

Meliputi bidang Industri dan pabrikasi bahan serta komponen produk jadi bidang konstruksi yaitu beton pracetak.Dikerjakan Oleh PT Adhi Persada Beton (Entitas Anak).

Covers the fields of:Manufacture and manufacture of materials and components of finished products in the construction sector, namely precast concrete.

Done ByPT Adhi Persada Beton (Subsidiary).

Meliputi bidang a. Kelistrikan b. Telekomunikasi c. Perminyakan d. Agro Industry dan Pertrokimia e. Perbaikan atau pemeliharaan pekerjaan di atasDikerjakan Oleh Departemen EPC

Covers the fields of:a. Electricalb. Telecommunicationc. Petroleumd. Agro Industry and Chemicalse. Repair or maintenance work above

Done ByEPC Department

Meliputi bidang Kegiatan usaha berupa penyertaan modal pada perusahaan lain dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana/ sarana dasar (infrastruktur), jalan tol, industri energi baru terbarukan, industri konversi, pengelolaan limbah termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan lain-lain.Dikerjakan Oleh Departemen Investasi, PT Dumai Tirta Persada (Entitas Anak).PT Jalintim Adhi Abipraya (Entitas Anak)

Covers the fields of:Business activities in form of capital participation in other companies and/or business management in the field of infrastructure/basic facilities (infrastructure), toll roads, the new renewable energy industry, conversion industry, waste management including Hazardous and Toxic Materials (B3) and others.

Done ByDepartment of Investment,PT Dumai Tirta Persada (Subsidiary)PT Jalintim Adhi Abipraya (Subsidiary)

03 04 05IndustriIndustri

Energi Energy



Logo ADHILogo ADHI

Brand DNAADHI merupakan salah satu perusahaan konstruksi terbesar dan terkemuka di Indonesia. ADHI berupaya menampilkan identitas yang baru dengan kenginan menjadikan jati diri secara lebih segar dan penuh semangat sesuai spirit dan visi perusahaan yang siap menghadapi tantangan masa depan, dan era pasar global.

Spirit futuristik ini ditampilkan dalam bola energi yang menjadi identitas visual logonya. Makna bola energi merah adalah melambangkan entitas yang utuh, sempurna dan seimbang. Di lain sisi juga mengandung semangat dan energi yang teramat besar. Dari masa ke masa, ADHI dinilai mampu menampilkan karya monumental yang dihasilkan oleh tangan-tangan kreatif anak bangsa.

Bola energi ini ditampilkan dengan refleksi cahaya yang merupakan refleksi cahaya Ilahi sebagai perlambangan bahwa setiap langkah dan usaha yang dibuat oleh ADHI dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta dikerjakan atas izin Yang Maha Kuasa. Refleksi ini juga diartikan sebagai sebuah cahaya harapan, dengan kata lain ADHI merupakan sebuah entitas yang optimis dalam menyambut hari-hari yang akan datang. Hal inilah yang dapat menjadi lambang keunggulan ADHI di antara perusahaan konstruksi lainnya.

Perseroan juga meluncurkan tagline “Beyond Construction”. Makna tagline ini adalah penegasan motivasi Perseroan untuk merambah ke bidang usaha lain, namun masih terkait dengan bisnis inti (core business) Perseroan.

DNA BrandADHI is one of the largest and leading construction companies in Indonesia. ADHI seeks to present a new identity with the desire to make identity fresh and full of spirit in accordance to spirit and vision of company that is ready to face challenges of future, and global market era.

This futuristic spirit is displayed in an energy ball which becomes his new logo identity. The meaning of red energy ball is to symbolize a whole, perfect and balanced entity. Aside from that, it also means full of spirit and energy. From time to time, ADHI is considered capable of displaying monumental works produced by the creative hands of the nation’s children.

This energy ball is displayed by reflection of light which is a reflection of Divine light as a symbol that every step and effort made by ADHI is carried out with full awareness and responsibility and done with the power of the Almighty. This reflection is also interpreted as a ray of hope, in other words ADHI is an optimistic entity in welcoming the days to come. This can be a symbol of ADHI’s excellence among other construction companies.

The company is also launched a tagline “Beyond Construction”. The meaning of this tagline is an affirmation of Company’s motivation to expand into other business fields but still related to the core business Company’s.



Kelengkapan BrandSecara mendasar, merah masih merupakan keseluruhan persepsi visual yang dipertahankan. Merah merupakan warna yang memiliki psikologi persepsi yang menyampaikan pesan, integritas, dan optimisme, yang mana masih sesuai dengan values baru dari ADHI, maka warna ini dianggap sebagai warisan yang harus tetap dijaga.

Komposisi warna yang dipilih juga mewakili jiwa inovatif, dikarenakan warna yang ada tersusun secara lugas. Persepsi ini didapat dari komposisi antara gradasi warna merah yang berubah, dari gelap menjadi semakin terang dengan tulisan ADHI yang sederhana dan modern.

Pemilihan bentuk bola yang menyerupai globe dengan visualisasi 3 dimensi, juga memberikan impresi bersifat dinamis, fleksibel dan playful. Bentuk ini dimaknai sebagai kesan adaptif dan terbuka pada perkembangan dan hal-hal baru

Brand AttributesBasically, red is still an overall visual perception that is maintained. Since red, as a color, delivers a psychological perception that conveys, integrity, and optimism message, which is still in line with the new values of ADHI. This color is considered as an inheritance that must be maintained.

The chosen color composition also represents an innovative spirit, because the colors are arranged in a straightforward manner. This perception is obtained from the composition between gradations of red that change, from dark to brighter with ADHI’s simple and modern writing.

The selection of the shape of a ball that resembles a globe with 3-dimensional visualization, also gives the impression of being dynamic, flexible and playful. This form is interpreted as an adaptive and open impression on developments and new things



Wilayah Operasional ADHIWilayah Operasional ADHI

DEPARTEMEN PERKERETAAPIANJl. Jend. Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran, Jakarta 12780P. +62 21 2285 5569 / 2285 5590F. +62 21 2280 8268E. [email protected]@adhi.co.idwww.lrtjabodebek.com

DIVISI KONSTRUKSI IVJl. Gayung Kebonsari No. 167 ASurabaya 60231P. +62 31 828 7251, 829 1671F. +62 31 829 0710E. [email protected]

DIVISI KONSTRUKSI IJl. Bunga Cempaka No.15Kel. Tanjung SariKec. Medan SelayangMedan 20131P. +62 61 8882 2012F. +62 61 8882 2106E. [email protected]

HEAD OFFICEGedung HarmonisJl. Raya Pasar Minggu Km. 18Jakarta 12510P. +62 21 797 5312F. +62 21 797 5311E. [email protected] www.adhi.co.id

DEPARTEMEN EPCGedung KolaboratifJl. Raya Pasar Minggu Km. 18Jakarta 12510P. +62 21 797 5312F. +62 21 797 5311E. [email protected]

DEPARTEMEN INFRASTRUKTUR IIGedung KolaboratifJl. Raya Pasar Minggu Km. 18Jakarta 12510P. +62 21 797 5312F. +62 21 797 5311E. [email protected]

DIVISI KONSTRUKSI VIJl. Letjen. Hertasning B II/02Makassar 90222P. +62 411 867 176, 867 183F. +62 411 862 212E. [email protected]

DEPARTEMEN INFRASTRUKTUR IGedung Harmonis, Lantai 3Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18Jakarta 12510P. +62 21 797 5312F. +62 21 797 5311E. [email protected]

DIVISI KONSTRUKSI IIIGedung Harmonis, Lantai 3Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18Jakarta 12510P. +62 21 797 4527F. +62 21 797 4528E. [email protected]

DEPARTEMEN GEDUNG18 Office Park, Lantai 11Jl. TB Simatupang Kav. 18Pasar Minggu Jakarta 12520P. +62 21 2297 8880F. +62 21 2297 8881E. [email protected]@adhi.co.id

DIVISI KONSTRUKSI VJl. Milono No. 16Balikpapan 76112 P. +62 542 736 315F. +62 542 735 221E. [email protected]

DIVISI KONSTRUKSI IIJl. HM. Noerdin Pandji No.57 -58RT. 068 RW. 010 Komplek Taman Bukit RaflesiaKel. Sukajaya Kec. SukaramiPalembang 30151P. +62 711 561 1416, 561 1417F. +62 711 561 1414 E. [email protected]



PT ADHI PERSADA PROPERTIGedung Grand Dhika CIty Lt. GFJl. H.M Joyomartono Km. 16Exit Toll Bekasi TimurBekasi 17113P. +62 8265 3404, 8265 3405F. +62 8265 3396E. [email protected]@app.idW. www.app.id

PT ADHI PERSADA GEDUNG18 Office Park, Lantai 7Jl. TB Simatupang Kav. 18Pasar Minggu Jakarta 12520P. +62 21 2278 3888F. +62 21 2278 3288E. [email protected]. www.adhipersadagedung.co.id

PT ADHI PERSADA BETON18 Office Park, Lantai 6Jl. TB Simatupang Kav. 18Pasar Minggu Jakarta 12520P. +62 21 2780 8999P. +62 21 2780 8999E. [email protected]. www.adhipersadabeton.co.id

PT ADHI COMMUTER PROPERTIJl. Pengantin Ali No.88CiracasJakarta 13740P. +62 21 2282 2980E. [email protected]

PT DUMAI TIRTA PERSADAGedung KompetenJl. Raya Pasar Minggu Km. 18Jakarta 12510P. +62 21 797 5312F. +62 21 797 5311

PT JALINTIM ADHI ABIPRAYAGedung Harmonis, Lantai 3Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18Jakarta 12510P. +62 21 797 5312F. +62 21 797 5311E. [email protected]



Visi, Misi dan Nilai Perusahaan ADHI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No. 014-6/2020/432 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penetapan Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

ADHI’s Vision, Mission and Corporate Values are determined based on the Decree of the Board of Directors of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No. 014-6/2018/028 dated 9 March 2018 concerning Changes in the Vision, Mission and Values of the Company.

Visi Vision

Misi Mision

Menjadi Korporasi lnovatif dan Berbudaya Unggul untuk Pertumbuhan Berkelanjutan.Become an Innovative and Excellent-Cultured Corporation for Sustainable Growth.

• Membangun insan yang unggul, profesional, amanah, dan berjiwa wirausaha.

• Mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa, properti, industri, dan investasi yang bereputasi.

• Mengembangkan inovasi produk dan proses untuk memberi solusi serta impact bagi stakeholders.

• Menjalankan organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik.

• Menjalankan sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja.

• Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk pembuatan keputusan dan pengelolaan risiko korporasi.

• Building an excellent professional, trustworthy, and entrepreneurial people.

• Developing reputable construction, engineering, property, industry, and investment businesses.

• Developing product and process innovations to provide solutions and impacts for stakeholders.

• Running an organization with good corporate governance.

• Running a management system that guarantees the achievement of quality, safety, health, and work environment objectives.

• Developing information and communication technology as a means for decision making and corporate risk management.



Nilai PerusahaanValues of Company

AmanahTrust

Memegang teguh kepercayaan yang

diberikan

Uphold the trust given

LoyalLoyal

Berdedikasi dan mengutamakan

kepentingan bangsa dan negara

Dedicated and prioritizing the interests of the nation and

state

KompetenCompetent

Terus belajar dan mengembangkan

kapabilitas

Continue to learn and develop capabilities

AdaptifAdaptive

Terus berinovasi dan antusias dalam

menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing

change

HarmonisHarmonious

Saling peduli dan menghargai

perbedaan

Caring for each other and respecting differences

KolaboratifCollaborative

Membangun kerjasama yang

sinergis

Build synergistic cooperation



Roadmap Budaya PerusahaanRoadmap Budaya Perusahaan

Bagaimana ADHI ingin meningkatkan kesadaran dalam learning organization dan meningkatkan tingkat adaptability dalam dunia bisnisBagaimana ADHI ingin meningkatkan kesadaran dalam learning organization dan meningkatkan tingkat adaptability dalam dunia bisnis

Pengukuran Index Budaya 2019 untuk menjadi program Peningkatan Index Budaya 2020Pengukuran Index Budaya 2019 untuk menjadi program Peningkatan Index Budaya 2020

ADHI ingin meraih kembali sebagai market leader industrinya dengan merumuskan Visi, Misi dan Values baruADHI ingin meraih kembali sebagai market leader industrinya dengan merumuskan Visi, Misi dan Values baru

Penerapan values yaitu bekerja cerdas, jujur bertanggung jawab, dan bersahajaPenerapan values yaitu bekerja cerdas, jujur bertanggung jawab, dan bersahaja

2020

2019

2018

2017

Konsep Launching Program Budaya ADHIKonsep Launching Program Budaya ADHI

Profiling Index Budaya ADHIProfiling Index Budaya ADHI

Transformasi 3.0 – Back to be the BestTransformasi 3.0 – Back to be the Best

Budaya 3BBudaya 3B

Review Visi, Misi dan Nilai PerusahaanPada tahun 2020, Perseroan telah melakukan telaahan terkait Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan. Hal ini dalam rangka mendukung progam kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam mewujudkan peran perusahaan BUMN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial (social welfare), penyedia lapangan kerja, dan penyedia talenta, sehingga dibutuhkan transformasi SDM BUMN sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Penetapan Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan ADHI di tahun 2020 telah mendapatkan dukungan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Reviewing Vision, Mission and Values of CompanyIn 2020, the Company has conducted a study related to the company’s vision and mission and considers that the current Vision and Mission of the Company is still in accordance with the company’s objectives and conditions so that no changes have been made. The Vision, Mission and Values of the Company for 2020 have received mutual support and approval from the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

Stipualtion of ADHI’s Vision, Mission and Corporate Values in 2020 has acquired support from the Board of Commissioners and Board of Directors.



Implementasi Budaya Perusahaan

Nilai-nilai budaya perusahaan sangat diperlukan dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Nilai budaya tersebut merupakan ciri pembeda yang menjadi karakteristik sebuah perusahaan di kondisi saat ini yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tantangan era digitalisasi dan persaingan yang semakin terbuka saat ini membuat setiap perusahaan harus dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan yang ada untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaannya. Maka itu, nilai-nilai budaya perusahaan penting untuk terus dijaga keberlangsungannya serta penerapannya dalam kinerja sehari-hari.

Corporate Culture Implementation

Corporate culture values are needed in achieving company’s vision and mission. The cultural value is a distinguishing characteristic that is characteristic of company in current conditions that continue to change from time to time. The challenges of digitalization era and increasingly open competition at this time make every company must be able to survive and adapt to existing changes to maintain survival of company. Therefore, company’s cultural values are important to be maintained continuously and their application in daily performance.

Implementasi budaya bertujuan menanamkan nilai-nilai Budaya Perusahaan di dalam diri Insan ADHI sehingga dapat menjadi acuan para insan ADHI dalam berperilaku di lingkungan kerja melalui Program Sosialisasi dan Aktivasi Budaya.

The implementation of culture aims to instill Corporate Culture values within ADHI’s employees so that it can become a reference for ADHI’s employees to behave in work environment through Socialization program and Cultural Activation.

Fase Implementasi Perubahan BudayaFase Implementasi Perubahan Budaya

Tahap 11st Step

• • •Profiling Budaya

Perusahaan

Profiling Company Culture

Tahap 22nd Step

• • •Launching

Budaya ADHI

ADHI Culture Launching

Tahap 33rd Step

• • •Sosialisasi

Budaya

Culture socialization

Tahap 44th Step

• • •Aktivasi Budaya

Cultural Activation

Tahap 55th Step

• • •Evaluasi dan Monitoring

Budaya

Cultural evaluation and

monitoring



Program Sosialisasi Nilai-nilai Budaya Perusahaan

Program sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan, menanamkan serta meningkatkan pemahaman mengenai nilai- nilai Budaya Perusahaan. Program sosialisasi dilakukan melalui workshop dan media internal di Perusahaan, berupa tampilan pada website, standing banner, serta tampilan logo pada id card, dan atribut menarik lainnya.

Kampanye melalui Media Sosial

Kampanye melalui media sosial dilakukan pada hari-hari nasional tertentu untuk menampilkan nilai budaya perusahaan yang dipasang pada status WhatsApp (WA), sebagai pengganti foto pribadi, atau diunggah pada media sosial lainnya. Tujuan dari kampanye ini adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai yang sesuai dengan tema/hari nasional yang diangkat.

Aktivasi

Value sebagai nilai-nilai Budaya Perusahaan perlu diinternalisasi agar semakin diyakini dan diterapkan dalam kinerja sehari-hari. Program internalisasi diperlukan untuk seluruh insan ADHI agar nilai-nilai perusahaan dapat tertanam dan tercermin dalam perilaku para insan ADHI dalam bekerja demi mencapai visi dan misi perusahaan.

Company Culture Values Socialization Program

The socialization program aims to provide knowledge, instill and increase understanding of the values of the Corporate Culture. The socialization program is carried out through workshops and internal media in the Company, in the form of a display on the website, a standing banner, and a logo display on an id card, and other interesting attributes.

Campaign through Social Media

Campaign through social media conducted on certain national days to display the cultural value of company posted on WhatsApp (WA) status, as a substitute for personal photos, or posted on other social media. The purpose of this campaign is to raise awareness about the importance of values that are in line with the theme/national day raised.

Activation

Values as Corporate Culture values needs to be internalized so that they are increasingly believed and applied in daily performance. Internalization program is needed for all ADHI’s employees so that the company values can be embedded and reflected in behavior of ADHI employees in working to achieve company’s vision and mission.





Struktur OrganisasiOrganization Structure

Berikut adalah Struktur Organisasi revisi terakhir berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor 014-6/2020/305 tanggal 16 Juni 2020

The latest revised Organizational Structure based on the Decree of the Board of Directors regarding the Improvement of the Organizational Structure of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Number 014-6/2020/305 is as follows:


Direktur Operasi 1Director Operation 1

Direktur Operasi 2Director Operation 2

Departemen EPCEPC Department

Departemen GedungBuilding

Department

Departemen Infrastruktur I

Infrastructure I Department

Departemen Infrastruktur II

Infrastructure IIDepartment

DepartemenPerkeretaapian

Railways Department

Satuan Pengawas InternInternal Auditor

APP

APG

APB

ACP

DTP

JAA




DepartemenAkuntansi & KeuanganAccounting & Finance

Department

Departemen Portofolio Bisnis & Manajemen RisikoBusiness Portfolio & Risk

Management

Direktur SDMDirector Of HR

Departemen SDMHR Department

Departemen LegalLegal Department

DepartemenPemasaranMarketing

Department

Corporate Secretary

ADHI Learning Center

Direktur QHSE & Pengembangan

Director of QHSE & Development

Departemen QHSE QHSE

Department

Departemen Investasi Investment Department

DepartemenEngineeringEngineering Department

Departemen Corporate Strategy & IT

Corporate Strategy & IT Department



Profil Dewan KomisarisBoard of Commissioner Profile

Duduk:Duduk:


Berdiri (dari kiri ke kanan):Berdiri (dari kiri ke kanan):

Cahyo R. Muzhar KomisarisCommissioner

Yustinus PrastowoKomisarisCommissioner



Duduk:Duduk:

WidiartoKomisaris

Commissioner


Abdul MuniKomisaris Independen

Independent Commissioner

Hironimus HilapokKomisaris Independen

Independent Commissioner



Dody Usodo Hargo S.• • •Komisaris UtamaPresident Commissioner

Dasar Hukum PengangkatanAppointment Decree

Diangkat sebagai Komisaris Utama ADHI berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Juni 2020Appointed as President Commissioner of ADHI based on the Resolution of the Annual GMS on June 4, 2020

Periode kePeriod

Periode PertamaFirst Period

UsiaAge

59 tahun59 Years

Tempat dan Tanggal LahirPlace and date of birth

Padang, 5 Maret 1961Padang, March 5, 1961

KewarganegaraanNationality Indonesia

DomisiliDomicile

Kota Bandung, Jawa Barat, IndonesiaCity of Bandung, West Java, Indonesia

Riwayat PendidikanEducation History

Tahun 2000 : S1 Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka Master’s Government Science, Universitas TerbukaTahun 2012 : S2 Sumber Daya Manusia, STIMA IMMI Master’ degrees in Human Resources, STIMA IMMI

Riwayat PekerjaanWork History

2011-2011 : Komandan Korps Perwira Siswa Seskoad Commander of the Seskoad Student Officer Corps2011-2013 : Kepala Biro Persidangan dan Humas Wantannas RI Head of the RI Wantannas Court and Public Relations Bureau2013-2014 : Wakil Komandan Kodiklatad TNI AD Deputy Commander of the TNI AD Kodiklatad2014-2015 : TA Pengajar untuk Core Lemhannas bidang Kewaspadaan Nasional Teaching TA for the Core of Lemhannas in the field of National Vigilance2015-2016 : Staf Khusus Panglima TNI Special Staff to the TNI Commander2016-2018 : Komandan Seskoad Commander Seskoad2018-2019 : Wadanjen Akademi TNI Deputy Chief of the TNI Academy2019-2019 : Staf Khusus KASAD Special Staff of KASAD2019 - sekarang : Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK (Non ASN/ Purnawirawan TNI)2019 - present : Deputy for Social Vulnerability and Disaster Impact Coordination of the Ministry of Coordinating Ministry for Human Development and Culture (Non ASN/Retired TNI)2019- sekarang : Komisaris Utama, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.2019- present President Commissioner, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Jabatan LainnyaOther Position

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK (Non ASN/ Purnawirawan TNI)Deputy for Social Vulnerability and Disaster Impact Coordination of the Coordinating Ministry for PMK (Non ASN/Retired TNI)

Kepemilikan Saham Shares Ownership

NihilNONE

Hubungan AfiliasiAffiliate Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.Not affiliated with other Board of Commissioners, Directors, or with Major and Controlling Shareholders.




Cahyo R. Muzhar • • •KomisarisCommissioner


Diangkat sebagai Komisaris ADHI berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Juni 2020Appointed as President Commissioner of ADHI based on the Resolution of the Annual GMS on June 4, 2020

Periode kePeriod


UsiaAge

51 tahun51 years


Jakarta, 18 September 1969Jakarta, 18 September 1969


DomisiliDomicile

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, IndonesiaJakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia


1993 : S1 Hukum, Universitas Indonesia Bachelor of Law, University of Indonesia1998 : S2 Master Of Law, University of Nottingham, Inggris Master of Law, University of Nottingham, UK


2012-2013 : Konsuler Politik pada Kedutaan Besar RI di Washington DC Amerika Serikat, Kementerian Luar Negeri RI Consular Politics at the Indonesian Embassy in Washington DC, United States, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia2013-2014 : Kasubdit Otoritas Pusat dan Hukum Humaniter, Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Kementerian Hukum dan HAM RI Head of Sub-Directorate for Central Authority and Humanitarian Law, Directorate of International Law and Central Authority, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia2014-2015 : Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Kementerian Hukum dan HAM RI Director of International Law and Central Authority, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia2015-2018 : Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM RI Director of the Central Authority and International Law, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia2018- sekarang : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI2018- present Director General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia2020- sekarang : Komisaris, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.,2020- present Commissioner, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.,


Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RIDirector General of Public Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia


NihilNONE





Yustinus Prastowo• • •KomisarisCommissioner


Diangkat sebagai Komisaris ADHI berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Juni 2020Appointed as President Commissioner of ADHI based on the Resolution of the Annual GMS on June 4, 2020

Periode kePeriod


UsiaAge

50 tahun50 years


Yogyakarta, 4 April 1970Yogyakarta, 4 April 1970


DomisiliDomicile

Kota Bekasi, Jawa Barat, IndonesiaBekasi City, West Java, Indonesia


1997 : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) State College of Accountancy (STAN)2014 : S2 Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia Master of Administration Science and Public Policy, University of Indonesia2011 : S2 Ilmu Filsafat, STF Driyarkara Master’s degree in Philosophy, STF Driyarkara


2020 - Sekarang : PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Komisaris 2020 - Present : PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Commissioner2020 – Sekarang : Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis2020 - Present : Special Staff of the Minister of Finance for Strategic Communications2014 – Sekarang : Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) – Tidak Aktif2014 - Present : Executive Director of the Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) - Inactive2016 – Sekarang : Adviser di Tim Reformasi Perpajakan Kemenkeu dan Adviser di Tim Penguatan Reformasi Bea dan Cukai Kemenkeu2016 - Present : Adviser in the Ministry of Finance’s Tax Reform Team and Adviser in the Ministry of Finance’s Customs and Excise Reform Strengthening Team2019 – Sekarang : Senior Researcher GIZ2019 - Present : Senior Researcher GIZ2017 – Sekarang : Dosen PKN STAN2017 - Present : Lecturer at PKN STAN2007 – Sekarang : Pengajar Pendidikan Kurator Kementerian Hukum dan HAM2007 - Present : Teacher Education Curator of the Ministry of Law and Human Rights2007 - 2020 : Komisaris Independen PT Wijaya Karya Beton Independent Commissioner of PT Wijaya Karya Beton2015 - 2016 : Kemenkeu, Anggota Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP) Ministry of Finance, Member of the Tax Revenue Optimization Team (TOPP)2011 - 2014 : RSM AAJ, Tax Partner RSM AAJ, Tax Partner


• Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Special Staff to the Minister of Finance for Strategic Communications• Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) – Tidak Aktif Executive Director of the Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) - Inactive• Adviser di Tim Reformasi Perpajakan Kemenkeu dan Adviser di Tim Penguatan Reformasi Bea dan Cukai Kemenkeu Adviser in the Ministry of Finance’s Tax Reform Team and Adviser in the Ministry of Finance’s Customs and Excise Reform Strengthening Team• Senior Researcher GIZ Senior Researcher GIZ• Dosen PKN STAN Lecturer of PKN STAN• Pengajar Pendidikan Kurator Kementerian Hukum dan HAM Teacher Education Curator at the Ministry of Law and Human Rights


NihilNONE






Widiarto• • •KomisarisCommissioner


Diangkat sebagai Komisaris ADHI berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Juni 2020Appointed as Commissioner of ADHI based on the Resolution of the Annual GMS on June 4, 2020

Periode kePeriod


UsiaAge

60 tahun60 years


Yogyakarta, 28 September 1960Yogyakarta, 28 September 1960


DomisiliDomicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, IndonesiaSouth Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia


Tahun 1986 : S1 Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada Bachelor’s degree in Civil Engineering, Gadjah Mada UniversityTahun 1998 : S2 Teknik Sipil Sumber Daya Air, Institut Teknologi Bandung Master’s degree in Civil Engineering Water Resources, Bandung Institute of Technology


2014 - 2015 : Direktur Bia Program, Direktorat Jendral SDA – Kementerian PUPR Director of Bia Program, Directorate General of Natural Resources - Ministry of PUPR2015-2016 : Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal SDA – Kementerian PUPR Director of Water Resources Network Development, Directorate General of SDA - Ministry of PUPR2016-2016 : Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Kementerian PUPR Secretary of the Directorate General of Water Resources - Ministry of PUPR2016-2018 : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri - Kementerian PUPR Head of Planning and Foreign Cooperation Bureau - Ministry of PUPR2018 – sekarang : Inspektur Jenderal, Kementerian PUPR Inspector General, Ministry of PUPR2018 – sekarang : Komisaris , PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Commissioner, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.


Inspektur Jenderal, Kementerian PUPRInspector General, Ministry of PUPR


NihilNONE





Hironimus Hilapok• • •Komisaris IndependenIndependent Commissioner


Diangkat sebagai Komisaris Independen ADHI berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada 20 Maret 2015Appointed as Commissioner based on the decision of the Annual GMS on March 20, 2015

Periode kePeriod

Periode KeduaSecond Period

UsiaAge

42 tahun42 years


Wamena, 30 Mei 1978Wamena, 30 May 1978


DomisiliDomicile

Tangerang Selatan, Banten, IndonesiaTangerang Selatan, Banten, Indonesia


Tahun 2002 : S1 Administrasi Negara, Universitas Cendrawasih Bahcelor’s degree State Administration, Cendrawasih UniversityTahun 2009 : S2 Ilmu Politik, Universitas Indonesia Master’s politis Political Science, University of Indonesia


2004 - 2006 : Peneliti pada Yayasan Pembangunan Kapasitas Masyarakat Sipil di Jayapura - Papua Researcher at the Civil Society Capacity Building Foundation in Jayapura - Papua2006 - 2008 : Peneliti pada ParHesia Institute di Jakarta Researcher at the ParHesia Institute in Jakarta2009 - 2014 : Staff Khusus Anggota DPR RI di Jakarta Special Staff for Members of the Indonesian Parliament in Jakarta2011 - 2015 : Konsultan di Corsores Consulting Jakarta Consultant at Corsores Consulting Jakarta2015 - sekarang : Komisaris Independen PT Adhi Karya (Persero) Tbk.2015 - present Independent Commissioner of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.


Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/lembaga lain ataupun di Entitas AnakDoes not have concurrent positions in other companies/institutions or in Subsidiaries


NihilNone






Abdul Muni• • •Komisaris IndependenIndependent Commissioner


Diangkat sebagai Komisaris Independen ADHI berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada 9 Mei 2019Appointed as ADHI Independent Commissioner based on the resolution of the Annual GMS on May 9, 2019

Periode kePeriod


UsiaAge

61 tahun61 years


Sumenep, 6 Maret 1959Sumenep, March 6, 1959


DomisiliDomicile

Surabaya, Jawa Timur, IndonesiaSurabaya, East Java, Indonesia


Tahun 1986 : S1 Hukum Pidana dari Universitas Darul ‘Ulum Jombang, Jatim Bachelor’s degree in Criminal Law from Darul ‘Ulum University Jombang, East JavaTahun 2002 : S2 Hukum Bisnis, Universitas Merdeka Malang, Jatim Master’s in Business Law, Merdeka University of Malang, East JavaTahun 2015 : S3 Ilmu Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, Jatim Ph.D of Law, Airlangga University Surabaya, East Java


2011 – 2013 : Asisten Pengawas (ASWAS) Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Jawa Timur Assistant Supervisory (ASWAS) East Java High Prosecutors Office (Prosecutor)2013 – 2014 : Koordinator V Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMINTEL) Kejaksaan Agung Coordinator V Attorney General for Intelligence (JAMINTEL) Attorney General’s Office2014 – 2015 : Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi - KejaksaanTinggi (KEJATI) Nusa Tenggara Timur Deputy Chief of the High Prosecutors Office - East Nusa Tenggara High Prosecutors Office (KEJATI)2015 – 2016 : Kepala Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Bali Chief of the High Prosecutors Office – Bali Prosecutor’s Office (KEJATI)2016 – 2018 : Kepala Kejaksaan Tinggi - Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Kalimantan Selatan Head of the High Prosecutors Office - South Kalimantan Prosecutors Office (KEJATI)2018 – 2019 : Sekretaris Jaksa Agung Intelijen (SESJAMINTEL) Kejaksaan Agung RI Secretary of the Attorney General for Intelligence (SESJAMINTEL) Attorney General’s Office2019 - sekarang : Komisaris Independen PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Independent Commissioner of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.


Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/lembaga lain ataupun di Entitas AnakDoes not have concurrent positions in other companies/institutions or in Subsidiaries


Nihil None





Duduk:Duduk:

Entus Asnawi MukhsonDirektur UtamaPresident Director


A. Suko Widigdo Direktur Operasi 1Director of Operations 1

A.A.G. Agung Dharmawan Direktur KeuanganDirector of Finance

Profil DireksiProfil Direksi



Duduk:Duduk:

Agus KariantoDirektur SDM

Director of Human Resources


Pundjung Setya BrataDirektur Operasi 2

Director of Operations 2

Partha Sarathi Direktur Quality, Health, Safety and

Environment dan PengembanganDirector of QHSE and Development



Entus Asnawi Mukhson• • •Direktur UtamaPresident Director


Diangkat sebagai Direktur Utama ADHI berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Juni 2020Appointed as the President Director of ADHI based on the Resolution of the Annual GMS on June 4, 2020

Periode kePeriod


UsiaAge

58 tahun58 years


Pandeglang, 24 Agustus 1962Pandeglang, 24 August 1962


DomisiliDomicile

Bekasi, IndonesiaBekasi, Indonesia


Tahun 1986 : S1 Ekonomi, UII S1 Economics, UIITahun 1998 : S2 Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen PPM S2 Magister Management, College of Management PPM


Tahun 2020 – sekarang : PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Direktur Utama 2020 - present: PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., President DirectorTahun 2018 – 2020 : PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Direktur Keuangan PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Director of FinanceTahun 2017 – 2018 : PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang, President DirectorTahun 2011 – 2017 : PT Wijaya Karya Beton Tbk., Direktur Keuangan dan Human Capital PT Wijaya Karya Beton Tbk., Director of Finance and Human Capital

Jabatan LainnyaOther Position -


Nihil None


Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.Not affiliated with other Board of Commissioners, Directors, or with Major and Controlling Shareholders.




A. Suko Widigdo • • •Direktur Operasi 1Director of Operations 1


Diangkat sebagai Direktur Operasi I ADHI berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Juni 2020Appointed as Director of Operation I ADHI based on the Resolution of the Annual GMS on June 4, 2020

Periode kePeriod


UsiaAge

44 tahun44 years


Nganjuk, 3 Juni 1976Nganjuk, June 3, 1976


DomisiliDomicile

Surakarta, IndonesiaSurakarta, Indonesia


Tahun 2000 : S1 Teknik Sipil, Universitas Atmajaya Bachelor’s decgree in Civil Engineering, Atmajaya UniversityTahun 2014 : S2 Magister Engineering, UGM Master of Engineering, UGM


Tahun 2020 – sekarang : PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Direktur Operasi 1 2020 - present: PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Director of Operations 1Tahun 2016 – 2020 : PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., General Manager Dep. Infrastruktur I PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., General Manager Dep. Infrastructure I Tahun 2014 – 2016 : PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Kepala Divisi Konstruksi II PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Head of Construction Division IITahun 2011 – 2014 : PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Manajer Operasi II, Divisi Konstruksi IV PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Operations Manager II, Construction Division IV


Komisaris PT Adhi Persada Beton (Penugasan di Anak Perusahaan)Commissioner of PT Adhi Persada Beton (Assignment in a Subsidiary)


NihilNONE





Pundjung Setya Brata• • •Direktur Operasi 2Director of Operations 2


Diangkat sebagai Direktur Operasi III ADHI berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Juni 2014 hingga 23 April 2018 kemudian diangkat sebagai Direktur Operasi 2 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan pada 24 April 2018Appointed as Operation Director III ADHI based on the Resolution of the Extraordinary GMS on 27 June 2014 and appointed as Operation Director II based on the Resolution of the Annual GMS on April 24 2018

Periode kePeriod

Periode KeduaSecond Period

UsiaAge

55 tahun55 years


Purworejo, 20 November 1965Purworejo, 20 November 1965


DomisiliDomicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, IndonesiaIn South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia


Tahun 1990 : S1 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro Bachelor’s degree in Civil Engineering, Diponegoro UniversityTahun 2015 : S2 Management Stratejik, Prasetya Mulya Business School, Jakarta Master’s degree in Strategic Management, Prasetya Mulya Business School, Jakarta


2018 - sekarang : Direktur Operasi 2 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.2018 - present Director of Operations 2 of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.2016 - 2018 : Direktur Operasi 3 PT ADHI Karya (Persero) Tbk. Director of Operations 3 of PT ADHI Karya (Persero) Tbk.2014 - 2016 : Direktur V PT ADHI Karya (Persero) Tbk. Director V PT ADHI Karya (Persero) Tbk.2013 - 2014 : Kepala Divisi Kerja Sama Bisnis PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Head of the Business Cooperation Division of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.


• Komisaris PT Adhi Persada Properti (Penugasan di Anak Perusahaan) Commissioner of PT Adhi Persada Properti (Assignment at a Subsidiary)• Komisaris Utama PT Adhi Commuter Properti (Penugasan di Anak Perusahaan) President Commissioner of PT Adhi Commuter Properti (Assignment at a Subsidiary)


NihilNone






A.A.G. Agung Dharmawan • • •Direktur KeuanganDirector of Finance


Diangkat sebagai Direktur Keuangan ADHI berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 4 Juni 2020Appointed as ADHI Finance Director based on the Resolution of the Annual GMS on June 4, 2020

Periode kePeriod


UsiaAge

49 tahun49 years


Jakarta, 6 April 1971Jakarta, 6 April 1971


DomisiliDomicile

Tangerang, IndonesiaTangerang, Indonesia


Tahun 1995 : S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan, UGM Bachelor’s degree in Economics and Development Studies, UGMTahun 1997 : Magister Manajemen. UGM Master’s degree in Management. UGM


Tahun 2020 – sekarang : PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Direktur Keuangan2020 - present : PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Director of FinanceTahun 2019 – 2020 : PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., SEVP Remedial & Recovery PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., SEVP Remedial & RecoveryTahun 2017 – 2019 : PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Head of the BUMN & Government Institutions DivisionTahun 2017 – 2017 : PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinational Company 1 PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Head of Corporate & Multinational Company Business Division 1


Komisaris PT Adhi Commuter Properti (Penugasan di Anak Perusahaan)Commissioner of PT Adhi Commuter Properti (Assignment in a Subsidiary)


NihilNone





Agus Karianto• • •Direktur SDMDirector of Human Resources


Diangkat sebagai Direktur SDM ADHI berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 April 2018Appointed as HR Director since 2018, on the basis of the legal designation through the decision of the Annual GMS on 24 April 2018

Periode kePeriod


UsiaAge

52 tahun52 years


Kediri, 16 Juni 1968Kediri, 16 June 1968


DomisiliDomicile

Bekasi, Jawa Barat, IndonesiaBekasi, West Java, Indonesia


Tahun 1993 : S1 Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret Bachelor’s degree in Civil Engineering, University Eleven March Tahun 2019 : S2 Magister Management Strategic Innovation, Prasetya Mulya Business School Master’s degree Masters in Strategic Innovation Management, Prasetya Mulya Business School


2018 – sekarang : Direktur SDM PT Adhi Karya (Persero) Tbk.2018 - present : Director of Human Resource of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.2016 – 2018 : General Manager Dept. LRT PT ADHI Karya (Persero) Tbk. General Manager Dept. LRT PT ADHI Karya (Persero) Tbk.2015 – 2016 : Kepala Divisi Transportasi PT ADHI Karya (Persero) Tbk. Head of the Transportation Division of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.2014 – 2015 : Direktur Utama PT Adhi Persada Beton President Director of PT Adhi Persada Beton2013 – 2014 : Kepala Divisi Precast & Peralatan PT ADHI Karya (Persero) Tbk. Head of Precast & Equipment Division of PT ADHI Karya (Persero) Tbk.2012 – 2013 : Wakil Kepala Konstruksi IV PT ADHI Karya (Persero) Tbk. Deputy Head of Construction IV of PT ADHI Karya (Persero) Tbk.


• Komisaris Utama PT Adhi Persada Beton (Penugasan di Anak Perusahaan)President Commissioner of PT Adhi Persada Beton (Assignment in a Subsidiary)

• Komisaris PT Adhi Persada Gedung (Penugasan di Anak Perusahaan)Commissioner of PT Adhi Persada Gedung (Assignment in a Subsidiary)


NihilNONE






Partha Sarathi • • •Direktur Quality, Health, Safety and Environment dan PengembanganDirector of QHSE and Development


Diangkat sebagai Direktur QHSE & Pengembangan ADHI berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 April 2018Appointed as Director of QHSE and Development since 2018, on legal basis for appointment through Annual RUPS decision on April 24, 2018

Periode kePeriod


UsiaAge

58 tahun58 years


Medan, 22 Februari 1962Medan, February 22, 1962


DomisiliDomicile

Bekasi, Jawa Barat, IndonesiaBekasi, West Java, Indonesia


Tahun 1989 : S1 Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret S1 in Civil Engineering, University Eleven MarchTahun 2008 : S2 Master Management of Finance, Macquaire University of Sydney Master in Management of Finance, Macquaire University of Sydney


2018 – sekarang : Direktur QHSE dan Pengembangan PT Adhi2018 - present Director of QHSE and Development PT Adhi Karya (Persero) Tbk.2017 – 2018 : Direktur Operasi 1 PT ADHI Karya (Persero) Tbk. Director of Operations 1 PT ADHI Karya (Persero) Tbk.2016 – 2017 : Direktur Utama PT PP Infrastruktur President Director of PT PP Infrastruktur2011 – 2016 : Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT PP (Persero) Tbk. Head of Business Development Division of PT PP (Persero) Tbk.2008 – 2011 : Kepala Divisi Teknik dan Management Risiko PT PP (Persero) Tbk. Head of Engineering and Risk Management Division of PT PP (Persero) Tbk.2004 – 2004 : Building Work Manager Unit Kantor Pusat PT PP (Persero) Tbk. Building Work Manager Unit Headquarters PT PP (Persero)


• Komisaris Utama PT Adhi Persada Properti (Penugasan di Anak Perusahaan)President Commissioner of PT Adhi Persada Properti (Assignment in a Subsidiary)

• Komisaris PT Dumai Tirta Persada (Penugasan di Anak Perusahaan)Commissioner of PT Dumai Tirta Persada (Assignment in a Subsidiary)


24.500 lembar Saham ADHI24,500 ADHI Shares





Pejabat EksekutifExecutive Officers

Wiyono• • •Kepala Satuan Pengawas InternalHead of Internal Auditor

Parwanto Noegroho • • •Corporate SecretaryCorporate Secretary

TTLPlace and date of birth

Trenggalek, 6 September 1963Trenggalek, 6 September 1963

UsiaAge

57 tahun57 years

DomisiliDomicile Jakarta

Menjabat SejakServing since 2018

Bergabung di ADHI SejakJoining ADHI since 1991

Dasar Hukum PengangkatanAppointment Decree SKD 014-6/2018/141


S-1/Teknik Sipil - INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBERBachelor’s degree/Civil Engineering - INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER


• Agustus 2015 – saat ini Kepala Satuan Pengawas Internal• Juni 2015 – September 2015 Asisten Direktur Produksi

Konstruksi• August 2015 - currently the Head of the Internal Audit Unit• June 2015 - September 2015 Assistant Director for Construction

Production


Cepu, 19 April 1969Cepu, 19 April 1969

UsiaAge

51 tahun51 years

DomisiliDomicile Yogyakarta





S2 MM UGMS1 Teknik Sipil UNSMaster’s degree in MM UGMBachelor’s degree in Civil Engineering , UNS


• 2019 – saat ini Corporate Secretary• April 2016 – 2019 GM Departemen SDM• 2019 - currently serving as Corporate Secretary• April 2016 - 2019 GM in the HR Department



Adriyanto Karyo Utomo• • •General Manager Departemen Akuntansi & KeuanganGeneral Manager of Accounting & Finance Department

Hafiz Bambang Pamungkas • • •General Manager Departemen Portfolio Bisnis & Manajemen RisikoGeneral Manager of Business Portfolio & Risk Management Department


Sidoarjo, 5 Juni 1970Sidoarjo, June 5, 1970

UsiaAge

50 tahun50 years






S1 Ekonomi Akuntansi STIE Kucecwara MalangBachelor’s degree in Economics Accounting STIE Kucecwara Malang


• 2018 – saat ini GM Departemen Akuntansi & Keuangan• Agustus 2016 - April 2018 Direktur Keuangan & SDM APG• Juni 2011 - Agustus 2016 Kepala Divisi Akuntansi• 2018 - now General Manager Accounting & Finance Department• August 2016 - April 2018 Finance & HR Director at APG• Juni 2011 - August 2016 Head of Accounting Division


Bandung, 1 Mei 1974Bandung, May 1, 1974

UsiaAge

46 tahun46 years

DomisiliDomicile

Tangerang SelatanSouth Tangerang



Dasar Hukum PengangkatanAppointment Decree SKD 014-6/2020/041L


• S2 Ekonomi Perancangan & Kebijakan Publik, UI• S1 Akuntansi, Universitas Widya Gama• Master’s degree in Economics Design & Public Policy, UI• Bachelor’s degree in Accounting, Widya Gama University


• April 2018 – saat ini General Manager Departemen Portfolio Bisnis & Manajemen Risiko

• Mei 2017 – April 2018 Staff Ahli Keuangan Departemen Akuntansi & Keuangan

• April 2018 - now General Manager Business Portfolio & Risk Management Department

• Mei 2017 - April 2018 Expert Staff of Finance in Accounting & Finance Department



M. Lalu Iqbal Kamaludin• • •General Manager Departemen QHSEGeneral Manager of QHSE Department

Yusuf Wiyono • • •General Manager Departemen SDMGeneral Manager of HR Department


Mataram, 28 Mei 1970Mataram, 28 May 1970

UsiaAge

50 tahun50 years

DomisiliDomicile Bekasi





• S2 MBA, UGM• S1 Teknik Sipil, ITS• Masters MBA, UGM• Bachelor’s degree in Civil Engineering, ITS


• 2019 – saat ini General Manager Departemen QHSE • Juli 2019 – Oktober 2019 Manager Biro Sistem Dept. QHSE• 2019 – saat ini General Manager Departemen QHSE • Juli 2019 – Oktober 2019 Manager Biro Sistem Dept. QHSE


Ponorogo, 25 Mei 1965Ponorogo, 25 May 1965

UsiaAge

55 tahun55 years

DomisiliDomicile Semarang





S1 Psikologi, UGMBachelor’s degree in Psychology, UGM


• 2019 – saat ini General Manager Departemen SDM• April 2018 – Oktober 2019 Manager Biro Rekrutmen & Penghar-

katan Departemen SDM• 2019 - now serving as General Manager of the HR Department• April 2018 - October 2019 Manager of the HR Department’s

Recruitment & Recruitment Bureau




Pulung Prahasto• • •General Manager Departemen InvestasiGeneral Manager of Investment Department

Agus Sitaba • • •General Manager Departemen Corporate Strategy & ITGeneral Manager Departemen Corporate Strategy & IT


Surabaya, 12 September 1968Surabaya, 12 September 1968

UsiaAge

52 tahun52 years






S1 Teknik Sipil ITSBachelor’s degree in Civil Engineering ITS


• 2019 – saat ini General Manager Departemen Investasi• Agustus 2016 – Oktober 2019 Direktur PT Adhi Persada Properti• 2019 - currently the General Manager of the Investment

Department• August 2016 - October 2019 Director of PT Adhi Persada Properti


Surabaya, 8 Juni 1965Surabaya, June 8, 1965

UsiaAge

55 tahun55 years

DomisiliDomicile Bandung





S1 Teknik Sipil ITSBachelor’s degree in Civil Engineering ITS


• 2019 – saat ini General Manager Departemen Corporate Strategy & IT

• Agustus 2016 – Oktober 2019 Direktur Utama PT Adhi Persada Properti

• 2019 - currently the General Manager of the Corporate Strategy & IT Department

• August 2016 - October 2019 President Director of PT Adhi Persada Properti



Inonu Ferryanto• • •General Manager Departemen EngineeringGeneral Manager of EPC Department

Imam Baehaki • • •General Manager Departemen PemasaranGeneral Manager of Marketing Department


Mojokerto, 24 Februrari 1970Mojokerto, February 24, 1970

UsiaAge

50 tahun50 years

DomisiliDomicile Yogyakarta





• S2 Teknik Sipil, UII• S1 Teknik Sipil, UNDIP• Master’s degree in Civil Engineering, UII• Bachelor’s degree in Civil Engineering, UNDIP


• 2020 – saat ini General Manager Departemen Engineering• Desember 2016 – 2020 GM Departemen EPC• 2020 - currently the General Manager of the Engineering

Department• December 2016 - 2020 GM of the EPC Department


Kediri, 10 Januari 1967Kediri, January 10, 1967

UsiaAge

53 tahun53 years

DomisiliDomicile Sidoarjo





S1 Teknik Sipil Perhubungan ITSBachelor of Civil Engineering Transportation ITS


• 2016 – saat ini General Manager Departemen Pemasaran• Januari 2016 – April 2016 Kepala Divisi Bisnis Kerjasama

Konstruksi (JO)• 2016 - currently the General Manager of the Marketing

Department• January 2016 - April 2016 Head of Construction Cooperation

Business Division (JO)




Tjatur Waskito Putro• • •General Manager Departemen LegalGeneral Manager of Legal Department

Johan Arifin • • •General Manager Departemen Infrastruktur 1General Manager of the Infrastructure Department 1


Jember, 28 Juni 1964Jember, 28 June 1964

UsiaAge

56 tahun56 years






S1 Hukum, Universitas JemberBachelor’s degree of Law, University of Jember


• 2016 – saat ini General Manager Departemen Legal• Juli 2012 – April 2016 Kepala Divisi Legal• Juni 2011 – Juli 2012 Manajer Hukum• 2016 - currently serivng as General Manager of the Legal

Department• July 2012 - April 2016 Head of Legal Division• June 2011 - July 2012 Legal Manager


Lampung, 31 July 1977Lampung, 31 July 1977

UsiaAge

43 tahun43 years

DomisiliDomicile Lampung





• S2 Teknik, UNDIP• S1 Teknik Sipil, UNDIP• Master’s degree in Engineering, UNDIP• Bachelor’s degree in Civil Engineering, UNDIP


• 2020 – saat ini General Manager Departemen Infrastruktur 1• April 2018 – Juni 2020 Manajer Divisi Konstruksi III• 2020 - currently General Manager of the Infrastructure

Department 1• April 2018 - June 2020 Construction Division Manager III



Harimawan• • •General Manager Departemen Infrastruktur 2General Manager of the Infrastructure Department 2

Yan Arianto • • •General Manager Departemen GedungGeneral Manager of Building Department



UsiaAge

52 tahun52 years






• S2 Ekonomi Keuangan, Universitas Riau• S1 Teknik Sipil, UNDIP• Master’s degree in Financial Economics, University of Riau• Bachelor’s degree Civil Engineering, UNDIP


• 2016 – saat ini General Manager Departemen Infrastruktur 2• Januari 2013 – April 2016 Kepala Divisi Konstruksi V• 2016 – now General Manager of the Infrastructure Department 2• January 2013 - April 2016 Head of Construction Division V


Surakarta, 19 Januari 1976Surakarta, 19 January 1976

UsiaAge

44 tahun44 years






• S2 Manajemen, UNNES• S1 Teknik Sipil, UNIKA Soegijapranoto• Master of Management, UNNES• Bachelor’s degree Civil Engineering, UNIKA Soegijapranoto


• 2019 – sekarang General Manager Departemen Gedung• April 2018 – Januari 2019 Manajer Operasi I Departemen

Gedung• 2019 - now General Manager of the Building Department• April 2018 - January 2019 Operations Manager I Department of

Building




Sumantri• • •General Manager Departemen EPCGeneral Manager of the EPC Department

Isman Widodo • • •General Manager Departemen PerkeretaapianGeneral Manager of Railways Department


Lamongan, 17 April 1977Lamongan, 17 April 1977

UsiaAge

43 tahun43 years






S1 Teknik Mesin ITSBachelor’s degree in Mechanical Engineering ITS


• 2020 – sekarang General Manager Departemen EPC• April 2018 – 2020 Manajer Biro Produksi dan Pengendalian

Departemen EPCX• 2020 - now General Manager of the EPC Department• April 2018 - 2020 Manager of the EPC Department Production

and Control Bureau



UsiaAge

53 tahun53 years

DomisiliDomicile

BandungBandung





• S2 MM, UGM• S1 Teknik Sipil, UNS• Master’s degree MM, UGM• Bachelor’s degree in Civil Engineering, UNS


• 2018 – sekarang General Manager Departemen Perkeretaapian• Mei 2017 – 2018 Kepala Divisi Engineering LRT• 2018 - now the General Manager of the Railway Department• May 2017 - 2018 Head of LRT Engineering Division



Demografi Karyawan Dan Pengembangan KompetisiEmployee Demography And Competition Development

Demografi KaryawanPer 31 Desember 2020, jumlah karyawan Perseroan mencapai 2758 orang, mengalami peningkatan 0,1% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2019 yang sebanyak 2.754 orang

Employee DemographicsAs of December 31, 2020, total of the Company’s employees reached 2,758 people, increased of 0.1% compared to the number of employees of 2,754 people as of December 31, 2019.

Perkembangan Jumlah Karyawan 2017-2020 (orang)Growth of Number of Employees 2017-2020 (people)

2017 2018 2019 2020

2.067

2.754

2.304

2.758



Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi (orang)Employee Demographics Based on Organization Level (people)

Level OrganisasiLevel of Organization

2020 2019

JumlahTotal

PersentasePercentage

JumlahTotal


Direksi Anak PerusahaanDirectors of Subsidiaries 16 0,6% 15 0,5%

General ManagerGeneral Manager 22 0,8% 18 0,7%

Manajer DivisiDivision Manager 151 5,5% 158 5,7%

Tenaga AhliSpecialist 17 0,6% 14 0,5%

Senior StaffSenior Staff 178 6,5% 156 5,7%

StaffStaff 648 23,5% 617 22,4%

AdminAdmin 43 1,6% 39 1,4%

Project Manager (PM)Project Manager (PM) 193 7,0% 196 7,1%

Level 2 ProyekLevel 2 Project 632 22,9% 577 21,0%



JumlahTotal 2.758 100% 2.754 100%

Demografi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)Employees Demography Based on Education Level (person)

Tingkat PendidikanLevel of Education

2020 2019

JumlahTotal


JumlahTotal


S3 2 0,1% 2 0,1%

S2 230 8,3% 217 7,9%

S1 1872 67,9% 1878 68,2%

D4 32 1,2% 32 1,2%

D3 300 10,9% 299 10,9%

D2 4 0,1% 2 0,1%

D1 6 0,2% 6 0,2%

SMA/SMK/STM 310 11,2% 316 11,5%

SMP 2 0,1% 2 0,1%

JumlahTotal 2758 100% 2754 100%



Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)Employees Demography Based on Employment Status (person)

Status KepegawaianEmployment Status

2020 2019

JumlahTotal


JumlahTotal


Tetap /Permanent 1.894 68,7% 1739 63%

Tidak Tetap /Non-Permanent 864 31,3% 1.015 37%

Jumlah /Total 2.758 100,0% 2754 100%

Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia (orang)Employees Demography Based on Age (person)

Rentang UsiaAge Range

2020 2019

JumlahTotal


JumlahTotal


>30 tahun /years old 996 36,1% 976 35,4%

>31-45 tahun /years old 1.038 37,6% 1017 36,9%

>46-55 tahun /years old 686 24,9% 683 24,8%

>55 tahun /years old 38 1,4% 78 2,8%

Jumlah /Total 2.758 100,0% 2.754 100,0%

Demografi Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)Employees Demography Based on Gender (person)

Gender/Jenis KelaminGender/Jenis Kelamin

2020 2019

JumlahTotal


JumlahTotal


Laki-laki /Male 2.292 83,1% 2.295 83,3%

Perempuan /Female 466 16,9% 459 16,7%

Jumlah /Total 2.758 100,0% 2.754 100,0%



Employee Competency Development

Professional quality and effectiveness of Human Resources (HR) are an important concerning for Company. The Company also strives to maintain and grow HR loyalty and productivity every year. These commitments are proven by organizing education and training for HR. In 2020, Company will develop competencies for all levels of its position, in order to improve the quality of human resources.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Kualitas profesionalitas dan efektivitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi perhatian penting bagi Perseroan. Perseroan juga berupaya menjaga dan menumbuhkan loyalitas dan produktivitas SDM setiap tahun. Komitmen-komitmen tersebut dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi para SDM. Pada tahun 2020, Perseroan melakukan pengembangan kompetensi untuk semua level jabatan, guna meningkatkan kualitas SDM.

Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Competency Development Costs

UraianDescription

2020(Rp)

2019(Rp)

PeningkatanRaise

Selisih (Rp)Difference (Rp)

Persentase (%)Percentage (%)

Biaya Pendidikan dan pelatihanEducation and Training 5.103.554.436 6.416.359.178 (1.312.804.742) (20%)



Management Education And Training Program To support implementation of their functions, duties and responsibilities, the management and governance organs of the Company participate in education and training programs, both conducted in-house and by third parties.

Program Pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, jajaran manajemen dan organ tata kelola Perseroan mengikuti program pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan secara in house maupun oleh pihak ketiga.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan KomisarisEducation and/or training for the Board of Commissioners

NamaName

JabatanPosition

Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar

Name of Training/Workshop/Conference/Seminar

Lembaga Penyelenggara

Organizing Institution

Waktu dan TempatTime and place


a. Webinar Sosialisasi kepada Anggota Direksi dan Aggota Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

b. Workshop Online tentang Business Judgment Rule versus Tindak Pidana Korupsi.

c. Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

d. Pelatihan Corporate Law for Executive (Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN.

a. Webinar Socialization to Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Issuers and Public Companies.

b. Online Workshop on Business Judgment Rule versus Corruption Crime.

c. Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at BUMN.

d. Corporate Law for Executive Training (Legal Aspects in Management of BUMN Corporations.

a. Otorisasi Jasa Keuangan (OJK-IDX).

b. Visi Integritas.c. Kementerian BUMN.d. Pertamina Training &

Consulting.a. Financial Services

Authorization (OJK-IDX).

b. Vision of Integrity.c. Ministry of BUMN.d. Pertamina Training &

Consulting.

a. Jakarta, 1 September 2020, via Virtual meeting melalui aplikasi Microsoft Teams

b. Jakarta, 15 September 2020 via Virtual Meeting.

c. Jakarta, 5 Oktober 2020 via Zoom Meeting.

d. Jakarta, 15– 18 Desember 2020 via Microsoft Teams live streaming.

a. Jakarta, September 1, 2020, via Virtual meeting via the Microsoft Teams application

b. Jakarta, 15 September 2020 via Virtual Meeting.

c. Jakarta, 5 October 2020 via Zoom Meeting.

d. Jakarta, 15-18 December 2020 via Microsoft Teams live streaming.

Cahyo R. Muzhar

Komisaris/ Ketua Komite Pengawasan GCG dan LegalCommissioner/Chair of the GCG and Legal Oversight Committee

a. Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

b. Pelatihan Corporate Law for Executive (Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN.

a. Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at BUMN.

b. Corporate Law for Executive Training (Legal Aspects in Management of BUMN Corporations.

a. Kementerian BUMN.b. Pertamina Training &

Consulting.a. Ministry of BUMN.b. Pertamina Training &

Consulting.

a. Jakarta, 5 Oktober 2020 via Zoom Meeting.

b. Jakarta, 15– 18 Desember 2020 via Microsoft Teams live streaming.

a. Jakarta, 5 October 2020 via Zoom Meeting.

b. Jakarta, 15-18 December 2020 via Microsoft Teams live streaming.



NamaName

JabatanPosition


Name of Training/Workshop/Conference/Seminar




Widiarto

Komisaris/ Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan MutuCommissioner/Deputy Chairman of the Risk Management and Quality Monitoring Committee

Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at BUMN.

Kementerian BUMN.Ministry of BUMN.

Jakarta, 5 Oktober 2020 via Zoom Meeting.Jakarta, 5 October 2020 via Zoom Meeting.

Yustinus Prastowo

Komisaris/ Wakil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan MutuCommissioner/Deputy Chairman of the Risk Management and Quality Monitoring Committee

a. Workshop Online tentang Business Judgment Rule versus Tindak Pidana Korupsi.

b. Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

c. Pelatihan Corporate Law for Executive (Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN.

a. Online Workshop on Business Judgment Rule versus Corruption Crime.

b. Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at BUMN.

c. Corporate Law for Executive Training (Legal Aspects in Management of BUMN Corporations.

a. Visi Integritasb. Kementerian BUMN.c. Pertamina Training &

Consulting.a. Vision of Integrityb. Ministry of BUMN.c. Pertamina Training &

Consulting.

a. Jakarta, 15 September 2020 via Virtual Meeting.

b. Jakarta, 5 Oktober 2020 via Zoom Meeting.

c. Jakarta, 15– 18 Desember 2020 via Microsoft Teams live streaming.


b. Jakarta, 5 October 2020 via Zoom Meeting.

c. Jakarta, 15-18 December 2020 via Microsoft Teams live streaming.

Abdul Muni

Komisaris Independen/ Ketua Komite AuditKomisaris Independen/ Ketua Komite AuditIndependent Commissioner/Chairman of the Audit Committee


b. Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

c. Forum Seminar Akhlak dengan tema seminar "Menjadi CEO Ber-AKHLAK".

a Online Workshop on Business Judgment Rule versus Corruption Crime.

b. Training on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at BUMN.

c. The Moral Seminar Forum with the seminar theme “Becoming an AKHLAK CEO”.

a. Visi Integritas.b. Kementerian BUMN.c. ACT Consulting.a. Vision of Integrity.b. Ministry of BUMN.c. ACT Consulting


b. Jakarta, 5 Oktober 2020 via Zoom Meeting.

c. Jakarta, 17 November 2020 via Zoom Meeting.


b. Jakarta, 5 October 2020 via Zoom Meeting.

c. Jakarta, 17 November 2020 via Zoom Meeting.

Hironimus HIlapok

Komisaris Independen/ Ketua Komite Nominasi & RemunerasiIndependent Commissioner/Chairman of the Nomination & Remuneration Committee


b. Forum Seminar Akhlak dengan tema seminar "Menjadi CEO Ber-AKHLAK".

a. Online Workshop on Business Judgment Rule versus Corruption Crime.

b. The Moral Seminar Forum with the seminar theme “Becoming an AKHLAK CEO”.

a. Visi Integritas.b. ACT Consulting.a. Vision of Integrity.b. ACT Consulting.


b. Jakarta, 17 November 2020 via Zoom Meeting.


b. Jakarta, 17 November 2020 via Zoom Meeting.



Pendidikan dan/atau Pelatihan DireksiEducation and/or Training for Directors

NamaName

JabatanPosition

Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/SeminarName of Training/Workshop/Conference/Seminar




Agus Karianto Direktur SDMHR Director

Sosialisasi Konsep Manajemen Talenta dan Suksesi Direksi BUMNDissemination of Talent Management Concepts and the Succession of BUMN Directors

KBUMNMinistry of SOE

09 April 202009 April 2020

Entus Asnawi M. Direktur UtamaPresident director

Webinar Bagaimana Pemimpin Menghadapi Krisis Covid-19?Webinar How Do Leaders Cope With the Covid-19 Crisis?


21 April 202021 April 2020

Agus Karianto Direktur SDMDirektur SDM

Webinar Bagaimana Pemimpin Menghadapi Krisis Covid-19?Webinar Bagaimana Pemimpin Menghadapi Krisis Covid-19?


21 April 202021 April 2020

Budi Harto* Direktur UtamaPresident director

Undangan mengikuti Webinar Facing the New Normal Scenario #COVIDSafe BUMN: Leading Virtually, More ProductivelyInvitation to take part in the Webinar Facing the New Normal Scenario #COVIDSafe BUMN: Leading Virtually, More Productively


15 Mei 202015 May 2020

Budi Harto* Direktur UtamaPresident director

Webinar Facing Post COVID 19 Business WorldCOVID 19 Business World Facing Post Webinar MAHIR Academy 30 Mei 2020

30 May 2020


Undangan Webinar FHCI Invitation to the FHCI Webinar

FHCIIndonesia Human Capital Forum

05 Juni 202005 June 2020


Seminar Nasional Perkeretaapian Teknologi Prasarana LRT JabodebekThe National Seminar on the Greater Jakarta LRT Infrastructure Technology Railway

MASKA 08 Juni 202008 July 2020

Pundjung Setya Brata

Direktur Operasi 2Operation Director 2

Seminar Nasional Perkeretaapian Teknologi Prasarana LRT JabodebekThe National Seminar on the Greater Jakarta LRT Infrastructure Technology Railway

MASKA 08 Juli 202008 July 2020

Partha Sarathi

Direktur QHSE dan PengembanganDirector of QHSE and Development

Webinar Peraturan Menteri PUPR no 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui PenyediaPUPR Ministerial Regulation Webinar No. 14 of 2020 on Standards and Guidelines for Procurement of Construction Services Through Providers

AKIIndonesia Contractor Association

09 Juli 202009 July 2020


Akselerasi Internalisasi Budaya AKHLAKAcceleration of AKHLAK Cultural Internalization

FHCIIndonesia Human Capital Forum

3 September 20203 September 2020


The 6th Indonesia Finance Association Internasional Conference dengan Tema Covid-19The 6th Indonesia Finance Association International Conference with the theme Covid-19

Bursa Efek IndonesiaIndonesia Stock Exchange



Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pasar ModalDissemination and Dissemination related to the Capital Market

OJKIndonesia Financial Service Authority

24 Agustus 202024 August 2020


Pembicara dalam seminar Meet the Leaders dengan tema"Kesiapan BUMN Menghadapi Pandemi"Speaker at the Meet the Leaders seminar with the theme “BUMN Readiness to Face Pandemic”

Fakultas Bisnis dan Ekonomika UIIEconomic and Business Faculty, UII

10 Oktober 202010 October 2020



NamaNama

JabatanJabatan

Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/SeminarNama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar



Waktu dan TempatWaktu dan Tempat

AAG Agung Dharmawan


Seminar Restrukturisasi dan Tindakan Korporasi "Advancing Companies' Performance Through Coporate Restructuring and Corporate Action"Seminar on Restructuring and Corporate Action “Advancing Companies’ Performance Through Coporate Restructuring and Corporate Action”

Bursa Efek IndonesiaIndonesia Stock Exchange

20 Oktober 202020 October 2020


Seminar Vaksin HatiLiver Vaccine Seminar ESQ LC 20 Oktober 2020

20 October 2020


KNI BB WEBINAR Series ke 6 Seminar Nasional 2020KNI BB WEBINAR Series 6th National Seminar 2020

KNI-BB INACOLD 28 Oktober 202028 October 2020

AAG Agung Dharmawan


Mengupas Tuntas PT Adhi Karya (Persero) TbkThoroughly Examining PT Adhi Karya (Persero) Tbk Samuel Sekuritas 04 November 2020

04 November 2020

AAG Agung Dharmawan


Pembicara dalam Program Closing Bell "Prospek Investasi Infrastruktur Indonesia"Speaker in the Closing Bell Program “Indonesia’s Infrastructure Investment Prospects”

CNBC Indonesia 18 November 202018 November 2020

A. Suko WidigdoDirektur Operasi 1Director of Operations 1

Narasumber Seminar Pendidikan Konstruksi di Indonesia dan Relevansinya dengan Perkembangan Industri KonstruksiA resource person for the Seminar on Construction Education in Indonesia and its Relevance to the Development of the Construction Industry

Universitas Esa Unggul 21 November 202021 November 2020

AAG Agung Dharmawan


Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMNTraining on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at BUMN


30 November 202030 November 2020

Partha Sarathi

Direktur QHSE dan PengembanganDirector of QHSE and Development

Annual Symposium PPIPPI Annual Symposium

Asosiasi Kontraktor Indonesia

09 Desember 202009 December 2020

AAG Agung Dharmawan


Webinar Wamen II KBUMN - Indonesian BUMN & SWF OutlookWebinar Wamen II KBUMN - Indonesian BUMN & SWF Outlook

JIC 10 Desember 202010 December 2020

*) menjabat hingga 3 Juni 2020

*) serving until 3 June 2020



Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite AuditAudit Committee Education and/or Training

NamaName

JabatanPosition





Ratna Wardhani Anggota Member

Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMNTraining on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs

Kementerian BUMNMinistry of SOEs

Jakarta, 5 Oktober 2020 via Zoom MeetingJakarta, 5 October 2020 via Zoom Meeting

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Pengawasan GCG dan MutuLegalEducation and/or Training of the GCG and Legal Oversight Committee

NamaName

JabatanPosition





Agus Riyadi Anggota Member

Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMNTraining on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) n SOEs



Toto Siswanto Anggota Member

Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMNTraining on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs

Kementerian BUMN.Ministry of SOEs


Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan MutuEducation and/or training of the Risk Management and Quality Monitoring Committee

NamaName

JabatanPosition





Ratih Kusmartiwi Anggota Member

Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMNTraining on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at BUMN



Yunita Hiryudani Anggota Member

Workshop Online tentang Business Judgment Rule versus Tindak Pidana KorupsiOnline Workshop on Business Judgment Rule versus Corruption Crime

Visi IntegritasVisi Integritas

Jakarta, 15 September 2020 via Virtual MeetingJakarta, 15 September 2020 via Virtual Meeting

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi Education and/or Training for the Nomination and Remuneration Committee

NamaName

JabatanPosition





Kumala Insiwi Suryo

Anggota Member

Workshop Online tentang Business Judgment Rule versus Tindak Pidana KorupsiWorkshop Online tentang Business Judgment Rule versus Tindak Pidana Korupsi

Visi IntegritasVisi Integritas

Jakarta, 15 September 2020 via Virtual MeetingJakarta, 15 September 2020 via Virtual Meeting



Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris PerusahaanEducation and/or Training of the Corporate Secretary

NamaName

JabatanPosition





Parwanto Noegroho

Corporate SecretaryCorporate Secretary

ASEAN Coporate Governance Scorecard and Sustainability ReportASEAN Coporate Governance Scorecard and Sustainability Report

IICD

17 September 2020, Webinar17 September 2020, Webinar

Pendidikan dan/atau Pelatihan Unit Audit InternalEducation and/or Training of the Internal Audit Unit

NamaName

JabatanPosition





Andika Shandra Hannaga M.

AuditorAuditor

Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar Basic Level Internal Audit Training

YPIA(Yayasan Pendidikan Internal Audit)YPIA(Internal Audit Education Foundation)

Jakarta, 20 Jan - 01 Feb 2020Jakarta, 20 Jan - 01 Feb 2020

Budi Yulianto Auditor Auditor



Jakarta, 20 Jan - 01 Feb 2020Jakarta, 20 Jan - 01 Feb 2020

Webinar : Menyingkap Lirikan Mata Di Ruang VirtualWebinar: Unveiling a Glance in a Virtual Room


Jakarta, 26 Sep 2020Jakarta, 26 Sep 2020

Zaenal Effendi AuditorAuditor



Jakarta, 24 Agt - 5 Sept 2020Jakarta, 24 Agt - 5 Sept 2020

WiyonoBarsi IrnaningsihBudi YuliantoAndika Shandra Hm.Zaenal EffendiIstiningsih

AuditorAuditor

Internal Auditor Of Iso 37001:2016 Training (Based On 19011:2011)Internal Auditor Of Iso 37001:2016 Training (Based On 19011:2011)

Sprint Consultant Jakarta 30 Juni 2020Jakarta 30 Juni 2020



Komposisi Pemegang SahamShareholders Composition

Kepemilikan Saham ADHI per 31 Desember 2020Share ownership Per December 31, 2020

Pemegang SahamShareholders

Jumlah Saham (Lembar)Number of Shares (sheets)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)

Issued and Fully Paid Capital(Rp)

Persentase Kepemilikan (%)Ownership Percentage (%)

Pemerintah Republik IndonesiaGovernment of the Republic of Indonesia

Seri A DwiwarnaSeries A Dwiwarna 1 100 00,00

Seri BSeries B 1.816.046.623 181.604.662.300 51,00

Sub jumlahSub total 1.816.046.624 181.604.662.400 51,00

Publik (kurang dari 5%)Public (less than 5%)

LokalLocal 1.522.960.709 152.296.070.900 42,78

AsingForeign 221.799.514 22.179.951.400 6,22

Sub jumlahSub total 1.744.760.223 174.476.022.300 49,00

JumlahAmount 3.560.806.847 356.080.684.700 100,00

Lokal LocalAsingForeign

Pemerintah Republik IndonesiaGovernment of the Republic of Indonesia

Publik / Public

42,78%

51% 49%

6,22%



The controlling shareholder of ADHI is Republic of Indonesia, with a percentage of ownership of 51%, while the remaining 49% is owned by public. Based on the Resolution of Third General Meeting of Shareholders, August 5, 2016 as outlined in Deed No. 05, 5 August 2016 by Ashoya Ratam, SH, Mkn. The Notary Public in Jakarta, determined the change in shares classification of Company which was originally without series, to consist of Series A Dwiwarna Shares and Series B. Shares Determined 1 (One) Dwiwarna Series A Shares taken from 51% Government ownership.

ADHI’S Share Ownership by Key ManagementAccordance with OJK Regulation No. 60/POJK.04/2015 concerning Information Disclosure of Certain Shareholders, the Company hereby reports the ownership of ADHI’s Key Management in the Company, with the following details:

Pemegang saham pengendali ADHI adalah Negara Republik Indonesia, dengan persentase kepemilikan sebesar 51%, sementara sisanya sebesar 49% dimiliki oleh publik. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga, tanggal 5 Agustus 2016 yang dituangkan dalam Akta No. 05, tanggal 5 Agustus 2016 oleh Ashoya Ratam, SH, Mkn. Notaris di Jakarta, menetapkan perubahan klasifikasi saham pada Perseroan yang semula tanpa seri, menjadi terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Ditetapkan 1 (Satu) Saham Seri A Dwiwarna yang diambil dari kepemilikan 51% Pemerintah.

Kepemilikan Saham ADHI oleh Manajemen KunciSesuai dengan Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, maka dengan ini Perseroan melaporkan kepemilikan saham Manajemen Kunci ADHI dalam Perseroan per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

NamaName

JabatanPosition

2020

Jumlah SahamNumber of Shares(lembar/sheets)

Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership

(%)


Dody Usodo Hargo Komisaris UtamaPresident Commissioner - -

Cahyo R Muzhar Komisaris Commissioner - -

Yustinus Prastowo Komisaris Commissioner - -

Widiarto Komisaris Commissioner - -

Hironimus Hilapok Komisaris IndependenIndependent Commissioner - -

Abdul Muni Komisaris IndependenIndependent Commissioner - -

DireksiDireksi

Entus Asnawi Mukhson Direktur UtamaPresident Director - -

Suko Widigdo Direktur Operasi 1 Director of Operations 1 - -

Pundjung Setya Brata Direktur Operasi 2 Director of Operations 2 - -

AAG Agung Darmawan Direktur Keuangan Director of Finance - -

Agus Karianto Direktur SDM Director of Human Resources - -

Partha Sarathi Direktur QHSE dan Pengembangan Director QHSE and Development 24.500 0,0006880



Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar per 31 Desember 2020Composition of ADHI Top 20 Shareholders

No Pemegang SahamShareholders

StatusStatus

Jumlah SahamTotal Shares

Persentase Kepemilikan SahamShares Ownership percentage

1 Negara Republik IndonesiaNegara Republik Indonesia

Pemerintah Republik IndonesiaGovernment of Republic of Indonesia

1.816.046.624 51,0

2 Citibank New YorkCitibank New York

InsuranceInsurance 93.542.412 2,64

3 Allianz Life IndonesiaAllianz Life Indonesia

Mutual FundMutual Fund 76.510.700 2,16

4 SchroderSchroder


5 SucorinvestSucorinvest


6 VanguardVanguard

Tax TreatyTax Treaty 53.283.836 1,50

7 Reksadan BataviaBatavia Mutual Funds


8 BNP ParibasBNP Paribas


9 Dana Pensiun BRIDana Pensiun BRI

Pension FundPension Fund 31.544.734 0,89

10 Reksa Dana SyailendraMutual Funds


11 Bank of New York Mellon (BNYM)Bank of New York Mellon (BNYM)

Tax TreatyTax Treaty 26.105.707 0,73

12 Reksadana MawarMawar Mutual Fund


13 ManulifeManulife


14 HaiyantoHaiyanto

IndividualIndividual 15.239.200 0,43

15 Suwantara GotamaSuwantara Gotama


16 YantoYanto


17 Dana Pensiun AstraAstra Pension Fund


18 CIMB Sun LifeCIMB Sun Life


19 Sadana MulyonoSadana Mulyono


20 HM Sampoerna Equity FundHM Sampoerna Equity Fund




Komposisi Pemegang Saham Kurang Dari 5% per 31 Desember 2020Composition Of Shareholders Adhi Less Than 5%

Status Pemegang SahamShareholders Status

Jumlah Pemilik(Lembar)

Total Owner (sheets)

Jumlah Saham(lembar)

Total Shares ( Sheets)

Persentase KepemilikanOwnership Percentage

(%)

Investor LokalLocal Investors

PeroranganIndividual 33.452 880.789.837 24,74

KaryawanEmployees 1 10.000 -

KoperasiCooperative 3 662.300 0,02

YayasanFoundation 12 20.705.160 0,58

Dana PensiunPension fund 103 111.140.021 3,12

AsuransiInsurance 55 154.880.817 4,35

BankBank 1 9.000 -

Perseroan TerbatasLimited company 57 30.944.736 0,87

ReksadanaMutual Funds 114 323.818.838 9,09

Jumlah Investor LokalNumber of Local Investors 33.798 1.522.960.709 42,77

Investor AsingForeign investors

PeroranganIndividual 188 7.319.718 0,21

Badan UsahaEffort 77 214.479.796 6,02

Jumlah Investor AsingNumber of Foreign Investors 265 221.799.514 6,23

Jumlah KeseluruhanTotal number 34.063 1.744.760.223 49,00



Daftar Entitas Anak Dan Entitas AsosiasiSubsidiaries and Entity Association

Entitas AnakSubsidiaries

No PerusahaanCompany

AlamatAddress Telephone, Fax, Email, Website

1 PT Adhi Persada Properti

Gedung Grand Dhika CIty Lt. GFJl. H.M Joyomartono Km. 16Exit Toll Bekasi TimurBekasi 17113

P. +62 8265 3404, 8265 3405F. +62 8265 [email protected]@app.idwww.app.id

2 PT Adhi Persada Gedung

18 Office Park, Lantai 7Jl. TB Simatupang Kav. 18Pasar Minggu Jakarta 12520

P. +62 21 2278 3888F. +62 21 2278 [email protected]

3 PT Adhi Persada Beton

18 Office Park, Lantai 6Jl. TB Simatupang Kav. 18Pasar Minggu Jakarta 12520

P. +62 21 2780 8999P. +62 21 2780 [email protected]

4 PT Adhi Commuter PropertiJl. Pengantin Ali No.88CiracasJakarta 13740

P. +62 21 2282 2980E. [email protected]

5 PT Dumai Tirta PersadaGedung KompetenJl. Raya Pasar Minggu Km. 18Jakarta 12510

Phone : +62 21 797 5312

6 PT Jalintim Adhi AbiprayaGedung Harmonis, Lantai 3Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18Jakarta 12510

Phone : +62 21 797 5312

Kepemilikan Saham ADHI di Entitas AnakADHI Share Ownership in Subsidiaries

NamaName

Bidang usahaBusiness Fields

DomisiliDomicile

Tahun penyertaan

Inclusion year

Kepemilikan oleh ADHI

Ownership by ADHI (%)

Jumlah AsetTotal Assets

(Rp)

Status Operasi

Operation Status

2020 2019 2020 2019

PT Adhi Persada Properti

Properti dan Real EstatProperty and Real Estate Kota Bekasi 2012 99,94 99,9 6.093,4 Beroperasi

Operating

PT Adhi Persada Gedung

Konstruksi GedungBuilding Construction

Jakarta Selatan 2013 99,57 99,6 5.726,8 Beroperasi

Operating

PT Adhi Persada Beton

Industri dan Perdagangan Beton PracetakPrecast Concrete Industry and Trade

Jakarta Selatan 2013 99,86 99,7 1.569,9 Beroperasi

Operating

PT Adhi Commuter Properti

Properti dan Real EstatProperty and Real Estate

Jakarta Timur 2018 99,99 99,9 4.336,3 Beroperasi

Operating

PT Dumai Tirta Persada 51

PT Jalintim Adhi Abipraya 60



Profil Entitas AnakProfile of Subsidiaries

PT Adhi Persada Properti (APP)

Bermula dari PT Adhi Realty, yang mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-15255.HT.01.01.TH.2002 tanggal 14 Agustus 2002. Berdasarkan Akta No. 43 Tanggal 18 Juni 2015, kegiatan usaha APP adalah bergerak dalam bidang properti dan real estate serta melakukan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. pemegang/pemilik saham sebesar 296.628 (dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan) saham dengan nilai setiap Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sejumlah Rp1.124.628.000.000,- (satu triliun seratus dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang merupakan 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) pada PT Adhi Persada Properti. Koperasi Jasa Adhi Sejahtera (KOJAS) pemegang/pemilik saham sebesar 715 (tujuh ratus lima belas) saham dengan nilai Rp1.000.000,- atau sejumlah Rp715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) yang merupakan 0,06% (nol koma nol enam persen) pada PT Adhi Persada Properti.

PT Adhi Persada Properti (APP)

Starting with PT Adhi Realty, which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia with Decree No. C 15255.HT.01.01.TH.2002 on August 14, 2002. Based on Deed No. 43 on June 18, 2015, APP’s business activities are engaged in property and real estate as well as conducting business in the fields of development, trade and services. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. shareholders/owners of 296,628 (two hundred ninety six thousand six hundred twenty eight) shares with a value of Rp1,000,000 (one million rupiah) or a total of Rp1,124,628,000,000 (one trillion one hundred twenty-four billion six hundred twenty eight million rupiah) which is 99.94% (ninety nine point ninety six percent) at PT Adhi Persada Properti. Koperasi Jasa Adhi Sejahtera (KOJAS) shareholder/owner of 715 (seven hundred and fifteen) shares with a value of Rp1,000,000 or a total of Rp715,000,000 (seven hundred and fifteen million rupiahs) representing 0.06% (zero point zero six percent) at PT Adhi Persada Properti.



Posisi Pejabat per 31 Desember 2020Position of the Management as of December 31, 2020

Dewan KomisarisThe Board of Commissioner

Komisaris UtamaPresident Commissioner Partha Sarathi

KomisarisCommissioner Yusuf Wiyono

KomisarisCommissioner Adriyanto Karyo Utomo

KomisarisCommissioner Cecep Suryana

DirekturThe Board of Director

Direktur UtamaPresident Director Ary Sulistyo Vambudi

Direktur Teknik & Pengembangan UsahaDirector of Technical & Development Enterprises Martinus Pauran

Direktur Keuangan & SDMDirector of Finance & HR Ki Syahgolang Permata

Direktur Pemasaran & Pengelolaan PropertiDirector of Marketing & Management Property Wahyuni Sutantri

Adhi Persada Properti (APP) is a property company subsidiary of Adhi Karya, one of the largest BUMN in Indonesia which is engaged in construction. APP has several business portfolios including LRT Superblock Apartments, Campus Apartments, Landed Houses, High-End Apartments, Apartments for Nation, Commercial, and Hospitality which are spread across several major cities in Indonesia. APP consistently strives to develop its business activities, which is reflected in the increase in the number of projects each year.

In 2020, APP’s existing project development realization is 21 projects, namely 17 on-going projects and 3 new developments. The ongoing project consists of Apartments, Campus Apartments, Superblock Apartments, Apartments, Housing and Commercial Areas. The new projects are in the form of Campus Apartment, Mall, and Landed House projects. There is no doubt that the reputation and credibility of Adhi Persada Properti has always been the priority of consumers. Integrity, inspiration, and innovation are our main values to make the best contribution to the prosperity of the Indonesian nation and society. Supported by a team of integrity, full of inspiration, and innovation, APP can actualize itself beyond consumer expectations. Because customer satisfaction is the main values for APP.

Adhi Persada Properti (APP) merupakan merupakan perusahaan properti anak perusahaan dari Adhi Karya, salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. APP memiliki beberapa portofolio bisnis diantaranya LRT Superblock Apartement, Campus Apartment, Landed House, High-End Apartement, Apartment for Nation, Commercial, dan Hospitality yang tersebar di beberapa kota-kota besar di Indonesia. APP secara konsisten terus berupaya untuk mengembangkan kegiatan usahanya, dimana hal tersebut tercermin dari penambahan jumlah proyek pada setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, Realisasi pengembangan proyek eksisting APP adalah 21 proyek, yaitu 17 proyek on going dan 3 new development. Proyek on going terdiri dari Apartemen, Apartemen Kampus, Apartemen Superblok, Apartemen, Perumahan, dan Area Komersial. Adapun proyek baru adalah berupa proyek Apartemen Kampus, Mall, dan Landed House. Tidak diragukan lagi bahwa reputasi dan kredibilitas Adhi Persada Properti selalu menjadi prioritas konsumen. Integritas, inspirasi, dan inovasi adalah nilai utama kami untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemakmuran bangsa dan masyarakat Indonesia. Didukung oleh tim yang berintegritas, penuh inspirasi, dan inovasi, APP dapat mengaktualisasikan diri melebihi ekspektasi konsumen. Karena kepuasan konsumen adalah hal yang utama bagi APP.



PT Adhi Persada Gedung (APG)

Sesuai dengan akta pendirian perusahaan yang diresmikan pada 10 Desember 2013, PT Adhi Persada Gedung (APG) dibentuk khusus untuk menangani proyek-proyek jasa konstruksi bangunan bertingkat tinggi (high rise building). APG mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-02265.AH.01.01 tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha APG menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi seluruh sektor pembangunan gedung high rise building meliputi Pembangunan Hotel, Rumah Susun, Gedung Kampus, Perkantoran dan Apartemen, Kawasan Perbelanjaan (Mal dan Plaza), Rumah Sakit dan bangunan gedung lainnya.

Adapun susunan pemegang saham adalah ADHI sebesar 99,6% sementara sisanya dimiliki oleh Koperasi Jasa ADHI Sejahtera (Kojas). Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp800 miliar.

PT Adhi Persada Gedung (APG)

Pursuant the Company’s establishment deed which was inaugurated on December 10, 2013, PT Adhi Persada Gedung (APG) was specially established to handle high rise building construction service projects. APG was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-02265.AH.01.01 2014 dated 16 January 2014.

Based on the Company’s Articles of Association, APG’s business activities are conducting business in construction sector of all construction sectors high-rise building including the construction of Hotels, Flats, Campus Building, Offices and Apartments, Shopping Areas (Malls and Plaza), Hospitals and other buildings.

The shareholder composition is ADHI of 99.6% while the remainder is owned by ADHI Sejahtera (Kojas) Cooperative. The authorized capital of the Company is Rp800 billion.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi APG per 31 Desember 2020 sebagai berikut:APG Board of Commissioners and Board of Directors Composition as of 31 December 2020

is as follows:


Komisaris UtamaPresident Commissioner Pundjung Setya Brata

KomisarisCommissioner Agus Karianto

KomisarisCommissioner Lalu Iqbal Kamaludin

Komisaris IndependenIndependent Commissioner Riano Oscha


Direktur UtamaPresident Director Sukaryo

Direktur Pengembangan BisnisDirector of Business Development Harry Wibowo

Direktur KeuanganDirector of Finance M. Ziad Choirin

Direktur ProduksiDirector of Productions R. Koorniawan Rohadi Purwo



APG memiliki tujuan utama untuk mendukung bisnis inti perusahaan induk ADHI di bidang konstruksi, bisnis APG fokus pada penyediaan jasa konstruksi dengan spesialisasi gedung bertingkat tinggi dan menengah, baik untuk pemilik proyek swasta maupun pemerintah.

APG memposisikan perannya sebagai mitra pilihan utama bagi pengembang atau pemilik proyek, khususnya bangunan bertingkat tinggi atau pencakar langit (high rise building), serta pengembangan pola kerja sama dengan beberapa pemilik proyek pembangunan kawasan untuk gedung perkantoran maupun kawasan hunian di samping mengerjakan proyek-proyek internal Grup ADHI pada lini bisnis Properti, Transit Oriented Development (TOD) dan Stasiun LRT.

Seiring dengan pertumbuhan investasi high rise building baik oleh pihak pemerintah maupun swasta, APG optimis dan percaya diri bahwa dengan upaya yang maksimal, APG mampu mengaktualisasikan ide, yang selanjutnya akan direalisasikan berbekal keahlian, kompetensi serta pengalaman yang kami miliki.

Di tengah pesatnya pertumbuhan kebutuhan masyarakat luas sebagai salah satu pemangku kepentingan utama kami, hal tersebut secara langsung turut mendongkrak tingkat urgency untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat tersebut di antaranya dengan membangun gedung-gedung bertingkat di Indonesia. Untuk itu, APG siap menjawab tantangan dan dinamika yang terjadi di industri jasa konstruksi high rise building.

Kunci dari strategi bisnis APG untuk bisa meraih visi perusahaan jangka panjang adalah melalui: a. Pemenuhan kompetensi sumber daya manusia/SDM kami

(kapabilitas dan kapasitas SDM). b. Perbaikan dan penerapan sistem mutu, kesehatan dan

keselamatan kerja, serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan (quality, health, safety and environment/QHSE).

c. Pengelolaan perusahaan sesuai dengan strategi perusahaan yang patuh terhadap peraturan pemerintah.

d. Perbaikan berkesinambungan serta pengembangan proses bisnis yang mendukung pencapaian target baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan.

APG bertekad untuk senantiasa mendukung visi ADHI sebagai induk perusahaan untuk menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan, terus meningkatkan kinerja dan berekspansi serta memaksimalkan peluang yang ada khususnya di bidang konstruksi bangunan bertingkat tinggi.

APG is a subsidiary of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) is one of the leading state-owned construction companies (BUMN) in Indonesia. With the main objective of supporting the core business of ADHI’s holding company in the construction sector, APG’s business focuses on providing construction services specializing in high and medium-rise buildings, for both private and government project owners.

APG positions its role as a partner (partner) of choice for developers or project owners, especially high-rise buildings (high rise buildings), as well as the development of cooperation patterns with several regional development project owners for office buildings and residential areas; in addition to working on internal ADHI Group projects in the Property, Transit Oriented Development (TOD) and LRT Stations business lines.

Along with the growth of high-rise building investment by both the government and the private sector, APG is optimistic and confident that with maximum efforts, APG is able to actualize ideas, which will then be realized armed with our expertise, competence and experience.

In the midst of the rapid growth in the needs of the wider community as one of our main stakeholders, this directly raises the level of urgency to facilitate the needs of these communities, among others by building multi-storey buildings in Indonesia. For this reason, APG is ready to answer the challenges and dynamics that occur in the high rise building construction service industry.

The key to APG’s business strategy in achieving its long-term corporate vision is through:a. Pemenuhan kompetensi sumber daya manusia/SDM kami

(kapabilitas dan kapasitas SDM). b. Perbaikan dan penerapan sistem mutu, kesehatan dan

keselamatan kerja, serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan (quality, health, safety and environment/QHSE).

c. Pengelolaan perusahaan sesuai dengan strategi perusahaan yang patuh terhadap peraturan pemerintah.

d. Perbaikan berkesinambungan serta pengembangan proses bisnis yang mendukung pencapaian target baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan.

APG is determined to always support ADHI’s vision as a holding company to become an innovative and cultured superior corporation for sustainable growth, continuously improving performance and expanding and maximizing existing opportunities, especially in the high-rise building construction business.



PT Adhi Persada Beton (APB)

PT Adhi Persada Beton (APB) didirikan berdasarkan Akta Notaris Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH No. 13 tanggal 10 Desember 2013, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-02108.AH.01.01. TAHUN 2014 tanggal 16 Januari 2014, yang terakhir diubah dalam Akta Nomor 03 tanggal 03 Desember 2020, dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Selatan dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Keputusan No. AHU-0082529.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 Desember 2020 dan Akta Perubahan Pengurus terakhir diubah dalam Akta Nomor 84 tanggal 25 September 2020, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., M.Kn., Notaris Jakarta Selatan dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-AH.01.03-0391769 tanggal 28 September 2020.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha APB adalah menjalankan usaha sebagai produsen dan pemasang beton pracetak (precast concrete) dengan branding produk Adhi Beton. Saat ini APB memiliki 2 pabrik permanen dan 5 pabrik movable antara lain, pabrik permanen di wilayah barat yaitu pabrik Sadang, wilayah timur yaitu pabrik Mojokerto, wilayah DKI Jakarta yaitu pabrik Kelapa Gading dan pabrik movable wilayah Sumatera yaitu pabrik Sigli Banda Aceh (Sibanceh) yang berlokasi di dua tempat yaitu Seulawah dan Indrapuri serta dua pabrik moveable baru yang berlokasi di Yogyakarta dan Boyolali yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Adapun susunan pemegang saham adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk., sebesar 99,86% sementara sisanya dimiliki oleh Koperasi Jasa ADHI Sejahtera (KOJAS) sebesar 0,14%. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar rupiah).

Adapun susunan pemegang saham adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk., sebesar 99,86% sementara sisanya dimiliki oleh Koperasi Jasa ADHI Sejahtera (KOJAS) sebesar 0,14%. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar rupiah).

PT Adhi Persada Beton (APB)

PT Adhi Persada Beton (APB) was established based on the Notary Deed of Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH No. 13 dated December 10, 2013, which was approved by the Minister of Law and Human Rights in accordance with Decree No. AHU-02108.AH.01.01. YEAR 2014 dated 16 January 2014, which was last amended in Deed No. 03 dated 03 December 2020, drafted before Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notary of South Jakarta and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0082529.AH.01.02.TAHUN 2020 dated 10 December 2020 and the Deed of Management Amendment was last amended in the Deed Number 84 dated 25 September 2020, drawn up before Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., M.Kn., Notary of South Jakarta and has obtained receipt of notification of changes to company data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.03-0391769 dated 28 September 2020.

Based on the Company’s Articles of Association, APB’s business activities are to run a business as a producer and installer of precast concrete with Adhi Beton product branding. Currently APB has 2 permanent factories and 5 movable factories, among others, a permanent factory in the western region, namely the Sadang factory, the eastern region namely the Mojokerto factory, the DKI Jakarta area namely the Kelapa Gading factory and the movable factory in the Sumatra region namely the Sigli Banda Aceh (Sibanceh) factory which located in two places namely Seulawah and Indrapuri and two new moveable factories located in Yogyakarta and Boyolali which are currently still under construction. The shareholder composition is PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Amounting to 99.86% while the remaining is owned by the ADHI Sejahtera Service Cooperative (KOJAS) amounting to 0.14%. The authorized capital of the Company is Rp240 billion.

The shareholders composition is PT Adhi Karya (Persero) Tbk. of 99.86% while the remaining is owned by ADHI Sejahtera Service Cooperative (KOJAS) of 0.14%. The Company’s authorized capital amounted Rp240 billion.



APB saat ini sedang melaksanakan beberapa proyek baik pemerintah maupun swasta serta mengembangkan proyek-proyek yang terafiliasi dengan ADHI yaitu Departemen Infrastruktur I, Departemen Infrastruktur II, Departemen Gedung, Departemen EPC dan anak perusahaan ADHI lainnya yaitu PT Adhi Commuter Properti (ACP) dan PT Adhi Persada Gedung (APG).

Beberapa proyek ADHI, ACP, dan APG yang disupply dan didukung oleh APB diantaranya, Proyek Pembangunan Jalan Tol Seksi I Paket 1.1 Solo – Klaten, Proyek Pembangunan Jalan Tol Seksi II Paket 2.2 Monjali – Gamping, Proyek Pembangunan Jalan Layang Akses Bandara Ahmad Yani Semarang, Proyek Pembangunan Jalur KA Bandara New Yogyakarta International Airport, Proyek Smelter Manyar, Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Sigli Banda Aceh, Proyek Pembangunan Pengaman Pantai di Jakarta Tahap 4 Paket 1, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cileles – Panimbang Seksi 3 (Cileles – Panimbang), Proyek Pekerjaan Pengaman Pantai PLTU Cilacap, Proyek LMS-01 : Rentang Headworks and Cipelang Main Canal Upgrading Works, Proyek Pembangunan Pile Slab Bukit Rawi, Proyek Pembangunan Infrastruktur Gedung Kehati dan Gedung Co-Working Space Inovation Centre (LIPI), Proyek Early Work Phase II RDMP IV Cilacap, Proyek Pembangunan Kampus II UIN Sunan Ampel Surabaya dan beberapa proyek besar lainnya.

APB is currently implementing several projects both government and private as well as developing projects affiliated with ADHI, namely the Infrastructure Department I, the Infrastructure Department II, the Building Department, the EPC Department and other ADHI subsidiaries namely PT Adhi Commuter Properti (ACP) and PT Adhi Persada Gedung (APG).

Some of the ADHI, ACP, and APG projects supplied and supported by APB include the Solo - Klaten Section I Toll Road Development Project, the Section II Toll Road Development Project, Package 2.2 Monjali - Gamping, the Ahmad Yani Airport Access Flyway Construction Project in Semarang, New Yogyakarta International Airport Railroad Development Project, Manyar Smelter Project, Trans Sumatra Toll Road Construction Project for the Sigli Banda Aceh Section, Phase 4 Coastal Protection Development Project in Jakarta Package 1, Cileles - Panimbang Section 3 Toll Road Construction Project (Cileles - Panimbang) , Cilacap PLTU Coastal Safety Work Project, LMS-01 Project: Rentang Headworks and Cipelang Main Canal Upgrading Works, the Bukit Rawi Pile Slab Development Project, the Kehati Building Infrastructure Development Project and the Co-Working Space Innovation Center (LIPI) Building, Early Work Phase Project II RDMP IV Cilacap, Campus II Construction Project at UIN Sunan Ampel Surabaya and other major projects.

Posisi Pejabat per 31 Desember 2020Positions of the Management as of December 31, 2020


Komisaris UtamaPresident Commissioner Agus Karianto

Komisaris IndependenIndependent Commissioner Ali Muthohirin

KomisarisCommissioner Suko Widigdo

KomisarisCommissioner Hafiz Bambang Pamungkas

DirekturThe Board of Commissioner

Direktur UtamaPresident Director Rijanto Onggo Wahono

Direktur OperasiDirector of Operation Siswanto

Direktur Keuangan,SDM dan UmumDirector of Finance, HR and General Herry Ardianto



PT Adhi Commuter Properti (ACP)

PT Adhi Commuter Properti, disebut juga dengan “ACP” atau “Perusahaan”, didirikan pada tanggal 9 Maret 2018 berdasarkan Akta Notaris No. 103 tanggal 9 Maret 2018, yang di buat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No: AHU-0018477.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 6 April 2018. Adapun susunan pemegang saham ACP dimiliki ADHI sebesar 99,9995% sementara sisanya dimiliki oleh Koperasi Jasa ADHI Sejahtera (Kojas). Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp4.540.000.000.000,-

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, sebagaimana terakhir di ubah dengan Akta No. 19 tanggal 6 Desember 2019 yang di buat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, SH, Mkn., Notaris di Jakarta, tentang Peningkatan Modal, Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Pengurus Perusahaan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0104718.AH.01.02.Tahun 2019.

Posisi Pejabat per 31 Desember 2020Officer Position as of December 31, 2020


Komisaris UtamaPresident Commissioner Pundjung Setya Brata

KomisarisCommissioner A.A.G Agung Dharmawan

KomisarisCommissioner Tjatur Waskito Putro

Komisaris IndependenIndependent Commissioner Parwanto Noegroho


Direktur UtamaPresident Director Rizkan Firman

Direktur Pengembangan BisnisDirector of Business Development Rozi Sparta

Direktur Keuangan, SDM & UmumDirector of Finance, HR and General Moch. Yusuf

Direktur PemasaranDirector of Marketing Indra Syahruzza N

Direktur Pengelolaan PropertiDirector of Property Management Hanif Setyo Nugroho

PT Adhi Commuter Properti (ACP)

PT Adhi Commuter Properti, also known as “ACP” or “the Company”, was established on March 9, 2018 based on Notarial Deed No. 103 dated 9 March 2018, which was drafted before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No: AHU-0018477.AH.01.01 Year 2018 dated April 6, 2018. The ACP shareholder composition is owned by ADHI 99.9995% while the remaining is owned by the ADHI Sejahtera Service Cooperative (Kojas). The authorized capital of the Company is Rp4,540,000,000,000

The Articles of Association of the Company have been amended several times, as most recently amended by Deed No. 19 dated 6 December 2019 which was made before Rosida Rajagukguk Siregar, SH, Mkn., Notary in Jakarta, regarding Capital Increase, Amendment to Articles of Association and Changes in Company Management. This amendment to the articles of association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Letter No. AHU-0104718.AH.01.02.Tahun 2019.



Adhi Commuter Properti merupakan salah satu anak usaha perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), yang bergerak di bidang Property, Town Management & Support, dan Jasa Pengelolaan Hotel. Awalnya, Adhi Commuter Properti merupakan Departemen Transit Oriented Development (TOD) yang di bentuk ADHI pada tanggal 16 Mei 2016. Adhi Commuter Properti didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam menyediakan kawasan hunian terintegrasi dan support facilities di area sekitar jalur Light Rail Transit (LRT) dengan menghasilkan produk hunian dan layanan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan kepercayaan masyarakat.

Di tahun 2018, tepatnya pada tanggal 2 Juli 2018, ADHI kemudian melakukan spin off (pemisahan) terhadap Departemen TOD menjadi anak perusahaan ADHI yakni PT Adhi Commuter Properti dengan brand image “ACP” sebagai perusahaan properti yang meyediakan kawasan terintegrasi langsung dengan stasiun LRT dan transportasi publik lainnya yang selanjutnya disebut LRT City.

Adhi Commuter Properti turut serta ikut dalam kemajuan sektor properti di Indonesia yang semakin pesat dengan sebuah konsep penataan kota yang dinilai paling tepat untuk solusi jangka panjang masyarakat perkotaan. Adhi Commuter Properti hadir dengan mengedepankan unsur connect, mixed-use, shift & transit, walkable dan densify, kawasan LRT City yang akan menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak hanya memberikan kenyamanan bertempat tinggal, namun lebih dari itu, kawasan ini akan menjadi peradaban baru dalam kehidupan masyarakat kaum urban.

Pembangunan hunian yang terkoneksi dengan sistem transportasi massal seperti LRT, diharapkan akan mampu mempermudah serta mengubah kehidupan masyarakat kota yang selama ini menggunakan sarana transportasi pribadi, diharapkan dapat beralih menggunakan sarana transportasi umum.

Hingga kini, Adhi Commuter Properti telah membangun dan mengembangkan beberapa unit Properti dan Real Estate di sekitar kawasan yang terkoneksi dengan sistem transportasi massal. Dan melalui produk LRT City telah mengembangkan kawasan di sekitar Jabodetabek, yaitu LRT City Bekasi - Eastern Green, LRT City Bekasi - Green Avenue, LRT City Sentul, LRT City MTH, LRT City Tebet, LRT City Jatibening, LRT City Ciracas, Cisauk Point – Member of LRT City, Adhi City Sentul dan melakukan Akuisisi PT Mega Graha Citra Perkasa (MGCP) pada tahun 2019 yang mengembangkan Kawasan Grand Central Bogor. Selain itu, Perusahaan juga telah melakukan pengembangan usahanya di bidang jasa pengelolaan hotel dengan brand Grandhika, diantaranya GranDhika Iskandarsyah dan Grandhika Olive Pejaten Jakarta, GranDhika Pemuda Semarang, dan GranDhika Setiabudi Medan.

Adhi Commuter Properti is a subsidairy of a State Owned Company (SOEs), which is PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), which is engaged in Property, Town Management & Support, and Hotel Management Services. Initially, Adhi Commuter Properti was a Transit Oriented Development (TOD) Department which was formed by ADHI on May 16, 2016. Adhi Commuter Properti was established with the purpose to fulfil needs of providing integrated residential areas and support facilities in the area around the Light Rail Transit (LRT) line. by producing residential products and services that are of high quality and strong competitiveness so as to increase the Company’s value and public trust.

In 2018, to be precise on July 2 2018, ADHI then did a spin off (separation) of the TOD Department to become a subsidiary of ADHI, namely PT Adhi Commuter Properti with the brand image “ACP” as a property company that provides an area directly integrated with LRT stations and transportation. other public, hereinafter referred to as LRT City.

Adhi Commuter Properti participates in the progress of the property sector in Indonesia which is increasingly rapid with a city planning concept that is considered the most appropriate for long-term solutions for urban communities. Adhi Commuter Properti is present by prioritizing the elements of connect, mixed-use, shift & transit, walkable and densify, the LRT City area which will be a solution for people who not only provide comfort to live in, but more than that, this area will become a new civilization in urban community life.

The residential developments that are connected to mass transportation systems such as LRT will be able to facilitate and change the lives of city people who have been using private transportation.

Recently, Adhi Commuter Properti has built and developed several Property and Real Estate units around the area which are connected to the mass transportation system. And through LRT City products, it has developed areas around Jabodetabek, namely LRT City Bekasi - Eastern Green, LRT City Bekasi - Green Avenue, LRT City Sentul, LRT City MTH, LRT City Tebet, LRT City Jatibening, LRT City Ciracas, Cisauk Point - Member of LRT City, Adhi City Sentul and acquired PT Mega Graha Citra Perkasa (MGCP) in 2019 which developed the Grand Central Bogor area. In addition, the Company has also developed its business in hotel management services under the Grandhika brand, including GranDhika Iskandarsyah and Grandhika Olive Pejaten Jakarta, GranDhika Pemuda Semarang, and GranDhika Setiabudi Medan.



PT Mega Graha Citra Perkasa (MGCP) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 14 April 2014, Rudy Putranom Syafarullah S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-03576.40.10.2014 Tahun 2014 tanggal 21 April. Selanjutnya akuisisi PT MGCP ke dalam PT ACP dilakukan sesuai dengan akta Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH., M.Kn., No.114 tanggal 25 Oktober 2019.

Sebagai anak usaha Adhi Commuter Properti, rencananya MGCP disiapkan untuk mengelola pendapatan berulang (recurring income) seluruh proyek Adhi Commuter Properti. Beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan tersebut antara lokasi properti berada di lokasi strategis dan memiliki pendekatan konsep TOD yang tidak dimiliki oleh pengembang lainnya. Hingga akhir tahun 2019, MGCP masih belum beroperasi secara penuh sebagai perusahaan yang dipersiapkan untuk mengelola pendapatan berulang (recurring income) seluruh proyek Adhi Commuter Properti.

PT Dumai Tirta Persada (DTP)

PT Dumai Tirta Persada (DTP) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0017953.AH.01.01 tahun 2019 tanggal 4 April 2019.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha DTP adalah menjalankan usaha di bidang berikut:

1. industri air minum dan air mineral2. penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum3. konstruksi bangunan pengolahan, pengeluaran dan

penampungan air minum, air limbah dan drainase4. instalasi saluran air (plumbing)

Adapun susunan pemegang saham adalah ADHI sebesar 51% sementara sisanya dimiliki oleh PT Adaro Tirta Mandiri sebesar 49%. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp75 miliar.

PT Mega Graha Citra Perkasa (MGCP) was established based on the Notary Deed No. 05 April 14 2014, Rudy Putranom Syafarullah S.H., and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-03576.40.10.2014 Year 2014 dated 21 April 20 Subsequently the acquisition of PT MGCP into PT ACP was carried out in accordance with the deed of Notary Rosida Rajagukguk Siregar, SH., M.Kn., No.114 dated 25 October 2019.

As a subsidiary of Adhi Commuter Properti, it is planned that MGCP is prepared to manage recurring income for all Adhi Commuter Properti projects. Some of the factors that determine this success include the location of the property being in a strategic location and having a TOD concept approach that is not shared by other developers. As end of 2019, MGCP was still not fully operational as a company that was prepared to manage the recurring income of all Adhi Commuter Properti projects.

PT Dumai Tirta Persada (DTP)

PT Dumai Tirta Persada (DTP) received an approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0017953.AH.01.01 of 2019 dated April 4, 2019.

Based on the Company’s Articles of Association, DTP’s business activities are to conduct business in the areas, as follows:

1. drinking and mineral waters industry2. collecting, purifying and distributin drinking water3. construction of treatment, discharge and storage for drinking

water, wastewater and drainage4. plumbing installation

The shareholder composition is ADHI by 51% while the remaining is owned by PT Adaro Tirta Mandiri by 49%. The authorized capital of the Company is Rp75 billion.



DTP tengah melaksanakan pembangunan proyek investasi sistem penyediaan air minum (SPAM) kota Dumai merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan akses layanan air bersih bagi masyarakat kota Dumai. Proyek ini direncanakan memiliki kapasitas pengolahan air sebesar 450 liter per detik, dengan memanfaatkan air dari Sungai Mesjid di Dumai. Lingkup pekerjaan mulai dari pembangunan intake, pengadaan dan pemasangan pompa air baku, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), reservoir dan pemasangan pipa distribusi, hingga pengoperasian unit air baku dan unit produksi.

Pada tanggal 1 Desember 2020 DTP Bersama dengan PDAM Tirta Dumai Bersemai telah menandatangani Berita Acara Tanggal Operasi Komersial untuk tahap 1A yang menandakan bahwa DTP sudah beroperasi secara komersial sejak tanggal tersebut dengan kapasitas produksi untuk tahap 1A sebesar 50 lpd (liter perdetik) yang mana produksi airnya dialirkan ke rumah penduduk dan Industri di kota Dumai.

DTP is carrying out construction projects for drinking water supply projects (SPAM) of Dumai city is a project of Government Cooperation with Business Entities (KPBU), which aims to increase the scope of access to clean water services for Dumai people. The project is planned to have a water treatment capacity of 450 liters per second, using water from the Mesjid River in Dumai. The scope of work starts from the construction of intake, procurement and installation of raw water pumps, construction of Water Treatment Plants (WTP), reservoirs and distribution pipelines, to the operation of raw water units and production units.

On December 1, 2020 DTP with PDAM Tirta Dumai Bersemai signed an Official Report on Commercial Operation Date for stage 1A which indicates that DTP has been operating commercially since that date with a production capacity for stage 1A of 50 lpd (liters per second) of which water production is streamed to people’s homes and industries in Dumai city.



Komisaris UtamaPresident Commissioner Wito Krisnahadi

KomisarisCommissioner Partha Sarathi


Direktur UtamaPresident director Dharma Hutama Djojonegoro

DirekturDirector M. Arief Taufiqurrahman



PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA)

PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA) mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0032956.AH.01.01 tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha JAA adalah menjalankan usaha di bidang Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Sumatera Selatan yang membentang sepanjang 29,87 kilometer dengan 14 jembatan dan 2 unit UPPKB. PT Jalintim Adhi Abipraya mulai beroperasi sejak tahun 2020. Adapun susunan pemegang saham adalah ADHI sebesar 60% sementara sisanya dimiliki oleh PT Brantas Abipraya sebesar 40%. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp100.000.000,- (Seratus miliar rupiah).



Dewan DireksiBoard of Directors

KomisarisCommissioner Dody Perbawanto Direktur

Director Paulus Bambang S

PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA)

PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA) was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Decree No. AHU-0032956.AH.01.01 year 2020 dated July 13, 2020. Based on the Articles of Association, JAA’s business activities are running the business in preservation field of the Sumatra East Sumatra National Road in South Sumatra which stretches 29.87 kilometers with 14 bridges and 2 UPPKB units. .PT Jalintim Adhi Abipraya started operating in 2020. The shareholder composition is ADHI at 60% while the remaining shares were owned by PT Brantas Abipraya by 40%. The Company’s authorized capital is Rp100,000,000 (one hundred billion rupiah).



Entitas AsosiasiEntity Association

NamaName

Bidang UsahaLine of Business

Kepemilikan oleh ADHIOwnerships by ADHI

Status OperasiOperating Status

PT Jasamarga Bali Tol

Pengusahaan Jalan Tol Ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-BenoaNusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Toll Road Operations

1,00% BeroperasiOperating

PT Trans-Pacific Petrochemicals Indotama Produksi Aromatik dan Minyak Bahan BakarAromatic Production and Fuel Oil 0,14% Beroperasi

Operating

PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA) Air MinumDrinking water 25% Beroperasi

Operating

PT Jogjasolo Marga Makmur Pengusahaan Jalan Tol Toll Road Operations 24% Beroperasi

Operating

PT Jasamarga Jogja Bawen Pengusahaan Jalan TolToll Road Operations 12.5% Beroperasi

Operating



PT Jasamarga Bali Tol

PT Jasamarga Bali Tol didirikan secara patungan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pelindo III (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Porsi kepemilikan Perusahaan sebesar 2% atau senilai Rp3.600.000.000. Pernyertaan pada PT Jasamarga Bali Tol merupakan investasi pengusahaan jalan tol, sesuai dengan surat yang dikeluarkan PT Jasamarga Bali Tol No. AA-KU.008/JBT/XI/2011 tanggal 1 November 2011 perihal permohonan setoran modal, dengan akta notaris Windalina, SH No. 07 tanggal 27 April 2011 tentang perjanjian konsorsium.

Alamat:Kawasan Ikat PlazaJl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 505, Pamogan 80221 Denpasar – Bali

PT Trans-Pacific Petrochemicals Indotama

PT Trans-Pacific Petrochemicals Indotama didirikan secara patungan dari beberapa Perusahaan. Sesuai Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, Mkn No. 17 tanggal 5 Agustus 2014, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, rapat telah dilakukan pada tanggal 16 Juli 2014, hasil rapat diantaranya menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan, peningkatan Modal Dasar Perusahaan dari Rp1.030.400.000.000 menjadi Rp4.480.000.000.000 dan peningkatan Modal di tempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp846.092.800.000 menjadi Rp3.352.940.416.000, dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 74,8% atau 14.968.484 saham.

Alamat:Gd Patra Jasa, No. Kav. 32 - 34,Jl. Gatot Subroto, RT.6/RW.3, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12950

PT Jasamarga Bali Toll

PT Jasamarga Bali Toll was established jointly by PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pelindo III (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, and PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

The Company’s portion of ownership is 2% or valued Rp3,600,000,000. The inclusion in PT Jasamarga Bali Toll is an investment in toll road operation, according to a letter issued by PT Jasamarga Bali Toll No. AA-KU.008/JBT/XI/2011 on 1 November 2011 concerning the application for capital deposit, with the notary deed of Windalina, SH No. 07 on 27 April 2011 concerning the consortium agreement.

Address:Ikat Plaza AreaJl. By Pass I Gusti Ngurah

PT Trans-Pacific Petrochemicals Indotama

PT Trans-Pacific Petrochemicals Indotama was established jointly by several companies. Pursuant to Notarial Deed Jose Dima Satria, SH, Mkn No. 17 on 5 August 2014, regarding Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders, a meeting was held on 16 July 2014, the meeting results included change approving to the Company’s articles of association, increasing the Company’s authorized capital from Rp1,030,400,000,000 to Rp4,480,000,000,000 and an increase in Company’s placed and paid up capital from Rp846,092,800,000 to Rp3,352,940,416,000, of basic capital has been issued and fully paid amounted to 74.8% or 14,968,484 shares.

Address:Gd Patra Jasa, No. Kav. 32 - 34,Jl. Gatot Subroto, RT.6/RW.3, Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12950



PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA)

PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA) didirikan di Lombok Tengah dengan Akta Pendirian No. 15 tanggal 31 Mei 2016 yang sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan akta notaris Yonathan Riska Ariawan, SH, MKn nomor 27 tanggal 23 April 2018.

Penyertaan modal Adhi pada PAIA dilakukan dengan jual beli saham dengan pemegang saham sebelumnya EBD Paragon Singapore, Pte, Ltd sesuai dengan Akta Jual Beli Saham no. 26 tanggal 23 April 2018.

Sesuai Akta Notaris Mina Ng, SH, Mkn No. 27 tanggal 23 April 2018, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Air Indonesia Amerika, hasil rapat diantaranya menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan, peningkatan Modal disetor dan modal ditempatkan Perusahaan dari Rp74.063.809.500 atau sejumlah 54.295 saham ditingkatkan sebesar 8.797 saham atau sejumlah Rp11.841.641.700.

PT Jogjasolo Marga Makmur

PT Jogjasolo Marga Makmur didirikan oleh PT Daya Mulia Turangga – PT Gama Group – PT Adhi Karya (Persero) Tbk. – PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Pernyertaan pada PT Jogjasolo Marga Makmur merupakan investasi pengusahaan jalan tol, sesuai dengan Akta Pendirian No. 06 tanggal 9 September 2020, notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, SH., MK.Kn

Alamat:Jalan Raya Pasar Minggu Km.18Jakarta 12510

PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA)

PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA) was established in Central Lombok with Deed of Establishment No. 15 on 31 May 2016 which has been amended several times, most recently with notarial deed Yonathan Riska Ariawan, SH, MKn number 27 April 23, 2018.

Adhi’s equity participation in PAIA is carried out by buying and selling shares with previous shareholders EBD Paragon Singapore, Pte, Ltd in accordance with the Deed of Sale and Purchase Stock no. 27 dated April 23, 2018.

Accordance with Notarial Deed Mina Ng, SH, Mkn No. 27 on April 23, 2018, regarding the Declaration of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Air Indonesia America, the meeting results included change approving to the Company’s articles of association, increasing Capital paid up and issued capital of the Company from Rp74,063,809,500 or a number of 54,295 shares increased by 8,797 shares or a total of Rp11,841,641,700.

PT Jogjasolo Marga Makmur

PT Jogjasolo Marga Makmur was established by PT Daya Mulia Turangga – PT Gama Group – PT Adhi Karya (Persero) Tbk. – PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

The investment in PT Jogjasolo Marga Makmur is an investment in toll road concessions, in accordance with the Deed of Establishment No. 06 dated 9 September 2020, notary Ni Nyoman Rai Sumawati, SH., MK.Kn

Address:Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18Jakarta 12510



PT Jasamarga Jogja Bawen

PT Jasamarga Jogja Bawen didirikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. - PT Adhi Karya (Persero) Tbk. - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. - PT Brantas Abipraya (Persero).

Pernyertaan pada PT Jasamarga Jogja Bawen merupakan investasi pengusahaan jalan tol, sesuai dengan Akta Pendirian No. 11 tanggal 11 November 2020, notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, SH., MK.Kn

Alamat:Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur 13550

PT Jasamarga Jogja Bawen

PT Jasamarga Jogja Bawen was founded by PT Jasa Marga (Persero) Tbk. - PT Adhi Karya (Persero) Tbk. - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. - PT Brantas Abipraya (Persero).

The investment in PT Jasamarga Jogja Bawen is an investment in toll road concessions, in accordance with the Deed of Establishment No. 11 dated 11 November 2020, notary Ni Nyoman Rai Sumawati, SH., MK.Kn

Address:Taman Mini Indonesia Indah Toll PlazaJalan Raya Taman Mini Indonesia IndahEast Jakarta 13550



Struktur Grup PerseroanCompany Group Structure

Per 31 Desember 2020, ADHI memiliki 6 (enam) anak perusahaan, yaitu PT Adhi Persada Properti (APP), PT Adhi Persada Gedung (APG), PT Adhi Persada Beton (APB), PT Adhi Commuter Properti (ACP), PT Dumai Tirta Persada (DTP), dan PT Jalintim Adhi Abripraya (JAA). Saham anak usaha ADHI dimiliki oleh ADHI, Koperasi Jasa Adhi Sejahtera (KOJAS) yang merupakan koperasi yang beranggotakan karyawan ADHI, dan maupun Entitas lain/ eksternal.

Saham PT APP sebanyak 99,94% dimiliki oleh ADHI, sementara sisanya oleh KOJAS. Untuk PT APG, 99,57% sahamnya dimiliki oleh ADHI sementara sisanya dimiliki oleh KOJAS. Sementara PT APB 99,86% sahamnya dimiliki oleh ADHI dan sisanya dimiliki oleh KOJAS. Adapun PT ACP 99,99% sahamnya dimiliki oleh ADHI sementara sisanya dimiliki oleh KOJAS.

Sedangkan untuk struktur kepemilikan PT Dumai Tirta Persada 51% dimiliki ADHI dan sebanyak 49% dimiliki oleh PT Adaro Tirta Mandiri. Saham PT Jalintim Adhi Abripraya sebesar 60% dimiliki oleh ADHI sementara sisanya dimiliki oleh PT Brantas Abipraya (Persero) sebesar 40%.

As of December 31, 2020, ADHI has 6 (six) subsidiaries, such as PT Adhi Persada Properti (APP), PT Adhi Persada Gedung (APG), PT Adhi Persada Beton (APB), PT Adhi Commuter Properti (ACP), PT Dumai Tirta Persada (DTP), and PT Jalintim Adhi Abripraya (JAA). ADHI’s subsidiary shares are owned by ADHI, Koperasi Jasa Adhi Sejahtera (KOJAS) which is a cooperative whose members are ADHI employees, as well as other/external entities.

99.94% of PT APP’s shares are owned by ADHI, while the remaining is by KOJAS. For PT APG, 99.57% of the shares are owned by ADHI while the remaining is owned by KOJAS. Meanwhile, PT APB is 99.86% owned by ADHI and the remaining is owned by KOJAS. Meanwhile, PT ACP is 99.99% owned by ADHI while the remaining is owned by KOJAS.

Meanwhile, the ownership structure of PT Dumai Tirta Persada is 51% owned by ADHI and as much as 49% owned by PT Adaro Tirta Mandiri. 60% of PT Jalintim Adhi Abripraya’s shares are owned by ADHI while the remaining 40% is owned by PT Brantas Abipraya.

51% 49%

99,94% 99,57%

1,00% 0,14% 25,00% 24,00% 12,50%

99,86% 99,99%

99,99%

51,00% 60,00%



Penerbitan SahamPada 2004, ADHI menjadi perusahaan konstruksi pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 18 Maret 2004 dengan komposisi kepemilikan oleh Pemerintah sebesar 51%, Employee Management Buy Out atau yang lebih dikenal dengan EMBO sebesar 24,5% dan Publik sebesar 24,5%.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 8 tanggal 4 Maret 2004 antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Perseroan, terjadi jual beli saham sebesar 441.320.000 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu) saham dengan nominal sebesar Rp100 per saham dengan harga sebesar Rp150 per saham.

Penjualan ini merupakan realisasi program divestasi pemerintah dan program kepemilikan saham untuk karyawan dan manajemen atau EMBO yang telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 17 November 2003 melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tanggal 17 November 2003 No. KEP-289/MBU/2003, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Nomor PW.001/660/DPR RI/2004 tanggal 10 Februari 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tanggal 2 Maret 2004.

Pada tanggal 8 Maret 2004 Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan suratnya No. S- 494/PM/2004 untuk melakukan penawaran perdana kepada masyarakat 441.320.000 saham biasa atas nama baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan harga penawaran Rp150 setiap saham. Dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum kepada masyarakat tersebut sebesar 10% atau sebanyak 44.132.000 saham biasa atas nama baru dijatahkan secara khusus kepada manajemen dan karyawan Perusahaan melalui program penjatahan saham untuk pegawai Perusahaan (Employee Stock Allocation/ESA).

Pada tanggal 17 Maret 2004 Perseroan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan melepaskan saham sebanyak 441.320.000 lembar dengan nilai nominal Rp100 dengan harga penawaran sebesar Rp150. Sehingga telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.801.320.000 lembar saham.

Issuance of SharesIn 2004, ADHI became the first construction company to list its shares on the Indonesia Stock Exchange on March 18, 2004 with a 51% ownership composition by the Government, Employee Management Buy Out or better known as EMBO at 24.5% and Public at 24,5%.

Based on the sale and purchase deed No. 8 on March 4, 2004 between the Government of Republic of Indonesia and the Company, there were 441,320,000 (four hundred forty one million three hundred twenty thousand) shares at sale and purchase of shares at a nominal value of Rp100 per share at a price of Rp150 per share.

This sale is realization of the government divestment program and the share ownership program for employees and management or EMBO that was approved by the Company’s shareholders based on an extraordinary general shareholders’ meeting on November 17, 2003 through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises on November 17, 2003 No. KEP-289/MBU/2003, and the House of Representatives of Republic of Indonesia based on PW.001/660/DPR RI/2004 Number 10 February 2004 and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 on 2 March 2004.

On 8 March 2004 the Company obtained an effective statement from the Chairman of Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) with his letter No. S-494/PM/2004 to conduct an initial public offering of 441,320,000 common shares under a new name with a nominal value of Rp100 per share at an offering price of Rp150 per share. Of the total shares offered in the public offering of 10% or as many as 44,132,000 ordinary shares in new name were allotted specifically to the management and employees of the Company through a share rationing program for Company employees (Employee Stock Allocation/ESA).

On March 17, 2004 the Company was officially listed on the Indonesia Stock Exchange by releasing 441,320,000 shares with a nominal value of Rp100 with an offering price of Rp150. Thus, 1,801,320,000 shares were placed and fully paid.

Kronologi Penerbitan Dan Pencatatan SahamChronological Issuance and Listing of Shares



Program EMBOProgram EMBO ditandai dengan adanya penjualan 441.320.000 (Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu) saham milik Negara kepada Koperasi Pesaham ADHI dengan nilai nominal Rp100 pada harga Rp150 per saham pada tanggal 4 Maret 2004. Sedangkan Penawaran Umum saham kepada masyarakat, berlaku efektif pada tanggal 18 Maret 2004, di mana saham ADHI dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta).

Realisasi Program EMBO adalah sebesar 49,0% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan di setor penuh.

Saham EMBO ditetapkan untuk di lock-up sampai dengan secepat-cepatnya akhir triwulan II tahun 2006. Berdasarkan SK Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No: 014-6/026 tanggal 15 Juni 2006, lock- up tersebut telah dibuka pada tanggal 3 Juli 2006. Berdasarkan Peraturan Bapepam No. XI.B.3 tentang Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis, Perseroan melakukan pembelian kembali (buyback) saham ADHI untuk periode 13 Oktober 2008 – 12 Januari 2009 sebanyak 40.001.000 (Empat Puluh Juta Seribu) saham atau senilai Rp8.705.681.000 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

EMBO ProgramEMBO program was marked by the sale of 441,320,000 (Four Hundred Forty One Million Three Hundred Twenty Thousand) of state-owned shares to the Pesaham ADHI Cooperative with a nominal value of Rp100 at a price of Rp150 per share on March 4, 2004. Whereas the Offer Public shares are effective on March 18, 2004, where ADHI shares are listed and traded on the Indonesia Stock Exchange (formerly the Jakarta Stock Exchange).

The realization of EMBO Program is 49.0% of total number of Company share that have been issued and fully paid.

EMBO shares are determined to be locked up until the end of Q2/2006 as soon as possible. Based on the Decree of the Board of Directors of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No: 014-6/026 on June 15, 2006, the lock-up was opened on the 3rd July 2006. According to Bapepam No. XI.B.3 on share buyback Public Listed Company in Potentially crisis Market Condition, the Company repurchased (buyback) ADHI shares for the period from October 13, 2008 - 12th Jan 2009 were 40.001 million (Forty Million Thousand) shares or a value of Rp8,705,681,000 (Eight Billion Seven Hundred Five Million Six Hundred Eighty One Thousand Rupiah).

“Melalui Rights Issue ADHI menawarkan sekitar 1,8 miliar saham baru atau sebanyak-

banyaknya sebesar 50,2% dari modal ditempatkan dan disetor”

Through Rights Issue ADHI offered around 1.8 billion new shares or as much as 50.2% of the issued and

paid up capital



Pembelian Kembali SahamPerseroan melaksanakan Pembelian Kembali Saham tahap kedua pada periode 23 Januari 2009 - 22 April 2009. Hal ini disebabkan karena dana pembelian kembali saham belum digunakan secara maksimal di samping juga memperhatikan kondisi pasar yang belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Perseroan melakukan pembelian kembali saham ADHI sebanyak 320.263.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu) saham. Sampai dengan akhir periode, ADHI telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 4.093.500 (Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus) saham atau senilai Rp1.044.052.500 (Satu Miliar Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga total realisasi pembelian kembali saham (buyback) ADHI selama periode 13 Oktober 2008 sampai dengan 12 Januari 2009 dan periode 23 Januari sampai dengan 22 April 2009 adalah sebanyak 44.094.500 (Empat Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus) saham atau senilai Rp9,7 miliar.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. Xl.B.2 butir 4 huruf (i) tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dengan ini Perseroan memutuskan untuk melaksanakan pengalihan saham hasil sellback pada tahun 2012. Realisasi pengalihan saham hasil sellback dimulai sejak 5 April 2012 dan seluruh saham telah habis dialihkan pada tanggal 3 Mei 2012. Total saham yang dialihkan adalah 44.094.500 (Empat Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus) saham dengan harga rata-rata Rp922,8.

Penawaran Umum Terbatas

Pada tahun 2015, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada tanggal 22 September 2015 dengan agenda menyetujui perubahan peningkatan modal disetor Perseroan, ADHI resmi melakukan Penawaran Umum Saham Terbatas I (PUT I) atau Rights Issue dengan mekanisme HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) di bulan Oktober 2015.

Pada tanggal 22 September 2015, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-435/D.04/2015 untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat atas 1.759.529.376 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp1.560 per saham.

Pada tanggal 21 Oktober 2015 seluruh saham Perseroan sebanyak 1.759.528.376 saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Modal disetor semula 1.801.320.000 setara dengan Rp180.132.000.000 menjadi 3.560.849.376 atau setara dengan Rp356.084.937.600

Melalui Rights Issue ADHI menawarkan sekitar 1,8 miliar saham baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 50,2% dari modal ditempatkan dan disetor, dengan nominal Rp100 dan dengan

Share BuybackCompany carried out the second phase of Share Buyback in the period of January 23 2009 - April 22, 2009. This was due to the fact that the share repurchase fund had not been used maximally while also taking into account market conditions that had not shown significant improvement. The Company bought back 320,263,000 ADHI shares (Three Hundred Twenty Million Two Hundred Sixty Three Thousand) shares. Until the end of period, ADHI has bought back shares of 4,093,500 (Four Million Ninety Thirty Thousand Five Hundred) shares or a value of Rp1,044,052,500 (One Billion Forty Four Million Forty Four Million Fifty Two Thousand Five Hundred Rupiah), bringing the total share realization buyback ADHI’s during the period of October 13, 2008 to January 12, 2009 and the period of January 23 to April 22, 2009 was 44,094,500 (Forty-Four Million and Forty-Four Thousand Five Hundred) shares or Rp9.7 billion.

Based on Bapepam-LK Regulation No. Xl.B.2 point 4 letter (i) concerning Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies, the Company has decided to carry out the transfer of shares from sellback in 2012. The realization of transfer of shares resulting from sellback began since April 5, 2012 and all shares were diverted on May 3, 2012. The total shares transferred were 44,094,500 (Forty-Four Million Ninety-Four Thousand Five Hundred) shares with an average price of Rp922.8.

Limited Public Offering

In 2015, based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on September 22, 2015 with the agenda of approving changes to increase Company’s paid up capital, ADHI officially held a Limited Public Offering I (PUT I) or Rights Issue with a mechanism Rights (Pre-emptive Rights) in October 2015.

On September 22, 2015, the Company obtained an effective statement from the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-435/D.04/2015 to conduct a public offering to the public of 1,759,529,376 common shares with a nominal value of Rp100 per share and an offer price of Rp1,560 per share.

On October 21, 2015 all of the Company’s shares totaling 1,759,528,376 shares were listed on the Indonesia Stock Exchange. Initial paid up capital of 1,801,320,000 equivalent to Rp180,132,000,000 to 3,560,849,376 or equivalent to Rp335,084,937,600

Through Rights Issue ADHI offered around 1.8 billion new shares or as much as 50.2% of the issued and paid up capital, with a nominal value of Rp100 and with a fixed share price of Rp1,560 per



harga saham yang ditetapkan sebesar Rp1.560 per saham. Melalui aksi korporasi ini, Pemerintah menyertakan modalnya melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,4 triliun. Atas perhitungan tersebut, dana yang diterima Perseroan dalam PUT I itu adalah sebesar Rp2,7 triliun.

share. Through this corporate action, the Government includes its capital through the mechanism of State Capital Participation (PMN) of Rp1.4 trillion. Based on this calculation, the funds received by Company in PUT I amounted to Rp2.7 trillion.

Tabel Kronologis Pencatatan Saham Shares Listing Chronology Table

No TanggalDate

Aksi KorporasiCorporate Action

Jumlah Saham Diterbitkan

(Lembar)Number of

Shares Issued(Sheet)

Harga SahamStock price

Harga Penawaran

Bid price

Jumlah Saham Beredar

(Lembar)Number of shares

outstanding(Sheet)

Nama Bursa

Exchange Name

1 18 Maret 200418 March 2004

IPOIPO 441.320.000 Rp100 Rp150 441.320.000 BEI

2


Penawaran Umum Terbatas I / HMETDLimited Public Offering I/HMETD

1.759.529.376 Rp100 Rp1.560 3.560.849.376 BEI

Kronologi Penerbitan Dan/Atau Pencatatan Obligasi Dan Efek LainnyaChronology Of Issuance And/Or Recording Of Bonds And Other Securities

No

Nama Efek

Securities Name

Tanggal PenerbitanPublication

date

TenorTenor

Nilai EfekSecurities Value

Tanggal Jatuh

TempoTempo

Due date

Tingkat Suku

BungaInterest

Rate(%)

Peringkat Saat

DiterbitkanRating When

Published

Wali AmanatTrustee

Status Pembayaran

Payment status

1

Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap I Seri AShelf-Registered Adhi I Phase I Series A

3 Juli 2012July 3, 2012

5 Tahun5 years 375.000.000.000 3 Juli 2017

3 July 2017 9,35% Single ASingle A

PT Bank Mega Tbk

LunasPaid off

2

Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap I Seri BShelf-RegisteredI Adhi Phase I Series B

3 Juli 2012July 3, 2012

7 Tahun7 years 250.000.000.000 3 Juli 2019

3 July 2019 9,80% Single ASingle A

PT Bank Mega Tbk

LunasRepaid

3

Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Seri AShelf-Registered Adhi I Bonds Phase II Series A

15 Maret 2013

March 15, 2013

5 Tahun5 years 125.000.000.000

15 Maret 2018

15 March 2018

8,10% Single ASingle A

PT Bank Mega Tbk

LunasRepaid



No

Nama Efek

Securities Name

Tanggal PenerbitanPublication

date

TenorTenor

Nilai EfekSecurities Value

Tanggal Jatuh

TempoTempo

Due date

Tingkat Suku

BungaInterest

Rate(%)

Peringkat Saat

DiterbitkanRating When

Published

Wali AmanatTrustee

Status Pembayaran

Payment status

4

Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Seri BShelf-Registered I Adhi Phase II Series B

15 Maret 2013

March 15, 2013

7 Tahun7 years 500.000.000.000

15 Maret 2020

15 March 2020

8,50% Single ASingle A

PT Bank Mega Tbk

LunasRepaid

5

Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap I Shelf-Registered Adhi II Phase I Bonds

22 Juni 201722 June

2017

5 Tahun5 years 2.997.000.000.000

22 Juni 2022

22 June 2022

9,25%

Single A -minusSingle A -minus

PT Bank Mega Tbk

Belum Jatuh Tempo

Outstanding

6

Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap II 2019 Seri AShelf-Registered Adhi II Phase II 2019 Series A

25 Juni 2019June 25,

2019

3 Tahun3 years 556.000.000.000

25 Juni 2022

25 June 2022

9,25%


PT Bank Mega Tbk

Belum Jatuh Tempo

Outstanding

7

Obligasi Berkelanjutan II Adhi Tahap II 2019 Seri BShelf-Registered Adhi OO Phase II 2019 Series B

25 Juni 2019June 25,

2019

5 Tahun5 years 473.500.000.000

25 Juni 2024

25 June 2024

9,75%


PT Bank Mega Tbk

Belum Jatuh Tempo

Outstanding

8

Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap I 2020Shelf-Registered III Adhi Phase I 2020

18 November

202018

November 2020

3 Tahun3 years 289.600.000.000

18 November

202318

November 2023

9,75%


PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Belum Jatuh Tempo

Outstanding

Sustainable Bonds I ADHI - Phase I Series B Year 2012

In 2012, the Company issued Sustainable Bonds I ADHI - Phase I Series B amounting to Rp250,000,000,000 (two hundred fifty billion rupiah), with a maturity period of 2012 7 (seven) years, with a fixed interest rate of 9.80% per year. These bonds have been rated by Pefindo with the value of idA or single A. The use of the Series B bonds is for business development and investment in property and business.

Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Seri B Tahun 2012

Pada tahun 2012, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Seri B sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,80% per tahun. Obligasi ini telah diberi peringkat oleh Pefindo dengan nilai idA atau single A. Penggunaan Obligasi Seri B ini adalah untuk pengembangan usaha dan investasi di bidang usaha properti dan bisnis. Pembayaran bunga obligasi ini sudah lunas sejak tahun 2017.



Shelf-Registered Mudharabah Sukuk I ADHI- Phase II of 2013 (Syaria Bond)In 2013, the Company issued 2013 Shelf-Registered Mudharabah Sukuk I ADHI – Phase II of Rp125,000,000,000 (one hundred twenty-five billion rupiah). This Mudharabah Sukuk has a term of 5 (five) years, with a Sukuk holder’s ratio of 63.3%. This sukuk has been rated by Pefindo with an idA value (sy). The results of the Sukuk Mudharabah Public Offering are used for Company’s business development and investment. Mudharabah sukuk payment has been finished since 2018.

Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II sebesar Rp625.000.000.000 (enam ratus dua puluh lima miliar rupiah). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yaitu Obligasi Seri A dan Seri B. Obligasi Seri A diterbitkan sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,1% per tahun. Sementara Obligasi Seri B diterbitkan sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% per tahun. Dua obligasi ini telah diberi peringkat oleh Pefindo dengan nilai idA atau single A. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut digunakan untuk pengembangan usaha dan investasi.

Berdasarkan surat nomor KSEI-6324/JKU/0318 tanggal 1 Maret 2018 terdapat pembayaran atas Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Seri A Tahun 2013 sebesar Rp 125.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,1% yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2018 kepada pemegang obligasi yang tercatat di KSEI. Sedangkan untuk Obligasi Berkelanjutan I Adhi Tahap II Seri B Tahun 2013 sebesar Rp 500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,5% yang dilakukan pada:

Pembayaran Bunga obligasi untuk Tahun 2020Bond Interest Payment to 2020

KeteranganRemarks

Tanggal PembayaranPayment Date

Jumlah (Rp)Total (Rp)

Pembayaran Bunga ke-28Payment of Interest 28th

13 Maret 202013 March 2020 10.625.000.000

Shelf-Registered I ADHI Phase II Year 2013As part of the Continuous Public Offering, the Company issued Shelf-Registered I ADHI Phase II amounting to Rp625,000,000,000 (six hundred twenty five billion rupiah). These bonds consist of 2 (two) series, namely Series A and B Series Bonds. Series A bonds are issued in the amount of Rp125,000,000,000 (one hundred twenty five billion rupiah) with a term of 5 (five) years, with a fixed interest rate of 8, 1% per year. Meanwhile Series B Bonds were issued in the amount of Rp. 500,000,000,000 (five hundred billion rupiah) with a term of 7 (seven) years with a fixed interest rate of 8.5% per annum. These two bonds have been rated by Pefindo with a value of idA or single A. The proceeds from the Bond Public Offering were used for business development and investment.

Based on letter number KSEI-6324/JKU/0318 dated March 1, 2018, there is a payment for the Shelf-Registered I Adhi Phase II Series A Year 2013 amounting to Rp125,000,000,000 with an interest rate of 8.1% made on March 14 2018 to bondholders registered in KSEI. As for the Sustainable Bonds I Adhi Phase II Series B 2013 amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 8.5%, as follows:

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013Pada tahun 2013, Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah). Sukuk Mudharabah ini berjangka waktu 5 (lima) tahun, dengan nisbah pemegang Sukuk sebesar 63,3%. Sukuk ini telah diberi peringkat oleh Pefindo dengan nilai idA (sy). Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tersebut digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan investasi. Pembayaran sukuk mudharabah sudah lunas sejak tahun 2018.



Sustainable Bonds II ADHI - Phase I Year 2017In 2017, the Company issued Sustainable Bonds II ADHI - Phase I Year 2017 in the amount of Rp2,997,000,000,000 (two trillion nine hundred ninety seven billion rupiah) has a term of 5 (five) years, with an interest rate of 9.25% per annum. These bonds have been rated by Pefindo with the value of idA- or single A minus. Funds obtained from the Public Offering of Bonds are used for refinancing of Sustainable Bonds I ADHI - Phase I Series A Year 2012 and Sustainable Mudharabah Sukuk I ADHI (Syaria Bond) Phase I Series B Year 2012 which mature on July 3, 2017, investments in subsidiaries and capital work.

Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap I Tahun 2017Pada tahun 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I sebesar Rp2.997.000.000.000 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tingkat bunga 9.25% per tahun. Obligasi ini telah diberi peringkat oleh Pefindo dengan nilai idA- atau single A minus. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Seri A Tahun 2012 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 yang jatuh tempo pada 3 Juli 2017, penyertaan kepada anak perusahaan serta modal kerja.

Pembayaran Bunga obligasi untuk Tahun 2020Bond Payment of Interest to 2020

KeteranganRemarks




20 Maret 202020 March 2020 69.305.625.000


19 Juni 202019 June 2020 69.305.625.000


21 September 202021 September 2020 69.305.625.000

Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap II Tahun 2019

Pada 26 Juni 2019, ADHI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019 yang akan dicatatkan dengan nilai Rp1.029.500.000.000 terdiri dari dua seri:

Seri A (ADHI02ACN2): dengan nilai Rp556.000.000.000, dengan tingkat bunga tahunan 9,25% dan jangka waktu 3 tahun.

Seri B (ADHI02BCN2): dengan nilai Rp473.500.000.000, dengan suku bunga tahunan 9,75% dan Jangka waktu 5 tahun.

Hasil pemeringkatan untuk penerbitan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ini adalah idA- (Single A minus). Bertindak sebagai Wali Amanat untuk penerbitan ini adalah PT Bank Mega Tbk.

Sustainable Bonds II ADHI - Phase II Year 2019

On June 26, 2019, ADHI issued Sustainable Bonds II ADHI - Phase II Year 2019 and listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). This bond listed with value of Rp1,029,500,000,000 consist of two series:

Series A (ADHI02ACN2): with value of Rp556,000,000,000, with an annual interest rate of 9.25% and 3 years term;

Series B (ADHI02BCN2): with value of Rp473,500,000,000, with an annual interest rate of 9.75% and a 5 years term.

The rating for the bond issuance from PT Pemeringkat Efek Indonesia is idA- (Single A minus). Acting as Trustee for this publication is PT Bank Mega Tbk.



Obligasi Berkelanjutan III ADHI Tahap I Tahun 2020Pada tahun 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I sebesar Rp289.600.000.000 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tingkat bunga 9.75% per tahun. Obligasi ini telah diberi peringkat oleh Pefindo dengan nilai idA- atau single A minus. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut digunakan untuk :

a. Sekitar 50,00% (lima puluh persen) akan digunakan untuk belanja modal berupa aset tetap (alat proyek, pabrik) dan penyertaan proyek investasi infrastruktur baik PSN (Proyek Strategis Nasional) dengan Pemerintah Indonesia yang merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan dan Non PSN (Proyek Strategis Nasional) dengan pihak swasta yang merupakan Pihak Tidak Terafiliasi dengan Perseroan.

b. Sebesar 30,83% (tiga puluh koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk refinancing.

c. Sisanya, akan digunakan untuk modal kerja proyek LRT dan proyek infrastruktur lainnya.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Bahana Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas dan wali amanat adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

ADHI Shelf-Registration III Phase I Year 2020In 2020, the Company issued Shelf-Registration III Adhi Karya Phase I amounting to Rp289,600,000,000 (two hundred eighty-nine billion six hundred million rupiah) with a period of 3 (three) years, with an interest rate of 9.75% per annum. The bonds have been rated by Pefindo with a value of idA- or single A minus. The proceeds from the Bond Public Offering are used for:

a. Approximately 50.00% (fifty percent) will be used for capital expenditures in the form of fixed assets (project tools, factories) and participation in infrastructure investment projects, both PSN (National Strategic Projects) with the Government of Indonesia, which are Affiliated Parties to the Company and Non-PSN Strategic National) with private parties that are not affiliated with the Company.

b. 30.83% (thirty point eight three percent) will be used for refinancing.

c. The rest will be used for working capital for LRT projects and other infrastructure projects.

Acting as underwriters for the issuance of bonds are PT Bahana Sekuritas and PT Mandiri Securities and the trustees are PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk.

Pembayaran Bunga obligasi untuk Tahun 2020 Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2019 Seri A :Payment of bond interest for 2020 Bond PUB II Phase II Year 2019 Series A:

KeteranganRemarks




24 Maret 202024 March 2020 12.857.500.000


24 Juni 202024 June 2020 12.857.500.000



Pembayaran Bunga obligasi untuk Tahun 2020 Obligasi PUB II Tahap II Tahun 2019 Seri B :Payment of bond interest for 2020 Bond PUB II Phase II Year 2019 Series B:

KeteranganRemarks




24 Maret 202024 March 2020 11.541.562.500


24 Juni 202024 June 2020 11.541.562.500





Pembayaran Bunga obligasi untuk Tahun 2020 Obligasi PUB III Tahap II Tahun 2020:

Pada tahun 2020 belum terdapat pembayaran bunga yang jatuh tempo untuk obligasi ini.

Payment of bond interest for Right Issue III Phase II Bonds in 2020:

In 2020 there is no interest payment that is due for this bond.

Lembaga Dan/Atau Profesi PenunjangInstitutions and/ or Supporting Professionals

NotarisNotaris

No NameName

AlamatAddress

Jasa Yang DiberikanService Provided

Periode PenugasanAssignment Period

1 Notaris & PPAT Ashoya Ratam S.H., M.Kn.

Jalan Suryo Nomor 54, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180

Pendampingan dan Pembuatan Akta Notaris RUPS 2020Assistance and Preparation of the 2020 GMS Notary Deed

Tahun 2020Year 2020

2 Notaris & PPAT Rosida Rajagukguk-Siregar S.H.,M.Kn.

Jalan Raya Pasar Minggu No.21, Kalibata Office Park Blok D, Jakarta Selatan 12740

Akta pendirian anak perusahaan PT JAADeed of establishment of a subsidiary of PT JAA

Tahun 2020Year 2020

3 Notaris & PPAT S. Holilah Jayadi, S.H., M.Kn.

Jalan Bantar Jati No. 57, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Jakarta Timur 13880

Akta Kuasa GMGM’s deed of attorney

Tahun 2020Year 2020

4 Notaris & PPAT Ni Nyoman Rai Sumawati, SH., M.Kn

Jalan Hibrida Raya Blok QK-1 No. 26, Kelapa Gading, Jakarta Utara

Akta pendirian PT JMMThe deed of establishment of PT JMM

Tahun 2020Year 2020

5 Notaris & PPAT Yeniarty Hadasha Damanik, SH, M.Kn

Jalan Veteran No. 44 Pasar 7, Labuhan Deli - Deli Serdang

SHGB Tanah PatumbakSHGB Tanah Patumbak

Tahun 2020Year 2020

6 Notaris Rado Sahtantra, SH, M.KnPerum Griya Indah 6 F3 Tambak, RT002/000, Kel/Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Yogyakarta

SHGB tanah maguwoharjoSHGB tanah maguwoharjo

Tahun 2020Year 2020



Kantor Akuntan PublikPublic Accountant Firm

No NamaName

AlamatAddress


Biaya (termasuk PPN)

Fee (incl VAT)(Rp)

Periode PenugasanAssignment

Period

1

Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)

Plaza Asia Level 10, JL. Jend Sudirman Kav 59 Jakarta 12190

• Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan

• Audit Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

• Consolidated Financial Statements of the Company

• Audit of the Annual Partnership and Community Development Program Implementation Report

1.375.000.000Tahun 2020-

2021Year 2020-2021

2



Jasa Audit Umum Atas Laporan Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk Untuk Periode 3 Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2020. General Audit Services of PT Adhi Karya (Persero) Tbk’s Financial Statements for the 3 Month Period ended on March 31, 2020.

715.000.000 (inclppn)

Tahun 2020-2021

Year 2020-2021

3



Jasa Pendampingan Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020. Assistance Services for the Issuance of Shelf-Registration III Adhi Karya Phase I 2020 Bonds.

385.000.000 (inclppn)

Tahun 2020-2021

Year 2020-2021

Konsultan HukumLegal Consultant

No NamaName

AlamatAddress



Period

1 Nengah Sujana & RekanTS Tower Lantai 7, Jalan Raya Pasar Minggu No.18, Jakarta Selatan 12510

Penanganan Perkara PT IndopumpHandling the case of PT Indopump Case

Tahun 2019Year 2019

2 Hendi Gandasmiri LawyersJalan Let. Jend. MT. Haryono Kav.15, Graha Pratama Lantai 3, Jakarta 12810

Penanganan perkara PT Aalborg Industri IndonesiaHandling the cases of PT Aalborg Industri Indonesia cases

Tahun 2019Year 2019

3 Syaiful Ma’arif & PartnersGedung Sarinah Room 11.02A, Jalan MH Thamrin No 11, Jakarta Pusat 10350

Penanganan Perkara PT Cahaya Adiputra SentosaHandling the case of PT Cahaya Adiputra Sentosa

Tahun 2019Year 2019

4 Arizar, CH. Agusliana & Sekarmaji ( ACS Law Firm)

Office 8, Lantai 11, Suite 11 H, Jalan Senopati Nomor 88 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jakarta 12190

Konsultan Hukum Legal Consultant

Tahun 2019Year 2019

5 Praja & PartnersJalan Mardani No. 183 RT 001 / RW 009, Kel. Johar Baru - Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat 10560

Penanganan Perkara Dewan Gubernur Bank Indonesia, Handling of Bank Indonesia Board of Governors Case,

Tahun 2019Year 2019

6 Pratama & Partners Graha Kartika Pratama B1.1 No.14 Bojong Baru, Bogor 16920

Sidang Perkara Tanah dan Bangunan di PN CikarangLand and Building Case Court at the Cikarang District Court

Tahun 2020Year 2020



No NamaNama

AlamatAlamat

Jasa Yang DiberikanJasa Yang Diberikan

Periode Penugasan

Periode Penugasan

7 Law Office Vincent Edwin Hasjim

Grand Kencana 2, Blok A 1-4, Jalan Raya Simpang Tiga Tegal Rotan Bintaro TangerangSelatan 15413

Perkara Pupuk Sriwidjaja PalembangSriwidjaja Palembang Fertilizer Case

Tahun 2020Year 2020

8 Ang Law Firm (Asenar)

The H Tower Lantai 20 Unit E, Jalan H.R. rasuna Said Kav. 20 RT/RW001/005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan


Tahun 2019Year 2019

9 Yudie Noerwahyudie & Co.

Gandaria City, Gandaria 8 Office Tower, 12 Floor Suite B Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240


Tahun 2019Year 2019

10 Tumbuan & PartnersJalan Gandaria Tengah III No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Sleatan 12130


Tahun 2019Year 2019

11 Isnaini, Muchlis & PartnersTrisula Perwari Building, Jalan Menteng Raya No.35, Jakarta Pusat 10340


Tahun 2019Year 2019

12 Anwar, Agoeng & Associates

Jalan Jatingaleh I / 272A, Semarang - Jawa Tengah

PKPU PT Karya Mitra NugrahaPKPU PT Karya Mitra Nugraha

Tahun 2019Year 2019

Biro Administrasi EfekBureau of Securities Administration

No NamaName

AlamatAddress



Period

1 PT Datindo Entricom Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta Pusat 10120

1. Penyimpanan dan pengelolaan Daftar Pemegang Saham (DPS) termasuk perubahan maupun pelepasan pembebanan hak atas saham.

2. Counterpart penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

3. Pengelolaan Efek, baik Efek yang didaftarkan maupun Efek yang tidak didaftarkan dalam Penitipan Kolektif Efek sesuai ketentuan Pasar Modal.

1. Administering and managing the Shareholders Register (DPS), including the change or shares disposal rights.

2. Counterpart in organizing the General Meeting of Shareholders of the Company.

3. Securities Management, both registered Securities and Securities not registered in the Collective Custody of Securities in accordance with Capital Market regulations.

2020



Perusahaan Pemeringkat EfekRating Company

No NamaName

AlamatAddress



Period

1 PT Peringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower Senayan CIty Lt. 17 Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Selatan

Memberikan pemeringkatan perusahaan, yaitu kajianmenyeluruh atas kelayakan kredit Perseroan ataukemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruhkewajiban keuangannya; dan pemeringkatan utang,yaitu kajian atas suatu jenis efek utang yang akanditerbitkan Perseroan.Provide corporate rating, which is a comprehensive study of the creditworthiness of the Company or the ability of the Company to fulfill all of its financial obligations; and debt rating, namely a study on a type of debt security to be issued by the Company.

2020





Implementation of information disclosure in the Company refers to the Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Public Companies and Issuers. Based on these regulation, each company is required to disclose the required information and updated periodically every year by considering the 4 (four) main parts of information that shall be presented on the company’s website, such as:

1. General information of the issuer or public company;2. Information for investors 3. Information on corporate governance;4. Information on corporate social responsibility

Penerapan keterbukaan informasi di Perusahaan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/ POJK.04/2015 tentang Situs Web Perusahaan Publik dan Emiten. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perusahaan diwajibkan memuat informasi yang dipersyaratkan dan senantiasa dimutakhirkan secara berkala dari tahun ke tahun dengan memperhatikan 4 (empat) bagian utama informasi yang wajib dimuat pada website perusahaan, yaitu:

1. Informasi umum emiten atau perusahaan publik; 2. Informasi bagi pemodal atau investor 3. Informasi tata kelola perusahaan; 4. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan

Informasi Website Perusahaan Company Website Information



Selain 4 hal tersebut, website ADHI juga membuat informasi yang lebih spesifik mengenai proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh ADHI, terutama Proyek Strategis Nasional.

Website ADHI yang beralamat di www.adhi.co.id, dikelola oleh Biro Corporate Communication & IR yang berada langsung di bawah Corporate Secretary dengan mekanisme: 1. Tim komunikasi mencari/mendapatkan informasi terbaru

mengenai perusahaan dari Sekretaris Perusahaan atau divisi terkait;

2. Tim komunikasi membuat draft informasi pembaruan berupa tulisan disertai dengan lampiran (sesuai dengan kebutuhan);

3. Draft informasi disetujui Sekretaris Perusahaan; 4. Draft dan lampiran diterbitkan di situs web sesuai dengan

kebutuhan halaman yang ada.

Website Perusahaan biasanya dipergunakan sebagai alat untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan oleh Perusahaan, dengan desain penyajian yang menarik, tampil dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terdapat logo Perusahaan sebagai identitas dan sistem navigasi yang simpel sehingga memudahkan pengunjungnya dalam mencari informasi. Data dan informasi yang ditampilkan senantiasa diperbaharui setiap kali ada perubahan, selain untuk memenuhi ketentuan peraturan juga menerapkan prinsip GCG.

Dengan tersedianya website Perusahaan sebagai sarana keterbukaan informasi tentang Perusahaan, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat luas serta tentunya Pemegang Saham.

In addition to these requirements, website of ADHI also provides more specific information about projects under construction by ADHI, especially the National Strategic Projects.

ADHI’s website with address at www.adhi.co.id is managed by the Corporate Communication Division which is directly under the Corporate Secretary with the following mechanism:1. The communication team seeks/acquires the latest

information about the company from the Corporate Secretary or related divisions;

2. The communication team drafts the update information in writing accompanied by attachments (as needed);

3. The draft information is approved by the Corporate Secretary;4. Drafts and attachments are published on the website based

on needs of the existing pages.

The Company’s websites are usually used as a tool to promote products or services offered by the Company, with an attractive presentation design, appearing in two languages, namely English and Indonesian, there is a Company logo as an identity and a simple navigation system that makes it easier for visitors to find information. The data and information displayed are always updated whenever there is a change, in addition to meeting regulatory requirements, they also adapt the GCG principles of.

With the availability of the Company’s website as a means of disclosure of information about the Company, it is hoped that it will increase the trust of the borader community and surely the Shareholders.




Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Analisis Perekonomian Global

Merebaknya pandemi global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah membuat perekonomian global tidak hanya menghadapi ketidakpastian, namun mengalami keterpurukan di sepanjang tahun 2020. Perekonomian di hampir seluruh negara di dunia mengalami kontraksi dan Lembaga Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis pada Januari 2021, ekonomi global tahun 2020 mengalami kontraksi 3,5%.

Merosotnya pertumbuhan ekonomi global salah satunya disebabkan kebijakan lockdown yang diambil oleh banyak negara sehingga kegiatan ekonomi masyakat yang terhambat. Hal ini dapat dilihat dari penurunan volume perdagangan dunia yang menurut World Trade Organization (WTO) mengalami hingga 32%.

Hampir seluruh negara di dunia mengalami pertumbuhan negatif dan mengalami resesi ekonomi, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Jerman dan banyak negara lainnya. Hanya Tiongkok, Vietnam dan sedikit negara lainnya yang mampu mempertahankan kinerja ekonomi yang positif di tahun 2020.

Analisis Perekonomian NasionalPerekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% di tahun 2020. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang juga melanda Indonesia. Bahkan, penyabaran COVID-19 di Indonesia belum menunjukan penurunan hingga awal tahun 2021.

Pemerintah sejatinya telah mengambil sejumlah langkah dalam menangani pandemi ini. Salah satu langkah besar yang diambil Pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Penerbitan Perppu tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya COVID-19, baik

Global Economic Analysis

The outbreak of the global Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has made the global economy not only faced uncertainty, but also experienced a downturn throughout 2020. The economy in almost all countries worldwide have contracted and in the World Economic Outlook report released in January 2021, the International Monetary Fund (IMF) projected the global economy in 2020 experienced a contraction of 3.5%.

The decline in global economic growth was partly due to the lockdown policy adopted by many countries, which hampered people’s economic activities. This can be seen from the decline in world trade volume, which achieved up to 32% according to the World Trade Organization (WTO).

Almost all countries in the world experienced negative growth and entered an economic recession, including developed countries such as the United States, Japan, South Korea, Germany, and many other countries. Only China, Vietnam ,and a few other countries managed to maintain positive economic performance in 2020.

National Economic AnalysisThe Indonesian economy contracted by 2.07% in 2020. This was mainly due to the Covid-19 pandemic which also hit Indonesia. Factually, the Covid-19 transmission in Indonesia has not shown a decline until early 2021.

The Government has eventually implemented several measures in dealing with the pandemic. One of the major actions taken by the Government is the issuance of Government Regulation in lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing a Threat That Endangered the National Economy and/or Financial System Stability (Perppu 1/2020) which was later passed into Law Number 2 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic.

The Perppu issuance is intended to provide protection for people’s lives that are seriously threatened by the spread of Covid-19, both from the aspect of life safety, as well as the social

Tinjauan Perekonomian Dan IndustriEconomic and Industrial Review



dari aspek keselamatan jiwa, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Demikian juga halnya dengan Pemerintah Daerah yang juga membuat berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, salah satunya adalah dengan memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Walau kebijakan ini kurang populer jika dilihat dari kaca mata ekonomi, namun kebijakan tersebut diyakini dapat menurun angka penyebaran COVID-19.

Sejalan dengan langkah yang dilakukan Pemerintah, Bank Indonesia (BI) juga telah mengeluarkan kebijakan yang akomodatif dengan menurunkan tingkat suku bunga BI 7 days repo rate. Sepanjang tahun 2020, BI tercatat 8 (delapan kali) menurunkan tingkat suku bunga BI 7 days repo rate dari 6,00% menjadi 4,00% secara bertahap.

Terlepas dari menurunnya kinerja ekonomi tahun 2020, Pemerintah berhasil mencatat sejumlah prestasi. Sepanjang tahun 2020, Pemerintah mampu menjaga tingkat inflasi pada level yang sangat rendah, yaitu sebesar 1,68%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,72%. Tingkat inflasi tahun 2020 merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

Selain itu, Indonesia juga masih berhasil mencatat surplus dalam neraca perdagangan. Sepanjang tahun 2020 Indonesia masih mencatatkan surplus 21,74 miliar dolar AS. Pencapaian tersebut didukung oleh total nilai ekspor yang sebesar 163,31 miliar Dolar AS dan total nilai impor di sepanjang tahun 2020 yang sebesar 141,5 miliar Dolar AS. Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga mampu menjaga kestabilan nilai tukar, khususnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 akan kembali ke jalur yang tepat. BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 akan berada pada kisaran 4,8%-5,8%. Keyakinan tersebut dilandasi membaiknya kondisi perekonomian pada akhir kuartal ketiga hingga akhir 2020.

Analisis Industri KonstruksiPandemi COVID-19 telah membuat perekonomian nasional mengalami keterpurukan. Hampir seluruh sektor ekonomi terkena imbas dan mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020. Industri konstruksi termasuk salah satu industri yang terdampak paling besar akibat terjadi pandemi COVID-19. Hal tersebut disebabkan banyak proyek konstruksi yang dihentikan atau ditunda akibat terjadinya pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan industri konstruksi tahun 2020 mengalami kontraksi 5,67%.

Selain itu, kondisi industri konstruksi menjadi semakin menantang setelah Pemerintah memutuskan untuk mengalihkan sebagian anggaran pembangunan infrastruktur untuk penanganan

and economic life of the community.

Hence, the Regional Government has also made various policies to break the chain of the spread of Covid-19, one of which is by implementing a Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy. Although less popular from an economic perspective, the policy is believed may lowered the Covid-19 transmission.

In line with the initiatives taken by the Government, Bank Indonesia (BI) has also issued an accommodative policy by tapering the interest rate with the 7-day repo rate. Throughout 2020, BI gradually tapered its interest rate eight times with the 7-day repo rate from 6.00% to 4.00%.

Apart from the decline in economic performance in 2020, the Government has managed to record several achievements. Throughout 2020, the Government managed to keep the inflation rate at a very low level, namely 1.68%, lower than the previous which was 2.72%. The 2020 inflation rate is the lowest in history.

In addition, Indonesia also managed to record a surplus in the trade balance. Throughout 2020, Indonesia still recorded a surplus of US$ 21.74 billion. This achievement was supported by the total export value of US$ 163.31 billion and the total total import value of US$ 141.5 billion in 2020. In addition, the Government and Bank Indonesia (BI) also managed to maintain exchange rate stability, particularly the Rupiah to US dollar.

Under these conditions, the Government believes that Indonesia’s economic growth in 2021 will return to the right track. BI predicts Indonesia’s economic growth in 2021 will move in the range of 4.8% -5.8%. This belief is based on the improving economic conditions at the end of the third quarter to the end of 2020.

Analysis on Construction IndustryThe Covid-19 pandemic has taken the national economy into an adversity. Almost all economic sectors were affected and experienced negative growth in 2020. The construction industry becomes one of the industries most affected by the Covid-19 pandemic. This is due to many construction projects have been stopped or postponed due to the fact that Covid-19 pandemic. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the construction industry growth in 2020 contracted by 5.67%.

In addition, conditions in the construction industry became increasingly challenging after the Government decided to divert part of the infrastructure development budget for handling



COVID-19. Di tahun 2020, Pemerintah hanya meneruskan proyek yang termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pemerintah telah menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk membangun konektivitas antar kawasan di Indonesia. RPJMN tersebut juga menjadi roadmap bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui tiga kerangka utama, yaitu Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur ekonomi dan Infrastruktur Perkotaan yang ditopang oleh pelaksanaan transformasi digital sejalan dengan era Industri 4.0.

Memasuki tahun 2021, Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menetapkan anggaran infrastruktur yang naik menjadi Rp417 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 48% dari tahun 2020. Kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2021 yang diambil oleh Pemerintah merupakan strategi pembangunan berkelanjutan atas pandemi Covid-19 dengan penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas.

Selanjutnya, pada tahun 2021 Pemerintah akan mengarahkan kebijakan tersebut kepada infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan kebutuhan dasar. Di samping itu, anggaran infrastruktur tersebut juga diperuntukan guna menyelesaikan kegiatan prioritas tertunda di tahun 2020, terlebih bagi penyelesaian Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024, maupun RPJMn 2020-2024.

Covid-19. In 2020, the Government will only continue projects that are included in the category of National Strategic Projects (PSN).

The government has compiled the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024 to build connectivity between regions in Indonesia. The RPJMN is also a roadmap for infrastructure development in Indonesia through three main frameworks, namely Basic Service Infrastructure, Economic Infrastructure, and Urban Infrastructure,, which are supported by the implementation of digital transformation in line with the Industrial Era 4.0.

Approaching 2021, the Government through the Minister of Finance has set an infrastructure budget that will increase to IDR417 trillion or 48% from 2020. The 2021 infrastructure development policy taken by the Government is a sustainable development strategy for the Covid-19 pandemic by strengthening digital infrastructure and drive logistics efficiency and connectivity.

Furthermore, in 2021, the Government will direct the policy towards labor-intensive infrastructure that supports industrial and tourism areas as well as development of public health facilities and basic necessities. In addition, the infrastructure budget is also intended to complete pending priority activities in 2020, especially the completion of the Strategic Plan (Renstra) of the Ministry of PUPR 2020-2024, as well as the RPJMN 2020-2024.





Dalam menyusun laporan keuangan, Perseroan menerapkan PSAK 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi. Informasi pelaporan segmen operasi disajikan untuk menunjukkan hasil usaha Perseroan yang berasal dari tiap segmen berdasarkan bidang usaha. Tahun 2020, Perseroan membagi segmen operasinya menjadi 5 (lima) segmen, yaitu segmen konstruksi, segmen EPC (energi), segmen properti/real estate, segmen investasi infrastruktur, dan segmen penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian.

Hingga akhir tahun 2020, segmen konstruksi masih menjadi kontribusi terbesar bagi pendapatan Perseroan. Namun demikian, di tahun 2020 kontribusi segmen-segmen lainnya terus meningkat sehingga kontribusi segmen jasa konstruksi lebih rendah di bandingkan tahun sebelumnya.

In preparing financial statements, the Company applies PSAK 5 (2015 Improvement) concerning Operating Segments. Operating segment reporting information is presented to show the Company’s results of operations from each segment based on lines of business. In 2020, the Company divided operating segments into five segments, which were construction segment, the EPC (energy) segment, the property/real estate segment, the infrastructure investment segment, and the railway infrastructure and facilities operator segment.

Until the end of 2020, construction segment was still the largest contributor to the Company’s revenue. However, in 2020, contribution of other segments continued to increase so that the contribution of the construction service segment was lower than in the previous year.

Tinjauan Operasi Per Segmen UsahaOperations Review by Business Segment

9,63%

6,18%

68,09%

12,42%

3,68%

2,81%

8,12%

5,29%

18,61%

65,17%

Konstruksi / ConstructionEPC / EPCProperti/Real Estat / Property/Real EstatInvestasi Infrastruktur / Infrastructure InvestmentPenyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian / Operator Railway Infrastructure and Facilities

Konstruksi / ConstructionEPC / EPCProperti/Real Estat / Property/Real EstatInvestasi Infrastruktur / Infrastructure InvestmentPenyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian / Operator Railway Infrastructure and Facilities

2020 2019



Kinerja OperasiOperating Performance

Perolehan kontrak Perseroan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp 19,74 triliun, meningkat 34,03% dibanding tahun 2019 yaitu sebesar Rp14,7 triliun.

Meskipun terjadi kenaikan perolehan kontrak baru pada tahun 2020 sebesar 34,03% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi secara pendapatan usaha perusahaan mencatatkan penurunan sebesar 29,27% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat perubahan signifikan dalam tatanan kehidupan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Di sisi lain, Peseroan tetap optimis dengan tetap mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki, sehingga pada triwulan IV tahun 2020 Perseroan dapat mencatatkan perolehan kontrak tertinggi sepanjang tahun 2020. Hal ini memberi dampak positif pada kinerja kontrak Perseroan yang pada akhir tahun 2020 meraih angka maksimal dan dapat melebihi perolehan di tahun sebelumnya.

Perolehan Kontrak Baru Berdasarkan Sumber DanaBerdasarkan sumber dana, segmentasi perolehan kontrak di tahun 2020 di dominasi oleh kontrak yang berasal dari pihak Swasta / lainnya yaitu sebesar Rp 11,8 triliun atau 60% dari keseluruhan perolehan kontrak Adhi di tahun 2020. Diikuti dengan Pemerintah sekitar 28% atau setara dengan Rp 5,5 triliun. Sedangkan dari BUMN hanya diperoleh nilai kontrak Rp 2,4 triliun (12%).

Perolehan Kontrak Baru Berdasarkan Tipe PekerjaanBerdasarkan tipe pekerjaan, segmentasi perolehan kontrak di tahun 2020 di dominasi oleh kontrak dengan tipe pekerjaan Jalan, Jembatan, dan LRT yaitu sebesar Rp 11,83 triliun atau 60% dari keseluruhan perolehan kontrak Adhi di tahun 2020. Diikuti dengan Proyek Infrastruktur lainnya sekitar 21% atau setara dengan Rp 4,16 triliun. Sedangkan Proyek Gedung hanya diperoleh nilai kontrak Rp 3,75 triliun (19%).

The Company’s contract acquisition in 2020 reached IDR19.74 trillion. There is an increase of 34.03% compared to the amount achieved in 2019, which amounted to.

Although there was an increase in the acquisition of new contracts in 2020 of 34.03% compared to the previous year, in terms of operating income, the Company recorded a decrease of 29.27% if compared to last year. This is due to the Covid-19 pandemic which has made significant changes in life, including matters related to business. On the other hand, the Company remains optimistic by continuing to exert all its capabilities, thereby in the fourth quarter of 2020, the Company can record the highest contract acquisition throughout 2020. This has a positive impact on the performance of the Company’s contracts, in which at the end of 2020, achieved maximum numbers and can exceeded the acquisition in the previous year.

Acquisition of New Contracts Based on Sources of FundsBased on sources of funds, the segmentation of contract acquisition in 2020 was dominated by contracts originating from private/other parties, namely IDR11.8 trillion or 60% of the total acquisition of ADHI contracts in 2020. It is followed by the Government of around 28% or equivalent to IDR5.5 trillion. Meanwhile, the value of contracts acquired from SOEs was only Rp2.4 trillion (12%).

New Contracts Based on Types of ProjectsBased on types of projects, the segmentation of contract acquisition in 2020 was dominated by contracts of road, bridge, and LRT projects, which amounted to IDR11.83 trillion or 60% of ADHI total contract acquisition in 2020. It is followed by other infrastructure projects of around 21% or equivalent to IDR4.16 trillion. Meanwhile, the building project only acquired a contract value of IDR3.75 trillion (19%).



Segmen Jasa Konstruksi merupakan kegiatan usaha Perseroan yang melaksanakan pembangunan pekerjaan sipil maupun gedung bertingkat (highrise building) termasuk fasilitas umum seperti bandar udara, pelabuhan dan dermaga, jalan dan jembatan, bendungan dan saluran irigasi, dan lainnya. Segmen operasi ini ditangani oleh:

1. Departemen Infrastruktur I (Penyedia jasa pelayanan konstruksi yang meliputi area Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jakarta, Banten, dan Jabar).

2. Departemen Infrastruktur II (Penyedia jasa pelayanan konstruksi yang meliputi area Jateng, Jatim, DIY, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).

3. Departemen Gedung dan anak perusahaan PT Adhi Persada Gedung (APG).

Tantangan dan Kendala yang DihadapiPandemik yang terjadi di tahun ini menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi segmen usaha jasa konstruksi pada umumnya, tidak terkecuali segmen usaha jasa konstruksi yang dijalankan ADHI. Beberapa perolehan target kontrak baru tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena pandemi membuat seluruh aspek bisnis harus melakukan berbagai penyesuaian. Hal ini berpengaruh terhadap sales yang diperoleh Perseroan dan berdampak ke perolehan laba yang sudah direncanakan.

Di sisi lain, adanya perubahan tatanan kehidupan yang kita kenal dengan kenormalan baru juga memiliki tantangan tersendiri pagi segmen usaha ADHI. Adanya penyesuaian pengerjaan konstruksi yang juga harus memenuhi standar protokol kesehatan membuat manajemen harus melakukan penyesuaian di berbagai hal, termasuk biaya dan jadwal produksi. Hal tersebut sangat terasa terutama pada proyek yang dikerjakan oleh APG karena sebagian pasar utamanya adalah proyek swasta, biaya menjadi hal yag kini menjadi tantangan utama dan prioritas yang menjadi perhatian manajemen.

Tantangan lain yang dihadapi Perseroan adalah belum terpenuhi kebutuhan personil yang memiliki sertifikat keahlian (SKA) termasuk personil K3. Hal ini terus dikomunikasikan dengan departemen terkait untuk menambah jadwal pelatihan yang dapat mendukung kompetensi Insan ADHI untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

Ketika proyek akan dijalankan, pembebasan lahan pada proyek-proyek tersebut menjadi salah satu kendala yang berpengaruh terhadap starting point pekerjaan yang berimbas ke sales yang dapat diperoleh dan laba yang direncanakan.

The Construction Services segment is the Company’s business activity that carries out the construction of civil works and high rise buildings including public facilities such as airports, ports and docks, roads and bridges, dams and irrigation channels, and others. These operating segments are handled by:

1. Department of Infrastructure I (Provider of construction services covering areas of North Sumatra, South Sumatra, Jakarta, Banten, and West Java);

2. Department of Infrastructure II (Provider of construction services covering areas of Central Java, East Java, DIY, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, and Papua); and

3. Department of Building and subsidiary, PT Adhi Persada Gedung (APG).

Challenges and Constraints

The pandemic is one of the obstacles that affects the construction service business segment in general, including the construction service business segment run by ADHI. Some of the acquisition of new contract targets did not go according to the planned time because the pandemic imposed all aspects of the business to make various adjustments. This has an effect the expected profit and the sales that can be obtained by the Company.

On the other hand, the change in the order of life called the ‘new normal’ also has its own challenges in the ADHI business segment. The existence of adjustments in construction work which must also meet standard health protocols enforced the management to make adjustments in various matters, including costs and production schedules. This is particularly pronounced in projects undertaken by APG because some of the main markets are private projects. Cost is now a major challenge and priority that concerns the management.

Another challenge faced by the Company is that the need for personnel who have certificates of expertise (SKA) has not been met, including K3 personnel. This is still under discussion with the relevant departments to add training schedules that can support the competence of ADHI personnel to obtain the certificate.

When the project is about to run, land acquisition on these projects will become one of the obstacles affecting the starting point of work which impacts on sales that can be obtained and the expected profit.

Segmen KonstruksiConstruction Segment



Produksi dan Kapasitas Produksi

Secara umum tidak terdapat penambahan kapasitas di tahun 2020. Penambahan kapasitas produksi hanya dilakukan pada proyek-proyek yang harus diselesaikan di tahun 2020 dan secara sisa waktu pekerjaan memang diperlukan produksi lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya. Selain itu, penambahan kapasitas produksi dilakukan di proyek-proyek yang masih memungkinkan, untuk mengganti rencana perolehan sales dari target proyek-proyek baru yang mundur perolehannya serta proyek-proyek on going yang terkendala.

Strategi SegmenMenghadapi berbagai tantangan di tahun 2020, Perseroan menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Percepatan produksi proyek-proyek on going untuk menjaga perolehan sales dan laba sesuai rencana tahunan

2. Melakukan pembahasan dengan sub kontraktor & vendor untuk dilakukan penyesuaian term of payment terkait pengurangan anggaran proyek dari pemberi kerja (owner)

3. Menguasai teknologi dan selalu berinovasi seperti pengembangan penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) yang mana dalam penerapannya sudah sampai dari 3D, 4D, 5D, 6D bahkan ke sampai 7D

4. Tetap menjaga hubungan baik dengan para stakeholder meski pandemi telah mengubah tata kehidupan saat ini

5. Penetrasi market 6. Meningkatkan kemampuan administrasi peralatan dan

personil sebagai salah satu keunggulan ADHI dalam memperoleh proyek.

7. Untuk peroyek-proyek gedung yang dikerjakan oleh APG, telah dilakukan kerja sama dengan Kumkang untuk mengembangkan sistem bekisting yaitu sistem pemasangan kolom, balok, plat dan bagian dinding precast dicor secara bersamaan menjadi satu, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas produk bangunan gedung.

8. Melakukan pekerjaan on going dengan mutu terbaik, zero accident, serta digitalisasi yg berkelanjutan

9. Menerapkan perkembangan digitalisasi secara menyeluruh untuk memberikan efisiensi pada proyek konstruksi

Production and Production Capacity

In general, there was no additional capacity in 2020. Additional production capacity was only carried out for projects that had to be completed in 2020 and in terms of the remaining time of work, production needed to be greater than the previous months. In addition, additional production capacity was carried out in projects that were still possible, to replace the sales proceeds from the target of new projects whose revenue had been delayed and on-going projects that had been constrained.

Segment StrategyDealing with various challenges in 2020, the Company implements the following strategies:

1. Accelerating the production of on-going projects to maintain sales and profits according to the annual plan

2. Conducting discussions with sub-contractors & vendors to make adjustments to the terms of payment related to reducing the project budget from the employer (owner)

3. Mastering technology and always innovating, such as developing the application of Building Information Modeling (BIM) technology, which in its application has reached the 7D

4. Maintaining good relations with stakeholders even though the pandemic has changed the current life order

5. Market penetration6. Increasing the administrative capabilities of equipment and

personnel as one of ADHI’s advantages in obtaining projects.

7. Carrying out a cooperation with Kumkang for building projects undertaken by APG, which aimed to to develop a formwork system, namely a system for installing columns, beams, plates, and precast wall sections simultaneously to further improve the quality of building products.

8. Doing on-going work with the best quality, zero accidents, and sustainable digitization

9. Implementing the development of digitization thoroughly to provide efficiency in construction projects



Kinerja Segmen

Departemen Infrastruktur 1:Proyek on going di tahun 2020 : 36 proyekProyek baru di tahun 2020 : 19 proyekJenis proyek:

1. Jalan : 10 proyek2. Jembatan : 1 proyek3. Bendungan : 9 proyek4. Jaringan PLN : 2 proyek5. Air Minum : 2 Proyek6. Jaringan Ipal : 2 Proyek7. Bandara : 1 proyek8. Dermaga : 2 Proyek9. Kolam retensi : 1 Proyek10. Tanggap Darurat bencana : 3 Proyek

Departemen Infrastruktur 2:Proyek on going di tahun 2020 : 47 proyekProyek baru di tahun 2020 : 22 proyekJenis proyek:

1. Jalan : 11 proyek2. Jembatan : 1 proyek3. Bendungan : 1 proyek4. Pengaman Pantai : 1 proyek5. Irigasi : 4 Proyek6. TPA : 1 Proyek7. Sistem Pengelolaan Air Minum : 1 proyek8. Tanggap Darurat Bencana : 1 Proyek9. Proyek Lintas Batas Negara : 1 Proyek

Departemen GedungProyek on going di tahun 2020 : 17 proyekProyek baru di tahun 2020 : 11 proyekBerdasarkan jenis proyek

1. Rumah sakit : 7 proyek2. Bangunan komersial (mall) : 1 proyek3. Bangunan hunian (rumah/apartemen) : 4 proyek4. Fasilitas publik : 5 proyek5. Kampus : 5 proyek6. Perkantoran : 6 proyek

PT APG:Proyek on going di tahun 2020 : 26 proyekProyek baru di tahun 2020 : 9 proyekJenis proyek:

1. Internal (ADHI & anak usaha) : 7 proyek2. Swasta : 13 proyek3. Pemerintah : 6 proyek

Segment Performance

Infrastructure Department 1:On-going projects in 2020: 36 projectsNew projects in 2020: 19 projectsProject type:

1. Road : 10 projects2. Bridges : 1 project3. Dams : 9 projects4. PLN network : 2 projects5. Drinking Water : 2 projects6. Ipal Network : 2 projects7. Airport : 1 project8. Wharf : 2 projects9. Retention pond : 1 projects10. Disaster Emergency Response : 3 projects

Infrastructure Department 2:On-going projects in 2020 : 47 projectsNew projects in 2020 : 22 projectsProject type:

1. Road : 11 projects2. Bridges : 1 project3. Dam : 1 project4. Beach Protection : 1 project5. Irrigation : 4 projects6. TPA : 1 project7. Drinking Water Management System : 1 project8. Disaster Emergency Response : 1 projects9. Transboundary Projects : 1 projects

Department of BuildingOn-going projects in 2020 : 17 projectsNew projects in 2020 : 11 projectsBased on the type of project

1. Hospital : 7 projects2. Commercial building (mall) : 1 project3. Residential building (house/apartment) : 4 projects4. Public facility : 5 projects5. Campus : 5 projects6. Office : 6 projects

PT APG:On-going projects in 2020 : 26 projectsNew projects in 2020 : 9 projectsProject type:

1. Internal (ADHI & its subsidiaries) : 7 projects2. Private : 13 projects3. Government : 6 projects



Profitabilitas Segmen Segment Profitability

dalam miliar Rp /in billion IDR

UraianDescription 2020 2019

Pertumbuhan (Penurunan)Growth (Decrease)

Rp %

Pendapatan BersihNet income 8.962 11.601 (2.639) -22,75%

Beban Pokok PendapatanCost of Revenues (7.839) (13.127) 5.288 -40,28%

Pendapatan Laba Ventura BersamaJoint Venture Profit Income 130 297 (167) -56,23%

Beban UsahaOperating expenses (269) (330) 61 -18,48%

Beban Usaha Tidak Dapat DialokasikanUnallocated Operating Expenses (258) (407) 149 -36,61%

Laba UsahaOperating profit 595 1.347 (752) -55,83%

Pendapatan (Beban) Lain-lainOther Income (Expenses) 509 (365) 874 -239,45%

Laba Sebelum PajakProfit before tax (28) 981 (1.009) -102,85%

Beban Pajak PenghasilanIncome Tax Expense (244) (467) 223 -47,75%

Laba Sebelum Kepentingan Non PengendaliProfit Before Non-Controlling Interests (30) 513 (543) -105,85%

Kepentingan Non Pengendali Atas Laba Bersih Entitas AnakNon-Controlling Interests in Subsidiary’s Net Profit 0 0 0 0,00%

Laba BersihNet profit (30) 513 (543) -105,85%

Total AsetTotal Assets 32.749 33.591 (842) -2,51%

Total LiabilitasTotal Liabilities 26.353 25.615 738 2,88%

Tahun 2020, segmen jasa konstruksi membukukan pendapatan sebesar Rp8.962 miliar, turun 22,75% dari tahun sebelumnya Rp11.601 miliar. Sedangkan beban pokok pendapatan yang dibukukan segmen jasa konstruksi mengalami penurunan 40,28% menjadi Rp7.839 miliar dari Rp13.127 miliar di tahun 2019. Hal tersebut membuat laba bersih yang dibukukan segmen jasa konstruksi tahun 2020 mengalami penurunan 105,85% menjadi (Rp30) miliar dari tahun sebelumnya Rp513 miliar.

Selain itu, total aset segmen jasa konstruksi di tahun 2020 juga mengalami penurunan 2,51% menjadi Rp32.749 miliar, dari Rp33.591 miliar di tahun 2019. Sebaliknya dengan total liabilitas segmen jasa konstruksi yang mengalami peningkatan menjadi Rp26.353 miliar atau naik 2,88% dari Rp25.615 miliar di tahun 2019.

In 2020, the construction services segment booked revenue of IDR8,962 billion, dropped 22.75% from the previous year, namely IDR11,601 billion. Meanwhile, the cost of revenue recorded by the construction services segment decreased by 40.28% to IDR7,839 billion from IDR13,127 billion in 2019. This has resulted in a 105.85% decrease in net profit recorded by the construction services segment in 2020 to IDR30 billion from the previous year IDR513 billion.

In addition, the total assets of the construction services segment in 2020 also decreased by 2.51% to IDR32,749 billion, from IDR33,591 billion in 2019. In contrast, the total liabilities of the construction services segment increased to IDR26,353 billion or 2.88% from IDR25,615 billion in 2019.



Penjelasan Segmen Perseroan menjalankan kegiatan usaha di segmen energi yang ditangani oleh Departemen EPC (Engineering Procurement Construction). Perseroan memfokuskan kegiatan usaha Energi yang meliputi pembangunan infrastruktur migas, pembangkit listrik, industri oil refinery, petrokimia dan mineral, serta industri lainnya. Proyek EPC disebut juga sebagai proyek terintegrasi, karena sebuah proyek EPC merupakan kegiatan sejak fase design sebuah sistem dan/atau subsistem plant, kemudian dibangun (construct), dilakukan pengujian (testing) sampai dengan berfungsi menghasilkan produk/output/performance yang sesuai dengan design.

Tantangan dan Kendala yang DihadapiDalam mengedepankan performa pekerjaan bisnis EPC yang bisa dikatakan lain sebagai sistem bisnis terintegrasi kendala yang sering dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan fungsi-fungsi EPC sesuai manual bisnis yang mengelola, menjembatani, melakukan sinkronisasi dan mengoordinasikan seluruh bagian terkait di dalam pembangunan lini bisnis energi tersebut, dari mulai staging get the project sampai dengan run the project. Flow bisnis yang telah terdevelop di dalam kesisteman harus menjadi guidance dalam setiap pelaksanaannya terutama dalam menjamin terhadap Quality Assurance flow proses bisnis.

Departemen EPC dicanangkan akan menjadi domestic market leader dengan ideal state condition pada segmen energi pembangkitan, oil & gas dan industrial, seperti:

1. Menjadi penyedia jasa lini bisnis EPC single partner di bidang pembangkitan whole plant di semua kapasitas, dengan menyasar kepada program pengembangan pembangkitan milik PLN, IPP, maupun captive power sesuai dengan DPT. Mulai dari skala kapasitas kecil sampai besar, hingga sistem pembangkitan sederhana sampai yang kompleks.

2. Menjadi penyedia jasa lini bisnis EPC dan sebagai local EPC partner di bidang oil & gas serta industrial untuk lingkup ISBL (non licensor) dan OSBL, dengan menyasar kepada program pengembangan oil & gas serta industrial dari mulai sistem senderhana sampai dengan kompleks.

3. Menjadi penyedia jasa local EPC partner dengan reputasi first choice untuk berkolaborasi dengan foreign/local EPC contractor, technology provider dan licensor yang sudah establish di owner.

4. Menjadi market leader di semua kapasitas pembangkitan PLTU, PLTG, PLTGU, dan PLTD.

5. Menjadi market leader di semua kapasitas pembangkitan EBT (PLTA, PLTP, PLTS, PLTSa), sesuai dengan pengalaman ADHI dalam pembangunan proyek PLT Biomass dan PLT Mikro Hydro.

Segment ExplanationThe Company runs business activities in the energy segment handled by the EPC (Engineering Procurement Construction) Department. The company focuses on Energy business activities which include development of oil and gas infrastructure, power plants, oil refinery, petrochemical, and mineral industry, and other industries. EPC projects are also known as integrated projects because an EPC project is an activity from the design phase of a system and/or subsystem plant, then it is constructed and tested until it functions to produce products/output/performance in accordance with the design.

Challenges and Issues

In prioritizing performance of EPC business work, which can be said to be another integrated business system, the obstacles that are often faced are how to integrate EPC functions according to business manuals that manage, bridge, synchronize, and coordinate all related parts in the development of the energy business line, starting from getting the project until running the project. The business flow that has been developed in the system must become a guidance in the implementation, especially in ensuring the flow of Quality Assurance of business processes.

The EPC Department is proclaimed to be the domestic market leader with ideal state conditions in the energy generation, oil & gas and industrial segments, such as:

1. becoming a single partner EPC business line service provider in the field of whole plant generation at all capacities by targeting PLN, IPP, and power generation development programs in accordance with DPT ranging from small to large capacity scales and from simple to complex generation systems.

2. becoming a service provider for the EPC business line and as a local EPC partner in the oil & gas and industrial sectors for the ISBL (non-licensor) and OSBL scope, targeting oil & gas and industrial development programs from simple to complex systems.

3. becoming a local EPC partner service provider with a reputation as a first choice to collaborate with foreign/local EPC contractors, technology providers, and licensors who have already been established by the owner.

4. becoming a market leader in all capacities of the PLTU, PLTG, PLTGU, and PLTD generation.

5. becoming a market leader in all renewable energy generation capacities (PLTA, PLTP, PLTS, PLTSa), in accordance with ADHI’s experience in the construction of PLT Biomass and Micro Hydro PLT projects.

Segmen EPC (Energi)EPC (Energy) Segment



6. Mendapatkan proyek-proyek oil & gas serta industrial dari prospective owner PERTAMINA, PERTAGAS, PGN, KKKS, Pupuk Indonesia, Chandra Asri, Barito Pacific, Bukit Asam, Inalum, ANTAM dan Swasta lain secara berkelanjutan sehingga secara portfolio dan sustainability akan dikenal dan diakui pasar.

7. Menjadi mitra solutif bagi prospective owner sebagai partner diskusi/konsultasi dalam men-support owner ke arah future development program sesuai RUPTL.

Produksi dan Kapasitas ProduksiStrategi peningkatan kapasitas produksi departemen dilakukan linier dengan pertumbuhan project yang diperoleh departemen (project basis) tetapi penyiapan resource/ sumber daya departemen terus menerus dilakukan dengan memberikan pelatihan & kursus untuk meningkatkan kompetensi serta melakukan rotasi pada fungsi-fungsi tertentu di project.

Strategi SegmenUntuk merawat performa pekerjaan, Departemen Energi dan Industrial telah menggunakan beberapa teknologi baru untuk merampungkan semua proyeknya. Teknologi yang digunakan antara lain: implementasi BIM, document management system dengan BIM 360 Docs, modular/skid mounted, teknologi pengolahan sulfur, pengembangan analisa Electromagnetic Compatibility (EMC), pengembangan analisa Reliability, Availability, Maintenance, and Safety (RAMS), dan pengembangan mini SCADA yang sudah berbasis IOT.

Agar dapat terus berkembang, Departemen Energi dan Industrial terus memperbaiki, mensosialisasikan dan menggelar pelatihan secara terus menerus terhadap kesisteman, prosedur, serta desain standar yang memenuhi persyaratan standar Global EPC contractor. Selain itu, perlu adanya setup prosedur untuk aktivitas value engineering, constructability study, material control system secara terintegrasi, modul engineering, modul procurement dan modul construction. Tidak lupa juga untuk memperbaiki jaminan kualitas proses pengelolaan dokumen engineering dan vendor print sistem, di tahap eksekusi proyek-proyek lini bisnis energi yang memiliki exposure dan magnitude besar.

Untuk menghadapi tantangan swasembada energi di masa mendatang, Insan ADHI perlu meningkatkan beberapa hal bagi Departemen EPC, yaitu: 1. Meningkatkan skill dan knowledge di bidang renewable energy

dan green energy (Bio Solar)2. Secara bertahap memasuki pekerjaan lingkup pembangunan

unit process berkatalis (berlisensi) di proyek pembangunan kedepan lini energi, seperti oil refinery, petrokimia dan pupuk.

6. obtaining oil & gas and industrial projects from prospective owners: PERTAMINA, PERTAGAS, PGN, KKKS, Pupuk Indonesia, Chandra Asri, Barito Pacific, Bukit Asam, Inalum, ANTAM and other private companies in a sustainable manner so that the portfolio and sustainability will be acknowledged and recognized by the market; and

7. becoming a solution partner for prospective owners as a discussion/consultation partner in supporting them towards future development programs in accordance with the RUPTL.


The strategy to increase the department’s production capacity is carried out linearly with the growth of the projects obtained by the department (project basis) but the preparation of department resources is continuously carried out by providing training & courses to develop competency as well as rotating certain functions in the project.

Segment StrategyTo maintain job performance, the Ministry of Energy and Industry has used several new technologies to complete all of its projects. The technology used include BIM implementation, document management system with BIM 360 Docs, modular/skid mounted, sulphate processing technology, development of Electromagnetic Compatibility (EMC) analysis, development of Reliability, Availability, Maintenance, and Safety (RAMS) analysis, and development of mini SCADA based on IoT.

In order to continuously grow, the Department of Energy and Industry continues to improve, socialize, and hold perpetual training on systems, procedures, and standard designs that meet the requirements of the Global EPC contractor standards. In addition, it is necessary to setup procedures for value engineering activities, constructability studies, integrated material control systems, engineering modules, procurement modules, and construction modules. They to also improve the quality assurance of the engineering document management process and print system vendors, at the execution stage of energy business line projects that have a large exposure and magnitude.

To resolve the challenges of energy self-sufficiency in the future, ADHI people need to improve several things for the EPC Department, as follows:1. Developing skills and knowledge in the field of renewable

energy and green energy (Bio Solar)2. Gradually entering the scope of work for the construction

of a catalytic (licensed) process unit in the future development projects of the energy line, such as oil refineries, petrochemicals, and fertilizers.







Rp %

Pendapatan BersihNet Income 484 502 (18) -3,59%

Beban Pokok PendapatanCost of Revenue (421) (446) 25 -5,61%


Beban UsahaOperating expenses (33) (34) 1 -2,94%

Beban Usaha Tidak Dapat DialokasikanUnallocated Operating Expenses 0 0 0 0,00%

Laba UsahaOperating Profit 31 21 10 47,62%

Pendapatan (Beban) Lain-lainOther Income (Expenses) 31 (18) 49 -272,22%

Laba Sebelum PajakProfit Before Tax 66 35 31 88,57%

Beban Pajak PenghasilanIncome Tax Expense (14) (9) (5) 55,56%

Laba Sebelum Kepentingan Non PengendaliProfit Before Non-Controlling Interests 66 35 31 88,57%


Laba BersihNet Profit 66 35 31 88,57%

Total AsetTotal Assets 596 578 18 3,11%

Total LiabilitasTotal Liabilities 474 487 (13) -2,67%

Segmen EPC tahun 2020 membukukan pendapatan sebesar 484 miliar, turun 3,59% dibandingkan tahun sebelumnya Rp502 miliar. Namun demikian Perseroan mampu menekan beban pokok pendapatan sebesar 5,61% menjadi Rp421 miliar dari tahun sebelumnya Rp446 miliar. Karena itu, Perseroan mampu mempertahankan laba bersih di segmen EPC yaitu sebesar Rp66 miliar.

Aset segmen EPC juga tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp596 miliar, sedangkan liabilitas segmen EPC mengalami penurunan sebesar 2,67% menjadi Rp474 miliar dari Rp487 miliar di tahun 2019.

The EPC segment in 2020 booked revenue of 484 billion, dropped 3.59% compared to the previous year, which was IDR502 billion. However, the Company was able to reduce the cost of revenue by 5.61% to IDR421 billion from IDR446 billion in the previous year. Therefore, the Company was able to maintain a net profit in the EPC segment of IDR66 billion.

The assets of the EPC segment also did not change compared to the previous year, amounting to IDR596 billion, while the liabilities of the EPC segment decreased by 2.67% to IDR474 billion from IDR487 billion in 2019.

Segment Performance

EPC on-going projects in 2020 : 8 projectsBy type of project owner:

1. Private : 1 project;2. BUMN : 4 projects; and3. Government : 3 projects

Kinerja Segmen

Proyek EPC on going di tahun 2020 : 8 proyekBerdasarkan jenis pemilik proyek:

1. Swasta : 1 proyek2. BUMN : 4 proyek3. Pemerintah : 3 proyek



Penjelasan Segmen Dalam menjalankan bisnis properti, Perseroan mengembangkan kawasan gedung bertingkat (highrise building), baik untuk komersial, perkantoran maupun hunian (apartment), dan hotel. Selain itu, Perseroan turut mengembangkan kawasan hunian yang berkualitas, landed house, rumah kantor (rukan), rumah toko (ruko) dan pusat perbelanjaan (mall) baik itu dalam pengembangan lahan maupun dalam pengembangan desain pemukiman dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), yaitu pengembangan properti yang terintegrasi dengan stasiun LRT yang saat ini sedang dibangun oleh Perseroan. Segmen operasi ini ditangani oleh PT Adhi Persada Properti dan PT Adhi Commuter Properti yang keduanya merupakan Anak Usaha ADHI.

Tantangan dan Kendala yang DihadapiPada awal tahun 2020, pasar industri properti di Indonesia diprediksi lebih positif, setelah sempat tertahan pertumbuhannya pada 2019. Tantangan terbesar yang dihadapi segmen properti Perseroan di tahun 2020 adalah adanya kondisi pademi Covid-19 yang membuat Pemerintah harus memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi penyebaran Virus, seperti melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM), serta kebijakan lainya di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya serta kota-kota besar lainnya. Kondisi ini berdampak pada menurunnya penjualan unit properti dan belum dapat dipastikan waktu berakhirnya pandemi ini. Selain itu tingkat okupansi hotel juga menurun secara drastis akibat adanya kebijakan tersebut, termasuk penghentian kedatangan turis mancanegara sejak pertengahan Maret 2020.

Kondisi pandemi juga mengakibatkan terjadinya permasalahan ekonomi di Indonesia yang berdampak pada daya beli masyarakat Indonesia. Realisasi penjualan unit tahun 2020 khususnya apartemen sebagian besar mengalami penurunan yang cukup pesat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Colliers International mencatat terjadi penurunan angka permintaan apartemen di wilayah Jakarta dan sekitarnya sebesar 46,3%. Konstruksi sejumlah proyek pun juga harus tertunda akibat pembatasan sosial yang menghambat arus pasok bahan baku dan material. Selain itu tak bisa dipungkiri konsumen eksisting yang juga terdampak covid-19 mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran cicilan unitnya, sehingga sebagian dari konsumen juga mengajukan relaksasi pembayaran yang berdampak pada cash flow Perusahaan. Melihat hal tersebut, APP maupun ACP terus melakukan strategi pemasaran dan penjualan yang sesuai dengan kondisi saat ini agar unit properti yang dimiliki tetap dapat terserap oleh konsumen.

Segment ExplanationIn running the property business, the Company develops high-rise building areas, for commercial, office and residential use (apartments), and hotels. In addition, the Company also develops quality residential areas, landed houses, office houses (rukan), shop houses (ruko) and shopping centers (malls) both in land development and in developing residential designs with the concept of Transit Oriented Development (TOD), namely property development integrated with the LRT station currently being built by the Company. This operating segment is handled by PT Adhi Persada Properti and PT Adhi Commuter Properti, both of which are ADHI subsidiaries.


In early 2020, the property industry market in Indonesia was predicted to be more positive, after the growth was delayed in 2019. The greatest challenge facing the Company’s property segment in 2020 was the condition of the Covid-19 pandemic which forced the Government to implement various policies to reduce the virus transmission, such as Interests Large-Scale Social Restriction (PSBB), Enforcing Restriction on Community Activities (PPKM), as well as other policies in DKI Jakarta Province and its surroundings and in other big cities. This condition has resulted in a decline in sales of property units and it is not certain when this pandemic will end. In addition, hotel occupancy rates have also drastically decreased due to the existence of this policy, including stopping the arrival of foreign tourists since mid-March 2020.

Pandemic conditions have also resulted in economic problems in Indonesia which have an impact on the purchasing power of the Indonesian people. The realization of unit sales in 2020, especially apartments, experienced a fairly rapid decline compared to previous years. Colliers International noted that there was a decline in the demand for apartments in Jakarta and its surrounding areas by 46.3%. The construction of a number of projects has also had to be delayed due to social restriction that flow of raw materials and material supplies. In addition, it becomes inevitable that existing consumers who were also affected by Covid-19 have difficulty in making payment for their unit instalments, so that some customers have also proposed relaxation of payments that have an impact on the Company’s cash flow. Seeing this, APP and ACP continue to carry out marketing and sales strategies that are in accordance with current conditions so that the property units owned can still be absorbed by consumers.

Segmen Properti/Real Estate Property/Real Estate Segment



Produksi dan Kapasitas Produksi

Secara umum, melihat kondisi pandemi yang terjadi di tahun 2020, baik APP maupun ACP berusaha untuk meminimalisasi cash out untuk menyeimbangkan cash flow perusahaan. Mengacu pada strategi tersebut, tidak ada penambahan kapasitas produksi yang dilakukan oleh keduanya. Di sisi lain, kegiatan produksi tetap berjalan dan tidak ada penundaan jadwal. Salah satunya adalah dimulainya konstruksi ruko di Grand Central Bogor oleh ACP pada triwulan 4 tahun 2020.

Strategi SegmenPada tahun 2020, hampir seluruh segmen properti ADHI mengalami penurunan take up rate penjualan properti, terutama unit apartemen. Di sisi lain, hal berbeda ditunjukan oleh penjualan landed house terbilang masih cukup stabil. Melihat hal tersebut, strategi yang dilakukan ACP maupun APP memiliki perbedaan.

Di awal tahun 2020, setidaknya hingga kuartal pertama, tenaga marketing sales ACP mampu mencapai tingkat penjualan sebesar Rp100 miliar. Tentunya kami sangat menghargai upaya para tenaga penjual yang tetap dapat memaksimalkan peluang sebelum penyebaran virus Covid-19 semakin parah.

Setelah pembatasan sosial mulai diberlakukan, Biro Promosi mulai merubah strategi untuk melakukan promosi secara online dan lebih berfokus ke konsumen end user. Salah satunya adalah melalui pameran virtual Indonesia Property Expo (IPEX) di bulan Oktober 2020. Di ajang ini, Perusahaan memperkenalkan 11 proyek LRT City, termasuk salah satunya adalah Adhi City.

Aktivitas promosi secara online menjadi tulang punggung Perusahaan melalui platform media sosial yang lebih erat dengan target konsumen LRT City, yaitu kaum millennial.

Di sisi lain, strategi APP adalah melakukan penjualan unit secara langsung/ direct kepada konsumen (end-user) yang membutuhkan rumah tinggal tapak maupun apartemen yang langsung dapat dihuni. Oleh karena itu saat ini APP memaksimalkan penjualan unit-unit rumah tapak dan apartemen ready stock yang siap huni.


In general, there was no additional capacity in 2020. Additional production capacity was only carried out for projects that had to be completed in 2020 and in terms of the remaining time of work, production needed to be greater than the previous months. Moreover, additional production capacity was carried out in projects that were still possible, to replace the sales proceeds from the target of new projects whose revenue had been delayed and projects that had been constrained.

Segment StrategyIn 2020, almost all ADHI property segments experienced a decline in the take-up rate of property sales, especially apartment units. On the other hand, the sale of landed houses was still quite stable. Seeing this, the strategies adopted by ACP and APP were different.

In early 2020, at least until the first quarter, ACP’s marketing sales force was able to reach a sales level of IDR100 billion. Of course, we really appreciate the efforts of salespeople who could still maximize opportunities before the spread of the Covid-19 virus became worse.

After the social restriction came into effect, the Promotion Bureau began to change its strategy to promote online and focus more on end-user consumers. One of them was through a virtual exhibition, Indonesia Property Expo (IPEX), in October 2020. At this event, the Company introduced 11 LRT City projects, including Adhi City.

Online promotional activities were the backbone of the that was promoted through social media platforms as they were closer to LRT City’s target consumers, were millennials.

On the other hand, APP’s strategy was to sell units directly to customers (end-users) who required landed houses or apartments to be directly occupied. Therefore, APP is currently maximizing the sales of the units on site houses and ready stock and ready to occupy apartments.



Kinerja Segmen

APP:Penjualan di tahun 2020: 74,7% dari RKAP 2020Jumlah produk APP di tahun 2020: 1. Apartemen: 11 Project yang berada di Bekasi (5), Depok,

Jakarta Selatan, Jatinangor, Jogjakarta (2), Malang, dan Surabaya.

2. Landed house: 3 Project yang berada di Bogor, Cibinong, dan Sidoarjo.

3. Pusat perbelanjaan (mall): 3 lokasi yaitu Bekasi, Riau, dan Tangerang.

4. Commercial area: 1 lokasi yaitu di Semarang.5. Appartel di beberapa project apartemen.

ACP:Jumlah proyek di tahun 2020: 10 lokasiPenjualan di tahun 2020: meningkat 32.45% dari tahun 2019Lokasi:1. LRT City Bekasi – Eastern Green2. LRT City Bekasi – Green Avenue3. LRT City Sentul 4. LRT City Jatibening 5. LRT City Ciracas 6. LRT City Tebet 7. Cisauk Point – Member of LRT City8. Grand Central Bogor9. Adhi City Sentul tahap 110. LRT City MTH

Segment Performance

APP:2020 sales: 74.7% of 2020 RKAPNumber of APP products in 2020 are as follows:1. Apartments: 11 projects located in Bekasi (5), Depok, South

Jakarta, Jatinangor, Yogyakarta (2), Malang, and Surabaya.

2. Landed houses: 3 projects located in Bogor, Cibinong, and Sidoarjo.

3. Shopping centers (malls): 3 locations namely Bekasi, Riau, and Tangerang.

4. Commercial area: 1 location, namely in Semarang.5. Apartments in several apartment projects.

ACP:Number of projects in 2020: 10 locations2020 sales: 32.45% increase from 2019Location:1. LRT City Bekasi - Eastern Green2. LRT City Bekasi - Green Avenue3. LRT City Sentul4. LRT City Jatibening5. LRT City Ciracas6. LRT City Tebet7. Cisauk Point - Member of LRT City8. Grand Central Bogor9. Adhi City Sentul stage 110. LRT City MTH







Rp %

Pendapatan BersihNet income 1.635 1.445 190 13,15%

Beban Pokok PendapatanCost of Revenue (1.307) (1.045) (262) 25,07%


Beban UsahaOperating Expenses (83) (86) 3 -3,49%


Laba UsahaOperating Profit 245 314 (69) -21,97%

Pendapatan (Beban) Lain-lainOther Income (Expenses) (73) (72) (1) 1,39%

Laba Sebelum PajakProfit Before Tax 140 218 (78) -35,78%

Beban Pajak PenghasilanIncome Tax Expense (0) 26 (26) -100,03%

Laba Sebelum Kepentingan Non PengendaliProfit Before Non-Controlling Interests 140 216 (76) -35,19%


Laba BersihNet Profit 140 216 (76) -35,19%

Total AsetTotal Assets 10.965 10.460 505 4,83%

Total LiabilitasTotal Liabilities 7.572 6.329 1.243 19,64%

Di tengah berbagai tantangan di tahun 2020, segmen properti/real estat berhasil membukukan pertumbuhan sebesar 13,15% menjadi Rp1.635 miliar dari Rp1.445 miliar di tahun 2019. Namun demikian, beban pokok pendapatan segmen properti/real estat meningkat lebih tinggi dibandingkan peningkatan pendapatan, yaitu sebesar 25,07% menjadi Rp1.307 miliar dari Rp1.045 miliar di tahun 2019. Hal tersebut membuat laba bersih yang dibukukan segmen properti/real estat tahun 2020 terkoreksi 35,19%, dari Rp216 miliar di tahun 2019 menjadi Rp140 miliar di tahun 2020.

Namun demikian, aset segmen properti/real estat mengalami pertumbuhan yang sangat baik, yaitu dari Rp10.460 miliar di tahun 2019 menjadi Rp10.965 miliar di tahun 2020 atau meningkat 4,83%. Sedangkan liabilitas segmen properti/real estat juga naik menjadi Rp7.572 miliar dari Rp6.329 miliar di tahun 2019 atau naik 19,64%.

Amidst various challenges in 2020, the property/real estate segment managed to book a growth of 13.15% to IDR1,635 billion from IDR1,445 billion in 2019. However, the cost of revenue for the property/real estate segment increased higher than an increase of revenue by 25.07% to IDR1,307 billion from IDR1,045 billion in 2019. This resulted in net profit booked by the property/real estate segment in 2020 was corrected by 35.19%, from IDR216 billion in 2019 to IDR140 billion in 2020.

However, assets of the property/real estate segment experienced a very good growth, from IDR10,460 billion in 2019 to IDR10,965 billion in 2020 or experiencing an increase of 4.83%. Meanwhile, liabilities for the property/real estate segment also increased by 19.64% to IDR7,572 billion from IDR6,329 billion in 2019, an increase of 19.64%.



Penjelasan Segmen

Sebagai perusahaan yang memiliki semangat untuk tumbuh dengan performa berkelanjutan, ADHI mengembangkan strategi bisnis dengan lebih proaktif terlibat dalam kegiatan industri infrastruktur dan investasi. Segmen operasi infrastruktur ditangani oleh anak usaha PT Adhi Persada Beton yang meliputi bidang industri dan pabrikasi bahan serta komponen produk jadi untuk konstruksi yaitu beton pracetak dan readymix.

Untuk segmen operasi investasi, saat ini dilakukan melalui program Private Project Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui penyertaan modal dari ADHI secara mandiri maupun dari pembentukan usaha patungan dengan perusahaan lain agar ekuitas yang dibutuhkan dapat tercapai.

Badan usaha pelaksana (BUP) yang dihasilkan dari kegiatan investasi ini melingkupi lini bisnis diantaranya infrastruktur transportasi (jalan tol, jembatan dan prasarana perkeretaapian), kawasan (pariwisata dan bandara), energi (Pembangkit Energi Tenaga Sampah) dan penyediaan/pengelolaan air. Kegiatan investasi ini ditargetkan dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui recurring income dan feeding construction dari proyek yang dilaksanakan. Hingga 2020, terdapat dua anak usaha yang dihasilkan dari kegiatan investasi ini yakni PT Dumai Tirta Persada dan PT Jalintim Adhi Abipraya.

Tantangan dan Kendala yang DihadapiDengan semakin bertumbuhnya manufaktur beton pracetak dan readymix saat ini, mengakibatkan persaingan yang terjadi semakin ketat, di sisi lain adanya pandemi Covid-19 ini juga sangat berpengaruh dalam menghambat pendapatan perusahaan akibat melambatnya laju aktifitas konstruksi sehingga mengakibatkan penurunan permintaan. Tantangan dan kendala utama yang dihadapi APB sebagai penggerak segmen operasi industri infrastruktur pada tahun 2020 diantaranya:

1. Persaingan pasar beton pracetak dan readymix yang semakin kompetitif.

2. Jangkauan pasar masih terbatas, APB baru memiliki 2 pabrik permanen sehingga berdampak pada daya saing harga produk diakibatkan biaya pengiriman yang tinggi dibanding kompetitor.

3. Porsi pendapatan masih didominasi dari pasar internal (ADHI), sehingga pertumbuhan perusahaan belum bisa terlepas dari kondisi induk perusahaan.

Segment Explanation

As a Company with the spirit to grow with sustainable performance, ADHI develops business strategies by being more proactively involved in infrastructure and investment industry activities. The infrastructure operation segment is handled by a subsidiary, PT Adhi Persada Beton, which covers the industrial sector and the manufacturing of materials and components for finished products for construction, namely precast and readymix concrete.

The investment operation segment is a Private Project Partnership (PPP) program or Government and Business Entity Cooperation (KPBU) through equity participation from ADHI independently or from forming affiliations with other companies so that the required equity can be achieved.

The implementing business entity (BUP) established from this investment activity covers business lines including transportation infrastructure (toll roads, bridges, and railroad infrastructure), areas (tourism and airports), energy (Waste Power Generation), and water supply/management. This investment activity is targeted to improve financial performance through recurring income and/or feeding the construction of the project being implemented. As of 2020, there were two subsidiaries established from this investment activity, namely PT Dumai Tirta Persada and PT Jalintim Adhi Abipraya.


With the increasing growth of precast and readymix concrete manufacturing, the competition is now getting tougher. On the other hand, the Covid-19 pandemic was also very influential in inhibiting company revenues due to the slowing rate of construction activities, resulting in a decrease in demand. The main challenges and obstacles faced by APB as a driving force for the infrastructure industry operating segment in 2020 the followings:

1. Competition in the precast and readymix concrete market was increasingly competitive.

2. Market reach remained limited, APB only has two permanent factories so that it had an impact on product price competitiveness due to high shipping costs compared to competitors.

3. The revenue portion is still dominated by the internal market (ADHI), so that the company’s growth could not be separated from the condition of the parent company.

Segmen Infrastruktur & InvestasiInfrastructure & Investment Segment



4. Dampak dari adanya pandemi secara global yang mempengaruhi bisnis di segmen industri yang mengalami perlambatan sehingga mengakibatkan: • Kondisi cash flow perusahaan yang menurun dampak dari

besarnya piutang usaha.• Menurunnya permintaan pasar imbas dari proyek yang

tertunda akibat kondisi pandemi.• Persaingan usaha yang semakin kompetitif.

5. Belum banyak memiliki banyak variasi produk untuk segmen pasar retail.

6. Masih berfokus pada sektor konstruksi sehingga jika kondisi global infrastruktur melemah akan langsung memberikan dampak ke kondisi perusahaan.

Dari segi operasi investasi, proyek KPBU yang dijalankan ADHI adalah KPBU pertama yang diselenggarakan oleh Kemeterian PUPR dengan skema ketersediaan layanan atau avaibility payment (AP) yang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi ADHI khususnya dari segi pendanaan investasi.

Hal lain yang menjadi tantangan ADHI dalam segmen usaha investasi adalah penerapan metode dan pengaturan waktu kerja selama masa konstruksi untuk menjaga Indikator Kinerja Jalan (IKJ), dikarenakan KPBU ini adalah proyek preservasi jalan.

Produksi dan Kapasitas ProduksiPenambahan produksi dan kapasitas produksi di tahun 2020 khususnya untuk segmen operasi infrastrukur ini cukup banyak dilakukan, hal ini sebagai bagian dari menunjang proyek – proyek yang ditangani oleh perusahaan induk, dengan rincian kapasitas produksi tahun 2020 sebagai berikut :

Kapasitas Existing Tahun 20201. Kapasitas Terpakai Precast: 213.157 ton/tahun2. Kapasitas Terpakai Readymix: 612.250 ton/tahun

Penambahan Kapasitas Tahun 2020: (Kapasitas Terpasang)1. Kapasitas Terpasang Precast: 191.600 ton/tahun2. Kapasitas Terpasang Readymix: 761.834 ton/tahun

Selain itu secara total terdapat penambahan produksi untuk beberapa produk baru sebagai berikut:

1. Pabrik Sadang Kapasitas Terpakai: 5.676 ton/tahun2. Pabrik Sentul: 104 ton/tahun3. Pabrik Mojokerto: 4.884 ton/tahun4. Pabrik Seulawah: 3.604 ton/tahun

Dari sisi investasi, saat ini di DTP, kapasitas terpasang SPAM Dumai adalah sebesar 50 lpd untuk pasokan ke rumah tangga dan akan menambah pasokan 30 untuk sambungan industri. Nantinya SPAM Dumai dapat beroperasi dengan kapasitas penuh 450 lpd pada tahun 2023.

Untuk JAA, pekerjaannya melingkupi perbaikan jalan sepanjang 29,87 kilometer yang terbagi menjadi enam ruas, dengan

4. The impact of a global pandemic allowed businesses in industrial segments experiencing a slowdown, resulting in:• decreased cash flow due to the amount of trade

receivables;• decreased market demand as an impact of delayed

projects due to pandemic conditions; and• increasingly competitive business competition.

5. There were not many product variations for retail market segment.

6. The Company still focused on the construction sector, so if the global condition of infrastructure weakens, it will have an immediate impact on the condition of the company.

In terms of investment operations, the PPP project carried out by ADHI is the first PPP organized by the Ministry of PUPR with an availability payment (AP) scheme, which is certainly a challenge for ADHI, especially in terms of investment funding.

Another thing that challenges ADHI in the investment business segment is the application of methods and work time arrangements during the construction period to maintain Road Performance Indicators (IKJ) because this PPP is a road preservation project.

Production and Production CapacityThe addition of production and production capacity in 2020, especially for the infrastructure operation segment, has been done. This as part of supporting projects handled by the parent company, with details of production capacity in 2020 as follows:

Existing Capacity in 20201. Precast Used Capacity: 213,157 tons/year2. Readymix Used Capacity: 612,250 tons/year

Additional (Installed) Capacity in 2020: 1. Precast Installed Capacity: 191,600 tons/year2. Readymix Installed Capacity: 761,834 tons/year

In addition, in total, there are additional production for several new products as follows:

1. Sadang Factory Used Capacity: 5,676 tons/year2. Sentul factory: 104 tons/year3. Mojokerto Factory: 4,884 tons/year4. Seulawah Factory: 3,604 tons/year

From the investment side, currently in DTP, the installed capacity of the Dumai Drinking Water Supply System is 50 lpd for supply to households and will add 30 supplies for industrial connections. Later, the Dumai Drinking Water Supply System can operate at a full capacity of 450 lpd by 2023.

For the JAA, the work covers road repairs along 29.87 kilometers which are divided into six sections, with 14 bridges and 2 Motor



14 jembatan dan 2 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) termasuk di dalamnya.

Strategi SegmenSegmen industri infrastruktur ADHI menargetkan kenaikan porsi pendapatan dari pasar eksternal dengan strategi melakukan pengembangan pada produk baru beton pracetak, inovasi serta riset beton readymix. Strategi yang diterapkan adalah cost leadership dengan mengerahkan segala upaya inovasi, efisiensi, dan memanfaatkan ahli ahli precast terkemuka untuk memberikan inovasi terbaik kepada pelanggan, menghasilkan harga terbaik, pelayanan dan mutu terbaiknya.

Di tahun 2020, APB sebagai penggerak segmen ini telah meresmikan kantor Riset and Development (R&D) baru yang berlokasi di Pabrik Sadang-Purwakarta sebagai pusat penelitian dan inovasi APB. Kantor tersebut merupakan sentralisasi yang sebelumnya masih tersebar di masing - masing pabrik. Mulai tahun 2020 ini, semua riset dan inovasi akan dilakukan di kantor R&D Sadang, Purwakarta.

Lebih lanjut dari sisi engineering, strategi adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan penggunaan BIM mulai saat perencanaan moveable plant, produk, precast, dan kolaborasi pemberi kerja agar pekerjaan tepat dan efektif serta efisien

b. Melaksanakan inovasi terhadap cara kerja melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) dan dilakukan konvensi GKM untuk menciptakan efisiensi kerja

c. Peningkatan desain produk eksisting d. Melakukan terobosan tidak hanya mencetak produk

tetapi juga melakukan pemasangan sebagai bentuk upaya memberikan nilai tambah bagi konsumen

e. Berkomitmen selalu melakukan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki agar produk APB tetap terjaga dengan adanya akademi APB

Dari sisi investasi, DTP adalah memegang hak konsesi pengoperasian proyek SPAM Dumai selama 25 tahun dengan skema tarif (user charge). Kementerian PUPR melalui Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) memberi dukungan PDAM Tirta Dumai Bersemai sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Proyek SPAM Dumai, dengan total investasi senilai 489 miliar Rupiah ini, juga turut menyumbangkan feeding construction untuk korporasi. ADHI menargetkan perolehan recurring income setelah payback period proyek terselesaikan.

Strategi untuk segmen operasi investasi pada JAA dengan periode konsesi selama 15 tahun dan masa konstruksi 3 tahun, ADHI menargetkan penyertaan modal terhadap JAA ini dapat memperkuat performa finansial yang diperoleh dari feeding construction dan pembayaran AP sebagai recurring income.

Implementasi innovative financing pada PT JAA ini didukung oleh kredit sindikasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur, Bank Syariah Indonesia, dan Panin Dubai Syariah.

Vehicle Weighing Implementing Units (UPPKB) included.

Segment StrategyADHI’s infrastructure industry segment is targeting an increase in the portion of revenue from the external market with a strategy of developing new precast concrete products, innovating and researching readymix concrete. The strategy applied is cost leadership by exerting all efforts for innovation, efficiency, and utilizing leading precast experts to provide the best innovation to customers, resulting in the best price, service and best quality.

In 2020, APB as main contributor this segment has inaugurated a new Research and Development (R&D) office located at the Sadang-Purwakarta Factory as a research and innovation center for APB. The office is a centralized office that was previously still scattered in each factory. Starting in 2020, all research and innovation will be carried out at the Sadang R&D office, Purwakarta.

Furthermore, from engineering business, the strategy is as follows:a. Increased use of BIM starts with moveable plant planning,

products, precast, and employer collaboration so that work is precise and effective and efficient

b. Implementing innovations in the way of working through the Quality Control Group (GKM) and carrying out the GKM convention to create work efficiency

c. Improvement of existing product designsd. Making a breakthrough is not only printing products but also

installing as an effort to provide added value to consumers

e. Committed to always developing human resources owned so that APB products are maintained by the presence of the APB academy

From investment side, DTP is the holding of concession rights to operate the Dumai SPAM project for 25 years under a tariff scheme (user charge). The Ministry of PUPR through the Agency for the Improvement of the Implementation of the Drinking Water Supply System (BPPSPAM) supports PDAM Tirta Dumai Bersemai as Person in Charge for the Cooperation Projects (PJPK). The Dumai SPAM project, with a total investment of IDR489 billion, also contributed to the feeding construction for the corporation. ADHI targets to receive recurring income after the project’s payback period is completed.

Investment strategy for operation segment in the JAA with a concession period of 15 years and a construction period of 3 years, ADHI targets that this investment in JAA can strengthen the financial performance obtained from feeding construction and AP payments as recurring income.

The implementation of innovative financing at PT JAA is supported by syndicated loans from PT Sarana Multi Infrastruktur, Bank Syariah Indonesia, and Panin Dubai Syariah.



Kinerja Segmen

PT Adhi Persada Beton (APB)Konsumen on going produk APB di tahun 2020 sebanyak: 54 proyekBerdasarkan jenis pemilik proyek, konsumen APB merupakan:

1. Induk Usaha (ADHI) : 39 proyek2. Swasta : 14 proyek3. BUMN : 1 proyek

PT Dumai Tirta Persada (DTP)Pada tanggal 1 Desember 2020 DTP Bersama dengan PDAM Tirta Dumai Bersemai telah menandatangani Berita Acara Operasi Komersial untuk tahap 1A yang menandakan bahwa DTP sudah beroperasi secara komersial sejak tanggal tersebut dengan kapasitas produksi untuk tahap 1A sebesar 50 lpd (liter perdetik) yang mana produksi airnya dialirkan ke rumah penduduk dan Industri di kota Dumai.

PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA)Penandatanganan Kerja Sama (PKS) proyek ini telah dilaksanakan pada 3 Agustus 2020 dan menjadi pilot project KPBU AP sektor non-tol Kementerian PUPR yang berhasil mencapai tahap penyelesaian pembiayaan (financial close).





Rp %

Pendapatan BersihNet income 1.268 942 326 34,61%

Beban Pokok PendapatanCost of Revenue (1.139) (819) (320) 39,07%

Pendapatan Laba Ventura BersamaJoint Venture Profit Income 0 0 0 0,00%

Beban UsahaOperating Expenses (36) (34) 2 5,88%


Laba UsahaOperating Profit 93 89 4 4,49%

Pendapatan (Beban) Lain-lainOther Income (Expenses) 8 9 (1) -11,11%

Laba Sebelum PajakProfit Before Tax 99 98 1 1,02%

Beban Pajak PenghasilanIncome Tax Expense (2) 0 (2) 100,00%

Laba Sebelum Kepentingan Non PengendaliProfit Before Non-Controlling Interests 127 83 44 53,01%


Laba BersihNet Profit 127 83 44 53,01%

Segment Performance

PT ABPOn-going consumers of APB products in 2020 are: 54 projectsBased on the type of project owner, APB customers are:1. parent (ADHI): 39 projects2. private: 14 projects3. BUMN: 1 project

PT DTPOn December 1, 2020, DTP together with PDAM Tirta Dumai Bersemai signed an Minutes of Commercial Operations for phase 1A which indicates that DTP has been operating commercially since that date with a production capacity for stage 1A of 50 lpd (liters per second) where water production flows to the homes of residents and industry in the city of Dumai.

PT JAAThe signing of the Cooperation (PKS) for this project was carried out on August 3, 2020 and became a pilot project for the PPP-Availability Payment for the non-toll sector of the Ministry of Public Works and Public Housing which successfully reached the financial close stage.





Rp %

Total AsetTotal Assets 2.210 1.595 615 38,56%

Total LiabilitasTotal Liabilities 1.420 938 482 51,39%

Net income recorded by the infrastructure investment segment in 2020 reached IDR1,268 billion, up 34.61% from the previous year IDR942 billion. However, the cost of revenue for this segment also grew by 39.07% to IDR1,139 billion from Rp819 billion in 2019. In addition, operating expenses for the infrastructure investment segment increased in 2020, from IDR34 billion to IDR36 billion, resulting in a profit. The net recorded in the infrastructure investment segment was corrected by 53.01% to IDR127 billion in 2020 from IDR83 billion in 2019.

Total assets for the infrastructure investment segment in 2020 increased by 38.56% to IDR2,210 billion from IDR1,595 billion in 2019. Meanwhile, liabilities for the infrastructure investment segment also increased by 51.39% to IDR1,420 billion.

Pendapatan bersih yang dibukukan segmen investasi infrastruktur tahun 2020 mencapai Rp1.268 miliar, naik 34,61% dari tahun sebelumnya Rp942 miliar. Namun demikian, beban pokok pendapatan segmen ini juga tumbuh 39,07% menjadi Rp1.139 miliar dari Rp819 miliar di tahun 2019. Selain itu, beban usaha segmen investasi infrastruktur mengalami peningkatan di tahun 2020, yaitu dari Rp34 miliar menjadi Rp36 miliar, sehingga laba bersih yang dibukukan segmen investasi infrastruktur terkoreksi 53,01% menjadi Rp127 miliar di tahun 2020 dari Rp83 miliar di tahun 2019.

Total aset segmen investasi infrastruktur tahun 2020 meningkat 38,56% menjadi Rp2.210 miliar dari Rp1.595 miliar di tahun 2019. Sementara itu, liabilitas segmen investasi infrastruktur juga naik 51,39% menjadi Rp1.420 miliar.



Penjelasan Segmen Segmen penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian dilaksanakan oleh Departemen Perkeretaapian (DPKA). Departemen ini merupakan departemen operasi yang bergerak khususnya untuk kegiatan Engineering Procurement dan Construction (EPC) di bidang perkeretaapian.

Tantangan dan Kendala yang DihadapiDalam masa pandemi Covid-19 yang belum juga mereda, menjadi sebuah tantangan besar bagi segmen ini untuk terus tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Saat ini selain melaksanakan tugas besar dalam penugasan oleh pemerintah untuk Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan (LRT) Jabodebek, DPKA juga melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan perkeretaapian diantaranya MRT Paket 201, Pembangunan Jalur KA Bandara NYIA Yogyakarta, Pembangunan Jalur Ganda antara Batu Tulis-Ciomas Lintas Bogor Sukabumi dan beberapa proyek lainnya.

Tantangan besar bagi ADHI untuk terus tumbuh berkembang secara berkelanjutan adalah dengan mulai memasuki kegiatan pembangunan yang bersifat KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) ataupun pasar-pasar investasi lainnya bekerjasama dengan Departemen Investasi. Lebih jauh lagi dengan ditetapkannya ADHI sebagai champion di bidang perkeretaapian hal ini menambah tantangan baru bagi DPKA yang saat ini membidangi perkeretaapian dimana sebagai champion dibidang perkeretaapian dengan sasaran memasuki pasar-pasar regional yang ada di beberapa negara diantaranya: Philipina, Myanmar, Malaysia dan beberapa negara lainnya di kawasan regional.

Produksi dan Kapasitas ProduksiProduk yang dihasilkan segmen ini meliputi :

a. Jalur dan Bagunan Perkeretaapian diantaranya : • Desain dan Konstruksi Jalur, barupa jalur Kereta Api baik

merupakan Jalur at grade maupun elevated (layang) dimana tidak terbatas pada bentang dan struktur standar (Long span, struktur Turn out dan lain-lain)

• Desain dan Konstruksi Bangunan, berupa bangunan Stasiun dan Depo serta bangunan-bangunan penunjang lainnya.

b. Fasilitas Operasi atau Railways System diantaranya :• Desain dan Konstruksi Power Supply System.

Segment ExplanationThe railway infrastructure and facilities operator segment is carried out by the Ministry of Railways (DPKA). This department is an operations department especially engaged in Engineering Procurement and Construction (EPC) activities in the railway sector.


During the Covid-19 pandemic period which has not yet subsided, it is a big challenge for this segment to continue to grow and develop in a sustainable manner. Currently, in addition to carrying out major tasks in the assignment by the government for the implementation of the Jabodebek Light Railway Infrastructure (LRT), DPKA is also carrying out several railway development activities including MRT Package 201, Construction of Yogyakarta NYIA Airport Railway, Construction of Double Tracks between Batu Tulis-Across Cross. Bogor-Sukabumi and several other projects.

A big challenge for ADHI to continue to grow and develop in a sustainable manner is by starting to enter PPP development activities (Government and Business Entity Cooperation) or other investment markets in collaboration with the Department of Investment. Furthermore, with the appointment of ADHI as a champion in the field of railways, this adds to a new challenge for DPKA, which is currently in the field of railways, with the aim of entering regional markets in several countries including Philippines, Myanmar, Malaysia, and several other countries in the region.

Production and Production CapacityProducts produced by this segment are as follows.

a. Railways and Buildings• Line Design and Construction, in the form of a Railway

line, both at grade and elevated which is not limited to standard spans and structures (long span, turn out structures, and others)

• Building Design and Construction, in the form of station and depot buildings and other supporting buildings.

b. Operating Facilities or Railways System• Design and Construction of the Power Supply System.

Segmen Penyelenggara Prasarana dan Sarana PerkeretaapianRailway Infrastructures And Facilities Operator Segment



• Desain dan Konstruksi SCADA.• Desain dan Konstruksi SIGNALLING.• Desain dan Konstruksi Railways TELECOMUNICATION.• Desain dan Konstruksi Power Distribution (Third Rail

maupun OHC).• Desain dan Konstruksi Platform Screen Doors.• Dan lain-lain yg terkait FASOP.

c. Mendesain dan melakukan Integrasi Prasarana Perkeretaapian, serta Pengujian.

Adapun Kapasitas Produksi saat ini berdasarkan pengalaman dan proyeksi penyelesaian pelaksanaan pekerjaan LRT Jabodebek dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut; DPKA mampu melaksanakan pekerjaan Engineering Procurement dan Construction (EPC) bidang Perkeretaapian dengan teknologi yang komplek (otomasi level 3 / GOA 3) sepanjang 45 KM dalam waktu kurang lebih enam (6) tahun; selain itu saat ini sedang mengembangkan kapasitasnya untuk mampu melaksanakan pekerjan Underground Tunnel untuk MRT.

Strategi SegmenADHI sebagai champion di bidang perkeretaapian = saat ini ADHI tengah Menyusun Road Map menuju ADHI to be Railway champion dalam beberapa tahun kedepan, dengan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

a. Improve knowledge and expertise in Railway champion segment.

b. Embracing cutting-edge technology and equipment to gain advantages in Railway segment.

c. Implementing Rigorous Strategy to Manage the Land Acquisition Risk & Initiate Creative Financing.

d. Implementing Rigorous Strategy to Manage the Relationship.e. Focus on Attracting & Investing in Talent Development.

Kinerja Segmen Departemen Perkeretaapian:Proyek on going di tahun 2020 : 5 proyekProyek baru di tahun 2020 : 1 proyekJenis proyek:

1. LRT: 1 proyek2. MRT: 1 proyek3. Pembangunan rel kereta api :3 proyek4. Pembangunan Depo Kereta Api : 1 Proyek

• SCADA Design and Construction.• SIGNALLING Design and Construction.• Design and Construction of Railways TELECOMUNICATION.• Design and Construction of Power Distribution (Third

Rail or OHC).• Design and Construction of Screen Doors Platform.• And others related to FASOP.

c. Design and carry out Railway Infrastructure Integration, and Testing.

The current production capacity based on experience and projections of completion of the Jabodebek LRT work can be described in simple terms. DPKA is able to carry out the Engineering Procurement and Construction (EPC) work in the Railways sector with complex technology (automation level 3/GOA 3) along 45 KM in approximately six (6) years; Besides that, it is currently developing its capacity to be able to carry out Underground Tunnel work for the MRT.

Segment StrategyADHI as a champion in the field of railways are as follows is currently preparing a Road Map towards ‘ADHI as the Railway champion’ in the next few years, with several strategic steps as follows:

a. Improving knowledge and expertise in the Railway champion segment.

b. Embracing cutting-edge technology and equipment to gain advantages in the Railway segment.

c. Implementing Rigorous Strategy to Manage the Land Acquisition Risk & Initiate Creative Financing.

d. Implementing Rigorous Strategy to Manage the Relationship.e. Focusing on Attracting & Investing in Talent Development.

Segment PerformanceRailway Department:On-going projects in 2020 : 5 projectsNew projects in 2020 : 1 projectProject type:

1. LRT: 1 project2. MRT: 1 project3. Railway constructions: 3 projects4. Construction of a Railway Depot: 1 Project




dalam miliar Rp/in billion IDR



Rp %

Pendapatan BersihNet income 813 3.313 (2.500) -75,46%

Beban Pokok PendapatanCost of Revenue (776) (3.118) 2.342 -75,11%

Pendapatan Laba Ventura BersamaJoint Venture Profit Income 8 0 8 100,00%

Beban UsahaOperating Expenses (47) (54) 7 -12,96%


Laba UsahaOperating Profit (10) 141 (151) -107,09%

Pendapatan (Beban) Lain-lainOther Income (Expenses) (6) (39) 33 -84,62%

Laba Sebelum PajakProfit Before Tax (34) 2 (36) -1800,00%

Beban Pajak PenghasilanIncome Tax Expense (25) (100) 75 -75,00%

Laba Sebelum Kepentingan Non PengendaliProfit Before Non-Controlling Interests (34) 2 (36) -1800,00%


Laba BersihNet Profit (34) 2 (36) -1800,00%

Total AsetTotal Assets 6 8 (2) -25,00%

Total LiabilitasTotal Liabilities 6 8 (2) -25,00%

Tahun 2020, pendapatan bersih yang diperoleh segmen penyelenggara prasaran dan sarana perkeretaapian tercatat sebesar Rp813 miliar, turun 75,46% dari tahun sebelumnya Rp3.313 miliar. Beban pokok pendapatan segmen penyelenggara prasaran dan sarana perkeretaapian tahun 2020 juga mengalami penurunan 75,11% menjadi Rp776 miliar dari Rp3.118 miliar di tahun 2019. Dengan kinerja tersebut, tahun 2020, segmen penyelenggara prasaran dan sarana perkeretaapian mencatat rugi sebesar Rp10 miliar, turun 107,09% dari tahun sebelumnya, dimana segmen penyelenggara prasaran dan sarana perkeretaapian mencetak laba sebesar Rp141 miliar.

In 2020, the net income earned by the railway infrastructure and facilities operator segment was recorded a IDR813 net income, dropped 75.46% from the previous year’s IDR3,313 billion. The cost of revenue for the railway infrastructure and facilities operator segment in 2020 also decreased by 75.11% to IDR776 billion from IDR3,118 billion in 2019. With this performance, in 2020, the railway infrastructure and infrastructure operator segment recorded a loss of IDR10 billion, dropped. 107.09% from the previous year, where the rail infrastructure and infrastructure operator segment made a profit of IDR141 billion.



Analisa dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”) Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, keputusan Ketua BapepamLK No. KEP-347/BL/2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

The following financial performance analysis and discussion in this annual report refers to Financial Statements for the years ended on December 31, and on December 31, that have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia).

The Company’s consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which include Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board (“DSAK”) of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulations that apply are Regulations Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning Guidelines for the Presentation of Financial Statements, Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

Tinjauan KeuanganFinancial Review




Rp %

Aset / Assets

Aset Lancar / Current Assets 30.091 30.315 (224) -0,74%

Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets 8.003 6.201 1.802 29,06%

Jumlah Aset / Total Assets 38.094 36.516 1.578 4,32%

Liabilitas / Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek / Short-term Liabilities 27.069 24.494 2.575 10,51%

Liabilitas Jangka Panjang / Long-term Liabilities 5.450 5.119 331 6,47%

Jumlah Liabilitas / Total Liabilities 32.519 29.682 2.837 9,56%

Ekuitas / Equity

Jumlah Ekuitas / Total Equity 5.575 6.834 (1.259) -18,42%

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity 38.094 36.516 1.578 4,32%

Laporan Posisi Keuangan KonsolidasianConsolidated Statements of Financial Position



Aset

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp38.094 miliar, meningkat 4,32% dari tahun sebelumnya sebesar Rp36.516 miliar. Komposisi aset Perseroan tahun 2020 masih didominasi oleh aset lancar, yaitu mencapai 78,99% dari jumlah aset Perseroan. Namun demikian, jumlah aset tidak lancar mengalami pertumbuhan yang cukup besar di tahun 2020.

Assets

As of December 31, 2020, the Company booked total assets of IDR38,094 billion, rose 4.32% from IDR36,516 billion booked in the previous year. The composition of the Company’s assets in 2020 is still dominated by current assets, reaching 78.99% of the total assets of the Company. However, the number of non-current assets will experience significant growth in 2020.

Aset Lancar / Current AssetAset Tidak Lancar / Non-Current Assets

Aset Lancar / Current AssetAset Tidak Lancar / Non-Current Assets

16,98%

83,02%

21,01%

78,99%

2020 2019



Aset LancarCurrent Asset




Rp %

Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent 2.364 3.255 (891) (27,38%)

Piutang Usaha Trade Receivable 2.987 3.904 (918) (23,50%)

Piutang Retensi Retention Receiveable 572 593 (21) (3,54%)

Tagihan Bruto Pemberi KerjaGross Amount Due from Customers 13.520 15.023 (1.503) (10,00%)

Persediaan Inventories 6.321 4.779 1.542 32,28%

Uang Muka Advance Payments 438 543 (105) (19,37%)

Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses 168 210 (42) (19,80%)

Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes 1.950 1.841 109 5,91%

Aset Lancar Lainnya Other Current Asset 1.772 168 1.603 953,34%

Jumlah Total 30.091 30.315 (225) (0,74%)

Jumlah aset lancar ADHI per akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp30.091 miliar, meningkat 0,74% dari tahun sebelumnya Rp30.315 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah persediaan sebesar Rp1.542 miliar dan aset lancar lainnya sebesar Rp1.603 miliar.

Kas dan Setara KasJumlah kas dan setara kas Perseroan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.364 miliar, turun 27,38% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.255 miliar. Penurunan tersebut disebabkan Penurunan tersebut disebabkan oleh penggunaan kas dan setara kas untuk pembayaran Obligasi jatuh tempo sebesar Rp500 miliar dan MTN sebesar Rp625 miliar serta pendanaan proyek-proyek konstruksi yang memiliki cara pembayaran secara Turn Key atau Pre-Financing.

Piutang UsahaJumlah piutang usaha Perseroan pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 23,50% menjadi Rp2.987 miliar, dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.904 miliar. Penurunan tersebut disebabkan secara signifikan akibat diterimanya pembayaran dari proyek LRT Jabodebek selama tahun 2020 sebesar Rp2.942 miliar dan proyek Tol Sigli – Banda Aceh selama tahun 2020 sebesar Rp1.716 miliar.

At the end of 2020, ADHI booked total assets of IDR30,091 billion, rose of 0.74% from the previous year of IDR30,315 billion. The increase was primarily driven by an increase in inventories by RIDR1,542 billion and other current assets by IDR1,603 billion.

Cash and Cash EquivalentAs of December 31, 2020, the Company recorded a IDR2,364 net income, dropped 27.38% from the previous year of IDR3,255 billion. The decrease was caused by the use of cash and cash equivalents for payment of obligations bonds of IDR500 billion and MTN of IDR625 billion as well as funding for construction projects that have a Turn Key or Pre-Financing payment method.

Trade ReceivableAs of December 31, 2020, the Company booked a decrease in trade receivables by 23.50% to IDR2,987 billion, from the previous year of IDR3,904 billion. This decrease was caused significantly by the receipt of payments from the Jabodebek LRT project in 2020 amounting to IDR2,942 billion and the Sigli - Banda Aceh Toll project in 2020 amounting to IDR1,716 billion.



Piutang Retensi Jumlah piutang retensi ADHI tahun 2020 tercatat sebesar Rp572 miliar mengalami penurunan sebesar 3,54% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp593 miliar. Hal tersebut disebabkan Penurunan tersebut karena terdapat beberapa proyek selesai yang telah melakukan serah terima kedua dan masa pemeliharaan telah diselesaikan serta telah di lakukan invoicing.

Tagihan Bruto Pemberi Kerja Jumlah tagihan bruto pemberi kerja pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp13.520 miliar, mengalami penurunan Rp1.503 miliar atau 10% dari tahun sebelumnya Rp15.023 miliar. Penurunan tersebut disebabkan secara signifikan akibat diterimanya pembayaran dari proyek LRT Jabodebek selama tahun 2020 sebesar Rp2.942 miliar dan proyek Tol Sigli – Banda Aceh selama tahun 2020 sebesar Rp1.716 miliar.

Persediaan Jumlah persediaan Perseroan tahun 2020 naik Rp1.542 miliar atau 32,28% menjadi Rp6.321 miliar dari Rp4.779 miliar di tahun 2019. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan karena meningkatnya persediaan pada aset real estate terutama pada persediaan bangunan siap dijual dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.026 miliar dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor perekonomian nasional sehingga mengakibatkan turunnya daya beli pada sektor property.

Uang Muka Jumlah uang muka per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp438 miliar, turun 19,37% dari Rp543 miliar di tahun 2019. Penurunan tersebut sebagai akibat adanya pengembalian uang muka dari subkontraktor maupun suplier yang telah diperhitungkan proporsional dengan pekerjaan yang sudah di selesaikan oleh Subkontraktor maupun suplier tersebut.

Biaya Dibayar di Muka Jumlah biaya dibayar di muka Perseroan tahun 2020 tercatat sebesar Rp168 miliar, turun 19,80% dari tahun sebelumnya Rp210 miliar. Penurunan tersebut sebagai akibat dari penyerapan biaya produksi untuk dapat menghasilkan produksi/progres pekerjaan baik dari segmen konstruksi dan EPC.

Pajak Dibayar di Muka Jumlah pajak dibayar di muka tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.950 miliar, meningkat 5,91% dari tahun sebelumnya Rp1.841 miliar. Hal tersebut disebabkan Kenaikan tersebut sebagai akibat dari masih dilakukannya proses restitusi sehingga pencairannya masih belum dapat diterima.

Aset Lancar LainnyaJumlah aset lancar lainnya pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.772 miliar, meningkat Rp1.603 miliar atau 953,34% dari tahun sebelumnya Rp168 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan terdapatnya biaya ditangguhkan pada proyek LRT Jabodek sebesar Rp1.462 miliar yang masih menunggu proses finalisasi addendum kontrak dari sisi kesesuaian harga.

Retention ReceivablesADHI booked retention receivables of IDR572 billion in 2020, decreased by 3.54% compared to 2019 which was IDR593 billion. This was due to the decline because there are several completed projects making the second handover completed maintenance period and invoicing.

Employer Gross ReceivablesAs of December 31, 2020, the Company booked total gross receivables from employers amounting to IDR13,520 billion, decreased by IDR1,503 billion or 10% from the previous year’s IDR15,023 billion. This decrease was caused significantly due to the receipt of payments from the Jabodebek LRT project in 2020 of IDR2,942 billion and the Sigli - Banda Aceh Toll project during 2020 amounting to IDR1,716 billion.

InventoriesTotal inventories of the Company in 2020 increased by IDR1,542 billion or 32.28% to IDR6,321 billion from IDR4,779 billion in 2019. This increase was mainly due to the increase in inventories in real estate assets, especially in ready-to-sell building inventories where there was an increase of IDR2,026 billion from the previous year. It all happened due to the COVID-19 pandemic which impacted on the national economic sector, resulting in a decrease in purchasing power in property sector.

Advance PaymentsAs of December 31, 2020, total advance payments was recorded at IDR438 billion, decreased by 19.37% from IDR543 billion in 2019. This decrease was due to the repayment of advances from subcontractors and suppliers that had been calculated proportionally to the work that had been completed by subcontractors and suppliers.

Prepaid ExpensesIn 2002, total prepaid expenses of the Company were IDR168 billion, decreased 19.80% from IDR210 billion in the previous year. The decrease was a result of absorption of production costs to be able to produce production/work progress both from the construction and EPC segments.

Prepaid TaxesThe amount of prepaid taxes in 2020 was IDR1,950 billion, rose 5.91% from the previous year IDR1,841 billion. This is due to the result of restitution process so that the disbursement is still not acceptable.

Other Current AssetsTotal other current assets at the end of 2020 was recorded at IDR1,772 billion, rose IDR1,603 billion or 953.34% from the previous year’s IDR168 billion. This increase was due to the presence of a deferred fee for the Jabodek LRT project of IDR1,462 billion, which is still awaiting the process of finalizing the contract addendum in terms of price suitability.



Aset Tidak LancarNon-Current Assets




Rp %

Aset Real Estat/ Real Estate Assets 2.947 1.863 1.084 58,16%

Piutang Lain Jangka Panjang / Other Long-Term Receivables 31 16 15 91,74%

Aset Keuangan dari Kontrak Konsesi/ Financial Assets from Concession Contracts

169 - 169 0,00%

Investasi pada Entitas Asosiasi / Investments in Associates 45 22 23 106,55%

Investasi pada Ventura Bersama / Investments in Joint Ventures 932 832 100 11,97%

Properti Investasi / Investment Property 912 1.018 (106) (10,40%)

Aset Tetap / Fixed Assets 2.204 1.837 368 20,01%

Aset Hak Guna / Use Rights Assets 26 - 26 0,00%

Investasi Jangka Panjang Lainnya / Other Long-Term Investments 304 292 12 4,08%

Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets 3 3 1 30,82%

Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Assets 429 317 112 35,24%

Jumlah Aset Tidak Lancar/ Total Non-Current Assets 8.003 6.201 1.803 29,07%

Jumlah aset tidak lancar ADHI pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp8.003 miliar, meningkat 29,07% dari tahun sebelumnya Rp6.201 miliar. Peningkatan jumlah aset tidak lancar tersebut utamanya disebabkan meningkatnya jumlah aset real estat sebesar Rp1.084 miliar atau setara dengan 58,16% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, hampir semua komponen aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan di tahun 2020.

Aset Real EstatJumlah aset real estat ADHI pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.947 miliar, bertambah Rp1.084 miliar atau naik 58,16% dari tahun sebelumnya Rp1.863 miliar. Peningkatan jumlah aset real estat tersebut disebabkan adanya investasi atas pembelian lahan dan adanya penambahan investasi dalam pelaksanaan/bangunan dalam proses yang dilakukan oleh anak perusahaan yaitu PT Adhi Persada Properti dan PT Adhi Commuter Properti.

Piutang Lain Jangka PanjangJumlah piutang lain jangka panjang pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp31 miliar, naik 91,74% dari tahun sebelumnya Rp16 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan terdapatnya peningkatan piutang lainnya terutamanya pada beberapa proyek antara lain seperti pada proyek Kuningan City, proyek Pasar Tanah Abang, proyek Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Kebakaran Kementerian Sekretariat Negara RI, dan proyek Gedung Sekretariat Negara RI.

Aset Keuangan dari Kontrak KonsesiJumlah aset keuangan dari kontrak konsesi pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp169 miliar, yang terdiri dari Proyek Konsesi Sistem Pengadaan Air Minum Kota Dumai sebesar Rp77

As of December 31, 2020, ADHI booked total non-current assets of IDR8,003 billion, rose 29.07% from IDR6,201 billion in the previous year. The increase in the number of non-current assets was mainly due to the increase in the amount of real estate assets by IDR1,084 billion or equivalent to 58.16% compared to the previous year. In addition, almost all components of the Company’s non-current assets increased in 2020.

Real Estate AssetsAt the end of 2020, ADHI recorded total real estate assets of IDR2,947 billion, rose IDR1,084 billion or 58.16% from the previous year’s IDR1,863 billion. The increase in the number of real estate assets was due to investment in land purchases and additional investment in construction/construction in progress carried out by subsidiaries, namely PT Adhi Persada Properti and PT Adhi Commuter Properti.

Other Long-Term ReceivablesThe amount of other long-term receivables as of December 31, 2020 was recorded at IDR31 billion, rose 91.74% from IDR16 billion in the previous year. This increase was due to an increase in other receivables, especially in several projects, including the Kuningan City project, the Tanah Abang Market project, the Post-Fire Emergency Work Project of the Ministry of the State Secretariat of the Republic of Indonesia, and the RI State Secretariat Building project.

Financial Assets from Concession ContractsThe total financial assets of the concession contract were recorded at IDR169 billion at the end of 2020, comprising of the Dumai City Drinking Water Supply System Concession Project of



miliar dan Proyek Konsesi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan sebesar Rp92 miliar.

Investasi pada Entitas Asosiasi Jumlah investasi pada entitas asosiasi pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp45 miliar, naik 106,55% dari tahun sebelumnya Rp22 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 perusahaan melakukan penyertaan baru pada PT Jogjasolo Marga Makmur sebesar Rp24 miliar setara dengan 24% presentase kepemilikan pada PT Jogjasolo Marga Makmur.

Investasi pada Ventura Bersama Jumlah investasi pada ventura bersama pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp932 miliar, meningkat 11,97% dari tahun sebelumnya Rp832 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan banyak proyek JV yang masih on going dimana untuk pembagian laba rugi menunggu setelah proyek selesai dan financial closing, disampaing itu terdapat penambahan Proyek JV baru di tahun 2020 diantaranya Proyek Package LMS-01: Rentang Headworks and Cipelang Main Canal Upgrading Works, Proyek Pembangunan Rumah Susun PIK Pulo Gadung Tahap II, dan lain sebagainya.

Properti Investasi Jumlah properti investasi ADHI pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp912 miliar, mengalami penurunan sebesar 10,40% dari tahun sebelumnya Rp1.018 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya reklasifikasi hasil audited 2020 dari properti investasi ke aset tetap dalam pembangunan atas aset tanah lahan kawasan industri medan (KIM) blok 4 sebesar Rp110 miliar.

Aset Tetap Jumlah aset tetap Perseroan pada tahun 2020 meningkat 20,01% menjadi Rp2.204 miliar dari Rp1.837 miliar di tahun 2019. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan karena adanya surplus revaluasi tanah sebesar Rp154 miliar, reklasifikasi lahan KIM Blok 4 dari properti investasi sebesar Rp110 miliar, penambahan aset bangunan dalam pelaksanaan sebesar Rp176 miliar dan penambahan peralatan proyek sebesar Rp85 miliar.

Aset Hak GunaJumlah hal guna aset pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp26 miliar hal tersebut sebagai akibat dari penerapan PSAK 73, dimana perusahaan melakukan penerapan awal atas PSAK tersebut pada 1 Januari 2020.

Investasi Jangka Panjang Lainnya Jumlah investasi jangka panjang lainnya pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp304 miliar, meningkat 4,08% dari tahun sebelumnya Rp292 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penambahan penyertaan pada PT Jasamarga Jogja Bawen sebesar Rp4,6 miliar (setara 12,50% prosentase kepemilikan) dan Konsorsium MMN - ADHI – ACSET sebesar Rp7,3 miliar (setara 10% prosentase kepemilikan).

IDR77 billion and the South Sumatra East Cross Road Concession Project of IDR92 billion.

Investments in AssociatesTotal investment in associates was recorded at IDR45 billion as of December 31, 2020, increased by 106.55% from IDR22 billion in the previous year. This increase was due to the fact that in 2020, the company made new investments in PT Jogjasolo Marga Makmur amounting to IDR24 billion, equivalent to 24% of the ownership percentage in PT Jogjasolo Marga Makmur.

Investments in Joint VenturesThe total investment in joint ventures at the end of 2020 was recorded at IDR932 billion, an increase of 11.97% from IDR832 billion in the previous year. This increase was due to many JV projects that were still on-going where the profit and loss sharing was waiting after the project was completed had its financial closing, Moreover, there were additions of new JV projects in 2020 including the LMS-01 Package Project: Range Headworks and Cipelang Main Canal Upgrading Works. Construction of Phase II of the PIK Pulo Gadung Flats Project, and others.

Investment PropertiesThe number of ADHI investment properties at the end of 2020 was recorded at IDR912 billion, dropped 10.40% from the previous year’s IDR1,018 billion. The decline was due to the reclassification of the 2020 audited results from investment properties to fixed assets under construction on the land assets of the Medan industrial area (KIM) block 4 amounting to IDR110 billion.

Fixed AssetsThe total fixed assets of the Company in 2020 increased by 20.01% to IDR2,204 billion from IDR1,837 billion in 2019. This increase was mainly due to a land revaluation surplus of IDR154 billion, KIM Block 4 land reclassification from investment properties of IDR110 billion, additional building assets under implementation amounting to IDR176 billion, and additional project equipment amounting to IDR85 billion.

Right of Use AssetAt the end of 2020, total right of use assets was recorded at IDR26 billion as a result of the application of PSAK 73, where the company made the initial application of the PSAK on January 1, 2020.

Other Long-Term InvestmentsThe amount of other long-term investments as of December 31, 2020 was recorded at IDR304 billion, rose 4.08% from IDR292 billion in the previous year. This increase was due to the additional participation in PT Jasamarga Jogja Bawen of IDR4.6 billion (equivalent to 12.50% ownership percentage) and the MMN - ADHI - ACSET Consortium of IDR7.3 billion (equivalent to 10% ownership percentage).



Aset Pajak TangguhanJumlah aset pajak tangguhan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3,3 miliar, meningkat 30,80% dari tahun sebelumnya Rp2,5 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya hasil koreksi fiskal perpajakan pada tahun 2020 dalam perhitungan pph badan perseroan.

Aset Tidak Lancar LainnyaJumlah aset tidak lancar lainnya pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp429 miliar, meningkat 35,24% dari tahun sebelumnya Rp317 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan meningkatnya rekening bank yang dibatasi penggunaannya dan deposito yang dibatasi penggunaannya atas operasional anak perusahaan di sektor property antara lain PT Adhi Persada Property dan PT Adhi Commuter Property.

Deferred Tax AssetsAs of December 31, 2020, total deferred tax assets was recorded at IDR3.3 billion, an increase of 30.80% from the previous year’s IDR2.5 billion. This increase was due to the results of the taxation fiscal correction in 2020 in the calculation of the company’s corporate body pph.

Other Non-Current AssetsAt the end of 2020, total other non-current assets were recorded at IDR429 billion, rose 35.24% from IDR317 billion in the previous year. The increase was mainly due to the increase in restricted bank accounts and limited use of deposits for the operations of subsidiaries in the property sector, including PT Adhi Persada Property and PT Adhi Commuter Property.

Liabilitas

Jumlah liabilitas ADHI tahun 2020 tercatat sebesar Rp32.519 miliar, naik 9,56% dari tahun sebelumnya Rp29.682 miliar. Liabilitas Perseroan tahun 2020 masih dodominasi oleh komponen liabilitas jangka pendek, yaitu mencapai 83,24%, sedangkan komposisi liabilitas jangka panjang hanya mencapai 16,76% dari jumlah liabilitas Perseroan. Komposisi tersebut relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Liabilities

ADHI booked total liabilities of IDR29,682 billion in 2020, increased by 9.56% from IDR29,682 billion in previous year. The Company’s liabilities in 2020 were still dominated by the short-term liabilities component, reaching 83.24%, while the composition of long-term liabilities only reached 16.76% of the total liabilities of the Company. The composition did not experience any significant changes compared to the previous year.

Liabilitas Jangka Pendek / Current LiabilitiesLiabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek / Current LiabilitiesLiabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities

17,25%

82,75%

16,76%

83,24%

2020 2019



Liabilitas Jangka PendekLiabilitas Jangka Pendek




Rp %

Utang Usaha Trade Payable

12.084 8.294 3.790 45,70%

Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Bank and Other Financial Institutional Loans

4.687 5.128 (441) (8,60%)

Utang Bruto Subkontraktor Gross Amount due to Subcontractors

5.971 7.885 (1.914) (24,28%)

Utang Pajak Taxes Payable

683 347 336 96,99%

Uang Muka Pemberi Kerja Advances Receipts

705 670 35 5,24%

Pendapatan Diterima di Muka Unearned Revenues

572 71 500 701,04%

Beban AkrualAccrued Expenses

1.625 1.129 495 43,86%

Utang RetensiRetention Payable

577 453 124 27,36%

Utang Obligasi Obligations Payable

- 500 (500) (100,00%)

Liabilitas SewaLease Liabilities

22 - 22 0.00%

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities

143 85 58 68.84%

Jumlah Liabilitas Jangka PendekTotal Current Liabilities

27,069 24,563 2,506 10.20%

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan tahun 2020 tercatat sebesar Rp27.069 miliar, meningkat 10,20% dari tahun sebelumnya Rp24.563 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan meningkatnya jumlah utang usaha pada tahun 2020 sebesar Rp3.790 miliar.

Utang Usaha Jumlah utang usaha ADHI pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp12.084 miliar, meningkat 45,70% dari tahun sebelumnya Rp8.294 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan Kenaikan Utang Usaha sebagai akibat adanya hutang usaha belum jatuh tempo yang pembayarannya menggunakan Non-Cash Loan dengan tenor 6 bulan.

Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Jumlah utang bank dan lembaga keuangan lainnya pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp4.687 miliar, turun 8,60% dari tahun sebelumnya Rp5.128 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya pembayaran MTN anak perusahaan yang telah dibayarkan perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp625 miliar.

The Company booked total current liabilities of IDR27,069 billion in 2020, increased by 10.20% from IDR24,563 billion booked in pervious year. This increase was mainly due to the increase in the amount of trade payables in 2020 of IDR3,790 billion.

Trade PayableAt the end of 2020, ADHI booked total trade payable of IDR12,084 billion, rose 45.70% from IDR8,294 billion in the previous year. The increase was mainly due to an increase in Accounts Payable as a consequence of trade payables which have not been due for payment under a 6-month term Non-Cash Loan.

Bank and Other Financial Institution Loans

At the end of 2020, total banks and other financial institution loans was recorded at IDR4,687 billion, dropped 8.60% from IDR5,128 billion in the previous year. The decrease was due to the MTN payments of the subsidiaries that the company had paid in 2020 amounting to IDR625 billion.



Utang Bruto Subkontraktor Jumlah utang bruto subkontraktor pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp5.971 miliar, turun 24,28% atau Rp1.914 miliar dari tahun sebelumnya Rp7.885 miliar. Penurunan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya hutang usaha, hal tersebut terjadi karena banyak vendor yang telah melakukan invoicing atas progres pekerjaan yang telah dikerjakan dilapangan dan telah disetujui oleh perusahaan.

Utang Pajak Jumlah utang pajak Perseroan pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp683 miliar, meningkat signifikan dibandingkan posisi akhir tahun 2019 yang sebesar Rp347 miliar. Peningkatan jumlah utang pajak tersebut utamanya disebabkan terdapatnya utang pajak yang belum disetor oleh perusahaan pada tahun 2020 dan baru akan jatuh tempo di tahun 2021 terutama untuk PPN Keluaran, PPN WAPU dan PPH Final WAPU.

Uang Muka Pemberi Kerja Jumlah uang muka pemberi kerja yang dibukukan Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp705 miliar, meningkat 5,24% dari tahun sebelumnya Rp670 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan karena perusahaan memperoleh uang muka dari Owner atas perolehan kontrak baru selama tahun 2020.

Pendapatan Diterima di Muka Jumlah pendapatan diterima di muka yang dibukukan Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp572 miliar, melonjak signifikan dari tahun sebelumnya Rp71 miliar. Peningkatan signifikan terdapat pada PT Adhi Commuter Property sebesar Rp479 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp57 miliar menjadi Rp537 miliar pada tahun 2020 dimana peningkatan tersebut merupakan angsuran pembelian property dari konsumen, sesuai dengan PSAK 72 yang berlaku efektif 1 januari 2020 bahwa pendapatan usaha baru bisa diakui setelah adanya berita acara serah terima (BAST) dan terjadinya perpindahan resiko dari perusahaan ke konsumen.

Beban Akrual Jumlah beban akrual Perseroan tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.625 miliar, meningkat 43,86% dari tahun sebelumnya Rp1.129 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan adanya beban beban proyek yang masih harus dibayar yang berupa pertanggungjawaban atas pengeluaran rutin, operasional proyek dan cadangan beban bunga obligasi yang akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali.

Utang RetensiJumlah utang retensi Perseroan tahun 2020 meningkat 27,36% menjadi Rp577 miliar dari tahun sebelumnya Rp453 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kenaikan atas retensi terhadap tagihan subkontraktor yang di potong proporsional terhadap progres dan masih belum bisa ditagihkan karena masa pemeliharaan proyek belum selesai.

Gross Amount Due to SubcontractorsThe total gross debt of subcontractors as of December 31, 2020 was recorded at IDR5,971 billion, dropped 24.28% or IDR1,914 billion from IDR7,885 billion in the previous year. The decrease was directly proportional to the increase in trade payables. This was because many vendors invoiced the progress of work completed and approved by the company.

Taxes PayableThe Company booked total taxes payable of IDR683 billion as end of 2020, a significant increase compared to IDR347 billion position as end of 2019. The increase in the amount of tax debt was mainly due to the unpaid tax payables in 2020 and will be overdue in 2021, especially for Output VAT, WAPU VAT and WAPU Final PPH.

Advance ReceiptsThe Company booked advance receipts IDR705 billion as of December 31, 2020, increased by 5.24% from IDR670 billion in the previous year. This increase was due to the company obtaining advances from the Owners for the acquisition of new contracts during 2020.

Unearned RevenuesThe Company booked total unearned revenue of IDR572 billion as of December 31, 2020, significantly increased from IDR71 billion booked in previous year. There was a significant increase in PT Adhi Commuter Property for IDR479 billion, from IDR57 billion in previous year to IDR537 billion in 2020. The increase sourced from an instalment of property purchases from consumers, in accordance with PSAK 72 effective on January 1, 2020 that new business income can be recognized after there is an official report of handover (BAST) and the occurrence of transfer of risk from the company to the customers.

Accrued ExpenseIn 2020, the Company booked total accrued expenses of IDR1,625 billion, increased by 43.86% from IDR1,129 billion in previous year. The increase was due to accrued project expenses in the form of accountability for routine expenses, project operations, and reserves for bond interest expenses which will be paid every 3 months.

Retention PayablesThe Company’s total retention debt increased 27.36% in 2020, from IDR453 billion in the previous year to IDR577 billion. This increase was due to an increase in the retention of subcontractor bills which were cut proportionally to the progress and still could not be billed because the project maintenance period had not been completed.



Utang Obligasi Tahun 2020, Perseroan telah melunasi seluruh obligasi jangka pendek yang telah diterbitkan, sehingga jumlah utang obligasi Perseroan tahun 2020 tercatat Rp0.

Liabilitas SewaJumlah liabilitas sewa tahun 2020 tercatat sebesar Rp22 miliar. Hal tersebut sebagai akibat dari penerapan PSAK 73, dimana perusahaan melakukan penerapan awal atas PSAK tersebut pada 1 Januari 2020.

Liabilitas Jangka Pendek LainnyaJumlah liabilitas jangka panjang lainnya pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp143 miliar, meningkat 68,84% dari tahun sebelumnya Rp85 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kenaikan utang jangka pendek lainnya pada PT Adhi Persada Property atas pembatalan pembelian unit property.

Obligations PayablesIn 2020, the Company had fully repaid all short-term obligations that had been issued, so that the total debt of the Company’s obligations for 2020 was recorded at IDR0.

Lease LiabilitiesThe Company booked total lease liabilities of IDR22 billion in 2020. This was a result of the implementation of PSAK 73, where the company conducted the initial implementation of the PSAK on January 1, 2020.

Other Current LiabilitiesTotal other long-term liabilities as of December 31, 2020 were recorded at IDR143 billion, rose 68.84% from IDR85 billion in the previous year. The increase was due to an increase in other short-term debts to PT Adhi Persada Property for the cancellation of the property unit purchase.

Liabilitas Jangka PanjangLong-Term Liabilities




Rp %

Utang Retensi Retention Payable 3 9 (6) (63,19%)

Uang Muka Pemberi Kerja Advance Receipts 42 0 41 8389,06%

Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Bank and Other Financial Institutional Loans 749 873 (123) (14,13%)

Utang Obligasi Obligations Payables 4.309 4.021 288 7,16%

Liabilitas Imbalan Kerja Post-Employment Benefit Liabilities 315 195 120 61,71%

Liabilitas SewaLease Liabilities 4 - 4 0,00%

Liabilitas Pajak TangguhanDeferred Tax Liabilities 27 21 7 33,20%

Liabilitas Jangka Panjang LainnyaOther Non-Current Liabilities 0 0 (0) (35,14%)

Jumlah Liabilitas Jangka PanjangTotal Non-Current Liabilities 5.450 5.119 331 6,47%

At the end of 2020, the Company booked total non-current liabilities of IDR5,450 billion. The achievement increased 6.47% from IDR5,119 billion in previous year. The increase in total long-term liabilities was primarily due to an increase in total obligations payable by IDR288 billion and employee benefits liabilities by IDR120 billion.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp5.450 miliar. Jumlah tersebut meningkat 6,47% dari tahun sebelumnya Rp5.119 miliar. Peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang tersebut utamanya disebabkan meningkatnya jumlah utang obligasi sebesar Rp288 miliar dan liabilitas imbal kerja sebesar Rp120 miliar.



Utang Retensi Jumlah utang retensi Perseroan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3 miliar, turun 63,19% dari tahun sebelumnya Rp9 miliar. Penurunan tersebut utamanya disebabkan karena telah selesainya masa pemeliharaan proyek sehingga vendor sudah melakukan invoicing atas tagihan pemeliharaan tersebut.

Uang Muka Pemberi Kerja Jumlah uang muka pemberi kerja pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp42 miliar, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya Rp0,5 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan karena perusahaan memperoleh uang muka dari Owner atas perolehan kontrak baru selama tahun 2020.

Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Jumlah utang bank dan lembaga keuangan lainnya pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp749 miliar, turun 14,13% dibandingkan posisi akhir tahun 2019 sebesar Rp873 miliar. Penurunan tersebut disebabkan adanya pembayaran yang di lakukan oleh perusahaan atas utang bank yang telah jatuh tempo selama tahun 2020.

Utang Obligasi Jumlah utang obligasi Perseroan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp4.309 miliar, meningkat 7,16% dibandingkan tahun sebelumnya Rp4.021 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 perusahaan telah menerbitkan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III ADHI Tahap 1 Tahun 2020 yang efektif pada tanggal 11 November 2020 senilai Rp289,6 miliar.

Liabilitas Imbalan Kerja Jumlah liabilitas imbalan kerja Perseroan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp315 miliar, naik 61,71% dari tahun 2019 sebesar Rp195 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan perbedaan asumsi aktuaria dan metode yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbal kerja dimana perhitungan beban dan liabilitas aktuaria per 31 Desember 2020 dilakukan oleh Kantor Konsultan Padma Actuarial Consulting dalam laporannya No. 8472/I/21/PRA-RM tanggal 28 Januari 2021.

Liabilitas SewaJumlah liabilitas sewa Perseroan pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp4 miliar. Hal tersebut sebagai akibat dari penerapan PSAK 73, dimana perusahaan melakukan penerapan awal atas PSAK tersebut pada 1 Januari 2020.

Liabilitas Pajak TangguhanJumlah liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp27 miliar, meningkat 33,20% dari tahun sebelumnya Rp21 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya hasil koreksi fiskal perpajakan pada tahun 2020 dalam perhitungan pph badan perseroan

Retention PayablesAs of December 31, 2020, the Company booked total retention payables of IDR3 billion, decreased by 63.19% from IDR9 billion in the previous year. The decrease was mainly due to the completion of the project maintenance period so that the vendor had conducted invoicing on the maintenance bill.

Advances ReceiptsAt the end of 2020, total advance receipts amounted to IDR42 billion, significantly increased compared to IDR0.5 billion in the previous year. This increase was due to the company acquiring advances receipts upon the acquisition of new contracts throughout 2020.

Banks and Other Financial Institutions LoansAt the end of 2020, total banks and other financial institutions loans amounted to IDR749 billion, a dropped 14.13% compared to the position at the end of 2019 of IDR873 billion. The decline was due to payments made by the company for bank loans that were due during 2020.

Obligations PayableAs of December 31, 2020, the Company booked total obligations payable of IDR4,309 billion, increased by 7.16% compared to the previous year of IDR4,021 billion. This increase occurred because, in 2020, the company factually had issued a Shelf-Registration Public Offering Obligations III ADHI Phase 1 Year 2020 which was effective on 11 November 2020 amounted to IDR289.6 billion.

Post-Employment Benefit LiabilitiesAs of December 31, 2020, the Company booked total post-employment benefit liabilities of IDR315 billion, up 61.71% from 2019 amounting to IDR195 billion. The increase was due to differences in actuarial assumptions and the methods used in calculating employee benefits liabilities where the calculation of actuarial expenses and liabilities as of December 31, 2020 was carried out by Padma Actuarial Consulting Consultant Office in report No. 8472/I/21/PRA-RM dated January 28, 2021.

Lease LiabilitiesBy the end of 2020, the Company booked total lease liabilities of IDR4 billion. This was the result of PSAK 73 implementation, where the company made the initial application of the PSAK on January 1, 2020.

Deferred Tax LiabilityAs of December 31, 2020, the Company booked total deferred tax liabilities of IDR27 billion, rose 33.20% from IDR21 billion the previous year. The increase was due to the result of the taxation fiscal correction in 2020 in the calculation of the company’s corporate income tax.



Liabilitas Jangka Panjang LainnyaJumlah liabilitas jangka panjang lainnya pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp0,03 miliar mengalami penurunan sebesar 35,14% dari Rp0.05 miliar pada tahun 2019. penurunan tersebut diakibatkan karena adanya pembayaran yang di lakukan perusahaan atas utang tersebut.

EkuitasEquity




Rp %

Modal SahamCapital Stock 356 356 - 0,00%

Tambahan Modal DisetorAdditional Paid-in Capital 2.589 2.589 - 0,00%

Selisih Transaksi dengan Pihak Non PengendaliDifference in Transaction with Non-Controlling Interests 3 3 - 0,00%

Saldo LabaRetained Earnings

Ditentukan PenggunaannyaAppropriated 3.461 2.864 597 20,86%

Belum Ditentukan PenggunaanyaUnappropriated (1.472) 533 (2.005) (375,88%)

Komponen Ekuitas LainnyaOther Equity Components 610 465 146 31,40%

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas IndukEquity Attributable to Owners of the Parent Entity 5.548 6.810 (1.262) (18,53%)

Kepentingan Non PengendaliNon-Controlling Interests 27 24 2 9,33%

Jumlah EkuitasTotal Equity 5.575 6.834 (1.259) (18,43%)

Jumlah ekuitas AHDI pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp5.575 miliar, turun 18,43% dari tahun sebelumnya Rp6.834 miliar. Penurunan jumlah ekuitas tersebut utamanya disebabkan turunnya laba tahun berjalan sebesar Rp641 miliar atau setara dengan 96,44% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disamping itu pada tahun 2020 ADHI melakukan penerapan awal atas PSAK Baru (PSAK 71, 72 dan 73), dimana atas penerapan awal tersebut berdampak pada penurunan ekuitas ADHI sebesar Rp1.260 miliar.

At the end of 2020, total equity was recorded IDR5,575 billion, decreased by 18.43% from IDR6,834 billion in the previous year. The decrease in total equity was mainly due to the decrease in profit for the year of IDR641 billion or equivalent to 96.44% compared to the previous year. Besides that, in 2020, ADHI carried out the early implementation of the New PSAK (PSAK 71, 72 and 73), The early implementation affected to a decrease in ADHI’s equity by IDR1,260 billion.

Other Non-Current LiabilitiesThe amount of other long-term liabilities at the end of 2020 was recorded at IDR0.03 billion, dropped 35.14% from IDR0.05 billion in 2019. This decrease was due to payments made by the company for this debt.






Rp %

Pendapatan Usaha Revenues 10.828 15.308 (4.480) (29,27%)

Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue 9.092 12.972 (3.880) (29,91%)

Laba BrutoGross Profit 1.736 2.336 (600) (25,70%)

Beban PenjualanBeban Penjualan (19) (34) 16 (46,01%)

Beban Umum dan AdministrasiOther Income (Expenses) (709) (860) 151 (17,51%)

Laba Usaha Profit from Operation 1.008 1.442 (434) (30,09%)

Pendapatan (Beban) Lainnya - BersihOther Income (Expenses) - Net (13) (33) 20 (60,40%)

Beban Keuangan Financial Charges (795) (564) (231) 40,92%

Bagian Laba Ventura BersamaShare of Profit on Joint Ventures 157 340 (183) (53,91%)

Bagian Rugi Entitas AsosiasiShare of Loss for Associated Entities (1) (2) 1 (48,98%)

Beban Pajak Penghasilan FinalFinal Income Tax Expense (317) (497) 180 (36,31%)

Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax 40 686 (647) (94,21%)

Beban Pajak Penghasilan - BersihIncome Tax Expense - Net (16) (21) 5 (25,23%)

Laba Periode Berjalan Profit for the Period 24 665 (641) (96,44%)

Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas IndukProfit Attributable to Owners of the Parent Entity 24 664 (640) (96,39%)

Kepentingan Non PengendaliNon-controlling interests (0) 1 (2) (122,08%)

Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak : Other Comprehensive Income After Tax:

Pos-pos yang T idak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Pengukuran Kembali Program Imbal Kerja PastiItems That Will Not be Reclassified to Profit or Loss, Remeasurement of Defined Employee Benefit Program

(105) 1 (105) (18826,72%)

Surplus Revaluasi TanahLand Revaluation Surplus 146 - 146 0,00%

Laba Komprehensif Periode BerjalanAttributable Comprehensive Income for the Period 65 666 (601) (90,25%)

Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada :Comprehensive Income Attributable to:

Pemilik Entitas IndukParent Entity Owners 65 664 (599) (90,20%)

Kepentingan Non PengendaliNon-Controlling Interests (0) 1 (1) (117,12%)

Laba per Saham DasarBasic Earnings Per Share 7 186 (180) (96,39%)

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian

Statements of Profit or Loss and Consolidated Comprehensive Income



Pendapatan Usaha

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, hingga akhir tahun 2020 Perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp10.828 miliar, turun 29,27% dari tahun sebelumnya Rp15.308 miliar. Penurunan tersebut utamanya disebabkan Perolehan kontrak baru sebagian besar terjadi di triwulan IV, sehingga belum bisa terkonversi menjadi pendapatan usaha dan akibat terjadinya pandemi Corona Virus Disaese 2019 (COVID-19) yang mengharuskan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada proses produksi pada tahun 2020 menjadi kurang maksimal sehingga tingkat burn rate mengalami penurunan sebesar 8,13% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 30,29% menjadi 22,16% pada tahun 2020.

Operating Revenues

Amidst various challenges, at the end of 2020, the Company managed to book operating revenues of IDR10,828 billion, decreased by 29.27% from IDR15,308 billion booked in the previous year. The decline was mainly due to the acquisition of new contracts which mostly occurred in the fourth quarter, so that they could not be converted into business Income It was also due to the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic which necessitated the imposition of Large-Scale Social Restriction (PSBB), making the production process in 2020 less than optimal, there by the burn rate has decreased by 8.13%, from 30.29% in previous year to 22.16% in 2020.




Rp %

Jasa Konstruksi Construction Services 7.440 12.419 (4.979) (40,09%)

EPC EPC 484 502 (17) (3,47%)

Properti Property 1.635 1.445 190 13,15%

Investasi Infrastruktur Infrastructure Investment 1.268 942 327 34,67%

Jumlah Total 10.828 15.308 (4.480) (29,27%)

Beban Pokok PendapatanJumlah beban pokok pendapatan Perseroan sepanjang tahun 2020 mencapai Rp9.092 miliar, turun 29,91% dibandingkan tahun sebelumnya Rp12.972 miliar. Penurunan beban pokok pendapatan tersebut berbanding lurus dengan menurunnya Pendapatan Usaha yang terjadi pada tahun 2020.

Cost of RevenueIn 2020, the Company booked total cost of revenue of IDR9,092 billion, decreased by 29.91% compared to the previous year’s IDR12,972 billion. The decrease in cost of revenue was directly proportional to the decline in operating revenues occured in 2020.



Beban bahan baku masih menjadi beban tertinggi bagi Perseroan di tahun 2020, yaitu mencapai Rp3.407 miliar atau setara dengan 37,47% dari jumlah beban pokok pendapatan. Tahun 2020, beban bahan baku Perseroan mengalami penurunan sebesar 28,58% dari Rp4.770 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut tersebut berbanding lurus dengan menurunnya Pendapatan Usaha yang terjadi pada tahun 2020 akibat adanya Pandemi COVID-19 sehingga proses produksi belum bisa maksimal seperti pada tahun sebelumnya.

Namun demikian, sepanjang tahun 2020, beban overhead mengalami peningkatan sebesar 11,32% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.353 miliar menjadi Rp2.620 miliar pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada beban nyusutan dan beban pinjaman yang tidak berdampak secara langsung dengan naik atau turunnya proses produksi.

Raw material expenses still remained the highest for the Company in 2020, amounting IDR3,407 billion or equivalent to 37.47% of the total cost of revenues. In 2020, the Company’s raw material expenses decreased by 28.58% from IDR4,770 billion in the previous year. This decrease directly proportional to the decline in business income that occurred in 2020 due to the Covid-19 pandemic so that the production process could not be optimized as in the previous year.

However, throughout 2020, overhead expenses increased by 11.32% compared to the previous year, IDR2,353 billion to IDR2,620 billion in 2020. This was due to an increase in depreciation expense and loan expenses which had no direct impact on the increase or decrease of the production process.

Beban Pokok Penjualan Berdasarkan ProduksiCost of Revenues Based on Production

Bahan Baku / Raw MaterialsTenaga Kerja / WorkforceSub-Kontraktor / Sub-ContractorBeban Alat / Tool LoadOverhead

Bahan Baku / Raw MaterialsTenaga Kerja / WorkforceSub-Kontraktor / Sub-ContractorBeban Alat / Tool LoadOverhead

28,82%

28,14%

34,47% 36,77%

8,53% 7,43%20,50%

32,52%

4,69%

5,13%

2020 2019






Rp %

Bahan Baku Raw Materials 3.407 4.770 (1.363) (28,58%)

Tenaga Kerja Workforce 776 964 (188) (19,51%)

Sub-Kontraktor Sub-Contractor 1.863 4.219 (2.355) (55,83%)

Beban Alat Tool Load 426 666 (240) (35,98%)

Overhead Overhead 2.620 2.353 266 11,32%

Jumlah Total 9.092 12.972 (3.880) (29,91%)

Beban Pokok Penjualan Berdasarkan Lini BisnisBerdasarkan lini bisnis, beban pokok penjualan Perseroan yang terbesar masih berasal dari lini bisnis konstruksi, yaitu mencapai 70,68% dari jumlah beban pokok penjualan Perseroan. Tahun 2020, beban pokok penjualan lini bisnis konstruksi mengalami penurunan sebesar 39,72% menjadi Rp6,426 miliar dari Rp10.661 miliar di tahun 2019. Penurunan tersebut berbanding lurus dengan penurunan pendapatan usaha pada tahun 2020.

Cost of Revenues Based on Business Line Based on business lines, the highest cost of goods sold booked the Company was still contributed from construction business line, reaching 70.68% of the Company’s total cost of goods sold. In 2020, the cost of goods sold for the construction business line decreased by 39.72% to IDR6,426 billion from IDR10,661 billion in 2019. The decrease is directly proportional to the decline in operating revenues throughout 2020.




Rp %

Konstruksi Construction 6.426 10.661 (4.235) (39,72%)

Energi Energy 421 446 (26) (5,76%)

Properti Property 1.307 1.045 262 25,06%

Industri Industry 938 819 119 14,50%

Jumlah Total 9.092 12.972 (3.880) (29,91%)



Bagian Laba Ventura Bersama

Dalam pengerjaan proyek, Perseroan juga melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk memaksimalkan sumber daya agar dapat menyelesaikan proyek dengan optimal. Di tahun 2020, laba dari proyek-proyek kerja sama mencapai Rp157 miliar, turun 53,91% dari tahun sebelumnya Rp340 miliar. Penurunan tersebut utamanya disebabkan Perolehan kontrak baru sebagian besar terjadi di triwulan IV, sehingga belum bisa terkonversi menjadi pendapatan usaha dan akibat terjadinya pandemi Corona Virus Disaese 2019 (COVID-19) yang mengharuskan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada proses produksi pada tahun 2020 menjadi kurang maksimal.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp728 miliar, turun 18,61% dari tahun sebelumnya Rp894 miliar. Beban usaha terbesar masih berasal dari beban pegawai yang di tahun 2020 mencapai Rp445 miliar. Penurunan beban usaha tersebut sejalan dengan strategi manajemen ditengah pandemi COVID-19 dengan melakukan efisiensi semaksimal mungkin pada beban usaha, dengan diberlakukannya Work From Home (WFH) dan kegiatan meeting yang di lakukan secara on line maka sangat berdampak signifikan terhadap penurunan beban usaha tersebut.

Share of Profit on Joint Ventures

In the projects execution, the Company also collaborates with other parties to maximize resources in order to complete the projects optimally. In 2020, profits from collaborative projects reached IDR157 billion, dropped 53.91% from IDR340 billion in the previous year. The decline was mainly due to the acquisition of new contracts which mostly occurred in the fourth quarter, so that they could not be converted into business income. It was also due to the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic which necessitated the imposition of Large-Scale Social Restriction (PSBB), making the production process in 2020 less than optimal.

Operating Expenses

The Company booked operating expenses of IDR728 billion in 2020, decreased by 18.61% from IDR894 billion in the previous year. The largest operating expenses still sourced from employee expenses, which in 2020 reached IDR445 billion. The reduction in operating expenses was in line with the management strategy in the midst of the Covid-19 pandemic by maximizing efficiency in business expenses, with the implementation of Work From Home (WFH) and meeting activities carried out online which had a significant impact on reducing the business expense.




Rp %

Beban Penjualan Selling Expenses 19 34 (16) (46,01%)

Pegawai Employees 445 562 (117) (20,88%)

Umum General 185 247 (62) (25,00%)

Penyusutan Depreciation 79 50 29 57,09%

Jumlah Total 728 894 (166) (18,61%)

Beban PenjualanJumlah beban penjualan Perseroan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp19 miliar, turun 46,01% dari tahun sebelumnya Rp34 miliar. Penurunanan tersebut utamanya disebabkan akibat diberlakukannya Work From Home (WFH) dan kegiatan meeting yang di lakukan secara on line maka sangat berdampak signifikan terhadap penurunan beban usaha tersebut, disampaing itu terdapat biaya penjualan yang telah di bebankan ke HPP proyek yang telah didapat perusahaan di tahun 2020.

Selling ExpensesThe Company booked total selling expenses of IDR19 billion in 2020, decreased by 46.01% from IDR34 billion in the previous year. The decrease was mainly due to the implementation of Work From Home (WFH) and meeting activities carried out online, which had a significant impact on reducting the in operating expenses, In addition, there were cost of sales that had been charged to the project HPP that the company had obtained in 2020.



Beban Umum dan AdministrasiJumlah beban umum dan administrasi tahun 2020 tercatat sebesar Rp709 miliar, turun 17,51% dari tahun sebelumnya Rp860 miliar. Penurunan beban usaha tersebut sejalan dengan strategi manajemen ditengah pandemi COVID-19 dengan melakukan efisiensi semaksimal mungkin pada beban usaha, dengan diberlakukannya Work From Home (WFH) dan kegiatan meeting yang di lakukan secara on line maka sangat berdampak signifikan terhadap penurunan beban usaha tersebut.

Pendapatan (Beban) Lainnya Bersih

Pendapatan (beban) lainnya bersih terdiri atas beberapa komponen yaitu pendapatan keuangan, laba (rugi) selisih kurs-bersih, laba penjualan aset tetap, penghasilan (beban) lain-lain, beban keuangan lainnya, dan pemulihan (penyisihan) nilai piutang.

Secara keseluruhan, Perseroan mencatatkan penurunan jumlah beban lainnya selama tahun 2020 menjadi Rp13 miliar dari tahun sebelumnya Rp33 miliar. Penurunan pendapatan (beban) lainnya tersebut disebabkan karena turunnya Beban Lain-lain sebesar Rp56 miliar atau setara 51,83% dari tahun 2019 sebesar (Rp109) miliar menjadi (Rp52) miliar pada tahun 2020 dan laba selisih kurs sebesar Rp6 miliar atau setara 172,53% menjadi Rp2 miliar pada tahun 2020 dari (Rp3) miliar pada tahun 2019.

General and Administrative ExpensesTotal general and administrative expenses in 2020 amounted to IDR709 billion, decreased 17.51% from IDR860 billion in the previous year. The reduction in operating expenses was in line with the management strategy in the midst of the Covid-19 pandemic by maximizing efficiency in business expenses with the implementation of Work From Home (WFH) and online meeting activities, which had a significant impact on reducing the business expense.

Other Income (Charges) Net

Other income (charges) consists of several components, such as financial income, foreign exchange gain (loss), profit on sale of fixed assets, other income (charges), other financial expenses, and recovery (allowance) for value of receivables.

Overall, the Company recorded a decrease in total other expenses in 2020 from IDR33 billion in the previous year to IDR13 billion. The decrease in other income (charges) was due to a decrease in Other Expenses by IDR56 billion or equivalent to 51.83% from 2019, amounting from (IDR109) billion to (IDR52) billion in 2020, and foreign exchange gain of IDR6 billion or equivalent to 172.53%, from IDR 3 billion in 2019 to IDR 2 billion in 2020.




Rp %

Pendapatan Keuangan Financial Income 45 64 (18) (28,99%)

Laba Penjualan Aset Tetap Gain on Sale of Fixed Asset 1 10 (9) (89,03%)

Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Charges) (52) (109) 56 (51,83%)

Laba (Rugi) Selisih Kurs-Bersih Gain (Loss) on Forex - Net 2 (3) 6 (172,53%)

Keuntungan dari AkuisisiProfits from the Acquisition - 17 (17) (100,00%)

Pemulihan (Penyisihan) Nilai Piutang Recovery (Allowance) of Receivables (9) (11) 2 (18,10%)

Jumlah Total (13) (33) 20 (60,40%)



Beban KeuanganJumlah beban keuangan Perseroan tahun 2020 mengalami peningkatan 40,92% menjadi Rp795 miliar dari tahun sebelumnya Rp564 miliar. Peningkatan beban keuangan tersebut disebabkan karena meningkatnya beban bunga utang bank sebesar Rp86 miliar atau setara 22,05% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp392 miliar menjadi Rp479 miliar pada tahun 2020, serta meningkatnya bunga obligasi sebesar 0,92% akibat adanya penerbitan obligasi baru pada tahun 2020 dan turunnya kapitalisasi bunga pinjaman sebesar 47,40% dari tahun 2019 sebesar Rp228 miliar menjadi Rp120 miliar pada tahun 2020.

Financial ExpensesThe Company recorded an increase of 40.92% in financial expenses from IDR564 billion in the previous year to IDR795 billion. The increase in financial expenses was due to an increase in the interest expense on bank loans by IDR86 billion or equivalent to 22.05% compared to 2019, from IDR392 billion to IDR479 billion in 2020, It also occurred because of an increase in interest obligations by 0.92% due to the issuance of new obligations in 2020 and a decrease in the capitalization of loan interest by 47.40% from 2019, from IDR228 billion to IDR120 billion in 2020.




Rp %

Bunga Obligasi Interest Obligation 384 381 3 0,92%

Bunga Utang BankInterest on Bank Loans 479 392 86 22,05%

Amortisasi Biaya Provisi/ Emisi ObligasiAmortization of Obligation Provision/Issuance Costs 2 2 1 34,18%

Beban Keuangan LainnyaOther Financial Expenses 49 17 32 190,85%

Kapitalisasi Bunga Pinjaman Capitalization of Loan Interest (120) (228) 108 (47,40%)

Jumlah Total 795 564 231 40,92%

Pajak Penghasilan

Seiring dengan menurunnya kinerja Perseroan di tahun 2020, jumlah pajak penghasilan final dan non final Perseroan tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi Rp333 miliar dari tahun sebelumnya Rp519 miliar atau turun 35,85%.

Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non Pengendali

Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk di tahun 2020 adalah sebesar Rp65 miliar, turun 90,20%% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp664 miliar. Sedangkan bagian laba yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali adalah sebesar Rp0,2 miliar turun dari tahun 2019, yang tercatat sebesar Rp1,2 miliar.

Income tax

As the Company’s performance declined in 2020, the total final and non-final income taxes in 2020 also decreased from IDR519 billion in the previous year to IDR333 billion, or decreased by 35.85%.

Comprehensive Income Attributable to Owners of the Parent Entity and Non-Controlling Interests

Total comprehensive profit attributable to owners of the parent company in 2020 reached IDR65 billion, decreased by 90.20% from IDR664 billion in the previous year. Meanwhile, share of profit attributable to non-controlling interests was IDR0.2 billion, decreased from IDR1.2 billion as booked in 2019.



Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non Pengendali

Jumlah laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp24 miliar turun 96,39% dari tahun 2019 sebesar Rp664 miliar. Sedangkan bagian laba yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali adalah sebesar Rp0,2 miliar turun dari tahun 2019, yang tercatat sebesar Rp1,2 miliar.

Laba per Saham Dasar

Sejalan dengan menurunnya jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, laba bersih per saham dasar Perseroan juga mengalami penurunan menjadi Rp7 dari tahun sebelumnya Rp186 atau turun 96,39%.

Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity and Non-Controlling Interests

Total profit for the year attributable to owners of the parent company was recorded at IDR24 billion, decreased by 96.39% from IDR664 billion in 2019. Meanwhile, share of profit attributable to non-controlling interests was IDR0.2 billion, decreased from IDR1.2 billion as booked in 2019.

Basic Earnings per Share

In line with the decrease in total profit for the year attributable to the owners of the parent entity, the Company’s basic earnings per share also dropped to IDR7 from IDR186 in the previous year, or decreased by 96.39%.




Rp %

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Flow Used in Operating Activities 1.378 539 839 155,60%

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas InvestasiNet Cash Flow Provided by Investing Activities (519) (1.558) 1.039 (66,71%)

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas PendanaanNet Cash Flow Provided by Financing Activities (1.751) 1.011 (2.762) (273,24%)

Kenaikan/Penurunan Kas Bersih & Setara KasIncrease/Decrease in Net Cash & Equivalent Cash (891) (8) (883) 11004,86%

Pengaruh Selisih Kurs (Bersih)Effect of Foreign Exchange Difference (Net) 3.255 3.263 (8) (0,25%)

Kas & Setara Kas pada Akhir TahunCash & Cash Equivalents at the Beginning of the Year 2.364 3.255 (891) (27,38%)

Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statement Of Cash Flows

Jumlah kas dan setara kas Perseroan pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.364 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp891 miliar dibandingkan posisi awal tahun sebesar Rp3.255 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi di 2020 surplus sebesar Rp839 miliar menjadi Rp1.378 miliar, meningkat 155,60% dari tahun sebelumnya sebesar 539 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan secara signifikan akibat diterimanya pembayaran dari proyek LRT Jabodebek selama tahun 2020 sebesar Rp2.942 miliar dan proyek Tol Sigli – Banda Aceh selama tahun 2020 sebesar Rp1.716 miliar dan proyek konstruksi lainnya.

At the end of 2020, the Company booked total cash and cash equivalents of IDR2,364 billion, decreased by IDR891 billion compared to IDR3,255 billion position at beginning of the year.

Cash Flows from Operating Activities

In 2020, net cash flow from operating activities recorded a surplus of IDR839 billion to IDR1,378 billion, increased by 155.60% from the previous year’s IDR539 billion. The significant increase was driven by the receipt of payments from the Jabodebek LRT project in 2020 amounting to IDR2,942 billion, the Sigli - Banda Aceh Toll project during 2020 amounting to IDR1,716 billion and other construction projects.



Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.039 miliar atau setara dengan 66,71% dari tahun sebelumnya (Rp1.558) miliar menjadi (Rp519) miliar pada tahun 2020. Penurunan tersebut merupakan suatu langkah manajemen untuk memitigasi resiko signifikan atas dampak pandemi COVID-19 dengan melakukan seleksi terhadap belanja CAPEX di tahun 2020 dengan ketat. Penurunan terbesar pada penambahan tanah belum dikembangkan sebesar 79,00% atau setara dengan Rp769 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar (Rp974) miliar menjadi (Rp204) miliar pada tahun 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di 2020 adalah sebesar (Rp1.751) miliar, mengalami penurunan sebesar Rp2.762 miliar atau 273,24% dari tahun sebelumnya Rp1.011 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena turunnya penerimaan utang bank dan utang obligasi sebesar Rp1.524 miliar atau setara 32,04% dari tahun 2019 sebesar Rp4.759 miliar menjadi Rp3.234 miliar pada tahun 2020, serta akibat naiknya pembayaran utang bank dan utang obligasi sebesar Rp1.219 miliar atau setara 43,71% dari tahun 2019 sebesar Rp2.789 miliar menjadi Rp4.009 miliar pada tahun 2020, dan akibat turunnya pembayaran Deviden yang di lakukan perusahaan sebesar 48,48% atau setara Rp62 miliar menjadi Rp66 miliar pada tahun 2020 dari Rp129 miliar pada tahun 2019.

Rasio Keuangan

Cash Flows from Investing Activities

In 2020, net cash flows used in investing activities decreased by IDR1,039 billion or equivalent to 66.71%, from IDR 1,558 billion in the previous year to IDR519 billion in 2020. This decrease was a management measure to mitigate significant risk of the impact of the Covid-19 pandemic by rigorously selecting CAPEX spending in 2020. The largest decrease in the addition of undeveloped land was 79.00% or equivalent to IDR769 billion, from IDR 974 billion in 2019 to IDR204 billion in 2020.

Cash Flows from Financing Activities

In 2020, net cash flow obtained from financing activities in 2020 amounted to IDR1,751 billion, decreased by IDR2,762 billion or 273.24% from the previous year’s IDR1,011 billion. The decrease was due to a decrease in receipts of bank loans and obligations payable by IDR1,524 billion or equivalent to 32.04%, from IDR4,759 billion in 2019 to IDR3,234 billion in 2020, an increase in payments for bank loans and obligations payable by IDR1.219 billion or equivalent to 43.71% from IDR2,789 billion to IDR4,009 billion in 2020, and due to the decrease in dividend payments made by the company by 48.48% or the equivalent of IDR62 billion, from IDR 129 billion in 2019 to IDR 66 billion in 2020.

Financial Ratios



SelisihDifference

PresentasePercentage

EBITDA Margin (%) 12,1 12,6 (0,4) (3,47%)

Return on Equity (%) 0,5 11,0 (10,5) (95,74%)

Return on Assets (%) 0,1 1,8 (1,8) (96,58%)

Rasio Lancar (%) 111,2 123,4 (12,3) (9,93%)

Debt to Equity Ratio (%) 1,7 1,5 0,2 13,54%

EBITDA to Interest Expense (X) 1,7 3,4 (1,8) (51,55%)

Price-Earnings Ratio (X) 219,3 6,4 212,9 3313,15%

EV/EBITDA (X) 9,8 6,0 3,8 63,31%



Likuiditas



SelisihDifference


Rasio Kas / Cash Ratio (%) 8,73 13,25 (4,5) (34,11%)

Rasio Lancar / Current Ratio (%) 111,2 123,4 (12,3) (9,93%)

Rasio Cepat / Quick Ratio (%) 19,76 29,15 (9,4) (32,19%)

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang Perseroan dapat dilihat melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek antara lain dapat di ukur melalui rasio kas (cash ratio), rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan kas yang dimiliki dengan jumlah liabilitas jangka pendek, rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio cepat menunjukkan besarnya alat likuid yang paling cepat bisa digunakan untuk melunasi utang lancar, oleh karena itu, persediaan dianggap sebagai aktiva lancar yang kurang likuid harus dikurangkan dari aktiva lancar.

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban-kewajibannya antara lain dapat diukur melalui rasio utang berbunga terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio – DER) yang mengukur perimbangan antara utang yang dimiliki Perseroan dengan modal sendiri, dan Time Interest Earned Ratio (TIER) yang mengukur kemampuan Perseroan memenuhi beban tetapnya berupa bunga dari laba yang diperolehnya.

Rasio LikuiditasPer 31 Desember 2020, rasio mengalami penurunan yang terdiri dari rasio kas sebesar 34,11%, penurunan rasio lancar sebesar 9,93% dan rasio cepat yang juga turun sebesar 32,19%.

Rasio Solvabilitas Per 31 Desember 2020, Rasio Solvabilitas Perseroan cenderung bergerak negatif. EBITDA Margin mengalami penurunan sebesar 3,47% akan tetapi ROE mengalami penurunan sebesar 95,74%, ROA mengalami penurunan sebesar 96,58% dan Rasio Lancar mengalami penurunan 9,93%.

Ability to Pay Debt (Solvency)

The ability to pay the Company’s debt can be seen from liquidity ratio and solvency ratio. The liquidity ratio that shows the Company’s ability to meet short-term liabilities, which can be measured through the cash ratio, current ratio, and quick ratio. The cash ratio is calculated by comparing cash held with total current liabilities, current ratio is calculated by comparing total current assets with total short-term liabilities, while the quick ratio shows the amount of liquid assets that can be used the fastest to pay off current debt. Therefore, inventories considered as current assets are less liquid and should be deducted from current assets.

The solvency ratio indicates the Company’s ability to pay its obligations, which can be measured by the debt-to-equity ratio (DER) to measure the balance between debt owned by the Company and its own capital, and Time Interest Earned Ratio (TIER) to measure the Company’s ability to meet its fixed expenses in the form of interest from the profits it earns.

tLiquidity RatioAs of December 31, 2020, the ratio decreased comprising of cash ratio of 34.11%, decreasing current ratio of 9.93% and quick ratio that also decreased of 32.19%.

Solvency RatioAs of December 31, 2020, the Company’s Solvency Ratio tended to move negatively. EBITDA Margin decreased by 3.47%, however, ROE decreased by 95.74%, ROA decreased by 96.58% and Current Ratio decreased by 9.93%.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Ability to Pay Debt and Collectability Accounts Receivable

Liquidity



Kolektibilitas PiutangCollectibility of Accounts Receivable

UraianDescription 2020 (hari) 2019 (hari)

Pertumbuhan (Penurunan)Growth decrease

SelisihDifference


Kolektibilitas Piutang (Hari)Collectibility Level (days) 101 93 8 8,15%

Kolektibilitas piutang adalah kemampuan Perseroan untuk mengubah piutang usahanya menjadi kas. Pada tahun 2020, tingkat Kolektibilitas Piutang Perseroan mengalami kenaikan/penurunan dengan periode penagihan berada di level 101 hari.

Collectibility of accounts receivable refers to the Company’s ability to convert its trade receivable into cash. In 2019, the Company’s Collectibility of Accounts Receivable level increased with the receivable period at 93.1 days.

Struktur Modal tahun 20202020 Capital Structure




Rp %

Utang Tidak Berbunga / Non Interest-bearing Debt 15.777 10.712 5.065 47,28%

Pinjaman Berbunga / Interest-bearing Debt 9.745 10.522 (777) (7,38%)

Ekuitas / Equity 5.575 6.834 (1.259) (18,43%)

Jumlah / Total 31.098 28.069 3.029 10,79%

Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy for Capital Structure

Kebijakan manajemen atas struktur modal didasarkan untuk melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga dapat memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Kebijakan Struktur Modal

Pada tahun 2019 dan 2020 perusahaan memiliki batasan (covenant) atas jumlah hutang berbunga yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 3,5 kali dari total ekuitas perusahaan, EBITDA minimal 3 kali dari beban bunga serta aset lancar minimal 1 kali terhadap hutang lancar.

Ikatan Material Investasi Barang Modal Sepanjang tahun 2020, ADHI tidak melakukan pengikatan dengan pihak manapun terkait investasi barang modal.

The management policy on capital structure is based on protecting the Company’s ability to maintain business continuity so that it can provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and maintains an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Management Policy of Company’s Capital Structure

In 2019, and 2020 the company had a covenant for an interest-bearing debt amount owned by the company to be 3.5 times the company’s total equity, EBITDA of at least three times the interest expense, and current assets of at least once against current liabilities.

Capital Investment Material CommitmentThroughout 2020, ADHI did not sign any agreements with any parties related to capital expenditure investment.



Investasi Barang Modal

Investasi Barang ModalCapital Expenditure Investment

TujuanPurpose Rp

Penambahan Properti InvestasiAddition of Investment Properties

Menunjang Proses Produksi Property dan RealestateSupporting Property and Real Estate Production Processes 12.586.661.907

Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi dan Jangka Panjang LainnyaInvestment Placement in Associates and Other Long-term Entities

Ekspansi UsahaBusiness Expansion 35.934.401.656

Perolehan Aset TetapObtaining Fixed Assets

Menunjang Proses ProduksiSupport the Production Process 255.436.540.871

Penambahan tanah yang belum dikembangkanAddition of undeveloped land

Menunjang Proses Produksi Property dan RealestateSupports the Property and Real Estate Production Process 204.574.978.089

JumlahTotal 508,532,582,523

In 2020, realization of the Company’s capital expenditure investments reached IDR508 billion. The capital expenditure investments were primarily intended to support the production process and business development of the Company.

Subsequent Material Information and Facts After the Accountant’s Report DateThere is no material information and facts that occurred after the date of the accountant’s report

Comparison Between Targets and Realizations and Projections for the Next One Year

Tahun 2020, investasi barang modal yang direalisasikan Perseroan mencapai Rp508 miliar. Investasi barang modal tersebut utamanya ditijukan untuk menunjang proses produksi dan pengembangan usaha Perseroan.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan AkuntanTidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Serta Proyeksi Satu Tahun Ke Depan

Capital Expenditure Investment


Realisasi 20202020 Realization

Target 20202020 Target

Pencapaian Realisasi Terhadap RKAP 2020

Achievement of Realization of 2020 RKAP

Proyeksi 20212021 Projection

1 2 (1:2) 3

Pendapatan Usaha Revenues 10.828 13.342 81,2% 14.014

Laba Kotor Gross Profit 1.736 1.853 93,7% 2.075

Laba Bersih Net Profit 24 76 31,7% 360

ROE ROE 0,5% 14,0% 3,3% 5,0%

Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues 84,0% 86,1% 97,5% 85,2%



Kebijakan Dividen

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan berusaha untuk memperhatikan hak para pemegang saham tanpa mengabaikan kondisi keuangan Perseroan. Keputusan pembagian dividen Perseroan dikaitkan dengan, antara lain laba bersih yang didapat pada tahun fiskal dan kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku serta kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ke depan dan rencana ekspansi dalam keputusan pembagian dividen.

Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

Dividen atas Kinerja Tahun Buku 2019

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 02 tanggal 4 Juni 2020 menetapkan Penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp663.806.247.566,- (enam ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 10,0% atau senilai Rp66.380.624.757,- (enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah), ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas

kepemilikan 51% saham atau senilai Rp.33.854.369.213,- (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas Rupiah) akan disetorkan ke Kas Umum Negara.

b. Atas kepemilikan 49% saham publik atau senilai Rp32.526.255.544,- (tiga puluh dua miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.

2. Sebesar 90% atau Rp597.425.622.809,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan Rupiah) sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Dividend Policy

According to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the distribution of dividends is made based on the resolution of the General Meeting of Shareholders.

The Company strives to pay attention to the rights of shareholders without neglecting the Company’s financial condition. The decision to distribute the Company’s dividends is related to, among other things, the net profit received in the fiscal year and the Company’s obligation to allocate reserve funds in accordance with applicable regulations and the Company’s financial condition. In addition, the Company also considers future growth rates and expansion plans in dividend distribution decisions.

The Company is obliged to pay cash dividends to eligible shareholders no later than 30 days after the publication of the summary of the minutes of the GMS which decides the distribution of cash dividends.

Dividend for Performance in Fiscal Year 2019

The Annual General Meeting of Shareholders which was held on June 4, 2020 determined the Use of Attribution of Net Profits for Owners of the Parent Company for the 2019 Fiscal Year amounting to IDR663,806,247,566, (six hundred sixty-three billion eight hundred six million two hundred forty-seven thousand five hundred and sixty six Rupiah) as follows:

1. An amount of 10.0% or IDR66,380,624,757 (sixty-six billion three hundred eighty million six hundred twenty-four thousand seven hundred and fifty-seven Rupiah), shall be determined as cash dividends, so that the cash dividends are distributed to shareholders who will be paid with the following conditions:a. dividends for the share of the Republic of Indonesia

for the ownership of 51% of shares or amounting to IDR33,854,369,213, (thirty three billion eight hundred fifty four million three hundred sixty nine thousand two hundred and thirteen Rupiah) will be deposited to the State General Treasury.

b. ownership of 49% public shares or amounting to IDR32,526,255,544, (thirty-two billion five hundred twenty-six million two hundred fifty-five thousand five hundred and forty-four Rupiah) will be given to shareholders according to their respective ownership.

2. As much as 90% or IDR597,425,622,809, (five hundred ninety-seven billion four hundred twenty-five million six hundred twenty-two thousand eight hundred and nine Rupiah) as the retained earnings, the use of which has not been determined.

Dividen Dividends



Kronologis Pembagian dan Pembayaran Dividen 2 Tahun TerakhirChronology of Dividend Distribution and Payment for Recent 2 Years

UraianDescription

Tahun Buku 20192019 Fiscal year

Tahun Buku 20182018 Fiscal Year

Dividen kas yang dibagikanCash dividends distributed Rp66.380.624.757 Rp128.831.781.042

Dividen per lembar sahamDividends per share Rp19 Rp36

Rasio pembagian DividenDividend payout ratio 10,0% 20,0%

Tanggal pengumumanAnnouncement date 16 Juni 2020 13 Mei 2019

Tanggal PembayaranPayment date 8 Juli 2020 11 Juni 2019

Penjelasan mengenai aspek perpajakanExplanation of the Taxation Aspects



Pertumbuhan (Penurunan)Growth (decrease)

Rp %

PPH Badan / Corporate PPH 18 25 (7) (27,35%)

PPH Final Termyn / Final Term PPH 363 497 (134) (27,01%)

PPH 21 Perorangan / Individual PPH 21 71 74 (3) (4,04%)

PPN dan PPN BM / PPN and PPN BM 1.343 1.175 168 14,27%

PBB / Building Taxes 2 2 (0) (8,38%)

Pajak Lainnya / Other Taxes 1 1 (0) (40,38%)

Jumlah / Total 1.796 1.773 23 1,31%

Kontribusi Terhadap Negara Contribution to the Country

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan atau Manajemen

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak mengadakan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.

Employee and/or Management Stock Option Plan

Throughout 2020, the Company did not hold any employees and/or management stock option plan



Investasi

Dalam upaya meningkatkan produktivitas, Perseroan telah melakukan investasi barang modal dengan total sebesar Rp509 miliar. Investasi barang modal tersebut utamanya ditijukan untuk menunjang proses produksi dan pengembangan usaha Perseroan.

Ekspansi

Pada tahun 2020 perusahaan melakukan ekspansi usaha pada segmen investasi infrastruktur dengan membentuk anak usaha PT Jalintim Adhi Abipraya.

PT Jalintim Adhi Abipraya merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta notaris Rosida Rajagukguk Siregar,S.H., M.Kn., nomor 42 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Jalintim Adhi Abipraya, sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0032956.AH.01.01 tahun 2020. PT JAA didirikan oleh Konsorsium ADHI-ABIPRAYA selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) atas Proyek KPBU Kegiatan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan di Provinsi Sumatera Selatan. Para pihak sepakat untuk mendirikan untuk melaksanakan proyek tersebut dengan porsi saham yang dimiliki oleh masing-masing sebesar :• PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sebesar 60%.• PT Brantas Abipraya (Abipraya) sebesar 40%.

Divestasi

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak memiliki informasi material terkait divestasi.

Penggabungan Usaha

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak memiliki informasi material terkait penggabungan usaha.

Akuisisi

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak memiliki informasi material terkait akuisisi.

InvestmentIn order to increase productivity, the Company has placed total capital expenditure investment of IDR509 billion. The capital expenditure investment was mainly aimed to support the Company’s production process and business development.

ExpansionIn 2020, the company expanded its business in the infrastructure investment segment by establishing a subsidiary, PT Jalintim Adhi Abipraya.

PT Jalintim Adhi Abipraya is a limited liability company established based on the notary deed of Rosida Rajagukguk Siregar, S.H. M.Kn., number 42 dated July 13, 2020 concerning the Establishment of a Limited Liability Company, PT Jalintim Adhi Abipraya, as legalized by the Decree of the Minister of Law and Human Rights number AHU- 0032956.AH.01.01 year 2020. PT JAA was founded by the ADHI-ABIPRAYA Consortium as the Implementing Business Entity (BUP) for the PPP Project for the Preservation of East Sumatra Highway Roads in South Sumatra Province. The parties agreed to implement the project with a share of the shares owned by each of:• PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) by 60%;• PT Brantas Abipraya (Abipraya) by 40%.

Divestment

Throughout 2020, the Company did not have material information related to divestment.

Business Merger

Throughout 2020, the Company did not have material information related to business merger.

Acquisition

Throughout 2020, the Company did not have material information related to acquisition.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring



Restrukturisasi Utang/Modal

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak memiliki informasi material terkait restrukturisasi utang/modal.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

dalam jutan Rupiah/in million Rupiah

No

Jenis Penawaran Umum

Type of Public Offering

Tanggal Efektif

Effective Date

Nilai Realisasi Hasil Penawaran UmumAmoount of Realization of Public Offering

Proceeds

Rencana Penggunaan Dana

Fund Use Plan

Realisasi Penggunaan DanaRealization of the

Use of FundsSisa Dana

Hasil Penawaran

UmumRemaining

Public Offering Proceeds

Jumlah Hasil Penawaran

UmumTotal Public

Offering Proceeds

Biaya Penawaran

UmumPublic

Offering Costs

Hasil BersihNet

Proceeds

Belanja Modal Investasi,

Refinancing, dan Modal Kerja

Investment Capital Expenditures,

Refinancing, and Working Capital

Belanja Modal Investasi,

Refinancing, dan Modal Kerja

Investment Capital Expenditures,

Refinancing, and Working Capital

1

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III ADHI Tahap 1 Tahun 2020Shelf-Registration Public Offering of Obligations III Phase 1 Year 2020

11 November 2020

289.600 3.720 285.880 285.880 68.382 217.498

JumlahTotal 289.600 3.720 285.880 285.880 68.382 217.498

Debt/Capital Restructuring

Throughout 2020, the Company did not have material information relate dto debt/capital restructuring.

Realization of the Use of Proceeds from the Offering

Sesuai POJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan sebagai mana yang ditetapkan dalam POJK No 17/POJK.04/2020 yang dilakukan oleh Perseroan.

Transaksi Material dengan Pihak Afiliasi

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat transaksi material dengan pihak afiliasi sebagai mana yang ditetapkan dalam POJK No 17/POJK.04/2020 yang dilakukan oleh Perseroan.

In accordance with POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, a transaction is categorized as a Material Transaction if the transaction value is equal to 20% (twenty percent) or more of the equity of the Public Company.

Material Transactions With Conflicts of Interest

Throughout 2020, there were no material transactions with a conflict of interest as stipulated in POJK No. 17/POJK.04/2020 conducted by the Company.

Material Transactions with Affiliated Parties

Throughout 2020, there were no material transactions with affiliated parties as stipulated in POJK No. 17/POJK.04/2020 conducted by the Company.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Information on Material Transactions With Conflicts of Interest and/or Transactions With Affiliated Parties



Transaksi Pihak Berelasi

Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK 7, “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Berdasarkan Peraturan VIII.G.7, entitas berelasi dengan Pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Nama Pihak Dan Sifat Hubungan Berelasi

Uraian nama pihak dan sifat hubungan berelasi disajikan sebagai berikut.

Related Party Transactions

The Company entered into transactions with related parties, in accordance with PSAK 7, “Related Party Disclosures”. Based on Rule VIII.G.7, an entity related to the Government is an entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government.

Names of Parties and the Nature of Related Relationships

Descriptions of names of the parties and the nature of the related relationship are presented as follows.

Pihak Berelasi/ Related Parties Sifat Hubungan/ Nature of Relationship Jenis Transaksi/ Nature of Transactions

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia

Penempatan giro dan penempatan kas yang dibatasi penggunannya/ Placement of current accounts and placement of restricted cash

PT Bank BRI SyariahDikendalikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/ Controlled by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia

Penempatan giro, penempatan kas yang dibatasi penggunannya, dan penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya/ Placement of current accounts, placement of restricted cash, and placem ent of restricted deposits

PT Bank Syariah Mandiri Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/Controlled by PT Mandiri (Persero) Tbk. Penempatan giro/ Placement of current accounts

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk



Kementrian KeuanganPemegang saham mayoritas melalui Pemerintah Pusat RI/Majority shareholders through the Central Government of the Republic of Indonesia

Penagihan atas jasa konstruksi/ Billing of construction services

PT Angkasa Pura (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the the Republic of Indonesia


PT Askes (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Boma Bisma Indra (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Jasamarga Bali Tol Dikendalikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk/Controlled by PT Jasa Marga (Persero) Tbk.


PT Marga Sarana Jabar Dikendalikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk/Controlled by PT Jasa Marga (Persero) Tbk.


PT Trans Marga Jateng Dikendalikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk/Controlled by PT Jasa Marga (Persero) Tbk.


PT Pelindo (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Pertam ina (Pers ero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)





Pihak Berelasi/ Related Parties Sifat Hubungan/ Nature of Relationship Jenis Transaksi/ Nature of Transactions

PT Waskita Karya (Persero) Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk


Penagihan atas jasa konstruksi, utang usaha/ Billing of construction service, account payab les

PT Hutama Karya (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia

Penagihan atas jasa konstruksi dan piutang ventura bersama/Billing of construction service and joint venture receivables

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia

Penagihan atas jasa konstruksi, utang usaha/ Billing of construction service, account payab les

PT Wijaya Karya Intrade Dikendalikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Controlled by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pemasok/ Supplier

PT Wijaya Karya Beton Dikendalikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Controlled by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pemasok/ Supplier

PT Kereta Api Indonesia (Persero)



PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Feni Haltim Dikendalikan oleh PT Aneka Tambang (Persero) Tbk/Controlled by PT Aneka Tambang (Persero) Tb k.


PT Jamsostek (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Marga Lingkar Jakarta Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Rekayasa Industri (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Varia Us aha Beton Dikendalikan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk/Controlled by PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Pemasok/ Supplier

PT Bio Farma (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Krakatau Wajatama Dikendalikan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Controlled by PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Pemasok/ Supplier

PT Krakatau Bandar Samudera Dikendalikan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Controlled by PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.


PT Jasa Raharja (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Istaka Karya (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia Piutang Ventura Bersama/ Joint Venture Receivable

PT Nindya Karya (Persero) Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat RI/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia


PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)



Manajemen Kunci/Key Management

Pengendali kegiatan Perusahaan/ Controller of the Company's activities

Penjualan properti dan real estat/ Sales of property and real estate

Kewajaran dan Alasan Dilakukan Transaksi Pihak Berelasi

Seluruh transaksi yang dilakukan pada tahun 2020 dilakukan secara wajar (Arm’s Length) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal. Kewajaran transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Perseroan dan bebas dari konflik kepentingan.

Fairness and Reasons for Conducting Related Party Transactions

All transactions carried out in 2020 were carried out fairly (Arm’s Length) and in accordance with normal commercial terms. The fairness of transactions with related parties was carried out fairly in accordance with applicable and regulations. Transactions were carried out based on reasons of the Company’s needs and are free from conflicts of interest.



Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

ADHI melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut.

Realization of Transactions with Related Parties

ADHI conducted certain transactions with related parties. Balances with the related parties are as follows.

AsetAssets

UraianDescription

2020 2019

Nilai (Rp)Value (Rp)

Persentase terhadap Total Aset (%)

Percentage of Total Assets (%)


Persentase terhadap Total Aset (%)

Percentage of Total Assets (%)

Kas dan Setara KasCash and Cash Equivalents 2.209.533.725.350 5,80 2.915.689.072.190 7,98

Piutang UsahaTrade Receivable 1.167.579.759.837 3,07 1.036.746.071.917 2,84

Piutang RetensiRetention Receivables 260.645.228.755 0,68 279.483.488.552 0,77

Tagihan Bruto Pemberi Kerja Gross Amount Due From Customers 6.627.878.969.664 17,40 5.015.305.321.102 13,73

Rekening yang Dibatasi PenggunaannyaRestrictred Current Account in Banks 134.964.463.850 0,35 118.393.245.139 0,32

Deposito yang Dibatasi PenggunaannyaRestricted Time Deposits 69.530.604.986 0,18 5.393.207.169 0,01

TotalTotal 10.470.132.752.442 27,49 9.371.010.406.069 25,66

LiabilitasLiabilities

UraianDescription

2020 2019


Persentase terhadap Total Liabilitas (%)Percentage of Total

Liabilitas (%)


Persentase terhadap Total Liabilitas (%)Percentage of Total

Liabilitas (%)

Utang UsahaAccounts Payable 9.395.112.957.140 28,89 6.556.801.851.470 22,09

Utang Bruto SubkontraktorSubcontractor’s Gross Debt 912.555.090.015 2,81 391.211.938.602 1,32

Utang Retensi Jangka PendekShort-Term Retention Debt 33.372.497.480 0,10 30.235.757.593 0,10

Utang Bank Jangka PendekShort-Term Bank Loans 4.343.899.100.000 13,36 1.973.499.100.000 6,65

Utang Bank Jangka PanjangLong-term Bank Loans 749.467.454.534 2,30 942.337.067.569 3,17

TotalTotal 15.434.407.099.169 47,46 9.894.085.715.234 33,33



Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perusahaan Pada Tahun Buku TerakhirTahun 2020, Pemerintah mensahkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang Undang ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap Perseroan. Namun, hingga saat ini Perseroan masih melakukan kajian terhadap dampak dari Undang Undang tersebut terhadap operasional Perseroan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Perusahaan Pada Tahun Buku TerakhirStandar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, degan penerapan dini diperkenankan yaitu:

• PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;

• PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;

• PSAK 71 (Amandemen 2017): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;

• PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;• PSAK 73: Sewa; • ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi

Nonlaba;• PSAK 1 (Amandemen 2019): Penyajian Laporan Keuangan

tentang Judul Laporan Keuangan;• PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan

Keuangan;• PSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas

Nirlaba;• PSAK 25 (Amandemen 2019): Kebijakan Akuntansi,

Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Material;

• PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;• PSAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung

Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;• ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya kecuali yang dijelaskan dibawah:

• Penerapan Awal PSAK 71: Instrumen Keuangan• Penerapan Awal PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan

Pelanggan• Penerapan Awal PSAK 73: Sewa

Dampak dari implementasi standar akuntansi tersebut terhadap Laporan keuangan Perseroan dapat dilihat pada catatan 2. c pada Laporan Keuangan Perseroan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Amendments to the Laws and Regulations on the Company in the Last Fiscal YearIn 2020, the Government passed Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This Law will more or less affect the Company. However, until now, the Company is still conducting studies on the impact of this Law on the Company’s operations.

Changes in Accounting Policies Applied by the Company in Current Fiscal YearThe following standards and amendments to standards are effective for teh period beginning on or after January 1, 2020, with earlier application permitted.

• PSAK 15 (Amendment 2017): Investments in Associates and Joint Ventures: Long-Term Interest in Associate and Joint Ventures;

• PSAK 62 (Amendment 2017): Insurance Contract - Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts;

• PSAK 71 (Amendment 2017): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation;

• PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers;• PSAK 73: Leases;• ISAK 35: Presentation of Non-profit Oriented Entity Financial

Statements;• PSAK 1 (Amendment 2019): Presentation of Financial

Statements regarding Title of Financial Statements;• PSAK 1 (Improvement 2019): Presentation of Financial

Statements;• PSAK 13: Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial

Reporting;• PSAK 25 (Amendment 2019): Accounting Polices, Changes in

Accounting Estimates and on Material Definition;

• PSAK 102 (Revised 2019): Accounting for Murabahah;• PSAK 101: Revenue Recognition on Deffered Murabahah

without Significant Risk Related to Inventory Ownership;• ISAK 102: Impairment of Murabahah Receivable.

The implementation of the standards had no significant impact on the number reported in the current reporting period or previous periods, except the following matters.

• First Implementation of PSAK 71: Financial Instruments• First Implementation of PSAK 72: Revenue from Contracts

with Customers• First Implementation of PSAK 73: Leases

The impact of the accounting standards implementation on the Company’s Financial Statements is presented in note 2.c in the Company’s Financial Statements as integrated part of this Annual Report.



Faktor yang Berdampak Signifikan Terhadap kelangsungan Usaha Perseroan

Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan merosotnya pertumbuhan ekonomi dan mengancam kesehatan dan keselamatan manusia memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Namun, dengan upaya mitigasi yang tepat yang dilakukan Perseroan, hal tersebut masih dapat dikendalikan sehingga tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Assessment yang Dilakukan Manajemen Terhadap kelangsungan Usaha

Perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk melakukan pemetaan terhadap risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi Perseroan dalam aktivitas usahanya, baik dari sisi internal maupun eksternal. Selain itu, Perseroan juga telah menetapkan langkah-langkah mitigasi dari setiap jenis risiko yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penilaian risiko Perseroan tahun 2020, secara umum dapat dikatakan tingkat maturity risiko Perseroan masih berada pada level yang baik. Selain itu, kondisi lingkungan internal dan eksternal Perseroan juga masih cukup mendukung bagi Perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang.

Factors That Have a Significant Impact on the Continuity of the Company’s Business

The covid-19 pandemic, which has resulted in the decline of economic growth and threated human health and safety, has quite an impact on the Company’s business continuity. However, with proper mitigation efforts carried out by the Company, this can still be controlled so that it does not have a significant impact on the Company’s business continuity.

Assessment Conducted by the Management on Business continuity

The Company has implemented a comprehensive risk management system to map risks that may be faced by the Company in its business activities, both internally and externally. In addition, the Company has also determined mitigation measures for each type of risk.

Based on results of the Company’s risk assessment in 2020, in general, the Company’s risk maturity level is still considered at a good level. In addition, the internal and external environmental conditions of the Company are still quite supportive for the Company to continue to grow and develop.

Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information



Prospek Usaha

Tahun 2021 merupakan tahun yang menantang dimana terdapat beberapa hal yang akan mempengaruhi kinerja ADHI, diantaranya adalah adanya proyek investasi baru dan adanya disrupsi global pengaruh wabah COVID-19.

Berdasarkan analisa McKinsey, seluruh industri di dunia akan menghadapi disrupsi pasar global. Ada 5 kekuatan yang akan mendorong perubahan pada industri secara global yaitu: model bisnis yang berfokus pada konektivitas, Artificial Intelligence (AI) dan sistem automasi, Internet of Things (IoT), elektrifikasi, dan keamanan cyber. Kelima hal itu saling berkaitan erat dan mempengaruhi seluruh sektor industri dan bisnis. Selain kelima hal itu, kompetisi di pasar global banyak dipengaruhi oleh China dan India yang merupakan raksasa di bidang teknologi dan ekonomi. Untuk menghadapi persaingan dengan China dan India, korporasi-korporasi di dalam negeri harus mampu bergerak lebih lincah dalam menjalankan bisnisnya.

Selain disrupsi pasar oleh pasar global, ADHI menghadapi ancaman dalam menjalankan bisnis di bidang konstruksi. Ke depannya, semakin banyak proyek yang akan mengalihkan resiko dari pemilik kepada pihak kontraktor dan juga menggunakan turn key sebagai basis pembiayaan. Ancaman-ancaman ini bukan hanya dihadapi oleh ADHI namun dihadapi oleh seluruh pelaku sektor bisnis konstruksi di Indonesia. ADHI harus terus beradaptasi dan bergerak semakin lincah dalam menjalankan bisnisnya agar mampu meminimalisir ancaman ini dan bersaing di pasar global.

Faktor terbaru yang sangat mempengaruhi bsinis ADHI adalah adanya wabah COVID-19. Wabah COVID-19 masih menjadi isu utama dunia dan menyebabkan kepanikan global. Pergerakan pasar keuangan dan harga komoditas saat ini sangat bergantung pada perkembangan COVID-19.

Berdasarkan kondisi-kondisi di berbagai sektor yang tercantum diatas, ADHI merencanakan perolehan kontrak di tahun 2021 sebesar Rp32,9 triliun dengan kontribusi per lini bisnis sebagai berikut:

1. Konstruksi sebesar 82%2. Energi sebesar 6%3. Properti sebesar 8%4. Industri sebesar 6%

Business Prospect

2021 will still be a challenging year where there are several things that will affect ADHI’s performance, including the existence of new investment projects and global disruption as the impact of the covid-19 outbreak.

Based on McKinsey’s analysis, all industries worldwide will deal with global market disruption. There are five forces that will drive a change in the industry globally, including: business models that focus on connectivity, Artificial Intelligence (AI) and automation systems, Internet of Things (IoT), electrification, and cyber security. The five things are closely related and affect all industrial and business sectors. Apart from these five things, competition in the global market is heavily influenced by China and India, which are giants in technology and economy. To encounter competition with China and India, domestic corporations must be able to move more agile in running their business.

In addition to the market disruption by the global market, ADHI will also experience threats in doing business in the construction sector. In the future, the more projects will transfer risks from owners to contractors and also use turn keys as the basis for financing. These threats are not only faced by ADHI but also all actors in the construction business sector in Indonesia. ADHI shall continue to adapt and move more agile in running its business to minimize the threats and compete in the global market.

The most recent factor affecting ADHI’s business is the Covid-19 outbreak. The Covid-19 outbreak still becomes a major global issue and causes global panic. Current movements in financial markets and commodity prices are highly dependent on the Covid-19 progress.

Based on the conditions in various sectors listed above, ADHI plans to acquire contracts in 2021 amounting to IDR32.9 trillion with contributions per business line, as follows:

1. Construction of 82%2. Energy of 6%3. Property at 8%4. Industry of 6%






Fungsi Penunjang Bisnis Business Support Function


Sumber Daya ManusiaHuman Resources

“Membangun insan yang unggul, profesional, amanah dan berjiwa wirausaha” merupakan bunyi dari butir pertama misi ADHI. Hal ini menunjukan bahwa ADHI memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk mewujudkan visi Perseroan, yaitu “Menjadi Korporasi Inovatif dan Berbudaya Unggul untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”, ADHI membutuhkan SDM yang handal dan berkualitas. Itu hanya bisa diwujudkan dengan melakukan pengelolaan dan pengembangan SDM secara komprehensif dan terintegrasi dengan strategi Perseroan.

Kebijakan Pengelolaan SDM

SDM merupakan aset utama bagi ADHI. Perseroan berkomitmen untuk menjadi perusahaan konstruksi terkemuka melalui penerapan kerangka pengelolaan SDM yang dapat menciptakan kualitas kinerja dan pelayanan yang semakin baik. Secara berkelanjutan, ADHI terus melakukan penguatan organisasi, melakukan pembenahan manajemen SDM, pengembangan sistem informasi SDM, manajemen kinerja, sistem rekrutmen, kompensasi dan benefit, pengembangan karir, serta pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

"Developing superior, professional, trustworthy and resources is person" are declared in the first point of ADHI's mission. This indicates that ADHI has a great concern on Human Resources (HR).

To realize the Company's vision, which is "To become an Innovative and Excellent Cultured-Corporation for Sustainable Growth,” ADHI seeks the reliable and quality human resources. This purpose will only be realized by managing and developing HR comprehensively and integrated with the Company's strategy.

HR Management Policy

HR is the main asset for ADHI. The Company is committed to become a leading construction company through the implementation of a human resource management framework with capability to create better quality performance and service. ADHI continuously performs organizational enforcement, reforms HR management, and develops HR information systems, performance management, recruitment systems, compensation and benefits, career development, and HR competencies through continuous learning and training.




“Perseroan menyadari bahwa tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang paling berpengaruh terhadap kinerja Perseroan.” “The Company realizes that manpower is one of the most influential resources on the Company's performance

SDM menjadi faktor penting bagi ADHI karena menjadi salah satu faktor pendukung keberlanjutan perusahaan. Perseroan menyadari bahwa tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang paling berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Karena itu, Perseroan sangat peduli terhadap upaya peningkatan kompetensi dan motivasi SDM secara berkesinambungan. Perseroan berkepentingan memiliki SDM yang andal, loyal dan berkompeten untuk meraih visi, misi dan kesuksesan usaha yang berkelanjutan.

Tahun 2020, di tengah masa pandemi Covid-19, penyelarasan strategi pengelolaan SDM dengan strategi Perseroan menjadi bagian yang sangat penting. ADHI tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan karyawan, namun juga harus memastikan bahwa kegiatan usaha Perseroan tetap dapat berjalan dengan baik.

Penanggung Jawab Pengelolaan SDMPengelolaan SDM ADHI berada di bawah Departemen Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab kepada Direktur Sumber Daya Manusia. Departemen SDM bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pengelolaan dan pengembangan SDM, mulai dari proses perencanaan hingga melakukan evaluasi dari setiap program kerja yang sedang berjalan.

HR is one of the important factors for ADHI because it supports the company's sustainability. The Company realizes that manpower is one of the most influential resources on the Company's performance. Therefore, the Company has a great concern on taking initiatives to continuously develop the HR competence and motivation. The Company has an interest in having reliable, loyal and competent human resources to achieve the vision, mission and sustainable business success.

In 2020, aligning the HR management strategy with the Company's strategy becomes a very important move amidst the Covid-19 pandemic. ADHI strives to prioritize employee’s health and safety. However, shall also ensure that the Company's business activities can continue to run properly.

Unit in Charge of HR Management

HR management in ADHI is under the Human Resources Department who reports to the Director of Human Resources. The HR Department is fully responsible upon entire HR management and development process, from planning to evaluating ongoing work program.


Organisasi Departemen SDM tahun 2020 tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 014-6/2019/471 tanggal 12 November 2019 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi.

Adapun Struktur Organisasi Departemen SDM yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Departemen SDM

Departemen SDM bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi di ADHI Karya secara incorporated, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan talent dengan kapasitas dan kapabilitan yang sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan.

Program Kerja Departemen SDMTahun 2020, Departemen SDM telah menyusun program kerja untuk menunjang pencapaian tujuan jangka menengah dan panjang Perseroan. Program kerja Departemen SDM disusun dengan memperhatikan arah pengembangan strategi Perseroan baik dari aspek kondisi internal dan eksternal.

Berikut merupakan strategi utama Departemen SDM di tahun 2020:1. Meningkatkan kreativitas dan inovasi Insan ADHI untuk terus

terbuka dengan hal baru.2. Menanamkan rasa memiliki akan perusahaan dan menjadi

bagian yang lebih dari ADHI.3. Meningkatkan kompetensi, knowledge, skill serta attitude

Insan ADHI.4. Mengembangkan kompetensi teknis, bisnis dan kepemimpinan

melalui rangkaian knowledge management.5. Memberikan peluang pembelajaran formal dan informal

untuk memastikan perolehan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan.

Duties and Responsibilities of the HR Department

HR Department is responsible for managing and developing Human Resources in ADHI Karya in competency-based and incorporated manner. as well as ensuring the fulfillment of talent needs with the capacities and capabilities that are in line with the Company's business development.

HR Department Work ProgramIn 2020, the HR Department has prepared a work program to support the achievement of the Company's medium and long-term goals. The HR Department's Work Program was prepared by considering the direction of the Company's strategy development, both from the internal and external condition aspects.

In 2020, the main strategies of HR Department were as follows:1. Increasing creativity and innovation of ADHI’s personnel to

keep being open to new ideas.2. Internalizing a sense of belonging to the company to engage

the personnel to become more significant part of ADHI3. Improving the competency, knowledge, skills and attitude of

ADHI’s personnel4. Developing technical, business and leadership competencies

through a series of knowledge management5. Providing formal and informal learning opportunities to

ensure the acquisition of knowledge and skills required for employment

General Manager SDMHR General Manager

Manager Biro Pengembangan Sistem dan Organisai

Bureau Manager of System and Organization Development

Manager Biro Rekrutment dan Pengharkatan

Bureau Manager of Recruitment and Acknowledgment

Manager Biro Pelatihan dan PengembanganBureau Manager of

Training and Development

In 2020, organization of the HR Department in 2020 is disclosed in the Board of Directors Decree No. 014-6/2019/471 dated November 12, 2019 concerning Organization Structure Improvement.

The Organization Structure of HR Department is as follows:




Target dan Rencana Kegiatan Departemen SDMDalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020, Departemen SDM telah menetapkan sejumlah target dan rencana kegiatan yang dilakukan tahun 2020. Berikut adalah beberapa target Departemen SDM dan realisasinya:

Roadmap Pengembangan Top TalentTop Talent Development Roadmap

UraianDescription

Target 20202020 Target

RealisasiRealization

Pencapaian TargetTarget Achieved

Jumlah SDMTotal HR 918 1291 140%

Pelatihan InternalInternal Training

97 pelatihan97 trainings

54 pelatihan54 trainings 56%

Pelatihan EksternalExternal Training

39 pelatihan39 trainings

62 pelatihan62 trainings 159%

Sertifikasi EksternalEksternal Certification

1198 sertifikasi1198 certifications

1125 sertifikasi1125 certifications 94%

Pendidikan LanjutanAdvanced Education

10 peserta10 participants

17 peserta17 participants 170%

Pola Pengembangan SdmPengelolaan SDM ADHI dilakukan secara incorporated oleh Departemen SDM yang terintegrasi sesuai 5 lini bisnis ADHI. Setiap tahapan proses pengelolaan SDM ADHI diatur dalam Prosedur SDM yang akan dievaluasi dan ditinjau setiap tahun, untuk disesuaikan dengan perkembangan Perusahaan. Bagan proses Integrated Human Resource Management, ditunjukkan gambar berikut:

HR Department Target and Activity Plans

In the 2020 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), the HR Department has set a number of target and activity plans for 2020. Some of the HR Department's targets and their realization are as follows:

The HR Development Pattern ADHI HR Management is carried out in incorporated manner by the HR Department, which is integrated according to ADHI’s 5 Each stage of ADHI HR management process is regulated in the HR Procedure that will be evaluated and reviewed annually, to be adjusted to the development of the Company. The chart of the Integrated Human Resource Management process is shown in the figure below:


Integrated Human Resources ManagementIntegrated Human Resource Management

Visi & MisiVision & Mission

KNOWLEDGE

Organization Design

Corporate Strategy

UU 13 -2003Kepmen 102 - 2004

Law 13-2003Ministerial Decree

102-2004

Corporate Policy

Accountibility Mapping Organization Structure Job Analysis

Job Evaluation Job Description

Corporate Manual Strategi Departemen SDMHR Department Strategy

RJPP + RJPAPCompany and

Subsidiaries Long-Term Plans

RKAP + RKAB + RKAAPRKAP + RKAB + RKAAP

Organization Culture

Job Recruitment

Innovation ManagementChange Management Profile SDMHR Profile

Organization Design & Development Recruitment & Selection




Man Power Planning

CA

REE

R M

AN

AG

EMEN

T

MANAGEMENT

Individual Development Program

Rekrutmen & Seleksi Recruitment & Selection

Status PegawaiEmployee Status

Job Assignment

Career Path

People Development

Succesion Planning Senior Manager Development Program

Training & Development

GAP

Coaching, Counseling & Mentoring

Performance Management System

Personal Grade

Sistem RemunerasiRemuneration System

Compensation and Benefits

InsentifIncentive

PensiunPension

Database/ITEngagement

Maintain & Development

Reward Management & Industrial Relationship


This chart illustrates the process of human resource management from upstream to downstream. Organization and Design are two stages of providing HR infrastructure in accordance with the vision, mission, and strategy of the Company. From the company's vision and mission as well as the company's strategy, the most appropriate organizational design will be determined to support the achievement of the company's vision and mission. After the design and organizational structure are determined, then the HR Department will conduct a job analysis and job evaluation to determine the duties and responsibilities, terms or requirements, and the value of the existing position.

Furthermore, to fulfil the talent needs or vacant positions, the HR Department will recruit internally or externally (as needed) to get the best talents in the required positions. To maintain talent engagement and work performance, the HR Department also conducts training and development for ADHI personnel. The training and development program is carried out based on the analysis of the company's needs and is aligned with the company's business development. The development program is also designed by taking into account the competencies of the employees concerned. The HR Department also manages reward management and industrial relations to ensure that all employee rights are fulfilled in accordance with prevailing laws.

All HR management processes and programs are carried out aiming at maximizing performance and increasing the engagement of ADHI's personnel. HR management will certainly be more effective if it is supported by the availability of an accurate database and integrated information technology.

HR ManagementADHI HR management is carried out in an integrated mechanism starting from employees' recruitment to retirement. Although carried out partially, all of these activities were interrelated processes. This is intended to assure that the HR management can achieve its goals, which is to provide real support for the achievement of the Company's vision and mission.

Recruitment

Recruitment is an initial process that is very influential to the sustainability of ADHI HR management. Through a good recruitment program, the Company can recruit human resources based on the needs, both in terms of competence and character.

ADHI carries out the requirement through several methods, which are Fresh Graduate Development Program (FGDP), Post Graduate Development Program (PGDP), and Regular.

Dalam bagan ini dijelaskan proses manajemen SDM dari hulu ke hilir. Organization dan Design merupakan tahapan untuk menyediakan infratruktur SDM yang sesuai dengan visi dan misi serta strategi perusahaan. Dari visi dan misi perusahaan serta strategi perusahaan tersebut, akan ditentukan desain organisasi yang paling tepat untuk menunjang pencapaian visi dan misi perusahaan. Setelah desain dan struktur organisasi ditetapkan, selanjutnya Departemen SDM akan melakukan job analysis dan job evaluation untuk menentukan tugas dan tanggung jawab, persyaratan, dan nilai dari setiap posisi yang ada.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan atau posisi yang kosong, maka Departemen SDM akan melakukan rekrutmen secara internal atau eksternal (sesuai kebutuhan) untuk mendapatkan talent terbaik di posisi yang dibutuhkan. Untuk menjaga engagement dan performa kerja talent, Departemen SDM juga melakukan pelatihan dan pengembangan bagi Insan ADHI. Program pelatihan dan pengembangan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan perusahaan dan diselaraskan dengan perkembangan bisnis perusahaan. Program pengembangan juga dirancang dengan mempertimbangkan kompetensi dari karyawan yang bersangkutan. Departemen SDM juga melakukan pengelolaan penghargaan (reward management) dan hubungan industrial untuk memastikan seluruh hak karyawan diterima sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Seluruh proses manajemen SDM dan program yang dijalankan bertujuan untuk memaksimalkan performa serta meningkatkan engagement Insan ADHI. Pengelolaan SDM tentunya akan semakin efektif jika ditunjang dengan ketersediaan database yang akurat dan teknologi informasi yang terintegrasi.

Manajemen SDMManajemen SDM ADHI dilakukan secara terintegrasi mulai dari rekrutmen hingga karyawan memasuki masa purna bhakti. Kendati dilakukan secara parsial, namun seluruh kegiatan tersebut merupakan proses yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal tersebut ditujukan agar manajemen SDM dapat meraih tujuan, yaitu memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian visi dan misi Perseroan.

Rekrutmen

Rekrutmen menjadi proses awal yang sangat menentukan keberlanjutan manajemen SDM ADHI. Melalui program rekrutmen yang baik, Perseroan dapat memperoleh SDM yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi kompetensi maupun karakter.

ADHI menjalankan rekrutmen melalui beberapa metode, yaitu Fresh Graduate Development Program (FGDP), Post Graduate Development Program (PGDP), dan Reguler.




Management Trainee

Program Management Trainee di PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. terdapat 2 (dua) program, yaitu Fresh Graduate Development Program (FGDP) dan Post Graduate Development Program (PGDP). Program ini didasarkan atas tingkat Pendidikan sebagai persyaratan rekrutmennya.

Pada tahun 2020, ADHI merekrut 52 karyawan baru yang terdiri dari 4 karyawan baru peserta program MT dan sisanya karyawan baru non-MT.

Management Trainee

There were two Management Trainee Programs in PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. which are Fresh Graduate Development Program (FGDP) and Post Graduate Development Program (PGDP). These programs are based on the level of education.

In 2020, ADHI recruited 52 new employees comprising of four new employees participating in the MT program and the remaining are non-MT employees.

Jumlah Rekrutmen 3 (Tiga) tahun TerakhirTotal Recruitment in the Three Recent Years

UraianDescription 2020 2019 2018

Karyawan Program MTMT Program Employee 4 287 92

Karyawan Non-MTNon-MT Employee 48 13 -

Jumlah RekrutmenTotal Recruitment 52 300 92

Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi

Bagi ADHI, SDM merupakan aset utama. Karena itu, ADHI berupaya untuk terus meningkatkan “nilai” dari aset tersebut dengan menjalankan program pendidikan dan pengembangan kompetensi. Hal ini merupakan salah satu upaya yang harus dipersiapkan Perseroan, yaitu bagaimana mempersiapkan perbaikan di segala lini untuk meningkatkan produktivitas operasional dan kematangan organisasi agar dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai visi dan misinya.

Program pendidikan dan pengembangan kompetensi tidak hanya berorientasi kepada kemampuan manusia semata-mata, karena dalam sistem organisasi/perusahaan selain mencakup aspek manusia juga mencakup sistem manajemen, kebijakan, strategi, peraturan dan lainnya.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi karyawan, Perseroan memiliki 3 (tiga) golongan program, sebagai berikut:

1. Organizational Development Program Program pelatihan dan pengembangan yang diperuntukan bagi seluruh pegawai ADHI dalam rangka mendukung pertumbuhan Perseroan secara menyeluruh.

2. Individual Development Program Program peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan rencana karir individu dan persyaratan di masing-masing jabatan.

3. Management Development Program Program untuk meningkatkan kompetensi para manajer dan pimpinan Perseroan.

Education and Competency Development

ADHI views HR as the main asset. Therefore, ADHI strives to continue to increase the "value" of its asset by carrying out educational programs and competency development. This is one of the efforts that must be prepared by the Company, which is how to prepare improvements in all lines to increase operational productivity and organizational maturity in order to be more effective and efficient in achieving the vision and mission.

Education and competency development programs are not only oriented to human abilities because in an organization/company system, in addition to covering the human aspect, it also includes management systems, policies, strategies, regulations, and others.

To improve employee competence, the Company has three program categories, as follows:

1. Organizational Development ProgramTraining and development programs intended for all ADHI employees/personnel in order to support the overall growth of the Company.

2. Individual Development ProgramEmployee competency improvement programs in accordance with individual career plans and requirements for each position;

3. Management Development ProgramPrograms to improve the competence of managers and leaders of the Company.



Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta dalam rangka menjawab tantangan dan pesatnya perubahan industri konstruksi di era Industri 4.0, pada tahun 2011 ADHI mendirikan ADHI Learning Center (ALC).

Keberadaan ALC difokuskan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan karyawan internal ADHI dengan fungsi utama mendukung Departemen SDM dalam menjalankan program pengembangan kompetensi karyawan. Metodenya adalah melalui pelatihan-pelatihan internal.

Meskipun ada pelatihan-pelatihan internal, namun karyawan maupun manajemen diikutsertakan dalam program pelatihan eksternal dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan peningkatan kemampuan. Perpaduan pelatihan internal dan eksternal ini sekaligus memenuhi instruksi Pemerintah Indonesia yang menganjurkan bagi para pelaku industri konstruksi Nasionaluntuk menguasai Teknologi 4.0. Penguasaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing di tingkat global, sehingga masing-masing BUMN sektor kontruksi diarahkan mengembangan inovasi teknologi pembangunan infrastruktur.

Untuk menyesuaikan perkembangan industri kontruksi dan inovasi Teknologi Industri 4.0, materi kurikulum pelatihan ALC disusun sesuai dengan lingkup kerja tiap karyawan sesuai jabatan masing-masing. Pelatihan tersebut juga bertujuan supaya karyawan semakin kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang atau divisi masing-masing. Modul pelatihan karyawan terdiri dari materi hard skill dan soft skill. Pengembangannya disesuaikan dengan kemampuan karyawan. Aspek pengukuran kemampuan individu dilakukan melalui assessment potensi dan kompetensi serta hasil dari performance appraisal individu.

Pengembangan Karir

ADHI menerapkan sistem manajemen karir berbasis kompetensi yang telah disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan untuk setiap grade melalui uji kompetensi. Tahapan jenjang karir SDM adalah melalui implementasi talent management secara bertahap di tiap Unit Kerja berdasarkan desain individual development planning dan individual career planning masing-masing karyawan potensial.

Untuk memastikan jenjang karir karyawan terpenuhi, maka Perseroan menyusun kerangka pengembangan karir dengan mempertimbangkan masing-masing faktor yaitu kebutuhan perusahaan dan aspirasi karyawan.


To support implementation of educational programs and competency development as well as to answer the challenges and rapid changes in the construction industry in the Industrial Era 4.0, in 2011, ADHI established the ADHI Learning Center (ALC).

The existence of ALC is focused to be the center of education and training for ADHI's internal employees with the main function of supporting the HR Department in carrying out employee competency development programs. The method is through internal trainings.

In addition to the internal trainings, the employees and management are involved in external training programs based on conditions and needs to develop their skills (abilities). The combination of internal and external training also simultaneously fulfills the Indonesian Government's instructions as recommended for the national construction industry players to master the Technology 4.0. In order to increase competitiveness at the global level so that each BUMN in the Construction Sectormoves forward to develop technological innovations in infrastructure development.

To adjust to the development of the construction industry and Industrial Technology 4.0 innovation, the training curriculum materials of ALC are prepared according to the scope of work (job description) of each employee according to their respective positions. The training is also aimed to increase the employees' competency in carrying out their duties and functions in their respective fields or divisions. The employee training module consists of materials to enhance their hard skills and soft skills. The development is adjusted to the ability of the employees. The aspect of measuring individual abilities is carried out through an assessment of potential and competencies as well as the results of individual.

Career Development

ADHI implements a competency-based career management system that has been adjusted to the requirements specified for each grade through a competency test. The HR career path is fulfilled through gradual implementation of the talent management in each work unit based on individual development planning designs and individual career planning for each potential employee.

To ensure that employees' career paths have been fulfilled, the Company has formulated a career development framework by considering two factors, namely the company's needs and employee aspirations.




Skema People Development ADHIADHI People Development Scheme

Job Assignment

Recruitment and Selection

Job Assignment

Job AssignmentJob EnrichmentJob Enlargement

Job AssignmentJob Enrichment

PGDP [Post Graduate Development Program]FGDP [Fresh Graduate Development Program]GEDP [Great Employee Development Program]CMDP [Construction Manager Development Program]

PMDP [Project Manager Development Program]

GSDP [Great Specialist Development Program]

SMDP [Senior Manager Development Program]

PDDP [Project Director Development Program]

GMDP [General Manager Development Program]

ELP [Excecutive Learning Program]

Perseroan berkeyakinan bahwa program pengembangan karier karyawan merupakan salah satu bagian penting yang tak bisa dihindari di dalam proses pengelolaan SDM agar terjadi regenerasi organisasi. Oleh karena itu, Perseroan telah merancang sebuah sistem penilaian kinerja yang komprehensif yang bertujuan untuk memotivasi para karyawan agar mereka terdorong untuk meningkatkan kontribusinya serta bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penerapan sistem penilaian kinerja tersebut pada prinsipnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari program pengembangan karir karyawan.

The Company believes that employee career development programs become a necessary and important part in the HR management process for organizational regeneration. Therefore, the Company has designed a comprehensive performance appraisal system that aims to motivate employees so that they will be motivated to make more contribution and be passionate in carrying out their duties and responsibilities optimally. Principally, implementation of the performance appraisal system becomes an integrated part of the employee career development program.


Pengembangan Organisasi

Sejalan dengan perkembangan skala bisnis Perseroan, organisasi Perseroan juga turut berkembang. Pengembangan Struktur Organisasi beserta job requirement dan job description, disusun mengacu pada visi dan misi serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dan akan ditinjau kembali untuk menjawab perubahan dinamika bisnis ADHI.

Pengembangan organisasi ADHI tidak hanya pada lingkup perusahaan induk, tapi juga mencangkup anak perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta integrasi dan sinergi antara induk dan anak perusahaan.

Masing-masing struktur organisasi disusun berdasarkan proses bisnis/ rantai nilai dengan mempertimbangkan job value dan ketersediaan kandidat/personil. Struktur Organisasi Korporat, Kantor Pusat, Unit Operasional, Proyek, Anak Perusahaan, Unit Operasi Anak Perusahaan dan Proyek/Pabrik/ Kawasan Anak Perusahaan ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan Direksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Kelola SDM ADHI 2020.

Asesmen Kompetensi

Perseroan telah memiliki sistem penilaian kinerja karyawan atau asesmen kompetensi menyeluruh yang penerapannya dilakukan dengan mengacu pada Key Performance Indicator (KPI) untuk setiap tingkatan, mulai dari tingkat korporat hingga ke individu.

Asesmen kompetensi dilakukan secara independen oleh: 1. Lembaga Asesmen/Konsultan SDM yang ditunjuk atas

persetujuan Direksi untuk penilaian jabatan BoD, BoD-1, dan jabatan lainnya sampai dengan Project Manager atau setara Project Manager.

2. Tim Penilai yang ditunjuk atas persetujuan Direksi untuk menilai jabatan di bawah Project Manager atau setara Project Manager.

3. Departemen SDM dengan melibatkan atasan langsung dan atasan dari atasan

Program PensiunPerseroan memastikan dan menjamin kepada pegawai tetapnya bahwa pada saat purna bhakti akan menerima pensiun sesuai perhitungan pesangon UU Ketenagakerjaan dengan melakukan kerjasama pengelolaan dana program pensiun di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Program Pensiun yang dipilih Perseroan adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang dikelola oleh DPLK BNI dan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang dikelola oleh DPLK Jiwasraya. Besaran pemberian manfaat pensiun diperhitungkan dengan perhitungan pesangon pada UU Ketenagakerjaan. Perseroan berkomitmen membayarkan hak tersebut dengan menggunakan nominal yang tertinggi antara perhitungan pesangon atau akumulasi saldo iuran kontribusi perseroan.

Organizational Development

In line with the Company's business scale development, the Company's organization also develop. The development of the organizational structure along with the Job Requirements and job descriptions is prepared in accordance with the vision and mission as well as the Company Long Term Plan (RJPP) and the Company Budget Work Plan (RKAP) that are stipulated in the Decree of the Board of Directors and will be reviewed to respond to changes in ADHI's business dynamics.

ADHI's organizational development is not only in the scope of the parent company, but also includes subsidiaries. This is intended to create integration and synergy between the parent company and subsidiaries.

Each organizational structure is prepared based on the business process/value chain by considering job value and availability of candidates/personnel. The Corporate Organizational Structure, Head Office, Operational Units, Projects, Subsidiaries, Subsidiary Operation Units and Subsidiary Projects/Factories/Areas are specified in the Attachment to the Decree of the Board of Directors which is an integral part of ADHI HR Governance 2020.

Competency Assessment

The Company has a comprehensive employee performance appraisal system or competency assessment, which is implemented by referring to the Key Performance Indicator (KPI) for every level, from corporate to individual levels.

Competency assessment is carried out independently by the following parties. 1. Human Resource Assessment/Consultant Institution appointed with the approval of the Board of Directors, for BoD, BoD-1, and other positions up to Project Manager or equal to Project Manager. 2. Appraisal Team appointed with the approval of the Board of Director for a position under Project Manager or equivalent to Project Manager. 3. HR Department by involving supervisors and direct supervisors for staff positions or at the staff level.

Pension ProgramThe Company ensures and guarantees its permanent employees that upon retirement they will receive a pension according to the calculation of severance pay in the Manpower Law by cooperating in managing pension program funds in the Financial Institution Pension Fund (DPLK). The pension program chosen by the company is the Defined Contribution Pension Program (PPIP) managed by DPLK BNI and the Pension Program for Severance Compensation (PPUKP) managed by DPLK Jiwasraya. The amount of pension benefits is determined by calculating the severance pay in the Manpower Law and the Company is committed to pay whichever is higher between the calculation of severance pay and the accumulated balance of the company's premium.




Road Map Pengelolaan SDM

ADHI memiliki roadmap pengembangan top talent yang digunakan sebagai dasar bagi Departemen SDM untuk memonitor dan menyusun program pengembangan yang dibutuhkan untuk para pegawainya. Program pengembangan ADHI dibuat untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang terbaik. Program ini disusun sesuai dengan tingkatan/cluster para pegawai ADHI, dengan mempertimbangkan hard skill serta soft skill yang dibutuhkan oleh pegawai di setiap tingkatan cluster. Secara umum semakin strategik jabatan seorang pegawai maka bobot soft skill yang butuh dikembangkan akan lebih besar dibandingkan dengan hard skill. Berikut adalah roadmap pengembangan talent ADHI, dimulai dari level fresh graduate sampai dengan level top management.

HR Management Road Map

ADHI has a top talent development roadmap used as the basis for the HR Department to monitor and compile the development programs needed for the employees. ADHI's development programs are designed to produce the best candidates for leaders. These programs are structured according to the skill levels/clusters of ADHI employees, by taking into account both the hard skills and soft skills required by the employees at each cluster/level. In general, the more strategic the position of an employee, the greater the weight of soft skills that needs to be developed than hard skills. The following is the roadmap for ADHI talent development, starting from the fresh graduate level to the top management level.

Roadmap Pengembangan Top TalentTop Talent Development Project

Hard Skills

6 bulan/months

23 tahun/years old

23.5 tahun/

years old

27 tahun/years old

31 tahun/years old

36 tahun/years old

3.5 tahun/years

4 tahun/years

5 tahun/years

4 tahun/years

Hard Skills

Hard Skills

ActionLearning

Soft Skills

Soft Skills

Soft Skills

SMDPSenior Manager Development Program

GMDPGeneral ManagerDevelopmentProgram

Director

PDDPProject DirectorDevelopmentProgram

PMDPProject ManagerDevelopmentProgram

GSDPGreat SpecialistDevelopmentProgram

GEDPGreat EmployeeDevelopmentProgram

FGDPCMDPAIDP

Hard Skills and Soft Skills

Hard Skills and Soft Skills

Sertifikasi KeahlianExpertise

Certification

40 tahun/years old


In addition to providing a development path for all employees, ADHI has also designed references for development modules and methods for each level. The applied modules have been adjusted based on the levels of positions & functions in order to fulfil the development specifications required for each position.

Roadmap Pengembangan dan SuksesiDevelopment and Succession Roadmap

Sasaran KapabilitasCapability Target

Modul PengembanganDevelopment Module

Metode PengembanganDevelopment Method

BandBand

• Pemahaman dasar bisnis• Pembentukan Strategic

Thinking• Penguasaan kemampuan

Teknikal• Basic Understanding of

Business• Development of Strategic

Thinking• Mastery of Technical

Abilities

• Construction Workshop• Intermediate Engineering• Self Leadership• Construction Workshop• Intermediate Engineering• Self-leadership

• Job Assignment• Coaching/Mentoring• Workshop• Online Learning• Job Assignment• Coaching/Mentoring• Workshop• Online Learning

BOD-5• STAFF• L.eP

Grade: 8-13

• Pemahaman Manajerial• Pemahaman Bisnis

Perusahaan• Pengembangan

kemampuan Teknikal• Managerial

Understanding• Understanding of

Company Business• Technical development

• Advance Engineering• Construction Workshop• Project Management• Great Specialist• Advance Supervisory• Advance Engineering• Construction Workshop• Project Management• Great Specialist• Advance Supervisory

• Job Assignment• Coaching/Mentoring• Workshop• Seminar• Online Learning• Job Assignment• Coaching/Mentoring• Workshop• Seminar• Online Learning

BOD-4• SS• L.2P

Grade: 11-15

• Leader Awareness• Peningkatan kemampuan

manajerial• Pengembangan "leader

create Leader"• Leader Awareness• Increase in Managerial

Skills• Development of "Leaders

Create Leaders"

• PMDP - GSDP• Leader as Coach• Managing Result• Aligning Performance

with Business• PMDP - GSDP• A Leader as a Coach• Managing Results• Aligning Performance

with Business

• Experimental Learning• Seminar & Workshop• Coaching/Mentoring• Job Assignment• Experimental Learning• Seminar & Workshop• Coaching/Mentoring• Job Assignment

BOD-3• M. BD• PM/PD

Grade: 14-18

• Leading by Heart• Pemahaman Strategi

Bisnis• Corporate finance• Global Competency• Leading by Heart• Understanding of

Business Strategy • Corporate Finance• Global Competency

• SMDP - PDDP• Global Education• Leading Diversity• Corporate Finance• Change Leadership• SMDP - PDDP• Global Education• Leading Diversity• Corporate Finance• Change Leadership

• Job Shadowing• Experimental Learning• Seminar & Workshop• Coaching• Job Shadowing• Experimental Learning• Seminar & Workshop• Coaching

BOD-2• M. Div• M. Biro

Grade: 16-21

• Menjadi Role Model• Menciptakan "Legacy"• Implementasi pemikiran

strategis untuk transformasi

• Becoming a Role Model• Creating "Legacy"• Implementation of

Strategic Thinking for Transformation

• GMDP• Paradigm shifting and

Business Analysis• Business Simulation• Strategic Investment• Strategic Implementation• GMDP• Paradigm Shifting and

Business Analysis• Business Simulation• Strategic Investment• Strategic Implementation

• Business Talk• Job Shadowing• Experimental Learning• Coaching• Business Talk• Job Shadowing• Experimental Learning• Coaching

BOD-1• Dirut AP• Dir AP• GM

Grade: 20-25

Fokus PengembanganDevelopment Focus

Level JabatanTitle

UsiaAge

4 tahun

4 tahun

5 tahun

4 tahun

STA

FF

23

27

31

36

40

EXC

ELLE

NC

E PE

RFO

RMA

NC

E

SUPE

RVIS

OR

OPT

IMIZ

ING

BU

SIN

ESS

RESO

URC

ES

JUN

IOR

MA

NAG

ER

ALI

GN

ING

EX

CEC

UTI

ON

MID

DLE

MA

NAG

ER

INTE

GRA

TIN

G

VALU

E C

HA

IN

SEN

IOR

MA

NAG

ER

FOST

ERIN

GTR

AN

SFO

RMAT

ION

Selain menyediakan jalur pengembangan bagi seluruh pegawai, ADHI juga telah memetakan acuan modul dan metode pengembangan untuk masing- masing level. Acuan modul yang digunakan sudah disesuaikan berdasarkan level posisi & jabatan agar dapat memenuhi spesifikasi pengembangan yang diperlukan pada setiap jabatan.




Program Strategis Tahun 2020Departemen SDM senantiasa berupaya untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang efektif. Beberapa program strategis Departemen SDM tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tinjauan struktur organisasi untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara Biro dan Unit Kerja.

2. Melakukan digitalisasi platform SDM untuk meningkatkan efektivitas kerja Departemen SDM, melalui platform Employee Self Sevice untuk presensi pegawai, dan platform PMS untuk pengelolaan cuti dan lembur yang telah tersistem.

3. Melakukan pengelolaan star talent atau pengelolaan suksesi yang terintegrasi untuk meminimalisasi subjektivitas dan memperoleh orang terbaik untuk mengisi key position.

4. Melakukan peluncuran dan pengukuran value baru Perusahaan yaitu AKHLAK untuk mendukung program KBUMN.

2020 Strategic ProgramThe HR Department strives to support the achievement of organizational goals through an effective Human Resourcemanagement and development. Some of the strategic programs of the HR Department in 2020 as follows:

1. Reviewing the organizational structure to improve the effectiveness of coordination between the Bureau and Work Units.

2. Implementing of HR platform digitalization to increase the effectiveness of the HR Department, such as the EES platform (for absences), system management of leave, overtime, and the PMS platform.

3. Implementing star talent management or integrated succession management to minimize subjectivity and get the best people to fill key positions.

4. Implementing AKHLAK as the Company's new values to support the program of the Ministry of SOEs.

"Secara umum semakin strategik jabatan seorang pegawai maka bobot soft skill yang butuh

dikembangkan akan lebih besar dibandingkan dengan hard skill"

"In general, the more strategic the position of an employee, the greater the weight of soft skills that needs to be

developed than hard skills."


Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menatang bagi seluruh pelaku usaha. Merebaknya pandemi global Covid-19 menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Cepat dan mudahnya penyebaran Covid-19 telah mengubah tatanan hidup manusia secara drastis. Akibat pandemi ini, kita dipaksa untuk menerapkan protokol kesehatan dan membiasakan diri dengan kenormalan baru (new normal) yang situasinya tidak sama lagi dengan masa ketika pandemi ini belum terjadi.

Sebagai bagian dari pengendalian pandemi, Pemerintah juga menerapkan berbagai aturan, salah satunya menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang juga berimbas bagi setiap pelaku usaha. Salah satu aturan PSBB yang sangat berimbas terhadap operasional Perseroan adalah pembatasan jumlah karyawan yang diperbolehkan untuk tetap bekerja di kantor.

Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Bencana Nasional Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap proses bisnis ADHI secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan berbagai pedoman pelaksanaan bagaimana penanganan atas bencana Covid-19. ADHI telah menerbitkan Prosedur Perusahaan Nomor BP 024 HS P06 tentang Pedoman Penanganan Covid-19 dan Prosedur Perusahaan Nomor BP 024 HS P07 tentang Pedoman Pelaksanaan New Normal.

2020 was a very challenging year for all business actors. The outbreak of global Covid-19 pandemic becomes a major challenge that shall be embraced. The rapid and vast Covid-19 transmission has drastically changed the human life order. Consquently, we are forced to implement health protocols and familiarize ourselves with the new normal, where the situation is different than before the pandemic outbreak.

As part of the pandemic control, the Government has also implemented various regulations, including implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB), which affected business actors. One of the PSBB regulations that greatly impacted the Company's operations was the limitation on number of employees allowed to keep working at the office.

Covid-19 has been declared as a national disaster pursuant to Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020. The Covid-19 National Disaster has had a significant impact on ADHI's business process as a whole. To overcome this, various guidelines for the implementation of how to handle the Covid-19 disaster are needed. ADHI has issued Company Procedures Number BP 024 HS P06 concerning Guidelines for Handling Covid-19 and Company Procedures Number BP 024 HS P07 concerning Guidelines for New Normal implementation.

Produktif di Masa PandemiProductive in Pandemic Times




Prosedur Perusahaan Nomor BP 024 HS P06 tentang Pedoman Penanganan Covid-19dibuat dengan tujuan untuk mengatur bagaimana penanganan bencana Covid-19 tersebut di lingkungan ADHI. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bagaimana struktur organisasi pencegahan Covid-19, bentuk-bentuk pencegahan yang harus dilakukan, bagaimana kebijakan khusus operasional proyek, hingga penyediaan rumah singgah ADHI dalam penanganan Covid-19. Sedangkan Prosedur Perusahaan Nomor BP 024 HS P07 tentang Pedoman Pelaksanaan New Normal dibuat dengan tujuan untuk penanganan pencegahan Covid-19, khususnya namun tidak terbatas pada perlindungan bagi para pegawai, pekerja, pelanggan, rekanan, mitra bisnis dan stakeholder lainnya, selama kasus positif Covid-19 masih tinggidan belum ditemukan vaksin pencegahannya. Sementara pemerintah sudah melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan atau memberikan kesempatan kantor-kantor dan berbagai sektor usaha yang dijalankan perusahaan untuk membuka aktivitasnya kembali. New Normal merupakan transformasi perilaku baru yang disebabkan oleh kebiasaan protokol kesehatan yang diterapkan pada saat kondisi pandemik Covid-19 akhirnya menjadi pola hidup baru.

Perusahaan menyediakan fasilitas rumah singgah bagi pegawai yang di identifikasi sistem Adhi Sehat sebagai ODP, OTG dan PDP dengan kondisi daya tahan tubuh baik. Penyediaan rumah singgah ADHI dimaksudkan karena kapasitas Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Indonesia tidak mampu mengejar peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Rumah singgah ADHI disediakan dengan beberapa fasilitas sebagai berikut:

a. Kamar dilengkapi dengan tempat tidur, televisi, baju ganti yang nyaman dan masker untuk 14 hari.

b. Internet, untuk keperluan pemantauan via video conference c. Terdapat APD untuk petugas rumah singgah (satpam,

petugas administrasi) yang mendampingi, cleaning service dan pengemudi.

d. Makanan, minuman, suplemen serta nutrisi lain yang ditanggung Perusahaan.

Kebijakan Khusus Operasional ProyekDalam situasi di mana proyek berada di wilayah terjangkit atau berpotensi terjangkit Covid-19 operasional proyek dibagi ke dalam tiga kategori yaitu SIAGA 3, SIAGA 2 dan SIAGA 1.

Corporate Procedure Number BP 024 HS P06 concerning Guidelines Covid-19 Handling was prepared with the purpose of regulating how to handle the Covid-19 disaster in the ADHI environment. In this procedure, it explains how the organizational structure for the prevention of Covid-19, the forms of prevention that must be taken, how the project's specific operational policies, to the provision of ADHI shelter houses in handling Covid-19 Whereas Company Procedure Number BP 024 HS P07 concerning New Normal Implementation Guidelines was made with the aim of handling the prevention of Covid-19, especially but not limited to protection for employees, workers, customers, partners, business partners and other stakeholders, during the positive case of Covid-19. 19 is still high and a preventive vaccine has not been found. Meanwhile, the government has relaxed Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and/or provided opportunities for office offices and various business sectors run by companies to reopen their activities. New Normal is a new behavioral transformation due to the habit of health protocols that were applied when the Covid-19 pandemic condition finally became a new lifestyle.

The company provides shelter facilities for employees identified by the Adhi Sehat system as ODP, OTG and PDP with good immune conditions. The provision of ADHI halfway houses is intended because the capacity of the Covid-19 Referral Hospital in Indonesia is unable to keep up with the increase in the number of Covid-19 cases in Indonesia. ADHI halfway houses are provided with the following facilities:

a. The room is equipped with a bed, television, comfortable changing clothes and masks for 14 days.

b. Internet, for monitoring purposes via video conferencec. Availability of PPE for open house officers (security guards,

administrative officers) who accompany, cleaning service and drivers.

d. Food, beverages, supplements and other nutrients borne by the Company.

Project Operations Special Policy

In a situation where the project is located in area that is affected or potentially affected by Covid-19, the project operarions is divided into three categories, such as SIAGA 3, SIAGA 2 and SIAGA 1.


Rencana Pengelolaan SDM Ke Depan

Untuk kedepannya rencana pengelolaan SDM ADHI akan diselaraskan dengan program-program dari kementrian KBUMN. Program-program ini dikembangkan berdasarkan tujuh (7) pilar Human Capital Management yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Future HR Management Plan

In the future, ADHI Karya's HR management plan will be aligned with the programs of the Ministry of SOEs. These programs are developed based on seven pillars of Human Capital Management that are illustrated in the following figure:

Dari tujuh pilar tersebut terdapat tiga poin yang mejadi target utama percepatan transformasi untuk pengelolaan SDM ADHI agar lebih baik kedepannya. Tiga target tersebut yaitu Internalisasi Core Values AKHLAK, Talent & Succession Management System, serta EVP & Employer Branding. Pada tahun 2020 ADHI telah melakukan peluncuran dan pengukuran core value Perseroan yang baru, yaitu AKHLAK. Untuk mendukung value dan membentuk budaya baru yang telah diluncurkan, maka Departemen SDM akan melakukan beberapa program yang dapat menunjang tersosialisasinya value baru kepada seluruh Insan ADHI. Langkah yang dilakukan setelah melakukan peluncuran adalah menjadikan indikator value AKHLAK ke dalam penilaian internal perusahaan (performance appraisal) yang diaplikasikan kepada seluruh pegawai. ADHI juga telah melakukan pengukuran AKHLAK Culture Health Index (ACHI) agar dapat mengetahui

Of the seven pillars, three of them are the main targets for accelerating transformation for ADHI HR management to be better in the future. The three targets are Internalization of AKHLAK's Core Values, Talent & Succession Management System, and EVP & Employeer Branding. In 2020, ADHI Karya launched and measured a new core value, AKHLAK. To support the values and form a new culture that has just been launched, the HR Department will carry out several programs to support the dissemination of the new values to all ADHI's people. The step taken after the launching is inserting the AKHLAK value indicator into the company's internal assessment (performance appraisal) that is applied to all employees. ADHI has also measured the AKHLAK Culture Health Index (ACHI) in order to find out the benchmarks for implementing new values in the company. After launching and measuring it is necessary to continue to internalize

2. EVP & Employer Branding

3. Talent & Succession Management System

4. Learning & Development Managegment System

5. Reward & Performance Managegment System

6. Human Capital Technology

7. Human Capital Data & Analytics

1. CORE VALUES

HCMS Architecture ElementHCMS Architecture Element




tolak ukur implementasi value baru di perusahaan. Setelah melakukan peluncuran dan pengukuran maka perlu dilakukan tidak lanjut untuk menginternalisasi value AKHLAK ke dalam diri Insan ADHI sehingga dapat menjadi panduan dalam berperilaku dan bekerja sehari-hari. Internalisasi AKHLAK ini juga didukung dengan adanya agen perubahan di setiap unit kerja yang ditunjuk untuk membantu mensosialisasikan value tersebut, tidak hanya itu manajemen juga berperan sebagai role model dalam menerapkan value AKHLAK ini.

Target kedua adalah terkait manajemen talenta, ADHI sudah mulai melakukan pengelolaan talenta secara terpusat untuk memastikan standar yang digunakan oleh seluruh unit kerja dan meminimalisir subjektivitas. Manajemen talenta juga diperlukan agar perusahaan dapat memantau pergerakan talenta yang ada (talent mobility) untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan pada posisi-posisi strategis sehingga perusahaan dapat memperoleh orang terbaik yang paling tepat untuk menduduki posisi yang ada. Saat ini ADHI sedang dalam proses pembuatan sistem manajemen talenta yang terintegrasi agar manajemen talenta di perusahaan dapat terimplementasi dengan baik.

Selanjutnya untuk target ketiga ADHI akan mempersiapkan program Employee Value Proposition (EVP) untuk menunjang branding perusahaan, dengan EVP yang tepat dan efektif perusahaan dapat menjangkau target kandidat pegawai yang diharapkan dan membangun retensi pegawai.

the AKHLAK values into ADHI personnel so that they can be a guide in daily work and behavio.. AKHLAK internalization is also supported by the existence of the appointed agent of change in each work unit to help socialize these values, In addition to that, HR management also plays a role as a role model in implementing the AKHLAK values.

The second target is related to Talent Management, where ADHI has started a centralize talent management to ensure the standards used by all work units and minimize subjectivity. Talent management is needed so that the company can monitor the movement of existing talents (talent mobility) to facilitate the fulfillment of needs in strategic positions so that the company can find the best people who are most appropriate to occupy existing positions. This is done so that the talent management in the company can be implemented properly, ADHI is now in the process of creating an integrated talent management system. The following is a chart of an overview of the talent management system that will be developed.

Furthermore, as the third target, ADHI Karya will prepare an Employee Value Proposition (EVP) program to support company branding, With the right and effective EVP, the company can reach the expected target employee candidates and build employee retention.


Teknologi InformasiInformation Technology

ADHI menyadari bahwa optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat mendorong Perseroan meraih pertumbuhan bisnis, serta mampu mengakomodir perubahan dalam industri konstruksi yang semakin kompetitif. Memanfaatkan TI merupakan suatu keniscayaan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan dalam memberikan optimalisasi operasional.

Kebijakan Pengelolaan Dan Pengembangan TIIndustri konstruksi merupakan salah satu industri yang berpotensi terdisrupsi di era digital atau Era Industri 4.0 ini. Karena itu, dibutuhkan upaya pencegahan sedini mungkin, salah satunya dengan mulai bertransformasi ke arah digitalisasi. Keberadaan teknologi informasi di perusahaan, khususnya BUMN Kontruksi kini adalah enabler, tidak lagi hanya sebagai tools support.

Tantangan sektor kontruksi terus berkembang dari waktu ke waktu. Beragam tantangan dalam bidang pembangunan kontruksi saat ini tidak hanya terkait masalah teknik konstruksi, namun juga keterbatasan sumber daya manusia, pembiayaan dan teknologi. Keterbatasan pembiayaan dalam pembangunan jalan harus dijawab dengan berbagai inovasi yang mampu menarik investasi serta terobosan-terobosan baru lainnya.

ADHI realizes that optimization of the Information Technology (IT) application will encourage the Company to achieve business growth and accommodate changes in the more competitive construction industry. The IT utilization becomes a necessity to increase efficiency of operational activities and in providing operational optimization.

IT Management And Development PolicyConstruction industry becomes one of the industries that has the potential to be disrupted in the digital era or the Industrial Era 4.0. Therefore, prevention is needed as early as possible, one of which is by starting to transform towards digitalization. The existence of Information Technology in companies, especially the SOEs Construction, has now become the enabler, not only as a support tool.

Challenges in the construction sector continue to develop over times. Various challenges in construction field today are not only related to construction engineering issues but also limited human resources, financing, and technology. The limitation of financing in road construction must be answered with various innovations that can attract investment and other new breakthroughs.




"ADHI menyadari bahwa optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat mendorong Perseroan meraih pertumbuhan bisnis, serta mampu mengakomodir perubahan dalam industri konstruksi yang semakin kompetitif"

"ADHI realizes that optimization of the Information Technology (IT) application will encourage the Company to achieve business growth and accommodate changes in the more competitive construction industry"

Meski menjadi salah satu aspek pendukung, penggunaan teknologi informasi di perusahaan kontruksi tidak boleh dianggap sebelah mata, karena memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan kinerja Perseroan di bidang konstruksi. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna dalam operasional dapat mempermudah sekaligus memberikan dampak positif dalam proses bisnis yang dijalankan agar lebih efisien, akurat dan berorientasi pada sistematika cepat-tanggap (Quick Response System).

Industri konstruksi adalah salah satu industri dengan tingkat digitalisasi yang paling rendah. Menurut hasil studi McKinsey (Imagining Construction’s digital Future - June 2016) terdapat 5 (lima) trend digitalisasi di industri konstruksi. Kelima trend digitalisasi harus dijalankan secara bersamaan agar menghasilkan hasil yang lebih besar, yaitu:.

1. Higher-definition Surveying and Geolocation.2. Next-Generation 5D Building Information Modeling. 3. Digital Collaboration and Mobility. 4. The Internet of Things and Advance Analytic. 5. Future-Proof Design and Construction.

Despite being one of the supporting aspects, the use of information technology in construction companies should not be underestimated because it has a strategic role to optimize the Company's performance in the construction sector. Utilizing appropriate information technology in operations will result in easier and positive impacts on the business processes carried out to be more efficient, accurate, and oriented towards a fast-response systematics (Quick Response System).

Construction industry is one of the industries with the lowest digitization rate. According to the results of McKinsey's study (Imagining Construction's Digital Future - June 2016), there are five trends of digitization in the construction industry. The five digitalization trends must be carried out simultaneously in order to produce greater results.

1. Higher-Definition Surveying and Geolocation.2. Next-Generation 5D Building Information Modeling.3. Digital Collaboration and Mobility.4. The Internet of Things and Advance Analytics.5. Future-Proof Design and Construction.


ADHI senantiasa melakukan transformasi penggunaan teknologi untuk mendukung peningkatan optimalisasi proses bisnis. Kebijakan yang terkait dengan teknologi ini dituangkan dalam Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) yang diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) ADHI. Proses telaah kebijakan yang dituangkan di MPTI dilakukan bersama telaah RJPP. Terdapat 3 roadmap yang dikembangkan di MPTI ADHI dan diimplementasikan secara bertahap yaitu Building Information Modeling (BIM), Enterprise Resource Planning (ERP), dan Dokumen Management System (DMS).

Penanggung Jawab Pengelolaan TI

ADHI memiliki komitmen yang besar terhadap pengembangan TI, baik sebagai supporting maupun sebagai enabler. Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah dengan dibentuknya Departemen Corporate Strategy & IT (CSIT) yang berada di bawah supervisi Direktur QHSE & Pengembangan, sebagai penanggung jawab pengelolaan dan pengembangan TI di lingkungan Perseroan.

ADHI continues to transform the use of technology to support business process optimization. Policies related to this technology are outlined in the Information Technology Master Plan (MPTI) that is aligned with ADHI's Long Term Enterprise Plan (RJPP). The policy review process as stipulated in the MPTI is carried out together with the RJPP review. There are roadmaps developed in the ADHI Information Technology Master Plan and implemented in stages, namely BIM (Building Information Modeling), ERP (Enterprise Resource Planning), and DMS (Document Management System).

Person in Charge of IT Management

ADHI has a strong commitment in IT development, both as a support and as an enabler. As a manifestation of this commitment is the establishment of the Corporate Strategy & IT Department under the supervision of the Director of QHSE & Development, as the person in charge of IT management and development within the Company.

Struktur Organisasi CSITCSIT Organization Structure

Department Corporate Strategy & IT

Department of Corporate Strategy & IT

Biro SCMBureau of SCM

Sentralisasi PengadaanProcurement Centralization

Business Demand & QA

IT Solution

IT Operation

KesistemanSystems

Aplikasi E-SCME-SCM Application

Administrasi KontrakContract Administration

Corporate Planning

Corporate Performance

Market Analysis

Corporate TransformasiCorporate Transformation

Biro Corporate Strategy & Change Management

Bureau of Corporate Strategy & Change Management

Biro IT dan KesistemanBureau of IT and Systems




Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Corporate Strategy & IT

Saat ini tugas dan tanggung jawab Biro IT di ADHI secara garis besar adalah merumuskan kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi, serta mengkoordinir pelaksanaan dan layanan teknologi yang terdiri dari infrastruktur teknologi, pengembangan sistem dan pengembangan aplikasi. Pada Pelaksanaan dan layanan IT, ADHI secara terus menerus harus memodernisasi tool dan layanan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis perusahaan.

Sistem Teknologi Informasi ADHI

ADHI menempatkan teknologi informasi sebagai tools atau sarana dalam pemecahan masalah terhadap proses maupun prosedur operasional kerja. Untuk memenangkan kompetisi global, kebijakan di sektor konstruksi nasional harus diarahkan untuk lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam periode jangka menengah serta jangka panjang dan turut meningkatkan daya saing di tengah persaingan bisnis yang kompetitif dan persaingan pasar yang semakin ramai.

Perseroan mengembangakan inovasi sistem teknologi informasi pada tataran operasional dan fungsional dengan menyusun program kerja yang terlaksana secara terencana, terstruktur dan tersistematis. Dalam pelaksanaan di lapangan, Perseroan menggunakan aplikasi Enterprise Resource Planing (ERP) yang mencakup modul Akuntansi/ Keuangan, Procurement, Inventory, Project Management, dan HRD ke dalam satu sistem yang sudah terintegrasi, sehingga proses bisnis dapat lebih cepat, efektif, dan efisien.

Duties and Responsibilities of Corporate Strategy & IT Department

Currently, duties and responsibilities of the IT Bureau in ADHI are to formulate Information Technology Management policies and Information Technology Governance, as well as coordinating the implementation and services of technology which consists of technology infrastructure, system development, and application development. In IT implementation and services, ADHI shall continuously modernize tools and services that can increase the efficiency and effectiveness of the company's business processes.

ADHI Information Technology System

ADHI develops information technology as a tool or means of solving problems with work operational processes and procedures. To win the global competition, policies in the national construction sector shall be directed to be faster, cheaper, and better. Optimal use of information technology is expected to increase company value in the medium and long terms. as well as helping to increase competitiveness in the midst of pugnacious business competition and increasingly busy market competition.

The Company develops information technology system innovations at the operational and functional levels by compiling work programs that are carried out in a planned, structured and systematic manner. Practice, the Company uses the Enterprise Resource Planning (ERP) application that includes the Accounting/Finance, Procurement, Inventory, Project Management, and HRD modules into one integrated system. So that the business process is faster, more efficient, and effective.

Konsep Strategis Pengembagan IT ADHIADHI IT Development Strategic Concept

EnterpriseResources Planning (ERP)

Think Digitally

Building Information Modelling (BIM)

Document Management System (DMS)

Digitalization TriangleBased on IT Masterplan


ERP (Enterprise Resource Planning) ADHI

Inisiasi penerapan ERP ADHI sudah dimulai sejak tahun 1994. Kala itu, Perseroan menerapkan SIM (Sistem Informasi Manajemen) dengan tiga komponen utama, yakni: Accounting (akunting/keuangan), CC (Customer Capital) dan HCM (Human Capital Management) yang masing-masing masih berdiri sendiri-sendiri (tidak terintegrasi).

Pada tahun 2000, ERP ADHI memasuki skema Semi Integrasi (Semi Integrated), dimana SIM menjadi lima komponen utama, yakni: Sistem Informasi Akuntansi (SIA), menggantikan Accounting (akunting/keuangan); CC (Customer Capital); SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai pengganti HCM (Human Capital Management); Marketing; dan Performance Dashboard.

Tahun 2008, ERP ADHI mengalami penyempurnaan dan modernisasi ketika skema ini sudah mengintegrasikan semua lini SIM yang disebut ADHIMIS, yang mengintegrasikan: Marketing; Accounting; Production; SDM/ HCM; dan Performance Dashboard.

ADHI ERP (Enterprise Resource Planning)

ADHI ERP implementation has been initiated since 1994. At the moment, the Company implements SIM (Management Information System) with three main components Accounting (accounting/finance), CC (Customer Capital), and HCM (Human Capital Management), which are still autonomous (not integrated).

In 2000, ADHI ERP entered a Semi Integrated scheme, where the MIS (Management Information System) was divided into five main components, Accounting Information System (SIA), replacing Accounting (accounting/finance); CC (Customer Capital); HR (Human Resources) as a substitute for HCM (Human Capital Management); Marketing; and Performance Dashboard.

In 2008, ADHI ERP underwent improvements and modernization when this scheme had integrated all lines of MIS (Management Information Systems) called ADHIMIS, integrating Marketing; Accounting; Production; SDM or HCM; and Performance Dashboard

ERP ADHI MetamorphosisADHI ERP Metamosphosis

Consolidation at HO (by FTP)

CCSIA SDM PerformanceDashboardMarketing

Windows2000

Decentralized

2000

SIM

SingleEntry

ProductionSIA HCM PerformanceDashboardMarketing

OS Linux Centralized

2008

ADHIMIS

SingleEntry

Production

Accou

nting HCM

Performance

Dashboard

ProcurementMar

ketin

g

OS Linux Centralized

DHIERA

2018

Duplicate ENTRY

CC HCMAccounting

OS UNIX DecentralizedData

1994

SIM




1. Tahun 2018 ERP ADHI mengalami peningkatan. Dinamakan DHIERA. Kelebihan Sistem DHIERA ini adalah: Flexibel akan suatu perubahan (Proses Bisnis ADHI)

2. Biaya implementasi relatif murah (+/- 5 M) 3. Lisensi user unlimited. 4. Less effort change management karena user sudah terbiasa. 5. Mudah digunakan. 6. Report data real time (bisa diakses kapan saja, dimana saja).

Pada periode ini ERP ADHI disempurnakan dengan menambahan modul Procurement yang terintegrasi dan dengan Modul yang sudah ada. Modul ini memberikan nilai tambah untuk perusahaan untuk pengelolaan pengadaan dengan lebih efisien baik secara waktu dan nilai yang dapat memberi dampak pada kenaikan laba perusahaan.

DHIERA

Pada tahun 2020, ADHI terus mengembangkan dan mengintegrasikan DHIERA terhadap aplikasi lain yang sudah dibangun terlebih dahulu, yakni CLOUDIA, ADELE, e-Procurement, dan aplikasi-aplikasi lain yang ada di ADHI. Langkah integrasi DHIERA terhadap CLOUDIA sebagai media penyimpanan dokumen-dokumen seperti Nota, Kontrak/PO, dan lain-lain. Kemudian, langkah integrasi DHIERA dengan e-Procurement dan e-Marketplace yang sudah dioperasikan pada tahun 2019.

Proses integrasi bisa dilihat pada menu Procurement ketika Anda melakukan upload Procurement Statement. Pada poin Procurement Statement akan ditentukan metode pengadaan, yaitu manual, menggunakan e-Procurement, atau memilih penggunaan e-Marketplace. Langkah selanjutnya, ketika Anda melakukan entry Purchase Request, maka metode pengadaan akan langsung diproses. Bila Anda menggunakan e-Procurement, maka akan dilakukan pengadaan melalui e-Procurement. Sedangkan jika menggunakan e-Marketplace, maka akan dilakukan pengadaan melalui e-Marketplace. Perseroan secara berkala melakukan kajian penggunaan ERP pada perusahaan, dengan membandingkan fitur ERP beserta kebutuhan atau manual prosedur yang dikelola ADHI.

BIM (Building Information Modelling) ADHIBuilding Information Modeling (BIM) adalah salah satu teknologi di bidang AEC (Arsitektur, Engineering dan Construction). Yakni sebuah sistem, manajemen, metode atau runutan pengerjaan suatu proyek yang diterapkan berdasarkan informasi terkait dari keseluruhan aspek bangunan atau proyek pembangunan yang akan dan sedang dikerjakan, dan kemudian diproyeksikan kedalam model 3 dimensi (3D). BIM mempunyai konsep build virtually before construct yang bertujuan untuk memitigasi cacat

1. 2018, ADHI ERP had improved, known as DHIERA. This DHIERA system has the advantage of being flexible to a change (ADHI Business Process)

2. Relatively affordable implementation cost (+/- 5 M)3. Unlimited user license.4. Less effort change management because users are used to it.5. Easy to use.6. Real time data reports (can be accessed anytime, anywhere).

During this period, ADHI ERP was perfected by an integrated Procurement as a supplement to the existing modules. This module provides added value for the company to manage the procurement more efficiently both in terms of time and value so that later can increase company profits.

DHIERA

In 2020, ADHI continued to develop and integrate DHIERA with other applications that have been built previously, such as CLOUDIA, ADELE, e-Procurement, and other applications in ADHI. The initial step taken was to integrate DHIERA into CLOUDIA as a storage medium for documents such as notes, contracts/POs, and others. After that, DHIERA was integrated with e-Procurement and e-Marketplace which have been operating in 2019.

The integration process can be seen on the Procurement menu when a client uploads a Procurement Statement. At the Procurement Statement phase, the procurement method will be determined, namely manually, using e-Procurement, or using e-Marketplace. The next step is, when a client submits a Purchase Request, the procurement method will be processed immediately. If using the e-Procurement, it will be procured through the e-Procurement If using the e-Marketplace, the procurement will be carried out through the e-Marketplace. The Company periodically reviews the use of SAP/Oracle in the company by comparing SAP features and requirements or manual procedures managed by ADHI.

BIM (Building Information Modeling) in ADHIBuilding Information Modeling (BIM) is a technology in the AEC (Architecture, Engineering, and Construction) field. Namely a system, management, method, or sequence of work on a project that is applied based on related information from all aspects of the building or construction project that will be and is being worked on, and then projected into a 3 dimensional (3D) model. BIM has a 'build virtually before construct' concept that aims to mitigate design flaws, solve problems, reduce uncertainty during


desain, menyelesaikan permasalahan, mengurangi ketidakpastian saat pelaksanaan, dan menganalisa dampak potensial sebelum kegiatan fisik lapangan dilaksanakan.

ADHI sudah mengimplementasikan BIM pada beberapa proyek ADHI dan ditangani Biro Khusus untuk mengkoordinasi dan memantau berjalannya BIM pada Departemen Operasional. Pemakaian BIM memiliki target tertentu, yakni mendukung bisnis Perseroan dari tahapan membuat desain proyek, jadwal, dan informasi-informasi lainnya yang terkoordinasi dengan baik serta menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendukung pengelolaan proyek yang lebih baik. BIM bisa dijalankan untuk desain bangunan, konstruksi, dan manajemen. Dengan menerapkan metode BIM, baik developer, konsultan maupun kontraktor mampu menghemat waktu pengerjaan, biaya yang dikeluarkan serta tenaga kerja yang dibutuhkan.

BIMA

Adopsi BIM di ADHI dimulai sejak tahun 2017. BIM digunakan sebagai suatu alat manajemen proyek yang berbasis sistem teknologi digital untuk mengakomodasi stakeholder’s needs, selain itu BIM merupakan suatu transformasi proses bisnis kegiatan konstruksi perusahaan.

Untuk perkembangan BIM di ADHI maka disusunlah Roadmap BIM ADHI Karya dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

4D Implementation (Mature)

5D Implementation (Integrated w/ ERP system)

7D Implementation

4D Development & Tools Research

+ Plot project

5D Pilot Project (Integrated w/ ERP)

Campaign: Common Data

Environment Usage

4D Implementation

5D Trial4D Implementation

5D Trial2D 3D

Implementation

20212020201920182017

Roadmap BIMA ADHIBIMA ADHI Roadmap

implementation, and analyze potential impacts before physical field activities are carried out.

ADHI has implemented BIM in several ADHI projects and is handled by the Special Bureau to coordinate and monitor the progress of BIM in the Operations Department. The use of BIM has a specific target, namely to support the Company's business from the stages of making well-coordinated project designs, schedules and other information and creating a collaborative environment that supports better project management. BIM can be implemented for developing the design, construction, and management. By applying the BIM method, both developers, consultants and contractors are able to save processing time, costs and labor required.

BIMA

Adoption of BIM at PT ADHI Karya was started in 2017. BIM is used as a project management tool based on digital technology systems to accommodate stakeholder's needs, besides that BIM is a business process transformation for the company's construction activities.

In the development of BIM in ADHI Karya, a Roadmap for BIM ADHI Karya from 2017-2021 can be seen in the image below:




Sesuai roadmap BIM ADHI tahun pada 2020, secara umum Maturity level BIM ADHI berada di level 2 yaitu collaboration. Kolaborasi dimulai dari 3D sampai 7D yang berbasis dengan Common Data Environment (CDE) yang terintegrasi. Selain itu ADHI telah bekerja sama dengan Allplan dan Glodon untuk menjadi Authorized Training Center di Indonesia. Pada bulan September 2020 ADHI menjadi kontraktor BUMN pertama di Indonesia yang tersertifikasi ISO 19650 mengenai manajemen informasi menggunakan BIM.

BIM 3D

BIM tidak hanya sekedar 3D model, lebih daripada itu BIM merupakan sebuah database. BIM model adalah representatif model 3D yang memiliki data dan informasi sesuai dengan yang akan dilaksanakan di lapangan.

ADHI sudah memiliki dokumen manual prosedur yang berisikan panduan dalam proses pembuatan model 3D beserta turunannya sampai dengan visualisasi. Dokumen ini bertujuan untuk menghasilkan kualitas penerapan BIM yang seragam di setiap proyek ADHI.

Model 3D yang dihasilkan sudah memiliki penamaan file, family/type dan juga objek yang sesuai dengan dokumen manual prosedur BIM ADHI, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu pada proses validasi Work Breakdown Structure(WBS).

BIM 4D

BIM 4D merupakan integrasi antara 3D Model dengan Schedule proyek.

Tahapan yang ADHI Karya lakukan dalam proses implementasi BIM ini mulai dari pengembangan Master Schedule berbasis BIM, penyusunan BIM 4D Level 1 (Sequence Simulation), penggunaan BIM 4D Sequence Simulation sebagai dasar pada koordinasi Action Plan, penyusunan laporan progress nerbasis BIM, dan optimalisasi pengendalian waktu dengan BIM.

BIM 5D

BIM 5D merupakan suatu integrasi 3D Model dengan volume serta biaya proyek.

Penerapan BIM 5D yang telah dilakukan oleh ADHI Karya yaitu antara lain Quantity take off, Optimasi pembesian, Manajemen SPK dan Opname pekerjaan, dan Validasi Work Breakdown Structure (WBS).

In accordance with BIM in ADHI in 2020, generally, the maturity level of BIM in ADHI was at level 2, which is collaboration. Collaboration starts from 3D to 7D based on an integrated Common Data Environment (CDE). In addition, ADHI has collaborated with Allplan and Glodon to become an Authorized Training Center in Indonesia. In September 2020, ADHI became the first BUMN contractor in Indonesia to be ISO 19650 certified regarding information management using BIM.

3D BIM

BIM is beyond a 3D model, More than that, BIM is a database. The BIM model is a representative 3D model that has data and information in accordance with what will be implemented in the field.

ADHI has already had a procedure manual document that contains guidance in the process of making 3D models and their derivatives up to visualization. This document aims to produce a uniform quality of BIM application in every project of ADHI.

The 3D model, which are already has a file name, family/type and also an object in accordance with the ADHI BIM procedure manual document, thereby will be used as a tool in the Work Breakdown Structure (WBS) validation process.

4D BIM

4D BIM is an integration between 3D Model and Project Schedule.

The stages that ADHI Karya took in the BIM implementation process started from the development of a BIM-based Master Schedule, the preparation of 4D BIM (Sequence Simulation), the use of the 4D BIM Sequence Simulation as the basis for coordination of the Action Plan, preparation of BIM-based progress reports, and optimization of time control with 4D BIM.

BIM 5D

5D BIM is an integration of 3D Model with project volume and cost.

ADHI Karya's implementation of the 5D BIM includes, among others, quantity take-offs, optimization of purchases, management of SPK and project opname, and validation of Work Breakdown Structure (WBS).


BIM 6D

BIM 6D merupakan aktivitas yang berhubungan dengan optimalisasi BIM model dalam analisis engineering seperti site management, simulasi metode kerja, value engineering, job safety analysis (JSA), dan proposal Green Building Certification.

Penerapan BIM 6D yang telah dilakukan oleh ADHI Karya yaitu melakukan simulasi simulasi analisis energi pada 3D model yang telah dibuat analisis energi yang dilakukan oleh para personil ADHI Karya yang memiliki sertifikasi oleh Green Building Council Indonesia (GBCI). Dalam setiap proses konstruksi tim dari ADHI Karya selalu mengawasi penerapan dari aspek berkelanjutan sehingga target sertifikasi bangunan hijau yang diharapkan dapat tercapai.

BIM 7D

BIM 7D merupakan segala aktivitas yang dilakukan untuk menyiapkan dokumen hand over, sistem serta platform yang nantinya akan digunakan pada proses facility & asset management.

ADHI Karya menjadi kontraktor BUMN yang pertama dalam penerapan BIM 7D secara menyeluruh dan telah diakui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan dapat dilihat rekam jejaknya pada Stadion Manahan Solo.

6D BIM

6D BIM is an activity related to the optimization of BIM models in engineering analysis such as site management, work method simulations, value engineering, job safety analysis (JSA), and Green Building Certification proposals.

Implementation of 6D BIM carried out by ADHI Karya is to simulate energy analysis on the 3D model that has been made by ADHI Karya personnel who are certified by the Green Building Council Indonesia (GBCI). In every construction process, the team from ADHI Karya always monitors/supervises the implementation of the sustainable aspects so that the expected green building certification targets can be achieved.

7D BIM

7D BIM refers to all activities carried out to prepare hand-over documents, systems, and platforms which will later be used in the utility & asset management process.

ADHI Karya is the first BUMN contractor to implement 7D BIM as a whole and has been recognized by the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). I ts track record can be seen at the Solo Manahan Stadium.

"Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan

dalam periode jangka menengah serta jangka panjang dan turut meningkatkan daya saing di tengah

persaingan bisnis yang kompetitif dan persaingan pasar yang semakin ramai"

"The optimal use of information technology can increase company value in the medium and long term as well as helping to increase

competitiveness in the midst of pugnacious business competition and increasingly busy market competition"




Penggunaan Common Data Environment Pada tahun 2020 ADHI Karya melakukan sosialisasi terkait penerapan penerapan Common Data Environment (CDE) ke proyek-proyek serta ke stakeholder. Dengan adanya sosialisasi ini maka implementasi CDE memberi dampak yang sangat signifikan terkait digitalisasi konstruksi dan sangat bermanfaat dikondisi pandemi saat ini.

Perkembangan BIM ADHI pada tahun 2020 yaitu:

Common Data Environment Usage

In 2020 ADHI Karya conducted socialization related to the application of the Common Data Environment (CDE) implementation to projects and to stakeholders. With this socialization, the implementation of the Common Data Environment (CDE) has had a very significant impact related to the digitization of construction and is very useful in the current pandemic conditions.

Development of BIM ADHI in 2020 is as follows:

• Pada bulan September 2020 ADHI menjadi kontraktor BUMN pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat BIM ISO 19650. In September 2020, ADHI became the first SOEs contractor in Indonesia receiving the BIM ISO 19650 certificate.

• BIM ADHI Karya telah bekerja sama dengan Allplan dan Glodon untuk menjadi Authorized Training Center di Indonesia. BIM ADHI Karya has collaborated with Allplan and Glodon to become an Authorized Training Center in Indonesia.


No DepartemenDepartment

Nama ProyekProject Name

Proyek Dimulai Project Started (Tahun /years)

Status Proyek Per 31 Desember 2020

Project Status as of December 2020

1 Infrastruktur 1Infrastructure 1

Prj. of Bendung Marga TigaPrj. of Weir Marga Tiga 2017 Proyek On Going

Ongoing Project


Prj. of Bendung D.I SerdangPrj. of Dam D.I Serdang 2018 Proyek On Going

Ongoing Project


Prj. of Tol Sigli - Banda AcehPrj. of Toll Sigli - Banda Aceh 2019 Proyek On Going

Ongoing Project


Prj. of Pembangunan FO CakungPrj. of Construction of the FO Cakung 2019 Proyek On Going

Ongoing Project


Prj. of Bendung Rukoh AcehPrj. of Aceh Rukoh Weir 2019 Proyek On Going

Ongoing Project


Prj. of Bendung SadawarnaPrj. of Sadawarna Weir 2019 Proyek On Going

Ongoing Project


Prj. of SPAM DumaiPrj. of Dumai SPAM 2019 Proyek Selesai

Project Completed


Prj. of Preservasi Rekonstruksi Jalan Peninggalan - Sei Lilin - BetungPrj. of Preservation of Heritage Road Reconstruction - Sei Lilin - Betung

2019 Proyek SelesaiProject Completed


Prj. of Preservasi Jalintim Sumatera di Sumatera SelatanPrj. of Preservation of Sumatran Jalintim in South Sumatra 2020 Proyek On Going

Ongoing Project


Prj. of Bandara Rokot SiporaPrj. of Rokot Sipora Airport 2020 Proyek On Going

Ongoing Project


Prj. of Rentang Package LMS-01 : Rentang Headworks and Cipelang Main Canal Upgrading WorksPrj. of Rentang Package LMS-01: Rentang Headworks and Cipelang Main Canal Upgrading Works

2020 Proyek On GoingOngoing Project


Prj. of IPAL PekanbaruPrj. of IPAL Pekanbaru 2020 Proyek On Going

Ongoing Project


Prj. of IPAL PalembangPrj. of IPAL Palembang 2020 Proyek On Going

Ongoing Project


Prj. of Tol Serang - PanimbangPrj. of Tol Serang - Panimbang 2020 Proyek On Going

Ongoing Project

15 Infrastruktur 2 Infrastructure 2

Pembangunan Dermaga C PT PetrokimiaConstruction of Pier C of PT Petrokimia 2017 Proyek Selesai thn 2019

Project done in 2019


Proyek Pembangunan Sulfur Jetty dan Pekerjaan Dredging Proyek RDMP RU V- BalikpapanSulfur Jetty Development Project and Dredging Works for RDMP RU V-Balikpapan Project



Proyek Pembangunan Jalan Bau Batas Kota Singaraja - Mengwitani (MYC)Construction Project of the Bau Road, the Boundary of Singaraja City - Mengwitani (MYC)



Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Soemarno Km 4+000 s/d Km 6+200 Antara Solo Balapan - Adi Soemarno Sepanjang 2,200 Km (Paket KABS-3)Construction Project of the Solo Balapan Railway - Adi Soemarno Airport Km 4 + 000 s/d Km 6 + 200 Between Solo Balapan - Adi Soemarno along 2,200 Km (KABS-3 Package)


Berikut daftar proyek kontruksi ADHI yang menggunakan aplikasi BIM (Building Information Modelling) di Tahun 2020:

Berikut daftar proyek kontruksi ADHI yang menggunakan aplikasi BIM (Building Information Modelling) di Tahun 2020:










Proyek Pekerjaan Overlay Runway dan Taxiway Serta Rekonstruksi dan Perluasan Apron Bandar Udara Frans Kaisiepo BiakRunway and Taxiway Overlay Project and Reconstruction and Expansion of the Frans Kaisiepo Biak Airport Apron



Proyek Pembangunan Bendung DI. Gilireng Kab. Wajo (PAKET I)DI. Gilireng Dam Development Project, Wajo Regency (PACKAGE I)



Proyek Preservasi & Pelebaran Jalan Menuju Standar Labanan - Tj Redep - Dalam Kota Tj Redep - Bts BulunganProject for Preservation & Road Widening Towards Labanan Standards - Tj Redep - Within Tj Redep City - Bts Bulungan



Proyek Pekerjaan Bangunan Fasilitas Serta Mekanikal dan Eletrikal Makassar New Port (Paket D)Project for Building Facilities as well as Mechanical and Electrical Makassar New Port (Package D)



Proyek Pemeliharaan Jembatan Tol Semarang -Solo Ruas Semarang Bawen Semarang-Solo Toll Bridge Maintenance Project for Semarang Bawen Section



Proyek Pembangunan Perpanjangan dan Pelebaran Dermaga PT Berlian Manyar SejahteraPT Berlian Manyar Sejahtera Jetty Extension and Widening Project



Proyek Bendungan Way Apu (Paket I)Way Apu Dam Project (Package I) 2018 Proyek On Going

Ongoing Project


Proyek Pembangunan Jalur KA Lintas Makassar-Parepare Km 71+900 s/d 73+600 antara Maros-Barru (MYC 2018 -2020) Paket CT416Makassar-Parepare Railway Development Project Km 71 + 900 to 73 + 600 between Maros-Barru (MYC 2018-2020) Package CT416



Proyek Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Makassar Zona barat laut (Paket C1)Makassar City Wastewater Pipeline Construction Project for the Northwest Zone (Package C1)



Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Brebes TegalBrebes Tegal Ring Road Development Project 2019 Proyek On Going

Ongoing Project


Proyek Pembangunan Simpang Susun Sragen Timur, Rumah Dinas Lanud TNI AU Adi Soemarmo dan Sarana Jalan Tol Ruas Solo - NgawiProject for Construction of the East Sragen Interchange, Adi Soemarmo Air Force Base Office House, and Solo - Ngawi Toll Road Facilities



Proyek EPC Early Works RDMP RUIV CilacapEPC Early Works RDMP RUIV Cilacap project 2019 Proyek On Going

Ongoing Project


Proyek Rehabilitation and Reconstruction of Palu Coastal Protection , Central Sulawesi ProvinceRehabilitation and Reconstruction of Palu Coastal Protection Project, Central Sulawesi Province



Proyek Emission Reduction in Cities Project-Regency of JombangEmission Reduction Project in Cities Project-Jombang Regency



Proyek Tender Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon ProgoSolo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo Toll Tender Project 2020 Proyek On Going

Ongoing Project


Proyek EPC Early Work Phase 2RDMP RU VI-CilacapEPC Early Work Phase 2RDMP RU VI-Cilacap Project 2019 Proyek On Going

Ongoing Project








Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggi - Banyuwangi Seksi 2Probolinggi - Banyuwangi Toll Road Construction Project, Section 2



Proyek Pembangunan Jalan Layang Ahmad YaniAhmad Yani Flyway Development Project 2020 Proyek On Going

Ongoing Project


Proyek Pembangunan Jalan Jembatan Tulung Agung BululawangTulung Agung Bululawang Bridge Road Construction Project



Proyek Preservasi Talaken, Kalimantan TengahTalaken Preservation Project, Central Kalimantan 2020 Proyek On Going

Ongoing Project


Proyek Pembangunan Pile Slab RawiRawi Pile Slab Development Project 2020 Proyek On Going

Ongoing Project


Proyek Pembangunan SPAM KartamantulKartamantul SPAM Development Project 2020 Proyek On Going

Ongoing Project


Proyek Pembangunan Jalan By Pass Bandara Internasional Lombok (BIL) - Mandalika 2Lombok International Airport (BIL) - Mandalika 2 Road By Pass Development Project 2



Proyek Rehabilitasi DI TapinDI Tapin Rehabilitation Project 2020 Proyek On Going

Ongoing Project


Proyek Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Infrastruktur Jetty PLTU Cilacap 1 x 1000 MWProject for Construction of Coastal Protection, Infrastructure Jetty, PLTU Cilacap 1 x 1000 MW



Proyek Sungai BringinBringin River Project 2020 Proyek On Going

Ongoing Project


Proyek Rehabilitasi Bendungan PacalPacal Dam Rehabilitation Project 2020 Proyek On Going

Ongoing Project

46 GedungBuilding

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK)Integrated Construction Work Design-and-Build for Renovation of Gelora Bung Karno Main Stadium (GBK)

2017 SelesaiCompleted

47 GedungBuilding

Pembangunan Masjid Agung Kota Batam Tahun JamakConstruction of Grand Mosque of Batam City in Multi Years 2017 Selesai

Completed

48 GedungBuilding

The Construction of 2 New Buildings For Faculty of Engineering, 1 New Building For Faculty of Law, and Supporting Infrastructure, University Of Sam Ratulangi, ManadoThe Construction of Two New Buildings for Faculty of Engineering, One New Building for Faculty of Law, and Supporting Infrastructure, Sam Ratulangi University, Manado


49 GedungBuilding

Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan Gedung Parkir Dan Stasiun Intermoda Joyoboyo SurabayaIntegrated Construction Package of Work Design-and-Build of Parking Lot and Joyoboyo Intermoda Station, Surabaya


50 GedungBuilding

Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Kota Bandung Tahap 2Work Package for the Construction of a Special Hospital for Women and Children in Bandung City Phase 2


51 GedungBuilding

Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pertamina Tarakan Construction work for Pertamina Tarakan Hospital Building


52 GedungBuilding

Renovasi dan Pengembangan Stadion Manahan SurakartaRenovation and Development of the Manahan Stadium in Surakarta










53 GedungBuilding

Constructing Of Eight (8) New Buildings And Supporting Infrastructures - UIN Walisongo SemarangConstruction of Eight New Buildings and Supporting Infrastructure - UIN Walisongo Semarang


54 GedungBuilding

Civil Works For The Construction Of a New Campus Of Untirta Sindangsari, Serang BantenCivil Works for the Construction of a New Campus of Untirta Sindangsari, Serang Banten


55 GedungBuilding

Revitalisasi Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta Revitalization of Terminal 2 of Soekarno Hatta Airport 2018 Proyek On Going

Ongoing Project

56 GedungBuilding

Pembangunan Gedung Site Office, HSSE Office dan Laboratorium RDMP RU V - BalikpapanConstruction of the Site Office, HSSE Office and RDMP RU V Laboratory - Balikpapan


57 GedungBuilding

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Penataan Ruang Kerja Kementerian BPN / Bappenas di Gedung SewaIntegrated Construction Work Design-and-Build of Workspace Arrangement of the Ministry of National Development Planning/Bappenas in Rental Buildings


58 GedungBuilding

Pekerjaan Pondasi, Struktur Bawah, Struktur Atas, Arsitektur & MEP Rusun Stasiun Rawabuntu Tower B2 Tangerang SelatanFoundation, Substructure, Upper Structure, Architecture & MEP Project of Rawabuntu Station Tower B2 South Tangerang


59 GedungBuilding

Pengadaan Jasa Konstruksi Struktur Dan MEP Dalam Rangka Pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi DIY dan Kantor OJK SoloProcurement of Structural Construction Services and MEP in the Context of Construction of Yogyakarta OJK Office Buildings and Solo OJK Offices


60 GedungBuilding

Pembangunan Gedung Menara Mandiri WijayakusumaConstruction of the Wijayakusuma Mandiri Tower Building 2019 Selesai

Completed

61 GedungBuilding

Pembangunan Lubricants Technology Tower Pertamina Pertamina Lubricants Technology Tower Development 2019 Proyek On Going

Ongoing Project

62 GedungBuilding

Revitalisasi Rusun Penjaringan (Tower A, B, E dan F), Jakarta UtaraRevitalization of Penjaringan Flats (Tower A, B, E and F), North Jakarta


63 GedungBuilding

Pembangunan Kampus II UIN Sunan Ampel Surabaya (Proyek 6 in 1 SBSN PTKIN)Construction of Campus II UIN Sunan Ampel Surabaya (6 in 1 Project SBSN PTKIN)


64 GedungBuilding

Perluasan Terminal dan Fasilitas Penunjangnya di Bandara Sam Ratulangi - ManadoExpansion of Terminals and Supporting Facilities at Sam Ratulangi Airport - Manado


65 GedungBuilding

Pembangunan Kampus UIN Raden Intan Lampung (Proyek 6 in 1 SBSN)Construction of the UIN Raden Intan Lampung Campus (6 in 1 SBSN Project)


66 GedungBuilding

Pembangunan Rumah Susun PIK Pulo Gadung Tahap II, DKI JakartaConstruction of the PIK Pulo Gadung Flat, Phase II, DKI Jakarta


67 GedungBuilding

Penyelesaian Lanjutan Pembangunan Gedung Yudhistira dan Gedung Arjuna, RSA UGM (RS Rujukan COVID-19)Further Completion of Construction of Yudhistira Building and Arjuna Building, RSA UGM (Covid Reference Hospital)








68 GedungBuilding

Penyiapan RSUD Biak Numfor - Papua Menjadi RS Rujukan COVID-19Preparation for Biak Numfor Hospital - Papua to Become a COVID-19 Reference Hospital


69 GedungBuilding

Pembangunan Gedung BRI Kanwil MalangConstruction of BRI Regional Office Malang 2020 Proyek On Going

Ongoing Project

70 GedungBuilding

Pembangunan Gedung Kantor Polda Maluku T.A 2020Construction of the Maluku Regional Police Office Building, T.A 2020


71 GedungBuilding

CWP-01 Construction Buildings For PPPG, FPTK, COE- UPI BandungCWP-01 Construction Buildings for PPPG, FPTK, COE- UPI Bandung


72 GedungBuilding

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Serasan Kabupaten NatunaDevelopment of Integrated State Border Post (PLBN) Serasan Natuna Regency


73 GedungBuilding

Pembangunan Rumah Sakit Zainoel Abidin, Aceh ( RS Rujukan Covid 19)Construction of Zainoel Abidin Hospital, Aceh (Covid-19 Reference Hospital)


74 GedungBuilding

Pembangunan Gedung BRI Kanwil MedanConstruction of the BRI Regional Office of Medan 2021 Proyek On Going

Ongoing Project

75 GedungBuilding

Revitalisasi Kawasan Wisata Situ Bagendit, GarutRevitalization of Situ Bagendit Tourism Area, Garut 2021 Proyek On Going

Ongoing Project

76 GedungBuilding

Pembangunan Rumah Sakit Tapin, Kalimantan SelatanConstruction of Tapin Hospital, South Kalimantan 2021 Proyek On Going

Ongoing Project

77 EPC

PROY. PEMB. TANGKI PREMIUM, ADO & RFO DI REFINERYUNIT V BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR, INDONESIAPREMIUM CONST. PRJ. OF ADO & RFO TANK AT REFINERYUNIT V BALIKPAPAN, EAST KALIMANTAN, INDONESIA


78 EPC Project Relocation FlareFlare Relocation Project 2019 Proyek On Going

Ongoing Project

79 EPC Project Workshop INKAINKA Workshop Project 2019 Proyek On Going

Ongoing Project

80 DPKA Proyek Longspan 2Longspan 2 Project 2020 Proyek On Going

Ongoing Project

81 DPKA Proyek Depo LRT, BekasiLRT Depot Project, Bekasi 2020 Proyek On Going

Ongoing Project

82 DPKA Proyek Depo Jebres, SoloJebres Depot Project, Solo 2021 Proyek On Going

Ongoing Project

83 APG KSO RSPJ HARAPAN KITAKSO RSPJ HARAPAN KITA 2019 Proyek On Going

Ongoing Project

84 APG KAMPUS UNIKA - SEMARANGUNIKA CAMPUS - SEMARANG 2019 Proyek On Going

Ongoing Project

85 APG KAMPUS ITKJ - DEPOKITKJ CAMPUS - DEPOK 2019 Serah terima

Handover

86 APG MTH 27 OFFICE SUITESTMTH 27 OFFICE SUITEST 2018 Proyek On Going

Ongoing Project

87 APG URBAN SKY APARTMENTURBAN SKY APARTMENT 2019 Proyek On Going

Ongoing Project

88 APGRENOVASI GEDUNG KARYA - KEMENHUBRENOVATION OF KARYA BUILDING - Ministry of Transportation

2019 Serah terimaHandover









89 APG MANDAYA ROYAL HOSPITAMANDAYA ROYAL HOSPITA 2019 Serah terima

Handover

90 APG JASMINE PARK APARTMENTJASMINE PARK APARTMENT 2019 Proyek On Going

Ongoing Project

91 APG DHIKA UNIVERSE APARTMENT @SARDJITODHIKA UNIVERSE APARTMENT @SARDJITO 2018 Proyek On Going

Ongoing Project

92 APG URBAN SIGNATURE APARTMENT - CIRACASURBAN SIGNATURE APARTMENT - CIRACAS 2019 Proyek On Going

Ongoing Project

93 APG CISAUK POINT APARTMENTCISAUK POINT APARTMENT 2019 Proyek On Going

Ongoing Project

94 APG ANWA RESIDENCE APARTMENTANWA RESIDENCE APARTMENT 2019 Proyek On Going

Ongoing Project

95 APG DESIGN & BUILD TLOGO MAS MALANG (PROSES DESIGN)DESIGN & BUILD OF TLOGO MAS MALANG DESIGN PROCESS 2020 Proyek On Going

Ongoing Project

96 APG BALAI KESEHATAN PENERBANGAN FLIGHT HEALTH CENTER 2019 Serah terima

Handover

97 APG TRANSPARK DJUANDA - BEKASITRANSPARK DJUANDA - BEKASI 2018 Proyek On Going

Ongoing Project

98 APG CONEXIO APARTMENTCONEXIO APARTMENT 2018 Proyek On Going

Ongoing Project

99 APG THE PADMAYANA APARTMENTTHE PADMAYANA APARTMENT 2018 Proyek On Going

Ongoing Project

100 APG BESS MANSION APARTMENT - SURABAYA BESS MANSION APARTMENT - SURABAYA 2018 Proyek On Going

Ongoing Project

101 APG RS Anchology - AcehAnchology Hospital - Aceh 2020 Proyek On Going

Ongoing Project

102 APG TRANSPARK BINTAROTRANSPARK BINTARO 2020 Proyek On Going

Ongoing Project

103 APG OYAMA APARTMENTOYAMA APARTMENT 2019 Proyek On Going

Ongoing Project

104 APG ROYAL SENTUL APARTMENTROYAL SENTUL APARTMENT 2019 Proyek On Going

Ongoing Project

105 APG DIPO LRTDIPO LRT 2017 Proyek On Going

Ongoing Project

106 APG CORDOVA APARTMENTCORDOVA APARTMENT 2019 Serah terima

Handover

107 APG PURICITY APARTMENT - SURABAYAPURICITY APARTMENT - SURABAYA 2018 Proyek On Going

Ongoing Project

108 APG CINERE RESSORT APARTMENTCINERE RESSORT APARTMENT 2016 Serah terima

Handover

109 APG NOVOTEL - UBUD, BALINOVOTEL - UBUD, BALI 2019 Proyek On Going

Ongoing Project

110 APG HOTEL PLATINUM - SURABAYAHOTEL PLATINUM - SURABAYA 2018 Proyek On Going

Ongoing Project

111 APG SAMANA - BALISAMANA - BALI 2018 Proyek On Going

Ongoing Project

112 APG D&B PERUMAHAN KARYAWAN ADAROD & G OF ADARO STAFF HOUSING 2019 Proyek On Going

Ongoing Project

113 APG LOFTVILLES APARTMENTLOFTVILLES APARTMENT 2018 Proyek On Going

Ongoing Project

114 APG OLIVE APARTMENTOLIVE APARTMENT 2018 Proyek On Going

Ongoing Project

115 APG PEMBANGUNAN GEDUNG KEHATI & ICC - LIPI CIBINONGDEVELOPMENT OF KEHATI & ICC BUILDING - LIPI CIBINONG 2020 Proyek On Going

Ongoing Project


Rencana yang akan dilakukan oleh BIM ADHI Karya pada 2021 yaitu

• CDE dengan Alfa Numeric Information• ADHI Karya melakukan eksplorasi antara Common

Data Exchange dengan Alfa Numeric Information.• 5D (Terintegrasi dengan ERP System)• ADHI Karya melakukan riset untuk integrasi BIM

5D dengan ERP System.• 7D Bisnis Model

ADHI Karya melakukan riset untuk integrasi BIM 5D dengan ERP System. Bisnis model 7D ini mulai diminati oleh para owner namun bisnis model yang cocok dengan market Indonesia masih menjadi trial and eror.

The plans that will be carried out by BIM ADHI Karya in 2021 is as follows:

• CDE with Alfa Numeric Information• Exploration of Common Data Exchange and Alfa Numeric

Information• 5D (Integrated with ERP System)• Research for the integration of 5D BIM with the ERP System• 7D Business Model

ADHI Karya conducts research for the integration of 5D BIM with the ERP System. The 7D model business is starting to be of interest to owners, but a business model that fits the Indonesian market is still in a trial and error phase.

DMS (Document Management System) DMS atau Document Management System adalah sistem penyimpanan dan berbagi dokumen secara instan dan berkolaborasi dalam proyek yang sama. Para user yang memiliki akses bisa melakukan pengelolaan dokumen dan korespondensi secara elektronik secara realtime (kapan saja, dimana saja). Untuk penerapan DMS, ADHI menjalankan ADELE (ADHI Dokumen Elektronik) ADELE ini diibaratkan sebuah bangunan besar yang berisi arsip virtual korporat maupun file-file proyek ADHI. Sehingga setiap user bisa mengakses dari mana saja dan kapan saja selama terdapat koneksi internet. ADELE dilindungi enskripsi agar terlindungi dari gangguan hacker atau serangan virus.

DMS (Document Management System)DMS or Document Management System is a system of instant storing and sharing documents toward a collaboration on the same project. Users who have access can manage documents and correspondence electronically in real time (anytime, anywhere). For DMS implementation, ADHI runs ‘ADELE,’ the abbreviation for ADHI Electronic Documents. ADELE is likened to a large building containing ADHI virtual archives and project files. Therefore, every user can access from anywhere and anytime as long as there is an internet connection. ADELE is encrypted to protect it from hackers or virus attacks.






116 APG TOMANG PARK APARMENTTOMANG PARK APARMENT 2020 Proyek On Going

Ongoing Project

117 APG PASAR SUKAWATISUKAWATI MARKET 2020 Proyek On Going

Ongoing Project

118 APG DPRD SEMARANGSEMARANG REPRESENTATIVE COUNCIL 2020 Proyek On Going

Ongoing Project

119 APGKAMPUS POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIAINDONESIAN AGRICULTURAL ENGINEERING POLYTECHNIC CAMPUS





Sharing

Security

Imaging & Capturing

EnterpriseSearching

RecordManagement

Versioning

Indexing

Fitur DMSDMS Features

Roadmap DMS (Berdasarkan IT Master Plan)DMS Roadmap (Based on IT Master Plan)

2017 • Identifikasi korespondensi dokumen

korporat dan departemen • Identifikasi Workflow• Penyusunan Tree• Repository• Sourcing Vendor• Vendor Selection

• Implementasi DMS - File Sharing & Workflow level BOD/Korporat

• Implementasi DMS - File Sharing & Workflow level Departemen

• Integrasi DMS dengan ERP & BIM

2018• Maintenance DMS

2019 - 2022

Storage

SecureAccess

DocumentManagement

System

Search

Archive

Collaboration

Manage

WorkflowKnowledge

Share


ADELE (ADHI Dokumen Elektronik)

Bagi ADHI, aplikasi ADELE berperan sebagai corporate repository, yang bisa menampung semua dokumentasi arsip korporat. Aplikasi ADELE merupakan keunggulan bagi Tim IT ADHI, dikarenakan menjadi sarana utama dalam korespondensi korporat sekaligus menjadi bank data bagi corporate knowledge. Keunggulan lain pada ADELE adalah dapat diintegrasikan dengan sistem e-learning yang dikerjakan oleh ADHI Learning Center.

ADELE (ADHI Electronic Documents)

For ADHI, ADELE acts as a corporate repository, which can accommodate all corporate archive documentation. ADELE is an advantage for the ADHI IT Team because it is the main means of corporate correspondence as well as a data bank for corporate knowledge. Another advantage of ADELE is that it can be integrated with the e-learning system carried out by the ADHI Learning Center.

Aplikasi Berbasis Web Open Source (Customisasi) Application Open Source (Customization) 2 Modul

DMS(Document

Management System)

NADINE(Nota DinasElektronik)

Fitur NADINE

NADINEAplikasi ini bermanfaat dan dipergunakan untuk keperluan surat menyurat/korespondensi (nota dinas) secara digital yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Cloud Internal ADHI

Dalam Era Revolusi Industri 4.0, hubungan antara mesin, manusia, dan data terjadi sangat jelas dan nyata. Maka itu, implementasi teknologi Cloud Computing (komputasi awan) dipercaya dapat menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi digital menuju Era Revolusi Industri 4.0. Komputasi awan adalah kombinasi pemanfaatan teknologi komputer dengan pengembangan berbasis internet. Data akan menjadi aset terbesar bagi industri dan perannya akan menjadi sangat penting di masa depan. Nantinya, seluruh data akan terhubung dengan Cloud Computing.

Sebagai bentuk kesiapan ADHI menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, ADHI mengembangkan Cloudia (Cloud ADHI Karya), yakni sebuah layanan cloud penyimpanan data dan dokumen proyek yang menjadi wadah sentralisasi maupun data sharing bagi karyawan ADHI. Layanan cloud ini dikembangkan secara in-house.

CLOUDIA (Cloud ADHI KARYA)

Aplikasi ini diluncurkan pada Maret 2018. ADHI mengandalkan aplikasi CLOUDIA untuk mendukung proses kelancaran dan ketepatan waktu pengerjaan proyek-proyek yang ditangani

NADINEThis application is useful and is used for digital correspondence/correspondence (official notes) made by authorized officials.

ADHI Internal Cloud

In the Era of Industrial Revolution 4.0, the relationship between machines, humans and data ocurred vividly and evidently. Therefore, the implementation of Cloud Computing technology is believed to be an important factor in accelerating digital transformation towards the Era of Industrial Revolution 4.0. Cloud computing is a combination of the use of computer technology with internet-based development. Data will be the biggest asset for the industry and its role will be very important in the future. Later, all data will be connected to Cloud Computing.

As a form of ADHI’s readiness to face the Era of Industrial Revolution 4.0, ADHI has developed Cloudia (Cloud ADHI Karya), which is a cloud service for storing data and project documents as a centralization and data sharing forum for ADHI employees. This cloud service was developed in-house.

CLOUDIA (Cloud ADHI KARYA)

This application was launched in March 2018. ADHI relies on the CLOUDIA application to support the smooth and timeliness of the projects handled by the Company. CLOUDIA can be




Roadmap CLOUDIA MobileCLOUDIA Mobile Roadmap

Android

iOS

Development Training

ReleaseReview

MaintenanceEnhancement

Des - 2019

Oktober

Jan - 2020

November

Feb - 2020

Desember

Perseroan. Aplikasi CLOUDIA ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti DHIERA, ADELE, E-Mail ADHI, dan Sistem E-Learning. Keunggulan aplikasi CLOUDIA adalah kemampuan menampung semua data yang diolah Tim TI ADHI, sekaligus sebagai sarana pengawasan dan evaluasi data-data pada proyek-proyek sesuai template folder. Ada kemiripan dengan ADELE, aplikasi CLOUDIA juga berfungsi layaknya brankas data utama ketika proses proyek sedang berjalan. Secara periodik, Tim IT ADHI melakukan riset, pengembangan, dan pelatihan aplikasi ADHI bagi karyawan untuk menjamin berjalannya aplikasi dengan baik. Tim IT ADHI juga rutin mensosialisasikan awareness kepada para Insan ADHI untuk menggunakan aplikasi CLOUDIA dengan optimal demi keberlanjutan Perusahaan.

Pengembangan TI Tahun 2020Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 di tahun 2020, ADHI melakukan perubahan kebijakan terkait perubahan pola kerja dengan penerapan sebagian karyawan berkerja dirumah (Work From Home) dan sebagian bekerja di kantor (Work At Office). Untuk mendukung dan menjaga produktifitas performance karyawan, ADHI melakukan transformasi digital dengan metode :

Mengembangkan layanan aplikasi digital office yang menunjang produktifitas. Diantaranya pengisian presensi online (ESS), pengisian keberadaan kondisi kesehatan karyawan (ADHI SEHAT) dan ADHI MAN POWER, optimalisasi ADELE (Korespodensi antar departemen dan AP), metode pendaftaran rekanan dan pengadaan melalui e-procurement dan juga aplikasi video conference dari pihak ketiga.

Melakukan sosialisasi ke seluruh areal lini bisnis dan proses bisnis dengan metode yang menarik sehingga di akhir 2020 semua implementasi digitalisasi ADHI mengalami peningkatan hampir 2 kali dalam penggunaannya.

It Development in 2020In dealing with the Covid-19 pandemic situation in 2020, ADHI made changes to policies related to work patterns by allowing some employees to work from home (WFH) and some others to work from offices (WFO). To support and maintain the productivity of employee performance, ADHI performs digital transformation using the following methods:

ADHI developed digital office application services that support productivity, among them are filling in online presence (ESS), filling in the employee health conditions (ADHI SEHAT) and the presence of ADHI MAN POWER and optimizing ADELE (Correspondence between departments and APs), partner registration methods, and procurement through e-Procurement and video conference applications from third parties.

ADHI also conducted socialization to all areas of business lines and business processes with an attractive method so that by the end of 2020, ADHI digitization implementations have increased almost two times.

integrated with other applications such as DHIERA, ADELE, ADHI E-Mail, and E-Learning Systems. CLOUDIA has an advantage of being able to accommodate all data processed by the ADHI IT Team. It also becomes a means of monitoring and evaluating data on projects according to folder templates. Similar to ADELE, CLOUDIA also functions like the main data vault when the projects are running. Periodically, the ADHI IT Team conducts research, development, and training to use ADHI applications for employees to ensure the applications run smoothly. The ADHI IT team also routinely socializes awareness to ADHI personnel to use CLOUDIA optimally for the sustainability of the Company.


Pengembangan Kompetensi SDM TI

Agar Biro IT dapat terus memberikan kontribusi yang optimal, Perseroan terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas karyawanya melalui program pendidikan dan pelatihan TI, baik yang diselenggarakan secara inhouse maupun oleh pihak ketiga.

Program pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada bagian profil perusahaan pada laporan ini.

Investasi Bidang TI

Salah satu wujud komitmen Perseroan terhadap pengembangan TI adalah dengan menyediakan anggaran khusus untuk pengelolaan dan pengembangan TI. Tahun 2020, realisasi investasi TI Perseroan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang meliputi peningkatan di infrastruktur IT terkait hardware, pengadaan lisensi di setiap pelaksanaan proses bisnis khususnya di area engineering untuk mendukung efisiensi, percepatan dan peningkatan performance dan daya saing perusahan. ADHI berkomitmen untuk mendukung penggunaaan lisensi legal, dan investasi untuk pembuatan beberapa aplikasi baru yang dipergunakan dilingkungan internal ADHI.

Rencana Pengembangan TI Tahun 2021Mengacu kepada RKAP 2021 ADHI dan pengarahan dari Kementrian BUMN terkait dengan Formula Prioritas Kepemimpinan Teknologi, ADHI merencanakan pengembangan IT pada 3 areal yaitu :

• Penerapan BIM berbasis ISO 19651 disemua areal proyek yang akan dilaksanakan perusahaan baik proyek regular maupun proyek Kerjasama dengan pihak lain

• Peningkatan maturity ERP dan penerapan Financial Dashboard disetiap lini bisnis

• Pengembangan dan optimalisasi digital office serta pemanfaatan teknologi dalam proses dan pengembangan bisnis.

Tata Kelola TIPengelolaan Tata Kelola IT di ADHI dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta No. Per-03/MBU/2018 (perubahan atas peraturan Menteri BUMN RI No. Per-02/MBU/2013) tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan TI BUMN, prinsip GCG dan rencana tahunan yang tertuang di MPTI. Tata Kelola IT ADHI sudah diberlakukan di diperusahaan dan dituangkan dalam MP 010 per Maret 2019 tentang Manual Pengelolaan Teknologi Informasi.

IT HR Competency Development

In order for the IT Bureau to continue to make an optimal contribution, the Company continues to strive to improve the competence and capacity of its employees through IT education and training programs, held both in-house and by third parties.

Education and training programs can be seen in the company profile section of this report.

IT Investment

One manifestation of the Company’s commitment to IT development is by providing a special budget for IT management and development. In 2020, the realization of the Company’s IT investment has increased compared to the previous year. It included improvements in IT infrastructure related to hardware and licensing in every implementation of business processes, especially in the Engineering area to support efficiency, acceleration, and increase in company performance and competitiveness. ADHI is committed to support the use of legal license and make investment to create several new applications to be used within ADHI’s internal environment.

IT Development Plan in 2021

Referring to ADHI’s RKAP 2021 and direction from the Ministry of State-Owned Enterprises related to the Technology Leadership Priority Formula, ADHI plans IT development in three areas, as follows:

• Implementation of BIM based on ISO 19651 in all project areas to be implemented by the company, both regular projects and cooperation projects with other parties.

• Improvement of ERP maturity and implementation of the Financial Dashboard in each line of business.

• Development and Optimization of the digital office and the use of technology in business processes and development.

IT GovernanceIT Governance Management in ADHI is carried out based on the Regulation of the Minister of BUMN Number PER-02/MBU/02/2018 concerning the Principles of Information Technology Governance of the Ministry of State-Owned Enterprises and No. Per-03/MBU/2018 (amendment to the regulation of the Minister of BUMN RI No. Per-02/MBU/2013) concerning Guidelines for the Arrangement of BUMN IT Management, GCG principles, and the annual plan contained in MPTI. ADHI’s IT Governance has been implemented in the company and has been stated in MP 010 as of March 2019 concerning the Information Technology Management Manual.





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility


Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial PerusahaanPerserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 21 Oktober 2015 lalu telah menerbitkan resolusi mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Resolusi ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Sebagai warga korporasi yang baik, ADHI berkomitmen untuk menyukseskan resolusi tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Terlebih Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga terus mendorong pencapaian SDGs yang disederhanakan ke dalam 4 pilar utama, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Wujud nyata dari komitmen Perseroan terhadap pencapaian SDGs salah satunya ditunjukan dengan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam upaya menjadi perusahaan konstruksi terbaik di Indonesia, ADHI berkeyakinan bahwa dalam perkembangannya, Perseroan harus mampu memberikan manfaat terbaik dan semaksimal mungkin terhadap segenap pemangku kepentingan. Hal tersebut salah satunya diwujudkan melalui program CSR ADHI.

Dalam melaksanakan program CSR, ADHI selalu berpedoman pada prosedur pelaksanaan PKBL yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan PKBL dan CSR di perusahaan, yang selalu

Corporate Social Responsibility Commitment and PolicyThe United Nations (UN) on 21 October 2015 issued a resolution regarding the Sustainable Development Goals (SDGs). This resolution was jointly proclaimed by cross-governmental countries as a joint development ambition until 2030. SDGs consists of 17 goals with 169 measurable achievements and deadlines set by the United Nations as a world development agenda for the benefit of human-being and planet earth.

As a good corporate citizen, ADHI is committed to succeeding the resolution according to its capacity. Moreover, the National Development Planning Agency (Bappenas) also continues to encourage the achievement of SDGs which are simplified into 4 main pillars, such as Social Development Pillar, the Economic Development Pillar, the Environmental Development Pillar and the Legal Development and Governance Pillar.

One of the concrete manifestations of the Company's commitment to the achievement of the SDGs is shown by implementing the Corporate Social Responsibility (CSR) program. In an effort to become the best construction company in Indonesia, ADHI believes that in the development, the Company must be able to provide the best and maximum possible benefits to all stakeholders. One way of doing this is realized through the ADHI CSR program.

In implementing CSR program, ADHI always complies to the PKBL implementation procedure which regulates the procedures for PKBL and CSR implementation in the company, which

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility




ditinjau ulang tiap tahun untuk memastikan relevansi prosedur dan menyesuaikannya dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di tahun tersebut.

Selaras dengan itu, sebagai perusahaan BUMN, Perseroan juga mengikuti arahan dari Kementerian BUMN sebagai pemegang saham Perseroan, untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan perubahannya yaitu PER-02/MBU/04/2020.

Landasan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam pelaksanaan program CSR, ADHI antara lain mengacu kepada:1. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

Milik Negara2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, jo PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-09/MBU/07/2015, PER - 02/MBU/7/2017 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara NOMOR PER-09/MBU/07/2015, jo PER-02/MBU/4/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

7. ISO 26000 SR : 2010 Guidance on SocialResponsibility/Core-Subjects

8. Sustainable Development Goals (SDGs) : 2015-2030 17 Core Subjects

are always reviewed every year to ensure the relevance of the procedure and adjust it to developments that occur in that year.

Consequently, as a state-owned company, the Company also follows the direction of the Ministry of State-Owned Enterprise as a shareholder of the Company, to carry out the Corporate Social Responsibility program through the Partnership and Community Development Program (PKBL) in accordance with the Minister of State for SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises and its amended regulations, which is PER-02/MBU/04/2020.

Legal Framework of Corporate Social Responsibility Program Implementation

In implementing CSR program, ADHI refers to, among others:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises

2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies

3. Law No. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment

4. Government Regulation no. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies

5. Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 59 of 2017 concerning Implementation of Achieving the Sustainable Development Goals

6. Minister for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises, jo PER-03/MBU/12/2016 regarding the amendment to the regulation of the minister of State-Owned Enterprises number PER-09/MBU/07/2015, PER-02/MBU/7/2017 concerning the second amendment to the ministerial regulation of State Owned Enterprises NUMBER PER-09/MBU/07/2015, jo PER-02/MBU/4/2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises State Number PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises

7. ISO 26000 SR: 2010 Guidance on Social Responsibility/Core-Subjects

8. Sustainable Development Goals (SDGs): 2015-2030 17 Core Subjects


Coporate Secretary

Manager Biro/ Bureau Manager

General Services

Maintenance & Permit

HospitalityGood Corporate Governance

SekretariatSecretariat

CSR & PKBLMedia Management

Investor Empowerment


Corporate Communication & Investor Relation


Governance & Compliance

Struktur OrganisasiOrganization Structure

Organisasi Penanggung Jawab dan Pengelola Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelaksanaan program CSR dan PKBL berada di ranah tanggung jawab PKBL yang dilaksanakan oleh Tim CSR dan PKBL yang berada di bawah Biro Governance & Compliance.

Responsible Organization and Management of Corporate Social ResponsibilityProgram

The implementation of the CSR and PKBL programs is under the responsibility of the Corporate Secretary which is carried out by the CSR and PKBL Teams under the Governance & Compliance Bureau.

Corporate PT. ACP

Corporate PT. DTP

Corporate PT. JAA

Corporate PT. APG

Corporate PT. APB

Corporate PT. APP




Metode dan Ruang Lingkup Due Diligence Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan LingkunganADHI bergerak di industri konstruksi yang dalam aktivitas operasionalnya sering kali bersinggungan langsung dengan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, Perseroan sangat menyadari bahwa aktivitas operasionalnya dapat memberikan dampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, Perseroan melakukan due diligence untuk menelaah dampak sosial, ekonomi dan lingkungan agar Perseroan dapat meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dalam kegiatan bisnisnya.

Secara umum, due diligence merupakan sebuah proses yang komprehensif dalam menilai dampak positif dan negatif keputusan dan kegiatan perusahaan yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup, ekonomi, dan aspek sosial.

Sesuai kerangka ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial, Perseroan mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari seluruh aktivitas operasional Perseroan pada seluruh aspek rantai nilai yang mencakup pemasok, input (bahan baku, tenaga kerja, uang, waktu, pengetahuan, dan kompetensi), proses (fungsi manajemen, termasuk kondisi fisik pabrik maupun kantor), produk (barang dan jasa), dan konsumen. Proses dilakukan secara terintegrasi dengan metode penentuan isi Laporan Keberlanjutan tahun 2020.

Pemangku Kepentingan yang Terdampak atau Berpengaruh Dalam Kegiatan Perusahaan

Berdasarkan due diligence yang dilakukan, ADHI telah menetapkan pemangku kepentingan yang terdampak dari kegiatan Perseroan, atau memiliki pengaruh dalam kegiatan Perseroan.

Methods and Scope of Due Diligence On Social, Economic and Environmental ImpactsADHI is engaged in the construction industry, which in its operational activities often interacts directly with society and the environment. Therefore, the Company is fully aware that its operational activities can have an impact, either directly or indirectly, on society and the environment. For this reason, the Company carries out due diligence to examine social, economic and environmental impacts so that the Company can increase positive impacts and reduce negative impacts in its business activities.

In general, due diligence is a comprehensive process in assessing the positive and negative impacts of company decisions and activities that may affect environmental, economic and social aspects.

In accordance with the ISO 26000 framework on Social Responsibility Guidelines, the Company identifies the positive and negative impacts of all of the Company's operational activities in all aspects of the value chain including suppliers, inputs (raw materials, labor, money, time, knowledge, and competence), processes ( management functions, including the physical condition of the factory and office), products (goods and services), and consumers. The due diligence process is carried out in an integrated manner with the method for determining the contents of the 2020 Sustainability Report

Affected or Influential Stakeholders in The Company's Activities

Based on the due diligence carried out, ADHI has determined the stakeholders who are affected by the activities of the Company, or have influence in the activities of the Company.

Pemangku KepentinganStakeholders

Topik PembahasanDiscussion Topics

PendekatanApproach

Frekuensi PendekatanApproach Frequency

Pemegang sahamShareholders

Informasi kinerja keuangan terkait aksi korporat dan strategi perusahaanFinancial performance information related to corporate actions and corporate strategy

RUPS TahunanAnnual GMS

Setahun SekaliOnce a Year

Informasi kinerja non keuanganNon-financial performance information

Laporan triwulananQuarterly reports

Setahun 4 kali4 times a year


Pemangku KepentinganStakeholders

Topik PembahasanDiscussion Topics

PendekatanApproach

Frekuensi PendekatanApproach Frequency

KaryawanEmployees

Pemenuhan hak-hak normatif dan perlindungan kerjaFulfillment of normative rights and work protection

Media internal (Majalah)Internal media (Magazine)

3 bulan sekali3 months

Pengembangan karierCareer development

Perjanjian Kerja BersamaCollective labor agreement

2 tahun sekali2 years

Kesetaraan kesempatan pengembangan karierEqual career development opportunities

Orientasi karyawan baruNew employee orientation

Setiap programEvery program

Program pengembangan individuIndividual development program

InsidentilIncidental

Kesehatan dan keselamatan kerjaOccupational Health and Safety

Serikat PekerjaLabor union

Setahun sekaliOnce a year

Survei karyawanEmployee survey

Setahun sekaliOnce a year

OwnerOwner

Pelaksanaan pekerjaan tepat waktu, tepat anggaran dan amanExecution of work on time, on budget and safely

Pelaporan kemajuan pekerjaanWork progress reporting

Sesuai termin yang ditentukanAccording to the terms specified

Kualitas produk dan jasaQuality of products and services

Pengkajian Kontrak KerjaWork Contract Assessment

Saat dibutuhkanWhen needed

InovasiInnovation

Survei kepuasan pelangganCustomer satisfaction survey

Setahun 2 kali2 times a year

PemerintahGovernment

Kepatuhan pada peraturan dan perundanganCompliance with laws and regulations

Laporan TahunanAnnual report

Minimal setahun sekaliAt least once a year

Transparansi dan informasi terkiniTransparency and up-to-date information

Laporan KeberlanjutanSustainability Report


Tata kelola perusahaan yang baikGood corporate governance

Program Kemitraan dan Bina LingkunganPartnerships and community development program


Anti korupsi dan etika bisnisAnti-corruption and business ethics

SosialisasiSocialization


MasyarakatPublic

Program CSR yang direncanakan dan dilaksanakanCSR programs that are planned and implemented

Kerja sama strategis dalam program CSRStrategic cooperation in the CSR program


Dampak dan kinerja lingkunganEnvironmental impact and performance

Pelaporan PKBLPKBL reporting


Kesempatan untuk berkolaborasi pada kegiatan CSROpportunity to collaborate on CSR activities

Program CSR di sekitar lingkungan proyekCSR programs around the project environment


Informasi kegiatanActivity information

Media untuk masyarakatMedia for society


MediaMedia

Kinerja keuangan dan non keuanganFinancial and non-financial performance

Press releasePress release


Paparan publikPublic exposure

Kunjungan proyekProject visit

PemasokSuppliers

Proses pengadaan barang dan jasa yang transparanTransparent procurement of goods and services

Sosialisasi sistem pengadaan barang dan jasaSocialization of the system for procurement of goods and services


Hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara Perseroan dan pemasokMutually beneficial business relationship between the Company and suppliers

Apresiasi penghargaan bagi pemasokAppreciation awards for suppliers





Isu-Isu Penting Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Terkait Dampak Kegiatan PerseroanADHI telah melakukan kajian dan penelaahan terhadap isu- isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terkait dengan dampak dari aktivitas operasi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Social, Economic and Environmental Important Issues Related to The Impact of Company ActivitiesADHI has conducted studies and reviews of social, economic and environmental issues related to the impact of the Company's operational activities, namely as follows:

Pada aspek ekonomi, Perseroan dituntut untuk dapat memberikan dampak ekonomi yang positif dari kegiatan usahanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, Perseroan memberikan kontribusi ekonomi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak, iuran dan dividen. Sedangkan secara tidak langsung, Perseroan telah menganggarkan sebagian besar laba bersihnya untuk program CSR dan PKBL.

Pada aspek sosial, Perseroan dituntut untuk dapat tumbuh bersama dengan masyarakat sekitar dengan memberikan kontribusi yang dapat mendorong kesejahteraan sosial. Sedangkan pada aspek lingkungan, diharapkan dapat terus menekan dampak negatif yang disebabkan dari aktivitas operasi Perseroan, dalam hal ini terkait emisi, limbah kelestarian lingkungan hidup.

Lingkup dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Baik Yang Kewajiban Maupun Yang Melebihi Kewajiban

ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (Guidance on Social Responsibility) telah memberikan pola dan modul yang berlaku secara internasional tentang pelaksanaan dan pengembangan CSR dalam sebuah organisasi. Di Indonesia, ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

In the economic aspect, the Company is required to be able to provide a positive economic impact from its business activities, either directly or indirectly. Directly, the Company provides an economic contribution to the state in the form of paying taxes, fees and dividends. Meanwhile, indirectly, the Company has budgeted most of its net profit for the CSR and PKBL programs.

On social aspect, the Company is required to be able to grow together with the surrounding community by making contributions that can promote social welfare. Meanwhile, on the environmental aspect, it is hoped that it can continue to reduce the negative impacts caused by the Company's operational activities, in this case related to emissions and environmental sustainability waste.

Scope and Program of Corporate Social Responsibility, Whether Obligations or More Than Obligations

ISO 26000 on Guidance on Social Responsibility has provided internationally accepted patterns and modules on the implementation and development of CSR in an organization. In Indonesia, ISO 26000 was ratified by the Government in 2010 and made into a National Standard (SNI) in 2012.

Aspek EkonomiEconomic Aspects

Kinerja Keuangan PerseroanCompany's Financial Performance

Dampak Ekonomi Tidak LangsungIndirect Economic Impact

Efisiensi Biaya OperasionalOperational Cost Efficiency

Aspek LingkunganEnvironmental Aspects

EnergiEnergy

AirWater Upaya Melestarikan Lingkungan

Efforts to Preserve the EnvironmentEmisiEmission

LimbahWaste

Aspek SosialSocial Aspects

Hubungan IndustrialIndustrial relations

Kesehatan dan Keselamatan KerjaOccupational Health and Safety Pelatihan dan Pendidikan

Training and EducationKeberagaman dan Kesetaraan PeluangDiversity and Equal Opportunity

Anti Korupsi dan GratifikasiAnti-Corruption and Gratification


Sebagaimana telah dijelaskan diatas, ISO 26000 telah membagi kegiatan CSR dalam 7 subjek inti. Untuk itu ADHI telah melakukan pemetaan terhadap dasar kewajiban pelaksanaan program CSR dan PKBL oleh Perseroan yang mengacu pada beberapa aspek hukum, diantaranya:

Subjek IntiCore Subject

Ketentuan Perundang-undanganProvisions of the Law

Tata Kelola OrganisasiOrganizational Governance

• Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal• Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas• Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Terbatas• Law No. 25 of 2007 on Investment• Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies• Government Regulation no. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited

Liability Companies

Hak Asasi ManusiaHuman Rights

• Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.• Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights.

Prosedur Operasi yang WajarReasonable Operating Procedures

• Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat• Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.• Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition• Law No. 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.

LingkunganEnvironment

• Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup• Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.• Law No. 32 of 2009 on Protection and Management of the Environment• Government Regulation no. 27 of 2012 concerning Environmental Permits.

Praktik KetenagakerjaanEmployment Practices

• Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja• Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan• Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan• Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja• Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3)• Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety• Law No. 23 of 1992 on Health• Law No. 13 of 2003 on Manpower• Government Regulation no. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety

Management Systems• Minister of Manpower Regulation No. 05/Men/1996 concerning Occupational Health and Safety

Management Systems (SMK3)

Isu KonsumenConsumer Issues

• Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi

Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.• Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection• Financial Services Authority Regulation Number 76 of 2016 concerning Increasing Financial Literacy and

Inclusion in the Financial Services Sector for customers and/or Communities.

Perlibatan dan Pengembangan Komunitas/MasyarakatCommunity Engagement and Development

• Undang Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-02/MBU/4/2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

• Law No. 13 of 2011 on Management of the Less-Fortunate Society• Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-02/

MBU/4/2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program for Owned Enterprises Country.

As explained above, ISO 26000 has divided CSR activities into 7 core subjects. For this reason, ADHI has carried out a mapping of the basic obligations of implementing CSR and PKBL programs by the Company which refers to several legal aspects, including:




Selain kewajiban dan pemenuhan kepatuhan di atas, Perseroan melaksanakan program PKBL yang difokuskan pada beberapa bidang utama, yaitu:

Program KemitraanPartnership Program

Program Bina LingkunganCommunity Development Program

• Sektor Usaha PerkebunanPlantation Business Sector

• Sektor Usaha IndustriIndustrial Business Sector

• Sektor Usaha PertanianAgricultural Business Sector

• Sektor Usaha PerdaganganTrade Business Sector

• Sektor Usaha JasaService Business Sector

• Sektor Usaha PeternakanLivestock Sector

• Sektor Usaha PerikananFishery Business Sector

• LainnyaOthers

• Bantuan Korban Bencana AlamNatural Disaster Relief

• Bantuan Pendidikan dan/atau PelatihanEducation and/or Training Assistance

• Bantuan Peningkatan KesehatanHealth Improvement Assistance

• Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana UmumAssistance for Public Facilities and Infrastructure Development

• Bantuan Sarana IbadahWorship Facilities Assistance

• Bantuan Pelestarian AlamNature Conservation Assistance

• Bantuan Pengembangan KemasyarakatanCommunity Development Assistance

In addition to the above obligations and compliance, the Company implements PKBL programs which are focused on several main areas, as follows:


Strategi dan Program Kerja Perseroan Dalam Menangani Isu-Isu Sosial, Ekonomi dan LingkunganPelaksanaan program tanggung jawab sosial ADHI dilakukan dengan memperhatikan dampak kegiatan yang dilakukan oleh ADHI terhadap lingkungan sekitar, baik dari sisi alam maupun dari sisi masyarakat.

Strategi pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan/CSR tahun 2020 sebagai berikut:1. Penyaluran bantuan dilaksanakan oleh tim PKBL atau tim

Departemen/project terdekat dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan.

2. Penyaluran Program Kemitraan sinergi dengan PT PNM (Persero) dalam seleksi calon mitra dan capacity building.

Anggaran Program CSRSebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1), anggaran untuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Untuk itu, setiap tahun ADHI menyiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan program CSR dan PKBL.

Sesuai Peraturan Menteri BUMN mekanisme pengusulan hingga penetapan anggaran program CSR dan PKBL menjadi satu kesatuan dengan persetujuan atas RKAP PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tahun 2020 dan 2019.

RKA Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sekurang-kurangnya memuat :1. Rencana Kerja Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan; 2. Anggaran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan/

CSR, sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja;

3. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

The Company's Strategy and Work Program In Addressing Social, Economic and Environmental IssuesThe implementation of the ADHI social responsibility program is carried out by taking into account the impact of the activities carried out by ADHI on the surrounding environment, both from the natural side and from the society side.

The strategies of partnership and environmental development/CSR program implementation in 2020 are as follows:1. Distribution of assistance is carried out by the PKBL team or

the closest department/project team while still applying the Health protocol.

2. Distribution of the Synergy Partnership Program with PT PNM (Persero) in the selection of potential partners and capacity building.

CSR Program BudgetAs mandated in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies Article 74 paragraph (1), the budget for the implementation of social responsibility programs is calculated as company costs. For this reason, every year ADHI prepares a special budget for the implementation of CSR and PKBL programs.

In accordance with the Regulation of the Minister of BUMN, the mechanism for proposing to determine the budget for the CSR and PKBL programs is integrated with the approval of the RKAP of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 2020 and 2019.

The RKA of the Partnership Program and the Community Development Program at least contains:1. Partnership Program Work Plan and Community Development

Program;2. Partnership Program and Community Development Program/

CSR budget, sources of funds, available funds and plans for the use of funds in accordance with the work plan;

3. Projection of Financial Position, Activity Report and Cash Flow for Partnership Program and Community Development Program





Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Sebagai perusahaan publik, ADHI berkomitmen untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia (HAM), baik yang berkaitan dengan karyawan Perseroan ataupun masyarakat umum. Perseroan menyadari, HAM merupakan hak yang melekat, tidak dapat dicabut, universal, tak terpisahkan dan saling bergantung, yang terkait dengan Sila ke-2 Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Dalam konteks ISO 26000, tanggung jawab sosial terkait HAM mencakup hak-hak terkait analisa dampak keputusan dan kegiatan, situasi berisiko terkait HAM, menghindari persekongkolan, penanganan keluhan, diskriminasi dan kelompok marjinal, hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya; serta prinsip dan hak dasar di tempat kerja. Perseroan telah memiliki komitmen untuk mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia melalui kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip anti korupsi.

Selain itu, Perseroan tunduk dan taat terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan HAM antara lain Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Rumusan dan Kebijakan terkait penghormatan terhadap HAM oleh Perseroan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Periode 2017-2019 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia

Perseroan telah merumuskan berbagai ketentuan terkait tanggung jawab di bidang HAM, baik untuk karyawan maupun bagi masyarakat umum. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, lingkup tanggung jawab Perseroan di bidang HAM utamanya terkait dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain meliputi penegakan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh karyawan, kebebasan berserikat, pelaksanaan sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai, komitmen atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta hal terkait lainnya.

Selain itu, terdapat juga beberapa isu HAM yang relevan dengan

Commitment, Planning and Implementation of Initiative Social Responsibilities Related to Human Rights

As a public company, ADHI is committed to protecting and guaranteeing human rights (HAM), whether related to the Company's employees or the general public. The Company realizes that human rights are inherent, inalienable, universal, inseparable and interdependent rights, which are related to the 2nd Principle of Pancasila, namely Just and Civilized Humanity.

In the context of ISO 26000, social responsibility related to human rights includes issues related to analysis of the impact of decisions and activities, risky situations related to human rights, avoiding conspiracy, handling complaints, discrimination and marginalized groups, civil and political rights; economic, social and cultural rights; and basic principles and rights at work. The Company is committed to realizing the fulfilment of human rights through compliance with applicable laws and regulations and upholding the principle of anti-corruption.

In addition, the Company is subject to and obeying laws and regulations relating to human rights, including Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law no. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, Law no. 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination.

Formulas and policies related to respect for human rights by the Company are regulated in the Collective Labor Agreement for the 2017-2019 Period of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. and Human Resources Governance of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Scope of Corporate Social Responsibility Related to Human Rights

The Company has formulated various provisions related to responsibilities in the field of human rights, both for employees and for the general public. As a company engaged in the construction sector, the Company's scope of responsibility in the field of human rights is mainly related to the manpower aspect, including upholding the principle of diversity and equality for all employees, freedom of association, implementation of the remuneration system and employee welfare, commitment to the Collective Labor Agreement (PKB) and other related matters.

In addition, there are also several human rights issues that are

Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi ManusiaSocial Responsibility Related to Human Rights




kegiatan operasional Perseroan, antara lain pembebasan lahan, kebisingan dan gangguan saat pelaksanaan proyek (beberapa proyek yang dikerjakan berada di tengah lingkungan masyarakat).

Perencanaan dan Target Program Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia

Program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan ADHI di tahun 2020 difokuskan ke penanganan pandemi Covid-19. Meski begitu, ADHI tetap memberikan bantuan – bantuan, khususnya yang sifatnya filantropi, yaitu dengan memberikan bantuan pendidikan dan bantuan sosial lainnya. Melalui bantuan tersebut, ADHI membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mengembangkan diri melalui pendidikan serta meningkatkan taraf hidup mereka.

Penerapan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Hak Asasi Manusia

Penerapan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait HAM di Perseroan dilaksanakan melalui:

Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Keberadaan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ILO Convention 87 yang menjamin kebebasan karyawan untuk bergabung dalam organisasi pekerja telah diwujudkan Perseroan melalui adanya Serikat Pekerja. Konvensi ILO turut menegaskan tentang organisasi pekerja sebagai sarana penghubung antara karyawan dengan Perseroan guna menciptakan hubungan harmonis yang saling menguntungkan semua pihak, dimana hal ini telah dilaksanakan melalui kesepakatan antara manajemen Perseroan dan Serikat Pekerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mencakup seluruh karyawan Perseroan.

Saat ini terdapat organisasi serikat pekerja di lingkungan ADHI, yaitu Serikat Pekerja Adhi Karya (SPAK) yang didirikan di Jakarta tanggal 28 Juli 1999. SPAK telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Selatan dengan nomor 559/V/P/IX/2008 tanggal 15 September 2008.

Pada akhir tahun 2020, jumlah anggota SPAK tercatat sebanyak 1.890 anggota, dimana keanggotaan SPAK bersifat suka rela.

Anti Diskriminasi

ADHI menghargai karyawan sebagai aset Perseroan tanpa membedakan dan menolak praktik diskriminasi terhadap suku, agama, ras dan antar-golongan, hambatan fisik, gender dan usia. Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti proses rekrutmen yang dijalankan Perseroan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

relevant to the Company's operational activities, including land acquisition, noise and disturbances during project implementation (several projects are being carried out in the community).

Planning and Targets of Social Responsibility Programs Related to Human Rights The social responsibility program implemented by ADHI in 2020 is focused on handling the Covid-19 pandemic. Even so, ADHI still provides assistance, especially those of a philanthropic nature, namely by providing educational assistance and other social assistance. Through this assistance, ADHI helps underprivileged people to develop themselves through education and improve their standard of living.

Implementation of CorporateSocial Responsibility Initiatives to Human Rights The implementation of corporate social responsibility related to human rights in the Company is carried out through:

Freedom of Association and Congregation

The existence of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower and the ILO Convention 87 which guarantee the freedom of employees to join workers' organizations has been realized by the Company through the existence of a Worker Union. The ILO conventions also emphasize workers' organizations as a means of liaising between employees and the Company in order to create a mutually beneficial harmonious relationship for all parties, where this has been carried out through an agreement between the management of the Company and the Workers Union as stated in the Collective Labor Agreement (CLA) which covers all employees Company.

Currently there is a trade union organization within ADHI, namely the Adhi Karya Trade Union (SPAK) which was founded in Jakarta on July 28, 1999. SPAK has been registered with the Manpower and Transmigration Office of South Jakarta City with number 559/V/P/IX/2008 September 15, 2008.

At the end of 2020, the number of SPAK members was recorded at 1,890, of which SPAK membership was voluntary.

Anti Discrimination

ADHI values employees as assets of the Company without discriminating and rejecting discriminatory practices against ethnicity, religion, race and inter-group, physical barriers, gender and age. The Company provides equal opportunities for all people to participate in the recruitment process carried out by the Company as long as they meet the specified requirements.


Sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip kesetaraan, ADHI juga merekrut pegawai disabilitas yang dilakukan pada tahun 2020 melalui program FHCI (Forum Human Capital Indonesia). Bahkan, kegiatan tersebut akan dituangkan dalam revisi prosedur rekrutmen di tahun 2021.

Bebas dari Praktik Kerja Paksa dan Penggunaan Tenaga Kerja Anak

ADHI menjamin bahwa Perseroan terhindar dari praktik kerja paksa dan penggunaan tenaga kerja anak. Perseroan telah menetapkan batas minimal usia calon karyawan adalah 22 tahun, sehingga dengan demikian Perseroan memastikan bahwa Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja anak. Selain itu, Perseroan menerapkan peraturan waktu kerja sesuai pasal 77 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 40 jam dalam 1 minggu.

Waktu kerja karyawan ADHI dapat dijelaskan pada tabel berikut:

UraianDescription

Pegawai Employee

Hari kerjaWork days

Senin – JumatMonday – Friday

Jam kerjaWork Hours 08.00 – 17.00

Hak cutiLeave rights

12 hari 12 days

Dengan ketentuan di atas, ADHI memastikan tidak terdapat praktik kerja paksa yang terjadi di Perseroan karena karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup. Dan sejak pertama kali berdiri hingga saat ini tidak terdapat laporan kasus pekerja paksa di lingkungan kerja Perseroan.

Sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip kesetaraan, ADHI juga merekrut pegawai disabilitas yang dilakukan pada tahun 2020 melalui program FHCI (Forum Human Capital Indonesia).As a form of equality principle implementation, ADHI also recruits people with disabilities in 2020 through FHCI (Forum Human Capital Indonesia) program.

As a manifestation of equality principle implementation, ADHI also recruits employees with disabilities in 2020 through the FHCI program (Forum Human Capital Indonesia). In fact, these activities will be included in the revision of recruitment procedures in 2021.

Free from Forced Labor Practices and Use of Child Labor

ADHI guarantees that the Company avoids the practice of forced labor and the use of child labor. The Company has set a minimum age limit for prospective employees to be 22 years, so that the Company ensures that the Company does not employ child labor. In addition, the Company applies a working time regulation in accordance with Article 77 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, which is 40 hours in 1 week.

ADHI employees working time can be explained in the following table:

With the provisions above, ADHI ensures that there are no forced labor practices that occur in the Company because employees have sufficient rest time. And since it was first established until now there have been no reports of cases of forced labor in the Company's work environment.




Selain itu, ADHI juga memberikan berbagai jenis cuti kepada karyawan, yang ketentuannya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Ada pun jenis-jenis cuti yang merupakan hak karyawan ADHI antara lain:

1. Cuti TahunanPegawai yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.

2. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Gugur Kandungan dan Cuti Haid• Cuti sakit diberikan kepada Pegawai yang menjalani

rawat jalan dan/atau rawat inap, termasuk rawat jalan sesudahnya, berdasarkan Surat Keterangan Dokter.

• Cuti bersalin diberikan kepada Pegawai wanita yang akan melahirkan, maksimal selama 3 (tiga) bulan dan waktunya diatur selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter ahli kandungan / bidan. Apabila yang bersangkutan menghendaki lain, maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

• Cuti gugur kandungan diberikan kepada Pegawai wanita yang mengalami keguguran kandungan selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Kandungan / Bidan.

• Cuti haid diberikan kepada Pegawai wanita yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahu kan kepada perusahaan. Kepada Pegawai wanita tersebut tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

3. Cuti di luar tanggungan• Cuti di luar tanggungan perusahaan untuk melanjutkan

pendidikan atas biaya sendiri, dan apabila disetujui oleh Direksi diberikan kepada pegawai tetap yang telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun dengan waktu cuti untuk melanjutkan pendidikan maksimal selama 2 (dua) tahun.

• Cuti di luar tanggungan perusahaan atas permohonan sendiri untuk keperluan selain pada ayat 5 (a) diatas dan apabila disetujui oleh Direksi diberikan kepada pegawai tetap yang telah memiliki masa kerja minimal 6 (enam) tahun dengan waktu cuti maksimal selama 2 (dua) tahun.

4. Selain Cuti diatas pegawai juga dapat diberikan ijin tidak masuk kerja oleh Perusahaan karena:• Pegawai menikah : 3 hari• Menikahkan anak : 2 hari• Istri melahirkan atau gugur kandungan : 2 hari• Mengkhitankan anak/ membaptis anak : 2 hari• Suami/Istri, anak/menantu atau

orang tua/mertua meninggal dunia : 2 hari• Anggota keluarga dalam satu rumah

meninggal dunia : 2 hari

In addition, ADHI also provides various types of leave to employees, the conditions of which are regulated in the Collective Labor Agreement (PKB). There are also types of leave that are entitled to ADHI employees, including:

1. Annual Leave Employees who have worked for 12 (twelve) months

continuously are entitled to annual leave for 12 (twelve) working days.

2. Sick leave, maternity leave, miscarriage leave and menstrual leave

• Sick leave is given to employees who are undergoing outpatient and/or inpatient care, including outpatient care, based on a doctor's certificate.

• Maternity leave is given to female employees who are about to give birth, for a maximum of 3 (three) months and the time is set for 1.5 (one and a half) months before the time of delivery and 1.5 (one and a half) months after giving birth according to the calculation of the obstetrician/midwife . If the person concerned wishes otherwise, all risks that arise are the responsibility of the person concerned.

• Miscarriage leave is given to female employees who experience a miscarriage for 1.5 (one and a half) months or in accordance with a Gynecologist/Midwife Certificate.

• Menstrual leave is given to female employees who feel sick during menstruation and inform the company. The female employee is not obliged to work on the first and second day of menstruation.

3. Unpaid leave• Unpaid leave of the company to continue their education

at their own expense, and if approved by the Board of Directors, it is given to permanent employees who have worked for a minimum of 2 (two) years with a maximum of 2 (two) years of leave to continue their education.

• Unpaid leave of the company at his own request for purposes other than in paragraph 5 (a) above and if approved by the Board of Directors is given to permanent employees who have worked for a minimum of 6 (six) years with a maximum leave period of 2 (two) years.

4. In addition to leave above, employees can also be given permission to not go to work by the company because:• Employee marry : 3 days• Children of employee marry : 2 days• Wife giving birth or pregnancy : 2 days• Circumcise children/baptize children : 2 days• Husband/wife, child/daughter in law or parent/in-law passed away : 2 days• Family member in one house dies : 2 days


Khusus untuk jam kerja di Proyek/Unit Kerja, karena ketatnya jadwal pelaksanaan kerja sehingga memaksa dilakukan kerja malam hari, maka Kepala Proyek/Kepala Unit Kerja diperkenankan mengatur jam kerja secara “shift” (giliran), untuk mengantisipasi adanya pergeseran jam kerja sesuai dengan kondisi pegawaian di kantor/lapangan, dengan ketentuan bahwa jumlah jam kerja efektif tidak boleh lebih dari 8 (delapan) jam per-hari dan 40 (empat puluh) jam per-minggu.

Ketentuan yang sama juga diberlakukan kepada seluruh sub kontraktor yang bekerjasama dengan Perseroan.

Pelatihan HAM Bagi Satuan Pengamanan

Satuan pengamanan yang digunakan ADHI merupakan satuan pengamanan berasal dari pihak ketiga. Karena itu ADHI tidak menyediakan pelatihan terkait HAM kepada satuan pengamanan. Namun demikian, ADHI mensyaratkan perusahaan pihak ketiga yang dapat bekerjasama dengan ADHI, personil satuan pengamanannya telah mengikuti pelatihan terkait HAM.

Di tahun 2020, satuan pengaman pihak ketiga yang digunakan oleh ADHI belum memiliki pelatihan HAM, hal ini menjadi pertimbangan dalam melakukan peninjauan, sehingga kedepannya satuan pengaman yang digunakan ADHI diharapkan akan memiliki pelatihan HAM.

Kebebasan untuk Beribadah

Perseroan menjamin hak karyawan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Perseroan juga mengizinkan berdirinya wadah kerohanian di lingkungan Perseroan.

Berikut ini wadah kerohanian yang ada di ADHI: 1. Badan Koordinasi Dakwah Islam (BKDI) untuk agama Islam

serta ADHI juga memiliki masjid di Kantor Pusat ADHI2. ADHI-Syalom untuk agama Nasrani3. Badan Pembinaan Kerohanian Hindu (Bapekhind) untuk

agama Hindu

Bagi agama lain meski tidak terdapat wadah kerohanian-nya di ADHI, Perseroan tetap menjamin hak karyawan untuk dapat beribadah sesuai agama dan keyakinannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, ADHI juga memberikan hak cuti untuk menunaikan ibadah sesuai agama dan kepercayaan pegawai, salah satunya adalah cuti ibadah haji. Pegawai dapat diberikan ijin tidak masuk kerja untuk menunaikan ibadah haji pertama, maksimal 45 (empat puluh lima) hari kalender.

Cuti untuk menunaikan ibadah haji yang kedua dan seterusnya, umroh serta ziarah keagamaan bagi non muslim diperhitungkan dengan hak cuti tahunannya atau cuti diluar tanggungan.

Particularly for working hours in Projects/Work Units, due to the tight schedule of work implementation that forces nighttime work to be carried out, the Project Head/Head of Work Unit is allowed to set working hours in a "shift" manner, to anticipate a shift in working hours according to the conditions of staff in the office/field, provided that the number of effective working hours is not more than 8 (eight) hours per day and 40 (forty) hours per week.

The same provisions apply to all sub-contractors who work with the Company.

Human Rights Training for Security Officers

The security unit used by ADHI is a security unit that comes from a third party. Therefore ADHI does not provide training related to human rights to security forces. However, ADHI requires that third party companies that can cooperate with ADHI, its security personnel have attended training related to human rights.

In 2020, the third party security unit used by ADHI does not have human rights training, this is a consideration in conducting a review, so that in the future the security unit used by ADHI is expected to have human rights training.

Freedom to Worship

The company guarantees the rights of employees to worship according to their religion and belief. The Company also allows the establishment of a spiritual forum within the Company.

The following is a spiritual forum in ADHI:1. The Coordination Agency for Islamic Da'wah (BKDI) for Islam

and ADHI also have a mosque at the ADHI Head Office2. ADHI-Syalom for Christianity3. Hindu Spiritual Development Agency (Bapekhind) for

Hinduism

For other religions, even though there is no place for their spirituality at ADHI, the Company still guarantees the right of employees to be able to worship according to their religion and belief in accordance with the prevailing laws and regulations.

In addition, ADHI also provides the right to leave to perform worship according to the religion and belief of employees, one of which is the pilgrimage leave. Employees can be granted a leave of absence from work to perform the first pilgrimage, a maximum of 45 (forty five) calendar days.

Leave to perform the second haj pilgrimage and so on, umroh and religious pilgrimages for non-Muslims are calculated with the right to annual leave or leave outside of dependents.




Penghormatan Kepada Hak Adat Masyarakat Setempat

Dalam melaksanakan proyek konstruksi, ADHI menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan sangat berdampak terutama ke stakeholder. Demi menjaga hubungan baik dengan stakeholder, terutama eksternal, ADHI melakukan berbagai pendekatan. Sebelum proyek mulai dikerjakan, ADHI mengkomunikasikan dampak dari proyek tersebut ke masyarakat sekitar sebagai stakeholder, dimulai dari dampak proyeknya saat pengerjaan, serta dampak proyek tersebut pada saat selesai. Komunikasi ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat sekitar proyek tersebut.

ADHI berupaya untuk menjalin hubungan yang sehat dan harmonis dengan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek yang dikerjakan. Komunikasi intensif terus dijalankan selama proyek berjalan. ADHI juga mendengarkan berbagai keluhan dan masukan yang diberikan masyarakat untuk kemudian ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Capaian dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

Dengan komitmen yang tinggi terhadap pemenuhan HAM, baik bagi karyawan maupun masyarakat umum, sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pelaporan tentang pelanggaran HAM yang berkaitan dengan ADHI.

Respect for the Customary Rights of Local Communities

In carrying out construction projects, ADHI realizes that the activities carried out have an impact, especially on stakeholders. In order to maintain good relations with stakeholders, especially external ones, ADHI has taken various approaches. Before the project starts, ADHI communicates the impact of the project to the surrounding community as a stakeholder, starting from the impact of the project when it is being carried out, as well as the impact of the project when it is finished. This communication is carried out by providing outreach to the community around the project.

ADHI strives to build a healthy and harmonious relationship with the community, especially for the people around the project site. Intensive communication continues throughout the project. ADHI also listens to various complaints and input given by the community to be followed up accordingly.

Human Rights Achievements and Awards of Social Responsibility Initiatives

With a high commitment to the fulfilment of human rights, both for employees and the general public, throughout 2020 there were no reports of human rights violations related to ADHI.


Komitmen dan Kebijakan Pada Pemenuhan Operasi yang Adil ADHI berkomitmen untuk menjalankan seluruh aktivitas operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip operasi yang adil dalam aktivitas Perseroan.

Pengelolaan operasi yang adil diarahkan agar dalam proses operasional ADHI dalam rangka menciptakan nilai tambah kepada pemegang saham senantiasa tetap menjaga keseimbangan kepentingan dengan stakeholder. Tanggung jawab sosial pada proses operasi yang adil dilakukan untuk menjamin operasi bisnis dilakukan secara yang sehat, efektif dan efisien, bebas dari praktik korupsi dan suap, netralitas dalam isu-isu politik, berkompetisi dengan adil, serta menghargai hak cipta/kepemilikan para pemangku kepentingan.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait dengan subjek operasi yang adil telah diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mencantumkan hubungan antara Perseroan dengan karyawannya. Dalam PKB tersebut juga telah diatur hak dan kewajiban karyawan terhadap Perseroan dan sebaliknya.

Ruang Lingkup penerapan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil di ADHI meliputi penerapan Code of Conduct, kebijakan anti korupsi dan pengendalian gratifikasi, pengadaan barang dan jasa yang transparan, serta persaingan usaha yang sehat dan anti monopoli.

Adapun yang menjadi dasar kebijakan untuk implementasi subjek operasi yang adil di Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Memiliki standar etika yang tinggi dan senantiasa mematuhi

hukum dan peraturan. 2. Melakukan kegiatan usaha yang transparan dan adil dengan

komitmen kuat terhadap perilaku etis. 3. Menangani transaksi berdasarkan kemitraan yang sehat, adil,

dan setara dengan mitra bisnis. 4. Mematuhi peraturan internasional serta hukum dan peraturan

setempat dalam kegiatan usaha serta menghormati budaya dan adat istiadat setempat.

5. Mendorong entitas anak dan afiliasi untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta etika perusahaan.

Commitment and Policy Related to Fair Operations

ADHI is committed to carrying out all operational activities in accordance with the prevailing laws and regulations. This is also in line with the Company's commitment to apply fair operating principles in the Company's activities. Fair operation management is directed so that in the operational process of ADHI in the context of creating added value to shareholders, it always maintains a balance of interests with stakeholders. Social responsibility in a fair operating process is carried out to ensure that business operations are carried out in a healthy, effective and efficient manner, free from corruption and bribery practices, neutrality in political issues, competing fairly, and respecting the copyright/ownership of stakeholders.

Scope Of Corporate Social Responsibility Related To Fair Operations Corporate Social Responsibility related to fair operating subjects has been regulated in the Collective Labor Agreement (PKB) which states the relationship between the Company and its employees. The PKB also stipulates the rights and obligations of employees towards the Company and vice versa.

The scope of the application of social responsibility related to fair operations at ADHI includes the application of the Code of Conduct, anti-corruption policies and gratification control, transparent procurement of goods and services, as well as fair business competition and anti-monopoly.

As for the basic policies for the implementation of fair operating subjects in the Company are as follows:1. Have high ethical standards and always comply with laws and

regulations.2. Conduct transparent and fair business activities with a strong

commitment to ethical behaviour.3. Handle transactions based on a healthy, fair and equal

partnership with business partners.4. Comply with international regulations as well as local laws

and regulations in business activities and respect local culture and customs.

5. Encourage subsidiaries and affiliates to comply with applicable laws and regulations as well as company ethics.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi Yang AdilSocial Responsibilities Related to Fair Operations




Rencana dan Target Penerapan Prinsip Operasi yang AdilDalam menjalankan proses bisnisnya, Perseroan berkomitmen untuk tetap menjaga persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku serta menjunjung prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel. ADHI senantiasa menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dengan tegas sesuai kebijakan Perseroan dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Perseroan selalu melakukan monitoring terhadap terlaksananya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut. Sosialisasi Kode Etik dan kebijakan pendukung lainnya juga rutin dilaksanakan supaya menjadi pengingat bagi seluruh Insan ADHI.

Penerapan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Aspek Operasi yang Adil

Penerapan Kode Etik Perusahaan

ADHI telah memiliki Kode Etik atau Code of Conduct Perusahaan yang ditetapkan melalui dokumen Code of Conduct PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang secara garis besar memuat panduan etika bisnis Perseroan dan etika kerja karyawan Perseroan yang menjabarkan dasar perilaku seluruh insan Perseroan dalam mencapai Visi dan Misi Perseroan.

Pembahasan lebih detail terkait Kode Etik Perusahaan dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Anti Korupsi dan Gratifikasi

ADHI berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai komitmen terhadap pengentasan tindak pidana korupsi seluruh Manajemen dan Karyawan menandatangani lembar pernyataan kepatuhan Code of Conduct.

Demikian juga halnya dengan penerimaan dan pengendalian gratifikasi. Perseroan telah memiliki kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 014-6/2018/371 tanggal 5 Juli 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Pembahasan lebih detail terkait Anti Korupsi dan Gratifikasi dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Plan and Targets of Implementation of Fair Operating PrinciplesIn carrying out its business processes, the Company is committed to maintaining healthy business competition in accordance with applicable laws and regulations and upholding the principles of efficiency, effectiveness, competition, transparency, fairness and accountability. ADHI always guarantees the implementation of all policies on fair operating practices. Any violations that occur will be subject to strict sanctions in accordance with Company policies and applicable regulations. Therefore, the Company always monitors the implementation of policies related to this matter. The socialization of the Code of Ethics and other supporting policies is also routinely carried out so that it becomes a reminder for all ADHI personnel.

Implementation Of Corporate Social Responsibility Initiatives In Fair Operations Aspects

Implementation of the Company's Code of Ethics

ADHI already has a Code of Conduct of the Company which is established through the document Code of Conduct of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. which outlines the guidelines for the Company's business ethics and work ethics for the Company's employees which outline the basic behavior of all the Company's personnel in achieving the Company's Vision and Mission.

A more detailed discussion regarding the Company's Code of Ethics can be seen in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.

Anti Corruption and Gratification

ADHI is committed to supporting the government's efforts to eradicate corruption. As a commitment to alleviating corruption, all Management and Employees sign a Code of Conduct compliance statement.

Likewise with the acceptance and control of gratuities. The Company has a policy regarding Gratuity Control as regulated in the Decree of the Board of Directors No. 014-6/2018/371 dated 5 July 2018 concerning Guidelines for Gratification Control of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

A more detailed discussion regarding Anti-Corruption and Gratification can be seen in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.


Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan

Sebagai salah satu komponen yang sangat penting dari proses bisnis perusahaan, fungsi dan struktur organisasi Supply Chain Management PT. ADHI Karya terus berbenah diri dan memperluas target baik jangka pendek dan jangka panjang. Target tersebut dituangkan dalam sebuah roadmap yang berfokus utama pada Digitalisasi.

Dua dari Visi dan Misi Supply Chain Management adalah:• Mengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa yang efektif

dan efisien, dan memastikan barang/jasa yang diterima dengan tepat waktu, tepat jumlah dan kualitas, dan tepat biaya.

• Membangun digitalisasi SCM yang terintegrasi dengan sistem informasi ADHI sehingga memberikan keuntungan dan transparansi yang lebih bagi perusahaan.

Visi dan Misi ini adalah membangun kinerja Supply Chain Management pada level advantage dengan berorientasi terhadap nilai yang memberikan competitive advantage bagi perusahaan termasuk efisiensi.

Setiap insan di PT. ADHI Karya yang terkait dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, melakukan progress dan monitoring melalui media KPI, untuk poin yang menyangkut transparansi yaitu pencapaian Good Corporate Governance. Pencapaian KPI ini diharapkan akan memicu setiap insan untuk bekerja lebih baik lagi dalam proses Procurement, dengan tujuan akhir tercapainya proses yang bersih dan efisiensi di berbagai bidang.

Dua hal tersebut mendorong Supply Chain Management menerjemahkan transparansi menjadi beberapa hal dibawah ini.

Transparent Procurement of Goods and Services

As one of the most important components of the company's business processes, Supply Chain Management functions, and organization structure in PT. ADHI Karya is continuously and autonomously improves and expands its short-term and long-term targets. This target is disclosed in a roadmap with the main focus on digitalization.

Two of Supply Chain Management Vision and Mission are:• Manage the activities of the procurement of goods and

services effectively and efficiently, and ensure that goods/services are received on time, in quantity and quality, and cost.

• Building an integrated SCM digitization with the ADHI information system so as to provide more profit and transparency for the company.

This vision and mission are to build Supply Chain Management performance at an advantage level with a value-oriented orientation that provides a competitive advantage for the company, including efficiency.

Every person at PT. ADHI Karya, which is involved in the process of procuring goods and services, carries out progress and monitoring through the KPI media, for points concerning transparency, namely the achievement of Good Corporate Governance. The achievement of this KPI is expected to trigger every individual to work even better in the Procurement process, with the ultimate goal is achieving a clean and efficient process in various aspects.

These two matters have encouraged the Supply Chain Management to translate transparency into the following matters.

A. Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

B. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPeraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

C. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Badan Usaha Milik Negara.Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Badan Usaha Milik Negara.

D. Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Program pengendalian gratifikasi di lingkungan kementrian BUMN.Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Program pengendalian gratifikasi di lingkungan kementrian BUMN.

E. Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

F. Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Landasan HukumLandasan Hukum




Pengadaan Barang dan Jasa di PT. ADHI Karya didasari oleh landasan berlapis dimulai dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementrian BUMN terkait Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMN Konstruksi, dan terakhir adalah ketentuan perusahaan yang dituangkan kedalam Surat Keputusan Direksi mengenai Manual dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa PT. ADHI Karya.

Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di PT. Adhi Karya secara internal dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direksi no 014-6/2020/0499C tertanggal 14 Desember 2020. Penekanan-penekanan tentang transparansi yang dijelaskan pada Manual ini beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

• Proses menjadi Rekanan di PT. ADHI Karya melalui tahapan Registrasi, Verifikasi dan Approval. Tahapan-tahapan ini dilakukan oleh personil-personil khusus dari tiap Departemen terkait yaitu Legal, Pemasaran, Keuangan dan lainnya. Tiap personil dari masing-masing Departemen ini ditunjuk melalui Memo Direksi.

• Mendorong Departemen Operasional, Anak Perusahaan dan Departemen di Kantor Pusat untuk melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi elektronik. Dengan syarat dan ketentuan tertentu. Persetujuan akhir dalam proses ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan beberapa parameter seperti kategori nilai proyek dan juga besaran nilai pengadaan yang dilakukan.

• Uji Kelayakan Rekanan yang merupakan bagian dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan dimana seluruh Rekanan yang bekerjasama dengan PT. ADHI Karya diwajibkan untuk mengisi form Uji Kelayakan dan dilanjutkan dengan evaluasi terhadap tingkat risiko terjadinya Fraud / Penyuapan.

Procurement of goods and services at PT. ADHI Karya is based on a layered foundation starting from Government Regulations and Ministry of State-Owned Enterprise Regulations related to the Procurement of Goods and Services at Construction SOEs, and finally the company provisions as outlined in the Directors Decree regarding Manuals and Procedures for Procurement of Goods and Services for PT. ADHI Karya.

Procedures for the Procurement of Goods and Services at PT. Adhi Karya is internally stated in the Decree of the Board of Directors No. 014-6/2020/0499C dated December 14, 2020. Some of the emphases on transparency described in this Manual are as follows:

• The process of becoming a Partner at PT. Adhi Karya goes through the Registration, Verification and Approval stages. These stages are carried out by special personnel from each related Department, namely Legal, Marketing, Finance and others. Each personnel from each of these Departments is appointed through the Memo of the Board of Directors.

• Encourage the Operations Department, Subsidiaries and Departments at Head Office to carry out the process of Procurement of Goods and Services through electronic applications. With certain terms and conditions. Final approval in this process is carried out in stages according to several parameters such as the project value category and the amount of the procurement value carried out.

• Partner Due Diligence which is part of the Anti-Bribery Management System where all Partners who cooperate with PT. Adhi Karya is required to fill out a Due Diligence form and continue with an evaluation of the risk level of fraud/bribery


Persaingan Usaha Sehat dan Anti MonopoliADHI tunduk dan taat terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perseroan berupaya untuk terus meningkatkan daya saing dan menerapkan strategi pengembangan usaha yang tepat agar dapat memenangkan persaingan.

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat laporan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang diterima Perseroan, khususnya dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Perjanjian Kerja BersamaUntuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, Perseroan bersama Serikat Pekerja Adhi Karya (SPAK) telah menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

PKB ADHI-SPAK periode 2020 – 2022 yang ditandatangani tanggal 11 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.097/PHIJSK-PK/PKB/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.

Capaian Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Aspek Operasi Yang Adil

Atas segala upaya maksimal yang telah dilakukan oleh manajemen, sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pengaduan mengenai hal-hal yang mencederai prinsip pelaksanaan operasi yang adil di ADHI.

Sebagai bentuk lain atas pencapaian implementasi operasi yang adil, di tahun 2020 Perseroan juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan di bidang GCG maupun CSR.

Fair Business Competition and Anti-MonopolyADHI is subject to and obedient to Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The Company strives to continue to improve competitiveness and implement the right business development strategy in order to win the competition.

Throughout 2020, there were no reports of unfair business competition violations received by the Company, especially from the Business Competition Supervisory Commission (KPPU).

Collective Labor AgreementTo create harmonious industrial relations, the Company together with the Adhi Karya Worker Union (SPAK) have compiled a Collective Labor Agreement (PKB) which regulates the rights and obligations of each party.

The ADHI-SPAK PKB for the period 2020 - 2022 which was signed on March 11, 2020 and has been registered at the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, is stated in the Decree of the Director General of Industrial Relations and Labor Social Security Number KEP.097/PHIJSK-PK/PKB/VI/2020 19 June 2020.

Initiative Achievements of Corporate Social Responsibility In A Fair Operating Aspect

For all the maximum efforts that have been made by management, throughout 2020 there were no complaints regarding matters that hurt the principle of implementing fair operations at ADHI.

As another form of achieving fair operation implementation, in 2020 the Company has also won several awards in the fields of GCG and CSR.




Komitmen dan Kebijakan Pada Aspek Lingkungan HidupADHI menyadari bahwa menjalankan bisnis di bidang konstruksi secara tidak langsung akan mengubah bentang alam, dan peruntukkan lahan. ADHI memastikan bahwa seluruh proyek yang dikerjakan telah melalui proses yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Penerapan pengelolaan dampak lingkungan di seluruh area operasional ADHI berpedoman pada dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang telah disepakati.

Hal ini juga tercermin melalui komitmen manajemen yang tertuang dalam berbagai prosedur, diantaranya:

Commitment and Policy On Environmental AspectsADHI realizes that doing business in the construction sector will indirectly change the landscape, and land use. ADHI ensures that all projects undertaken have gone through processes in accordance with applicable rules and regulations.

The implementation of environmental impact management in all operational areas of ADHI is guided by the Environmental Impact Analysis (AMDAL) document, the Environmental Monitoring Plan (RPL), and the agreed Environmental Management Plan (RKL).

This is also reflected in the management commitments set forth in various procedures, including:

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan HidupCorporate Social Responsibility Related to Environment

SP 016 QH W16 Petunjuk Kerja Pemantauan dan Pengukuran LingkunganWork Guidelines for Environmental Monitoring and Measurement

SP 024 HS W12 Petunjuk kerja pengelolaan lingkunganWork guidelines for Environmental Management

SP 024 HS W25 Petunjuk kerja Pengukuran Pencahayaan Lingkungan KerjaWork Lighting Measurement Work instructions

SP 024 HS W42 Petunjuk Kerja Baku Mutu Lingkungan HidupEnvironmental Quality Standard Work Guidelines

SP 024 HS W45 Petunjuk Kerja Pelaksanaan Izin Kerja Pekerjaan Fisik Di Lingkungan Kantor PusatWork Guidance for Implementing Work Permit Physical Work in the Head Office

SP 016 QH W18 Petunjuk Kerja Penanggulangan Keadaan DaruratWork Guidance for Emergency Management

BP 025 QH P02 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian dan Dampak LingkunganHazard Identification, Risk Assessment, Determination of Control and Environmental Impact

BP 025 QH P04 Laporan Kecelakaan dan Polusi Lingkungan serta PenyelidikannyaAccident and Pollution Reports Environment and Investigations

SP 025 PR P01 Prosedur Pengelolaan Kegiatan atau Event di Lingkungan DepartemenProcedure for the Management of Activities or Events in the Department’s Environment

Dampak dan Risiko Lingkungan Dari Aktivitas Operasi Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak di konstruksi, ADHI menyadari bahwa kegiatan operasionalnya akan memberikan dampak dan risiko terhadap lingkungan. Aktivitas operasional Perseroan berpotensi mengubah bentang alam, mengganggu ekosistem, mengakibatkan terjadinya polusi udara, polusi air, polusi suara dan menghasilkan limbah.

Environmental Impacts and Risks of The Company's Operational ActivitiesAs a company engaged in construction, ADHI realizes that its operational activities will have an impact and risk on the environment. The Company's operational activities have the potential to change the landscape, disrupt the ecosystem, result in air pollution, water pollution, noise pollution and produce waste.


Perseroan memberikan perhatian yang sangat besar seluruh dampak dan risiko tersebut dan terus melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak dan risiko tersebut.

Target dan Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Sebagaimana kita tahu, bencana non alam Covid-19 melanda Indonesia di tahun 2020. Hal ini mengharuskan ADHI untuk fokus ke membantu masyarakat sekitar dalam menghadapi pandemi tersebut dan juga mempersiapkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup baru. Menanggapi pandemi tersebut, program Bina Lingkungan yang dijalankan ADHI meliputi bantuan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana umum, peningkatan kesehatan, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, serta pembinaan kemitraan.

Proses Pengelolaan Lingkungan ADHI telah menetapkan prosedur dan mekanisme pengelolaan lingkungan, khususnya di lokasi proyek yang dikerjakan.

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan HSE Departemen/Divisi/Proyek mengkaji dan mendesain keselamatan perlindungan lingkungan yang dilengkapi dengan: 1. Rencana lingkungan dengan kegiatan yang ada didalamnya

sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang didasarkan pada daya dukung, daya tampung, dan tipologi ekosistem daerah setempat dimana dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup;

2. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) direncanakan, dikonsep, disusun, kemudian diajukan ke pelanggan guna mendapatkan pengesahan dari dinas BAPEDAL setempat, didalamnya terdapat pengelolaan:

3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan hidup (RPL).

4. Lingkungan hidup dan pengelolaannya terhadap : sumber daya, baku mutu lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, limbah sampah, limbah konstruksi dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

5. Keadaan darurat.

Peralatan Keselamatan Lindungan Lingkungan Peralatan keselamatan lindungan lingkungan merupakan tanggung jawab dari setiap pekerja yang terlibat di dalam pekerjaan. Masing-masing pekerja harus menggunakan pakaian kerja, sepatu kerja, dan alat pelindung diri lainnya termasuk perlindungan terhadap lingkungan yang berbahaya sesuai dengan pekerjaan masing-masing.

The Company pays great attention to all of these impacts and risks and continues to make mitigation efforts to reduce these impacts and risks.

Targets and Plan of Environmental Corporate Social Responsibility Activities

As we all know, the non-natural disaster Covid-19 will hit Indonesia in 2020. This requires ADHI to focus on helping the surrounding community in dealing with the pandemic and also preparing the community to adopt a new lifestyle. In response to the pandemic, the Community Development program carried out by ADHI includes assistance for educational facilities and infrastructure, development of public facilities and infrastructure, health improvement, community social assistance in the context of poverty alleviation, and fostering partnerships.

Environmental Management ProcessADHI has established procedures and mechanisms for environmental management, especially at the project site.

Environmental Impact AnalysisHSE Departments/Divisions/Projects review and design environmental protection safety which is equipped with:1. Environmental plan with the activities contained therein as

stated in the Decree of the State Minister for the Environment Number 3 of 2000 concerning Types of Businesses and/or Activities that Must Be Completed with an Environmental Impact Analysis, which is based on carrying capacity, carrying capacity, and local typology ecosystem where they can have a significant impact on the environment;

2. An Environmental Impact Analysis (AMDAL) is planned, conceptualized, compiled, then submitted to the customer in order to obtain approval from the local BAPEDAL office, which includes the management of:

3. Environmental Management Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL).

4. The environment and its management of: resources, environmental quality standards, environmental pollution, garbage waste, construction waste and waste of hazardous and toxic materials (B3).

5. An emergency.

Environmental Protection Safety Equipment

Environmental protection safety equipment is the responsibility of every worker involved in the work. Each worker must wear work clothes, work shoes and other personal protective equipment including protection against hazardous environments in accordance with their respective jobs.




Kegiatan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Kegiatan Operasional PerseroanUraian lebih lengkap tentang pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup dapat dilihat di Laporan Keberlanjutan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Pengendalian Energi

Dalam operasionalnya, ADHI menggunakan energi listrik, baik untuk kebutuhan di lokasi proyek maupun di kantor. Energi listrik yang digunakan Perseroan sebagian besar bersumber dari PL. Selain itu, Perseroan juga menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai sumber energi yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasionalnya.

Perseroan menyadari, sebagian besar sumber energi yang digunakan berasal dari energi yang tidak terbarukan. Karena itu, ADHI mengupayakan untuk melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil yang akan berdampak pada penghematan energi tidak terbarukan serta mengurangi polusi hasil pembakaran bahan bakar.

ADHI berkomitmen menekan dampak penggunaan energi yang tidak terbarukan, karena dampaknya sangat besar kepada keberlangsungan kehidupan. Penghematan yang sudah diupayakan dan sedang dilakukan adalah penggunaan panel surya untuk menghemat pengeluaran biaya listrik. Dengan upaya ini sudah dapat menghemat beberapa KWH dari pemakaian tahun sebelumnya. Untuk upaya penghematan BBM memang ADHI belum dapat mengurangi penggunaan BBM karena situasi pandemi yang mengharuskan untuk menggunakan transportasi pribadi atau umum. Tapi di lain sisi, beberapa insan ADHI yang menggalakkan kegiatan Bike To Work, sedikit dapat berkontribusi dalam penghematan BBM.

Pengendalian Emisi

ADHI berkomitmen menekan dampak negatif efek rumah kaca dan kerusakan lapisan ozon akibat penggunaan berbagai jenis emisi, seperti CO2, emisi Bahan Perusak Ozon (BPO), dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan salah satu masalah serius bagi warga dunia karena merupakan penyebab utama pemanasan global. Emisi tersebut banyak disumbang oleh penggunaan atau konsumsi bahan bakar berbahan fosil.

Adanya pandemi Covid-19 membuat ADHI tidak dapat melarang penggunaan kendaraan pribadi. Meski begitu, dengan adanya kebijakan work from home, maka penggunaan kendaraan pribadi secara total berkurang, dari berkurangnya jumlah karyawan yang berangkat ke kantor. Sehingga secara total mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Environmental Activities Related to Company Operational Activities

A more complete description of the implementation of social responsibility activities related to the environment can be seen in the Sustainability Report which is an integral part of this Annual Report.

Energy Control

In its operations, ADHI uses electrical energy, both for the needs at the project site and at the office. Most of the electrical energy used by the Company comes from PL. In addition, the Company also uses fuel oil (BBM) as a source of energy used to support its operational activities.

The company realizes that most of the energy sources used come from non-renewable energy. Therefore, ADHI strives to make efficient use of fossil fuels which will have an impact on saving non-renewable energy and reducing pollution from fuel combustion.

ADHI is committed to reducing the impact of using non-renewable energy, because it has a very large impact on the sustainability of life. The savings that have been made and are being made are the use of solar panels to save on electricity costs. With this effort, it has been able to save several KWH from the previous year's usage. For the effort to save fuel, ADHI has not been able to reduce the use of BBM due to the pandemic situation which requires the use of private or public transportation. But on the other hand, some ADHI people who promote Bike To Work activities, have contributed a little to saving fuel

Emission Control

ADHI is committed to reducing the negative impact of the greenhouse effect and damage to the ozone layer due to the use of various types of emissions, such as CO2, Ozone Depleting Substances (BPO), and Greenhouse Gas (GHG) Emissions which are one of the most serious problems for global citizens because they are the main cause of global warming. These emissions are largely contributed by the use or consumption of fossil fuels.

The Covid-19 pandemic makes ADHI unable to prohibit the use of private vehicles. Even so, with the work from home policy, the use of private vehicles is totally reduced, from the reduced number of employees going to the office. Therefore, this will overall reducing the fossil fuels consumption.


Pengelolaan Limbah

Aktivitas operasional Perseroan menghasilkan berbagai jenis limbah, baik limbah padat maupun limbah cair, serta limbah yang masuk kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun non-B3. ADHI memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan limbah.

Dalam pengelolaan limbah dan sampah di ADHI, penanganannya menggunakan hierarki sebagai berikut.

Waste Management

The Company's operational activities produce various types of waste, both solid and liquid waste, as well as waste that is categorized as Hazardous and Toxic (B3) and non-B3. ADHI pays great attention to waste management.

In waste management at ADHI, the handling uses the following hierarchy.

REDUCE

REUSE

RECYCLE

DISPOSAL

1. REUSEPenggunaan kembali material yang masih berguna akan memberikan efektifitas dalam pengeluaran biaya operasional. Kegiatan yang dilakukan yaitu;• Penggunaan bekesting kembali untuk material bekesting yang

masih baik• Penggunaan bekas kayu untuk digunakan sebagai membuat

rambu K3L

2. RECYCLE Mendaur-ulang limbah dan sampah dapat menjadi opsi untuk mengurangi limbah dan sampah yang dibuang ke lingkungan. Beberapa kegiatan daur-ulang yang dilakukan yaitu;• Penggunaan air AC untuk radiator mobil maupun alat berat• Penggunaan pecahan batu bata dan batako sebagai jalan

setapak

3. DISPOSAL Mendaur-ulang limbah dan sampah dapat menjadi opsi untuk mengurangi limbah dan sampah yang dibuang ke lingkungan. Beberapa kegiatan daur-ulang yang dilakukan yaitu;• Penggunaan air AC untuk radiator mobil maupun alat berat• Penggunaan pecahan batu bata dan batako sebagai jalan

setapak

1. REUSEReusing materials that are still useful will provide effectiveness in operating costs. The activities carried out are;

• Re-use of formwork for good formwork materials

• Use of used wood to make K3L signs

2. RECYCLE Recycling waste and garbage can be an option to reduce waste and garbage disposed of into the environment. Some of the recycling activities carried out are;• Use of AC water for car and heavy equipment radiators• Use of broken bricks and concrete blocks as paths

3. DISPOSAL Disposal activities are the last activities carried out if the generated waste cannot be handled with the 3R. This Disposal activity consists of the following stages:• Collection• Container• Transportation




Dalam pengelolaan limbah dan sampah padat, ADHI sudah menyediakan fasilitas pemisahan jenis limbah sesuai dengan jenis-jenis yang perlu dipisah, seperti Limbah dan Sampah Organik, Limbah dan Sampah Anorganik, dan Limbah dan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun. Realisasinya dimulai dari berbagai unit kerja yang ada di dalam lingkungan ADHI, yang kemudian secara kolektif diakomodir oleh Tim Kebersihan ADHI untuk dikumpulkan menjadi satu dengan limbah dan sampah yang terkumpul di Fasilitas Umum ADHI. Untuk Limbah dan Sampah Organik dan Anorganik, akan diberikan kepada Petugas Kebersihan setempat melalui pengangkutannya.

Sedangkan, Limbah dan Sampah B3 harus ditangani dengan upaya yang berbeda akibat dari dasar peraturan pengelolaan yang berbeda dengan Limbah dan Sampah pada umumnya (domestik). Kerjasama dengan Pengangkut Limbah B3 yang sudah berizin, dilakukan oleh ADHI agar pengelolaan limbah B3 dapat diperuntukkan tepat guna dan termonitor dengan baik. Ini dilakukan sebagai tanggung jawab penghasil limbah B3, yang harus dikelola dengan baik hingga pihak terakhir dari pengelolaan, from cradle to grave.

Untuk limbah cair yang ada di dalam operasional perusahaan perkantoran, akan dikelola melalui Sewage Treatment Plant (STP) yang sudah dimiliki oleh masing-masing unit bangunan. Limbah cair yang berasal dari dapur, kamar mandi, dan lain sebagainya akan diolah terlebih dahulu di dalam STP, yang nantinya akan menghasilkan air yang sudah memenuhi baku mutu untuk dibuang dan padatan hasil olahan (sludge). Sedangkan untuk padatan (sludge) yang sudah terpisahkan dari air baku mutu pembuangan, akan dikerjasamakan dengan pengelola pihak ke-3 untuk diangkut dengan durasi minimal dua kali tiap tahunnya.

Penggunaan Material Daur Ulang

ADHI berkontribusi terhadap pengelolaan limbah eksternal dengan menggunakan material daur ulang (recycle) dalam konstruksi ADHI seperti kayu bekas peti kemas ataupun limbah serutan kayu.

Penggunaan limbah dan sampah saat ini sebagai material daur-ulang sudah menjadi hal keniscayaan. Substitusi bahan baku baru dengan material daur-ulang tentunya akan mengurangi biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini ADHI telah melakukan banyak material daur-ulang dalam pekerjaan konstruksi yang dilakukan.

Beberapa konstruksi yang dilakukan ADHI memanfaatkan bahan-bahan yang dapat dipergunakan kembali. Seperti halnya, kayu bekas yang digunakan sebagai kebutuhan arsitektur suatu bangunan. Material ini didapatkan dari kerjasama Konsultan Arsitek dan partnernya, dengan menggunakan konsep recycle yang dimiliki oleh ADHI. Penggunaan bahan baku ini tidak menurunkan dari estetika arsitektur yang telah dikonsepkan.

Regarding waste and solid waste management, ADHI has provided facilities for separating types of waste according to the types that need to be separated, such as Organic Waste, Inorganic Waste, and Waste of Hazardous and Toxic Materials. The realization began with various work units within ADHI, which were then collectively accommodated by the ADHI Cleaning Team to be collected into one with the waste and garbage collected in ADHI Public Facilities. For Organic and Inorganic Waste, it will be given to the local Cleaning Officer through its transportation.

Meanwhile, Hazardous Waste must be handled with different efforts due to the different basis of management regulations from Waste and Garbage in general (domestic). The collaboration with the licensed hazardous waste transporter is carried out by ADHI so that the management of B3 waste can be made efficient and well monitored. This is done as the responsibility of the producer of B3 waste, which must be managed properly until the last party in management, from cradle to grave.

Regarding liquid waste in office company operations, it will be managed through the Sewage Treatment Plant (STP) which is owned by each building unit. Liquid waste originating from kitchens, bathrooms, and so on will be processed first in the STP, which will produce water that meets quality standards for disposal and processed solids (sludge). Meanwhile, solids (sludge) that has been separated from the quality standard water for disposal will be cooperated with 3rd party managers to be transported with a minimum duration of twice a year.

Recycled Materials Use

ADHI contributes to external waste management by using recycled materials in ADHI construction such as used wood containers or wood shavings.

The use of waste and garbage today as recycled material has become a necessity. Substitution of new raw materials with recycled materials will certainly reduce costs. In this case ADHI has done a lot of recycled materials in the construction work projects.

Some of the constructions built by ADHI use reused materials. For example, used wood is used as an architectural requirement for a building. This material is obtained from the collaboration of an Architect Consultant and his partner, using the recycle concept owned by ADHI. The use of this raw material does not detract from the architectural aesthetic that has been conceptualized.


Penggunaan Fly Ash dalam substitusi bahan baku beton. Fly Ash memiliki keunggulan dari segi komposisi dan karakteristik material yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan beton. ADHI Persada Beton (APB), menggunakan Fly Ash sebagai substitusi bahan baku aggregate halus pembuatan beton bahkan dapat menjadi pozzolan. Kerjasama dengan Pembangkit Tenaga Listrik Uap dan Pengangkut Limbah resmi yang terdekat dapat memasok fly ash yang dilimpahkan ke APB.

Dalam pemancangan, jika terdapat sisa bahan pancang yang sudah tidak digunakan kembali, bahan ini dapat digunakan sebagai penahan tanah. Ini menandakan bahwa dalam konstruksi, terdapat upaya-upaya untuk dapat memanfaatkan bahan- bahan sisa yang terdapat di dalam konstruksi. Tentunya, pertimbangan ini juga tidak mengurangi mutu pekerjaan proyek ADHI.

Green Building

ADHI berkomitmen untuk mengimplementasikan program pelestarian dan pengendalian lingkungan hidup di seluruh lingkungan kerja perusahaan, baik di lingkungan kantor maupun proyek. Komitmen dalam pencegahan polusi udara diantaranya adalah mengajak seluruh karyawan untuk lebih sering menggunakan sepeda baik ke kantor maupun kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mengurangi dampak polusi udara kendaraan bermotor.

Perusahaan mendukung kegiatan ini dengan seringnya menyelenggarakan acara yang mendukung kegiatan bersepeda dan menyediakan fasilitas parkir sepeda dan kamar mandi untuk berbilas di kantor.

Dengan mempertimbangkan hal inilah maka Perseroan melakukan inisiatif untuk mewujudkan Green Office di Gedung Harmonis Building dengan melaksanakan proses sertifikasi Greenship

The use of Fly Ash in substitution of concrete raw materials. Fly Ash has advantages in terms of composition and material characteristics that can be used as a raw material for making concrete. ADHI Persada Beton (APB) uses Fly Ash as a substitute for fine aggregate raw material for making concrete, it can even become pozzolan. Collaboration with the nearest authorized Steam Power Plant and Waste Transporter can supply the fly ash that is dumped into the APB.

In piling, if there is residual pile material that is no longer reused, this material can be used as a soil barrier. This indicates that in construction, there are efforts to be able to take advantage of the waste materials contained in the construction. Of course, this consideration also does not reduce the quality of ADHI’s projects.

Green Building

ADHI is committed to implementing environmental preservation and control programs in all company work environments, both in office and project environments. Commitment to air pollution prevention includes inviting all employees to use bicycles more frequently, both to the office and other activities in order to reduce the impact of motorized vehicle air pollution.

The Company supports this activity by regularly organizing events that support cycling activities and providing bicycle parking and bathroom facilities to rinse off at the office.

With this in mind, the Company took the initiative to create a Green Office in the Harmonious Building by carrying out the Greenship certification process




Mekanisme Pengaduan Permasalahan Lingkungan HidupPerseroan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan terkait permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh operasional Perseroan. Pengaduan dapat disampaikan dengan menggunakan mekanisme whistleblowing system yang dimiliki Perseroan, serta melalui call center dan media sosial yang dikelola Perseroan.

Perseroan akan menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku.

Pada tahun 2020, tidak terdapat pelaporan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh operasional ADHI.

Penghargaan dan Sertifikasi Di Bidang Lingkungan HidupTahun 2020, ADHI memperoleh Piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Barat atas partisipasi pelaksanaan CSR di Provinsi Jawa Barat antara lain pemberdayaan masyarakat kelompok mitra kerja Tunas Harapan di Desa Nagrak Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung dalam “Program Penghijauan di DAS Citarum dengan Menanam Pohon Kopi”.

Untuk memastikan operasional Perseroan sesuai dengan standarisasi lingkungan, ADHI telah melaksanakan sertifikasi ISO 14001:2015.

Dampak Kuantitatif Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Di Bidang Lingkungan Hidup

Salah satu dampak dari berbagai kegiatan tanggung jawab sosial di bidang lingkungan hidup, ADHI berhasil menurunkan biaya energi listrik di tahun 2020. ADHI mencatat penurunan penggunaan listrik sebesar 341.468 KWH. Efisiensi tersebut dihasilkan dari penggunaan panel surya.

Biaya LingkunganDalam menentukan anggaran, ADHI selalu memperhatikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menganggarkan ke beberapa kategori, salah satunya adalah Pelestarian Alam. Namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19, beberapa program yang telah direncanakan harus dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Environmental Issues Complaints MechanismThe Company provides an opportunity for all parties to submit complaints and grievances related to environmental problems caused by the Company's operations. Complaints can be submitted using the whistleblowing system mechanism owned by the Company, as well as through the call centre and social media managed by the Company.

The Company will follow up any reports submitted according to the applicable regulations.

In 2020, there were no reports of environmental problems caused by ADHI’s operational activities.

Awards and Certification In The Field of The EnvironmentIn 2020, ADHI received an award certificate from the Governor of West Java for participating in the implementation of CSR in West Java Province, including community empowerment of the Tunas Harapan working partner group in Nagrak Village, Pacet District, Bandung Regency in the "Greening Program in the Citarum Watershed by Planting Coffee Trees".

To ensure that the Company's operations comply with environmental standards, ADHI has carried out ISO 14001: 2015 certification.

Quantitative Impact of Social Responsibility Initiatives In The Field of The Environment

One of the impacts of various social responsibility activities in the environmental sector, ADHI succeeded in reducing the cost of electric energy in 2020. ADHI recorded a decrease in electricity use of 341,468 KWH. This efficiency is generated from the use of solar panels.

Environmental BudgetIn determining the budget, ADHI always pays attention to the implementation of social and environmental responsibility by budgeting it into several categories, one of which is Nature Conservation. However, due to the Covid-19 pandemic, several planned programs must be allocated for handling Covid-19.


Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan KerjaSumber Daya Manusia merupakan aset utama bagi ADHI. Karena itu, Perseroan selalu berupaya untuk memenuhi hak-hak karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain aspek ketenagakerjaan, ADHI juga memprioritaskan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi karyawan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Aturan-aturan tersebut menjadi landasan bagi Perusahaan dalam menjalin hubungan industrial dengan karyawan.

Sebagai bentuk komitmen manajemen perusahaan terhadap pelaksanaan kebijakan mutu dan K3L, ADHI menetapkan organisasi K3 berada dibawah pengawasan langsung Direktur QHSE & pengembangan yang salah satunya adalah membawahi Departemen QHSE. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), ADHI menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dengan tujuan mengendalikan risiko terkait kegiatan kerja. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, sehat, dan produktif. K3L merupakan upaya ADHI untuk menjamin dan melindungi para pegawai, yang direalisasikan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Isu Dan Risiko Ketenagakerjaan Dan K3 Yang Relevan Dengan Perusahaan

Isu dan risiko terkait kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan bidang ketenagakerjaan dan K3 utamanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan dan hubungan industrial, antara lain kesetaraan gender dalam kesempatan kerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan, remunerasi dan kesejahteraan pegawai, promosi, program pensiun, serta kesehatan dan keselamatan kerja.

ADHI memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu-isu tersebut.

Commitment And Corporate Social Responsibility Policy In Employment, Health And Safety

Human Resources are the main asset for ADHI. Therefore, the Company always strives to fulfil the rights of employees in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, in this case the Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2003 concerning Manpower. In addition to the manpower aspect, ADHI also prioritizes Occupational Health and Safety (K3) aspects for employees as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Health and Regulation of the Minister of Manpower No. 5 of 1996 concerning Occupational Health and Safety Management Systems. These regulations form the basis for the Company in establishing industrial relations with employees.

As a form of company management commitment to the implementation of quality and K3L policies, ADHI stipulates that the K3 organization is under the direct supervision of the Director of QHSE & development, one of which is under the QHSE Department. Based on Government Regulation no. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems (SMK3), ADHI implements Health, Safety and Environment (K3L) with the aim of controlling risks related to work activities. This is done to create a safe, efficient, healthy and productive workplace. K3L is ADHI's effort to guarantee and protect employees, which is realized through efforts to prevent occupational accidents and occupational diseases.

Labor and OSH Risks and Issues Relevant To The Company

Issues and risks related to corporate social responsibility activities in the field of manpower and HSE are mainly related to aspects of employment and industrial relations, including gender equality in employment opportunities, equality in education and training programs, remuneration and employee welfare, promotions, pension programs, and health and work safety.

ADHI ensures that the Company has complied with the laws and regulations related to these issues.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan KerjaCorporate Social Responsibilities Related to Occupational Health, Safety and Employment




Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan KerjaPerseroan menargetkan pengembangan insan ADHI dengan melakukan beberapa pelatihan, dan tugas belajar sehingga pegawai perusahaan memiliki kompetensi yang memadai dan dapat berkompetisi baik di kancah nasional maupun internasional. Sedangkan dalam penerapan K3, Perusahaan menargetkan Zero Accident.

Pelaksanaan Kegiatan

Kesetaraan Gender ADHI memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengikuti proses rekrutmen yang dilakukan Perseroan. ADHI tidak memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen karyawan. Pengangkatan calon karyawan didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi karyawan.

Pada tahun 2020, jumlah karyawan ADHI adalah sebanyak 2.758 orang, dimana 2.292 orang berjenis kelamin laki-laki sedangkan karyawan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 466 orang. Kendati komposisi karyawan Perseroan lebih didominasi oleh karyawan laki-laki, namun hal tersebut bukan disebabkan Perseroan tidak mendukung gender diversity, melainkan karena karakteristik sebagian besar pekerjaan yang ada di Perseroan kurang diminati oleh golongan perempuan.

Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan untuk mengembangkan karir tanpa mempertimbangkan gender karyawan. Selain itu, Perseroan juga tidak membedakan fasilitas dan benefit bagi karyawan laki-laki dan perempuan.

Pengembangan Kualitas dan Kompetensi SDM

Untuk mewujudkan visi dan misi, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang dimilikinya dengan menyelenggarakan program pendidikan dan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan.

Pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan kompetensi dilakukan untuk seluruh karyawan Perseroan dengan mempertimbangkan kebutuhan Perseroan. Namun demikian, Perseroan memastikan bahwa setiap karyawan memperoleh hak yang sama untuk mengikuti program pendidikan dan pengembangan kompetensi dalam rangka untuk menunjang pengembangan karirnya.

Tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan 116 program pendidikan dan pengambangan kompetensi, baik

Target/Plan Of Corporate Social Responsibility Activities In The Field Of Labor, Health And Safety

The company targets the development of ADHI personnel by conducting several trainings and study assignments so that company employees have adequate competence and can compete both in national and international levels. Meanwhile, in implementing K3, the Company is targeting Zero Accident.

Activities Implementation

Gender equalityADHI provides equal opportunities for all people, both men and women, to participate in the recruitment process carried out by the Company. ADHI does not consider differences in ethnicity, religion, race, class, gender, or physical conditions to participate in employee recruitment programs. The appointment of prospective employees is based on the results of the selection, the results of the evaluation during the probationary period and the employee orientation.

In 2020, the number of ADHI employees was 2,758, of which 2,292 were male, while 466 were female employees. Although the composition of the Company's employees is dominated by male employees, this is not because the Company does not support gender diversity as characteristics of most of the jobs in the Company are less desirable for women.

The Company ensures equal opportunities for all employees to develop careers regardless of employee gender. In addition, the Company also does not differentiate between facilities and benefits for male and female employees.

Human Resource Quality and Competency Development

To realize the vision and mission, the Company continues to strive to improve the quality and capacity of its human resources by organizing continuous education and competency development programs.

Implementation of education and competency development programs is carried out for all employees of the Company by taking into account the needs of the Company. However, the Company ensures that every employee has the same rights to participate in education and competency development programs in order to support his career development.

In 2020, the Company organized 116 educational and competency development programs, both held in-house and by third parties.


diselenggarakan secara in house maupun yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Program tersebut diikuti oleh 918 peserta. Untuk melaksanakan program tersebut, Perseroan mengeluarkan biaya sebesar Rp5,1 miliar.

Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian utama ADHI. Perseroan memahami bahwa kesejahteraan karyawan berpengaruh terhadap produktivitas kinerja serta tingkat perputaran karyawan. Oleh karenanya, Perseroan senantiasa memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan berusaha memfasilitasi kebutuhan karyawan dengan harapan terjalin hubungan saling membutuhkan sehingga terjadi keterikatan antara karyawan dan Perseroan yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama.

Salah satu langkah yang dilakukan Perseroan adalah dengan memberikan remunerasi yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen upah di ADHI terdiri dari Gaji Pokok Bulanan (GPB) dan tunjangan tetap (tunjangan jabatan) dimana untuk Gaji Pokok Bulanan (GPB) besarannya ditinjau minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Selain memberikan remunerasi yang layak, Perseroan memberikan tunjangan lain kepada karyawan, antara lain:

a. Insentifb. Asuransi Kesehatan Komersil/tambahanc. Asuransi Jiwad. Tunjangan cuti tahunane. Tunjangan Pendidikanf. Medical Check Upg. Tunjangan pakaian seragam kerjah. Kegiatan sosial dan olahragai. Imbalan jasa penulis makalah dan instruktur / Pengajar di

luar tugas sehari-harij. Makan siangk. Tunjangan Fiskall. Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dan harmonis akan memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan usaha Perseroan. Baik Perseroan maupun karyawan harus saling mengerti dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

Untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, sejak tahun 1999 Perseroan bersama organisasi serikat pekerja telah menyepakati adanya perjanjian kerja bersama (PKB). PKB mengatur hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan dengan mengedepankan prinsip saling menghargai dan saling menguntungkan. Manajemen Perseroan dan Serikat Pekerja melakukan peninjauan terhadap PKB setiap 2 tahun sekali.

The program was attended by 918 participants. To implement this program, the Company incurs a cost of Rp5.1 billion.

Remuneration and Employee Welfare

Employee welfare an aspect as one of ADHI's main concerns. The Company understands that employee welfare affects performance productivity and employee turnover rates. Therefore, the Company always pays attention to the welfare of employees by striving to facilitate the needs of employees in the hope that a mutual beneficiary relationship will be established thereby create a bond between employees and the Company to collaborate in achieving common goals.

One of the initiatives taken by the Company is to provide appropriate remuneration in accordance with the prevailing laws and regulations.

The wage component in ADHI consists of a monthly basic salary (GPB) and a fixed allowance (job allowance) where for a monthly basic salary (GPB) the amount is reviewed at least 1 (once) a year.

In addition to providing adequate remuneration, the Company provides other benefits to employees, including:

a. Incentiveb. Commercial/Extra Health Insurancec. Life insuranced. Annual leave allowancee. Education Allowancef. Medical Check-Upg. Work uniform allowanceh. Social and sports activitiesi. Fees for writing papers and instructors/lecturers outside of

daily tasksj. Lunchk. Fiscal Allowancesl. Religious holiday allowance

Industrial relations

Healthy and harmonious industrial relations will have a major impact on the development of the Company's business. Both the Company and employees shall understand each other and exercise their rights and obligations.

To create harmonious industrial relations, since 1999 the Company and its trade union organizations have agreed to a collective labor agreement (CLA). The CLA governs the rights and obligations of employees and the Company by promoting the principles of mutual respect and mutual benefit. The management of the Company and the Workers Union conducts a review of the CLA every 2 years.




PKB yang saat ini berlaku adalah yang disahkan pada tanggal 11 Maret 2020 antara ADHI-SPAK yaitu PKB periode 2020 – 2022.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Ketenagakerjaan Komitmen Perseroan untuk menjalankan program tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan telah memberikan hasil yang cukup baik. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari rasio perputaran (turnover) karyawan ADHI yang terbilang cukup rendah. Tingkat perputaran karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perseroan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Pada tahun 2020, jumlah karyawan yang masuk atau penerimaan karyawan baru sebanyak 52 orang dan karyawan keluar dari Perseroan 134 orang dengan tingkat perputaran karyawan sebesar 3%, menurun dibandingkan tahun 2019 dengan tingkat perputaran karyawan sebesar 6,2%.

The currently applied CLA is the CLA ratified on March 11, 2020 between ADHI-SPAK, which is CLA for 2020 - 2022 period.

The Quantitative Impact Of Labor ActivitiesThe Company's commitment to carry out social responsibility programs in the field of manpower has produced quite good results. One of the reasons for this can be seen from the relatively low employee turnover ratio of ADHI. The employee turnover rate is also a reflection of the Company's culture and work system which can be an indicator for the Company's success in creating a conducive work environment.

In 2020, the number of employees who entered or recruited new employees was 52 people and 134 employees leaving the Company with an employee turnover rate of 3%, decreased compared to 2019 with an employee turnover rate of 6.2%.

Jumlah dan Penyebab Karyawan Keluar dari PerusahaanNumber And Causes Of Employees Leave The Company

PenyebabCause 2020 2019

Pensiun Retirement 31 32

MeninggalPassed Away 10 3

Mengundurkan diri (berbagai alasan berhenti kerja, sakit, sesuai jangka waktu)Resignation (various reasons for stopping work, illness, within a period of time) 93 137

Diberhentikan tidak hormatDishonor lay-0ff - -

Jumlah karyawan keluarTotal employees leaving 134 172

Jumlah karyawan baruTotal new employees

Jumlah pegawai di awal tahunTotal employees at the beginning of the year 2754 2473

Jumlah pegawai di akhir tahunTotal employees at the end of the year 2758 2754

Tingkat perputaran pegawai (%)Total employees at the end of the year 3% 6,2%

Praktik Kesehatan Dan Keselamatan KerjaSebagai Perusahaan Jasa Konstruksi, ADHI memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas pekerjaan proyek serta menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja serta kondisi lingkungan di sekitar proyek. Sebagai bentuk komitmen manajemen perusahaan terhadap pelaksanaan kebijakan mutu dan K3L, ADHI menetapkan organisasi K3 berada dibawah pengawasan langsung Direktur QHSE & pengembangan yang salah satunya adalah membawahi Departemen QHSE.

Occupational Health And Safety PracticesAs a construction service company, ADHI has an obligation to maintain the quality of project work and ensure the safety and health of workers and environmental conditions around the project. As a form of company management commitment to the implementation of quality and K3L policies, ADHI stipulates that the K3 organization is under the direct supervision of the Director of QHSE & development, one of which is under the QHSE Department.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Peraturan Menteri PUPR No 21 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), ADHI menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dengan tujuan mengendalikan risiko terkait kegiatan kerja. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, sehat, dan produktif. K3L merupakan upaya ADHI untuk menjamin dan melindungi para pegawai, yang direalisasikan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Kebijakan Mutu dan K3L

Untuk memastikan terlaksananya aspek K3, Perseroan telah membuat berbagai kebijakan terkait K3, antara lain:• Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Kebijakan dan

Sasaran Mutu, K3L dan Anti Suap No. 014-6/2020/287C tanggal 05 Juni 2020

• Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan Manajemen Risiko No: 014-6/2020/502 tanggal 17 Desember 2020

• Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Manual Manajemen Risiko No: 014-6/2020/501 Tanggal 17 Desember 2020

• Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan Pencegahan dan Penanggungalangan HIV/AIDS dan Kebijakan Obat-Obatan dan Alkohol No: 014-6/2020/370 tanggal 22 Juli 2020

• Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Kebijakan Tanggap Darurat No : 014-6/2020/355 tanggal 2 Juli 2020

• • Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Kebijakan SWA

(Stop Work Authority) No : 014-6/2020/369 tanggal 22 Juli 2020

• Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (P2K3L) No: 014-6/2020/356 tanggal 2 Juli 2020

• Memo Direksi Tentang Kewajiban Tamu untuk Melakukan Uji Rapid Test dan Pengisian Self Assessment No : 0318/DSDM/20 tanggal 3 September 2020

• Kebijakan Sistem Manajemen Risiko Asesmen Berbasis Manajemen Risiko sesuai dokumen No: BP 013 RS P04 tanggal 17 Desember 2020

• Prosedur Penerapan SMM sesuai dokumen nomor: BP 024 QS P01 tanggal 20 Juli 2020

• Prosedur Penerapan Sistem Manajemen K3L sesuai dokumen nomor: BP 024 HS P01 tanggal 2 Mei 2020

Sarana & Prasarana Keselamatan Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3L) merupakan upaya Perseroan untuk melindungi pekerja, aset fisik, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh Perseroan. Sesuai Permenaker No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), ADHI berkomitmen menjamin keselamatan dan kesehatan

Based on Government Regulation no. 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) and the Regulation of the Minister of PUPR No. 21 of 2019 concerning the Implementation of the Construction Safety Management System (SMKK), ADHI implements the Health, Work Safety and Environment Management System (SMK3L) with the aim of controlling related risks work activity. This is done to create a safe, efficient, healthy and productive workplace. K3L is ADHI's effort to guarantee and protect employees, which is realized through efforts to prevent occupational accidents and occupational diseases.

Quality Policy and K3L

To ensure the implementation of K3 aspects, the Company has made various policies related to K3, including:• Decree of the Board of Directors regarding the Determination

of Quality Policy and Targets, K3L and Anti-Bribery No. 014-6/2020/287C dated 05 June 2020

• Decree of the Board of Directors regarding Risk Management Policy No: 014-6/2020/502 dated 17 December 2020

• Decree of the Board of Directors regarding the Establishment of the Risk Management Manual No: 014-6/2020/501 dated 17 December 2020

• Board of Directors Decree on HIV/AIDS Prevention and Management Policies and Drugs and Alcohol Policy No: 014-6/2020/370 dated 22 July 2020

• Decree of the Board of Directors regarding the Establishment of Emergency Response Policy No: 014-6/2020/355 dated 2 July 2020

• Decree of the Board of Directors regarding the Stipulation of the SWA (Stop Work Authority) Policy No: 014-6/2020/369 dated 22 July 2020

• Decree of the Board of Directors regarding Changes in the Organizational Structure of the Committee for Occupational Safety and Health & Environment (P2K3L) No: 014-6/2020/356 dated 2 July 2020

• Directors' Memo Regarding Guest Obligations to Take a Rapid Test and Complete Self-Assessment No: 0318/DSDM/20 dated 3 September 2020

• Risk Management Based Assessment Risk Management System Policy according to document No: BP 013 RS P04 dated 17 December 2020

• Procedure for implementing the QMS according to document number: BP 024 QS P01 dated July 20, 2020

• The procedure for implementing the K3L Management System is according to document number: BP 024 HS P01 dated May 2, 202

Work Safety Facilities & InfrastructureOccupational Safety and Health (K3L) is the Company's effort to protect workers, physical assets, the environment, and the surrounding community from the dangers caused by work accidents. This protection is a human right that must be fulfilled by the Company. According to Permenaker No. 5 of 1996 concerning the Occupational Safety and Health Management System (SMK3), ADHI is committed to ensuring the safety and




kerja seluruh karyawan dengan mempersiapkan sarana dan keselamatan kerja yang meliputi perencanaan, penetapan dan operasi, pengecekan dan tindakan koreksi.

Tujuan Penerapan K3L Penerapan K3L bertujuan untuk: • Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan

kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.

• Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/ buruh dan serikat pekerja/ serikat buruh.

• Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan efisien untuk mendorong produktivitas.

• Pelaksanaan inisiatif Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) atau Health, Safety and Environment (HSE) di ADHI merupakan realisasi dari komitmen Perseroan untuk melayani pelanggan dan stakeholder dengan sebaik-baiknya.

ADHI Quality and Safety Management System (ADHI QSMS)

ADHI mempunyai kewajiban memastikan mitra rekanan bisnis memiliki standar kualitas dan keselamatan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini ADHI sedang bergegas untuk menerapkan ADHI - Quality Safety Management System (ADHI-QSMS) yang akan terintegrasi dengan aplikasi Procurement ADHI.

ADHI QSMS merupakan suatu Sistem Manajemen mutu dan K3 yang diterapkan kepada Sub Kontraktor dan Vendor, meliputi beberapa elemen mutu dan K3 yang sesuai dengan standar Perundang-undangan, ISRS, ANSI, ISO dll. Adhi-QSMS sebagai bahan pertimbangan awal oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk menilai kinerja sub kontraktor yang akan diterimanya. Penilaian QSMS dikategorikan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan yang dilakukan, yakni dibagi menjadi low risk dan high risk.

Berikut beberapa contoh aspek yang dinilai dalam Adhi-QSMS :

• Pernyataan kesanggupan melaksanakan SMK3 ditandatangani direktur perusahaan

• Tersedianya Quality & HSE Plan dari pekerjaan yang akan dikerjakan• Terdapat dokumen Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan

pengendalian bahaya• Selalu melakukan safety induction bagi pekerjanya yang

masuk lokasi proyek • Tersedianya Supervisor K3L dalam jumlah yang sesuai • Semua pekerja aktif dalam safety morning talk • Tersedianya prosedur penanganan material/manual handling • Tersedianya sertifikat kelayakan (SILO) jika menggunakan

peralatan angkat-angkut untuk handling material dilokasi proyek • Kelengkapan APD pekerja pada saat dilapangan • Tersedianya material safety data sheet (MSDS)• Kendaraan pengangkut material memperhatikan aspek K3L • Respon sangat cepat, apabila ditemukan kondisi/tindakan

tidak aman. • Dan kriteria-kriteria yang lain

health of all employees by preparing work facilities and safety which includes planning, stipulation and operation, checking and corrective action.

Purpose of K3L ImplementationThe implementation of K3L aims to:• Improve the effectiveness of planned, measurable, structured

and integrated occupational health and safety protection.

• Prevent and reduce occupational accidents and occupational diseases by involving elements of management, workers/laborers and trade/labor unions.

• Creating a safe, comfortable, healthy and efficient workplace to boost productivity.

• Implementation of Health, Safety and Environment (HSE) initiatives at ADHI is a realization of the Company's commitment to serve customers and stakeholders as well as possible.

ADHI Quality and Safety Management System (ADHI QSMS)

ADHI has an obligation to ensure that business partners have a quality standard of quality and work safety in accordance with applicable regulations. ADHI is currently rushing to implement the ADHI - Quality Safety Management System (ADHI-QSMS) which will be integrated with the ADHI Procurement application.

ADHI QSMS is a quality and K3 Management System that is applied to Sub Contractors and Vendors, including several elements of quality and K3 in accordance with Legislation standards, ISRS, ANSI, ISO etc. Adhi-QSMS as initial consideration by PT Adhi Karya (Persero) Tbk. to assess the performance of the sub-contractors it will receive. The QSMS assessment is categorized based on the level of risk of the work carried out, which is divided into low risk and high risk.

Here are some examples of aspects that are assessed in the Adhi-QSMS:• Statement of ability to implement SMK3 is signed by the

company director• Availability of Quality & HSE Plan of the work to be done• There are documents on hazard identification, risk assessment

and hazard control• Always carry out safety induction for workers who enter the

project site• Availability of appropriate number of K3L Supervisor• All workers are active on the safety morning talk• Availability of manual handling procedures• Availability of a certificate of eligibility (SILO) when using

lifting equipment for material handling at the project location• Completeness of PPE for workers in the field• Availability of material safety data sheet (MSDS)• Vehicles transporting materials pay attention to K3L aspects• Very fast response, if unsafe conditions/actions are found.

• And other criteria


Pelatihan Quality dan HSE Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Perseroan melaksanakan kegiatan pelatihan terkait Quality dan HSE, antara lain:

No Jenis PelatihanType of Training

1 Pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi Madya Batch 1Training and Certification of Intermediate Construction HSE Experts Batch 1

2 Pelatihan awareness Adhi Quality and Safety Management System (Adhi-QSMS).Adhi Quality and Safety Management System (Adhi-QSMS) awareness training.

3 Pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi Madya Batch 2Training and Certification of Intermediate Construction HSE Experts Batch 2

4 Awareness Adhi Quality and Safety Management System (Adhi-QSMS).Awareness Adhi Quality and Safety Management System (Adhi-QSMS).

5 Pelatihan ISO 9001:2015ISO 9001: 2015 training

6 Pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi Muda Batch 1Junior Construction HSE Expert Training and Certification Batch 1

7 Pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi Muda Batch 2Junior Construction HSE Expert Training and Certification Batch 2

8 Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Mutu.Quality Auditor Training and Certification.

9 Pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum Batch 1General HSE Expert Training and Certification Batch 1

10 Pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Lingkungan Kerja.Occupational Health and Safety Expert Certification and Training.

11 Pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Listrik.Electrical HSE Expert Training and Certification.

Tanggap Darurat

Dalam rangka menerapkan dan mengembangkan Sistem Manejemen K3L di Lingkungan ADHI, Direktur Utama telah menetapkan kebijakan tentang tanggap darurat. Adapun isi dari kebijakan tersebut adalah memastikan seluruh area kerja perusahaan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, tersedianya prosedur tanggap darurat, terbentuknya tim tanggap darurat dan merencanakan program simulasi tanggap darurat serta dilaksanakannya simulasi tanggap darurat. ADHI melaksanakan Simulasi Tanggap Darurat (Emergency Response Drill) minimal setiap satu tahun sekali dengan melibatkan semua karyawan di setiap lokasi kerja ADHI.

Latihan atau Simulasi Tanggap Darurat dalam menghadapi keadaan darurat ini juga dimaksudkan untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi karyawan dan semua orang yang ada di lingkungan kerja ADHI serta penyelamatan aset berharga dan dokumen penting perusahaan ketika terjadi situasi/kondisi darurat.

Emergency response

In order to implement and develop the K3L Management System in the ADHI Environment, the President Director has established a policy regarding emergency response. The content of this policy is to ensure that all company work areas are equipped with supporting facilities and infrastructure, availability of emergency response procedures, forming an emergency response team and planning emergency response simulation programs and implementing emergency response simulations. ADHI carries out an Emergency Response Drill at least once a year by involving all employees at each ADHI work location.

Emergency Response Exercises or Simulations in dealing with emergencies are also intended to ensure maximum protection for employees and all people in the ADHI work environment as well as the rescue of valuable assets and important company documents when an emergency situation occurs.

Quality and HSE Training 2020

Throughout 2020, the Company carried out training activities related to Quality and HSE, including:




Statistik Kecelakaan KerjaWork Accident Statistics

Tingkat Kecelakaan KerjaWork Accident Rate

2020 2019

Incident rateIncident rate

0.52 0.47

Frequency RateFrequency Rate

0.00 0.01

Severity RateSeverity Rate

0.00 0.78

Jumlah InsidenTotal Insiden

38 36

Penghargaan di Bidang K3Sepanjang tahun 2020, ADHI memperoleh sejumlah penghargaan di bidang K3, antara lain:

Awards in the Field of K3Throughout 2020, ADHI received a number of awards in the field of K3, including:

NO Tanggal DiperolehDate Retrieved

Nama AwardAward Name

PenerimaReceiver

Instansi PenerbitIssuing Agency

1 Rabu, 11 November 2020Wednesday, 11 November 2020

Seri Pengiriman Terberat U-Shaped Girder untuk Sistem Jalur Kereta Tanpa KecelakaanU-Shaped Girder Toughest Delivery Series for an Accident-Free Railway Line System

PT. Adhi Karya Proyek LRTPT. Adhi Karya LRT Project

Rekor Muri IndonesiaIndonesian Muri record

2 Rabu, 15 Januari 2020Wednesday, January 15, 2020

CEO Safety Leadership Award ICSA 2020 CEO of the ICSA Safety Leadership Award 2020

PT. Adhi Karya PT. Adhi Karya

Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4-Indonesia)Association of Indonesian Construction Occupational Safety and Health Experts (A2K4-Indonesia)

3 Rabu, 15 Januari 2020Wednesday, January 15, 2020

Safety Director Performance Award ICSA 2020Safety Director Performance Award ICSA 2020

PT. Adhi KaryaPT. Adhi Karya

Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4-Indonesia)Association of Indonesian Construction Occupational Safety and Health Experts (A2K4-Indonesia)

4 Kamis, 08 Oktober 2020Thursday, October 08, 2020

Penghargaan Program P2-HIV & AIDS di Tempat KerjaP2-HIV & AIDS Program Award in the Workplace

PT. Adhi KaryaPT. Adhi Karya

Menteri Ketenagakerjaan RIMinister of Manpower of the Republic of Indonesia

5 7 Februari 2020February 7, 2020

Perusahaan Nihil KecelakaanZero Accident Company

Adhi Karya (Persero) Tbk Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli - Banda AcehAdhi Karya (Persero) Tbk Construction Project for the Sigli - Banda Aceh Toll Road

Gubernur Aceh Nomor : 102/PENG/2020Governor of Aceh, Number: 102/PENG/2020

6 Kamis, 17 September 2020Thursday, September 17, 2020

Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award)Zero Accident Award

Adhi Karya (Persero) Tbk Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli - Banda AcehAdhi Karya (Persero) Tbk Construction Project for the Sigli - Banda Aceh Toll Road

Kementerian Ketenagakerjaan RI Reg ZA.2020.SK.5/ACEHMinistry of Manpower Repub-lic of Indonesia Reg ZA.2020.SK.5/ACEH




PenerimaReceiver



Penghargaan Kecelakaan NihilZero Accident Award

Proyek EPCC LRT Jabodebek Power Supply System Jabodebek LRT EPCC Power Supply System project

Kementerian Ketenagaker-jaan Republik IndonesiaMinistry of Manpower of the Republic of Indonesia


Penghargaan Program P2-HIV & AIDS di Tempat KerjaP2-HIV & AIDS Program Award in the Workplace

Proyek EPCC LRT Jabodebek Power Supply System Jabodebek LRT EPCC Power Supply System project


9 Kamis, 03 Desember 2020Thursday, December 03, 2020

Sertifikat Penghargaan Safe ManhoursSafe Manhours Award Certificate

Proyek Pembangunan Jarin-gan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Deli Serdang (16.709 SR) Project for the Construction of Natural Gas Networks for Households in Langsa City, Aceh Tamiang Regency, Deli Serdang Regency (16,709 SR)

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Direktorat Perencanaan dan Pembangu-nan Infrastruktur Minyak dan Gas BumiDirectorate General of Oil and Gas, Directorate of Oil and Gas Infrastructure Plan-ning and Development

10 Minggu, 22 Maret 2020Sunday, March 22, 2020


Proyek Pembangunan Work-shop PT. INKAWorkshop Construction Project of PT. INKA

PT. Industri Kereta Api (Persero)PT. Railway Industry (Persero)

11 Selasa, 24 November 2020Tuesday, November 24, 2020

Certificate of Achievement Safe ManhoursCertificate of Achievement Safe Manhours

KSO Adhi – Rekind EPC Flare Relocation BPP-II & New Flare HCC RDMP RU V BalikpapanKSO Adhi - Rekind EPC Flare Relocation BPP-II & New Flare HCC RDMP RU V Balikpapan

PT. Pertamina (Persero) RDMP RU V BalikpapanPT. Pertamina (Persero) RDMP RU V Balikpapan

12 Kamis, 02 Januari 2020Thursday, January 02, 2020

Zero Accident - Gubernur Jawa TimurZero Accident - Governor of East Java

ADHI TIARA PERSADA, KSO Proyek Intermoda JoyoboyoADHI TIARA PERSADA, KSO of the Joyoboyo Intermoda Project

Gubernur Jawa TimurGovernor of East Java

13 Senin, 27 Juli 2020Monday, July 27, 2020


Proyek Pekerjaan Scrap dan Fill Paket 1 Tol Cikopo - Pali-manan Periode Tahun 2020Project for Scrap and Fill Package 1 of Cikopo - Pal-imanan Toll Road for the Period of 2020

PT. Edgenta Properti Indo-nesiaPT. Edgenta Properti Indo-nesia

14 Kamis, 17 September 2020Thursday, September 17, 2020


PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Kabupaten Tangerang, BantenPT. Adhi Karya (Persero) Tbk Tangerang Regency, Banten



Penyedia Jasa Konstruksi Terbaik dalam Penerapan SMK3L TerbaikBest Construction Service Provider in Best SMK3L Implementation

Adhi - DMT, KSO MYC Pembangunan Jalan Lingkar Timur Waduk JatigedeAdhi - DMT, KSO MYC Construction of the East Ring Road, Jatigede Reservoir

Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Jawa BaratMinistry of PUPR, Director General of Highways, West Java



Adhi - DMT, KSO MYC Pembangunan Jalan Lingkar Timur Waduk JatigedeAdhi - DMT, KSO MYC Construction of the East Ring Road, Jatigede Reservoir

Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Jawa BaratMinistry of PUPR, Director General of Highways, West Java






PenerimaReceiver


17 Selasa, 21 Juli 2020Tuesday, July 21, 2020


Adhi - Bina Nusa Lestari, KSO Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Sungai CikijingAdhi - Bina Nusa Lestari, KSO Work to Increase the Capacity of the Cikijing River

Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air BBWS CitarumMinistry of PUPR, Director General of Water Resources, BBWS Citarum

18 17 September 202017 September 2020


Proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Progo dan Anak Sun-gainya Kab. Kulon Progo Progo River Flood Control Infrastructure Development Project and Its Tributaries, Kab. Kulon Progo


19 04 Februari 202004 February 2020


Proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Progo dan Anak Sun-gainya Kab. Kulon Progo Progo River Flood Control Infrastructure Development Project and Its Tributaries, Kab. Kulon Progo

Gubernur Daerah Istimewa YogyakartaGovernor of the Special Region of Yogyakarta



Proyek Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Kabupaten BantulKartamantul Regional SPAM Development Project in Bantul Regency


21 02 Januari 202002 January 2020


Adhi - KPMP, KSO Proyek Pembangunan Groundsill Kab. BojonegoroAdhi - KPMP, KSO of the Groundsill Development Project, Kab. Bojonegoro

Gubernur Jawa TimurGovernor of East Java



PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan TimurPT. Adhi Karya (Persero) Tbk Balikpapan City, East Kalim-antan Province




Adhi - SMK, KSO Proyek Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Meulaboh Aceh Barat (MYC)Adhi - SMK, KSO of Meulaboh Beach, Aceh Barat (MYC) Safety Infrastructure Devel-opment Project (MYC)

Kementrian PUPR Dirjen Sumber Daya Air BBWS Sumatera IMinistry of PUPR Director General of Water Resources BBWS Sumatra I



Proyek Pengembangan Par-allel Taxiway Arah Runway 04 & Pembangunan Apron Cargo Bandara Hang NadimParallel Taxiway Devel-opment Project, Runway Direction 04 & Hang Nadim Airport Apron Cargo Devel-opment

Badan Pengusahaan Ka-wasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Usaha Bandar Udara Hang NadimBatam Free Trade Zone and Free Port Concession Agency, Hang Nadim Airport Business Entity




PenerimaReceiver




Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalur Jalan KA Km 17+000 - 20+500 antara Rantau Prapat - Kota Pinang (Paket RPK 5) Kab. Labuhan BatuProject for the Construction of the Railway Line for Km 17 + 000 - 20 + 500 between Rantau Prapat - Kota Pinang (RPK Package 5) Kab. Labu-han Batu

Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian UtaraMinistry of Transportation Director General of Railways Class II Railways Technical Center for Northern Sumatra Region


Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kategori BaikOccupational Health and Safety (K3) Per-formance in Good Category

Departemen Infrastruktur II DK VI MakassarDepartment of Infrastructure II DK VI Makassar

Gubernur Sulawesi SelatanGovernor of South Sulawesi


Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kategori BaikOccupational Health and Safety (K3) Per-formance in Good Category

Proyek Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Sarana Galangan Makassar Tahap IIIMakassar Shipyard Facility Development and Develop-ment Project Phase III




Proyek Pekerjaan Overlay Runway dan Taxiway serta Rekonstruksi dan Perluasan Apron di Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak - PapuaProject for Runway and Taxiway Overlay and Apron Reconstruction and Expan-sion at Frans Kaisiepo Airport, Biak - Papua

PT. Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Frans Kaisiepo BiakPT. Angkasa Pura I Branch of Frans Kaisiepo Biak Airport



Adhi - Jaya, KSO Proyek Pembangunan Bendung D.I Gilireng Kab. Wajo Paket IAdhi - Jaya, KSO Dam Devel-opment Project D.I Gilireng Kab. Wajo Package I


30 31 Desember 202031 December 2020


Proyek Bangunan Fasilitas serta Mekanikal dan Elekrikal Makassar NewPort Paket D Makassar NewPort Facilities and Mechanical and Electrical Building Project Package D

PT. Pelabuhan IndonesiaPT. Indonesian Harbour






Kepatuhan Pelaksanaan Perundang Undangan Ketenagakerjaan Diatas 80%Compliance with Employment Invitation Laws Above 80%




Penghargaan Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja dengan kategori SilverP2-HIV & AIDS Program Award in the Work-place with Silver category

PT. Adhi Karya (Persero) KSOPT. Adhi Karya (Persero) KSO

Menteri Ketenagakerjaan RIMinister of Manpower of the Republic of Indonesia






PenerimaReceiver


34 10 February 202010 February 2020


Proyek Rehabilitasi dan Rekonsntruksi Pengaman Pantai PaluPalu Beach Safety Rehabil-itation and Reconstruction Project

Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air BBWS Sulaweesi III-PaluMinistry of PUPR, Director General of Water Resources BBWS Sulaweesi III-Palu

Sertifikasi K3

Pada tahun 2020, ADHI memiliki beberapa sertifikasi di bidang K3, antara lain:1. ISO 9001 : 2015 untuk Sistem Manajemen Mutu2. ISO 45001:2018 untuk Sistem Manajemen Keselematan dan

Kesehatan Kerja3. ISO 14001:2015 untuk Sistem Manajemen Lingkungan4. Sertfikat SMK3 Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan

pencapaian 89.15% untuk kategori tingkat lanjutan (166 kriteria

K3 certification

In 2020, ADHI has several certifications in the field of K3, including:1. ISO 9001: 2015 for Quality Management System2. ISO 45001: 2018 for Occupational Safety and Health Management Systems3. ISO 14001: 2015 for Environmental Management Systems4. SMK3 certificate of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia with an achievement of 89.15% for the advanced level category (166 criteria)


Komitmen Dan KebijakanMemberikan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan merupakan komitmen ADHI. Komitmen tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Perseroan untuk terus menjaga kepuasan pelanggan sebagai upaya penguatan daya saing Perseroan.

ADHI menyadari keberadaan pelanggan sebagai bagian dari kontribusi terhadap kinerja Perusahaan sekaligus proses keberlanjutan usaha di masa mendatang. Pelanggan merupakan penyumbang keberlanjutan dari suatu organisasi perusahaan.

Perseroan memandang kepuasan pelanggan sebagai kunci untuk mengembangkan usaha di masa depan dan oleh karenanya Perseroan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai bentuk pelayanan yang fundamental untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan, salah satu langkah yang dilakukan Perseroan adalah menjaga kualitas produk. Perseroan mengkoordinasikan berbagai upaya untuk menjamin kualitas produk agar sesuai dengan yang diinginkan konsumen, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Isu-Isu Konsumen Yang Terkait Dengan PerusahaanADHI merupakan perusahaan yang bergerak di industri jasa konstruksi yang hampir seluruh pelanggannya adalah pelanggan korporat atau negara. Namun demikian, Perseroan telah melakukan pemetaan terhadap isu-isu yang menjadi perhatian utama bagi pelanggan Perseroan, yaitu kualitas produk, pemenuhan kontrak, layanan yang memuaskan dan perlindungan pelanggan (keselamatan pelanggan).

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

Terciptanya kepuasan konsumen (pelanggan) maupun mitra usaha merupakan tujuan utama yang ingin capai ADHI. Dengan menjaga kepuasan pelanggan, ada banyak manfaat yang diperoleh ADHI, antara lain:1. Menciptakan harmonisasi hubungan Perseroan dengan para

konsumen (pelanggan), mitra usaha maupun Pemangku Kebijakan.

2. Memberikan dasar yang baik bagi kontrak dan/atau kerjasama berkelanjutan.

Commitments And PoliciesProviding the best products and services to customers is ADHI's commitment. This commitment is one of the efforts made by the Company to continue to maintain customer satisfaction as an effort to strengthen the Company's competitiveness.

ADHI realizes the existence of customers as part of the contribution to the Company's performance as well as the process of business continuity in the future. Customers are a contributor to the sustainability of a corporate organization.

The Company views customer satisfaction as the key to developing business in the future and therefore the Company places customer satisfaction as a form of fundamental service to maintain customer satisfaction levels, one of the steps the Company takes is maintaining product quality. The Company coordinates various efforts to ensure product quality in accordance with what consumers want, in accordance with the provisions of the contract.

Consumer Issues Related To The CompanyADHI is a company engaged in the construction service industry, where almost all of its customers are corporate or state customers. However, the Company has conducted a mapping of issues that are of major concern to the Company's customers, namely product quality, contract fulfilment, satisfactory service and customer protection (customer safety).

Target/Plan Of Corporate Social Responsibility Activities To Consumers

The creation of customer satisfaction (customers) and business partners is the main goal that ADHI wants to achieve. By maintaining customer satisfaction, there are many benefits obtained by ADHI, including:1. Creating a harmonious relationship between the Company and

consumers (customers), business partners and policy holders.2. Provide a sound basis for ongoing contracts and/or cooperation.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Produk dan KonsumenCorporate Social Responsibilities Related to Products and Customers




3. Mendorong terciptanya loyalitas serta kepatuhan konsumen (pelanggan) atau mitra usaha.

4. Melahirkan rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) sehingga berdampak positif terhadap Perseroan.

5. Peningkatan Pendapatan dan Laba Usaha.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen

Informasi Layanan

ADHI berupaya untuk memberikan informasi yang jelas terkait produk dan layanan yang diberikan Perseroan. Salah satu media yang digunakan Perseroan untuk mengomunikasikan produk dan layanan yang diberikan adalah melalui website resmi perusahaan, yaitu www.adhi.co.id

Komunikasi dan Edukasi

Langkah yang dilakukan ADHI untuk mengedukasi konsumen adalah melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan sesuai dengan keperluannya. Dalam menjalankan proyek, ADHI mengadakan rapat teknis dengan konsumen yang diadakan secara rutin sesuai kebutuhan proyeknya, yaitu bulanan ataupun mingguan. Selain yang sifatnya rutin, ADHI juga mengadakan koordinasi yang sifatnya insidentil, yaitu apabila terdapat hal – hal penting yang perlu disampaikan dan ditindaklanjuti dengan segera.

Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

ADHI berkomitmen menjamin kesehatan dan keselamatan pelanggan saat berada di lokasi operasional ADHI. Hal ini tertuang pada sasaran dan kebijakan mutu, K3L dan anti suap. ADHI berkomitmen memberikan produk dan layanan maksimal kepada pelanggan dan stakeholder lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan spesifikasi yang diperjanjikan serta mencapai sasaran perusahaan tanpa kecelakaan/zero fatality accident, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan tanpa suap/zero bribery.

Dalam pelaksanaan di lapangan, owner/pelanggan/stakeholder yang datang, petugas QHSE di lapangan berkewajiban untuk memberikan safety induction kepada pengunjung. Safety induction menjelaskan gambaran lokasi proyek beserta bahaya-bahaya yang mungkin terjadi di lapangan. Memberikan informasi lokasi-lokasi penting yang biasa dituju seperti toilet, tempat ibadah, jalur evakuasi, titik kumpul evakuasi dll. Disamping itu disaat kondisi pandemi seperti saat ini, petugas QHSE di proyek harus memastikan kondisi pengunjung yang datang dalam kondisi yang sehat dan bersih, seperti skrining kuesioner saat pertama kali masuk, anjuran mencuci tangan dll. Petugas QHSE di lapangan juga berkewajiban menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan tingkat bahaya yang ada di lapangan.

3. Encourage the creation of loyalty and compliance of consumers (customers) or business partners.

4. Delivering word of mouth recommendations so as to have a positive impact on the Company.

5. Increase in Income and Operating Profits.

Corporate Social Responsibility Activities To Customers

Service Information

ADHI strives to provide clear information regarding the products and services provided by the Company. One of the media used by the Company to communicate the products and services provided is through the company's official website, namely www.adhi.co.id

Communication and Education

Steps taken by ADHI to educate consumers are through coordination meetings which are held according to their needs. In carrying out the project, ADHI holds technical meetings with customers which are held regularly according to the needs of the project, namely monthly or weekly. Apart from being routine in nature, ADHI also organizes coordination that is incidental in nature, namely if there are important things that need to be conveyed and followed up immediately.

Customer Health and Safety

ADHI is committed to ensuring the health and safety of customers while in ADHI operational locations. This is stated in the objectives and quality policy, K3L and anti-bribery. ADHI is committed to providing maximum products and services to customers and other stakeholders in accordance with laws and regulations, agreed standards and specifications and achieving company goals without accident/zero fatality accident, preventing environmental pollution and without bribery/zero bribery.

In the implementation in the field, the owner/customers/stakeholders who come, QHSE officers in the field are obliged to provide safety induction to visitors. Safety induction describes a description of the project location and the hazards that may occur in the field. Provide information on important locations that are usually addressed such as toilets, places of worship, evacuation routes, evacuation gathering points etc. Besides that, during a pandemic like this time, QHSE officers in the project must ensure that the visitors who come are in a healthy and clean condition, such as screening questionnaires when they first enter, advice on washing hands etc. QHSE officers in the field are also obliged to provide Personal Protective Equipment (PPE) according to the level of danger in the field.


Saluran Pengaduan Konsumen

Perseroan telah membentuk pusat pengaduan pelanggan agar bisa merespon dengan cepat setiap kebutuhan maupun keluhan pelanggan. Pusat pengaduan pelanggan ini dapat diakses melalui beberapa saluran antara lain: 1. Website Perseroan via 2. Call Center Customer Service PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Telpon: +62 21 797 5312 Fax: +62 21 797 5311

3. Email: [email protected] 4. Alamat Surat Menyurat

Kantor Pusat: PT Adhi Karya (Persero) Tbk.South Building Alamat: Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta 12510 - Indonesia.

Pelanggan dapat melakukan pengaduan terkait hal-hal sebagai berikut: 1. Penyalahgunaan wewenang (benturan kepentingan,

penyuapan, dan gratifikasi). 2. Penyalahgunaan aset (cash, non cash, dan pemalsuan

pengeluaran). 3. Pemalsuan laporan (keuangan dan non keuangan/

operasional).

Perseroan akan memberikan respon yang cepat atas pengaduan yang masuk, kemudian melakukan penyelesaian secara bijak dan win-win solution melalui pemusatan seluruh pengaduan.

Mekanisme pengelolaan pengaduan sebagai berikut: 1. Perseroan memiliki standar dalam merespon atas pengaduan

pelanggan 1 x 24 Jam. 2. Pelapor dapat melakukan pengungkapan/pelaporan

pengaduan pelanggaran kepada Unit Kepatuhan selaku pengelola administrasi WBS.

3. Pengaduan yang masuk melalui saluran/media aduan via hotline, website Perusahaan atau website WBS yakni www.wbs. adhi.co.id, dan email Perseroan yang khusus diperuntukkan bagi sistem pengelolaan pelanggaran.

4. Sekretaris Perusahaan akan memberikan jawaban sebagai respon terhadap keluhan kepada pelanggan bahwa keluhan telah diterima dan akan segera diproses oleh unit yang terkait dengan materi keluhan.

5. Sekretaris Perusahaan menyampaikan pengaduan keluhan dari pelanggan kepada unit terkait/Unit Kepatuhan.

6. Unit Kepatuhan akan menyaring laporan/pengungkapan yang diterima apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteria WBS dan dapat ditindaklanjuti.

7. Bila “ya”, laporan pengaduan/pengungkapan diteruskan ke Komite Etik. Namun bila “tidak”, proses pelaporan/ pengungkapan pelanggaran tidak ditindaklanjuti.

8. Unit Kepatuhan atau terkait dapat langsung berkomunikasi kepada pelanggan dalam proses penyelesaian keluhan.

9. Pelaporan pengaduan/pengungkapan yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme WBS ini adalah pelaporan pengaduan atas kasus pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Consumer Care

The Company has established a customer care to promptly respond to any customer inquiries or complaints. This customer complaint center can be accessed through several channels, including:1. Official website via www.adhi.co.id2. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Call Center for Customer Service

Phone: +62 21 797 5312Fax: +62 21 797 5311

3. Email: [email protected]. Mailing Address

Head Office: PT Adhi Karya (Persero) Tbk.South Building Address: Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta 12510 - Indonesia.

Customers is allowed to submit any complaints regarding the following matters:1. Abuse of authority (conflict of interest, bribery and gratuities).

2. Misuse of assets (cash, non-cash, and fraudulent expenses).

3. Falsification of reports (financial and non-financial/operational).

The company will respond quickly to incoming complaints, then resolve them wisely and win-win solutions by concentrating all complaints.

The complaint management mechanism is as follows:1. The Company has a standard in responding to customer

complaints 1 x 24 hours.2. The reporter can disclose/report the violation complaint to the

Compliance Unit as the administrative manager of the WBS.

3. Complaints received through the channel/media of complaints via hotline, the Company's website or the WBS website, namely www.wbs. adhi.co.id, and the Company's email specifically for the violation management system.

4. The Corporate Secretary will provide answers in response to complaints to customers that complaints have been received and will be processed immediately by the unit related to the complaint material.

5. The Corporate Secretary submits complaints from customers to related units/Compliance Units.

6. Compliance Unit will filter the reports/disclosures received whether there is an initial indication or according to the WBS criteria and can be followed up.

7. If "yes", the complaint/disclosure report is forwarded to the Ethics Committee. However, if "no", the reporting/disclosure process of the violation will not be followed up.

8. Compliance Unit or related can directly communicate to customers in the process of resolving complaints.

9. Reporting complaints/disclosures that can be followed up through the WBS mechanism is the reporting of complaints on cases of violations that have a significant impact on the Company.




10. Dalam kebijakannya, ketentuan laporan pengaduan yang bisa diproses lebih lanjut adalah laporan dari pelapor bilamana terkait dengan peristiwa/ kejadian atau bukti dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengaduan disampaikan.

Syarat Laporan di Saluran Pelanggan

Tidak semua laporan dinyatakan sebagai laporan yang bisa ditindaklanjuti. Maka itu, berikut syarat-syarat sebuah laporan di saluran pelanggan yang bisa dinyatakan sebagai laporan resmi dan formil dan berpotensi ditindaklanjuti. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Identitas jelas (Nama, NPP, Jabatan, Unit Kerja) 2. Bukti pendukung yang valid (dokumen/surat, rekaman,

gambar, dan sebagainya). 3. Informasi yang jelas. 4. Penyampaian melalui email harus dengan identitas jelas,

format dalam bentuk file jpeg atau pdf. 5. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh Perseroan.

10. In its policy, the provisions of the complaint report that can be processed further are the report from the reporter if it is related to an incident or evidence within a period of 3 (three) years before the complaint is submitted.

Reporting Requirements on Customer Line

Not all reports are stated as actionable reports. Therefore, here are the requirements for a report on the customer line that can be declared a formal report and has the potential to be acted upon. The conditions are as follows:

1. Clear Identity (Name, NPP, Position, Work Unit)2. Valid supporting evidence (documents/letters, recordings,

pictures, etc.).3. Clear information.4. Submission by email must be with clear identity, format in the

form of a jpeg or pdf file.5. The confidentiality of the reporter's identity is guaranteed by

the Company.

No BulanMonth

Jumlah PengaduanNumber of Complaints

Jumlah Pengaduan TerselesaikanNumber of Complaints Resolved

1 Januari / January 6 6

2 Februari / February 4 4

3 Maret / March 2 2

4 April / April 2 2

5 Mei / May 1 1

6 Juni / June 2 2

7 Juli / July 1 1

8 Agustus / August 3 3

9 September / September 2 2

10 Oktober / October 1 1

11 November / November 1 1

12 Desember / December 0 0

Total 25 25

Survei Kepuasan Pelanggan ADHI menyelenggarakan survei kepuasan pelanggan, khususnya untuk proyek-proyek yang tengah berjalan dan telah mencapai progres pekerjaaan minimal 50%. Adapun hasil dari survei tersebut untuk tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Customer Satisfaction SurveyADHI conducts customer satisfaction surveys, especially for ongoing projects that have achieved a minimum work progress of 50%. The results of the survey for 2019 and 2020 are as follows.

DeskripsiDescription

Alat UkurMeasuring instrument 2020 2019

Indeks Kepuasan PelangganCustomer Satisfaction Index

PersenPercentage 89.07 88,61


Komitmen Dan KebijakanADHI berkomitmen untuk memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut dilandasi oleh kesadaran ADHI bahwa keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat, sehingga Perseroan memiliki kewajiban untuk mengembangkan masyarakat di sekitar area konstruksinya. ADHI merasa yakin bahwa melalui pendekatan terarah dan dengan lebih berbaur dengan masyarakat sekitar akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat serta menguatkan persepsi positif dari masyarakat terhadap keberadaan perusahaan di tengah masyarakat.

Dalam penerapannya, inisiatif Tanggung Jawab Sosial ADHI dilaksanakan dengan menanamkan keseimbangan prinsip keberlanjutan yang terdiri dari tiga pilar keberlanjutan atau biasa disebut 3P yang terdiri dari sosial (People), ekonomi (Profit), dan lingkungan (Planet). Untuk itu, Perseroan harus mampu memberikan manfaat terbaik dan semaksimal mungkin bagi segenap Pemangku Kepentingan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) ADHI.

Kegiatan tanggung jawab sosial ADHI terkait pengembangan kemasyarakatan diimplementasikan melalui CSR dam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Melalui berbagai program dan kegiatan CSR dan PKBL ADHI juga turut mendukung pencapaian 17 SDGs dan Program RPJMN Pemerintah.

Isu Sosial Dan Kemasyarakatan Yang Relevan Bagi Perusahaan

Dalam menjalankan aktivitas operasional, terdapat potensi risiko-risiko terkait kondisi sosial dan kemasyarakatan yang mungkin bersinggungan dengan kegiatan Perseroan. Isu utama yang dihadapi Perseroan adalah masalah kesejahteraan masyarakat dan gangguan yang ditimbulkan dari operasional Perseroan, seperti debu, bising dan getaran yang diakibatkan oleh operasional Perseroan.

Commitments And PoliciesADHI is committed to providing benefits to all stakeholders. This is based on ADHI's awareness that its existence is part of the community, so that the Company has an obligation to develop the community around its construction area. ADHI believes that through a directed approach and by being more integrated with the surrounding community, it will create mutually beneficial relationships and strengthen the positive perception of the community towards the existence of the company in the community.

In its implementation, ADHI's Social Responsibility initiative is implemented by instilling a balance of sustainability principles which consists of three pillars of sustainability or commonly known as 3P which consists of social (People), economy (Profit), and environment (Planet). For this reason, the Company must be able to provide the best and maximum possible benefits for all Stakeholders through the ADHI Corporate Social Responsibility (CSR) program.

ADHI's social responsibility activities related to community development are implemented through CSR and the Partnership and Community Development Program (PKBL). Through various CSR and PKBL programs and activities, ADHI also supports the achievement of 17 SDGs and the Government's RPJMN Program.

Social And Community Issues Relevant To The Company Stakeholder Engagement Efforts

In carrying out operational activities, there are potential risks related to social and community conditions that may intersect with the Company's activities. The main issue faced by the Company is the problem of community welfare and disturbances arising from the Company's operations, such as dust, noise and vibrations caused by the Company's operations.

Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial Dan KemasyarakatanCorporate Social Responsibility Related To Social Community Development




Upaya Pelibatan Pemangku KepentinganUntuk dapat mewujudkan visi ADHI sebagai korporasi inovatif berbudaya unggul dan untuk pertumbuhan berkelanjutan, maka salah satu upaya yang dilakukan ADHI adalah turut aktif berperan dalam peningkatan kesejahteraan lingkungan sekitar melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program TJSL dilakukan dengan mengedepankan kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan TJSL dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan memberikan yang maksimal untuk para pemangku kepentingan.

Pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan para pemangku kepentingan, khususnya bagi masyarakat sekitar adalah melalui survei. Dengan melalui survei tersebut, ADHI dapat mengidentifikasi kebutuhan dan dampak dari program yang dilaksanakan, sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan sesuai dengan tujuan.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Terkait Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

Dengan adanya Covid-19 di tahun 2020, ADHI harus memfokuskan kegiatan TJSL-nya ke pengelolaan bencana non alam tersebut. Namun dari itu, ADHI tetap melaksanakan kegiatan TJSL dengan kategori lain, dan beberapa kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:1. Pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan

masyarakatADHI melakukan beberapa program untuk meningkatkan sarana umum di masyarakat, salah satunya adalah melalui renovasi Balai Dusun untuk Desa Bulurejo di Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga desa memiliki Balai Dusun yang rutin mereka gunakan sebagai tempat pertemuan rutin. Meski begitu kondisi bangunan tersebut sudah kurang memadai sehingga perlu dilakukan renovasi. Untuk dapat meningkatkan kualitas hidup warga Desa Bulurejo, maka ADHI memberikan bantuan untuk melakukan renovasi, di mana dengan pelaksanaan renovasi akan meningkatkan kualitas fasilitas Balai Desa, sehingga warga dapat melaksanakan pertemuan dengan lebih baik. Secara total, ADHI telah menyalurkan Rp180.000.000,- untuk pembangunan sarana umum.

2. Pengembangan sarana ibadah bagi masyarakatDalam rangka pengembangan sarana ibadah bagi masyarakat, ADHI melakukan penyaluran untuk renovasi masjid Al Fatah di Klaten di Jawa Tengah. Dalam melaksanakan ibadah mereka, warga sekitar menggunakan masjid Al Fatah, namun kondisi bangunan masjid sudah cukup usang dan membutuhkan renovasi. Dengan bantuan dari ADHI, masyarakat sekitar dapat melaksanakan ibadah dengan lebih baik, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Total penyaulran TJSL ADHI di bagian sarana ibadah adalah sebesar Rp150.000.000,-

Stakeholder Engagement Efforts

To be able to realize ADHI's vision as an innovative corporation with superior culture and for sustainable growth, one of the efforts made by ADHI is to actively participate in improving the welfare of the surrounding environment through the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL). The TJSL program is carried out by prioritizing the needs of stakeholders, so that the implementation of TJSL can be carried out on target and provides maximum benefits for stakeholders.

The approach taken to identify the needs of stakeholders, especially for the surrounding community is through a survey. Through this survey, ADHI can identify the needs and impacts of the programs implemented, thereby the program implementation can be carried out according to objectives.

Social Responsibility Activities Related To Social And Community Development

With the existence of Covid-19 in 2020, ADHI must focus its TJSL activities on managing these non-natural disasters. But from that, ADHI still carries out TJSL activities with other categories, and some of these activities are as follows:

1. Development of facilities and infrastructure in the community.ADHI has carried out several programs to improve public facilities in the community, one of which is through the renovation of the Hamlet Hall for Bulurejo Village in the Special Region of Yogyakarta. The villagers have a Hamlet Hall which they routinely use as a place for routine meetings. Even so, the condition of the building is inadequate, so it needs renovation. To be able to improve the quality of life of the residents of Bulurejo Village, ADHI provides assistance to carry out renovations, where the implementation of renovations will improve the quality of the Hamlet Hall facilities, so that residents can carry out better meetings. In total, ADHI has distributed IDR180,000,000 for the construction of public facilities.

2. Development of religious facilities for the communityIn order to develop a place of worship for the community, ADHI has distributed the funds for the renovation of the Al Fatah mosque in Klaten in Central Java. In carrying out their prayers, local residents use the Al Fatah mosque, but the condition of the mosque building is quite outdated and requires renovation. With the help of ADHI, the local community can perform worship better, thereby increasing the standard of living of the surrounding community. The total transmission of TJSL ADHI in the facilities of worship is IDR150,000,000


3. Pengembangan sarana olahragaFokus kegiatan TJSL yang dilakukan ADHI belum mencakup penyediaan dan penyaluran sarana olah raga.

4. Kegiatan di bidang pendidikanUntuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, maka ADHI melakukan penyaluran TJSL ke sektor pendidikan. Dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, diharapkan kualitas pendidikan yang dapat diberikan oleh fasilitas tersebut meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM yang dicetak. Salah satu kegiatan TJSL yang dilakukan ADHI di sektor pendidikan adalah penyaluran sarana pendidikan berupa komputer ke Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon di Gresik, Jawa Timur. Dengan penyaluran sarana pendidikan ini, diharapkan akan meningkatkan kualitas SDM yang dihasilkan dari Yayasan, dan akan menghasilkan SDM yang kompetitif di mancanegara. Total penyaulran TJSL ADHI di sektor pendidikan mencapai Rp565.000.000,-

Tenaga Kerja dan Pemasok Lokal

ADHI memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pengembangan Perseroan. Untuk mengakomodasi masyarakat daerah setempat, diperkenankan melakukan kontrak Mandor ataupun Subkontraktor Perorangan dengan mengikuti prosedur/ketentuan registrasi aplikasi Vendor Management atau ADHI Manpower.

Selain itu, ADHI juga memberikan kesempatan kepada para pemasok lokal untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan Perseroan. Proses pembelian barang di ADHI dilakukan sesuai dengan prosedur. Apabila dalam kondisi tertentu diperlukan pengadaan barang, jasa dan/atau bahan bangunan yang mendesak maka pengadaannya dapat dilakukan melalui perorangan atau UMKM antara lain toko, toko bangunan, leveransir pasir/split/bat dengan ketentuan :

1. Untuk transaksi tunai maksimal 20 Juta;2. Untuk diluar transaksi tunai mengikuti peraturan /tata cara

pengadaan dengan Konvensional, Eproc dan e-Marketplace.

Transaksi Tunai adalah transaksi untuk pembelian barang/material dalam bentuk kuitansi yang dilakukan di proyek/kantor tanpa melalui proses tender antara lain toko Bangunan, Perorangan, UMKM, Leveransir dalam batasan nilai tertentu.

Program Kemitraan Dan Bina LingkunganProgram Kemitraan (PK) BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sasaran Utama dari program ini adalah para UMKM yang dapat dikatakan dalam status non-bankable atau belum mendapatkan akses pinjaman modal dari bank.

3. Development of sports facilitiesThe focus of TJSL activities carried out by ADHI has not included the provision and distribution of sports facilities.

4. Activities in the field of educationTo improve the quality of Indonesian human resources, ADHI distributes TJSL to the education sector. With the improvement of educational facilities and infrastructure, it is hoped that the quality of education that can be provided by these facilities will increase, which in turn will improve the quality of human resources. One of the TJSL activities carried out by ADHI in the education sector is the distribution of educational facilities in the form of computers to the Al-Furqon Islamic Boarding School Foundation in Gresik, East Java. By distributing this educational facility, it is hoped that it will improve the quality of human resources produced by the Foundation, and will produce competitive human resources abroad. Total ADHI TJSL transmission in the education sector reached IDR565,000,000

Local Workers and Suppliers

ADHI provides opportunities for local communities to contribute to the development of the Company. To accommodate the local community, it is permissible to undertake a contract foreman or individual subcontractor by following the procedures/conditions for registering the application for Vendor Management or ADHI Manpower.

In addition, ADHI also provides opportunities for local suppliers to participate in the procurement process of goods and services organized by the Company. The process of purchasing goods at ADHI is carried out in accordance with the procedure. If under certain conditions urgent procurement of goods, services and/or building materials is required, the procurement can be carried out through individuals or MSMEs, including shops, building shops, suppliers of sand/split/bat with the following conditions:

1. For cash transactions a maximum of 20 million;2. For non-cash transactions, follow the rules/procedures for

procurement with Conventional, Eproc and e-Marketplace.

Cash Transactions are transactions for the purchase of goods/materials in the form of receipts made at the project/office without going through a tender process, including building shops, individuals, MSMEs, suppliers within a certain value limit.

Partnerships And Community Development ProgramThe State-Owned Enterprise Partnership Program (PK) with Small Businesses is a program to improve the ability of small businesses to become resilient and independent through the use of funds from the SOEs’ profit share. The main target of this program is MSMEs who can be said to be non-bankable or have not had access to capital loans from banks.




Penyaluran Dana Program Kemitraan diberikan kepada Mitra Binaan dalam bentuk Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, serta pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan dimana jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam Program Kemitraan, ADHI juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan berupa pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Sepanjang 2020, Perseroan telah merealisasikan penyaluran dana Program Kemitraan sebesar Rp4.196.000.000 yang disalurkan kepada 92 Mitra Binaan dengan berbagai sektor usaha, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penyaluran Dana Program KemitraanDisbursement of Partnership Program Funds

dalam juta Rupiah/ in million Rupiah

Berdasarkan SektorBased on Sector 2020 2019 2018 2017 2016

Sektor Usaha Perkebunan Plantation Sector

2.000 1.600 1.000 - -

Sektor Usaha IndustriIndustrial Sector

1.200 500 - 110 390

Pembinaan MitraPartner Development

396 486 740 207 -

Sektor Usaha PertanianAgricultural Sector

- 400 - 885 -

Sektor Usaha PerdaganganTrading Sector

- - - 40 930

Sektor Usaha JasaService Sector

- - - 558 500

Sektor Usaha PeternakanLivestock Sector

600 - 2.100 3.660 60

Sektor Usaha PerikananFisheries Sector

- - - 40 -

Total 4.196 2.986 3.840 5.500 1.880

Distribution of Partnership Program Funds is provided to Foster Partners in the form of loans to finance working capital and/or purchase of fixed assets in order to increase production and sales, as well as additional loans to finance short-term needs to fulfll orders from Foster Partners' business partners.

The maximum loan amount for each Foster Partner from the Partnership Program is IDR200,000,000 (two hundred million rupiah), except for loans to finance short-term needs to fulfil orders from the Foster Partners' business partners, where the amount can be adjusted according to needs.

In the Partnership Program, ADHI is also obliged to provide guidance in the form of financing education, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other matters relating to increasing the productivity of Foster Partners as well as for studies/research related to the Partnership Program. The coaching burden is a grant and the maximum amount is 20% (twenty percent) of the Partnership Program funds disbursed in the current year.

Throughout 2020, the Company has disbursed Partnership Program funds achieving IDR4,196,000,000 which was distributed to 92 Partners in various business sectors across Indonesian regions.


Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan (BL), yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:

1. Bantuan untuk Korban Bencana Alam; 2. Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan; 3. Bantuan Peningkatan Kesehatan; 4. Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana Umum;

5. Bantuan Sarana Ibadah; 6. Bantuan Pelestarian Alam; 7. Bantuan Pengembangan Masyarakat, termasuk untuk: 8. Elektrifikasi di Daerah yang Belum Teraliri Listrik. 9. Penyediaan Sarana Air Bersih. 10. Penyediaan Sarana Mandi Cuci Kakus. 11. Bantuan Pendidikan, Pelatihan, Pemagangan,Promosi, dan

Bentuk Bantuan Lain yang Terkait dengan Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Usaha Kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan.

12. Perbaikan Rumah untuk Masyarakat Tidak Mampu. 13. Bantuan Pembibitan untuk Pertanian,Peternakan, dan

Perikanan. 14. Bantuan Peralatan Usaha.

Pada tahun 2020 ADHI mengeluarkan 20% atau Rp900 juta dari total Program Bina Lingkungan tahun 2020 sebesar Rp4,5 miliar yang digunakan untuk bantuan sosial masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. ADHI memandang peningkatan taraf hidup masyarakat terutama yang berada di sekitar wilayah operasional Perusahaan adalah hal yang sangat penting. Jika masyarakat perlahan dapat keluar dari garis kemiskinan, makan Perseroan telah berhasil memadukan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat mengelola pertumbuhan usaha secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Community Development Program

Community Development Program (BL) is a program by SOEs to empower social conditions of the society. Community Development Program funds are distributed in form of:

1. Natural Disasters Relief;2. Education and/or Training Assistance;3. Health Improvement Assistance;4. Assistance for Public Facilities and/or Infrastructure

Development;5. Donation for Worship Places;6. Nature Conservation Assistance;7. Community Development Assistance, including for:8. Electrification in Non-Electrified Areas.9. Provision of Clean Water Facilities.10. Provision of Bath and Toilet Facilities.11. Educational Assistance, Training, Internship, Promotion, and

Other Forms of Assistance Related to Initiatives to Increase the Economic Self-Reliant of Small Enterprises in addition to the Partners of the Partnership Program.

12. Home Renovation for the Less-Fortunate Society.13. Assistance for Nurseries for Agriculture, Animal Husbandry

and Fisheries.14. Business Equipment Assistance.

In 2020, ADHI issued 20% or IDR900 million of the total Community Development Program in 2020 of IDR4.5 billion which was used for community social assistance in the context of poverty alleviation. This area is the focus of ADHI in 2020 because as an embodiment of the Company's vision and mission, ADHI views that improving the standard of living of the community, especially those around the Company's operational areas, is very important. If the community slowly moves out of the poverty line, then the Company has succeeded in combining its capabilities thereby will be able to manage sustainable business growth in the coming years.




Penyaluran Dana Program Bina LingkunganDisbursement of Community Development Program Funds

dalam juta Rupiah/ in million Rupiah

Berdasarkan SektorBased on Sector 2020 2019 2018 2017 2016

Bantuan Sosial MasyarakatSocial Community Donation 900 3.741 1.959 3.916 425

Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana UmumAssistance for Public Infrastructure and Facilities Development

180 1.327 635 890 447

Bantuan Pendidikan dan/atau pelatihanEducational and/or training assistance 565 933 795 1.675 995

Bantuan Sarana IbadahDonation for Worship Places 150 360 433 272 163

Bantuan Pelestarian AlamNature Conservation Assistance - 25 49 70 175

Bantuan Korban Bencana AlamNatural Disasters Relief 2.390 - 432 80 160

Bantuan Peningkatan KesehatanHealth Improvement Assistance 316 - 10 25 1

Total 4.501 6.386 4.460 6.928 2.586

Pada tahun 2020 ADHI lebih dari setengah (53%) atau Rp2,4 miliar dari total Program Bina Lingkungan tahun 2020 digunakan untuk bantuan bencana alam. Bidang ini menjadi fokus ADHI di tahun 2020 karena munculnya pandemi Covid-19 di awal tahun yang memberikan dampak negatif bagi sebagian besar sektor usaha. Dampak negatif ini dirasakan terutama oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Bantuan yang diberikan ADHI membantu masyarakat meringankan beban mereka di tengah pandemi, serta mempersiapkan masyarakat menghadapi kenormalan baru. Diharapkan bantuan yang diberikan ADHI ke masyarakat terdampak pandemi akan membantu mereka menjadi semakin mandiri dan siap untuk menghadapi ketidakpastian seperti bencana alam, sehingga membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

In 2020, more than half (53%) or IDR2.4 billion of the ADHI’s total Community Development Program was allocated for natural disaster relief. ADHI’s focus area in 2020 concerned Covid-19 pandemic at early of the year which had a negative impact on most business sectors. This negative impact was embraced mainly by the middle to lower economies society. The assistance provided by ADHI helps easing burdens of the society amidst of a pandemic, and prepares the society to face the new normal. The donation provided by ADHI to the society affected by the pandemic is expected to help them to be more independent and ready to face uncertainties such as natural disasters as well as driving a sustainable economic growth of the surrounding society.


Tata Kelola Perusahaan

Management Discussion and Analysis

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang BaikPolicy Of Good Corporate Governance

Perseroan percaya bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan mendukung dan meningkatkan kinerja bisnis yang berkelanjutan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Perseroan kepada para pemangku kepentingan. Komitmen Perseroan tersebut ditegaskan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan segenap insan ADHI menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan Perseroan yang dituangkan dalam Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code).

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, Perseroan menyusun kebijakan-kebijakan internal yang senantiasa dikaji relevansinya setiap tahun guna melihat kesesuaian terhadap kondisi lingkungan bisnis Perseroan yang mutakhir.

Dasar Penerapan Tata KelolaPelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi Perusahaan dalam penerapan GCG, yaitu:

1. Undang - Undang Republik Indonesia, di antaranya adalah:• Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara• Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16

Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah, di antaranya adalah:

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perubahannya Nomor 45 Tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, di antaranya adalah:• Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perubahannya Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012

• Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Perubahannya Nomor: PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016

The Company believes that the implementation of Good Corporate Governance will support and improve sustainable business performance as a form of the Company’s accountability to stakeholders. The Company’s commitment is also affirmed in the Company’s Articles of Association and all ADHI personnel apply GCG practices in the management of the Company as set forth in the Good Corporate Governance Guidelines (GCG Code).

In implementing GCG principles, the Company develops internal policies that are annually reviewed for their relevance in order to conform to the Company’s recent business environment.

Governance Implementation BasisImplementation of Good Corporate Governance in the Company refers to several formal rules that become the basis for the Company in its GCG implementation, namely:

1. The Laws of the Republic of Indonesia, including:• Law No. 19 of 2003 dated on June 19, 2003, concerning

State-Owned Enterprises• Law No. 40 of 2007 dated on August 16, 2007, concerning

Limited Liability Companies• Law No. 14/2008 dated on April 30, 2008 concerning

Public Information Disclosure2. Government Regulations, including:

• Government Regulation No. 12/1998 dated on January 17, 1998, concerning The Company (Persero) and its Amendment No. 45 of 2001 dated on June 5, 2001

3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises, including:• Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises

Number: PER-01/MBU/2011 dated on August 1, 2011, concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and Its Amendment Number: PER-09/MBU/2012 dated on July 6, 2012

• Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 dated on August 24, 2012, concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises

• Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-04/MBU/2014 dated on March 10, 2014, concerning Guidelines for Determination of Income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises and its Amendment Number: PER-02/MBU/06/2016 dated on June 20, 2016


Tata Kelola PerusahaanManagement Discussion and Analysis

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di antaranya adalah:• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015

tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Prinsip Umum GCG

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, seluruh insan ADHI bertekad kuat untuk menerapkan lima prinsip dasar GCG yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU.2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, serta dirilis dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yakni:

1. Transparansi (transparency)2. Akuntabilitas (accountability)3. Pertanggungjawaban (responsibility) 4. Independensi (independency)5. Kewajaran (fairness)

Penjelasan dan penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan diatur dalam Pedoman GCG ADHI yang telah disempurnakan melalui Surat Keputusan Direksi No. 014-6/2018/350 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penyempurnaan Pedoman Good Corporate Governance (GCG CODE) PT Adhi Karya (Persero) Tbk. telah diuraikan adalah sebagai berikut:

4. Regulations of the Financial Services Authority (OJK), including:• Regulation of Financial Services Authority No. 21/

POJK.04/2015 dated on November 16, 2015, concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines

• Regulation of Financial Services Authority No. 31/POJK.04/2015 dated on December 16, 2015, concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies

• Circular Letter of Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 dated on November 17, 2015, concerning Guidelines for Public Company Governance

• Regulation of Financial Services Authority No. 29/POJK.04/2016 dated on July 29, 2016, concerning Obligation to Submit Annual Report for Issuers and Public Companies

• Regulation of Financial Services Authority No. 51/POJK.03/2017 dated on July 18, 2017 concerning Sustainable Financial Implementation for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies

General Principles of GCG

In realizing the Vision and carrying out the Mission, all ADHI personnel are strongly determined to apply the five basic principles of GCG as stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU.2011 dated on August 1, 2011, and No. PER-09/MBU/2012 dated on July 6, 2012, and released in the General Guidelines for Good Corporate Governance (GCG) published by the National Committee on Governance Policy (KNKG), namely:

1. Transparency2. Accountability3. Responsibility 4. Independency5. Fairness

The description and application of GCG principles within the Company are stipulated in ADHI’s GCG Guidelines, which have been refined through the Board of Directors’ Decree No. 014-6/2018/350 dated on June 28, 2018, concerning Improvement of Good Corporate Governance Guidelines (GCG CODE) of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. as described as follows:



PrinsipPrinciples

Makna PrinsipMeaning of Principles

TransparansiTransparency

Prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.

Perusahaan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Perusahaan. Transparansi juga mencakup hal-hal yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh publik berkaitan dengan produk dan aktivitas operasional Perusahaan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan.

The principle of transparency is openness in carrying out the decision-making process and openness in presenting material and relevant information about the Company.

The Company will comply with the applicable laws and regulations governing the issue of the Company’s information disclosure. Transparency also includes matters relevant to information required by the public relating to the Company’s products and operational activities that could potentially affect stakeholder’s behavior.

Implementasi dalam PerseroanImplementation in the Company

Implementasi prinsip transparansi yang dilaksanakan antara lain:

1. Rencana Kerja Tahunan Perseroan, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:1.1. Direksi menyusun kebijakan, prosedur dan pedoman

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (“RKAP”).1.2. Direksi menyusun RKAP dan menyampaikan kepada Dewan

Komisaris untuk mendapat persetujuan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

1.3. Persetujuan diberikan oleh Dewan Komisaris sebelum tahun buku dimulai.

1.4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang sama. Buku Perseroan ditutup pada akhir bulan Desember

1.5. Direksi melakukan sosialisasi RKAP kepada seluruh Karyawan.

2. Laporan Tahunan Perseroan disusun sesuai POJK No.29/ POJK.04/2016 tanggal 26 Juli 2016 dan Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dengan ketentuan sebagai berikut:2.1. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban

Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

2.2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan dan wajib ditelaah oleh Dewan Komisaris.

2.3. Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid dan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.

2.4. Laporan Tahunan wajib paling sedikit memuat:• Ikhtisar data keuangan penting; • Informasi saham (jika ada);• Laporan Direksi;• Laporan Dewan Komisaris;• Profil Emiten atau Perusahaan Publik;• Analisis dan pembahasan manajemen;• Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;• Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau

Perusahaan Publik;• Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan • Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

Implementation of the Company’s transparency principle includes:

1. The Company’s Annual Work Plan, with detailed explanations as follows:1.1. The Board of Directors shall prepare policies, procedures and

guidelines for the preparation of the Company’s Work Plan and Budget (“RKAP”).

1.2. The Board of Directors shall prepare RKAP and submit it to the Board of Commissioners for approval no later than 60 (sixty) days prior to the beginning of upcoming financial year.

1.3. Approval is given by the Board of Commissioners before the financial year begins.

1.4. The Company’s financial year runs from January 1st and ends on December 31st of the same year. The Company’s financial year closes at the end of December.

1.5. The Board of Directors disseminates the RKAP to all Employees.

2. The Company’s Annual Report is prepared in accordance with POJK No. 29/POJK.04/2016 dated on July 26, 2016, and OJK Circular Letter No. 30/SEOJK.04/2016 concerning Form and Content of the Issuer’s Annual Report with stipulation as follows:2.1. Annual Report is an accountability report of the Board

of Directors and Board of Commissioners in conducting management and supervision of issuers or public companies within 1 (one) financial year to the General Meeting of Shareholders, prepared based on the provisions in this Regulation of Financial Services Authority.

2.2. The Board of Directors shall prepare an Annual Report that shall be reviewed by the Board of Commissioners.

2.3. The Annual Report shall be printed and bound and shall be reproduced in the form of copies of printed documents and copies of electronic documents.

2.4. The Annual Report shall contain at least:• Overview of important financial data; • Stock information (if any);• Board of Directors’ Report;• Board of Commissioners’ Report;• Profile of Issuer or Public Company;• Management discussion and analysis;• Governance of the Issuer or Public Company;• Social and environmental responsibility of Issuer or

Public Company;• Audited annual financial statements; and• Statement of members of the Board of Directors and

Board of Commissioners on responsibility for the Annual Report.



PrinsipPrinciples


2.5. Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Laporan Tahunan dalam bahasa asing paling sedikit menggunakan bahasa Inggris dan wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Tahunan yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

2.6. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

2.7. Dalam hal Laporan Tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu penyampaian Laporan Tahunan berakhir, Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal yang sama dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi pemegang saham.

2.8. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali dalam periode setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada tanggal pemanggilan RUPS tahunan (jika ada).

2.9. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib disampaikan dalam bentuk dokumen cetak paling sedikit 2 (dua) eksemplar, 1 (satu) di antaranya dalam bentuk asli; dan salinan dokumen elektronik yang memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Tahunan yang disampaikan dalam bentuk dokumen cetak.

2.10. Dalam hal terdapat perbedaan informasi yang disajikan dalam salinan dokumen elektronik dengan yang disajikan dalam dokumen cetak, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Laporan asli.

2.11. Laporan Tahunan dalam bentuk asli, wajib ditandatangani secara langsung oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2.12. Salinan dokumen elektronik wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.13. Dalam hal Laporan Tahunan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik disampaikan secara terpisah, penghitungan ketepatan waktu penyampaian Laporan Tahunan didasarkan pada Laporan Tahunan yang lebih dahulu diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.14. Penyampaian Laporan Tahunan yang disajikan dalam buku terpisah wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal yang sama.

2.15. Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana jatuh pada hari libur, Laporan Tahunan wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

2.16. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Tahunan melewati batas waktu, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian Laporan Tahunan.

2.17. Laporan Tahunan wajib tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan RUPS Tahunan.

2.5. Annual Report shall be presented in Indonesian and foreign language. Annual Report in a foreign language is at least in English and shall contain the same information as those in the Annual Report using Indonesian. In the event that there is a difference in interpretation and/or information presented in a foreign language with that presented in Indonesian, the information used as a reference is the information in the Indonesian.

2.6. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. shall submit its Annual Report to the Financial Services Authority (OJK) no later than the end of the fourth month after the end of the financial year.

2.7. In the event that the Annual Report is available to shareholders before the final period of its submission, the Annual Report shall be submitted to Financial Services Authority (OJK) on the same date as its availability for shareholders.

2.8. In the event that an Issuer or Public Company obtains an effective statement for the first time in the period after the financial year ends until the deadline for submission of the Annual Report, the Issuer or Public Company shall submit an annual report to the Financial Services Authority (OJK) no later than the date of the invitation of annual GMS (if any).

2.9. Annual Report submitted to Financial Services Authority (OJK) shall be in the form of printed documents of at least 2 (two) copies, 1 (one) of which is in the original form; and other copy of electronic document containing the same information as the one in the Annual Report submitted in the form of printed documents.

2.10. In the event that there is a difference in the information presented in a copy of electronic document with that presented in a printed document, the information used for reference is the information in the original Report.

2.11. Annual Report in the original form shall be signed directly by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

2.12. Copy of electronic document shall be submitted through the Electronic Reporting System of Financial Services Authority (OJK).

2.13. In the event that the Annual Report in the form of printed document and electronic document is submitted separately, the calculation of its timely submission is based on the first one received by the Financial Services Authority (OJK).

2.14. Annual Report presented in a separate book shall be submitted to the Financial Services Authority (OJK) on the same date.

2.15. In the event that the deadline for submission of the Annual Report falls on a holiday, the Annual Report shall be submitted no later than 1 (one) business day thereafter.

2.16. In the event that an Issuer or Public Company submits an Annual Report after the deadline, number of days of delay in submitting the Annual Report shall be calculated from the first day after submission deadline of the Annual Report.

2.17. The Annual Report shall be available to shareholders at the time of the invitation of Annual GMS.



PrinsipPrinciples


2.18. Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan wajib tersedia dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

2.19. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan.

2.20. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian Laporan Tahunan.

221. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Laporan Tahunan.

2.22. Tanda tangan dibubuhkan pada surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan pada lembaran tersendiri dalam Laporan Tahunan.

3. Laporan keuangan berkala disusun sesuai Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2 tanggal 5 Juli 2011, meliputi laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah tahunan dan laporan triwulanan, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

3.1. Perseroan sebagai Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam-LK (OJK) sebanyak 2 (dua) eksemplar, sekurang-kurangya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam bentuk asli.

3.2 Laporan keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam-LK (OJK) terdiri dari:a. Neraca;b. Laporan laba rugi;c. Laporan perubahan ekuitas;d. Laporan arus kas;e. Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan

bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang; dan

f. Catatan atas laporan keuangan.3.3. Laporan Keuangan disajikan dalam bahasa Indonesia.3.4. Laporan keuangan disajikan secara perbandingan dengan

periode yang sama tahun sebelumnya. 3.5. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi

yang berlaku umum yang pada pokoknya adalah Standar Akuntansi Keuangan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkan oleh Bapepam.

3.6. Laporan Keuangan Tahunan:a. Laporan keuangan tahunan harus disertai dengan

laporan dari Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam dan LK (OJK) selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

b. Laporan keuangan tahunan wajib diumumkan kepada publik dengan ketentuan sebagai berikut:

• Perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit ditempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik.

2.18. The Annual Report shall be contained on the Website of the Issuer or Public Company on the same date as the submission of the Annual Report to Financial Services Authority (OJK) and shall be available within a certain period of time as stipulated in the Regulation of Financial Services Authority (OJK) on the Website of the Issuer or Public Company.

2.19. The Board of Directors and Board of Commissioners shall be responsible for the correctness of contents of the Annual Report.

2.20. The Annual Report shall be signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners who serve at the time of submission of the Annual Report.

2.21. In the event that a member of Board of Directors and/or a member of Board of Commissioners does not sign the Annual Report, the concerned shall mention the reason in a separate written letter attached to the Annual Report.

2.22. Signatures are affidavits of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners concerning responsibility for the Annual Report on a separate sheet in the Annual Report.

3. Periodic financial statements are prepared in accordance with Bapepam-LK Regulation Number X.K.2 dated on July 5, 2011, including annual financial statements, mid-year financial statements and quarterly reports, with the following detailed explanations:3.1. The Company as an Issuer and Public Company shall submit

periodic financial statements to Bapepam-LK (OJK) as many as 2 (two) copies, at least as many as 1 (one) copy in its original form.

3.2. Financial statements submitted to Bapepam-LK (OJK) shall consist of:a. Balance sheets;b. Income statements;c. Report on equity changes;d. Cash flow statements;e. Other reports as well as explanatory materials that are

an integral part of financial statements if required by the competent authorities; and

f. Notes on financial statements.3.3. Financial Statements are presented in Indonesian.3.4. Financial statements are presented in comparison with the

same period of previous year. 3.5. Financial statements are prepared based on generally

accepted accounting principles that are essentially based on Financial Accounting Standards set by the Indonesian Institute of Accountants (IAI), and accounting provisions in the Capital Market stipulated by Bapepam.

3.6. Annual Financial Statements:a. Annual financial statements shall be accompanied by

a report from the Accountant with a fair opinion and submitted to Bapepam-LK (OJK) no later than the end of the third month after the date of the annual financial statement.

b. Annual financial statements shall be made public with the following conditions:

• The Company is obliged to announce balance sheets, profit and loss statements and other reports required by authorized agencies in at least 1 (one) Indonesian daily newspaper, one of which has a national circulation and another published in the location of Issuer or Public Company.



PrinsipPrinciples


• Bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi, dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK (OJK);

• Pengumuman tersebut harus memuat opini dari angkutan publik dan bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam dan LK (OJK) selambat- lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman;

• Jika terdapat perbedaan antara laporan keuangan tengah tahunan yang telah disajikan secara tersendiri kepada masyarakat dengan data periode yang sama secara implicit sudah tercakup dalam laporan keuangan tahunan harus dijelaskan didalam catatan atas laporan keuangan. Perbedaan data laporan keuangan tengah tahunan tersebut terutama terjadi karena adanya saran koreksi Akuntan dalam rangka pemeriksaan (audit) laporan keuangan tahunan. Penjelasan tersebut juga mencakup perbedaan laba bersih dan hal-hal yang menyebabkan timbulnya perubahan.

• Laporan keuangan tahunan menjadi salah satu bagian dari laporan tahunan untuk keperluan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3.7. Laporan Keuangan Tengah Tahunan disusun sesuai Peraturan Bapepam- LK Nomor X.K.2 tanggal 5 Juli 2011.a. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan kepada

Bapepam-LK dalam jangka waktu sebagai berikut:• Selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah

tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik;

• Selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disetari laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan

• Selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

b Laporan keuangan tengah disusun berdasarkan prinsip yang sama dengan laporan keuangan tahunan dan mencakup antara lain penyesuaian yang lazim dilakukan pada akhir periode akuntansi perusahaan demi tercapainya dasar akrual.

c. Jika terdapat perbedaan antara laporan keuangan tengah tahunan dengan data periode yang sama dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahunan, maka laporan keuangan tengah tahunan tersebut yang disajikan secara perbandingan dengan laporan keuangan tengah tahunan periode berikutnya harus ditetapkan kembali sesuai dengan data yang telah dicakup dengan laporan tahunan.

• The published form and content of balance sheets, income statements, and other reports required by the authorized agency that are in accordance with the type of industry shall be the same as that presented in the annual financial statements submitted to Bapepam-LK (OJK);

• The announcement shall contain the opinion of public accountant and proof of announcement shall be submitted to Bapepam-LK (OJK) no later than 2 (two) working days after the date of announcement;

• If there is a difference between the mid-year financial statements that have been presented separately to the public with the same period data implicitly covered in the annual financial statements, an explaination shall be made in the notes on financial statements. The difference in the data of the mid-year financial statements is mainly due to the corrective advice from the Accountant in term of auditing the annual financial statements. The explanation also covers differences in net profit and matters that cause changes.

• The annual financial statements become one part of the annual report for the purposes of General Meeting of Shareholders (GMS).

3.7. Mid-Year Financial Report is prepared in accordance with Bapepam-LK Regulation Number X.K.2 dated on July 5, 2011.a. The mid-year financial statements are submitted to

Bapepam-LK within the following periods:• No later than the end of the first month after the date of

the mid-year financial statements, if not accompanied by the public accountant’s report;

• No later than the end of the second month after the date of the mid-year financial statements, if the Accountant’s report is set out in term of a limited review; and

• No later than the end of the third month after the date of the mid-year financial statements, if accompanied by a report of the Accountant who gives fair opinion of the financial statements as a whole.

b. The mid-year financial statements are prepared based on the same principles as the annual financial statements including, among others, adjustments that are commonly made at the end of the company’s accounting period in order to achieve an accrual basis.

c. If there is a difference between the mid-year financial statements and the same period data in preparing the annual financial statements, the mid-year financial statements presented in comparison with the next period’s mid-year financial statements shall be restated in accordance with the data covered in the annual report.



PrinsipPrinciples


d. Laporan keuangan tengah tahunan wajib diumumkan kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:• Perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan

laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional;

• Bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan kepada Bapepam-LK (OJK);

• Pengumuman tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya sesuai dengan jangka waktu menurut kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan kepada Bapepam-LK (OJK); dan

• Bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam-LK (OJK) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

3.8. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala jatuh pada hari libur, maka laporan keuangan wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

3.9 Laporan Triwulanan adalah laporan keuangan yang disampaikan setiap tiga bulan sekali terkait dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum oleh Perseroan (IPO atau Obligasi).

a. Perseroan sebagai Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah efektif wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada Bapepam. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan atau disampaikan pada Wali Amanat.

b. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada Bapepam-LK (OJK) dan Wali Amanat dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember). Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Bentuk dan isi laporan dimaksud disusun sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Bapepam-LK.

c. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dilaksanakan secara berkala setiap tahun.

d. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:• Rencana tersebut dilaporkan terlebih dahulu kepada

Bapepam-LK (OJK) dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya.

• Perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum saham mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dan

• Perubahan penggnaan dana yang berasal dari Penawaran Umum Obligasi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi.

e. Perubahan sebagaimana dimaksud pada butir d tersebut diatas mencakup:• Perubahan yang material dari masing-masing unsur

penggunaan dana; dan• Perubahan lokasi yang memiliki dampak ekonomis.

d. The mid-year financial statement shall be announced to the public with the following provisions:

• The Company is obliged to announce balance sheets, profit and loss statements and other reports required by the authorized agencies in at least 1 (one) Indonesian daily newspaper with a national circulation;

• The published form and content of balance sheets, income statements, and other reports required by the authorized agency that are in accordance with the type of industry shall be the same as that presented in the mid-year financial statements submitted to Bapepam-LK (OJK);

• The announcement shall be made no later than in accordance with the period according to the submission obligation of the mid-year financial statements to Bapepam-LK (OJK); and

• Proof of such announcement shall be submitted to Bapepam-LK (OJK) no later than 2 (two) working days after the date of announcement.

3.8. In the event that the deadline for submitting periodic financial statements falls on holidays, the financial statements shall be submitted on the previous business day.

3.9. Quarterly Report is a financial statement submitted every three months related to the realization of the use of proceeds from public offerings by the Company (IPO or Bonds).

a. The Company as an Issuer whose Registration Statement has been effective is obliged to submit a report on the realization of the use of proceeds from Public Offering to Bapepam. Realization of the use of proceeds from Public Offering shall also be accounted for at General Meeting of Shareholders (GMS), and/or submitted to the Trustee.

b. Report on realization of the use of proceeds submitted to Bapepam-LK (OJK) and Trustee is made periodically every 3 (three) months (March, June, September and December). Submission of the report is no later than the 15th of the following month. The form and content of the report are prepared in accordance with the form provided by Bapepam-LK.

c. The accountability of realization of the use of proceeds at Annual General Meeting of Shareholders (GMS) shall be held periodically every year.

d. In the event of changes in the use of such proceeds, the following attentions shall be paid:• The plan is reported in advance to Bapepam-LK (OJK) by

presenting the reasons and considerations.

• Changes in the use of proceeds from Public Offering is subject to approval from General Meeting of Shareholders (GMS); and

• Changes in the use of proceeds from Bonds Offering is subject to approval from Trustee after approval by General Meeting of Bondholders.

e. The changes in the above point d include:• Material changes of each element of the use of proceeds;

and• Changes in location that has an economic impact.



PrinsipPrinciples


f. Dalam hal Perseroan telah mempergunakan seluruh dana hasil penawaran umum, wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana terakhir kepada Bapepam-LK (OJK) dan mempertanggungjawabkan realisasi Penggunaan dana terakhir tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan atau menyampaikannya kepada Wali Amanat sesuai periodenya.

g. Dalam hal penggunaan dana tersebut dipinjamkan kepada anak perusahaan atau afiliasinya, agar dijelaskan alokasi penggunaan dana setelah dana tersebut dikembalikan kepada Emiten.

h. Dalam hal terdapat sisa dana, perlu dijelaskan antara lain:• Tempat di mana dana tersebut disimpan; • Tingkat suku bunga yang diperoleh dan alokasinya;• Hubungan afiliasi antara Emiten dengan tempat di mana

dana tersebut disimpan; • Jangka waktu penyimpanan;• Hubungan afiliasi antara Emiten dengan tempat di mana

dana tersebut disimpan.

4. Laporan-laporan lain yang wajib disampaikan oleh Perseroan terikat dan mematuhi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk peraturan yang mewajibkan keterbukaan informasi yang terkait dengan hal-hal antara lain: Transaksi Material, Transaksi Benturan Kepentingan, serta Informasi atau Fakta Material yang dapat mempengaruhi nilai Efek Perusahaan atau keputusan investasi pemodal, meliputi:4.1. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha

patungan;4.2. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham; 4.3. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya; 4.4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;4.5. Produk atau penemuan baru yang berarti; 4.6. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting

dalam manajemen;4.7. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek

yang bersifat utang;4.8. Penjualan tambahan efek yang kepada masyarakat atau

secara terbatas yang material;4.9. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;4.10. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting; 4.11. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan

atau direktur dan komisaris perusahaan;4.12. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;4.13. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;4.14. Penggantian Wali Amanat; 4.15. Perubahan tahun fiskal perusahaan.

5. Disamping hal-hal tersebut diatas, Perseroan mengungkapkan informasi penting kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) antara lain:5.1 Prosedur pengadaan dan hubungan rekanan; 5.2. Ketaatan dalam pembayaran pajak;5.3. Mekanisme manajemen SDM yang sesuai dengan Perjanjian

Kerja Bersama (PKB).

f. In the event that the Company has used all proceeds from public offering, the Company is obliged to submit a report on the realization of the last use of proceeds to Bapepam-LK (OJK) and account for the realization of the last use of proceeds at Annual General Meeting of Shareholders and/or submit it to Trustee in accordance with its period.

g. In the event that the use of such proceeds is lent to a subsidiary or affiliate, allocation of the use of proceeds should be explained after the proceeds are returned to the Issuer.

h. In the event that there are remaining proceeds, it is necessary to explain:• The place where the proceeds are deposited; • The interest rate earned and its allocation;• The affiliation between the Issuer and the place where

the proceeds are deposited; • Deposit period;

4. Other reports the Company shall submit that are bound and comply with applicable regulations in the Capital Market, including regulations that require the disclosure of information related to matters such as: Material Transactions, Conflict of Interest Transactions, as well as Information or Material Facts that may affect the value of the Company’s Securities or investment decisions of investors, include:4.1. Merger, share purchase, joint venture merger;4.2. Stock split or share dividend distribution; 4.3. Income from outstanding dividends;4.4. Acquisition or loss of important contracts;4.5. Meaningful new products or inventions;4.6. Changes in control or important changes in management;4.7. Announcement of buyback or payment of debt securities;4.8. Sale of additional securities publicly or on a limited material

basis;4.9. Material asset purchase or loss of sale;4.10. Relatively important labor disputes; 4.11. Important lawsuits against the company, and/or directors

and commissioners of the company;4.12. Offer for purchase of securities of another company;4.13. Replacement of the accountant who audits the company;4.14. Replacement of Trustee;4.15. Changes in the company’s fiscal year.

5. In addition to the above, the Company discloses important information to stakeholders, among others:5.1. Procurement procedures and partner relationships; 5.2. Compliance with tax payments;5.3. HR management mechanisms in accordance with Collective

Labor Agreement (PKB).



PrinsipPrinciples


AkuntabilitasAccountability

Prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki seseorang atau satuan kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan Perusahaan. Akuntabilitas ini meliputi penjelasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, pelaporan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban atas aktivitas dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.

The accountability principle is clarity of function, implementation and accountability of the Company’s Organs so that the management of the Company is carried out effectively.

Accountability relates to the implementation of duties and authorities owned by a person or task force in carrying out the responsibilities given by the Company. This accountability includes explanation of the implementation of duties and authorities, reporting on the implementation of duties and authorities, and accountability for activities in carrying out such duties and authorities.


Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas oleh Perseroan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah yang timbul sebagai konsekuensi logis adanya perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan maupun dengan kepentingan stakeholder.

Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau Organ Perseroan agar menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

Akuntabilitas senantiasa dilaksanakan supaya Perseroan selalu dapat mengomunikasikan kepada stakeholder agar benar-benar memahami hak dan kewajiban masing masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan mengakui adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu:a. Akuntabilitas Individual yang merujuk kepada hubungan

akuntabilitas antara atasan-bawahan yang berlaku kepada kedua belah pihak baik yang mempunyai wewenang dan yang mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang.

b. Akuntabilitas Tim yang merujuk kepada akuntabilitas yang ditanggung bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dan kinerja yang tercapai.

c. Akuntabilitas Perseroan yang merujuk kepada akuntabilitas Perseroan dalam menjalankan peranannya sebagai entitas bisnis.

Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ Perseroan untuk menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya. Implementasi prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan pembagian tugas yang jelas antar organ Perseroan, meliputi:1. RUPS antara lain berwenang untuk menyetujui laporan tahunan,

menetapkan pembagian keuntungan dan dividen yang dibayarkan, serta memutuskan hal- hal penting yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang- undangan yang berlaku;

2. Dewan Komisaris berwenang untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan tindak lanjut Keputusan RUPS;

3. Direksi memiliki tugas pokok memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

The Company believes that accountability relates to the existence of a system that controls the relationship between individuals and/or organs in the Company as well as the relationship between the Company and concerned parties. The Company’s accountability is required as a solution to overcome arising problems as a logical consequence of differences in individual interests with the interests of the Company as well as with the interests of stakeholders.

The Company applies accountability by encouraging all individuals and/or organs of the Company to be aware of its rights and obligations, duties and responsibilities and authorities.

Accountability is always implemented so that the Company can always communicate to stakeholders to fully understand their respective rights and obligations in accordance with the prevailing laws and regulations.

The Company recognizes three levels of accountability, namely:a. Individual Accountability, referring to the relationship of

accountability between superiors-subordinates that applies to both parties who have authorities and who get assignments from the authority holder.

b. Team Accountability, referring to joint accountability by a working group for the conditions and performance achieved.

c. Corporate Accountability, refering to the accountability of the Company in carrying out its role as a business entity.

The Company applies accountability by encouraging all individuals and/or organs of the Company to realize its rights and obligations, duties and responsibilities and authorities. The implementation of accountability principle is realized by a clear division of tasks among the Organs of the Company, including:1. The GMS, among others, is authorized to approve the annual

report, determine the distribution of profits and paid dividends, and decide on important matters requiring GMS approval as stipulated by the Company’s Articles of Association and applicable laws and regulations;

2. The Board of Commissioners is authorized to ratify the Company’s Work Plan and Budget (RKAP), supervise the management of the Company conducted by the Board of Directors and advise the Board of Directors, including to supervise development plan, implementation of the provisions of the Articles of Association, and follow-up of the GMS Decisions;

3. The Board of Directors has the main task of leading and managing the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and always strives to improve efficiency and effectiveness of the Company to control, maintain and manage the Company’s wealth.



PrinsipPrinciples


Pertanggung-jawaban

Responsibility

Prinsip pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

The responsibility principle is conformity in the management of the Company with the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.


Pertanggungjawaban diwujudkan oleh Perseroan dengan selalu berusaha menjadi warga perusahaan yang baik (Good Corporate Citizen).Implementasi prinsip pertanggungjawaban diwujudkan dengan cara antara lain:1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan

perundang- undangan yang berlaku pada pelaksanaan kegiatan Perseroan.

2. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu.3. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social

responsibility), melaksanakan kemitraan dengan masyarakat serta bina lingkungan, misalnya dengan melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi.

4. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan kegiatan Perseroan.

5. Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi di bidang pasar modal.

Responsibility is realized by the Company by always trying to be a good corporate citizen.Implementation of responsibility principle is realized by, among others:

1. Complying with the provisions of the Company’s Articles of Association and the laws and regulations applicable to the implementation of the Company’s activities;

2. Carrying out tax obligations properly and on time;3. Implementing corporate social responsibility, carrying out

partnerships with the society and community development, for example by fostering small businesses and cooperatives;

4. Complying with the provisions of the Company’s Articles of Association and the laws and regulations applicable to the implementation of the Company’s activities;

5. Carrying out information disclosure obligations in accordance with regulations in the capital market.

KemandirianIndependency

Prinsip kemandirian yaitu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

The independency principle is a situation in which the Company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.


Kemandirian merupakan suatu keharusan agar Organ Perseroan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perseroan dan dilaksanakan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perseroan.Implementasi prinsip kemandirian oleh Perseroan antara lain:1. Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta

tanggung jawab masing-masing antar organ Perseroan;2. Selain organ Perseroan tidak boleh mencampuri pengurusan

Perseroan;3. Dewan Komisaris, Direksi serta pegawai Perseroan dalam

pengambilan keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan.

Kegiatan Perseroan yang mempunyai benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dan mematuhi peraturan di bidang pasar modal yang mengatur tentang benturan kepentingan.

Independency is a must so that the Company’s Organs can perform well and be able to make the best decisions for the Company. Independency is carried out by always respecting the rights and obligations, duties and responsibilities and authorities of each Organ of the Company.

Implementation of the Company’s independency principle includes:1. Mutual respect for the rights, obligations, duties, authorities and

responsibilities of each of the Company’s organs;2. Except for the Company’s organs, others may not interfere with the

management of the Company;3. The Board of Commissioners, Board of Directors and employees

of the Company always avoid any conflict of interest in making decisions.

The Company’s activities that have conflicts of interest shall obtain approval from independent shareholders or their authorized representatives in General Meeting of Shareholders as regulated and complied with regulations in the capital markets concerning conflicts of interest.

Keadilan dan Kesetaraan

Fairness

Keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak Pemegang Saham, manajemen, karyawan dan Pemangku Kepentingan Perusahaan lainnya, sebagaimana tercantum dalam perjanjian, hal ini juga mencakup perlakuan adil dan setara kepada seluruh individu Perusahaan, tanpa terkecuali, sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Fairness and equality principle applies in fulfillment of the rights of Shareholders, management, employees and other Stakeholders of the Company, as stated in the agreement. This also includes fair and equal treatment to all individuals of the Company, without exception, in accordance with applicable policies and regulations.




PrinsipPrinciples


Perseroan menjamin bahwa setiap pemegang saham dan stakeholder mendapatkan perlakuan yang wajar, dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Implementasi dari prinsip fairness antara lain:1. Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam

RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;2. Perseroan memperlakukan secara adil dan transparan terhadap

semua rekanan;3. Perseroan menjamin kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap

pegawai sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company guarantees that every shareholder and stakeholder gets fair treatment, and can exercise their rights in accordance with the prevailing laws and regulations.

Implementation of the fairness principle includes:1. Shareholders are entitled to attend and vote in GMS in accordance

with the applicable provisions;2. The Company treats all partners fairly and transparently;3. The Company guarantees good and safe working conditions for

every employee in accordance with the Company’s capabilities and applicable laws and regulations.

Tujuan Penerapan Tata Kelola

Dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan, ADHI sangat beromitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan sebaik-baiknya sebagai landasan operasional kegiatan sehari-hari yang berlaku bagi seluruh insan ADHI, stakeholders, pihak lain yang berkepentingan dengan Perseroan serta masyarakat umum, sehingga dapat memberikan manfaat yang mutualis antar sesama antara lain:

1. Memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil bagi para pemangku kepentingan.

2. Memberikan kontribusi optimal pada peningkatan kinerja Perusahaan.

3. Meningkatkan serta menjaga citra Perusahaan melalui pelayanan prima.

4. Menjaga serta memelihara aset dan sumber daya Perusahaan.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-0901/ MBU/2012, tujuan utama dari penerapan GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

3. Mendorong agar Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Objectives of Governance ImplementationIn an effort to achieve the Company’s Vision and Mission, ADHI is highly committed to implementing corporate governance as the basis for the operation of daily activities that apply to all ADHI personnel, stakeholders, other interested parties with the Company and public at large, so as to provide mutual benefits such as:

1. Providing adequate protection and fair treatment for stakeholders;

2. Making optimal contribution to improve the Company’s performance;

3. Improving and maintaining the Company’s image through excellent service; and

4. Protecting and maintaining the Company’s assets and resources.

Referred to Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number: Per-0901/MBU/2012, the main objectives of the Company’s GCG implementation are as follows:

1. Optimizing the value of SOEs so that the company has strong competitiveness, both nationally and internationally, in order to maintaining its existence and life sustainably to achieve their goals and objectives;

2. Encouraging the management of SOEs in a professional, efficient, and effective manner, as well as empowering functions and improving the independence of the Company’s Organs;

3. Encouraging the Company’s Organs in making decisions and carrying out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of the social responsibility of SOEs to stakeholders and environmental sustainability around SOEs;

4. Increasing the contribution of SOEs in the national economy; and

5. Improving a conducive climate for the development of national investment.



Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Development Of Corporate Governance Implementation Penetapan Standar Kualitas GCG di Lingkup Perusahaan

Perseroan mengadopsi standar terbaik dan best practice dalam penerapan GCG, baik yang berlaku di Internasional maupun di Indonesia untuk memastikan kualitas penerapan GCG, antara lain kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

Peraturan tersebut dijadikan pedoman Perseroan dalam pelaksanaan penilaian dan evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi BUMN yang mengatur antara lain peran Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan bahwa kepengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/ pendapat atas tindakan/ kegiatan strategis yang akan dan telah dilaksanakan oleh Direksi secara hati-hati untuk mencapai tujuan Perusahaan. Direksi menegaskan dalam menjalankan fungsi kepengurusannya dilaksanakan secara amanah dan profesional serta menghindari terjadinya segala potensi benturan kepentingan. Demikian juga dengan organ-organ GCG lainnya yang saling bersinergi untuk menciptakan seluruh kegiatan operasional Perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sosialisasi GCG di Lingkup PerusahaanProgram sosialisasi terkait Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik senantiasa dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilingkungan ADHI. Rangkaian sosialisasi tersebut terdiri dari:1. Sosialisasi melalui ADHI Today yaitu akun whatsapp resmi

ADHI yang merupakan wadah informasi dan komunikasi ADHI kepada seluruh Insan ADHI. Sosialisasi tersebut terdiri dari:a. Survey Pemahaman dan Implementasi GCG ADHI kepada

seluruh Insan ADHI. Survey dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan

diikuti oleh 446 karyawan ADHI dan Anak Perusahaan. Dari hasil survey menunjukkan 66,0% responden menyatakan sudah pernah mengikuti sosialisasi GCG, sebanyak 25,4% responden menyatakan tidak pernah mengikuti sosialisasi, dan sisanya menyatakan tidak tahu (pernah mengikuti sosialisasi serupa tapi tidak yakin apakah yang dimaksud adalah sosialisasi GCG atau bukan).

Determination of GCG Quality Standards in the Company’s Environment The Company adopts the best standards and best practices in GCG implementation, both applicable internationally and in Indonesia, to ensure the quality of GCG implementation, including criteria and methodology set by Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-16/S.MBU/2012 dated on June 6, 2012, and Circular Letter of Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance Guidelines.

The regulation serves as a guideline for the Company in conducting assessment and evaluation of Good Corporate Governance implementation for SOEs that governs, among others, the role of the Board of Commissioners to carry out its supervisory functions to ensure that the management of the Company by the Board of Directors is in accordance with the prevailing laws and regulations, and provide advice/opinions on strategic actions/activities that will be and have been carefully implemented by the Board of Directors in achieving the Company’s objectives. The Board of Directors affirms that its management functions are carried out in a trust and professional manner without the occurrence of any potential conflicts of interest. Similarly, other GCG organs should synergize to each other to create compliance of all Company’s operational activities with the prevailing laws and regulations.

GCG Dissemination in the Company’s EnvironmentDissemination program for Good Corporate Governance Policy is always conducted to provide an understanding of Good Corporate Governance implementation in the ADHI’s environment. The dissemination series consists of:

1. Dissemination through ADHI Today, which is ADHI’s official whatsapp account as an information and communication forum to all ADHI Personnel. It consists of:

a. Survey of ADHI’s GCG Understanding and Implementation to all ADHI PersonnelThe survey was conducted on October 13, 2020, participated by 446 employees from ADHI and Subsidiaries. The survey results showed, 66.0% respondents had participated and 25.4% had never participated in GCG dissemination, while the rest did not know (was not sure what they participated were GCG dissemination or not).



b. Pemberian Informasi Mengenai Penerapan dan Implementasi GCG di ADHIInformasi yang diberikan merupakan tautan video yang terdapat di situs web resmi ADHI (www.adhi.co.id) yang dapat dilihat dan diunduh dengan mudah oleh Insan Perseroan maupun stakeholders (pemangku kepentingan). Sosialisasi video dilakukan pada tanggal 11 November 2020.

2. Sosialisasi melalui ILMU ADHI yaitu media e-learning yang dapat diakses oleh seluruh Insan ADHI. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Departemen SDM, ditujukan kepada Insan ADHI yang mengikuti Great Employee Development Program dan Fresh Graduate Development Program (karyawan baru).Selain GCG, dalam sosialisasi ini juga meliputi materi Gratifikasi, Whistle Blowing System (WBS) dan Code of Conduct (CoC). Kegiatan ini dilakukan selama bulan Juni 2020 yang diikuti oleh 123 peserta.

Perkembangan GCG Tahun 2020Penerapan GCG di ADHI terus menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Perseroan telah melakukan upaya untuk menyempurnakan struktur, organ dan mekanisme tata kelola yang berlaku di Perseroan. Pada tahun 2020, Biro Governance dan Complience yang berada di bawah Divisi Sekretaris Perseroan terus melakukan sosialisasi terkait penerapan GCG dan lebih fokus dalam upaya peningkatan kualitas penerapan GCG.

Melalui berbagai upaya yang dilakukan, ADHI berhasil meraih peningkatan nilai dalam asesmen dengan menggunakan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard di tahun 2020.

a. Provision of Information on ADHI’s GCG Implementation The information is provided in a video link to the official website of ADHI (www.adhi.co.id) that can be easily viewed and downloaded by the Company’s personnel and stakeholders. The video dissemination was conducted on November 11, 2020.

2. Dissemination through ‘ILMU ADHI’ as an e-learning media is accessible for all ADHI personnel. This activity was carried out by the HR Department, addressed to ADHI personnel who participated in the Great Employee Development Program and Fresh Graduate Development Program (new employees). In addition to GCG, this dissemination also includes Gratification material, Whistle Blowing System (WBS) and Code of Conduct (CoC). This activity was conducted during June 2020 which was attended by 123 participants.

GCG Development in 2020ADHI’s GCG implementation continues to show excellent development. The Company has improved the structure, organs and governance mechanisms applicable in the Company. In 2020, Bureau of Governance and Compliance under the Company’s Corporate Secretary Division continued to disseminate GCG implementation and focus more on improving the quality of GCG implementation.

Through various efforts, ADHI managed to achieve value increase in assessment using criteria of ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2020.



Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang BaikADHI berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan GCG berdasarkan POJK No.21/POJK.04/2015 dan SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015. Peraturan tersebut mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi OJK terkait penerapan aspek dan prinsip GCG yang harus dilaksanakan Perseroan.

Lima aspek tata Kelola Perusahaan Terbuka meliputi:

1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;

2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris;3. Fungsi dan Peran Direksi;4. Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan5. Keterbukaan Informasi.

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola adalah konsep dasar tata kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani, meliputi:

Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.

Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.

Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.

Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

Principles of Good Corporate GovernanceADHI is committed to continuously improving GCG implementation based on POJK No. 21/POJK.04/2015 and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015. The regulation covers 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty five) OJK recommendations related to GCG implementation aspects and principles that shall be implemented by the Company.

The five aspects of Public Company Governance include:

1. Relationship between Public Company and Shareholders in Securing Shareholders’ Rights;

2. Functions and Roles of the Board of Commissioners;3. Functions and Roles of the Board of Directors;4. Stakeholder Participation; and5. Disclosure of Information.

The principles of good corporate governance in the Governance Guidelines are the basic concepts of good corporate governance, in accordance with exemplary international practices, including:

Principle1: Increasing the Value of General Meeting of Shareholders (GMS)

Principle 2: Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.

Principle3: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners

Principle 4: Improving the Quality of Duties and Responsibilities Implementation of the Board of Commissioners

Principle 5: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors

Principle 6: Improving the Quality of Duties and Responsibilities Implementation of the Board of Directors

Principle 7: Improving Aspects of Corporate Governance through Stakeholder Participation.

Principle 8: Improving the Information Disclosure Implementation.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup ADHI Dengan Surat Edaran OJK NO. 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan TerbukaConformity Of GCG Implementation Development In ADHI Environment With OJK Circular Letter No. 32/Seojk.04/2015 Concerning Guidelines Of Governance For Public Companies



No PrinsipPrinciple

RekomendasiRecommendation

Penjelasan Penerapan di ADHIImplementation in ADHI

KeteranganRemarks

I

Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin hak-hak Pemegang Saham.Aspect 1 : Relationship between Public Company and Shareholders in securing Shareholders’ rights

Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPSPrinciple 1Increase the Value of General Meeting of Shareholders (GMS)

1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public Company has technical means or procedures of voting either openly or in private that prioritize independency, and shareholders interests.

• Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).

• Pada RUPST Tahun 2020, pemungutan suara dilakukan langsung secara tertutup dan juga melalui eASY.KSEI (elektronik) yang merujuk pada peraturan lain mengenai RUPS

• The decision-making mechanism in the Meeting is conducted in deliberation for consensus. However, if the deliberation for consensus is not reached, the decision-making in the Meeting is conducted through voting

• In 2020 AGMS, voting was directly conducted in private and also through eASY.KSEI (electronic) referring to other regulations concerning GMS.

Comply

2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.All members of Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company attend the Annual GMS.

• Oleh karena adanya pandemic covid-19, RUPST ADHI Tahun 2020 harus diadakan dengan protokol kesehatan yang ketat termasuk membatasi jumlah peserta yang hadir di ruangan

• Dua orang dewan komisaris dan tiga orang direksi hadir secara langsung. Sedangkan sisanya hadir melalui media telekonferensi

• Due to the Covid-19 pandemic, ADHI’s AGMS in 2020 had to be held under strict health protocols, including limiting the number of participants in the room.

• Two members of Board of Commissioners and three Directors attended in person, while the rest attended through teleconference

Comply

3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Summary of GMS minutes is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.

Ringkasan risalah RUPS masih tersedia di situs web perusahaan hingga akhir Desember 2020 Summary of GMS minutes remained available on the Company’s website until the end of December 2020.

Comply



No PrinsipPrinciple



KeteranganRemarks

Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2 Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.

4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Public Company has a communication policy with shareholders or investors.

Perseroan memiliki peraturan tentang Prosedur Keterbukaan Informasi berpedoman pada Peraturan Bursa Efek Infonesia No. I-E tentang Keterbukaan Informasi dan POJK No. 31/POJK,04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik serta mengacu Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu penyampaian informasi kepada investor dilakukan oleh Investor Relations melalui program-program seperti nondeal roadshow, one on one meeting, analyst meeting, investor conference atau site visit ke kantor ADHI.The Company has regulations on Disclosure Procedures.The information is based on Regulation of Indonesia Stock Exchange No. I-E concerning Information Disclosure and POJK No. 31/POJK,04/2015 concerning Information Disclosure, orMaterial Facts by Issuers or Public Companies, referring to Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure. In addition, provision of information to investors is carried out by Investor Relations through programs such as non-deal roadshows, one-on-one meetings, analyst meetings, investor conferences or site visits to ADHI offices.

Comply

5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Public Company discloses its communication policy to shareholders or investors on the Website.

Perseroan melakukan pengungkapan kebijakan komunikasi dalam setiap aksi korporasi yang terjadi, melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs Web Perseroan, dalam rangka memberikan kesetaraan seluruh pemegang saham atas informasi ADHIThe Company discloses its communication policy in every conducted corporate action through the Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website in order to provide equality of all shareholders towards ADHI’s information.

Comply

II

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan KomisarisAspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners

Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan KomisarisPrinciple 3 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners

6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of the number of members of Board of Commissioners considers the condition of Public Company.

Penentuan jumlah dan penetapan/pengangkatan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perseroan, yang mengacu pada Peraturan yang berlaku dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015, Anggaran Dasar Perseroan dan Board ManualThe number and appointment of Board of Commissioners’ members shall be determined by GMS and has considered the condition of the Company, which referred to the prevailing Regulations and Circular Letter of Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015, the Company’s Articles of Association and the Board Manual.

Comply



No PrinsipPrinciple



KeteranganRemarks

7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of Board of Commissioners considers the diversity of required expertise, knowledge, and experience.

Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha Perseroan. Ditetapkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan komposisi Komisaris Independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/ 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.The composition of Board of Commissioners has fulfilled the aspects of diversity of required expertise, knowledge, and experience in accordance with the Company’s business field. It was determined through GMS by considering the composition of Independent Commissioners based on Regulation of Financial Services Authority (POJK) Number 33/POJK.04/2014 concerning The Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers/Public Companies, and Circular Letter of Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 with respect to diversity of required expertise, knowledge, and experience based on the proposal of Series A Dwiwarna Shareholders in accordance with the Company’s Articles of Association.

Comply

Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4Improving the Quality of Duties and Responsibilities Implementation of Board of Commissioners

8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has self-assessment policy to assess its own performance.

Kebijakan penilaian sendiri Dewan Komisaris terdapat dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor Kep.013/DK-AK/2019 tentang Kebijakan Penilaian Sendiri Kinerja Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk., yang mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 serta memenuhi Aspirasi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.The Board of Commissioners’ self-assessment policy is contained in Decision of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Number Kep.013/DK-AK/2019 concerning Self-Assessment Policy of the Performance of Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk., which refers to Circular Letter of Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015 and meets with Aspirations of Series A Dwiwarna Shareholders.

Comply

9. Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Self Assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners, is disclosed in the Annual Report of Public Company.

Kebijakan penilaian sendiri untuk Dewan Komisaris telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan. Pertanggungjawaban Perseroan kepada Pemegang Saham juga disampaikan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris melalui RUPS Tahunan.The self-assessment policy for the Board of Commissioners has been disclosed through the Company’s Annual Report. The Company’s responsibility to shareholders was also conveyed by the Board of Directors together with the Board of Commissioners through the Annual GMS.

Comply



No PrinsipPrinciple



KeteranganRemarks

10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes.

Dalam Anggaran Dasar Perseroan telah ditetapkan mekanisme pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada pemegang saham melalui situs Web Bursa Efek Indonesia, OJK dan website Perseroan.In the Articles of Association, the Company has established the mechanism of resignation of members of the Board of Commissioners and the Company is obliged to disclose information to shareholders through respective websites of Indonesia Stock Exchange, OJK and the Company.

Comply

11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or a Committee that performs nomination and remuneration functions shall develop a succession policy in the nomination process of members of the Board of Directors.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi The function has been carried out by Nomination and Remuneration Committee and has established a succession policy in the nomination process of members of the Board of Directors.

Comply

III

Aspek 3 : Fungsi dan Peran DireksiAspect 3 : Functions and Roles of the Board of Directors

Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors

12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Determination of the number of members of Board of Directors considers the condition of Public Company and its effectivity in decision making.

Jumlah anggota Direksi ADHI terdiri dari 6 orang, sudah sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi Perseroan saat ini.Ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015, Anggaran Dasar Perusahaan dan Board Manual.Members of the Board of Directors of ADHI consists of 6 persons in accordance with the need and consideration of the Company’s current condition. Determined by the GMS and has taken into account the condition of the Company, which refers to the Financial Services Authority Circular Letter Number 32 / SEOJK.04 / 2015, the Company’s Articles of Association and the Board Manual.

Comply



No PrinsipPrinciple



KeteranganRemarks

13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of Board of Directors considers the diversity of required expertise, knowledge, and experience.

Komposisi anggota Direksi telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha Perseroan. Ditetapkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan komposisi yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/ Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.The composition of members of the Board of Directors has fulfilled diversity aspects of required expertise, knowledge, and experience in accordance with the Company’s business line. Determined by GMS by considering the composition in accordance with Regulation of Financial Services Authority (POJK) Number 33/POJK.04/2014 concerning The Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers/Public Companies and Circular Letter of Financial Services Authority Number 32/SEOJK.04/2015, which has considered the diversity of required expertise, knowledge, and experience based on the proposal of Series A Dwiwarna Shareholders in accordance with the Company’s Articles of Association.

Comply

14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Member of the Board of Directors in charge of accounting or finance field has expertise and/or knowledge in the field of accounting.

Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan adalah Direktur Keuangan dan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.The Board of Directors in charge of accounting or finance is the Director of Finance and has expertise and/or knowledge in the field of accounting.

Comply

Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6Improving the Quality of Duties and Responsibilities Implementation of the Board of Directors

15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has self-assessment policy to assess its own performance.

Direksi telah menetapkan ukuran kinerja berdasarkan indikator KPI Korporat yang dinilai secara self-assessment kecuali untuk kriteria pencapaian KPKU, Penerapan GCG dilaksanakan oleh Penilai Independen atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.The Board of Directors has set performance measurement based on Corporate KPI indicators that are assessed on a self-assessment basis except for the criteria for KPKU achievement. GCG implementation is conducted by Independent Assessor or in accordance with applicable regulations.

Comply

16. Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.Self Assessment policy to assess the performance of the Board of Directors, is disclosed in the Annual Report of Public Company.

Realisasi KPI Direksi telah dimuat dalam Laporan Tahunan 2020 pada bagian Tata kelola perusahaan.The realization of KPI of the Board of Directors has been compiled in the 2020 Annual Report on Corporate Governance.

Comply



No PrinsipPrinciple



KeteranganRemarks

17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.

Dalam Anggaran Dasar Perseroan telah ditetapkan mekanisme pengunduran diri anggota Direksi dan Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada pemegang saham melalui situs Web Bursa Efek Indonesia, OJK, website Perseroan, dan Board Manual.In the Articles of Association, the Company has established the mechanism of resignation of members of the Board of Directors and the Company is obliged to disclose information to shareholders through respective websites of Indonesia Stock Exchange, OJK, and the Company, as well as through Board Manual.

Comply

IV

Aspek 4: Partisipasi Pemangku KepentinganAspect 4 : Stakeholder Participation

Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7Improving Aspects of Corporate Governance through Stakeholder Participation

18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Public Company has policies to prevent insider trading.

Perseroan memiliki pedoman perilaku (Code of Conduct) yang mengatur tentang kerahasiaan data dan informasi yang tidak boleh diketahui publik dan prosedur keterbukaan informasi yang dapat disampaikan ke Publik.The Company has Code of Conduct that regulates data and information confidentiality that should not be known to the public and information disclosure procedures that can be submitted to the Public.

Comply

19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. Public Company has anti-corruption and anti-fraud policies.

Perseroan memiliki kebijakan terkait anti korupsi yang tercantum dalam Code of Conduct, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Perseroan juga telah memenuhi ISO 37001 mengenai SMAPThe Company has anti-corruption policies in its Code of Conduct, Gratification Control Policy and Procurement Policy of Goods and Services. The Company has also complied with ISO 37001 regarding SMAP.

20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public Company has policies on selection and capability improvement of suppliers or vendors.

Perseroan telah mengembangkansistem e-procurement untuk menyeleksi dan peningkatan kemampuan pemasok dan vendor.Perseroan memiliki Daftar Penyedia Barang dan Jasa yang terpilih (Vendor Approved List/VAL danSubcontractor Approved List/SAL) yang dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan Perseroan.The Company has developed an e-procurement system to select and improve the capabilities of suppliers and vendors. The Company has a List of Selected Providers of Goods and Services (Vendor Approved List/VAL and Subcontractor Approved List/SAL) that can follow the procurement of goods and services organized by the Company.

Comply

21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public Company has a policy on fulfilling the rights of creditors.

Perseroan memiliki pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja untuk memenuhi hak-hak kreditur, antara lain hak untuk mendapatkan informasi penggunaan dana. Hak-hak kreditur juga tertuang dalam perjanjian perikatan dan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.The Company has guidelines for Business Ethics and Work Ethics to fulfill the rights of creditors, including the right to obtain information on the use of funds. The rights of creditors are also contained in the alliance agreement and refer to the prevailing laws and regulations.

Comply



No PrinsipPrinciple



KeteranganRemarks

22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. Public Company has whistleblowing system policy.

Perseroan memiliki kebijakan Whistleblowing System sesuai Surat Keputusan Direksi No.014-6/2018/352 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penyempurnaan Pedoman Whistleblowing System PT Adhi Karya (Persero) Tbk.The Company has Whistleblowing System policy in accordance with the Board of Directors Decree No.014-6/2018/352 dated on June 8, 2018, concerning Improvement of Whistleblowing System Guidelines of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Comply

23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawanPublic Company has a policy of providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.

Perseroan memberikan insentif jangka panjang bagi Direksi berupa tunjangan perumahan, tunjangan pakaian kerja, tunjangan asuransi purna jabatan dan tantiem yang masuk dalam agenda RUPS Tahunan. Sedangkan insentif bagi karyawan diatur dalam kebijakan pengelolaan SDM dan diatur dalam PKB dan Surat Keputusan Direksi.The Company provides long-term incentives for the Board of Directors in the form of housing allowances, work clothes allowances, pension insurance and tantiem that are included in Annual GMS agenda. While incentives for employees are regulated in HR management policy and regulated in Collective Labor Agreement (PKB) and the Board of Directors’ Decree.

Comply

V

Aspek 5 : Keterbukaan InformasiAspect 5 : Disclosure of Information

Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8Improving the Information Disclosure Implementation

24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Public Company widely utilizes information technology in addition to the Website as a medium of information disclosure.

Selain mengembangkan situs Web dalam keterbukaan informasi, Perseroan juga menggunakan berbagai jenis media sosial. Pemanfaatan penggunaan teknologi informasi lain adalah memanfaatkan sistem keterbukaan informasi yang terintegrasi dengan situs web Bursa Efek Indonesia maupun OJK.In addition to developing Web sites in information disclosure, the Company also uses various platforms of social media. Utilization of other information technology is by improving an information disclosure system that is integrated with the website of Indonesia Stock Exchange and OJK.

Comply

25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Annual Report of Public Company discloses the owner of final benefit in the shareholding of Public Company at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of owner of final benefit in the share ownership of Public Company through the main and controlling shareholders.

Dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Pelaporan 2020, Perseroan telah mencantumkan Kepemilikian Saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih di laporan tersebut.In the Company’s Annual Report for 2020 Reporting Year, the Company listed Share Ownership having 5% (five percent) or more in the report.

Comply



Pengembangan dan penerapan GCG merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang. Melalui pengembangan dan penerapan GCG diharapkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan nilainya melalui peningkatan kinerja (performance) dan penciptaan citra perusahaan yang baik (good corporate image).

Asesmen terhadap penerapan GCG pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik yang sehat (best practice), sehingga area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement) dapat diindentifikasi. Guna menghindari kerancuan dalam pemanfaatan Laporan Asesmen ini, perlu ditegaskan bahwa Asesmen GCG yang dilakukan bukan bertujuan untuk membandingkan pencapaian penerapan praktik-praktik GCG di antara Organ Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham/ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Masing-masing organ perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Sadan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang lndikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan tata Ketola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Di samping itu, pada kenyataannya, struktur dan pelaksanaan proses pada satu organ banyak dipengaruhi oleh organ perusahaan lainnya dan/atau oleh faktor eksternal. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi GCG bukan hanya merupakan tanggung jawab dari salah satu Board, namun semua tidak terlepas dari peran seluruh Board dalam perusahaan yang saling terintegrasi dalam mengisi seluruh aspek penilaian.

ADHI berkomitmen untuk terus berupaya menegakkan dan memperkuat implementasi kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran di seluruh lini bisnis ADHI. Asesmen GCG tersebut menitikberatkan pada penilaian atas tingkat efektivitas Perseroan dalam beberapa aspek tata kelola dan pengendalian, termasuk etika bisnis, pengendalian internal, pengelolaan risiko, kecurangan dan pelaporan keuangan.

Development and GCG application is a form of the Company’s commitment to improve long-term business success and accountability. Through the development and GCG implementation, it is expected that the Company could increase its value by increasing performance and good corporate image creation.

The assessment of GCG implementation in Company aims to obtain GCG implementation associated with applicable provisions and healthy practices (best practices), so the areas that need an improvement (areas of improvement) can be identified. To avoid confusion in utilization of Assessment Report, it needs to be emphasized that the GCG Assessment is not intended to compare the implementation achievement of GCG practices among Organs of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders/General Meeting of Shareholders (GMS).

Each of these company organs is measured by its own criteria in accordance with the best or ideal structure and process as stipulated in the Regulation of the Minister of State of the State and the State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and Decree of the Minister of State Enterprises No: SK-16/S.MBU/2012 on June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

In fact, the structure and processes implementation in one organ are influenced by other company organs and/or by external factors. In the end, the success of GCG implementation is not only the responsibility of one Board, but all party can not be separated from the role of the entire Board in an integrated company in filling all aspects of assessment.

ADHI is committed to continue to strive and strengthen policy implementation by applying the principles of good corporate governance namely transparency, accountability, assessment of, independence and fairness in ADHI business lines. The assessment GCG focuses on evaluating the Company’s effectiveness level in several aspects of governance and control, including business ethics, internal control, risk management, fraud and financial reporting.

Pemantauan dan Penilaian Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang BaikMonitoring and Assessment on Good Corporate Governance Implementation



Penilaian dan evaluasi terhadap implementasi GCG dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pejabat atau tim khusus yang ditunjuk untuk bertugas menjalankan fungsi pengawasan penerapan GCG dilingkungan Perseroan.

ADHI melakukan pemantauan melalui penilaian terhadap seluruh proses dan organ maupun perangkat yang berjalan agar penerapan GCG di lingkup Perseroan dapat terukur dengan baik. Penilaian dilakukan secara berkala di setiap tahun, dan memberikan rekomendasi peningkatan penerapan prinsip GCG pada tahun berikutnya.

Pengukuran penerapan GCG di lingkungan Perseroan mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012.

Assessment and evaluation of GCG implementation is carried out sustainably by officials or special team appointed to carry out the supervisory function of GCG implementation within the Company.

ADHI monitors through an assessment of all processes and organs and devices that are running so that the implementation of GCG within the Company can be measured properly. The assessment is carried out regularly every year, and provides recommendations for improving the application of GCG principles in the following year.

The implementation measurement of GCG in the Company’s environment refers to Copy of Secretary’s Decree of Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated on June 6, 2012, concerning Assessment and Evaluation Indicators/Parameters for Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprise. The assessment and evaluation method is carried out using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with a predetermined weight as stipulated in Copy of Secretary’s Decree of Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012.

6 Aspek Assessment GCG (Keputusan Kementrian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)6 Assessment Aspects of GCG (Ministry of State-Owned Enterprise Secretary Decree

No. SK-16/S.MBU/2012)

Assessment GCGGCG Assestment

Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Disclosure of Implementation and Transparency

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

Shareholders and GMS/Capital Owners

DireksiDirectors

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Secara BerkelanjutanCommitment to Sustainable

Implementation of Good Corporate Governance

Aspek LainnyaOther Aspects

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Board of Commissioners/Board of Supervisory



Asesmen Penerapan GCG Tahun 2020Perseroan melakukan asesmen GCG untuk tahun buku 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Assessment of GCG Implementation in 2020Assessment of GCG implementation of the Company in 2020 is as follows:

Jenis PenilaianType of Assessment

: Self Assessment Self Assessment

PenilaiAssessor

: Tim Internal Internal Team

Tahun Buku PenerapanBook Year of Implementation

: 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020 January 1, 2020 – December 31, 2020

Periode PengukuranMeasurement Period

: Tahun 2020 Year 2020

No Aspek GovernanceGovernance Aspect

BobotWeight

Capaian ADHICompany Achievement Penjelasan

ExplanationSkorScore (%)

I

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara BerkelanjutanCommitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

7,00 6,70 95,65% Sangat Baik Very Good

II Pemegang Saham dan RUPSShareholders and GMS 9,00 8,92 99,16% Sangat Baik

Very Good

III Dewan KomisarisBoard of Commissioners 35,00 32,65 93,29% Sangat Baik

Very Good

IV DireksiBoard of Directors 35,00 33,98 97,09% Sangat Baik

Very Good

V Pengungkapan Informasi dan TransparansiInformation Disclosure and Transparency 9,00 8,21 91,21% Baik

Good

VI Aspek LainnyaOther Aspects 5,00 2,50 50,00% Sangat Baik

Very Good

Skor KeseluruhanTotal Score 100,00 92,96 92,96%

Klasifikasi Kualitas Penerapan GCGClassification of GCG Implementation Quality

SANGAT BAIKVERY GOOD

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat BaikSpecification: 0-50 : Bad | 50-60 : Not Good | 60-75 : Good Enough | 75-85 : Good | 85-100 : Very Good

Adapun hasil dari asesmen tersebut adalah sebagai berikut: The assessment results are as follows:

Berdasarkan hasil asesmen GCG tahun buku 2020, Perseroan memperoleh skor 92,96 dengan predikat “Sangat Baik”. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hasil asesmen GCG periode tahun buku sebelumnya, dimana ADHI memperoleh skor 84,870 dengan predikat “Baik”.

Based on the assessment of GCG implementation for the period of 2020, the Company reached a score of 92.96 with a Very Good predicate. The achievement went through an increase compared to the previous year’s GCG assessment result, where ADHI scored 84.870 with a “Good” predicate.



1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahan Yang Baik Secara BerkelanjutanCommitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

No RekomendasiRecommendations

Nomor Indikator (Parameter)

1.

Agar Perusahaan memastikan Wajib Lapor LHKPN menyusun dan menyampaikan LHKPN secara tepat waktuThe Company should ensure the Mandatory Reporting of LHKPN to prepare and deliver LHKPN in a timely manner

4(8)

2. Agar Perusahaan mendorong tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN mencapai 100%The Company should encourage the level of compliance in LHKPN delivery to reach 100% 4(9)

3.Agar Perusahaan menyampaikan teguran/sanksi bagi Insan ADHI yang belum menyampaikan LHKPN.The Company should deliver a warning / sanction for ADHI personnel who have not delivered LHKPN

4(9)

2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik ModalAspect of Shareholders and GMS/Capital Owners



1. Pemegang Saham agar mencantumkan alasan pemberhentian Direksi dalam Keputusan RUPSShareholders should include the reasons for dismissal of the Board of Directors in the GMS Decision. 7(20)

2.

RUPS agar memastikan bahwa calon Anggota Komisaris Independen memiliki kompetensi di bidang auditing, keuangan dan akuntansi.GMS should ensure that prospective Independent Commissioners have competence in the field of auditing, finance and accounting.

8(24)

3. Agar RUPS memberikan penilaian kinerja Direksi masing- masing individu.GMS should provide performance assessment to each member of the Board of Directors. 10(30)

4.Agar Pemegang Saham menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari asessment GCGShareholders should follow up on areas of improvement resulting from GCG assessment

12(38)

3. Aspek Dewan KomisarisAspect of Board of Commissioners



1.

Agar Dewan Komisaris mengatur mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris di luar rapatThe Board of Commissioners should regulate the decision-making mechanisms of the Board of Commissioners outside the meeting.

14(44)

2.

Agar Dewan Komisaris mengatur mengenai ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi, maksimal 7 hari sejak disahkan/d itandatangani.The Board of Commissioners should regulate a provision on the level of urgency to communicate the decision of Board of Commissioners to the Board of Directors at maximum of 7 days from the date of ratification /signing.

14(44)

3.

Agar Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris untuk menelaah dan menganalisis permasalahan keluhan masyarakat tersebut untuk memberikan saran lebih lanjut kepada DireksiThe Board of Commissioners should use all devices in the Board of Commissioners to review and analyze the problems of community complaints to provide further advice to the Board of Directors.

16(50)

Rekomendasi

Berdasarkan hasil asesmen GCG tahun buku 2020, Perseroan memperoleh sejumlah rekomendasi yang menjadi area of improvement dalam proses peningkatan kualitas penerapan GCG di lingkungan ADHI.

Recommendations

Based on GCG assessment results in fiscal year 2020, the Company obtained a number of recommendations as improvement areas to enhance quality of GCG implementation within the Company.





4.

Dewan Komisaris perlu memberikan telaah/evaluasi terhadap efektiivtas sistem pengendalian internal pada setiap entitas dan aktivtas/oprasional sesuai dengan COSO- Internal Control atau melakukan reviu terhadap internal control report yang disampaikan internal auditorThe Board of Commissioners needs to provide a review / evaluation of the effectivity of internal control system on each entity and activities / operations in accordance with COSO- Internal Control or review on internal control report submitted by internal auditors.

16(51)

5.

Agar Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya, mencakup telaah, pemberian saran berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan, dengan melibatkan perangkat Dewan Komisaris, dan menyampaikan hasilnya kepada Direksi.The Board of Commissioners should discuss procurement policy and its implementation, including review and giving advice based on the results of supervision and review by involving the Board of Commissioners’ organs, and conveying the results to the Board of Directors.

16(56)

6.

Agar Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya dengan melibatkan seluruh KomiteThe Board of Commissioners should discuss quality and service policy and its implementation by involving the entire Committees.

16(57)

7.

Agar Dewan Komisaris memasukkan rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan KomisarisThe Board of Commissioners should include a discussion plan on the policy and implementation of managing subsidiaries / joint ventures in the Board of Commissioners’ Work Plan and Budget.

18(64)

8.

Agar Dewan Komisaris memasukkan mengenai pamantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saha dalam Rencana Kerja Dewan KomisarisThe Board of Commissioners should include the monitoring of Board of Directors’ performance and the reporting to Shareholders in the Board of Commissioners’ Work Plan

19(67)

9. Agar Dewan Komisaris melakukan evaluasi Kinerja Direksi secara IndividuThe Board of Commissioners should evaluate the performance of the Board of Directors individually. 19(67)

4. Aspek DireksiAspect of Board of Directors



1.

Agar Direksi menyampaikan rancangan RKAP secara tepat waktu kepada Dewan Komisaris, yakni sebelum 15 September Tahun Berjalan.The Board of Directors should submit the draft RKAP in a timely manner to the Board of Commissioners, which is before September 15 in Current Year.

27(90)

2. Agar setiap Departemen melaksanakan evaluasi kinerja berkala bulanan.Each Department should carry out periodic monthly performance evaluations. 28(97)

3.

Agar Direksi menindaklanjuti hasil pembahasan/evaluasi kinerja berkala bulanan untuk seluruh departemen.The Board of Directors should follow up on the results of monthly periodic performance discussions/evaluations for all departments.

28(97)

4.

Agar Direksi Menetapkan Kebijakan internal control system dengan pendekatan unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporannya.The Board of Directors should establish an internal policy control system with an approach to elements of environmental control, risk management, control activities, information and communication systems and monitoring, implementation and reporting.

29(107)

5.

Agar monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan Auditor Eksternal disampaikan secara resmi melalui surat, minimal berkala 3 (tiga) bulanan.Follow-up monitoring from SPI and External Auditor examination results should be officially submitted by mail, at least quarterly.

29(108)

6.

Agar Direksi menyelesaikan sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum diselesaikan.The Board of Directors should resolve disputes/issues related to business transactions with other parties that have not been resolved.

30(110)

7.

Agar Perusahaan memastikan tidak terjadi keterlambatan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian/kontrak.The Company should ensure that there are no late payments to suppliers in accordance with the terms of the agreement/contract.

31(112)





8.Agar Perusahaan membuat kebijakan khusus mengenai Kebijakan Perusahaan sebagai penjamin (avalist).The Company should make a specific policy regarding the Company’s Policy as a guarantor (avalist).

31(113)

9.

Agar dalam Tata Tertib Rapat Direksi diatur mengenai Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.The Board of Directors’ Meeting Code should be regulated regarding the implementation of follow-up evaluation on previous meeting results.

34(123)

10.

Agar dalam Tata Tertib Rapat Direksi diatur mengenai pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi.The Board of Directors’ Code of Conduct should govern discussion/review of the direction/proposal and/or follow-up implementation of the Decision of the Board of Commissioners in relation to the proposal of the Board of Directors.

34(123)

11.

Agar SPI melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan.SPI should conduct an assessment of quality assurance program and improvement of Internal Audit Function as a whole.

35(129)

12.

Agar dalam program kerja Corporate Secretary dicantumkan rencana Program Pengenalan Perusahaan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara spesifik.The Corporate Secretary’s work program should contain specific plan of Company’s introduction program to members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

36(132)

5. Aspek Pengungkapan Informasi dan TransparansiAspect of Information Disclosure and Transparency



1. Agar Perusahaan mencantumkan identitas perusahaan di setiap halaman pada Laporan Tahunan.The Company should state the Company’s identity on each page of the Annual Report. 40(143)

2.

Perusahaan agar mencatumkan Perubahan jumlah efek lannya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun bukuThe Company should announce changes in the number of securities from the initial listing until the end of financial year

40(146)

3. Perusahaan agar mencatumkan Nama Bursa dimana efek lainnya perusahaan dicatatkanThe Company should list the Exchange Name where the Company’s other securities are listed. 40(146)

4.

Perusahaan agar mencantumkan Peringkat efek (NA listed company yang hanya menerbitkan Saham atau non listed company)The Company should list securities ratings (NA listed companies that only issue Shares or non-listed companies)

40(146)

5. Perusahaan agar mencantumkan sertifikasi yang dimiliki oleh Perusahaan serta masa berlakunya.The Company should list its owned certifications and their validity period. 40(146)

6. Perusahaan agar mencantumkan nama penghargaan/sertifikasi berskala internasional jika adaThe Company should mention the name of an international award/certification if any. 40(146)

7.

Perusahaan agar mencantumkan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan yang belum dimuatThe Company should mention its influence on the Company’s financial condition that has not been stated.

40(148)



Tindak Lanjut Rekomendasi Asesmen Tahun SebelumnyaADHI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG. Untuk itu, Perseroan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari asesmen GCG periode sebelumnya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG.

Perkembangan tindak lanjut dari asesmen tahun buku 2019 yang dilakukan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Follow-ups of Previous Years Assessment Recommendations ADHI is committed to continuously improving the quality of GCG implementation. Therefore, the Company follows up on recommendations from the previous period’s GCG assessment as an effort to improve the quality of GCG implementation.

Progress of follow-ups of 2019 assessment conducted in 2020 is as follows:


Tindak LanjutFollow-Up

StatusStatus

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara BerkelanjutanCommitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

1

Melakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code ) dan Pedoman Perilaku kepada karyawanConducting more intensive dissemination related to Good Corporate Governance (GCG Code) and Code of Conduct to employees

Melaksanakan Sosialisasi penerapan GCGCarrying out dissemination of GCG implementation Closed

2

Membuat laporan internal berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPKMaking periodic internal reports on the development of fulfilling the obligation of submitting LHKPN to KPK

Menyampaikan dan menginformasikan ke seluruh unit kerja secara periodik, pegawai Wajib Lapor LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN secara onlineMaking periodic internal reports on the development of fulfilling the obligation of submitting LHKPN to KPK

Closed

3

Melakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait kebijakan pengendalian gratifikasi kepada seluruh unsur organisasiConducting more intensive dissemination related to gratification control policy to all elements of the organization

Melaksanakan Sosialisasi GratifikasiCarrying out Gratification Dissemination Closed

4

Sosialisasi yang lebih intensif terkait kebijakan whistleblowing system kepada seluruh karyawan perusahaan, baik karyawan baru maupun karyawan existingMore intensive dissemination related to whistleblowing system policy to all employees of the company, both new and existing employees

Melaksanakan Sosialisasi WBSCarrying out WBS Dissemination Closed

5

Memperluas akses whistleblowing system dan membuat laporan berkala terkait evaluasi atas pelaksanaan kebijakan whistleblowing systemExpanding whistleblowing system access and making periodic reports related to evaluation of the implementation of whistleblowing system policy

Membuat Laporan WBSPreparing WBS Report Closed

Pemegang Saham dan RUPSShareholders and GMS

6

Pemegang Saham/RUPS agar melakukan pengesahan atas RKAP secara tepat waktu sesuai aturanShareholders/GMS to ratify the RKAP timely in accordance with the rules

Menjadi kesatuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)Integrated with the preparation of the Company’s Work Plan and Budget (RKAP)

Closed

7

Membuat dan mengesahkan Kontrak Manajemen yang memuat KPI kolegial dan KPI individual Direksi serta Kontrak Kinerja Dewan KomisarisPreparing and ratifying Management Contracts containing collegial KPI and individual KPI of the Board of Directors as well as Performance Contracts of the Board of Commissioners

Menjadi kesatuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)Integrated with the preparation of the Company’s Work Plan and Budget (RKAP)

Closed





StatusStatus

8

Melakukan kegiatan pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan dan menindaklanjuti area of improvement atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan serta mendokumentasikan hasil pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PerusahaanConducting discussion and evaluation activities on Good Corporate Governance implementation in the company and following up the area of improvement of Good Corporate Governance implementation in the Company and documenting the results of discussions and evaluations on Good Corporate Governance implementation in the Company

Monitoring dan Follow-up penyelesaian AoI hasil assement kepada Unit Kerja terkaitMonitoring and Follow-up completion of AoI assement results to the relevant Work Unit

Closed

Dewan KomisarisBoard of Commissioner

9

Menyusun laporan hasil pelaksanaan pelatihan Dewan KomisarisPreparing a report on training results of the Board of Commissioners

Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan/program pelatihan/pembelajaran/ pengembangan Dewan KomisarisPreparing a report on the results of implementing activities/training programs/learning/development of the Board of Commissioners

Closed

10

Memberikan tanggapan atas rancangan RKAP berikutnya tidak melebihi jangka waktu yang diatur dalam Board ManualResponding to the next RKAP plan no later than the determined timeframe in the Board Manual

Memberikan tanggapan atas rancangan RKAP berikutnya tidak melebihi jangka waktu yang diatur dalam Board ManualResponding to the next RKAP plan no later than the determined timeframe in the Board Manual

Closed

11

Mengarahkan manajemen untuk melaksanakan evaluasi efektivitas pengendalian intern dan melaporkan hasilnya kepada Dewan KomisarisDirecting the management to evaluate the effectiveness of internal control and report the results to the Board of Commissioners

Mengarahkan manajemen untuk melaksanakan evaluasi efektifitas pengendalian intern dan melaporkan hasilnya kepada Dewan KomisarisDirecting the management to evaluate the effectiveness of internal control and report the results to the Board of Commissioners

Closed

12

Melakukan telaahan atas kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi dan menyampaikanya kepada DireksiReviewing the policies and implementation of information technology systems and delivering them to the Board of Directors

Melakukan telaah atas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga dan menyampaikannya kepada manajemenReviewing the Board of Directors' compliance with laws and regulations and agreements with third parties and communicating them to management

Closed

13

Melakukan telaah atas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga dan menyampaikannya kepada manajemenReviewing the Board of Directors' compliance with laws and regulations and agreements with third parties and communicating them to management

Melakukan telaahan atas kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi dan menyampaikanya kepada DireksiReviewing the policies and implementation of information technology systems and delivering them to the Board of Directors

Closed

14

Mengarahkan Direksi untuk menyusun Laporan Manajemen Triwulanan dan menyampaikannya kepada Dewan KomisarisDirecting the Board of Directors to prepare a Quarterly Management Report and submit it to the Board of Commissioners

Mengarahkan Direksi untuk menyusun Laporan Manajemen Triwulanan dan menyampaikannya kepada Dewan KomisarisDirecting the Board of Directors to prepare a Quarterly Management Report and submit it to the Board of Commissioners

Closed

15

Dewan Komisaris agar memberikan persetujuan/rekomendasi atas transaksi tidak melebihi 14 hariBoard of Commissioners to approve/ recommend on transactions not more than 14 days

Kami rekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar memberikan persetujuan/rekomendasi atas transaksi tidak melebihi 14 hariWe recommend to the Board of Commissioners to approve/recommend for transactions not more than 14 days

Closed

16

Melakukan telaah efektivitas pelaksanaan audit internal dan audit eksternal dan menyampaikan arahannya kepada DireksiReviewing the effectiveness of internal audits and external audits and conveying their direction to the Board of Directors

Melakukan telaah efektivitas pelaksanaan audit internal dan audit eksternal dan menyampaikan arahannya kepada Direksi Reviewing the effectiveness of internal audits and external audits and conveying their direction to the Board of Directors

Closed





StatusStatus

17

Melakukan evaluasi terhadap arah pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan dan kinerja anak perusahaan/perusahaan patunganEvaluating the management direction of subsidiaries/joint ventures and the performance of subsidiaries/joint ventures

Melakukan evaluasi terhadap arah pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan dan kinerja anak perusahaan/perusahaan patunganEvaluating the management direction of subsidiaries/joint ventures and the performance of subsidiaries / joint ventures

Closed

18

Melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/ perusahaan patungan, serta memberikan penetapan tertulis setuju atau tidak setuju paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/ perusahaan patunganAssessing the appointment process of the Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries/ joint ventures, as well as providing written determination of agreeing or disagreeing no later than 15 calendar days from the date of receipt of the prospective Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries/joint ventures

Melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, serta memberikan penetapan tertulis setuju atau tidak setuju paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak .perusahaan/perusahaan patunganAssessing the appointment process of the Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries/joint ventures, as well as Providing written determination of agreeing or disagreeing no later than 15 calendar days from the date of receipt of the prospective Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries / joint ventures

Closed

19

Melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris)Assessing the Board of Directors performance based on the study of the key criteria, targets and performance indicators covered by the Management Contract of the Board of Directors individually by using all devices in the Board of Commissioners (Committees of the Board of Commissioners)

Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris)Board of Commissioners had assessing the Board of Directors performance based on the study of the key criteria, targets and performance indicators covered by the Management Contract of the Board of Directors individually by using all devices in theBoard of Commissioners (Committees of the Board of Commissioners)

Closed

20

Dewan Komisaris agar melalukan penilaian masing-masing anggota Dekom (self assessment) sesuai dengan Indikator Pencapaian Kinerja beserta target-targetnnya yang telah disetujui oleh RUPS setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutanThe Board of Commissioners to conduct the assessment of each member of the BOC (self assessment) in accordance with the Performance Achievement Indicators and their targets that have been approved by the GMS every year based on the proposal from the Board of Commissioners concerned

Memberikan penetapan tertulis setuju atau tidak setuju paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patunganProviding written determination of agreeing or disagreeing no later than 15 calendar days from the date of receipt of the prospective Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries / joint ventures

Closed

21

Komite Dewan komisaris agar membuat semua laporan atas setiap pelaksanaan penugasan khusus disertai dengan rekomendasiCommittees of the Board of Commissioners make all reports on each implementation of special assignments accompanied by recommendations

Melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris)To assess the performance of the Board of Directors based on the study of the criteria, targets and key performance indicators covered in the Management Contract of the Board of Directors individually by using all devices in the Board of Commissioners (Committees of the Board of Commissioners)

Closed


22 Menyusun laporan hasil pelatihan Direksi Preparing report of the Board of Directors’ training results

Penyusunan laporan realisasi pelaksanaan pelatihan DireksiPreparation of report on realization of the Board of Directors’ training

Closed

23

Penyampaian Rancangan RKAP yang akan datang memperhatikan batas waktu sesuai ketentuan Submission of the upcoming RKAP Plan with attention to the prevailing deadline

Menjadi kesatuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)Integrated with the preparation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP)

Closed





StatusStatus

24

Mengkaji isu-isu terkini terkait antisipasi pencapaian target kinerja perusahaan di tahun 2020 Reviewing current issues related to anticipation of achieving the company's performance target in 2020

Melakukan penyesuaian terhadap RKAP Tahun 2020 sebagai antisipasi atas risiko yang telah dibuat. Hal ini berdasarkan sembilan kategori risiko yaitu risiko strategis, investasi, pemasaran, SDM, legal, teknologi informasi dan QHSE.Making adjustments to the 2020 RKAP in anticipation of risks that have been made, based on nine risk categories of strategy risk, investment risk, marketing risk, HR risk, legal risk, information technology risk and QHSE risk.

Closed

25

Penggunaan sistem aplikasi komputer untuk mendukung pengukuran dan penilaian kinerjaUse of computer application system to support measurement and performance assessment

Penyusunan aplikasi DashboardPreparation of Dashboard application Closed

26Menyusun laporan pencapaian kinerja individual DireksiPreparing an individual performance achievement report of the Board of Directors

Pengesahan laporan pencapaian kinerja diaudit oleh KAPRatification of performance achievement report audited by KAP

Laporan sedang dalam proses penyusunan dan akan tersedia pada triwulan II tahun 2021 The report is in drafting process and will be available in the second quarter of 2021

27

Penyusunan laporan tertulis pelaksanaan sistem TI terkait dengan pelaksanaan IT Master Plan dan ITDPPreparation of written report on the implementation of IT systems related to the implementation of IT Master Plan and ITDP

Penyusunan laporan pelaksanaan sistem IT tahun 2020Preparation of IT system implementation report in 2020 Closed

28

Dilaksanakannya evaluasi dan penetapan kriteria keberhasilan program pengembangan SDM Evaluation and determination of success criteria of HR development program

Performance Pool dengan penetapan kriteria kinerja dan potensi Performance Pool with the determination of performance and potential criteria

Closed

29

Menetapan/mengatur jenis kebijakan apa saja yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan jenis kebijakan apa saja yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannyaEstablishing/setting what types of policies should be communicated to employees and what types of policies should involve employees in their formulation

Melakukan sosialisasi kepada karyawan di setiap media yang ada dan melibatkan Serikat Pekerja sebagai wakil karyawanDisseminating to employees in every available media and involving the Trade Unions as employee representatives

Closed

30 Menetapkan Risk Owner di tingkat korporasiDetermining Risk Owner at the corporate level

Risk Owner di tingkat Korporasi secara normatif adalah DireksiRisk Owner at the Corporate level is normatively the Board of Directors

Closed

31

Disusunnya laporan tertulis atas pelaksanaan manajemen risikoPreparation of a written report on the implementation of risk management

Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan secara tertulis pada Konsolidasi Laporan Manajemen Risiko berkala (bulanan)Risk Management Implementation is carried out in writing on the Consolidation of Periodic Risk Management Reports (monthly)

Closed

32

Menyusun laporan hasil pengawasan intern selama 1 tahun kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris (c.q Komite Audit)Preparing a report on the results of internal supervision for 1 year to the President Director and Board of Commissioners (c.q Audit Committee)

Mengirimkan laporan evaluasi per semester I (TW 2) dengan surat resmiSubmitting evaluation report per semester I (Q2) with official letter

Closed





StatusStatus

33

Menetapkan kebijakan/prosedur sistem pengendalian intern, melakukan penilaian efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas, dan menerbitkan Internal Control ReportEstablishing internal control system policies/procedures, assess the effectiveness of internal control at the entity level, and publish an Internal Control Report

SPI melakukan penilaian efektifitas Internal Kontrol sesuai yang telah ditetapkan oleh Direksi dan selanjutnya melakukan penilaian sebagai laporan evaluasi Internal KontrolSPI conducts an assessment of the effectiveness of Internal Control as determined by the Board of Directors and subsequently conducts an assessment as an internal control evaluation report

Saat ini sedang dalam proses telaah sistem Internal Kontrol yang nantinya akan ditetapkan oleh Direksi. Currently, the Internal Control system is being reviewed for the Board of Directors to determine.

34

Menyusun laporan/telaah terhadap peraturan yang baru dan laporan/telaah terhadap ketaatan terhadap peraturan yang berlakuPreparing report/review of the new regulations and report/review on compliance with applicable regulations

Penyusunan laporan/telaah Peraturan baru (Jika ada)Drafting report/review on new Regulations (If any) Closed

35

Menetapkan kriteria keberhasilan dalam kebijakan pengelolaan PKBL/CSR/TJSLEstablishing success criteria in PKBL/CSR/TJSL management policy

Surat Keputusan Direksi perihal kriteria keberhasilan program PKBL/CSR/TJSLBoard of Directors' Decision Regarding the criteria for success of PKBL/CSR/TJSL program

Closed

36 Menyusun Laporan ManajemenPreparing Management Reports

Menyempurnakan susunan laporan manajemen dengan berkoordinasi dengan Departemen di Kantor PusatImproving the composition of management reports by coordinating with departments at the Head Office

Closed

Pengungkapan Informasi dan TransparansiInformation Disclosure and Transparency

37

Melakukan pemutakhiran informasi di website bumn.go.id secara berkalaUpdate the information on the website of bumn.go.id periodically

Melakukan update informasi pada website bumn.go.id Update information on the bumn.go.id website Closed

38

Melakukan kajian/telaah tentang diperlukan/ tidaknya pusat pengaduan/ perlindungan konsumenConducting a review/study on whether a center of complaints/ consumer protection is necessary or not

Melakukan kajian/telaah diperlukan/tidaknya pusat pengaduan/perlindungan konsumenConducting a review whether a center of complaints/consumer protection is necessary or not

Closed

39

Mendorong Perusahaan untuk memperoleh penghargaan ARA dengan tetap mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 dan kriteria ARA yang telah ditetapkanEncouraging the Company to obtain ARA award by referring to the Secretary’s Decree of Minister of SOEs Number: SK-16/S.MBU/2012 and the determined ARA criteria

Memperoleh penghargaan Annual Report Award (ARA)Obtaining Annual Report Award (ARA)

Pada tahun 2020 ARA tidak diselenggarakanIn 2020, ARA was not held.

40

Meningkatkan kinerja di bidang publikasi dan keterbukaan informasiImproving performance in the aspect of publication and disclosure of information

Melakukan keterbukaan informasi kepada publik secara konsistenConducting consistent information disclosure to the public

Closed



Perkembangan Hasil Asesmen Penerapan GCG ADHI memiliki komitmen tegas dalam menerapkan prinsip GCG dan melakukan evaluasi terhadap penerapan tersebut. Hal tersebut ditunjukkan melalui tren peningkatan skor asesmen GCG. Melalui Asesmen, Perseroan mendapatkan rekomendasi secara berkala, yang memungkinkan bagi kami untuk terus melakukan pembenahan pada aspek infrastruktur, perangkat GCG, hingga softstructure GCG yang dimiliki.

Evaluasi GCG dilakukan secara berkala untuk memperbaiki dan/ atau menyempurnakan GCG yang ada, apabila dipandang memiliki unsur yang tidak relevan dengan perkembangan bisnis Perseroan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah skor asesmen GCG dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Development of Company’s GCG Implementation Assessment Results The Company has a commitment to implement the GCG principles and evaluate the implementation. This is shown through GCG scores improvement trends. Through the assessment, the Company receives a regular recommendations, which allow us to continue making improvements in infrastructure aspects, GCG equipment, up to the soft structure GCG owned.

GCG evaluation is conducted periodically to improve existing GCG, if deemed it has irrelevant elements with Company’s business development and/or controvert with the laws and regulations in Indonesia. The following trends score assessment in GCG of last 5 (five) years:

Skor Asesmen GCG 2016-2020Assessment Score GCG 2016-2020

83,4

2016 2017 2018 2019 2020

81,686,9 84,8

92,3

Assessment Score

Tingkat Kesehatan BUMNSebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No : KEP-100/MBU/2002 Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :

1. Aspek KeuanganTerdiri dari Penilaian Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE), Imbalan Investasi (ROI), Rasio Kas, Rasio Lancar, Collection Periods, Perputaran Persediaan, Perputaran Total Asset, Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva.

2. Aspek OperasionalMeliputi unsur–unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan misi dan visi perusahaan.

3. Aspek Administrasi Dalam penilaian aspek administrasi indikator yang dinilai yaitu Laporan Perhitungan Tahunan, Rancangan RKAP, Laporan Periodik, Kinerja PUKK.

State Owned Enterprise Health Level Based on State-Owned Enterprise Ministerial Decree No: KEP-100/MBU/2002, SOE Health Level is based on an assessment of the company’s performance for the fiscal year concerned which includes rating:

1. Financial AspectConsists of Assessment of Rewards to Shareholders (ROE), Investment Return (ROI), Cash Ratio, Current Ratio, Collection Periods, Inventory Turnover, Total Asset Turnover, Own Capital Ratio Against Total Assets.

2. Operational AspectIncludes elements of activities that are considered the most dominant in order to support the success of operations in accordance with the company’s mission and vision.

3. Administration AspectIn evaluating the administration aspects of indicators assessed, namely the Annual Calculation Report, RKAP Draft, Periodic Report, PUKK Performance.



Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai untuk kategori perusahaan BUMN non infrastruktur ini berdasarkan keputusan menteri BUMN No : KEP100/MBU/2002 dan masing– masing bobotnya seperti pada tabel berikut.

In evaluating this financial aspect, the indicators assessed for the category of non-infrastructure BUMN companies are based on the ministerial decree of BUMN No: KEP100/MBU/2002 and each of weights, as in table below.

Daftar Indikator dan Bobot Aspek KeuanganList of Indicators and Weight of Financial Aspects

No. IndikatorIndicator

BobotWeight

Infra Non Infra

1 Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE) / Shareholder Returns (ROE) 15 20

2 Imbalan Investasi (ROI) / Investment Returns (ROI) 10 15

3 Rasio Kas / Cash Ratios 3 5

4 Rasio Lancar / Current Ratios 4 5

5 Collection Periods 4 5

6 Perputaran Persediaan / Inventory Turnover 4 5

7 Perputaran Aset Total / Turnover Total Assets 4 5

8 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva / Ratio of Equity to Total Assets 6 10

Total Bobot / Total Bobot 50 70

Sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No : KEP100/ MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, Perseroan berhasil memperoleh skor 71,76 pada kondisi “Sehat (A)”. Meski pada tahun 2020 Perseroan merasakan dampak akibat pandemi Covid-19, Perseroan tetap berhasil mempertahankan tingkat kesehatan perusahaan pada kondisi ”Sehat (A)” sama seperti pada tahun 2019.

Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard

Tahun 2020, ADHI kembali melakukan penilaian penerapan GCG dengan menggunakan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard atas penerapan GCG pada tahun buku 2019. Penilaian dilakukan oleh pihak independen, dalam hal ini adalah Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

Berdasarkan hasil penilaian, terlihat adanya peningkatan skor yang cukup signifikan, yaitu dari 63,50 menjadi 74,60. Hal tersebut menunjukan bahwa kualitas penerapan GCG ADHI terus mengalami peningkatan.

According to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No: KEP100/MBU/2002 concerning the Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises, the Company succeeded in obtaining score of 71.76 in the “Healthy (A)” condition. Although in 2020 the Company felt the impact of Covid-19 pandemic, the Company still managed to maintain the same “Healthy (A)” condition as in 2019.

Assessment of GCG Implementation Based on Criteria of ASEAN Corporate Governance Scorecard

In 2020, ADHI conducted again an assessment of GCG implementation using ASEAN Corporate Governance Scorecard criteria for GCG implementation in fiscal year 2019. The assessment was conducted by an independent party, in this case the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

Based on the assessment results, there was a significant increase in the score, from 63.50 to 74.60. It shows that the quality of the Company’s GCG implementation continues to improve.



No Komponen penilaianComponents of Assessment

SkorScore

2019 2018

1 Hak-hak pemegang sahamShareholders’ rights 7,61 3,81

2 Perlakuan setara terhadap pemegang sahamEqual treatment to shareholders 6 5,33

3 Peran pemangku kepentinganStakeholder roles 13,86 13,86

4 Keterbukaan dan transparansiOpenness and transparency 21,87 19,35

5 Tanggung jawab dewan komisarisResponsibility of the Board of Commissioners 25,266 23,15

6 BonusBonus 2 2

7 PenaltiPenalty -2 -4

Skor TertimbangWeighted Score 74,60 63,50

Penilaian untuk tahun buku 2018, total nilai (overall score) praktik GCG yang diperoleh perusahaan untuk tahun 2018 (ASEAN CG Scorecard 2019) adalah sebesar 63,50. Secara overall, hasil assessment implementasi GCG PT Adhi Karya (Persero) Tbk. mendapatkan predikat “Minimum Requirement”, artinya, artinya praktik GCG yang dilakukan perusahaan baru sekedar memenuhi persyaratan minimum dari ketentuan regulator mengenai praktik GCG dan Undang-undang

Penilaian untuk tahun buku 2019, total nilai (overall score) praktik GCG yang diperoleh perusahaan untuk tahun 2019 (ASEAN CG Scorecard 2020) adalah sebesar 74,60. Secara overall, hasil asesmen implementasi GCG PT Adhi Karya (Persero) Tbk. mendapatkan predikat “Fair”, artinya perusahaan menunjukkan kesadaran yang kuat untuk mengadopsi standar.

The assessment for fiscal year 2018, the total overall score of GCG practices obtained by the Company for 2018 (ASEAN CG Scorecard 2019) was 63.50. Overall, the assessment results of GCG implementation in PT Adhi Karya (Persero) Tbk obtain “Minimum Requirement” predicate. It means that GCG practices conducted by the company only meet minimum requirements of the regulator’s provisions on GCG practices and Laws.

In the assessment for fiscal year 2019, the overall score of GCG practices obtained by the Company for 2019 (ASEAN CG Scorecard 2020) was 74.60. In overall, the assessment of GCG implementation in PT Adhi Karya (Persero) Tbk obtain “Fair” predicate meaning that the Company has shown a strong awareness to adopt standards.





Struktur Tata Kelola PerusahaanStruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007, tergambarkan pada Organ Utama Perseroan, yaitu:

• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.

Corporate Governance StructureThe Company’s Structure of Good Corporate Governance as stipulated in the Law No. 40 of 2007 is depicted in the Company’s Main Organs, namely:

• General Meeting of Shareholders (GMS)Company Organs that have authority not given to the Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the Limited Liability Company Law Number 40 2007 and/or Articles of Association.

Struktur Dan Mekanisme Tata KelolaGovernance Structure and Mechanism

Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik ADHIADHI Good Corporate Governance Structure

RUPSGMS



Komite AuditAudit Committee

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu

Risk Management Monitoring Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Pengawasan GCG dan Legal

GCG and Quality Monitoring Committee

Satuan Pengawas InternInternal Oversight Unit

Sekretaris Dewan KomisarisSecretary of the Board of

Commissioners

Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary



• Dewan KomisarisOrgan Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

• DireksiOrgan Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Selain organ utama Perusahaan, ADHI juga memiliki organ-organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengawasi dan menjalankan kegiatan operasional Perseroan untuk mencapai visi dan misi.

Organ Pendukung Dewan Komisaris:1. Sekretaris Dewan Komisaris2. Komite Audit3. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu4. Komite Pengawasan GCG dan Legal.5. Komite Nominasi dan Remunerasi.

Organ Pendukung Direksi:1. Sekretaris Perusahaan2. Satuan Pengawasan Intern

Hubungan Antar Organ dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang BaikPerseroan juga memenuhi kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan audit eksternal terhadap laporan keuangan. Audit eksternal ini dilakukan oleh Akuntan Publik dengan pemilihan melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Nantinya, hasil dari audit eksternal oleh Akuntan Publik diharapkan dapat memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan Perseroan yang mencerminkan kinerja usaha Perseroan.

• The Board of CommissionersThe Company’s organ is tasked with carrying out general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Directors.

• The Board of DirectorsCompany’s Organs are authorized and fully responsible for the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company and represent the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

In addition to the Company’s main organs, ADHI also has supporting organs that assist the Board of Commissioners and Board of Directors in supervising and carrying out the Company’s operational activities to achieve its vision and mission.

Board of Commissioners’ Supporting Organs: 1. Secretary to the Board of Commissioners2. Audit Committee3. Risk Management Monitoring Committee4. GCG and Quality Monitoring Committee5. Nomination and Remuneration Committee

Board of Directors’ Supporting Organs:1. Corporate Secretary2. Internal Oversight Unit

Relationship Among Organs and Mechanisms of Good Corporate GovernanceCompany also meets compliance with applicable laws and regulations by conducting external audits of financial statements. This external audit is carried out by a Public Accountant by election through the applicable organizational mechanism. Later, the results of the external audit by the Public Accountant are expected to meet the principles of transparency and accountability in the Company’s financial statements that reflect the Company’s business performance.



Perseroan memiliki keyakinan bahwa salah satu keberhasilan dalam menerapkan GCG sangat bergantung kepada hubungan antar organ Perseroan di mana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tegas telah memisahkan tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Agar terjalin hubungan yang harmonis antara RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, maka ketiga organ Perseroan tersebut selalu berhubungan atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-masing dan bertindak demi kepentingan Perseroan.

Perseroan pun mendorong setiap organ Perseroan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh itikad baik, nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.

Company has confidence that one of the successes in implementing GCG is highly dependent on the relationship between the Company’s organs, which is based on the applicable laws and regulations has clearly separated the duties and authority of the General Meeting of Shareholders (GMS), Directors and Board of Commissioners.

In order to establish a harmonious relationship between the GMS, the Board of Directors and the Board of Commissioners, the three Company’s organs are always related to the principles of togetherness and mutual respect, respecting the functions and roles of each and acting in the interests of the Company.

The Company also encourages every organ of the Company to make decisions and take actions based on good faith, moral values and compliance with applicable laws and regulations, as well as awareness of corporate social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the Company.

Struktur Hubungan antar Organ dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik ADHIRelationship Structure Between Organs and Mechanisms of Good Corporate Governace ADHI

RUPSRUPS

Akuntan PublikPublic Accountant




Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu

Risk Management Monitoring Committee

Komite Pengawasan GCG dan Legal

GCG and Quality Monitoring Committee

Satuan Pengawas InternInternal Oversight Unit

Sekretaris Dewan KomisarisSecretary of the Board of

Commissioners


Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee



Softstructure GCGDalam rangka meningkatkan kualitas implementasi GCG, ADHI telah melengkapi seluruh pranata dasar yang diperlukan, meliputi:

• Pedoman Perilaku, yang berisi pedoman perilaku kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan Perseroan.

• Pedoman GCG, sebagai pegangan pelaksanaan tata Kelola di perusahaan berikut kebijakan-kebijakan pengelolaan operasional perusahaan.

• Board Manual adalah panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien.

• Piagam (Charter) Komite-komite Komisaris maupun Komite Direksi dan SPI sebagai pedoman pelaksanaan tugas pemberian opini pembanding bagi Komisaris maupun Direksi.

• Pedoman Etika Bisnis ADHI (Code of ADHI Business Conduct) yang berisi panduan, batasan, tingkah laku moral, etika dan nilai-nilai yang mengatur segala kebiasaan dan tata pergaulan profesional yang diharapkan dari semua Pegawai dan Pengurus Perseroan ADHI untuk menjaga citra, reputasi dan bisnis ADHI yang berkelanjutan.

• Kebijakan Operasional dan SOP Operasional.• Panduan Hubungan antara Kantor Pusat dengan Anak

Perusahaan, serta Hubungan antara Kantor Pusat dengan Unit Bisnis.

ADHI juga memberlakukan berbagai kebijakan tersebut diatas seperti Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code), Pedoman Perilaku (Code of Conduct/CoC), Piagam Dewan Komisaris (BoC Charter) dan Piagam Direksi (BoD Charter), Piagam Internal Audit, Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan secara berkesinambungan dan konsisten. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki senantiasa dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan best practices, kondisi dan perkembangan lingkungan bisnis Perseroan serta perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipublikasikan dalam situs Perseroan.

GCG Softstructure In order to improve GCG implementation quality, we have completed all the necessary basic institutions, including:

• Code of Conduct, which contains guidelines for good behavior and professional social relations within the Company.

• GCG Guidelines, as a guideline for implementing corporate governance in the following company operational management policies.

• Board Manual is a guide for Directors and Board of Commissioners that explains the stages of activities in a structured, systematic, easily understood and consistent manner, so that they become a reference for Directors and Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the Company’s Vision and Mission in order to create a professional company management, transparent and efficient.

• Charter of the Committees as well as the Board of Directors and SPI as a guideline for task implementation of providing comparative opinion for Commissioners and Directors.

• Code of ADHI Business Conduct, which contain guidelines, limits, moral behavior, ethics and values that govern all habits and professional relationships that are expected of all ADHI Employees and Management to maintain the image, reputation and ADHI’s sustainable business.

• Operational Policy and Operational SOP• Guidance on Relationship between Headquarters and

Subsidiaries, and Relationship between Headquarters and Business Units

ADHI has also implemented policies such as Good Corporate Governance Guidelines (GCG Code), Code of Conduct (CoC), Charter of the Board of Commissioners (BoC Charter) and Board of Directors Charter (BoD Charter), Internal Audit Charter, Risk Management Policy Guidelines, and other policies that support the implementation of corporate governance in a sustainable and consistent manner. These policies are regularly updated for best practices, conditions and Company’s business development, and changes of laws and regulations that have been published on the Company’s website.



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai organ Perusahaan merupakan wadah bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Pemegang SahamPemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham ADHI yang memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Saham ADHI terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia dan Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat. Pemegang saham pengendali ADHI adalah Negara Republik Indonesia, dengan persentase kepemilikan sebesar 51%, sementara sisanya sebesar 49% dimiliki oleh publik.

Kewenangan RUPSSesuai Anggaran Dasar Perseroan, RUPS memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan, menentukan besarnya kompensasi para Dewan Komisaris dan Direksi, menilai kinerja Perseroan selama tahun fiskal melalui sejumlah evaluasi, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan, menunjuk akuntan publik, dan memutuskan jumlah penggunaan laba Perseroan.

RUPS merupakan otoritas dan struktur tertinggi pada Perseroan, serta merupakan forum utama di mana para pemegang saham dapat menggunakan hak dan otoritasnya pada Perseroan. Berdasarkan kepada POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang

General Meeting of Shareholders (GMS) is a Company Organ that has the authority not given to the Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association. GMS as a Company organ is a place for Shareholders to make important decisions relating to capital invested in the Company, taking into account the provisions of the Articles of Association and laws and regulations.

Decisions taken at the GMS must be based on the interests of the Company in the long term and short term. The GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions and authority of the Board of Commissioners and Directors without reducing the authority of the GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and laws and regulations; including to replace or dismiss members of the Board of Commissioners and/or Directors.

ShareholdersShareholders are individuals or legal entities that legally own ADHI shares who have rights and responsibilities in accordance with the laws and regulations and the Company’s Articles of Association. Shareholders do not intervene in the functions, duties and authority of the Board of Commissioners and Directors.

ADHI’s shares consist of Dwiwarna Series A Shares which can only be owned by the Republic of Indonesia and Series B Shares which can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public. The controlling shareholder of ADHI is the Republic of Indonesia, with 51% ownership, while the remaining 49% is owned by the public.

GMS AuthorityIn accordance with the Company’s Articles of Association, the GMS has the authority to appoint and dismiss Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, determine the amount of compensation for the Board of Commissioners and Directors, assess the performance of the Company during the fiscal year through a number of evaluations, approve amendments to the Articles of Association, approve Annual Reports, appoint public accountants, and decide on the amount of use of the Company’s profits.

The GMS is the highest authority and structure of the Company, and is the main forum where shareholders can exercise their rights and authority on the Company. Based on POJK No. 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of the

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)General Meeting of Shareholders (GMS)



Rencana dan Penyelenggaraan RUPS dan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2014, RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun sekali paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat dilakukan setiap saat apabila dipandang perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham. Forum ini juga merupakan otoritas tertinggi di mana sejumlah keputusan penting dihasilkan dan disahkan untuk kemudian menjadi kebijakan resmi Perseroan.

Ketentuan RUPSRUPS dapat dilaksanakan apabila satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. Permintaan ini dapat diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi. Apabila Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, maka pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. Bila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS maka Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan tersebut disertai alasan tidak menyelenggarakan RUPS dalam satu surat kabar harian, Situs Web Bursa Efek dan Situs Web Perseroan.

RUPS dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila seluruh Dewan Komisaris tidak atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Apabila seluruh Dewan Komisaris atau Direksi tidak atau berhalangan hadir RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

• RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

• Apabila kuorum kehadiran pada RUPS tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dengan kuorum keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

• Apabila kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan

GMS and No. 10/POJK.04/2017 concerning Amendments to POJK No. 32/POJK.04/2014, the Annual General Meeting of Shareholders is held every year no later than 6 (six) months after the last financial year, while the Extraordinary General Meeting of Shareholders can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and/or Shareholders. This forum is also the highest authority where a number of important decisions are produced and endorsed to become the Company’s official policy.

Provisions of GMSGMS can be implemented if one or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more than the total number of shares with voting rights can request that a GMS be held. This request can be submitted to the Board of Directors with a registered letter with reasons.

The Board of Directors is required to announce the GMS to shareholders within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date the request for the GMS is submitted to the Directors. If the Board of Directors does not make the announcement of the GMS, then shareholders can submit a request for the holding of the GMS to the Board of Commissioners. If the Board of Directors or the Board of Commissioners does not announce the GMS, the Board of Directors or the Board of Commissioners must announce the request along with the reasons for not holding the GMS in a daily newspaper, the Stock Exchange Website and the Company’s Website.

The GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. If all Board of Commissioners are absent or unable to attend, the GMS is chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If the entire Board of Commissioners or Board of Directors is not or is unable to attend the GMS, it is led by shareholders who are present at the GMS appointed from and by the GMS participants.

The attendance quorum and the GMS decision quorum for the agenda that must be decided at the GMS are carried out by following the following conditions:

• The GMS can be held if the GMS is more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights present or represented. The GMS decision is valid if approved by more than 1/2 (one half) of all shares with voting rights present at the GMS.

• If the attendance quorum is not reached, the second RUPS can be held provided that the second RUPS is valid and has the right to make decisions if at the GMS at least 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights present or represented by a valid decision quorum if approved by more than 1/2 (one half) of all shares with voting rights present at the GMS.

• If the second RUPS attendance quorum is not reached, the third RUPS may be held provided that the third RUPS



berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbuka yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

• RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

• Apabila kuorum kehadiran pada RUPS tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

• Apabila kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pada setiap pelaksanaan RUPS, Perseroan senantiasa berpedoman pada hal-hal berikut:

• Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, termasuk penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum RUPS berlangsung maupun pada saat RUPS berlangsung;

• Informasi dan/atau usulan-usulan dalam panggilan untuk RUPS tersebut harus disediakan di kantor Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan;

• Keputusan RUPS harus diambil melalui prosedur yang transparan dan adil;

• Risalah RUPS harus memuat pendapat, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung usulan yang diajukan, dan diadministrasikan oleh Direksi.

is valid and has the right to make a decision if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and a quorum for decisions determined by the OJK at the request of the Company.

The provisions on attendance quorum and GMS decision quorum for agenda changes in the Company’s Articles of Association which require the approval of the Minister of Law and Human Rights are carried out by following the following provisions:

• GMS can be held if the GMS is attended by shareholders representing at least 2/3 (two thirds) part of the total number of shares with valid voting rights. A GMS decision is valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of all shares with voting rights present at the GMS.

• If the attendance quorum is not reached, the second RUPS can be held provided that the second RUPS is valid and has the right to make decisions if the RUPS is attended by shareholders representing at least 3/5 (three-fifths) of the total number of shares with valid voting rights. with a valid decision quorum if approved by more than 1/2 (one half) of all shares with voting rights present at the GMS.

• If the second RUPS attendance quorum is not reached, the third RUPS may be held provided that the third RUPS is valid and has the right to make a decision if attended by shareholders of shares with valid voting rights in the attendance quorum and a quorum for decisions determined by the OJK at the request of the Company.

Shareholders of shares with valid voting rights present at the GMS but abstaining (not voting) are considered to have issued the same votes as the majority vote of shareholders who vote.

In every GMS, the Company is always guided by the following matters:

• Each shareholder has the right to obtain a full explanation and accurate information regarding the procedures that must be met with regard to the holding of the GMS, including an explanation of other matters relating to the agenda of the GMS given before the GMS takes place as well as when the GMS takes place;

• Information and/or proposals in the summons for the GMS must be made available at the Company’s office before the GMS is held;

• The GMS decision must be taken through transparent and fair procedures;

• Minutes of the GMS must contain opinions, both those that support and those that do not support the proposals submitted, and are administered by the Directors.



Pelaksanaan RUPS Tahun 2020

Perseroan melangsungkan RUPS Tahunan pada tanggal 4 Juni 2020 bertempat di Ruang Auditorium PT ADHI KARYA (Persero) Tbk, Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta 12510 pada pukul 14.35 s.d 16.01 WIB. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8, 10 dan 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (POJK 32/2014), Direksi Perseroan telah memberikan pemberitahuan/pengumuman dan pemanggilan rapat sebagai berikut:

GMS Implementation in 2020

The Company held its Annual GMS on June 4, 2020, at the Auditorium of PT ADHI KARYA (Persero) Tbk, Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18, Jakarta 12510, at 14.35 to 16.01 Indonesian Western Time. In accordance with the provision of Article 11 verse 2 of the Company’s Articles of Association and Article 8, 10 and 13 of Regulation of Financial Services Authority (OJK) Number 32/POJK.04/2014 concerning Plan and Implementation of Public Company’s GMS (POJK 32/2014), the Company’s Board of Directors has published a notification/announcement and invitation to the meeting as follows:

PemberitahuanNotification

PengumumanAnnouncement

UndanganInvitation

PelaksanaanImplementation

Ringkasan RisalahMinutes Summary

ADHI telah menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPST kepada OJK pada tanggal 28 April 2020 sebagaimana dalam surat nomor 210/SP-IV/2020ADHI has submitted the notification of AGMS to OJK on April 28, 2020 as in a letter number 210/SP-IV/2020.

ADHI telah mengumumkan RUPST di harian Bisnis Indonesia pada tanggal 28 April 2020, melalui situs web Perusahaan, dan situs web BEIADHI has announced the AGMS in Bisnis Indonesia daily on April 28, 2020, through the Company’s website, and IDX website.

ADHI telah melakukan pemanggilan untuk RUPST pada harian Bisnis Indonesia tanggal 13 Mei 2020, melalui situs web Perusahaan, dan situs web BEIADHI has invited for AGMS on Bisnis Indonesia daily on May 13, 2020, through the Company’s website, and IDX website

Perusahaan melangsungkan RUPST pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 bertempat di Auditorium Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) Tbk.The Company held the AGMS on Thursday, June 4, 2020 at the Auditorium of Head Office of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Ringkasan Risalah RUPST telah diumumkan pada harian Bisnis Indonesia tanggal 8 Juni 2020, melalui situs web Perusahaan, dan situs web BEI Summary of AGMS Minutes has been announced on Bisnis Indonesia daily on June 8, 2020, through the Company’s website, and IDX website.

Mekanisme Pengambilan KeputusanMekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting). Pada tahun 2020, Perseroan juga memanfaatkan platform electronic proxy (e-Proxy) yaitu eASY.KASEI yang memberikan kenyamanan para pemegang saham untuk berpartisipasi mengikuti dan memberikan suara dalam pengambilan keputusan RUPS. Hal ini dilakukan terkait pembatasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan selama masa pandemi Covid-19.

The Decision-Making MechanismDecision making mechanism at a Meeting is held by deliberation to reach a consensus. However, if the deliberation to reach consensus is not reached, then the decision-making in the Meeting is conducted by voting. In 2020, the Company also utilized electronic proxy (e-Proxy) platform of eASY.KASEI, which provides the convenience of shareholders to participate in and vote in GMS decision making. This is done in relation to restrictions on crowd activities during the Covid-19 pandemic.



NamaName

JabatanPosition

Kehadiran dalam RUPS-LB 2020Attendance in 2020 EGMS

DEWAN KOMISARISBOARD OF COMMISSIONERS

Muhammad Fadjroel Rachman Komisaris Utama President Commissioner

HadirPresent

Bobby AA. Nazief KomisarisCommissioner

HadirPresent

Wicipto Setiadi KomisarisCommissioner

Hadir melalui video teleconferencePresent through video teleconference

Abdul Muni Komisaris IndependenIndependent Commissioner


Hironimus Hilapok Komisaris IndependenIndependent Commissioner


DIREKSIBOARD OF DIRECTORS

Budi HartoDirektur Utama

President DirectorHadirPresent

Entus Asnawi MukhsonDirektur KeuanganDirector of Finance

HadirPresent

Agus Karianto Direktur SDMDirector of Human Resources


Pundjung Setya Brata Direktur Operasi 2Director of Operations 2

HadirPresent

Partha SarathiDirektur QSHE dan PengembanganDirector of QSHE and Development


Pemegang Saham/Wakil Pemegang SahamShareholders/Representatives of Shareholders

Hadir sebanyak 2.233.925.255 saham atau merupakan 62,7357414 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 3.560.849.376 saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 3.560.849.375 saham seri BPresent as many as 2,233,925,255 shares or constituted 62.7357414% of the total number of shares with voting rights issued by the Company up to the day of the Meeting, amounting to 3,560,849,376 shares, consisting of 1 (one) Dwiwarna series A share and 3,560,849,375 shares of series B

LEMBAGA/PROFESI PENUNJANG PASAR MODALCAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS/PROFESSIONALS

Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.Notaris

NotarisNotary

HadirAttend


KAP Public Accountant Firm

HadirAttend

PT Datindo Entricom Biro Administrasi EfekShare Registrar

HadirAttend

Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham/ wakil Pemegang Saham dan Lembaga/ Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai berikut:

Attendance Quorum and Decision Making The Company’s Annual GMS was attended by the Board of Commissioners, Board of Directors, Shareholders/representatives of Shareholders and Capital Market Supporting Institutions/Professionals as follows:



Pelaksanaan Pengambilan Keputusan 1. Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keenam :

Sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) juncto Pasal 25 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keenam dapat dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir

2. Mata Acara Rapat Ketujuh : Sesuai ketentuan Pasal 43 huruf a dan b POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Rapat Ketujuh dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan atau wakil mereka yang sah dihadiri paling sedikit ¾ keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sahamnya bersama-sama mewakili lebih dari ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

3. Mata Acara Kedelapan : Dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat.

4. Mata Acara Rapat Kesembilan : Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Rapat Kesembilan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Decision Making Implementation

1. First to Sixth Meeting Agenda: In accordance with Article 41 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020) juncto Article 25 verse 1 letter a of the Company’s Articles of Association, First to Sixth Meeting Agenda may be held if more than 1/2 (one-half) part of the total number of shares with voting rights present or represented and the decision is valid if approved by more than 1/2 (one-half) part of all shares with the present voting rights.

2. Seventh Meeting Agenda: In accordance with Article 43 letter a and b of POJK 15/2020 juncto Article 25 verse 2 letter a of the Company’s Articles of Association, Seventh Meeting Agenda may be held if attended by Dwiwarna Series A shareholders and other shareholders and or their valid representatives and attended by at least 3/4 of the decision is valid if approved by series A shareholders and other shareholders and/or their representatives whose shares together represent more than 3/4 of the total number of shares with voting rights present at the meeting.

3. Eighth Agenda: Due to its nature as a reporting, no decision was made on the Meeting Agenda.

4. Ninth Meeting Agenda: In accordance with Article 25 verse 4 of the Company’s Articles of Association, Ninth Meeting Agenda may be held if attended by Dwiwarna Series A shareholders and other shareholders and/or their authorized representatives who together represent more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights and the decision must be approved by Dwiwarna Series A shareholders and other shareholders and/or their authorized representatives who together represent more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present in the meeting.



Mata Acara Rapat PertamaFirst Meeting Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019. Approval of the Annual Report including Ratification of Financial Statements, Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Annual Report of Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2019.

Jumlah Pemegang Saham yang BertanyaNumber of Shareholders Who Question

NihilNil

Pengambilan Keputusan Decision Making

Dengan Pemungutan SuaraBy Voting

SetujuAgree

AbstainAbstain

Tidak SetujuDisagree

2.229.851.355 (99,82%) 4.073.900 (0,02%) 0 (0%)

Keputusan RapatResolutions

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan – Firma anggota jaringan global RSM sesuai Laporan Nomor: 00404/2.1030/AU.1/03/0181-1/1/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal material.

2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Lingkungan untuk tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan – Firma anggota jaringan global RSM sesuai Laporan Nomor: 00394/2/1030.AU.2/12/0181-1/1/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal material.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019.

1. Approve the Company’s Annual Report including Supervisory Duty Report implemented by the Board of Commissioners for 2019 fiscal year, and ratify the Company’s Consolidated Financial Statements for 2019 Fiscal Year that has been audited by Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan –RSM global network member firm– according to the Report Number: 00404/2.1030/AU.1/03/0181-1/1/IV/2020 dated on April 8, 2020, with fair opinion in all material aspects.

2. Ratify the Annual Report of Partnership and Environment Program for 2019 that has been audited by Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan –RSM global network member firm-- according to the Report Number: 00394/2/1030.AU.2/12/0181-1/1/IV/2020 dated on April 8, 2020, with fair opinion in all material aspects.

3. rant full release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions carried out during the fiscal year 2019, to the extent that such actions are not criminal actions and such actions are reflected in the Annual Report, Consolidated Financial Statements of the Company and the Annual Report on Implementation

Tindak Lanjut/ RealisasiFollow-up/Realization

Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 dipublikasikan kepada shareholder maupun stakeholder melalui situsweb terkait.The Annual Reports, including Financial Staements, Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners, and Annual Report of Partnership and Community Development Program for fiscal year 2019, are published to shareholders and stakeholders through the relevant websites.

Keputusan RUPS Tahunan 2020

Hasil keputusan RUPS Tahunan ADHI telah dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT ADHI KARYA Tbk. No. 02 tanggal 4 Juni 2020 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dengan rincian sebagai berikut:

Results of 2020 Annual GMS

The results of ADHI’s Annual GMS have been stated in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) of PT ADHI KARYA Tbk. No. 02 dated on June 4, 2020, by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. with the following details:



Mata Acara Rapat KeduaSecond Meeting Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019. Determination of the Use of Net Profit for Fiscal Year 2019


NihilNil



SetujuAgree

AbstainAbstain


2.233.694.655 (99,99%) 230.600(0,01%) 0 (0%)


1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp.663.806.247.566,- (enam ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah) sebagai berikut: a. Sebesar 10,0% atau senilai Rp.66.380.624.757,- (enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh juta enam

ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah), ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut : • Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 51% saham atau senilai Rp.33.854.369.213,-

(tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas Rupiah) akan disetorkan ke Kas Umum Negara.

• Atas kepemilikan 49% saham publik atau senilai Rp32.526.255.544,- (tiga puluh dua miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.

b. Sebesar 90% atau Rp597.425.622.809,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan Rupiah) sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran dividen per saham.”

1. Determine the Use of Net Income Attributable to Owners of Parent Entity of the Company in Fiscal Year 2019 amounting to IDR663.806.247.566 (six hundred sixty three billion eight hundred six million two hundred forty seven thousand five hundred sixty six Rupiah) as follows:a. Amounting to 10.0% or IDR66.380.624.757 (sixty six billion three hundred eighty million six hundred twenty

four thousand seven hundred and fifty seven Rupiah) shall be determined as cash dividends to be distributed to shareholders that will be paid with the following provisions:• Dividend portion of the State of the Republic of Indonesia on 51% share ownership or worth IDR33,854,369,213

(thirty three billion eight hundred and fifty four million three hundred sixty nine thousand two hundred and thirteen Rupiah) will be deposited into the State General Treasury.

• For the 49% public share ownership or worth IDR32,526,255,544 (thirty two billion five hundred sixty two million two hundred fifty five thousand five hundred and forty four Rupiah) will be distributed to shareholders in accordance with their respective holdings.

b. Amounting to 90% or IDR597,425,622,809 (five hundred ninety seven billion four hundred twenty five million six hundred twenty two thousand eight hundred nine Rupiah) is determined as unappropriated retained earnings.

2. Grant full authority and power to the Company’s Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with applicable provisions, including rounding up the payment of dividends per share.”

Tindak Lanjut/ RealisasiFollow-up / Realization

1. Keputusan telah dilaksanakan sesuai hasil RUPS.2. Pembayaran dividen bagian Negara Republik Indonesia telah dibayarkan Perseroan pada tanggal 7 Juli 2020 dan

disampaikan melalui surat no. 014-16/2020/002 tanggal 6 Agustus 2020 kepada Menteri Keuangan RI3. Pembayaran dividen atas saham publik sesuai dengan kepemilikan telah dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2020

oleh KSEI dan dilaporkan pelaksanannya kepada Perseroan melalui surat no. KSEI-13595/JKU/0720 tanggal 9 Juli 2020.

1. The resolution has been implemented in accordance with the GMS results.2. Dividend portion of the State of the Republic of Indonesia has been paid by the Company on July 7, 2020, and

submitted by letter no. 014-16/2020/002 dated on August 6, 2020, to Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

3. Dividends of public shares with respective ownership has been paid on July 8, 2020, by KSEI and reported to the Company through letter no. KSEI-13595/JKU/0720 dated July 9, 2020.



Mata Acara Rapat KetigaThird Meeting Agenda

Penetapan besaran gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya serta tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan KomisarisDetermination of salary/honorarium, facilities and other benefits and tantiem for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners


NihilNil


Dengan Pemungutan SuaraDengan Pemungutan Suara

SetujuAgree

AbstainAbstain


2.233.694.655 (99,99%) 230.600(0,01%) 0 (0%)


1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2020.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2020.

1. Grant authority and power to Dwi Warna Series A Shareholders to determine the amount of tantiem for Fiscal Year 2019, as well as to determine honorarium, allowances, and facilities for the Board of Commissioners for 2020.

2. Grant authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from Dwi Warna Series A Shareholders to determine the amount of tantiem for fiscal year 2019, as well as to determine salaries, benefits and facilities for the Board of Directors for 2020.


Besaran gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya serta tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwi Warna dalam hal ini Kementerian BUMN melalu surat no. SR-19/Wk.2.MBU.B/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020The amount of salary / honorarium, facilities and other benefits and tantiem for the Board of Commissioners and Board of Directors has been determined by the Shareholders of Series A Dwi Warna in this case the Ministry of SOEs through letter no. SR-19/Wk.2.MBU.B/08/2020 dated August 4, 2020.



Mata Acara Rapat KeempatFourth Meeting Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020. Appointment of Public Accounting Firm to audit Financial Statements and Implementation of Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2020


NihilNihil



SetujuAgree

AbstainAbstain


2.163.143.314 (96,84%) 236.600 (0,01%) 70.545.341 (3,15%)


1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan – Firma anggota jaringan RSM, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun 2020.

2. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut.

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan – Firma anggota jaringan RSM, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.”

1. Appoint Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan –RSM network member firm, as the public accounting firm that will audit the Company’s Consolidated Financial Statements and Financial Statements on Implementation of Partnership and Community Development Program (PKBL) for 2020.

2. Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of audit service fee, additional required scope of work and other reasonable requirements for the public accounting firm.

3. Grant power to the Board of Commissioners of the Company to determine a replacement public accounting firm by first obtaining the written approval of Dwiwarna Series A Shareholders in case of the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan – RSM network member firm, for any reasons whatsoever, cannot complete the audit of the Company’s Consolidated Financial Statements and Financial Statements of Implementation of Partnership and Community Development Program for fiscal year 2020, including determining fees of audit services and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.

4. Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a public accounting firm with prior written approval of Dwiwarna Series A Shareholders to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for other periods in fiscal year 2020 for the purposes and interests of the Company.


Perikatan kontrak Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan – Firma anggota jaringan RSM sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun 2020.Contract agreement of Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan – RSM network member firm as the Public Accounting Firm that will audit the Company’s Consolidated Financial Statements and Financial Statements on Implementation of Partnership and Community Development Program (PKBL) for 2020.



Mata Acara Rapat KelimaFifth Meeting Agenda

Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Approval on Stipulating Regulation of Minister of SOEs PER-08/MBU/12/2019 dated on December 12, 2019, concerning General Guidelines for Implementation of Procurement of Goods and Services in State-Owned Enterprises


NihilNil



SetujuAgree

AbstainAbstain


2.233.694.655 (99,99%) 230.600(0,01%) 0 (0%)


Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.”Confirming the implementation of Regulation of Minister of SOEs Number PER-08/MBU/12/2019 dated on December 12, 2019 concerning General Guidelines for Implementation of Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises, along with its future amandments.


Telah direalisasikanHas been realized

Mata Acara Rapat KeenamSixth Meeting Agenda

Persetujuan Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Tahap III Tahun 2020. Issuance of Continuing Bonds Public Offering Phase III in 2020


NihilNil



SetujuAgree

AbstainAbstain


2.082.474.650 (93,22%) 236.600 (0,01%) 151.214.005 (6,77%)


Menyetujui penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Tahap III Tahun 2020 dengan nilai setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) yang dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.Approve the issuance of Continuing Bonds Public Offering Phase III in 2020 with a maximum value of IDR5,000,000,000,000 (five trillion rupiah) with gradual implementation from 2020 to 2022.



Mata Acara Rapat KetujuhSeventh Meeting Agenda

Persetujuan untuk Menjaminkan sebagian besar atau seluruhnya kekayaan Perseroan. Approval to Guarantee most or all of the Company’s wealth


Oleh karena persyaratan kuorum untuk Mata Acara Ketujuh dari Rapat tidak terpenuhi maka untuk Mata Acara Ketujuh dari Rapat tidak dilakukan pembahasan dalam Rapat.Since the quorum requirement for Seventh Meeting Agenda was not established, the Seventh Meeting Agenda was not discussed in the Meeting.

Mata Acara Rapat KedelapanEighth Meeting Agenda

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan II ADHI KARYA Tahap I Tahun 2017, dan Tahap II Tahun 2019, untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2019. Realization Report on the Use of Proceeds from Sustainable Public Offering of Sustainable Bonds II ADHI KARYA Phase I Year 2017, and Phase II Year 2019, for the Period until December 31, 2019.


Direksi melaporkan kepada Rapat tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan II ADHI KARYA Tahap I Tahun 2017, dan Tahap II Tahun 2019, untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2019.The Board of Directors reported to the Meeting concerning Realization Report on the Use of Proceeds from Sustainable Public Offering of Sustainable Bonds II ADHI KARYA Phase I Year 2017, and Phase II Year 2019, for the Period until December 31, 2019.




Laporan telah disampaikan oleh Direksi dan didengar oleh seluruh peserta RUPST ADHI yang hadir.The report has been submitted by the Board of Directors and acknowledged by all participants presented in ADHI AGMS .

Mata Acara Rapat KesembilanNinth Meeting Agenda

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.Changes in the Composition of the Company’s Management


NihilNil



SetujuAgree

AbstainAbstain


1.942.682.214 (86,96%) 236.600 (0,01%) 291.006.441 (13,03 %)


1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan : a. BUDI HARTO sebagai Direktur Utama b. BUDI SADDEWA SOEDIRO sebagai Direktur Operasi 1

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2015, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.

2. Mengalihkan penugasan ENTUS ASNAWI MUKHSON yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana keputusan RUPS dimaksud.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan: a. A. SUKO WIDIGDO sebagai Direktur Operasi 1 b. A.A.G. AGUNG DHARMAWAN sebagai Direktur Keuangan

4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan: a. MUHAMMAD FADJROEL RACHMAN sebagai Komisaris Utama b. RILDO ANANDA ANWAR sebagai Komisaris c. WICIPTO SETIADI sebagai Komisaris d. HIRONIMUS HILAPOK sebagai Komisaris Independen e. BOBBY AA. NAZIEF sebagai Komisaris f. yang masing-masing diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 dan RUPS Luar Biasa

Tahun 2015, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan : a. DODY USUDO HARGO sebagai Komisaris Utama b. CAHYO R. MUZHAR sebagai Komisaris c. WIDIARTO sebagai Komisaris d. HIRONIMUS HILAPOK sebagai Komisaris Independen e. YUSTINUS PRASTOWO sebagai Komisaris

6. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 di atas, maka susunan keanggotaan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : DIREKSI : Direktur Utama : ENTUS ASNAWI MUKHSON Direktur Keuangan : A.A.G. AGUNG DHARMAWAN Direktur SDM : AGUS KARIANTO Direktur Operasi 1 : A. SUKO WIDIGDO Direktur Operasi 2 : PUNDJUNG SETYA BRATA Direktur QHSE dan Pengembangan : PARTHA SARATHI

DEWAN KOMISARIS : Komisaris Utama : DODY USODO HARGO Komisaris Independen : ABDUL MUNI Komisaris Independen : HIRONIMUS HILAPOK Komisaris : CAHYO R. MUZHAR Komisaris : WIDIARTO Komisaris : YUSTINUS PRASTOWO

7. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

8. Memberikan kuasa kepada dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.



1. Dismiss respectfully the below names as members of the Board of Directors of the Company: a. BUDI HARTO as President Director b. BUDI SADDEWA SOEDIRO as Director of Operations 1

who were appointed respectively based on the resolution of 2015 Annual GMS and 2015 Extraordinary GMS, effectively from the closing of the GMS, with high appreciation for their contribution of energy and thoughts given during their tenure as members of the Board of Directors of the Company.

2. Take over the assignment to ENTUS ASNAWI MUKHSON who was appointed based on the resolution of 2018 Annual GMS previously from Director of Finance to President Director, with the term of office of continuing the remaining term of office as of the mentioned GMS resolution.

3. Appoint the below names as members of the Board of Directors of the Company: a. A. SUKO WIDIGDO as Director of Operations 1 b. A.A.G. AGUNG DHARMAWAN as Finance Director

4. Dismiss respectfully the below names as members of the Board of Commissioners of the Company:a. MUHAMMAD FADJROEL RACHMAN as President Commissioner b. RILDO ANANDA ANWAR as Commissioner c. WICIPTO SETIADI as Commissioner d. HIRONIMUS HILAPOK as Independent Commissioner e. BOBBY A.A. NAZIEF as Commissioner

each of whom was appointed based on resolution of 2014 Annual GMS and 2015 Extraordinary GMS, effectively from the closing of the GMS, with high appreciation for their contribution of energy and thoughts given during their tenure as members of the Board of Commissioners of the Company.

5. Appoint the below names as members of the Board of Commissioners of the Company: a. DODY USUDO HARGO as President Commissioner b. CAHYO R. MUZHAR as Commissioner c. WIDIARTO as Commissioner d. HIRONIMUS HILAPOK as Independent Commissioner e. YUSTINUS PRASTOWO as Commissioner

6. With the dismissal, duties take over, and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as stated in number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5 above, the composition of the Company’s Management is as follows:

BOARD OF DIRECTORSPresident Director : ENTUS ASNAWI MUKHSON Director of Finance: A.A.G. AGUNG DHARMAWAN Director of Human Resources : AGUS KARIANTO Director of Operations 1 : A. SUKO WIDIGDO Director of Operations 2 : PUNDJUNG SETYA BRATA Director of QHSE and Development : PARTHA SARATHI

BOARD OF COMMISSIONERSPresident Commissioner : DODY USODO HARGO Independent Commissioner : ABDUL MUNI Independent Commissioner : HIRONIMUS HILAPOK Commissioner : CAHYO R. MUZHAR Commissioner : WIDIARTO Commissioner : YUSTINUS PRASTOWO 7. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in number 3 and number 5

who still serve in other positions are prohibited by the laws and regulations to have concurrent position as members of the Board of Directors or Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, the concerned must resign or be dismissed from their positions.

8. Grant authority with substitution right to the Board of Directors of the Company to state the GMS resolutions in the form of Notarial deed and meet a Public Notary or authorized officers, and make necessary adjustments or improvements if required by the authorities for the purposes of implementing the contents of the Meeting resolutions.


Mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat dimaksud sesuai dengan administrasi yang berlaku. Dasar hukum pengangkatan masing-masing pejabat dapat dilihat pada pembahasan Profil Dewan Komisaris dan Direksi dalam buku laporan iniAppoint and dismiss the mentioned officials in accordance with applicable administration. Legal basis for the appointment of each official can be seen in the section of Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors in this report book.



Tahun 2019, ADHI melangsungkan RUPS Tahunan pada tanggal 9 Mei 2019 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 1 Februari 2019.

Keputusan RUPS Tahunan Hasil keputusan dari RUPS Tahunan 2019 tersebut telah dituangkan dalam Akta No. 163 tanggal 28 Mei 2019

In 2019, ADHI held its Annual GMS on May 9, 2019, and Extraordinary GMS on February 1, 2019.

Resolution of 2019 Annual GMS The decision result of the 2019 Annual GMS has been stated in Deed No. 163 dated on May 28, 2019.

Realisasi Keputusan RUPS Tahun SebelumnyaRealization of Gms Resolution of The Previous Year

No. KeputusanResolution


1.

a. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN sesuai laporannya Nomor: 003572/2.1030/ AU.1/03/0572-1/1/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

b. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Lingkungan (“PKBL”) Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN sesuai laporannya Nomor: 00397/2.1030/AU.2/12/0572-1/1/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

a. Approve the 2018 Annual Report including the Supervisory Report of Board of Commissioners and approve the Company’s Consolidated Financial Statements Financial for the 2018 Year audited by the Office Public Accountant (“KAP”) AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & PARTNERS according to their report Number: 003572/2.1030/AU.1/03/0572-1/1/III/2019 dated March 25, 2019, and provided payment and exemption fully answer (volledig acquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out in the Fiscal Year ending on 31 December 2018 as long as these actions are not criminal and are reflected in the Company’s report books.

b. To ratify the Annual Report of the Partnership and Environment Program (“PKBL”) for Fiscal Year 2018 including the PKBL Financial Statements audited by KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN according to their report Number: 00397/2.1030/AU.2/12/0572-1/1/III/2019 dated March 25, 2019, and provide volledig acquit et de charge to the Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions of PKBL for Fiscal Year 2018, as long as these actions are not a criminal offense and are reflected in the report.






2.

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp644.158.905.208,- (enam ratus empat puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu dua ratus delapan rupiah) sebagai berikut:a. Sebesar 20,0% atau Rp128.831.781.042,- (seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh

satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat puluh dua rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 51% saham sebesar Rp65.704.694.672,- (enam puluh lima miliar tujuh ratus empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

b. Sebesar 80% atau Rp515.327.124.166,- (lima ratus lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah) ditetapkan sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian dividen Tahun Buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran dividen per saham.

1. Determine the Use of the Company’s Net Profit for Fiscal Year 2018 amounting to IDR644,158,905,208 (six hundred forty four billion one hundred fifty eight million nine hundred five thousand two hundred eight rupiah) as follows:a. 20.0% or IDR128,831,781,042 (one hundred twenty eight billion eight hundred thirty one million seven

hundred eighty one thousand forty two rupiahs) is determined as cash dividends, so that the dividend of the Republic of Indonesia share of ownership 51% shares of IDR65,704,694,672 (sixty five billion seven hundred four million six hundred ninety four thousand six hundred seventy two rupiah).

b. 80% or IDR515,327,124,166 (five hundred fifteen billion three hundred twenty -seven million one hundred twenty-four thousand one hundred sixty-six rupiah) is determined as a Profit Balance that has not been determined for use.

2. Give authority and power to the Directors of the Company with the right of substitution to further regulate the distribution of dividends for Fiscal Year 2018 in accordance with applicable regulations, including rounding up dividend payments per share.


3.

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2019.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2019.

1. Give authority and power to the Series A Dwi Warna Shareholders to determine the amount of tantiem for Fiscal Year 2018, and determine the honorarium, allowances and facilities for the Board of Commissioners for 2019.

2. Give authority and power to the Board The Commissioner first obtained written approval from the Dwi Warna Series A Shareholders to determine the amount of tantiem for Fiscal Year 2018, as well as to determine the salary, benefits and facilities for the Directors for 2019.

4.

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwi Warna dalam penunjukan KAP untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019, termasuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL Tahun Buku 2019.

2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

1. Give authority and power to the Board of Commissioners by obtaining written approval from Dwi Warna Series A Shareholders in the appointment of KAP to carry out audits of the Consolidated Financial Statements Company’sand Annual Report on the Implementation of Partnership and Community Development Program (PKBL) for the 2019 Financial Year, including stipulating a substitute KAP in the case of a designated and determined KAP for whatever reason cannot complete the audit of the Company’s Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2019 and Annual Report on the Implementation of PKBL for the Fiscal Year 2019.

2. Give delegation of authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the amount of compensation audit services, additional scope of work required and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm.


5.

Direksi melaporkan kepada Rapat tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II.The Board of Directors reports to the Meeting on the Report on the Use of Proceeds from the Public Offering of Sustainable Bonds II.






6.

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan

perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan

yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

1. To approve changes to the Company’s Articles of Association Article 3 Purpose and Objectives and Business Activities.

2. Approve to restructure all provisions in the Articles of Association in connection with the changes as referred to in point 1 of the above-mentioned decision.

3. To grant power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the decisions of the Agenda of Meeting this, including preparing and restating the entire Articles of Association in a Notarial Deed and submitting it to the competent authority for approval and/or receipt notification of amendments to the Articles of Association, as well as doing everything deemed necessary and useful for this purpose with none being excluded, including to make additions and/or changes in the amendment to the Articles of Association if this is required by the competent authority.






7.

1. Memberhentikan dengan hormat PUNDJUNG SETYA BRATA sebagai Direktur Operasi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan;

2. Mengangkat PUNDJUNG SETYA BRATA sebagai Direktur Operasi 2 Perseroan;3. Memberhentikan dengan hormat MUCHLIS RANTONI LUDDIN sebagai Komisaris Independen Perseroan,

terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Komisaris Perseroan;

4. Mengangkat ABDUL MUNI sebagai Komisaris Independen Perseroan5. Berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana

dimaksud pada angka 2 dan angka 4, adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS :Komisaris Utama : M. Fadjroel Rachman Komisaris Independen : Hironimus Hilapok Komisaris Independen : Abdul Muni Komisaris : Bobby A.A. NaziefKomisaris : Wicipto Setiadi Komisaris : Rildo Ananda AnwarDIREKSI :Direktur Utama : Budi HartoDirektur Operasi 1 : Budi Saddewa SoediroDirektur Operasi 2 : Pundjung Setya BrataDirektur Quality, Health, Safety and Environment dan Pengembangan : Partha SarathiDirektur Keuangan : Entus Asnawi MukhsonDirektur SDM : Agus Karianto

7. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyarat.

1. Dismiss respectfully PUNDJUNG SETYA BRATA as Director of Operations of the Company, effective from the close of the Meeting with gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as Member of the Company’s Board of Directors;

2. To appoint PUNDJUNG SETYA BRATA as Director of Operations 2 of the Company; 3. Dismiss respectfully MUCHLIS RANTONI LUDDIN as an Independent Commissioner of the Company, effective

as of the closing of the Meeting with gratitude for the contribution of labor and thought given while serving as a Member of the Company’s Commissioners;

4. Appoint ABDUL MUNI as an Independent Commissioner of the Company;5. The term of office of the Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners

appointed as referred to in numbers 2 and 4, is in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, with due observance of laws and regulations in the Capital Market and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.

6. With the dismissal and appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in number 1, number 2, number 3 and number 4, the composition of the Company’s Management shall be as follows:BOARD OF COMMISSIONERS:President Commissioner: M. Fadjroel RachmanIndependent Commissioner: Hironimus HilapokIndependent Commissioner: Abdul MuniCommissioner: Bobby AA NaziefCommissioner: Wicipto Setiadi Commissioner: Rildo Ananda AnwarDIRECTOR:President Director: Budi HartoDirector of Operations 1: Budi Saddewa SoediroDirector of Operations 2: Pundjung Setya BrataDirector of Quality, Health, Safety and Environment andDevelopment: Partha SarathiDirector of Finance: Entus Asnawi MukhsonDirector of Human Resources: Agus Karianto

7. Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners appointed as referred to in numbers 2 and 4 who still hold positions in other positions that are prohibited by statutory regulations to be concurrently serving as Directors and Members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, thus those concerned must resign or be dismissed from their positions.

8. Give power of attorney with the right of substitution to the Directors of the Company to declare the resolutions of the Meeting in the form of a notarial deed and appear before a Notary or authorized officer and make necessary adjustments or corrections if required.




Hasil keputusan dari RUPS Luar Biasa 2019 tersebut telah dituangkan dalam Akta No. 2 tanggal 1 Februari 2019

The decision result of the 2019 Extraordinary GMS has been stated in Deed No. 2 dated on February 1, 2019.

Keputusan RUPS Luar Biasa 2019 Resolution of 2019 Extraordinary GMS



1.

• Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan sehubungan dengan rencana pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Sektor Infrastruktur, di mana Negara Republik Indonesia mengalihkan seluruh saham Seri B milik Negara di Perseroan menjadi setoran modal pada PT Hutama Karya (Persero). Pengalihan kepemilikan saham tersebut merupakan tindakan Pemerintah yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.

• Setelah adanya pengalihan 1.816.046.623 Saham Seri B milik Negara kepada PT Hutama Karya menjadi induk usaha (holding) sehingga Perseroan berubah menjadi anak perusahaan BUMN, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 dan terjadi perubahan status pada Perseroan yang semula merupakan BUMN Persero berubah menjadi non persero.

• Berdasarkan Pasal 2A ayat 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, Perseroan sebagai anak perusahaan BUMN akan tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal sebagai berikut:1. Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum, dan/atau2. Mendapatkan kebijakan khusus Negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya

alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

Setelah dilakukan pengalihan saham Perseroan, Negara tetap memiliki pengendalian, baik langsung maupun tidak langsung di Perseroan, yaitu pengendalian langsung melalui kepemilikan atas 1 Saham Seri A Dwiwarna pada Perseroan dan pengendalian secara tidak langsung melalui kepemilikan 100% saham pada PT Hutama Karya (Persero) yang menjadi pemegang Saham Seri B terbanyak pada Perseroan. Maka tidak terjadi perubahan pengendalian pada Perseroan yang mewajibkan adanya penawaran tender wajib (mandatory tender offer) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Pengendalian Negara melalui kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna dimaksud sesuai dengan amanat PP 44 Tahun 2005 juncto PP 72 Tahun 2016.Perlu disampaikan bahwa pada tanggal pelaksanaan Rapat ini, Peraturan Pemerintah terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Hutama Karya (Persero) sedang dalam proses dan karenanya pengalihan saham Seri B milik Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) akan dilaksanakan setelah diundangkannya PP.

• Association was made in connection with the plan to establish a Holding of State-Owned Enterprises in the Infrastructure Sector, whereby the Republic of Indonesia transferred all Series B shares owned by the State in the Company to a capital deposit in PT Hutama Karya (Persero). The transfer of ownership of shares is a Government action that will be set forth in a Government Regulation.

• After the transfer of 1,816,046,623 of the State-owned Series B Shares to PT Hutama Karya became a holding company, the Company turned into a state-owned subsidiary, as referred to in Government Regulation (PP) Number 72 of 2016 and there was a change in status at the Company which was originally a State Owned Enterprise changed into non-state company.

• Based on Article 2A paragraph 7 of Government Regulation (PP) Number 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in SOEs and Limited Liability Companies, the Company as a SOE subsidiary will continue to be treated the same as SOEs for matters as follows:1. The amendment to the Company’s Articles of Obtaining Government assignments or carrying out public

services, and/or 2. Obtaining special policies of the State and/or Government, including in the management of natural

resources with certain treatment as applied to SOEs.

After the transfer of the Company’s shares, the State retains control, directly or indirectly in the Company, namely direct control through ownership of 1 Series A Dwiwarna Share in the Company and indirect control through ownership of 100% shares in PT Hutama Karya (Persero) which became the most Series B shareholder in the Company. Then there is no change of control in the Company which requires mandatory tender offers as stipulated in POJK Number 9/POJK.04/2018 concerning Open Company Takeover. State Control through the ownership of the Series A Dwiwarna Share referred to in accordance with the mandate of PP 44 of 2005 in conjunction with PP 72 of 2016. It should be noted that on the date of this Meeting, Government Regulations relating to the Addition of State Capital of the Republic of Indonesia to the Capital Stock of PT Hutama Karya (Persero) is in the process and therefore the transfer of the Series B shares owned by the Government to PT Hutama Karya (Persero) will be carried out after the promulgation of PP.






Kesimpulan Bagian Pertama Mata Acara:Rapat dengan suara terbanyak termasuk pemegang saham Seri A Dwirwarna sejumlah 2.369.705.813 saham termasuk pemegang saham Seri A Dwirwarna atau 87,22% memutuskan: Sehubungan dengan rencana penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Hutama Karya (Persero), yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan, maka RUPS- LB: Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana berikut:Sehubungan dengan rencana penambahan penyertaan modalke dalam modal saham PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA, yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan, maka Rapat:1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan,

sebagaimana berikut:Dari semula : Perseroan Terbatas ini bernama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk. disingkat PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. (selanjutnya dalam Anggaran Dasarini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan.Menjadi sebagai berikut: Perseroan Terbatas ini bernama PT ADHI KARYA Tbk.(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kesimpulan Bagian Kedua Mata Acara:1. Perubahan Pasal 5 ayat 4 huruf C Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana berikut:

Dari semula:Hak Istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah: C.1.1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini;C.1.2. Persetujuan perubahan Permodalan;C.1.3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;C.1.4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran; C.1.5. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;C.1.6. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;C.1.7. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan

lain yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS; C.1.8. Persetujuan penggunaan laba;C.1.9. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang

berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;C.2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;C.3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;C.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan, dengan mekanisme penggunaan

hak tersebut dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

Conclusion of the First Agenda:Meeting with the most votes including the holder of Dwirwarna Series A shares totaling 2,369,705,813 shares including Dwirwarna Series A shareholders or 87.22% decides: In connection with the plan to increase equity participation in the share capital of PT Hutama Karya (Persero), which originated from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia to the Company, the RUPS-LB: Approved the amendment to Article 1 paragraph 1 of the Company’s Articles of Association, as follows:In connection with plans to add capital participation in the share capital of COMPANY (PERSERO) PT HUTAMA KARYA, originating from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia to the Company, the Meeting:1. Approved the amendment to Article 1 paragraph (1) of the Company’s Articles of Association, as follows:

From the beginning: This Limited Liability Company was named COMPANY (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk. abbreviated as PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. (hereinafter referred to in this Articles of Association as simply “Company”), domiciled and headquartered in South Jakarta Administrative City.Becomes as follows: This Limited Liability Company is named PT ADHI KARYA Tbk. (hereinafter referred to as the “Company”), domiciled and headquartered in South Jakarta Administrative City.

Conclusion of the 2nd Agenda:1. Amendments to Article 5 paragraph 4 letter C of the Company’s Articles of Association, as follows:

From initially:C.1. Privileges of the Dwiwarna Series A shareholders were:C.1.1. Approval of amendments to this Articles of Association;C.1.2. Purpose for changes in Capital;C.1.3. Approval of the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and the Board of

Commissioners;C.1.4. Approval related to merger, consolidation, expropriation, separation and dissolution;C.1.5. Approval of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;C.1.6. Approval of the transfer of assets based on this Articles of Association requires the approval of the GMS;C.1.7. Approval regarding the inclusion and reduction of the process of capital participation in other companies

which based on this Articles of Association needs the approval of the GMS;C.1.8. Approval of the use of profits;C.1.9. Approval of long-term non-operational investments and financing which is based on this Articles of

Association requires the approval of the GMS;C.2. Right to nominate Prospective Members of the Board of Directors and prospective members of the Board

of Commissioners;C.3. Right to propose AGM agenda;C.4. The right to request and access company data and documents, with the mechanism for the use of said

rights in accordance with the provisions in this Articles of Association and statutory regulations.






Menjadi sebagai berikut:C. Hak istimewa pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah:C.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:C.1.1. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;C.1.2. Persetujuan perubahan Anggaran DasarC.1.3. Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham;C.1.4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran serta pengambilalihan

perusahaan oleh perusahaan lain;C.2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;C.3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;C.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;C.5. Hak untuk menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan

peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B Terbanyak, di bidang sebagai berikut:1. Bidang perencanaan strategis bisnis infrastruktur dan pengembangan wilayah;2. Bidang Pengembangan serta Investasi Bisnis Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;3. Bidang Pengadaan dan Logistik;4. Bidang Sumber Daya Manusia dan Hubungan Industrial;5. Bidang Akuntansi dan Keuangan;6. Bidang Informasi Teknologi;7. Bidang Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal;8. Bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial;9. Bidang Hukum;10. Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan,

Dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

To be as follows:C. The privileges of Dwiwarna Series A Shareholders are:C.1. The right to approve at a GMS regarding the following matters:C.1.1. Approval for the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and members of the

Board of Commissioners;C.1.2. Approval of amendments to the Articles of Association;C.1.3. Approval of changes in share ownership structure;C.1.4. Approval related to merger, consolidation, separation and dissolution and takeover of companies by

other companies;C.2. The right to propose candidates for members of the Board of Directors and candidates for the Board of

Commissioners;C.3. The right to propose GMS agenda items;C.4. The right to request and access company data and documents;C.5. The right to set strategic policies to always be in harmony and in accordance with the policies and

regulations that apply to the Most Series B Shareholders, in the following fields:11. Strategic business planning for infrastructure and regional development;12. Infrastructure Development and Investment Sector Business and Regional Development;13. Procurement and Logistics;14. Human Resources and Industrial Relations;15. Accounting and Finance;16. Technology Information;17. Risk Management and Internal Oversight;18. Health, Safety, Environmental Management and Social Responsibility;19. Legal Sector;20. Partnership and Community Development Program.

with the mechanism for the use of said rights in accordance with the provisions in this Articles of Association and laws and regulations.





3. Penambahan dalam Pasal 5 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:E. Pemegang saham Seri A Dwiwarna dapat memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak

Perseroan terkait dengan hak untuk:1. Mengubah Anggaran Dasar.2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.3. Mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.4. Mengusulkan mata acara RUPS.5. Meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan. 6. Menetapkan kebijakan strategis agar selalu selarasa dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan

yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dalam bidang sesuai ketentuan butir c.5 ayat ini.

Dengan syarat perubahan Anggaran Dasar ini berlaku efektifsetelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA dan juga telah ditandatanganinya Akta Pengalihan Saham Perseroan Milik Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 3 di atas.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

3. Additions to Article 5 paragraph 4 letter E of the Company’s Articles of Association, as follows:E. Dwiwarna Series A shareholders can authorize the Company’s Most Series B Shareholders with regard to the

right to:7. Amend the Articles of Association.8. Appoint and dismiss members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.9. Propose Prospective Members of the Board of Directors and Prospective Members of the Board of

Commissioners.10. Propose GMS agenda items.11. Request and access company data and documents.12. Establish strategic policies so that they are always in harmony and in accordance with policies and

regulations that apply to the Company’s Most Series B Shareholders in the fields in accordance with the provisions in point C.5 of this paragraph.

With the requirement that the amendment to this Articles of Association become effective after the issuance of the Government Regulation related to the Addition of the Republic of Indonesia’s State Capital to the Share Capital of PT HUTAMA KARYA COMPANY (PT HUTAMA KARYA) and the signing of the Deed of Transfer of State-Owned Companies of the Republic of Indonesia into the Company’s Capital (PERSERO) PT HUTAMA KARYA based on statutory provisions in force.

4. Agree to rearrange all provisions in the Company’s Articles of Association in connection with changes as referred to in items 1 to 3 above.

5. Grant power and authority to the Board of Directors with substitution rights to take all necessary actions related to decisions on the agenda of the Meeting, including compiling and restating the entire Articles of Association in a Notarial Deed and conveying to the competent authority to obtain approval and/or receipt notification of amendments to the Articles of Association, to do everything deemed necessary and useful for this purpose with none being excluded, including to make additions and/or changes in the amendment to the Articles of Association if this is required by the competent authority.




Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tugas Dewan komisaris BUMN yakni mengawasi Ddireksi dalam menjalankan kepengurusan Persero, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Sebagai organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif, Dewan Komisaris ADHI melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Manajemen dan Insan ADHI merealisasikan penerapan GCG pada seluruh tingkatan maupun jenjang organisasi. Pelaksanaan tugas akan dipertanggungjawabkan dalam RUPS sebagai perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris senantiasa dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris dalam setiap RUPS Tahunan Perseroan.

Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan KomisarisTugas dan wewenang pengawasan serta pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi juga diatur di dalam Board Manual Perseroan dan mengacu dengan Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan dan pemberian nasihat terbatas pada isu- isu yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Pada tahun 2020, Perseroan telah melakukan peninjauan ulang terhadap Pedoman Kerja Dewan Komisaris pada tanggal 7 Oktober 2020.

Isi dari Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris antara lain:

1. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris2. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris3. Hak-hak Dewan Komisaris4. Organ Pendukung Dewan Komisaris5. Prinsip-prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris6. Tanggung Jawab Dewan Komisaris7. Rapat Dewan Komisaris8. Etika Jabatan9. Hubugan Kerja Dengan Direksi10. Benturan Kepentingan

Kriteria dan Prosedur Penentuan Dewan Komisaris

Berikut kriteria penentuan anggota Dewan Komisaris berdasarkan Board Manual Dewan Komisaris yang telah diperbaharui pada tanggal 7 Oktober 2020 dan selaras dengan Anggaran Dasar ADHI, serta mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Based on Article 31 of Law Number 19 Year 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs), the duty of a State Owned Enterprise Board of Commissioners is to supervise Board of Directors in carrying out the management of the Persero, and provide advice to the Directors. As a Company organ that has the duty and collective responsibility, ADHI Board of Commissioners supervises and provides advice to the Directors and ensure that ADHI Management and People realize the implementation of GCG at all levels and levels of the organization. The responsibility of the Board of Commissioners to the GMS is the realization of the accountability of supervision of the management of the company in the context of implementing GCG principles. The performance of the Board of Commissioners is evaluated based on the elements of performance appraisal that are prepared independently by the Board of Commissioners in every Company’s Annual GMS.

Board of Commissioners’ Work ProceduresSupervisory duties and authorities and provision of advice from the Board of Commissioners to the Board of Directors are also regulated in the Company’s Board Manual and refer to the Articles of Association of the Company. The Board of Commissioners in carrying out supervisory duties and authorities and giving advice is limited to issues related to the Company’s business activities. In 2020, the Company has conducted a review of the Board of Commissioners’ Work Procedures on October 7, 2020.

The Board of Commissioners’ Work Procedures consist of:

1. Requirements and Composition of the Board of Commissioners

2. Duties and Authorities of the Board of Commissioners3. Rights of the Board of Commissioners4. Supporting Organs of the Board of Commissioners5. Decision-Making Principles of the Board of Commissioners6. Responsibilities of the Board of Commissioners7. Meetings of the Board of Commissioners 8. Code of Conducts 9. Work Relationship with the Board of Directors10. Conflict of Interest

Criteria and Procedures for Determining Board of CommissionersThe following is criteria for determining members of the Board of Commissioners based on Board Manual of the Board of Commissioners that has been updated on October 7, 2020, and in accordance with the Articles of Association of ADHI, and refers to Regulation of Minister of SOEs No. 02/MBU/02/2015 concerning




Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 10/MBU/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.2. Cakap melakukan perbuatan hukum.3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum dan selama menjabat Anggota

Dewan Komisaris:a. Tidak pernah dinyatakan pailit.b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

1). Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.2). Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

3). Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/ atau laporan keuangan kepada OJK.

4). Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

5). Memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

6). Memiliki integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan.

7). Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan.

8). Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9). Tidak ada hubungan keluarga antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Ketentuan Masa Jabatan RUPS memiliki kewenangan penuh dalam mengatur masa jabatan anggota Dewan Komisaris. Mengingat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris diangkat untuk

Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of Minister of SOEs No. 10/MBU/10/2020 dated October 09, 2020, concerning Amendment to Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

1. Has good character, morals and integrity.2. Competent in carrying out legal actions.3. In 5 (five) years prior to and during his term of office as a

Member of the Board of Commissioners:a. Never been declared bankrupt.b. Never been a member of the Board of Directors and/or a

Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt.

c. Have never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country’s finances and/or related to the financial sector.

d. Never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who during his tenure:1). Never held an Annual GMS2). His responsibilities as a member of the Board

of Directors and/or member of the Board of Commissioners have never been accepted by the GMS or have not given accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and

3). Has caused companies that obtained licenses, approvals, or registrations from OJK to not fulfill the obligation to submit Annual Reports and/or financial reports to OJK.

4). Having a commitment to comply with laws and regulations.

5). Having knowledge and/or expertise in the fields required by the Company.

6). Have integrity, dedication, understanding of company management issues.

7). Have adequate knowledge in the Company’s business fields.

8). Provide sufficient time to carry out their duties and other requirements based on statutory regulations.

9). There is no family relationship between members of the Board of Commissioners and between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors up to the third degree, both in a straight line and to the side, including relationships arising from marriage.

Terms of Tenure The GMS has full authority in regulating the term of office of members of the Board of Commissioners. Considering as stipulated in the Articles of Association of the Company, the



masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Dalam satu periode masa jabatan Dewan Komisaris, paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, Pemegang Saham memiliki hak untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai berikut: Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan :

1. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik2. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan

perundang-undangan3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau

negara 4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau

kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris

5. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

6. Mengundurkan diri7. Alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan

dan tujuan Perseroan

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Meninggal dunia;2. Masa jabatan anggota dewan komisaris berakhir;

3. Mengundurkan diri;4. Tidak lagi memenuhi persyaratan formal sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris ADHI telah diatur dalam Pedoman Kerja, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dan maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi yang diangkat oleh RUPS dengan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Perseroan juga wajib memiliki Komisaris Independen dengan jumlah paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah jajaran anggota Dewan Komisaris.

Pada tahun 2020, komposisi Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2020.

Board of Commissioners is appointed for a certain term of office and can be reappointed. In one term of office of the Board of Commissioners, no later than 5 (five) years or until the closing of the Annual GMS at the end of 1 (one) term of office, the Shareholders have the right to at any time dismiss the current member of the Board of Commissioners. The term of office of a member of the Board of Commissioners ends if the member of the Board of Commissioners meets the following criteria:

1. Can not carry out their duties properly2. Violate the provisions of the Articles of Association and/or

legislation3. Engage in actions that harm the Company and/or the

country4. Take action violating ethics and/or propriety that should be

respected as members of the Board of Commissioners5. Being found guilty by a court decision that has permanent

legal force6. Resignation7. Other reasons deemed appropriate by the GMS for the

interests and purposes of the Company

The term of office of members of the Board Commissioner ends if they meet the following criteria:

1. Passed Away;2. The term of office of the members of the board of

commissioners ends;3. Resign;4. No longer meets formal requirements in accordance with

applicable laws and regulations;5. Dismissed by GMS decision.

Number, Composition and Appointment Basis of Members of the Board of Commissioners

The composition of ADHI Board of Commissioners has been stipulated in the Working Guidelines, consisting of at least 2 (two) people, and the maximum is equal to the number of members of the Board of Directors appointed by GMS with one of them appointed as President Commissioner. The Company is also obliged to have an Independent Commissioner with a total of at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners.

In 2020, the composition of the Board of Commissioners of the Company changed in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 4, 2020.



Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris tanggal 1 Januari hingga 4 Juni 2020:

Composition of the Board of Commissioners from January 1 to June 4, 2020 was

NamaName

JabatanPosition

Dasar PengangkatanAppointment Basis

Akhir Periode JabatanEnd of Service

Muhammad Fadjroel Rachman Komisaris UtamaPresident Commissioner

RUPS Luar Biasa 22 September 2015Extraordinary GMS of 22 September 2015 RUPS 2020

Bobby AA. Nazief Komisaris Commissioner

RUPS Tahunan pada 10 Maret 2017Annual GMS of 10 March 2017 RUPS 2022

Rildo Ananda Anwar Komisaris Commissioner


Wicipto Setiadi Komisaris Commissioner

RUPS Tahunan pad RUPS Tahunan pada 20 Maret 2015Annual GMS of 20 March 2015 a 20 Maret 2015

RUPS 2020




RUPS Tahunan pada 9 Mei 2019Annual GMS of 9 May 2019 RUPS 2024

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris sejak 4 Juni hingga 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Composition of the Board of Commissioners from June 4 to December 31, 2020 is:

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dalam board manual disebutkan bahwa pengangkatan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon anggota Dewan Komisaris yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menadatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris. Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A dwiwarna.

Fit and Proper Test

In the Board Manual, it is stated that the appointment of the Board of Commissioners is determined by GMS in accordance with the mechanisms and provisions of the legislation and carried out through a fit and proper test mechanism. Prospective members of the Board of Commissioners who have passed the fit and proper test shall sign a management contract prior to their appointment as a member of the Board of Commissioners. Fit and proper test is conducted by Ministry of SOEs as the Shareholder of Dwiwarna Series A.

NamaName

JabatanPosition



Dody Usodo Hargo Komisaris UtamaPresident Commissioner

RUPS Tahunan 4 Juni 2020Annual GMS of 4 June 2020 RUPS 2025

Cahyo R. Muzhar Komisaris Commissioner


Yustinus Prastowo Komisaris Commissioner


Widiarto Komisaris Commissioner





RUPS Tahunan pada 9 Mei 2019Annual GMS of 9 May 2019 RUPS 2024



Tugas Dewan Komisaris

Sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Laksana Kerja, tugas Dewan Komisaris secara kolektif adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

2. Memberikan nasihat kepada Direksi.3. Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang

Perseroan, rencana kerja dan anggaran Perseroan, ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Selain tugas-tugas pokok tersebut, dalam board manual Dewan Komisaris juga ditetapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang terkait dengan :

1. Tugas Dalam Rapat Umum Pemegang Saham2. Tugas Dalam Pelayanan Stakeholders3. Tugas Dalam Sistem Pengendalian Internal4. Tugas Dalam Manajemen Risiko5. Tugas Dalam Teknologi Informasi6. Tugas Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia7. Tugas Dalam Kebijakan Akuntansi8. Tugas Dalam Pengadaan Barang dan Jasa9. Tugas Dalam Kebijakan Mutu dan Pelayanan 10. Tugas Dalam Pengawasan Terhadap Kepatuhan Dalam

Perundang-undangan11. Tugas Dalam Pengawasan Terhadap Kepatuhan akan RKAP

dan RJPP12. Tugas Dalam Pemberian Otorisasi13. Tugas Dalam Penetapan KAP14. Tugas Dalam Pengendalian Sistem Pengelolaan dan Tindak

Lanjut Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing)15. Tugas Dalam Pengawasan Kinerja Perusahaan16. Tugas Dalam Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi17. Tugas Dalam Pengelolaa Perusahaan Anak/Perusahaan

Patungan18. Tugas Dalam Pemilihan Calon Anggota Direksi da Dewan

Komisaris Perusahaan Anak/Perusahaan Patungan 19. Tugas Menilai Kinerja Direksi20. Tugas Dalam Fungsi Nominasi dan Remunerasi Dewan

Komisaris dan Direksi21. Tugas Dalam Nominasi dan Seleksi Calon Direksi.

Duties of the Board of CommissionersAs stated in Work Procedures, the duties of Board of Commissioners are collectively as follows:

1. To supervise management policies, the management is generally good regarding the company and the company’s business conducted by the directors.

2. To give advice to Board of Directors.3. To supervise the implementation of the Company’s long-

term plans, work plans and budget of the Company, provisions of the articles of association and resolutions of the GMS and the laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.

In addition to above main duties in the Board of Commissioners’ Board Manual, it is also determined the duties and responsibilities of the Board of Commissioners related to:

1. Duties in General Meeting of Shareholders2. Duties in Service of Stakeholders3. Duties in Internal Control System4. Duties in Risk Management5. Duties in Information Technology6. Duties in Human Resource Management7. Duties in Accounting Policy8. Duties in Procurement of Goods and Services9. Duties in Quality and Service Policy 10. Duties in Supervision of Compliance in Legislation11. Duties in Compliance Supervision of RKAP and RJPP12. Duties in Providing Authorization 13. Duties in KAP Appointment14. Duties in Control of Management System and Follow-up of

Whistleblowing15. Duties in Corporate Performance Control16. Duties in Disclosure and Confidentiality of Information17. Duties in the Management of Subsidiaries/Joint Ventures18. Duties in Selection of Prospective Members of the Board of

Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries/Joint Ventures

19. Duties in Assessing the Performance of the Board of Directors

20. Duties in Nomination and Remuneration Function of the Board of Commissioners and Board of Directors

21. Duties in Nomination and Selection of Prospective Directors.



Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan

2. Memberikan pendapat terkait RKAP serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan

4. Melaporkan kepada pemegang saham seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan

5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan

6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan

7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta.

8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

11. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

12. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS

13. Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

14. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perseroan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan.

15. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

Responsibilities of the Board of CommissionersThe Board of Commissioners is obliged to do the following:

1. Responsible and authorized to supervise the management policies, the management process in general, both regarding the Company and the Company’s business, and provide advice to Directors in carrying out Company management

2. Provide opinions and RKAP and other work plans prepared by Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association

3. Follow the development of the Company’s activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important to the management of the Company

4. Report to Dwiwarna A series shareholders if there are symptoms of a decline in corporate performance

5. Propose to the GMS the appointment of a public accountant who will examine the Company’s books

6. Researching and analyzing periodic reports and annual reports prepared by the Directors and signing annual reports

7. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding annual reports, if requested.

8. Make minutes of the Board of Commissioners’ meeting and keep a copy.

9. Report to the company regarding ownership of shares and/or their families in the Company and other companies.

10. Provide reports on the supervisory tasks that have been carried out during the new financial year to the RUPS

11. Provide an explanation of everything asked or requested by the Dwiwarna A series shareholders by taking into account the laws and regulations in the capital market.

12. Carrying out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as it does not conflict with the laws and regulations, the articles of association and/or the resolution of the GMS

13. Monitor and ensure that GCG has been implemented effectively and sustainably.

14. Ensuring that the Company’s Annual Report contains information regarding its identity, main works, Board of Commissioners positions in other companies, including meetings conducted in one financial year (internal meetings or joint meetings with Directors), as well as honorarium, facilities and/or other benefits received from the Company.

15. Supervision and provision of advice is carried out for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company, and is not intended for the interests of certain parties or groups.



Hak Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki hak untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima honorarium dan tunjangan/ fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan;

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Wewenang sebagai berikut:

1. Memeriksa PerseroanDalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk secara bersama-sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan:a. Memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya,

memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan perseroan.

b. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perseroan.

c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.

e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan.

f. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.

g. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

h. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

2. Membentuk Komite dan Bantuan Tenaga Ahlia. Mengangkat dan memberhentikan seorang sekretaris

Dewan Komisarisb. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, dan

Nominasi, Komite Pengawasan GCG dan Legal, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan

c. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu

Rights of the Board of CommissionersThe Board of Commissioners has the rights to obtain the following:

1. Receiving honorarium and allowances/facilities including tantiem and compensation after office with the type and amount determined by GMS under the provisions of legislation.

2. Resigning from his/her position before the end of his/her term of office by notifying the Company in writing about his/her intentions.

Authorities of the Board of Commissioners The Board of Commissioners has the following authorities:

1. Inspecting the CompanyIn carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners has the authority to jointly or individually at any time during the Company’s office hours:a. Checking books, letters, and other documents, checking

cash for verification purposes and other securities and checking the Company’s wealth.

b. Entering the grounds, buildings and offices used by the Company.

c. Request clarification from the Board of Directors and/or other officials regarding all matters relating to the management of the Company.

d. Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Directors.

e. Attending Board of Directors’ meetings and provide insights on what was discussed.

f. Requesting the Directors and/or other officials under the Directors with the knowledge of the Directors to attend the Board of Commissioners’ meeting.

g. Taking care of the Company in certain circumstances for a certain period in accordance with the provisions of the Articles of Association.

h. Carrying out other supervisory authorities in so far as they are not in conflict with statutory regulations, Articles of Association and/or decisions of the GMS.

2. Establishing a Committee and Expert Assistancea. Appoint and dismiss a secretary of the Board of

Commissionersb. Establish an Audit Committee, Remuneration and

Nomination Committee, GCG and Quality Monitoring Committee, Risk Management Monitoring Committee and other committees, if deemed necessary by paying attention to the Company’s capabilities

c. Use experts for certain things and within a certain period at the expense of the Company, if deemed necessary



d. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Corporate Secretary dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern

3. Memberhentikan sementara Anggota DireksiDewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi. Ketentuan pemberhentian sementara waktu Anggota Direksi adalah sebagai berikut: Alasan pemberhentian sementara waktu adalah apabila Anggota Direksi melakukan salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:

a. bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan• melalaikan kewajibannya; • melakukan tindakan yang dapat merugikan

Perseroan; • melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau

kepatutan • tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik • terdapat alasan mendesak bagi Perseroan.

b. Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan pemberhentian sementara paling lambat 2 hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.

c. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

d. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya utk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS.

e. Pemberhentian sementara tersebut menjadi batal jika jangka waktu penyelenggaraan RUPS melampaui waktu yang ditentukan dan/atau jika RUPS tidak dapat mengambil keputusan. Apabila dinyatakan batal, pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, sehingga Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

d. Approve the appointment and dismissal of the Corporate Secretary and/or Head of the Internal Supervisory Unit

3. Temporarily Dismissing Members of the Board DirectorsThe Board of Commissioners is authorized to temporarily dismiss one or more Directors.The provisions to temporary dismiss member(s) of the Board of Directors are as follows:Reasons for temporary dismissal if Members of the Board of Directors do one or more of the following:

a. take actions in contravention of the Articles of Association and laws and regulations;• neglect its obligations; • take actions that may harm the Company; • commit acts that violate ethics and/or propriety;• unable to do the job properly;• any urgent reasons for the Company.

b. Temporary dismissal must be notified in writing to the concerned with the reasons that caused the temporary dismissal no later than 2 days after the establishment of the temporary dismissal.

c. Within a period of no later than 90 (ninety) days after the date of temporary dismissal, the Board of Commissioners shall convene a GMS to withdraw or confirm the decision of such temporary dismissal.

d. If the member of the Board of Directors who is temporarily dismissed is not present at the GMS after being called in writing, then the member of the Board of Directors who is temporarily dismissed is considered not using his right to defend himself in the GMS and has accepted the GMS decision.

e. The temporary dismissal becomes void if the period of GMS implementation exceeds the specified time and/or if the GMS is unable to make a decision. If declared void, the temporary dismissal cannot be extended or reassigned for the same reason, so the Board of Directors shall carry out its duties again as usual.



Pembagian Tugas Antar Dewan KomisarisPembagian tugas dan wewenang di antara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk senantiasa memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan Perseroan dan arahan pemegang saham. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor: KEP.006/DK-AK/2019 tentang Pembagian Tugas Anggota-anggota Dewan Komosaris ADHI yang disahkan pada tanggal 13 Mei 2019, diputuskan 5 (lima) Bidang Tugas untuk Anggota Dewan Komisaris yaitu: (1) Bidang Tata Kelola Perusahaan, (2) Bidang Pengembangan Bisnis, (3) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan TI, (4) Bidang Pengendalian Risiko, dan (5) Bidang Keuangan dan Audit.

Berikut Tugas Masing-masing Anggota Dewan Komisaris :

Division of Duties among the Board of CommissionersThe distribution of duties and authorities among members of the Board of Commissioners is regulated by the Board of Commissioners itself, and for the duties’ smooth implementation. Each member of the Board of Commissioners is responsible for continuously monitoring the effectiveness of implementation of policies and decision-making processes conducted by the Board of Directors in order to always comply with the Company’s objectives and the direction of shareholders. As stated in Decree of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Number: KEP.006/DK-AK/2019 concerning Distribution of Duties of Members of ADHI Board of Commissioners, which was ratified on May 13, 2019, there are 5 (five) Areas of Duty for Members of the Board of Commissioners, namely: (1) Corporate Governance Division, (2) Business Development Division, (3) Human Resources (HR), Organization and IT Division, (4) Risk Control Division, and (5) Finance and Audit Division.

Respective duties of Members of the Board of Commissioners are as follows:

NamaName

JabatanPosition

TugasDuties

Dody Usodo Hargo Komisaris UtamaPresident Commissioner

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang meliputi: memberikan masukan, arahan, dan mengintegrasikan masukan dari kelima bidang tugas, dalam rangka melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan, melakukan tugas secara khusus menurut Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta bertindak untuk kepentingan dan usaha Perseroan dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.In charge of leading and coordinating the implementation of the duties of the Board of Commissioners which includes: providing input, direction, and integrating input from the five task fields, in order to supervise management policies and provide advice to the Directors in carrying out management activities of the Company, perform special tasks according to the Company’s Articles of Association, applicable laws and/or based on the General Meeting of Shareholders’ Resolutions, and act in the interests and business of the Company and are accountable to the General Meeting of Shareholders.

Cahyo R. Muzhar KomisarisCommissioner

Merupakan ketua komite pengawasan GCG dan Legal, sehingga bertugas untuk memberikan masukan, arahan dan rekomendasi kepada Direksi di bidang Legal dan Tata Kelola Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) secara terencana dan berkelanjutan.As the Chairman of GCG and Legal supervising committee, he is assigned to provide input, direction and recommendations to the Board of Directors in the field of Legal and Corporate Governance by applying the principles of Good Corporate Governance in a planned and sustainable manner.

Yustinus Prastowo KomisarisCommissioner

Bertugas sebagai Wakil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu, sehingga bertugas untuk memberikan masukan, arahan dan rekomendasi kepada Direksi di bidang Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi.As Vice Chairman of Risk and Quality Management Monitoring Committee, he is assigned to provide inputs, directions and recommendations to the Board of Directors in the field of Business Development and Information Technology.

Widiarto KomisarisCommissioner

Merupakan Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu, sehingga bertugas untuk memberikan masukan, arahan, dan rekomendasi kepada Direksi di bidang Pengendalian Risiko Perusahaan dan Kebijakan Mutu.As the Chairman of Risk and Quality Management Monitoring Committee, he is assigned to provide input, direction, and recommendations to the Board of Directors in the field of Corporate Risk Control and Quality Policy.



Pengembangan Kompetensi

Lebih rinci mengenai pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan di dalam buku Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2020Berikut ini adalah uraian Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Nasihat kepada Direksi selama tahun 2020:

1. Dewan komisaris telah melakukan telaahan dan memberikan nasihat serta persetujuan terkait aksi korporasi yang dilakukan perseroan sebagai berikut:• Penjaminan piutang oleh perseroan yang membutuhkan

surat persetujuan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham seri A Dwiwarna;

• Pemenuhan target-target dalam RKAP dan KPI;• Pelaksanaan dan tata kelola proyek strategis nasional

kereta api ringan/Light Rail Transit (LRT);• Penyertaan ekuitas dalam paket Jalan Tol Yogyakarta –

Bawean;• Keikutsertaan perseroan dalam konsorsium BUMN

Karya;• Masalah investasi KSO pada PT Jiwasraya (Persero);• Penerbitan Obligasi tahun 2020;• Keterbukaan informasi dalam pelaksanaan buyback

saham;• Pembentukan perusahaan patungan dan/atau badan

usaha pelaksana; dan• Penyertaan ekuitas perseroan dalam tenderisasi ataupun

investasi.2. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap

penerapan tata kelola perusahaan sebagai berikut:• Kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan kegiatan perseroan;• Penerapan aturan PSAK 71,72, dan 73 dalam perseroan;• Penyusunan Revisi RKAP 2020 yang disesuaikan dengan

keadaan ekonomi nasional dan situasi pandemi;• Penyempurnaan manual manajemen risiko dan

Competency Development

More details about educational and training program attended by members of the Board of Commissioners throughout 2020 can be found in the Company Profile section of this Annual Report.

Implementation of Duties of the Board of Commissioners in 2020The following describes the Implementation of Supervision and Advice Provision to the Board of Directors during 2020:

1. The Board of Commissioners has conducted a review and provided advice and approval related to corporate actions conducted by the Company as follows:• Guarantee of receivables by the Company that requires

the approval letter of the Minister of SOEs as the Shareholder of Dwiwarna Series A;

• Fulfillment of targets in RKAP and KPI;• Implementation and governance of national strategic

projects of light rail/Light Rail Transit (LRT);• Equity participation in Yogyakarta – Bawean Toll Road

package;• The Company’s participation in the BUMN Karya

consortium;• KSO’s investment issue with PT Jiwasraya (Persero);• Bond Issuance in 2020;• Disclosure of information in the implementation of

buyback;• Establishment of joint ventures and/or implementing

business entities; and• The Company’s equity participation in tender or

investment.2. The Board of Commissioners has supervised the

implementation of corporate governance as follows:• Compliance of the Board of Directors to laws and

regulations related to the Company’s activities;• Application of PSAK 71.72, and 73 in the Company;• Preparation of Revised RKAP 2020 to be adjusted to the

state of the national economy and pandemic situation;• Improvement of risk management manual and

NamaName

JabatanPosition

TugasDuties


Bertugas sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, sehingga berkewajiban untuk memberikan masukan, arahan, dan rekomendasi kepada Direksi di bidang Sumber Daya Manusia (termasuk fungsi Nominasi dan Remunerasi) dan Organisasi.As the Chairman of Nomination and Remuneration Committee, he is obliged to provide input, direction, and recommendations to the Board of Directors in the field of Human Resources (including the functions of Nomination and Remuneration) and the Organization.


Bertugas sebagai Ketua Komite Audit, sehingga berkewajiban untuk memberikan masukan, arahan, dan rekomendasi kepada Direksi di bidang Keuangan dan Audit.As the Chairman of Audit Committee, he is obliged to provide input, direction, and recommendations to the Board of Directors in the field of Finance and Audit.



penyusunan risk register sesuai risk appetite and tolerance 2020 perseroan;

• Menindaklanjuti hasil assessment penerapan GCG yang disampaikan oleh BPKP;

• Memastikan talent pool sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

• Penyempurnaan struktur organisasi dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);

• Penyusunan kebijakan, sasaran, dan deklarasi perseroan dalam memenuhi sertifikasi ISO 37001:13 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;

• Penunjukan dan perubahan anggota komisaris dan direksi anak perusahaan;

• Penyempurnaan Tata Kelola Aset Manajemen;• Realisasi dan penyempurnaan Manual Building

Information Technology (BIM) perseroan; dan• Penyusunan RKAP 2021

3. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan dan memberi nasihat terkait hal-hal lainnya, sebagai berikut:• Kerja sama perseroan dengan instansi Pemerintah

Indonesia yang dapat membantu pelaksanaan proses bisnis perseroan;

• Mendorong pembentukan risk champion team dalam menganalisa risiko;

• Pembentukan departemen engineering di bawah Direktorat QHSE & Pengembangan;

• Mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN);

• Menangani pengaduan masyarakat;• Menangani penyebaran Corona Virus Disease 2019

(Covid-19); dan• Penunjukkan Kantor Akuntan Pajak (KAP).

Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi adalah sebagai berikut:

1. Setiap Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keputusan Dewan Komisaris.

2. Setiap Anggota Dewan Komisaris terlibat dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

3. Setiap kebijakan di lingkungan internal Dewan Komisaris yang belum memiliki standar baku, harus diatur dalam suatu kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

4. Dalam menetapkan keputusan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

5. ltikad baik6. Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup7. lnvestigasi terhadap permasalahan serta berbagai

kemungkinan pemecahan8. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk

kepentingan Perseroan.

preparation of risk register in accordance with the Company’s risk appetite and tolerance in 2020;

• Follow up on the assessment results of GCG implementation submitted by BPKP;

• Ensure the talent pool in accordance with the prevailing laws and regulations;

• Improvement of organizational structure and Long-Term Plan of the Company (RJPP);

• Preparation of the company’s policies, objectives, and declarations in fulfilling ISO 37001:13 certification on Anti-Bribery Management System;

• Appointment and change of commissioners and directors of subsidiaries;

• Improvement of Asset Management Governance;• Realization and improvement of the Company’s Manual

Building Information Technology (BIM); and• Preparation of RKAP 2021

3. The Board of Commissioners has also supervised and advised on other matters, as follows:• The Company’s cooperation with Government of

Indonesia agencies that can assist the implementation of the Company’s business processes;

• Encourage the establishment of risk champion team in analyzing risks;

• Establishment of engineering department under Directorate of QHSE & Development;

• Apply for State Capital Investment (PMN);• Handling public complaints;• Handling the spread of Corona Virus Disease 2019

(COVID-19); and• Appointment of Tax Accounting Firm (KAP).

Decisions, Recommendations and Implementation of Duties of Board of CommissionersThe principles of decision-making of the Board of Commissioners in the implementation of supervisory duties and the provision of advice to the Board of Directors are as follows:

1. Each Member of the Board of Commissioners is responsible for the decision of the Board of Commissioners.

2. Each Member of the Board of Commissioners is involved in the decision-making process of the Board of Commissioners.

3. Any policy in the internal environment of the Board of Commissioners that does not have a standard, shall be stipulated in a special policy stipulated by the Board of Commissioners.

4. In determining a decision on an issue, each Member of the Board of Commissioners shall consider the following principles:

5. Good faith6. Rational considerations and sufficient information7. Investigation on problems and possible solutions8. Made based on consideration solely for the benefit of the

Company.



Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris ADHI telah mengeluarkan 28 Keputusan sebagai berikut:

Throughout 2020, ADHI Board of Commissioners has issued 28 Decisions as follows:

No. Tanggal SuratDate of Letter

Nomor SuratLetter Number

KepadaAddressee

PerihalSubject

1. 1 Februari 2020 KEP. 001/DK-AK/2020 Sdr. Taufik Hidayat

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Taufik Hidayat sebagai Anggota Komite Audit PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Decision of ADHI Board of Commissioners concerning Reappointment of Taufik Hidayat as a Member of Audit Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

2. 31 Maret 2020 KEP. 002/DK-AK/2020 Sdr Arfiana Mahdiati

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Arfiana Mahdiati sebagai Staf Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Decision of the Board of Commissioners of ADHI concerning the Reappointment of Arfiana Mahdiati as Staff of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

3. 17 April 2020 KEP.003/DK-AK/2020 Dewan Komisaris

Keputusan Dekom tentang Pembagian Tugas Anggota-Anggota DekomDecree of the BOC on the Division of Duties of The Members of the BOC

4. 17 April 2020 KEP.004/DK-AK/2020Hironimus Hilapok, Rildo Ananda Anwar dan Yusuf Wiyono, Direksi

Keputusan Dekom tentang Pembentukan Komite Nominasi dan RemunerasiDecree of the BOC on the Establishment of a Nomination and Remuneration Committee

5. 17 April 2020 KEP.005/DK-AK/2020 Wicipto Setiadi, Hironimus Hilapok, Direksi

Keputusan Dekom tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua KPMR ADHIDecree of the BOC on the Dismissal and Appointment of the Chairman of KPMR ADHI

6. 30 April 2020 KEP.006/DK-AK/2020 Sdr. Pratikno

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Pratikno sebagai Anggota KPMR PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Decision of the Board of Commissioners of ADHI concerning the Reappointment of Pratikno as a KPMR Member of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

7. 30 April 2020 KEP.006A/DK-AK/2020 Sdr. Agus Riyadi

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Agus Riyadi sebagai Anggota KP GCG dan Mutu PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Decision of the Board of Commissioners of ADHI concerning the Reappointment of Agus Riyadi as a Member of KP GCG and Mutu pt Adhi Karya (Persero) Tbk.

8. 13 Mei 2020 KEP.007/DK-AK/2020 Direksi, dan yang terkait

Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembentukan Panitia Negosiasi Penambahan Biaya Jasa Audit TB 2019Decision of the Board of Commissioners on the Establishment of a Negotiating Committee to Increase the Cost of Audit Services FY2019


Keputusan Dekom tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Operasi IDecree of the BOC on the Appointment of Acting Director of Operation I


Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Audit Tahun Buku 2020Decision of the Board of Commissioners of ADHI on the Establishment of Audit Service Procurement Committee for Fiscal Year 2020

11. 8 Juni 2020 KEP.010/DK-AK/2020Anggota Dewan Komisaris, Direksi ADHI dan yang bersangkutan

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pembagian Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris ADHIDecision of the Board of Commissioners of ADHI concerning the Division of Duties of Members of the Board of Commissioners of ADHI





KepadaAddressee

PerihalSubject

12. 15 Juni 2020 KEP.011/DK-AK/2020

Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;Anggota Dewan Komisaris, Direksi ADHI dan yang bersangkutan

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Perubahan Nomenklatur Komite Pengawasan Good Corporate Governance dan Mutu menjadi Komite Pengawasan Good Corporate Governance dan Legal PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Decision of ADHI Board of Commissioners concerning Changes of Nomenclature of Good Corporate Governance and Quality Supervisory Committee to Supervision Committee of Good Corporate Governance and Legal of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

13. 15 Juni 2020 KEP.012/DK-AK/2020

Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;Anggota Dewan Komisaris, Direksi ADHI dan yang bersangkutan

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Perubahan Nomenklatur Komite Pemantau Manajemen Risiko menjadi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Decision of the Board of Commissioners of ADHI concerning Changes of Nomenclature of Risk Management Monitoring Committee to Risk and Quality Management Monitoring Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.


Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Pengawasan Good Corporate Governance dan Legal PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Decision of ADHI Board of Commissioners concerning the Appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Supervision Committee of Good Corporate Governance and Legal PT Adhi Karya (Persero) Tbk.


Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu ADHIDecision of ADHI Board of Commissioners concerning the Appointment of the Chairman and Vice Chairman of ADHI’s Risk and Quality Management Monitoring Committee

16. 1 Juli 2020 KEP.015/DK-AK/2020Anggota Dewan Komisaris, Direksi ADHI dan yang bersangkutan

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Pengawasan Good Corporate Governance dan Legal PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Decision of ADHI Board of Commissioners concerning the Dismissal and Appointment of Chairman of Supervision Committee of Good Corporate Governance and Legal PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

17. 6 Juli 2020 KEP.016/DK-AK/2020Kumala Insiwi Suryo, MBUMN, Anggota Dekom, Direksi

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pengangkatan Sdri. Kumala Insiwi Suryo sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Decision of ADHI Board of Commissioners on the Appointment of Kumala Insiwi Suryo as a Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

18. 28 Juli 2020 KEP.017/DK-AK/2020 Nurul Indah Sari, Anggota Dekom, Direksi

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pengangkatan Sdri. Nurul Indah Sari sebagai Staf Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Decision of ADHI Board of Commissioners on the Appointment of Nurul Indah Sari as Staff of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

19. 28 Juli 2020 KEP.018/DK-AK/2020 Ratna Wardhani, Anggota Dekom, Direksi

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pengangkatan Kembali Sdri. Ratna Wardhani sebagai Anggota Komite Audit ADHIDecision of ADHI Board of Commissioners on the Reappointment of Ratna Wardhani as ADHI’s Audit Committee Member





KepadaAddressee

PerihalSubject

20. 28 Juli 2020 KEP.019/DK-AK/2020Eddy Kusnawijaya dan Agus Riyadi, Anggota Dekom, Direksi

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Pengawasan GCG dan Legal menjadi Anggota Komite Pengawasan GCG dan Legal PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Decision of ADHI Board of Commissioners concerning the Transfer of Duties of Members of the GCG and Legal Supervisory Committee to become Members of the GCG and Legal Supervision Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

21. 28 Juli 2020 KEP.020/DK-AK/2020 Mukti Wibowo dan Pratikno, Anggota Dekom, Direksi

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu PT Adhi Karya (Persero) Tbk - Mukti WibowoDecision of ADHI Board of Commissioners concerning the Transfer of Duties of Members of Risk Management Monitoring Committee to Members of Risk and Quality Management Monitoring Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk - Mukti Wibowo

22. 29 Juli 2020 KEP.021/DK-AK/2020 Toto S, Anggota Dekom, Direksi

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu PT Adhi Karya (Persero) Tbk - Bapak Eddy Kusnawijaya dan Toto SiswantoDecision of ADHI Board of Commissioners concerning the Dismissal and Appointment of Members of Risk and Quality Management Monitoring Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk - Eddy Kusnawijaya and Toto Siswanto

23. 30 Juli 2020 KEP.022/DK-AK/2020 Ratih Kusmartiwi, Anggota Dekom, Direksi

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu PT Adhi Karya (Persero) Tbk - Mukti Wibowo dan Ratih KusmartiwiDecision of ADHI Board of Commissioners concerning Dismissal and Appointment of Members of Risk Management Monitoring Committee to become Members of Risk and Quality Management Monitoring Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk - Mukti Wibowo and Ratih Kusmartiwi

24. 30 Juli 2020 KEP.023/DK-AK/2020 Yunita Hiryudani, Anggota Dekom, Direksi

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu PT Adhi Karya (Persero) Tbk - Pratikno dan Yunita HiryudaniDecision of ADHI Board of Commissioners concerning the Dismissal and Appointment of Members of Risk Management Monitoring Committee to become Members of Risk and Quality Management Monitoring Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk - Pratikno and Yunita Hiryudani

25. 23 September 2020 KEP.024/DK-AK/2020 Putri Hasquita Ardala

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pengangkatan Sdri. Putri Hasquita Ardala sebagai Staf Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Decision of the ADHI Board of Commissioners regarding Appointment Ms. Putri Hasquita Ardala as Staff to the Board of Commissioners PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

26. 1 November 2020 KEP.025/DK-AK/2020 Sri Handayani

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pengangkatan Sdri. Sri Handayani sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Decision of ADHI Board of Commissioners on the Appointment of Sri Handayani as Secretary of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.





KepadaAddressee

PerihalSubject

27. 1 November 2020 KEP.026/DK-AK/2020 Tri Budi Pramono

Keputusan Dewan Komisaris ADHI tentang Pengangkatan Sdr. Tri Budi Pramono sebagai Staf Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Decision of ADHI Board of Commissioners concerning the Appointment of Tri Budi Pramono as Staff of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

28. 13 November 2020 KEP.027/DK-AK/2020

1. Direksi Anak Perusahaan / Subsidiaries’ BoD

2. Kepala SPI / Head of SPI3. Corporate Secretary4. General Manager - Dept.

Operasional/ Operation Dept.

5. General Manager Dept. Kantor Pusat / Head Office

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tentang Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Hubungan Induk dan Entitas Anak (Subsidiary Governance) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Adhi Karya (Persero) Tbk on Improvement of Governance Guidelines for Parent and Subsidiary Governance of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Program Pengenalan Perusahaan Bagi Komisaris BaruAturan mengenai program pengenalan Dewan Komisaris yang baru diangkat telah termuat dalam biard manual yang diperbaharui pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan tujuan agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, proses bisnis Perseroan, serta dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya. Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor unit kerja/ proyek, atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Program pengenalan ini sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan

Dewan Komisaris (Fiduciary Duty).3. Gambaran umum mengenai Perseroan berkaitan dengan Visi,

Misi, Nilai Perusahaan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, tingkat risiko, posisi kompetitif, dan berbagai masalah strategis lainnya;

4. Keterangan mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Komisaris serta keterangan yang berkaitan audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;

5. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Perusahaan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Persaingan Usaha, Peraturan Pemerintah tentang industri beton, dan lain-lain;

6. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan

Pada tahun 2020, Perseroan telah mengangkat 4 (empat) anggota Dewan Komisaris baru yaitu Dody Usodo Hargo, Cahyo R. Muzhar, Yustinus Prastowo dan Widiarto dan telah melaksanakan program pengenalan perusahaan pada tanggal 10 Juni 2020.

Company Introduction Program for New CommissionersThe rules regarding the introduction program of newly appointed Board of Commissioners have been contained in the Board Manual, which was updated on October 7, 2020, with the aim of understanding the duties and responsibilities as a Member of the Board of Commissioners, the Company’s business processes, and building harmonious working environment with other Organs of the Company. Introductory program can be a presentation, meeting, visit to the work unit/project office, or other required programs.

The introduction program includes at least:

1. Implementation of the principles of GCG by the Company;2. Information regarding the duties and responsibilities of the

Directors and Board of Commissioners (Fiduciary Duty).3. General description of the Company relating to the Vision,

Mission, Company Value, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term plans, risk level, competitive position, and various other strategic issues;

4. Information regarding the duties, authorities, responsibilities and rights of the Board of Commissioners as well as information relating to internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;

5. Various applicable laws and regulations and Company Policies, such as the Limited Liability Company Law, the Anti-Corruption Law, the Business Competition Law, Government Regulations on the concrete industry, and others;

6. Other matters relating to company activities

In 2020, the Company has appointed 4 (four) new members of the Board of Commissioners, namely Dody Usodo Hargo, Cahyo R. Muzhar, Yustinus Prastowo, and Widiarto, and has implemented the Company’s introductory program on June 10, 2020.



Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki hak untuk mengundurkan diri dari jabatan sebelum masa jabatannya berakhir, hal tersebut telah disebut dalam Board manual tentang mekanisme pengunduran diri Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris memberitahukan pengunduran diri secara tertulis kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, sekurang- kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

2. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap diminta pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai tanggal yang bersangkutan mengundurkan diri.

3. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ditetapkan dalam RUPS.

Dewan Komisaris dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS:

1. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.

2. Keputusan pemberhentian dimaksud, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan diri tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan KomisarisDewan Komisaris membawahi komite-komite yang akan membantu pelaksanaan tugasnya. Setiap tahun Dewan Komisaris akan memberikan penilaian terhadap kinerja masing-masing komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Mechanism of Resignation and Dismissal of the Board of CommissionersThe Board of Commissioners has the right to resign from office before the term ends. It has been mentioned in the Board Manual on the mechanism of resignation of the Board of Commissioners, as follows:

1. The members of the Board of Commissioners notify resignation in writing to Shareholders with a copy to the Board of Commissioners and Directors of the Company, at least 30 (thirty) days before the date of resignation.

2. The members of the Board of Commissioners who resign are still held accountable from the appointment until the date of resignation.

3. Release from responsibilities for the members of Board of Commissioners who resign is determined in the GMS.

The Board of Commissioners may be dismissed based on the resolution of the GMS:

1. One or more members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time by the GMS if they act contrary to the Articles of Association or neglect their obligations or there is an urgent reason for the Company.

2. The dismissal decision referred is after the person concerned was given the opportunity to defend himself. In the event that the dismissal is carried out outside the GMS forum, the defense will be submitted in writing to the Shareholders within 14 (fourteen) days from the date the relevant member of the Board of Commissioners is notified.

Performance Assessment of Committees under the Board of CommissionersThe Board of Commissioners oversees the committees that will assist in the implementation of its duties. Each year the Board of Commissioners will provide an assessment of the performance of each committee in accordance with its duties and responsibilities.

Komite di bawah Dewan KomisarisCommittees under the Board of Commissioners

Penilaian kinerja pada tahun 2020Performance Assessment in 2020


BaikGood

Komite Pengawas GCG dan LegalGood Corporate Governance (GCG) and Quality Supervision Committee

BaikGood

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan MutuRisk Management Monitoring Committee

BaikGood

Komite Nominasi dan RemunerasiNomination and Remuneration Committee

BaikGood



Komisaris Independen ADHI diharapkan dapat menciptakan iklim yang obyektif, independen, dan menjaga fairness untuk kepentingan Perseroan dan tidak terikat dari pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bisa jadi berbeda dengan kepentingan Perseroan dikarenakan fungsi pengawasannya dapat dilakukan dengan menyuarakan pendapat yang independen dalam pengambilan keputusan.

Kriteria Penentuan Komisaris IndependenKomisaris Independen ADHI harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

1. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk departemen, Lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

2. Tidak bekerja di PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau afiliasinya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;

3. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan afiliasinya;

4. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup PT Adhi Karya (Persero) Tbk.;

5. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

6. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan.

Persyaratan Komisaris Independen

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.

3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan.

ADHI’s Independent Commissioner is expected to create an objective, independent, and fairness climate for the benefit of the Company and not be bound from influence of parties who have interests that may be different from the interests of the Company, because its supervisory function can be done by conveying independent opinions in decision making.

Criteria for Independent CommissionerADHI Independent Commissioner shall fulfill the following criteria:

Does not serve as a Director in a company affiliated with PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

1. Not working for the Government including departments, institutions and the military in the past three years;

2. Does not work at PT Adhi Karya (Persero) Tbk. or its affiliates within a period of 6 (six) months;

3. Does not have financial links, either directly or indirectly with PT Adhi Karya (Persero) Tbk. or companies that provide services and products to PT Adhi Karya (Persero) Tbk. and its affiliates;

4. Free from business interests and activities or other relationships that can hinder or interfere with the ability of Independent Board of Commissioners members from outside the Company to act or think freely within the scope of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.;

5. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Company in the past 6 (six) months;

6. Do not have shares either directly or indirectly on the Issuer or Company.

Requirements of Independent Commissioner 1. Not a person who works or has the authority and

responsibility to plan, lead, control or supervise the Company’s activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Company in the next period.

2. Do not own shares either directly or indirectly in the Company.

3. Has no Affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or major shareholders of the Company.




4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pernyataan Tentang Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan diwajibkan untuk membuat pernyataan yang menyatakan independensi dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

4. Does not have a direct or indirect business relationship related to the Company’s business activities.

Statement of Independency of Each Independent Commissioner

The Independent Commissioner of the Company is obliged to make a statement stating independency by not having a financial relationship, management, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/ or Controlling Shareholders or relationships with the concerned company, which may affect the ability to act independently.

Pernyataan IndependensiStatement of Independency Hironimus Hilapok Abdul Muni

Tidak memiliki hubungan dengan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainHas no relationship with the Board of Directors and/or other members of the Board of Commissioners √ √

Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasiDoes not serve as a Board of Directors in an affiliated company √ √

Tidak bekerja di ADHI atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.Has not worked at ADHI or its affiliates for the past three years √ √

Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan ADHI atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada ADHI dan afiliasinyaHas no financial connection, either directly or indirectly with ADHI or other companies that provide services and products to ADHI and its affiliates

√ √

Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup ADHI.Free from interests and business activities or other relationships that may hinder or interfere with the ability of the Board of Commissioners to act or think freely within the scope of ADHI

√ √

Komisaris Independen Perseroan telah membuat surat pernyataan telah memenuhi syarat sebagai Komisari Independen pada 24 Juli 2020 dalam rangka pemenuhan dokumen-dokumen yang wajib dipenuhi Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020”.

The Company’s Independent Commissioners have made statements that are eligible as Independent Commissioners on July 24, 2020, as the required documents for the Company to fulfill the Company’s plan to conduct Sustainable Public Offering of “Sustainable Bond III Adhi Karya Phase I Year 2020”.





Sebagai organ inti Perseroan, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk mencapai kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dimana tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perusahaan dilakukan secara kolektif sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Direksi sepakat untuk melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas, wewenang dan hal-hal lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Kerja

Pedoman kerja Direksi telah disusun dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada 7 Oktober 2019 dan diperbaharui kembali di tanggal yang sama pada tahun 2020.

Pedoman Kerja Direksi ADHI disusun berdasarkan:

1. Anggaran Dasar Perseroan2. Instruksi Presiden RI No.8 Tahun 2005 tentang pengangkatan

anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN

3. Undang-undang diantaranya adalah:a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas.b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara4. Peraturan-peraturan Menteri BUMN yang berlaku

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dalam Board Manual Perusahaan mencakup:

• Persyaratan dan Komposisi Direksi• Tugas dan wewenang direksi• Hak direksi• Independensi Direksi• Etika jabatan• Prinsip-prinsip pengambilan keputusan direksi• Tanggung jawab direksi• Rapat direksi• Hubungan dengan anak perusahaan dan perusahaan

asosiasi• Corporate secretary• Satuan pengawas intern

As the core organ of the Company, the Board of Directors is fully responsible for the management of the Company to achieve the interests and objectives of the Company in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, where the duties and responsibilities in managing the Company are carried out collectively in accordance with the purposes and objectives of the Company. The Board of Directors agrees to carry out its duties and make decisions in accordance with the distribution of duties, authorities and other matters in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Work GuidelinesThe Work Guidelines of the Board of Directors have been prepared and signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company on October 7, 2019, and updated again on the same date in 2020.

The Work Guidelines of ADHI Board of Directors are prepared based on:

1. Articles of Association2. Republic of Indonesia Presidential Instruction No. 8 of 2005

concerning the appointment of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners/Board of Trustees of SOEs

3. Laws, including:a. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007

concerning Limited Liability Companies.b. Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003

concerning State Owned Enterprises4. Prevailing Minister of SOEs’ Regulations

Guidelines and Rules of Work for Directors in the Company’s Board Manual includes:

• Requirements and Composition of Board of Directors• Duties and Authorities of Board of Directors• Rights of Board of Directors• Independency of Board of Directors• Code of Ethics • Decision Making Principles • Responsibilities of Board of Directors• Meeting of Board of Directors • Relationships with subsidiaries and associated companies• Corporate Secretary• Internal Control Unit

DireksiBoard Of Directors



Kriteria Direksi

Sebagai perusahaan publik, Perseroan tunduk terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta menjalankan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/ MBU/02/2015, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Calon Anggota Direksi dinyatakan layak dan patut menjabat bila memenuhi beberapa tingkatan persyaratan yakni:

1. Persyaratan Formal:a. Wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan (UU PT), peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.

c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.

d. Tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.

e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan selama menjabat.

f. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

g. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

2. Persyaratan Materiil, yaitu:a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik serta

cakap melakukan perbuatan hukum.b. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang

dibutuhkan Perseroan.c. Berdedikasi tinggi untuk memajukan dan

mengembangkan perusahaan.3. Persyaratan Lainnya, yaitu:

a. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, agar anggota Direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga, pikiran

Criteria of Board of Directors

As a public company, the Company is subject to Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014, concerning The Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and implements the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number PER-03/ MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises (SOEs). Prospective Members of the Board of Directors are declared fit and proper to serve if they meet several levels of requirement, namely:

1. Formal Requirements:a. Must follow the provisions of the legislation (UU PT),

legislation in the Capital Market and other legislation that apply to and related to the Company’s business activities.

b. Have never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who were found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to appointment and during his tenure.

c. Has never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country’s finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to his appointment and during his tenure.

d. There must be no family relations up to the third degree, either in a straight line or sideways, including relationships arising from marriages between members of the Board of Directors and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

e. Never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who had never held an Annual GMS while serving.

f. Accountability as a member of the Board of Directors and/ or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or never gave an accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS.

g. Has caused companies that obtained licenses, approvals or registrations from OJK to not fulfill the obligation to submit Annual Reports and/or financial reports to OJK.

2. Material Requirements:a. Having good morals, morals and integrity and capable of

carrying out legal actions.b. Having knowledge and/or expertise in the fields required

by the Company.c. Highly dedicated to advancing and developing the

company.3. Other Requirements:

a. Does not assume a dual position as a member of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise, a Regional-Owned Enterprise, a Private-Owned Enterprise, so that the members of the Board of Directors really



dan perhatiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

b. Tidak menduduki jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.

c. Tidak menduduki jabatan sebagai pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah.

d. Tidak menjadi calon/ anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/ wakil kepala daerah.

e. Tidak menduduki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.

4. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter Pemenuhan persyaratan ini wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan.

Ketentuan Masa Jabatan

Anggota Direksi menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak penutupan RUPS pada saat pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS yang ke-5 (lima) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu.

Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Direksi

Jumlah anggota Direksi sekurang kurangnya adalah 2 (dua), yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan anggota Direksi yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada tahun 2020, anggota Direksi ADHI berjumlah 6 (enam) orang. Komposisi Direksi Perseroan tahun 2020 mengalami perubahan sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan tanggal 4 Juni 2020.

devote all their energy, thoughts and attention to the duties, obligations and achievement of the objectives of the Company and avoid any conflicts. interests.

b. Not occupy other structural and functional positions in central/or regional government agencies/institutions.

c. Not occupying positions as a manager of political parties, members of the DPR, DPD, DPRD Level I and DPRD Level II and/or regional heads/deputy regional heads.

d. Not to be a candidate/member of DPR, DPD, DPRD Level I and DPRD Level II or candidates for regional head/deputy regional head.

e. Not occupy another position that could lead to a conflict of interest and/or other position in accordance with the provisions in the legislation.

f. Having dedication and providing full time to do the work.4. Physically and mentally healthy, as evidenced by a health

certificate from a Doctor Compliance. These requirements must be contained in a statement signed by a candidate for the Board of Directors and the letter is submitted to the Company. The statement must be examined and documented by the Company.

Terms of Tenure

Members of the Board of Directors serve for a period from the close of the GMS at the time of appointment and end at the closing of the 5th (fifth) GMS after its appointment without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time.

Number, Composition, and Appointment Basis of Members of the Board of Directors The number of members of the Board of Directors is at least 2 (two), consisting of a President Director and members of the Board of Directors appointed in the General Meeting of Shareholders.

In 2020, the members of ADHI Board of Directors are 6 (six) people. The composition in 2020 has changed in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 4, 2020.



Susunan Direksi ADHI periode 1 Januari hingga 4 Juni 2020The Composition of ADHI Board of Directors for the period of January 1 to June 4, 2020

NamaName

JabatanPosition



Budi Harto Direktur UtamaPresident Director

RUPS Tahunan 8 April 2016Annual GMS of April 8, 2016 RUPS/GMS 2020

Entus Asnawi Mukhson Direktur KeuanganDirector of Finance


Partha Sarathi

Direktur Quality, Health, Safety and Environment dan PengembanganDirector of Quality, Health, Safety and Environment and Development


Budi Saddewa Soediro Direktur Operasi 1Director of Operation 1


Pundjung Setya Brata Direktur Operasi 2Director of Operation 2

RUPS Tahunan 9 Mei 2019Annual GMS of May 9, 2019 RUPS/GMS 2024

Agus Karianto Direktur SDMDirector of HR


Penilaian Kemampuan dan KepatutanDalam board manual disebutkan bahwa pengangkatan Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap bakal calon Direksi dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri BUMN atau dapat juga dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Menteri BUMN tanpa melalui lembaga profesional. Proses dan hasil penilaian tersebut bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Pemegang Saham dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perseroan.

Fit and Proper Assessment

The Board Manual states that the appointment of the Board of Directors is determined by GMS in accordance with the mechanisms and provisions of the legislation and carried out through the mechanism of fit and proper test. Fit and proper test for prospective Directors is done by professional institutions appointed by Minister of SOEs or can also be done by the Evaluation Team formed by Minister of SOEs without going through professional institutions. The process and results of the assessment are confidential and only used by the Shareholders in terms of counsels and supervising the Company.

Susunan Direksi ADHI periode 4 Juni hingga 31 Desember 2020The Composition of ADHI Board of Directors for the period of June 4 to Deember 31, 2020

NamaName

JabatanPosition


Akhir Periode Jabatan End of Service

Entus Asnawi Mukhson Direktur UtamaPresident Director

RUPS Tahunan 20202020 Annual GMS RUPS/GMS 2025

A. Suko Widigdo Direktur Operasi 1Director of Operation 1



RUPS Tahunan 9 Mei 2019Annual GMS of May 9, 2019 RUPS/GMS 2024





Partha Sarathi





Tugas dan Tanggung JawabDireksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ atau keputusan RUPS.

Tugas pokok Direksi adalah:

1. Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efesiensi dan efektivitas Perseroan;

2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Kewajiban lainnya yang harus dipenuhi Direksi adalah:

1. Mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

2. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar belakang kebudayaan seseorang.

3. Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

4. Menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan

Duties and Responsibilities The Directors are the Company’s Organs that have the authority and are fully responsible for the management of the Company for the interests of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company and represent the Company both inside and outside the Court of all matters and all events with restrictions as regulated in the legislation. invitation, Articles of Association and/or GMS decision.

The main duties of the Board of Directors are:

1. To lead, manage and control the Company in accordance with the objectives of the Company and always strive to improve the efficiency and effectiveness of the Company;

2. Maintain and manage the Company’s assets.

The Directors are fully responsible for carrying out their duties for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.

Other obligations that must be fulfilled by the Directors are:

1. Employing, setting salary levels, providing training, setting career paths, and determining other job requirements, regardless of ethnicity, religion, gender, age, disability owned by a person, or circumstances Other specials are protected by laws and regulations;

2. Provide a work environment that is free from all forms of pressure (harassment) that may arise as a result of differences in character, personal circumstances and one’s cultural background;

3. Ensuring that the assets and business location and other facilities of the Company, comply with laws and regulations relating to occupational health and safety and environmental preservation;

4. Sign the Integrity Pact for transactional actions that require the approval of the Board of Commissioners and/or the GMS;

NamaName

JabatanPosition

Uji Kelayakan Kemampuan dan KepatutanFit and Proper Test

Entus Asnawi Mukhson Direktur UtamaPresident Director


A. Suko Widigdo Direktur Operasi 1Director of Operation 1








Partha Sarathi





Komisaris dan/atau RUPS.5. Menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan

dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

6. Menyusun GCG manual yang diantaranya memuat Board Manual, Manajemen Risiko Manual, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengawasan Intern, Whistleblowing System, Tata kelola teknologi informasi dan Pedoman Perilaku/ CoC (Code of Conduct).

7. Melakukan tindakan sosialisasi dan pengukuran terhadap penerapan GCG. Pengukurannya dalam bentuk penilaian (assessment) yang dilakukan dan evaluasi (review).

8. Menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/ perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan dan anak perusahaan/perusahaan patungan Perseroan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.

9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perseroan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;

10. Membuat, mengisi dan menyerahkan e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) secara online dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan ketentuan sbb:• Pelaporan e-LHKPN wajib bagi Anggota Direksi yang baru

pertama kali menjabat, anggota Direksi yang diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan/pensiun, dan anggota Direksi yang mengakhiri masa jabatan/ pensiun.

• Penyampaian e-LHKPN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan laporan e-LHKPN tersebut harus sudah diterima oleh KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

• Pemeriksaan e-LHKPN terhadap Direksi yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

Selain tugas pokok tersebut, Direksi ADHI juga memiliki beberapa tugas lainnya:

1. Tugas dalam Rapat Umum Pemegang Saham2. Tugas dalam menyusun strategi dan rencana kerja3. Tugas dalam Sistem Pengendalian Internal4. Tugas dalam Pengelolaan Manajemen Risiko5. Tugas dalam Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi6. Etika Berusaha dan Anti Korupsi7. Tugas dalam Hubungan dengan Stakeholders8. Tugas dalam Sistem Akuntansi dan Pembukuan

5. Implement GCG consistently and sustainably by referring to the applicable regulations while taking into account the applicable provisions, norms and the Company’s Articles of Association;

6. Develop GCG manuals which include Board Manual, Risk Management, Internal Control Systems, Internal Control Systems, Whistleblowing Systems, Information Technology Governance and Code of Conduct;

7. Conducting socialization and measurement measures on the implementation of GCG. Measurement in the form of applied assessment and review;

8. Conveying information regarding its identity, main work, Board of Commissioners positions in subsidiaries/joint ventures and/or other companies, including meetings conducted in one financial year (internal meetings or joint meetings with the Board of Commissioners), as well as salary, facilities and/or other benefits received from the Company and its subsidiaries/joint ventures, to be included in the Company’s Annual Report;

9. Reporting to the Company regarding ownership of shares and/or their families (wife/husband and children) in the Company concerned and other companies, including any amendments;

10. Making, completing and submitting e-LHKPN (State Organizer Asset Report) online and submitted no later than March 31 each year to the Corruption Eradication Commission (KPK), with the following conditions:

• Reporting on the e-LHKPN is mandatory for first-time Members of the Board of Directors, members of the Board of Directors who are reappointed after the end of their term of office/pension, and members of the Board of Directors who end their term of office/pension.

• Submission of e-LHKPN is conducted periodically every 1 (one) year for Assets acquired from January 1 to December 31, and the e-LHKPN report must be received by the KPK no later than March 31 of the following year.

• The e-LHKPN examination of Directors who have ended their term of service or retired, is carried out up to a maximum period of 5 (five) years from the end of their term of office or retirement.

In addition to these main tasks, ADHI Board of Directors also has several other tasks:

1. Duties in the General Meeting of Shareholders2. Duties in developing strategies and work plans3. Duties in the Internal Control System4. Duties in Risk Management 5. Duties in Disclosure and Confidentiality of Information6. Ethics of Business and Anti-Corruption7. Duties in Relationships with Stakeholders8. Duties in Accounting and Bookkeeping Systems



9. Tugas dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen

10. Tugas Penyusunan dan Penyampaian Laporan tahunan11. Tugas Pengelolaan Dokumen Perusahaan12. Tugas Menyimpan Data Pemegang Saham13. Tugas dan Kewajiban Lain.

Wewenang Direksi1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam

kepengurusan Perseroan;2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili

Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;

3. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan;

5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;

6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan;

7. tidak menagih lagi piutang bunga, denda ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

8. Melakukan segala tindakan - tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar dan atau keputusan RUPS.

Hak DireksiDireksi memiliki hak untuk :

1. Mendapatkan gaji berikut fasilitas dan/ atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

2. Mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan pengunduran

9. Duties in Preparation and Submission of Management Reports

10. Duties in Preparation and Submission of Annual Report11. Duties in Managing Corporate Document 12. Duties in Storing Shareholder Data13. Other Duties and Responsibilities

Authorities of the Directors

1. Establish policies that are deemed appropriate in the management of the Company;

2. Regulate the transfer of authority of the Board of Directors to represent the Company in and out of the Court to one or several persons specifically appointed for this, including the Company’s employees, individually or jointly and/or other bodies;

3. Regulate provisions regarding the Company’s employees including the determination of wages, pensions, or old age benefits and other income for the Company’s employees based on the applicable laws and regulations;

4. Appoint and dismiss Company employees based on the Company’s labor laws and regulations;

5. Appoint and dismiss the Corporate Secretary and/or Head of the Internal Oversight Unit with the approval of the Board of Commissioners;

6. Write off bad debts in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and subsequently reported to the Board of Commissioners, subsequently reported and accounted for in the annual report;

7. No longer collect interest receivables, fees and other receivables outside the principal carried out in the context of restructuring and/or settlement of receivables and other actions in order to settle the Company’s receivables with the obligation to report to the Board of Commissioners whose reporting terms and procedures are determined by the Board of Commissioners;

8. Performing all other actions and actions regarding the management and ownership of the Company’s assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company inside and outside the Court of all matters and all events, with restrictions as regulated in the regulations the legislation, the Articles of Association and or the resolutions of the GMS.

Rights of the Board of Directors

The Board of Directors deserves the right to:

1. Receive salary along with facilities and/or other benefits including tantiem and compensation for retirement with the type and amount determined by GMS. The authority can be delegated to the Board of Commissioners.

2. Resign from his/her position before the end of his/her term of office by submitting a request for resignation in writing



diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS.

5. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan.

6. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS dan baru terbebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan

7. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi

Pembagian Tugas dan Wewenang Antar DireksiDalam melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif, Direksi sepakat untuk melakukan pembagian tugas di antara Anggota Direksi, namun tanggung jawab atas pengurusan Perseroan secara keseluruhan tetap berada pada Direksi secara kolegial sebagai Organ Perseroan.

Direksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang dalam hal penetapan dan penandatanganan surat Keputusan Direksi dalam 2 (dua) kategori, sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi yang berkaitan dengan kebijakan level korporat ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama Direksi.

2. Keputusan Direksi yang bersifat operasional dalam bidang direktorat masing-masing ditandatangani oleh Direktur yang terkait atas nama Direksi.

Dalam hal kedua kategori tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka Keputusan Direksi ditandatangani oleh Anggota Direksi yang ada. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi dalam operasional sehari-hari tercantum di dalam Surat Direksi Nomor: 014-14/2018/015 tanggal 9 April 2020 adalah sebagai berikut :

regarding his/her intention to the Company, provided as follows:

3. The Company is obliged to hold a GMS to decide on the request for resignation of members of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days after the receipt of the resignation letter.

4. The Company is obliged to disclose information to the public and submit to the OJK no later than 2 (two) working days after the receipt of the request for resignation of the Board of Directors and the results of the GMS.

5. Before the resignation is effective, the members of the Board of Directors concerned shall still be obliged to complete their duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the laws and regulations.

6. Members of the Board of Directors who resign can still be held accountable as members of the Board of Directors since the appointment in question until the date of approval of his resignation in the GMS and only freed from responsibility after obtaining the release of responsibility from the Annual GMS.

7. In the event that a member of the Board of Directors resigns resulting in the number of members of the Board of Directors being less than 2 (two) people, then the resignation is valid if determined by GMS and has been appointed a new member to meet the minimum requirements of the number of members of the Board of Directors.

Distribution of Duties and Authorities among DirectorsIn carrying out its duties efficiently and effectively, the Board of Directors agrees to perform the division of duties among members of the Board of Directors, but the responsibility for the management of the Company as a whole remains with the Board of Directors collegially as an Organ of the Company.

The Board of Directors shall determine the division of duties and authorities in terms of the determination and signing of the Decision letter of the Board of Directors in 2 (two) categories, as follows:

1. The Decision of the Board of Directors relating to corporate level policy shall be signed by the President Director on behalf of the Board of Directors.

2. Decisions of the Board of Directors that are operational in the respective directorates are signed by the relevant Directors on behalf of the Board of Directors.

In the event that the above two categories cannot be fulfilled, the Decision of the Board of Directors shall be signed by the existing Member of the Board of Directors. The scope of duties and responsibilities of each Board of Directors in their daily operations are as follows:



Direktur Utama

Memimpin dan mengkoordinasikan kinerja Satuan Pengawas Intern (SPI) dan membawahi 5 (lima) Direktur yaitu Direktur Operasi 1, Direktur Operasi 2, Direktur Keuangan, Direktur SDM dan Direktur QHSE dan Pengembangan.

Direktur Operasi 1

Memimpin dan mengkoordinasikan kinerja bidang Infrastruktur, membawahi:• Departemen Infrastruktur 1 (mencakup wilayah Sumatera,

Jakarta, Banten, Jawa Barat);• Departemen Infrastruktur 2 (mencakup wilayah Jawa

Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua).

Direktur Operasi 2

Memimpin dan mengkoordinasikan kinerja bisnis Perkeretaapian, EPC dan Gedung, membawahi:• Departemen Perkeretaapian (mencakup Divisi Civil dan

Trackwork, Divisi Station dan Depo, Divisi Railway System)• Departemen EPC;• Departemen Gedung.

Direktur Keuangan

Memimpin dan mengkoordinasikan kinerja Akuntansi, Keuangan, Portofolio Bisnis dan Pengelolaan Risiko termasuk pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), membawahi:• Departemen Akuntansi dan Keuangan;• Departemen Portofolio Bisnis dan Manajemen Risiko.

Direktur SDM

Memimpin dan mengkoordinasikan kinerja dan pengembangan SDM, kinerja Legal serta kinerja Pemasaran, membawahi:• Departemen SDM;• Departemen Legal;• Departemen Pemasaran.

Direktur QHSE dan Pengembangan

Memimpin dan mengkoordinasikan kinerja QHSE, pengembangan investasi dan strategi bisnis perusahaan, IT dan engineering, membawahi:• Departemen QHSE;• Departemen Investasi;• Departemen Corporate Strategy dan IT”,• Departemen Engineering.

President Director

Lead and coordinate the performance of Internal Supervisory Unit (SPI) and supervise 5 (five) Directors, namely Director of Operations 1, Director of Operations 2, Director of Finance, Director of Human Resources and Director of QHSE and Development.


Lead and coordinate the performance of infrastructure, by managing:• Department of Infrastructure 1 (covering the area of

Sumatra, Jakarta, Banten, West Java)• Department of Infrastructure 2 (covering Central Java,

Yogyakarta, East Java, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua)


Lead and coordinate the business performance of Railways, EPC and Buildings, by managing:• Railway Department (including Civil and Trackwork Division,

Station Division and Deposed Railway System Division)• EPC Department• Building Department

Director of Finance

Lead and coordinate the performance of Accounting, Finance, Business Portfolio and Risk Management including the implementation of Good Corporate Governance (GCG), by managing:• Department of Accounting and Finance• Department of Business Portfolio and Risk Management

Director of Human Resources

Lead and coordinate the performance and development of Human Resources, legal and marketing performance, by managing:• HR Department• Legal Department• Marketing Department

Director of QHSE and Development

Lead and coordinate QHSE performance, investment development and business strategy of the Company, IT and engineering, by managing:• QHSE Department• Investment Department• Department of Corporate Strategy and IT• Engineering Department



Keputusan dan Pelaksanaan Tugas DireksiDecisions and Duty Implementation of the Board of Directors



PerihalSubject

1 14-Jan-20 014-6/2020/008Perubahan Besaran GPB (Gaji Pokok Bulanan) dan Peninjauan Personal Grade (Grading) 2020Changes in GPB (Monthly Base Salary) and Personal Grade (Grading) Review in 2020

2 23-Jan-20 014-6/2020/014 Pembentukan Tim Obligasi Tahun 2020 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Establishment of Bond Team Year 2020 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

3 29-Jan-20 014-6/2020/019 Review Jabatan Risk Officer Pada Struktur OrganisasiReview of Risk Officer Positions on Organizational Structure

4 06-Feb-20 014-6/2020/024

Revisi Pembentukan Tim Penerbitan Obligasi Tahun Tahun 2020 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Revision of the Establishment of the 2020 Bond Issuance Team of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

5 18-Feb-20 014-6/2020/032 Penyempurnaan Struktur Organisasi Departemen CSIT Improvement of CSIT Department Organizational Structure

6 02-Mar-20 014-6/2020/043

Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Dan Kewaspadaan Dini Atas Wabah Corona Virus Desease (Covid-19) Di Lingkungan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Implementation of Early Prevention and Vigilance Activities For Corona Virus Desease (Covid-19) Outbreak in PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

7 14-Mar-20 014-6/2020/055A Manual Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa, SCMManual of Procurement of Goods and Services, SCM

8 16-Mar-20 014-6/2020/055B

Bantuan Prasarana Umum Dalam Bentuk Pembangunan Gedung Inkubator Bisnis Universitas PattimuraPublic Infrastructure Assistance in the Form of Construction of Pattimura University Business Incubator Building

9 06-Apr-20 014-6/2020/249 Pemberian Bantuan Ventilator Kepada RSAL Mintohardjo dan RSPAD Gatot SubrotoGranting Ventilator Assistance to Mintohardjo Hospital and Gatot Subroto Hospital

10 16-Apr-20 014-6/2020/260 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ADHILarge-Scale Social Restrictions at ADHI

11 05-Jun-20 014-6/2020/287CKebijakan Mutu K3L Dan Anti Suap Dan Sasaran Mutu K3L Dan Anti Suap ADHIOSHE and Anti-Bribery Quality Policy and OSHE and Anti-Bribery Quality Targets of ADHI

12 05-Jun-20 014-6/2020/287D Revisi Kedua Pembentukan Tim Obligasi Tahun 2020Second Revision of Bond Team Formation in 2020

13 08-Jun-20 014-6/2020/290A

Visi Misi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Vision-Mission of Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

14 08-Jun-20 014-6/2020/290 Tata Kelola Naskah Dinas di PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Official Manuscripts Governance at PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

15 08-Jun-20 014-6/2020/289 Board Manual di PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.Board Manual at PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

16 17-Jun-20 014-6/2020/300 Penetapan Direktur Penanggung Jawab Penerapan GCG ADHIDetermination of Director in Charge of GCG Implementation at ADHI

17 17-Jun-20 014-6/2020/299 Penetapan Direktur Pembina Program PKBL ADHIAppointment of Director in Charge of ADHI’s PKBL Program

18 19-Jun-20 014-6/2020/304 Tata Kelola PKBL ADHIPKBL Governance of ADHI

19 23-Jun-20 014-6/2020/349

Pemberhentian dan Penugasan Sebagai Anggota Dekom dan Anggota Direksi Anak PerusahaanDismissal and Assignment as a Member of the Dekom and a Member of the Board of Directors of a Subsidiary

20 01-Jul-20 014-6/2020/354 Pedoman Kerja Sama ADHI,APP,ACP,dan APGCooperation Guidelines of ADHI, APP, ACP, and APG





PerihalSubject

21 02-Jul-20 014-6/2020/356

Perubahan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (P2K3L)Organizational Structure of The Committee for Occupational Safety and Health & Environment (P2K3L)

22 02-Jul-20 014-6/2020/355 Penetapan Kebijakan Tanggap DaruratImplementation of Emergency Response Policy

23 06-Jul-20 014-6/2020/358 Penggunaan Aplikasi ADELE Di PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Use of ADELE Application at PT Adhi Karya (Persero) Tbk

24 08-Jul-20 014-6/2020/360 Manual Anti Penyuapan Anti-Bribery Manual

25 09-Jul-20 014-6/2020/361

Penetapan Pemegang Pengadaan Jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek Dalam Rangka Penerbitan Umum Berkelanjutan Obligasi ADHIAppointment of Procurement of Underwriter Services for the purpose of Sustainable Public Issuance of ADHI Bonds

26 10-Jul-20 014-6/2020/361A Pelaksanaan Tes Swab Massal Di Lingkungan PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.Implementation of Mass Swab Test in PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

27 22-Jul-20 014-6/2020/370Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Hiv/Aids Dan Kebijakan Obat-Obatan Dan AlkoholHIV/AIDS Prevention and Treatment Policy and Drug and Alcohol Policy

28 22-Jul-20 014-6/2020/369 Penetapan Kebijakan Stop Work Authority (SWA)Implementation of Stop Work Authority (SWA) Policy

29 03-Aug-20 014-6/2020/380A Pengembangan Rumah Singgah PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.Development of Hostel of PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

30 07-Aug-20 014-6/2020/383 Penyempurnaan Tata Kelola SDM 2019Improvement of Human Resources Governance 2019

31 11-Aug-20 014-6/2020/386 Pembentukan Komite InvestasiEstablishment of Investment Committee

32 12-Aug-20 014-6/2020/387 Pembentukan Tim Satuan Tugas Piutang PT Adhi KaryaEstablishment of Receivables Task Force Team of PT Adhi Karya

33 13-Aug-20 014-6/2020/389 Penambahan Bidang Usaha dan Perubahan Anggaran DasarAddition of Business Sector and Amendment of Articles of Association

34 27-Aug-20 014-6/2020/402 Pembentukan Komite Investasi Establishment of Investment Committee

35 28-Aug-20 014-6/2020/404

Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 2016 PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.Manual of Anti-Bribery Management System ISO 37001 2016 PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

36 28-Aug-20 014-6/2020/403 Kebijakan Dan Sasaran Anti Penyuapan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Anti-Bribery Policy and Target of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

37 04-Sep-20 014-6/2020/410 Indikator Keberhasilan PKBLPKBL Achievement Indicators

38 22-Sep-20 014-6/2020/426 Manual Rencana Kerja PerusahaanCompany Work Plan Manual

39 30-Sep-20 014-6/2020/429 Manual Pengelolaan Proyek InvestasiInvestment Project Management Manual

40 05-Oct-20 014-6/2020/432Penetapan VISI, MISI dan NILAI PERUSAHAAN PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.Implementation of VISION, MISSION and CORPORATE VALUE OF PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

41 26-Oct-20 014-6/2020/484 Perhitungan Insentif Tahun Buku 2019Calculation of Incentives for Fiscal Year 2019

42 13-Nov-20 014-6/2020/491

Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Hubungan Induk Dan Entitas Anak (Subsidiary Governance) PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Improvement of Governance Guidelines for Parent Entity and Subsidiary Relations of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

43 15-Dec-20 014-6/2020/503Penetapan Selera Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance) Tahun 2021Implementation of Risk Appetite and Risk Tolerance in 2021





PerihalSubject

44 15-Dec-20 014-6/2020/502 Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko Tahun 2021Implementation of Risk Management Policy in 2021

45 15-Dec-20 014-6/2020/501 Penetapan Manual Manajemen Risiko PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.Implementation of Risk Management Manual of PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

46 15-Dec-20 014-6/2020/500 Pembentukan Risk Champion Team PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Establishment of Risk Champion Team of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Pengembangan KompetensiInformasi mengenai pelatihan dan pendidikan yang diikuti oleh Direksi sepanjang tahun 2020, dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan di dalam buku Laporan tahunan ini.

Program Pengenalan Perusahaan Bagi Direksi BaruProgram pengenalan perusahaan bagi Anggota Direksi yang baru diangkat bersifat wajib agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Direksi, proses bisnis Perseroan, serta dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya. Pada tahun 2020, Perseroan telah mengangkat 2 (dua) orang anggota Direksi baru yaitu A. Suko Widigdo dengan A.A.G. Agung Dharmawan. Pelaksanaan program pengenalan merupakan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan program pengenalan seperti jadwal pertemuan dengan Dewan Komisaris dan Pejabat Perusahaan serta materi presentasi Direktur Utama serta mendokumentasikan daftar hadir atas pelaksanaan program pengenalan. Sekretaris Perusahaan mengatur kunjungan Direksi ke unit kerja/kantor cabang/proyek Perusahaan. Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor unit kerja/ proyek, atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Program pengenalan bagi Anggota Direksi yang baru diangkat pada tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2020 dan materi yang diberikan sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan

Dewan Komisaris (Fiduciary Duty).3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan,

sifat dan lingkup kegiatan, kinea keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;

4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.

Competency DevelopmentInformation on training and education program attended by the Board of Directors throughout 2020, can be found in the Company Profile section in the annual report book.

Company Introduction Program for New DirectorsThe Company introduction program for newly appointed Members of the Board of Directors is mandatory in order to understand the duties and responsibilities as a Member of the Board of Directors, the Company’s business processes, and to work in harmony with other Organs of the Company. In 2020, the Company has appointed 2 (two) new Members of the Board of Directors, A. Suko Widigdo, and A.A.G. Agung Dharmawan. The implementation of the introductory program is the responsibility of the Corporate Secretary.

The Corporate Secretary prepares the necessary matters to conduct an introductory program such as a schedule of meetings with the Board of Commissioners and Company Officials as well as presentation materials of the President Director as well as documenting the list of attendance for the implementation of the introductory program. The Corporate Secretary arranges the visit of the Board of Directors to the Company’s work unit/branch/project office. Introductory program can be a presentation, meeting, visit to the office of the work unit / project, or other required programs.

The introduction program for newly appointed Members of the Board of Directors in 2020 was held on June 10, 2020, and the materials provided at least include:

1. Implementation of GCG principles by the Company;2. Information on the duties and responsibilities of the Board

of Directors and The Board of Commissioners (Fiduciary Duty).

3. Overview of the Company relating to the objectives, nature and scope of activities, financial and operational kinea, strategies, short-term and long-term business plans, competitive positions, risks and various other strategic issues;

4. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee.



Penilaian Kinerja Organ Pendukung DireksiDireksi ADHI memeiliki 2 (dua) organ pendudkung yaitu Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern sebagaimana termaktub dalam Pedoman Kerja yang telah diperbaharui. Peniliaian kinerja keduanya oleh Direksi pada tahun 2020 sebagai berikut:

Performance Assessment of the Board of Directors’ Supporting OrgansThe Board of Directors of ADHI has 2 (two) organs, namely the Corporate Secretary and internal supervision unit as stipulated in the updated Working Guidelines. The performance of both by the Board of Directors in 2020 is as follows:

Organ Pendukung di bawah DireksiBoard of Directors’ Supporting Organs

Penilaian kinerja pada tahun 2020Performance Assessment in 2020


BaikGood

Satuan Internal AuditInternal Audit Unit

BaikGood



Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan wajib menjaga independensi dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu.

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan DireksiHubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Direksi bertugas menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dan Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dillakukan Direksi tersebut. Untuk itu, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peran Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan.

2. Direksi menghormati fungsi dan peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat tehadap kebijakan pengurusan Perusahaan.

3. Untuk menjaga independensi masing-masing organ Perusahaan, setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hubungan yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresetasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus diketahui oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya.

In carrying out its functions, duties and responsibilities, members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company are obliged to maintain independence and avoid any form of conflict of interest, both for the benefit of individuals, group and certain groups.

Work Relationship of the Board of Commissioners and DirectorsA good working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is one of the very important things so that each organ of the Company can work in accordance with its functions effectively and efficiently. The Board of Directors is in charge of carrying out the operational activities of the Company and the Board of Commissioners is in charge of overseeing the implementation of the activities carried out by the Board of Directors. Therefore, in maintaining a good working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors must apply the following principles:

1. The Board of Commissioners respects the functions and roles of the Board of Directors in managing the Company as stipulated in the laws and regulations.

2. The Board of Directors respects the functions and roles of the Board of Commissioners in supervising and advising on the Company’s management policy.

3. To maintain the independence of each organ of the Company, every working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a formal relationship, in the sense that it must always be based on a standard mechanism or accountable correspondence.

4. Informal relationships can be conducted by each member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, but cannot be used as a formal policy before going through accountable mechanisms or correspondence.

5. Every work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is an institutional relationship in the sense that the Board of Commissioners and Board of Directors as a collective position that represents the entirety of its members so that any work relationship between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors must be known by members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors.

Transparansi Dan Independensi Dewan Komisaris Dan DireksiTransparency and Independence of The Board of Commissioners and Board of Directors



6. Anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri maupun kolegial dapat memperoleh akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai Perusahaan Anak.

7. Dalam hal permintaan informasi oleh Dewan Komisaris menyangkut Perusahaan Anak maka permintaan tersebut disalurkan melalui Direksi Perusahaan. Merupakan wewenang Direksi Perusahaan untuk meminta informasi tersebut dari Perusahaan Anak dengan kewenangannya sebagai Pemegang Saham.

8. Dewan Komisaris bersama-sama Direksi Perusahaan secara periodik melakukan rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka membahas berbagai permasalahan yang menyangkut Perusahaan yang dituang dalam Risalah Rapat.

9. Semua rapat koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Kom isaris Utama berdasarkan surat kuasa.

10. Keputusan rapat koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris merupakan sesuatu yang mengikat bagi semua peserta rapat.

Kebijakan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu dimana kepentingan individual anggota Dewan Komisaris dan Direksi berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk meraih laba, meningkatkan nilai perusahaan, mencapai visi dan menjalankan misi Perusahaan serta melaksanakan keputusan RUPS.

Beberapa prinsip yang dianut Perusahaan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris dan Direksi selalu menghindari adanya benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.

2. Dewan komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam tugas pengawasan Perusahaan.

3. Dewan Komisaris dan Direksi berkewajiban mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain.

4. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan.

5. Dewan Komisaris dan Direksi berkewajiban membuat pernyataan mengenai benturan kepentingan terhadap hal-hal yang termaktub dalam RKAP.

6. Members of the Board of Commissioners both individually and collegially may gain access to information related to the management of the Company including but not limited to information about Subsidiaries.

7. In the event of a request for information by the Board of Commissioners concerning a Subsidiary, the request is channeled through the Board of Directors of the Company. It is the authority of the Board of Directors of the Company to request such information from Subsidiaries with its authority as a Shareholder.

8. The Board of Commissioners together with the Board of Directors of the Company periodically conduct coordination and consultation meetings in order to discuss various issues concerning the Company that are poured in the Minutes of Meeting.

9. All coordination meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners are chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or unable to attend, the meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner based on a power of attorney.

10. The decision of the coordination meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners is binding for all meeting participants.

Conflict of Interest Policy of the Board of Commissioners and Board of DirectorsConflict of interest is a certain condition where the individual interests of members of the Board of Commissioners and Board of Directors have the potential to conflict with the Interests of the Company to achieve profit, increase the value of the company, achieve the vision and carry out the Company’s mission and carry out GMS decisions.

Some of the principles embraced by the Company to prevent conflicts of interest and further implications that often arise are as follows:

1. The Board of Commissioners and Board of Directors always avoid any conflict of interest in carrying out their duties. The Board of Commissioners will not use the position for personal gain or for the benefit of any other person or party concerned.

2. The Board of Commissioners shall avoid any activity that may affect its independence in the Company’s supervisory duties.

3. The Board of Commissioners and Board of Directors are obliged to fill out a Special List containing their shareholdings and/or their families in other companies.

4. In the event of a conflict of interest, it must be disclosed, and the Board of Commissioners concerned shall not involve itself in the Company’s decision-making process.

5. The Board of Commissioners and Board of Directors are obliged to make statements regarding conflicts of interest on matters contained in the RKAP.



Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan DireksiAnggota Dewan Komisaris dan Direksi ADHI diwajibkan untuk mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain.

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi ADHI tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Share Ownership of the Board of Commissioners and DirectorsMembers of the Board of Commissioners and Board of Directors of ADHI are required to fill out a Special List containing their shareholdings and/or their families in other companies.

The share ownership of ADHI’s Board of Commissioners and Board of Directors in 2020 is as follows:

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Berdasarkan board manual ADHI, ketentuan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain dan Anggota Dewan Komisaris paling

Concurrent Position of The Board of Commissioners and Directors

Concurrent Position of Board of CommissionersBased on ADHI’s board manual, the terms of concurrent position of members of the Board of Commissioners are stipulated as follows:

1. Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as Members of the Board of Directors at most to 2 (two) Issuers or other Public Companies and Members of

NamaName

JabatanPosition

Kepemilikan Saham ADHIADHI Share Ownership

Kepemilikan Saham di Perusahaan LainOther Company Share Ownership

Jumlah SahamNumber of Shares


Nama PerusahaanCompany Name

Jumlah SahamNumber of Shares

Dody Usodo Hargo Komisaris UtamaPresident Commissioner - - - -

Cahyo R. Muzhar KomisarisCommissioner - - - -

Yustinus Prastowo KomisarisCommissioner - - - -

Widiarto KomisarisCommissioner - - - -

Hironimus Hilapok Komisaris IndependenIndependent Commissioner - - - -

Abdul Muni Komisaris IndependenIndependent Commissioner - - - -

Entus Asnawi Mukhson

Direktur UtamaPresident Director - - - -

A. Suko Widigdo Direktur Operasi 1Director of Operation 1 - - - -

Pundjung Setya Brata Direktur Operasi 2Director of Operation 2 - - - -

A.A.G Agung Dharmawan

Direktur KeuanganDirector of Finance - - - -

Agus Karianto Direktur SDMDirektur SDM - - - -

Partha Sarathi

Direktur Quality, Health, Safety and Environment dan PengembanganDirector of Quality, Health, Safety & Environment and Development

24.500 0,00069% - -



banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. 2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap

jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Board Manual ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Pengungkapan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NamaName

JabatanPosition

Rangkap JabatanConcurrent Position

Nama Perusahaan/InstitusiName of Company/Institution

JabatanPosition

Dody Usodo Hargo Komisaris UtamaPresident Commissioner Tidak Ada/None Tidak Ada/None

Cahyo R. Muzhar KomisarisCommissioner Tidak Ada/None Tidak Ada/None

Yustinus Prastowo KomisarisCommissioner Tidak Ada/None Tidak Ada/None

Widiarto KomisarisCommissioner Tidak Ada/None Tidak Ada/None

Hironimus Hilapok Komisaris IndependenIndependent Commissioner Tidak Ada/None Tidak Ada/None

Abdul Muni Komisaris IndependenIndependent Commissioner Tidak Ada/None Tidak Ada/None

Rangkap Jabatan Direksi

Berdasarkan board manual ADHI, ketentuan rangkap jabatan anggota Direksi ditetapkan sebagai berikut:1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau

Perusahaan Publik lain; 2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga)

Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau 3. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di

Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Concurrent Position of Board of Directors

Based on ADHI’s Board Manual, concurrent position of members of the Board of Directors are stipulated as follows:1. Members of the Board of Directors at most to 1 (one) Issuer

or other Public Company; 2. Members of the Board of Commissioners at most to 3

(three) Issuers or other Public Companies; and/or 3. Committee members at most to 5 (five) committees

in Issuers or Public Companies where they also serve as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners.

the Board of Commissioners at most to 2 (two) Issuers or other Public Companies.

2. In the event that a member of the Board of Commissioners does not concurrently serve as a member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners may concurrently serve as a member of the Board of Commissioners at most to 4 (four) Issuers or other Public Companies.

3. Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as committee members at most to 5 (five) committees in issuers or public companies where they also serve as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners.

4. Concurrent position as a member of the committee as referred to in paragraph (3) can only be done as long as it is not contrary to other laws and regulations.

5. In the event that there are other laws and regulations governing the provisions on concurrent positions that are different from the provisions in this Board Manual, stricter governing provisions apply.

Concurrent position disclosure of members of the Board of Commissioners in 2020 is as follows:



NamaName

JabatanPosition

Rangkap JabatanConcurrent Position

Nama Perusahaan/InstitusiName of Company/Institution

JabatanPosition

Entus Asnawi Mukhson Direktur UtamaPresident Director Tidak Ada/None Tidak Ada/None

A. Suko Widigdo Direktur Operasi 1Director of Operation 1 Tidak Ada/None Tidak Ada/None

Pundjung Setya Brata Direktur Operasi 2Director of Operation 2 Tidak Ada/None Tidak Ada/None

A.A.G Agung Dharmawan Direktur KeuanganDirector of Finance Tidak Ada/None Tidak Ada/None

Agus Karianto Direktur SDMDirector of Human Resources Tidak Ada/None Tidak Ada/None

Partha Sarathi


Tidak Ada/None Tidak Ada/None

Hubungan AfiliasiKriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

• Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

• Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

• Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota komisaris lainnya.

• Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

AffiliationThe criteria for affiliation between members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders include:

• Affiliation between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners

• Affiliation between members of the Board of Directors and the Main and/or controlling Shareholders

• Affiliation between members of the Board of Commissioners and other members of commissioners

• Affiliation between members of the Board of Commissioners and the Main and/or controlling Shareholders.

Affiliation between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders, can be as seen on below table:

Pengungkapan rangkap jabatan anggota Direksi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Disclosure of concurrent position of members of the Board of Directors in 2020 is as follows:



NamaName

Hubungan Keluarga DenganFamily Affiliation with

Hubungan Keuangan DenganFinancial Affiliation with

Dewan KomisarisBoard of

Commissioners

DireksiBoard of

Directors

Pemegang Saham

PengendaliControlling

Shareholders

Dewan KomisarisBoard of

Commissioners

DireksiBoard of

Directors

Pemegang Saham

PengendaliControlling

Shareholders

YaYes

TidakNo

YaYes

TidakNo

YaYes

TidakNo

YaYes

TidakNo

YaYes

TidakNo

YaYes

TidakNo

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Dody Usodo Hargo √ √ √ √ √ √

Cahyo R. Muzhar √ √ √ √ √ √

Yustinus Prastowo √ √ √ √ √ √

Widiarto √ √ √ √ √ √

Hironimus Hilapok √ √ √ √ √ √

Abdul Muni √ √ √ √ √ √

Direksi / Board of Directors

Entus Asnawi Mukhson √ √ √ √ √ √

A. Suko Widigdo √ √ √ √ √ √

Pundjung Setya Brata √ √ √ √ √ √

A.A.G. Agung Dharmawan √ √ √ √ √ √

Agus Karianto √ √ √ √ √ √

Partha Sarathi √ √ √ √ √ √



Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan pada target kinerja dalam perjanjian penunjukan sebagai anggota. Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dievaluasi setiap tahun oleh pemegang saham dalam RUPS berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk melakukan penunjukan kembali. Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain penilaian oleh Pemegang Saham, penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi ADHI juga dilakukan secara kolektif dan kolegial melalui mekanisme pencapaian KPI (Key Performance Indicator) dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) dan asesmen penerapan GCG.

Penilaian Pencapaian KPI RKAP

Perhitungan capaian indikator ini dihitung berdasarkan rumusan yang digunakan untuk perhitungan target. Capaian KPI yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen tahun 2020 secara rinci digambarkan sebagai berikut:

The performance evaluation criteria of the Board of Commissioners and Board of Directors are determined based on performance targets in the appointment agreement as members. The performance of the Board of Commissioners and Board of Directors is evaluated annually by shareholders in the GMS based on the established performance evaluation criteria.

The results of performance evaluation of each member of the Board of Commissioners and Board of Directors individually are one of the basis of consideration for shareholders to re-appoint. The results of the evaluation of the overall performance of the Board of Directors and the performance of each member of the Board of Commissioners and Board of Directors are an integral part of the remuneration scheme for the Board of Commissioners and Board of Directors.

In addition to the assessment by the Shareholders, the performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors of ADHI is also conducted collectively and collegially through the mechanism of achieving KPI (Key Performance Indicators) in the RKAP (Company Work Plan and Budget) and assessment of the implementation of GCG.

Assessment of RKAP KPI Achievement The calculation of the achievement of this indicator is calculated based on the formula used for the calculation of targets. KPI achievements agreed in the 2020 Management Contract are described in detail as follows:

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Dan DireksiPerformance Assessment of The Board of Commissioners and Directors

No KPI SatuanSatuan

BobotWeight


TargetTarget

% Capaian

Achievement

Skor KPIKPI Score

A. Perspektif Keuangan dan Pasar / Financial and Market Perspective

1 Ekuitas / Equity Rp. JutaRp Million 4,00% 5.669.457 5.669.457 100,0% 4,00

2 DER / DER Kali 4,00% 2,00 2,09 104,5% 4,18

3 Pay Out Ratio % 5,00% 10% 10% 100,0% 5,00

4 Current Ratio Kali 5,00% 1,16 1,14 101,8% 5,09

Sub Total 18,00% 18,27

B. Perspektif Fokus Pelanggan / Customer Focus Perspective

1 Perolehan Kontrak Baru / New Contract Acquisition

Rp. JutaRp Million 10,00% 27.564.065 27.564.065 100,00% 10,00

2 Skor Kepuasan Pelanggan / Customer Satisfaction Score

SkorScore 10,00% 88,50 88,50 100,00% 10,00

Sub Total 20,00% 20,00



No KPI SatuanSatuan

BobotWeight


TargetTarget

% Capaian

Achievement

Skor KPIKPI Score

C. Perspektif Efektivitas Produk dan Proses / Product and Process Effectiveness Perspective

1 Laba Bersih / Net Profit Rp. JutaRp Million 6,00% 75.560 75.560 100,0% 6,00

2 EBITDA Marjin / EBITDA Margin % 6,00% 10,00% 10,00% 100,0% 6,00

3 Order Book Burn Rate to Revenue % 6,00% 31,00% 31,00% 100,0% 6,00

Sub Total 18,00% 18,00

D. Perspektif Fokus Tenaga Kerja / Manpower Focus Perspective

1 Rasio Produktifitas / Productivity Ratio Rp. JutaRp Million 9,00% 6.453 6.453 100,0% 9,00

2 Engagement Karyawan / Employee Engagement % 9,00% 80,00% 80,00% 105,0% 9,45

Sub Total 18,00% 18,45

E. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan / Leadership, Governance, and Community Responsibility Perspective

1 Good Corporate Governance Rating 5,00% 84,87 87 97,6% 4,88

2 Penyaluran PKBL / PKBL Distribution SkorScore 6,00% 80% 80% 100,0% 6,00

3 Capex / Capex Rp. JutaRp Million 5,00% 1.400.000 1.400.000 100,0% 5,00

Sub Total 16,00% 15,88

F. Agen Pembangunan / Development Agency

1 Sinergi antar BUMN / Synergy among SOEs Proy 6,00% 10 2 105,0% 6,30

2

Pemenuhan target penugasan pemerintah/ Target fulfillment of Government assignment

Sales Proyek LRT/ LRT Project Sales Rp. JutaRp Million 4,00% 2.229.223 2.229.223 100,0% 4,00

Sub Total / Sub Total 10,00% 10,30

Total / Total 100,00% 100,90

Penilaian Berdasarkan Asesmen Penerapan GCG

Uraian hasil asesmen pernerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Aspek Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil self assessment yang telah dilakukan pada Dewan Komisaris, skor yang dicapai adalah 32,65 dari bobot sebesar 35,00 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 93,29%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris telah berjalan dengan Sangat Baik.

Aspek DireksiBerdasarkan hasil self assessment yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah 33,98 dari bobot sebesar 35,00 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 97,09%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Direksi telah berjalan dengan Sangat Baik.

Assessment Based on GCG Implementation Assessment

The description of GCG assessment results for the aspects of Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Board of Commissioners’ Aspects

Based on the results of self assessment conducted in the Board of Commissioners, the score achieved was 32.65 out of a weight of 35.00 or equivalent to the percentage of achievement of 93.29%. This means that in general the implementation of GCG for aspects of the Board of Commissioners has been running Very Good.

Board of Directors’ Aspects Based on the results of self assessment that has been conducted in the Aspects of the Board of Directors, the score achieved is 33.98 out of a weight of 35.00 or equivalent to the percentage of achievement of 97.09%. This means that in general the implementation of GCG for aspects of the Board of Directors has been running Very Good.



Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Dewan Komisaris dan Direksi menyusun usulan remunerasi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap menggunakan indikator yang meliputi faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penetapan penghasilan berupa tantiem/ insentif kinerja yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan menggunakan indikator yang meliputi faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan serta faktor-faktor lain yang relevan.

Prosedur penetapan remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Pembahasan antara Dewan Komisaris dengan Direksi mengenai remunerasi dilakukan guna mendapat masukan- masukan agar dapat diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk kemudian RUPS sebagai organ perusahaan tertinggi menetapkan besaran remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Keputusan Direksi

Policies and Procedures for Remuneration Determination of the Board of Commissioners and Board of DirectorsThe Company determines the remuneration for the Board of Commissioners and Directors by referring to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-01/MBU/05/2019 dated May 31, 2019 concerning Fourth Amendment to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Income Arrangement of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of SOEs.

The Board of Commissioners and Directors shall prepare a remuneration proposal based on the following provisions:

1. Arrangement of income in the form of fixed salary or honorarium, allowances and facilities uses indicators of business scale factors, business complexity factors, inflation rate, financial condition and capability of the Company, and other relevant factors, and should not be contrary to the laws and regulations.

2. Arrangement of income in the form of variable tantiem/performance incentives (merit rating) uses indicators of performance factors and financial capabilities of the Company as well as other relevant factors.

Procedures in Remuneration Arrangement for Members of the Board of Commissioners and Directors

Discussions between the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding remuneration are conducted to obtain inputs in order to be submitted in General Meeting of Shareholders. As the highest corporate organ, GMS determines the amount of remuneration for Members of the Board of Commissioners and Directors.

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and DirectorsArrangement of salaries/honorariums, allowances and facilities for the Board of Commissioners and Directors is in accordance

Remunerasi Dewan Komisaris dan DireksiRemuneration of The Board of Commissioners and Directors



No. 014-6/2019/127 tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak 1 Januari 2019.

Komponen remunerasi terdiri dari:1. Honorarium2. Tunjangan3. Fasilitas4. Tantiem/Insentif Kinerja

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-04/ MBU/2014, Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

• Direksi:a. Gaji untuk Direksi;b. Tunjangan-tunjangan terdiri dari: tunjangan hari raya,

tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan;c. Fasilitas terdiri dari: kendaraan dinas, kesehatan, dan

bantuan hukum; dand. Tantiem/insentif kinerja.

• Dewan Komisaris: a. Honorarium;b. Tunjangan-tunjangan terdiri dari: tunjangan hari raya,

tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan;c. Fasilitas terdiri dari: kesehatan dan bantuan hukum; dand. Tantiem/insentif kinerja.

Tingkat besaran gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dievaluasi setiap tahun mengacu pada perkembangan pasar konstruksi namun jumlah remunerasi yang telah ditentukan akan dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2020Remuneration of the Board of Commissioners in 2020

No Jenis Penghasilan/FasilitasTypes of Income/Facilities


1 HonorariumHonorarium

Komisaris Utama 45% dari gaji Direktur Utama.Komisaris 90% dari honorarium Komisaris UtamaPresident Commissioner at 45% of the President Director’s salaryGranted at 20% of honorarium

2

TunjanganTunjangan Hari Raya Keagamaan Asuransi Purna JabatanTunjangan TransportasiTunjangan Profesi AllowancesReligious Holiday Allowance Retirement InsuranceTransportation AllowanceProfessional Allowance

Diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium Diberikan selama menjabat Premi asuransi 25% dari honorarium dalam satu tahunDiberikan sebesar 20% dari honorariumRp3.000.000 perbulanGranted at 1 (one) time of honorarium Granted during the term of service Insurance premium at 25% of honorarium in one yearGranted at 20% of honorariumRp3,000,000 per month

3

Fasilitas KesehatanBantuan HukumHealth Benefit Legal Aid

Sebesar pemakaianSebesar pemakaianAs much as usageAs much as usage

with Decree of the Board of Directors No. 014-6/2019/127 concerning Arrangement of Salary/Honorarium, Allowances and Facilities for the Board Commissioners and Directors of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. The Decree is effective from January 1, 2019.

Remuneration components consist of:1. Honorarium2. Allowances3. Facilities4. Tantiem/Performance Incentives

Referring to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No.PER-04/ MBU/2014, Remuneration for the Board of Commissioners and Directors is as follows:

• Board of Directors:a. Salary for the Board of Directors;b. Allowances, consisting of holiday allowances, housing

allowances, and retirement insurance;c. Facilities, consisting of official vehicles, health, and legal

assistance; andd. Tantiem/performance incentives.

• Board of Commissioners: a. Honorarium;b. Allowances, consisting of holiday allowances,

transportation allowances, and retirement insurance;c. Facilities, consisting of health and legal assistance; andd. Tantiem/performance incentives.

The amount of salary and allowances of members of the Board of Commissioners and Directors is evaluated annually in reference to the development of construction market; however, the determined amount of remuneration will be included in the Company’s Work Plan and Budget (RKAP).



Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020 (Lamp. Surat No. 014-14/2019/127)Sesuai Surat Kementerian BUMN Nomor S-255/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Tunjangan Hari Raya Direksi dan Dewan Komiaris BUMN Tahun 2020, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris tidak menerima Tunjangan Hari Raya pada tahun 2020.

Sesuai Surat Kementerian BUMN Nomor SR-19/Wk2.MBU.B/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Tahun 2020, Direksi dan Dewan Komisaris tidak diberikan tantiem/insentif kinerja atas kinerja Tahun Buku 2019.

Remuneration of the Board of Commissioners and Directors in 2020

In accordance with the Letter of Ministry of SOEs Number S-255/MBU/04/2020 dated April 17, 2020, concerning Holiday Allowance of the Board of Directors and Commissioners of SOEs Year 2020, all Directors and Commissioners do not receive Holiday Allowance in 2020.

In accordance with the Letter of Ministry of SOEs Number SR-19/Wk2.MBU.B/08/2020 dated August 4, 2020, concerning Arrangement of Income of the Board of Directors and Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Year 2020, the Board of Directors and Commissioners do not receive incentives for the performance of fiscal year 2019.

Dewan Komisaris Board of Commissioner

Remunerasi per BulanRemuneration per Month

Tunjangan TahunanAnnual

Allowance

Total Gaji dan Tunjangan

2020Total Salary

and Allowances 2020

Insentif Kinerja Tahun

2019Performance Incentives for

2019

Opsi Saham yang Diterima

Tahun 2020Stock Options

Received in 2020

GajiSalary

Tunjangan BulananMonthly

Allowance

TotalTotal - - -

M. Fadjroel Rachman* 90.000.000 18.000.000 108.000.000 - 540.000.000 - -

Bobby A.A. Nazief* 81.000.000 16.200.000 97.200.000 - 486.000.000 -

Rildo Ananda Anwar* 81.000.000 16.200.000 97.200.000 - 486.000.000 -

Wicipto Setiadi* 81.000.000 16.200.000 97.200.000 - 486.000.000 -

Dody Usodo Hargo S. 90.000.000 18.000.000 108.000.000 - 756.000.000

Baru menjabat pada Juni 2020

Currently active on June

2020

Cahyo R. Muzhar 81.000.000 16.200.000 97.200.000 - 680.400.000

Yustinus Prastowo 81.000.000 16.200.000 97.200.000 - 680.400.000

Widiarto 81.000.000 16.200.000 97.200.000 - 680.400.000

Hironimus Hilapok 81.000.000 16.200.000 97.200.000 - 1.166.400.000 - -

Abdul Muni 81.000.000 16.200.000 97.200.000 - 1.166.400.000 - -

Budi Harto* 200.000.000 27.500.000 227.500.000 1.137.500.000

Entus Asnawi Mukhson**200.000.000 27.500.000 227.500.000 - 1.592.500.000 - -

170.000.000 27.500.000 197.500.000 987.500.000

A. Suko Widigdo 170.000.000 27.500.000 197.500.000 - 1.382.500.000



2020

-

Pundjung Setya Brata 170.000.000 27.500.000 197.500.000 - 2.370.000.000 - -

No Jenis Penghasilan/FasilitasTypes of Income/Facilities


4 TantiemTantiem

Penetapan tantiem mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan.Determination of tantiem considers the improvement of Company’s performance and capabilities.



Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020 Total Remuneration of the Board of Commissioners and Directors in 2020

UraianDescription

Jumlah (Rp)Amount (Rp)

Jumlah Remunerasi Dewan KomisarisTotal Remuneration of the Board of Commissioners 7.128.000.000

Jumlah Remunerasi DireksiTotal Remuneration of the Board of Directors 13.712.500.000

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020Total Remuneration of the Board of Commissioners and Directors in 2020 20.840.500.000

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Perseroan adalah sebagai berikut:

Information on the salary ratio of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of the Company, is as follows:

PerihalSubject 2020 2019 2018

Direktur Utama terhadap DirekturPresident Director to Director 115% 115% 115%

Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan KomisarisPresident Commissioner to members of the Board of Commissioners 234% 111% 111%

Direktur Utama terhadap Komisaris UtamaPresident Director of President Commissioner 211% 211% 214%

Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggiPresident Director of the Highest-Ranked Employee 210% 258% 315%

Direktur Utama terhadap Karyawan terendahPresident Director of the Lowest-Ranked Employee 3363% 5628% 6421%

Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan TerendahHighest-Ranked Employee to Lowest-Ranked Employee 1599% 2185% 2040%

Karyawan Terendah terhadap UMPLowest-Ranked Employee to UMP 159% 102,58% 86%

Dewan Komisaris Board of Commissioner

Remunerasi per BulanRemuneration per Month

Tunjangan TahunanAnnual

Allowance

Total Gaji dan Tunjangan

2020Total Salary

and Allowances 2020

Insentif Kinerja Tahun

2019Performance Incentives for

2019

Opsi Saham yang Diterima

Tahun 2020Stock Options

Received in 2020

GajiSalary

Tunjangan BulananMonthly

Allowance

TotalTotal - - -

A.A.G. Agung Dharmawan 170.000.000 27.500.000 197.500.000 - 1.382.500.000



2020

-

Agus Karianto 180.000.000 27.500.000 207.500.000 - 2.490.000.000 - -

Partha Sarathi 170.000.000 27.500.000 197.500.000 - 2.370.000.000 - -

*) menjabat hingga 3 Juni 2020**) menjabat sebagai Direktur Keuangan hingga 3 Juni 2020, setelahnya diangkat sebagai Direktur Utama *)Active until June 3, 2020**) As Director of Finence until June 3, 2020, followed by his appointment as President Director



Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan yang diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha perseroan. Rapat biasanya dipimpin oleh Komisaris Utama dan seluruh keputusan dalam rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris ADHI menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 18 (delapan belas) kali.

Berikut agenda dan risalah rapat, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

Board of Commissioners’ Meeting

Meeting of the Board of Commissioners shall be held at least 1 (one) time in 2 (two) months in the Company’s position or elsewhere within the territory of the Republic of Indonesia or in the place of the Company’s business activities. Meetings are usually chaired by the President Commissioner and all decisions in the meeting must be taken based on deliberation for consensus.

Throughout 2020, the Board of Commissioners of ADHI held internal meetings of the Board of Commissioners about 18 (eighteen) times.

The following is the agendas and minutes of meeting, as well as the recapitulation of attendance level of the Board of Commissioners in these meetings.

Rapat Dewan Komisaris dan DireksiMeetings of Board of Commissioners and Directors

No Tanggal RapatDate of Meeting

Agenda RapatMeeting Agenda

Peserta RapatMeeting Participant

1. Jumat,31 Januari 2020Friday,31 January 2020

1. Tindak lanjut Rakom sebelumnya2. Evaluasi Kinerja Unaudit 2019 3. Progress Audit 2019 4. Monitoring Proyek on-hand

Deviasi>20% (KPMR) 5. Lain-lain1. Follow-up on previous BoC Meeting2. 2019 Unaudited Performance Evaluation 3. 2019 Audit Progress4. On-hand Project Monitoring

Deviation >20% (KPMR) 5. Others

1. M. Fadjroel Rachman (Komisaris Utama/ President Commissioner)2. Rildo Ananda Anwar (Komisaris/ Commissioner)3. Wicipto Setiadi (Komisaris/ Commissioner)4. Bobby A.A. Nazief (Komisaris/ Commissioner)5. Hironimus Hilapok (Komisaris Independen/ Independent

Commissioner)6. Abdul Muni (Komisaris Independen/ Independent

Commissioner)

2. Selasa,18 Februari 2020Tuesday,18 February 2020

1. Pembahasan penyertaan pada Konsorsium BUMN Karya 2. Usulan Perubahan Struktur Organisasi 3. Lain-lain1. Discussion on participation in the BUMN Karya Consortium 2. Proposal of Organizational Structure Changes 3. Others

1. Rildo Ananda Anwar (Komisaris/ Commissioner)2. Wicipto Setiadi (Komisaris/ Commissioner)3. Bobby A.A. Nazief (Komisaris/ Commissioner)4. Hironimus Hilapok (Komisaris Independen/ Independent


Commissioner)

3. Jumat, 28 Februari 2020Friday, 28 February 2020

1. ACP2. Laporan Audit tahun 20193. Tindak lanjut Rakom sebelumnya4. Evaluasi Kinerja Januari 20205. Lain-lain1. ACP2. Audit Report 20193. Follow-up on previous BoC Meeting4. Evaluation on January 2020 Performance5. Others



Commissioner)






4. Selasa, 31 Maret 2020Tuesday, 31 March 2020

1. TL Rakom sebelumnya2. Evaluasi Kinerja Februari 20203. Pembahasan KPI 20194. Progres Audit 20195. Usulan KAP 20206. Lain-lain1. Follow-up on previous BoC Meeting2. Evaluation on February 2020 Performance3. Discussion on KPI 20194. 2019 Audit Progress5. Proposal of KAP 20206. Others



Commissioner)

5. Rabu, 15 April 2020Wednesday, 15 April 2020

Pembentukan Komite Nominasi dan RemunerasiEstablishment of Nomination and Remuneration Committee



Commissioner)

6. Kamis, 30 April 2020Thursday, 30 April 2020

1. TL Rakom sebelumnya 2. Hasil Audit 2019 3. Kinerja Maret 20204. Hasil Assessment GCG 5.Hasil Assessment Maturitas MR 6. Lain-lain1. Follow up on Previous BoC Meeting2. 2019 Audit Results3. March 2020 Performance4. GCG Assessment Results5. MR Maturity Assessment Results6. Others



Commissioner)

7. Kamis, 28 Mei 2020Thursday, 28 May 2020

1. Tindak Lanjut Rakom Sebelumnya;2. Evaluasi Kinerja April 2020;3. Penunjukan Pimpinan RUPS;4. Lain-lain.1. Follow up on Previous BoC Meeting2. Evaluation on April 2020 Performance3. Appointment of GMS Board4. Others

1. M. Fadjroel Rachman (Komisaris Utama/ President Commissioner)2. Wicipto Setiadi (Komisaris/ Commissioner)3. Bobby A.A. Nazief (Komisaris/ Commissioner)4. Hironimus Hilapok (Komisaris Independen/ Independent


Commissioner)

8. Selasa, 9 Juni 2020Tuesday, 9 June 2020

1. Program Pengenalan Bagi Dewan Komisaris Baru 2. Perkenalan dengan Organ Dewan Komisaris3. Pembagian Tugas Dewan Komisaris1. Introductory Program for New Board of Commissioners2. Introduction to the Organ of Board of Commissioners3. Distribution of Duties of the Board of Commissioners

1. Dody Usodo Hargo S. (Komisaris Utama/ President Commissioner)2. Cahyo R. Muzhar (Komisaris/ Commissioner)3. Widiarto (Komisaris/ Commissioner)4. Yustinus Prastowo (Komisaris/ Commissioner)5. Hironimus Hilapok (Komisaris Independen/ Independent


Commissioner)






9. Kamis, 18 Juni 2020Tuesday, 18 June 2020

Penetapan Anggota KomiteAppointment of Committee Members



Commissioner)

10. Senin, 29 Juni 2020Monday, 29 June 2020

1. Tindak lanjut Rakom sebelumnya2. Kinerja Mei 2020 3. Review Manajemen Risiko ADHI 4. Review GCG ADHI 5. Lain-lain1. Follow up on Previous BoC Meeting2. May 2020 Performance3. ADHI Risk Management Review4. ADHI GCG Review5. Others

1. Dody Usodo Hargo S. (Komisaris Utama/ President Commissioner)2. Widiarto (Komisaris/ Commissioner)3. Yustinus Prastowo (Komisaris/ Commissioner)4. Hironimus Hilapok (Komisaris Independen/ Independent


Commissioner)

11. Selasa, 28 Juli 2020Tuesday, 28 July 2020

1. Tindak lanjut Rakom sebelumnya2. Evaluasi Kinerja Juni 2020 3. Review RKAP 2020 4. Lain-lain1. Follow up on Previous BoC Meeting2. Evaluation on June 2020 Performance3. RKAP 2020 Review4. Others

1. Dody Usodo Hargo S. (Komisaris Utama/ President Commissioner)2. Widiarto (Komisaris/ Commissioner)3. Yustinus Prastowo (Komisaris/ Commissioner)4. Hironimus Hilapok (Komisaris Independen/ Independent


Commissioner)

12. Jum’at, 7 Agustus 2020Friday, 7 August 2020

1. Perubahan Keanggotaan Komite2. Pencegahan penyuapan sesuai ISO 370011. Changes of Committee Membership2. Bribery prevention according to ISO 37001



Commissioner)

13. Jumat 14 Agustus 2020Friday, 14 August 2020

Implementasi ISO 37001ISO 37001 Implementation



Commissioner)






14. Jumat, 28 Agustus 2020Friday, 28 August 2020

1. Tindak lanjut Rakom sebelumnya2. Evaluasi Kinerja Juli 20203. Lain-lain1. Follow up on Previous BoC Meeting2. Evaluation on July 2020 Performance3. Others



Commissioner)

15.Senin, 28 September 2020Monday, 28 September 2020

1. Tindak lanjut Rakom sebelumnya 2. Evaluasi Kinerja s.d. Agustus 2020 3. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko & Mutu4. Evaluasi Penerapan GCG & Legal5. Lain-lain1. Follow up on Previous BoC Meeting2. Performance Evaluation until August 2020 3. Evaluation on Implementation of Risk & Quality

Management 4. Evaluation of GCG & Legal Implementation5. Others



Commissioner)

16. Senin, 26 Oktober 2020Senin, 26 Oktober 2020

1. Tindak lanjut Rakom sebelumnya 2. Evaluasi Kinerja s.d. September 2020 3. Konsep Dashboard Manajemen Risiko 4. Evaluasi Penerapan GCG & Legal 5. Lain-lain1. Follow up on Previous BoC Meeting2. Performance Evaluation until September 20203. Concept of Risk Management Dashboard4. Evaluation of GCG & Legal Implementation5. Others



Commissioner)

17. Jumat, 27 November 2020Friday, 27 November 2020

1. Tindak lanjut Rakom sebelumnya2. Evaluasi Kinerja s.d. 31 Oktober 20203. Evaluasi penerapan Manajemen Risiko & Mutu4. Evaluasi penerapan GCG & Legal5. Lain-lain1. Follow up on Previous BoC Meeting2. Performance Evaluation until October 31, 20203. Evaluation on Implementation of Risk & Quality

Management4. Evaluation of GCG & Legal Implementation5. Others

1. Dody Usodo Hargo S. (Komisaris Utama/ President Commissioner)2. Cahyo R. Muzhar (Komisaris/ Commissioner)3. Widiarto (Komisaris/ Commissioner)4. Yustinus Prastowo (Komisaris/ Commissioner)5. Abdul Muni (Komisaris Independen/ Independent

Commissioner)

18.Senin, 21 Desember 2020Monday, 21 December 2020

1. Tindak lanjut Rakom sebelumnya2. Evaluasi Kinerja s.d. 30 November 20203. Evaluasi penerapan Manajemen Risiko & Mutu4. Evaluasi penerapan GCG & Legal5. Lain-lain1. Follow up on Previous BoC Meeting2. Performance Evaluation until November 30, 20203. Evaluation on Implementation of Risk & Quality

Management4. Evaluation of GCG & Legal Implementation5. Others

1. Cahyo R. Muzhar (Komisaris/ Commissioner)2. Widiarto (Komisaris/ Commissioner)3. Yustinus Prastowo (Komisaris/ Commissioner)4. Hironimus Hilapok (Komisaris Independen/ Independent


Commissioner)



Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris 2020

Recapitulation of Board of Commissioners Attendance in Board of Commissioners Meetings in 2020

NamaName

JabatanPosition

Jumlah RapatNumber of Meetings

Jumlah KehadiranAttendance %

M. Fadjroel Rachman* Komisaris Utama/ President Commissioner 7 4 57%

Wicipto Setiadi** Komisaris/ Commissioner 7 6 86%

Rildo Ananda Anwar*** Komisaris/ Commissioner 7 6 86%

Bobby A.A. Nazief** Komisaris/ Commissioner 7 6 86%

Dody Usodo Hargo S.**** Komisaris Utama/ President Commissioner 11 10 91%

Cahyo R. Muzhar**** Komisaris/ Commissioner 11 9 82%

Widiarto**** Komisaris/ Commissioner 11 11 100%

Yustinus Prastowo**** Komisaris/ Commissioner 11 11 100%

Hironimus Hilapok Komisaris Independen/ Independent Commissioner 18 17 94%

Abdul Muni** Komisaris Independen/ Independent Commissioner 18 18 100%

Rapat DireksiPenyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih Anggota Direksi atau atas permintaan dari Dewan Komisaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Rapat Direksi yang bersifat rutin/terjadwal terdiri dari:1. Rapat internal Direksi, dilaksanakan minimal 1 (satu)

minggu sekali. 2. Rapat dengan jajaran manajemen 1 (satu) level di bawah

Direksi, dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sekali.3. Rapat dengan agenda Kinerja Perusahaan dilaksanakan

minimal 1 (satu) bulan sekali.

Hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui Rapat Direksi adalah:

1. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:• Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi• Kewenangan yang memerlukan persetujuan Dewan

Komisaris• Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS

2. Tindakan Strategis lainnya, dengan batasan:• Bersifat strategis/berpeluang bisnis yang berdampak

signifikan mempengaruhi operasional perusahaan di luar RKAP

• Bersifat mendesak• Atau, menyangkut pegawai dalam jabatan strategis• Pembahasan peluang bisnis dapat diusulkan kepada

Direksi untuk dimasukan dalam agenda pembahasan rapat Direksi. Usulan peluang bisnis disampaikan lengkap dengan kajian dan analisis bisnisnya termasuk kajian keuangan, hukum dan risikonya.

Board of Directors’ MeetingMeeting of the Board of Directors may be held at any time if deemed necessary at the request of one or more Members of the Board of Directors or at the request of the Board of Commissioners by stating the matters to be discussed.

Regular/scheduled meetings of the Board of Directors consist of:1. Internal meeting of the Board of Directors, held at least

once a week. 2. Meetings with management ranks 1 (one) level below the

Board of Directors, held at least 3 (three) months.3. Meetings with the Company’s Performance agenda shall be

held at least once a month.

Matters that require decision making through the Board of Directors Meeting are:

1. Actions related to the implementation of authority in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, namely:• Authorities that require the approval of the Board of

Directors• Authorities that require the approval of the Board of

Commissioners• Authorities that require approval of the GMS

2. Other Strategic Measures, with the limitations of:• Strategic/business opportunities that have a significant

impact on the company’s operations outside the RKAP• Urgent• Or, concerning employees in strategic positions• Discussion of business opportunities can be proposed to

the Board of Directors to be included in the agenda of the discussion of the Board of Directors meeting. Proposed business opportunities are presented complete with business studies and analysis including financial, legal and risk studies.



3. Pembahasan isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya:• Terdapat perubahan kebijakan pemerintah yang

mempengaruhi operasional perusahaan• Perubahan kebijakan di bidang pasar modal yang

berpengaruh pada harga saham Perseroan• Pembahasan isu-isu terkini yang harus segera dibahas

dapat diusulkan kepada Direksi untuk dimasukan dalam agenda pembahasan rapat Direksi, terutama isu- isu terkini yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis Perseoran.

Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Sepanjang tahun 2020, Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali dengan agenda, risalah rapat dan rekapitulasi tingkat kehadiran sebagai berikut:

No TanggalDate

AgendaAgenda

PesertaParticipant


RADIR/ BoD Meeting BoD ADHI

1. Arahan Manajemen 2020/ Management Directions of 2020Corsec

Bod-1



1. Pembahasan RKAP 2020/ 2020 RKAP DiscussionCorsec

Bod-1


RADIRSUS/ Special BoD Meeting BoD ADHI

1. Update Kerjasama dg PPD Oase Park Ciputat/ Update Cooperation with PPD Oase Park Ciputat Corsec

2. Rencana RUPS ACP/ ACP GMS Plan BoD-1

3. Restrukturisasi Keuangan APP dan Kebutuhan Dana Talangan/ APP Financial Restructuring and Bailout Needs

4. Usulan Bantuan untuk Kepenak/ Proposed Assistance for ‘Kepenak

5. Usulan SO Corsec 2020/ SO Corsec 2020 Proposal

RADIR/ BoD Meeting

1. Capaian Kinerja 2019/ 2019 Performance Achievement

2. Paparan RKAP 2020 Extra Miles/ RKAP 2020 Extra Miles Presentation

3. Discussion of current external issues regarding changes in the business environment and its problems:• There is a change in government policy that affects the

Company’s operations• Policy changes in the capital market that affect the

Company’s share price• Discussion of current issues that must be discussed

immediately can be proposed to the Board of Directors to be included in the agenda of the discussion in the Board of Directors’ meeting, especially current issues that can affect the business continuity of the Company.

Binding decisions may also be determined without convening a Meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the proposed decision in question and all members of the Board of Directors give approval on the proposal submitted in writing and sign the agreement. Decisions taken in such a way have the same power as decisions taken legally in the Meeting of the Board of Directors.

Throughout 2020, the Board of Directors held 48 (forty eight) meetings with the following agendas, minutes of meetings and recapitulation of attendance levels:



No TanggalDate

AgendaAgenda

PesertaParticipant



1. Kajian TOD terkait Permintaan Profit Sharing KAI/ TOD Review related to KAI Profit Sharing Request Corsec

2. Laporan Keuangan Desember 2019/ Financial Report of December 2019 BoD-1

3. Laporan Progress HUT ADHI / ADHI’s Anniversary Progress Report

RADIR/ BoD Meeting

1. Business Model Sinergi APP-ACP-APG/ APP-ACP-APG Sinergy Business Model

2. Paparan RKAP 2020 Extra Miles/ RKAP 2020 Extra Miles Presentation

3.Penandatanganan Kontrak Management/KPI Unit OperasiManagement Contract Signing/ KPI Operating Unit

4. Kick Off Team Review Kesisteman/ Kick Off Systemization Team Review


RADIRSUS BoD ADHI

1. Update Review RJPP 2020 - 2024/ RJPP 2020 - 2024 Review Update Corsec

2. Paparan Rencana Kontrak TW-01/2020/ Q1/2020 Contract Plan Presentation BoD-1

RADIR/ BoD Meeting

1. ADHI BIM Academy

2. Review Audit KAP/ KAP Audit Review

3. Lain-Lain/ Others

6 2 Maret 20202 March 2020


1. Rencana Penyertaan Dana Konsorsium Prakarsa Jalan Tol JORR Elevated/ Plan to Joint Funding of JORR Elevated Toll Road Initiative Consortium Corsec

2. Rencana Konsorsium Prakarsa Jalan Tol Sentul-Karawang dan Bogor-Serpong/ Sentul-Karawang and Bogor-Serpong Toll Road Initiative Consortium Plan BoD-1

3.

Progress Akuisisi Tanah: Raffless, Cisauk, Jurang Mangu, Sentuk Extention, Bekasi Barat/Firdaus, Cikunir 2 dan Green Avenue/ Land Acquisition Progress: Raffless, Cisauk, Jurang Mangu, Sentuk Extention, Bekasi Barat/Firdaus, Cikunir 2 and Green Avenue

4. Update Proyek Limbah Majalaya dan Tanah KIM/ Majalaya Waste Project and KIM Land Update

RADIR/ BoD Meeting

1. Review Audit KAP/ KAP Audit Review

2. Paparan Program Pencegahan Corona/ Corona Prevention Program Presentation

7 9 Maret 20209 March 2020


1. Evaluasi Program Pencegahan Corona/ Corona Prevention Program Evaluation Corsec

2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK/ BPK Inspection Report BoD-1

3. Finalisasi Hasil Audit KAP/ Finalization of KAP Audit Results

4. Laporan Audit GCG/ GCG Audit Report

5. Penunjukkan Lembaga Penunjang Obligasi/ Appointment of Bond SupportIng Institutions

6. Persiapan RUPS ADHI 2020/ Preparation of ADHI GMS 2020

8 16 Maret 202016 March 2020


1. Evaluasi Program Pencegahan Corona/ Corona Prevention Program Evaluation BoD-1

9 23 Maret 202023 March 2020


1. Evaluasi Program Pencegahan Corona/ Corona Prevention Program Evaluation Corsec

2. Stress Test RKAP 2020/ RKAP 2020 Strss Test BoD-1

3. Time Frame Toll Jogja-Solo

4. Perpres Perihal Kondisi Kahar/ President’s Regulation on Force Majeure



No TanggalDate

AgendaAgenda

PesertaParticipant

10 30 Maret 202030 March 2020


1. Rencana Pemberian Insentif bagi Pekerja/ Incentive Plan for Workers Corsec

2. Lain-Lain (Rencana Pemberian Bantuan Ventilator)/ Others (Ventilator Assistance Plan) BoD-1

3. Program Isolasi Mess/ Mess Isolation Program

RADIR/ BoD Meeting

1. Perkembangan Penanggulangan COVID-19/ Covid-19 Countermeasures Development

2. Absensi ADHI Sehat/ Sound ADHI Update

11 03 April 202003 April 2020


1. Rencana Pinjaman dari Singapore/ Loan Plan from Singapore Corsec

2. Rumah Singgah/ Hostel BoD-1

3. Rencana Bina Lingkungan Bantuan Ventilator/ Plan of Ventilator Assistance for Community Development

12 6 April 20206 April 2020


1. Lain-Lain/ Miscellaneous Corsec

RADIR/ BoD Meeting

1. Pemberian Bantuan Sosial/ Social Assistance BoD-1

2. Rumah Singgah untuk Karyawan/ Hostel for Employees

3. Bantuan Penanganan COVID-19/ COVID-19 Handling Assistance

4. Dampak COVID-19/ COVID-19 Impact

5. Kajian Permenkes/ Permenkes Review

6. Lain-Lain (Yayasan ADHI Peduli)/ Others (ADHI Peduli Foundation

13 13 April 2020 13 April 2020


1. Pelaksanaan PSBB/ PSBB Implementation Corsec

2. Lain-Lain (Perjanjian Kerja Bersama)/ Others (Collective Labor Agreement) BoD-1

RADIR/ BoD Meeting

1. Simulasi Prognosa Dampak COVID 19 - Dept Operasional/ Covid 19 Impact Prognose Simulation - Operational Dept.

2. Simulasi Prognosa Dampak COVID 19 - Anak Perusahaan/ Covid 19 Impact Prognose Simulation - Subsidiaries

14 20 April 202020 April 2020


1. Alokasi Penggunaan Dana THR Dirkom 2020/ Allocation of BoC-BoD’s 2020 THR Usage Corsec

RADIR/ BoD Meeting BoD-1

1. Prognosa 2020 - Skenario 1/ Prognosis 2020 - Scenario 1

15 27 April 202027 April 2020


1. Talent Classification Meeting Corsec

RADIR/ BoD Meeting BoD-1

1. Prognosa 2020 - Skenario 1/ Prognosis 2020 - Scenario

2. Program Penanganan COVID-19/ COVID-19 Handling Program

3. Lain-Lain (Larangan Mudik dan ISO Anti Penyuapan)/ Others (Homecoming Restriction and Anti-Bribery ISO)



No TanggalDate

AgendaAgenda

PesertaParticipant

16 4 Mei 20204 May 2020


1. Progress Recovery APP Corsec

2. Usulan Stasiun Cibubur Bogor untuk Perencanaan/ Proposal of Cibubur Bogor Station for Planning BoD-1

3. Konsep Sharing TOD LRT/ TOD LRT Sharing Concept

RADIR/ BoD Meeting

1. Bagaimana Pemimpin Menghadapi COVID-19/ How Leaders Are Dealing with COVID-19

2. Laporan Realisasi Program COVID-19/ COVID-19 Program Realization Report

3. Laporan Realisasi Biaya COVID-19/ COVID-19 Cost Realization Report

172 Juni 20202 June 2020

RADIRSUS/ Special BoD Meeting BoD to PM

1. Persiapan Sosialisasi WAP/ Preparation of WAP Dissemination

18 8 Juni 20208 June 2020

RADIRSUS/ Special BoD Meeting

1. Paparan Performance ADHI kepada Direksi Baru/ Presentation of ADHI Performance to New Directors

2. Rencana Perubahan Dekom Anak Perusahaan/ Subsidiary’s BoC Change Plan

3. Pengangkatan GM Infra 1/ Appointment of GM Infra 1

4. Agenda Lain-lain/ Miscellaneous Agenda

19 9 Juni 20209 June 2020


1. Review RKAP New Normal Konsolidasi/ Review on Consolidated New Normal RKAP Corsec

2. Evaluasi Pelaksanaan Prosedur New Normal di Proyek/ Evaluation of Implementation of New Normal Procedures in the Project BoD-1

20 15 Juni 202015 June 2020


1. Penugasan GM Dept. Infrastruktur 1 dan Turunannya/ Assignment of GM Dept. Infrastructure 1 and Its Derivatives Corsec

2. Penetapan Dekom Anak Perusahaan/ Appointment of Subsidiaries’ Board of Commissioners BoD-1

3. Rencana Kerjasama Pengembangan Kawasan Kuningan YKPP/ YKPP Kuningan Area Development Cooperation Plan

4. Skema Usulan Kontribusi ToD LRT Jabodebek/ Jabodebek LRT ToD Contribution Scheme

5. Proyek KPBU Jalintim Sumatera/ KPBU Jalintim Sumatra Project

6. Rencana Cash In Proyek LRT Jabodebek/ Jabodebek LRT Project Cash In Plan

7. Rencana Cash In Proyek Sigli Banda Aceh/ Cash In Plan for Sigli Banda Aceh Project

RADIR/ BoD Meeting

1. Pembahasan Pokok-Pokok PP Nomor 20 tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi/ Discussion of Points of PP No. 20 of 2020 on Construction Services

2. Pembahasan Perubahan Peraturan Menteri PUPR/ Discussion of Changes in Regulation of Minister of PUPR



No TanggalDate

AgendaAgenda

PesertaParticipant

21 22 Juni 202022 June 2020


1. Posisi Arus Kas ADHI dan Strategi Pendanaan untuk Investasi/ ADHI Cash Flow Position and Funding Strategy for Investment Corsec

2. Program Kerja BUP Jalintim/ BUP Jalintim Work Program BoD-1

3. Persetujuan Investasi IPAL Majalaya/ IPAL Majalaya Investment Approval

4. Update Karian Timur dibahas pada 23 Juni 2020/ East Karian Update (discussed on June 23, 2020)

5. Review FS Tol Solo-Jogja/ Review of FS Solo-Jogja Toll Road

6. Penyelesaian PLTU Tanjung Selor (terkait masalah Legal Partner)/ Settlement of Tanjung Selor Power Plant (related to Legal Partner issues)

7. Review Organisasi dan Arrangement Office dibahas pada 23 Juni 2020/ Organization review and Arrangement Office (discussed on June 23, 2020)

8. RUPST Anak Perusahaan/ Subsidiaries’ AGMS

22 23 Juni 202023 June 2020


1. Update Karian Timur / East Karian Update Corsec

2. Review Organisasi dan Arrangement Office / Organization Review and Arrangement Office BoD -1

23 29 Juni 202029 June 2020


1. Update Tol Solo-Jogja (BUJT)/ Solo-Jogja Toll Road Update (BUJT) Corsec

2. Pembahasan Materi Radirkom bulan Juni 2020/ Discussion of BoC-BoD Meeting Material in June 2020 BoD -1

3. Laporan Biaya COVID-19 untuk KBUMN/ COVID-19 Cost Report for KBUMN

4. Review Organisasi dan Arrangement Office / Organization Review and Arrangement Office

24 6 Juli 20206 July 2020


1. Rencana Pembentukan Komite Investasi/ Plan to Establish Investment Committee Corsec

2. Rencana Alokasi Penggunaan Obligasi dan Proyeksi di RJPP/ Bond Usage Allocation Plan and Projection in RJPP BoD -1

3. Proyek Investasi Kuala Namu dan Pemilihan Partner/ Arrangement Office Dept. Infra 2 [Dept. Infra 2]

4. Skema Bisnis Jalintim/ Jalintim Business Scheme

5. Update Status Pencairan Piutang Sibanceh dan LRT/ Sibanceh and LRT Receivables Disbursement Status Update

6. Arrangement Office Dept. Infra 2 [Dept. Infra 2]/ Arrangement Office Dept. Infra 2 [Dept. Infra 2]

7. Optimalisasi Digital Office, module: Adele [Dept. CSIT] (reschedule)/ Digital Office Optimization, module: Adele [Dept. CSIT]



No TanggalDate

AgendaAgenda

PesertaParticipant

25 13 Juli 202013 July 2020


1. Update Pemasukan Lelang Investasi Tol Solo-Jogja/ Update on Income of Solo-Jogja Toll Investment Auction Corsec

2. Realisasi Kinerja s/d Juni’20/ Performance Realization as of June 20 BoD -1

3. Rencana Cashflow Juli-Des 2020/ Cashflow Plan for July-Dec 2020

4. Finalisasi Review RKAP 2020 / Finalization of RKAP 2020 Review

5. Finalisasi Kajian PMN 2021/ Finalization of PMN 2021 Review

6. Rencana PUB III Tahap I/ PUB III Phase I Plan

7. Kontribusi TOD/ TOD Contributions

8. Laporan Biaya CSR+BL TW-02 2020/ CSR+BL Cost Report in Q2-2020

9. Laporan Realisasi Alokasi THR Dekom+Direksi/ Realization Report of THR Allocation for BoC & BoD

RADIR/ BoD Meeting

1. Pengaturan Kerja New Normal/WaONew Normal/WaO Work Arrangement

2. Konsolidasi Biaya Covid-19 via aplikasi AdhiPeduli/ Consolidating Covid-19 Costs via AdhiPeduli app

3. New Breakthrough in SCM Adhi 2.0

26 27 Juli 202027 July 2020


1. Finalisasi Review RKAP 2020/ Finalization of RKAP 2020 Review Corsec

2. Persetujuan Penerimaan Pinjaman (APG)/ Loan Acceptance Approval (APG) BoD -1

3. Redesign MTH 27 (Kantor Baru)/ Redesign of MTH 27 (New Office

4. Review SKD SMA Taruna/CSR/ Review of SKD SMA Taruna/CSR

RADIR/ BoD Meeting

1. Update Program Penanggulangan Covid-19 / Covid-19 Countermeasures Program Update

2. Sosialisasi dan Tinjauan Manajemen ISO SMAP/ Dissemination and Review of SMAP ISO Management

27 3 Agustus 20203 August 2020


1. Update Program Penanggulangan Covid-19 - Containment/ Covid-19 Countermeasures Program Update – Containment Corsec

2. Rencana Perluasan Rumah Singgah/ Hostel Extension Plan BoD -1

RADIR/ BoD Meeting

1. Sosialisasi Update Penanganan Covid-19/ Dissemination of Covid-19 Handling Update

2. Laporan Update Biaya Covid-19 sd Juli 2020 (SKD Swab Tes Masal)/ Covid-19 Cost Update Report until July 2020 (SKD Mass Swab Test)



1. Update Permasalahan Legal/ Legal Issues Update Corsec

2. Laporan Penawaran atas Tanah Cinere/ Bid Report on Cinere Land BoD -1

3. Update Laporan Proyek Investasi (Permohonan Izin Prinsip)Investment Project Report Update (Principle Permit Application)

RADIR/ BoD Meeting

1. Update Program Penanggulangan Covid-19 (Sosialisasi 3M)Covid-19 Countermeasures Program Update (3M Dissemination)

2.Proposal Proses Pembelajaran untuk Membangun Insan ADHI yang Berbudaya Unggul dan Innovatif/ Proposal of Learning Process to Build ADHI People with Superior and Innovative Culture



No TanggalDate

AgendaAgenda

PesertaParticipant



1. Finalisasi Kinerja Juli 2020/ Finalization of July 2020 Performance Corsec

2. Update Program Penanggulangan Covid-19 / Covid-19 Countermeasures Program Update BoD -1

3. Program Zonasi Outsource KP/ KP Outsource Zoning Program



1. Update Kajian Kontribusi ToD ke LRT (reschedule)/ Review Update of ToD Contribution to LRT Corsec

2. Rencana Pengelolaan Aset ex LRT ke APB (reschedule)/ Asset Management Plan for ex LRT to APB (reschedule) BoD -1

RADIR/ BoD Meeting

1. Update Program Penanggulangan Covid-19/ Covid-19 Countermeasures Program Update



1. Rencana Pengelolaan Aset ex LRT ke APB/ Ex LRT Asset Management Plan to APB Corsec

2. Pembahasan Materi Radirkom bulan Juli 2020/ Discussion of BoC-BoD Meeting Materials in July 2020 BoD -1

3. Paparan Hasil Rapat Komite Dekom/ Meeting Result Presentation of Committees under BoC: KPMRM, KPGCGL, KNR, Audit Committee

KPMRM, KPGCGL, KNR, Komite Audit

RADIR/ BoD Meeting

1.Update Program Penanggulangan Covid-19 termasuk Rencana dan Realisasi Biaya Covid-19/ Covid-19 Countermeasures Program Update, including Covid-19 Cost Plan and Realization



1. Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Radirkom Agustus 2020/ Discussion of August 2020 BoC-BoD Meeting Follow-up Plan Corsec

2. Pembahasan Perolehan Kontrak s/d Agustus dan Sisa 2020/ Discussion of Contract Acquisition as of August and the Remaining in 2020 BoD -1

3. Update PMO BCG

4. Update Progress dan Permasalahan Proyek Patimban/ Progress and Problems Update of Patimban Project

5. Pembahasan Jatuh Tempo Kewajiban Bank dan MTN APP/ Discussion of Bank Maturity Obligation and MTN APP

RADIR/ BoD Meeting

1.Update Program Penanggulangan Covid-19 termasuk Rencana dan Realisasi Biaya Covid-19/ Covid-19 Countermeasures Program Update, including Covid-19 Cost Plan and Realization



1. Penetapan Honorarium Pengurus Perusahaan/ Determination of Honorarium of The Company’s Management Corsec

2. Kinerja Proyek LRT dalam Perspektif Keuangan dan Risikonya/ LRT Project Performance in Financial Perspective and Risks BoD -1

3. Kondisi Keuangan Sept-Des 2020 (Aksi Korporasi dan Kewajiban Jatuh Tempo)Financial Condition of Sept-Dec 2020 (Corporate Action and Maturing Obligations)

4. Pembahasan Kinerja s/d Agustus 2020/ Performance Discussion as of August 2020

5. Program Kerja dan Timeline Tim Penyusunan RKAP 2021/ Work Program and Timeline of RKAP 2021 Preparation Team

RADIR/ BoD Meeting

1.Update Program Penanggulangan Covid-19

Covid-19 Countermeasures Program Update



No TanggalDate

AgendaAgenda

PesertaParticipant



1. Persiapan Launching AKHLAK Values/ Preparation for Launching AKHLAK Values Corsec

2. Finalisasi Performance Agustus 2020/ Finalization of August 2020 Performance BoD -1

3. Update IPAL Majalaya/ IPAL Majalaya Update

4. Tindak Lanjut Pemindahan Aset LRT ke PT APB/ Follow-up on LRT Asset Transfer to PT APB

5. Update Program Penjualan Unit APP/ APP Unit Sales Program Update

6. Update Tanah Cinere

7. Strategic Intent RJPP 2021-2025 dan RKAP 2021/ Strategic Intent RJPP 2021-2025 and RKAP 2021

8. Agenda Lain-Lain/ Miscellaneous Agenda

RADIR/ BoD Meeting




1. Persiapan Materi Radirkom Agustus 2020/ Material Preparation of August 2020 BoC-BoD Meeting Corsec

2. Perolehan Kontrak Sept dan Rencana Oktober 2020/ Contract Acquisition as of Sept and Plan for October 2020 BoD -1

3. Agenda Lain-Lain - Proses Sertifikasi Tanah BNR/ Other Agenda - BNR Land Certification Process

RA

RADIR/ BoD Meeting

1. Update Penanggulangan Covid-19/ Covid-19 Countermeasures Update

2. Penanganan Covid-19 di Proyek LRT/ Covid-19 Handling in LRT Project

3. Program Tindak Lanjut Proyek Suspen karena Covid-19/ Follow-up Program on Suspended Projects due to Covid-19

4. Proyek Pemasangan Pipa Jargas Aceh/ Jargas Aceh Pipeline Installation Project




1. Manajemen update/ Management Update Corsec

37 5 Oktober 20205 October 2020


1. Pendanaan RKAP 2021 untuk Proyek-Proyek Investasi dan Turnkey/ RKAP 2021 Funding for Investment and Turnkey Projects Corsec

2. Update Progress Penyusunan RKAP dan RJPP/ Update Progress of RKAP and RJPP Preparation BoD -1

3. Perolehan Kontrak dan Rencana Tender Minggu-01 Oktober 2020/ Contract Acquisition and Tender Plan Week-1 October 2020

4. Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit SPI/ SPI Audit Results Follow-up Report

5. Pembahasan Tindak Lanjut Radirkom Sept 2020/ Discussion of Sept 2020 BoC-BoD Meeting Follow-up

6. Penetapan Tema Kalender Adhi 2021/ ADHI’s 2021 Calendar Theme Assignment


RADIR/ BoD Meeting




No TanggalDate

AgendaAgenda

PesertaParticipant



1. RKAP 2021 Corsec

2. Perolehan Kontrak dan Rencana Tender Oktober 2020/ Contract Acquisition and Tender Plan as of October 2020 BoD -1

3. Kinerja sd September 2020/ Performance as of September 2020

RADIR/ BoD Meeting




1. RKAP 2021 Corsec

2. RJPP 2021 - 2024 BoD -1

3. Perolehan Kontrak dan Rencana Tender Oktober 2020 (termasuk kontrak MTH 27)Contract Acquisition and Tender Plan as of October 2020 (including MTH 27 contract)

RADIR/ BoD Meeting




1. Kajian Legal Pelaksanaan Mendahului Kontrak Proyek RS Unhan/ Legal Review of Implementation Ahead of Unhan Hospital Project Contract Corsec

2. Rencana Penyelesaian dan Penggunaan MTH 27/ MTH 27 Completion and Deployment Plan BoD -1

3. Pembahasan Materi TL Radirkom September 2020/ Discussion of BoC-BoD Meeting Follow up Material of Sep 2020

4. Agenda Lainnya - Pemberian CSR Pemda Bali/ Other Agenda - CSR Provision to Bali Local Government

RADIR/ BoD Meeting


412 November 20202 November 2020


1.

Pandangan Strategis RKAP 2021 dan RJPP 2021-2024, dan saran/masukan tingkat korporatStrategi, Proses Bisnis, Budaya ADHI, Struktur Organisasi, Kompetensi Teknologi)(dilakukan pembahasan lebih lanjut pada 9 dan 11 November 2020)/Strategic Views of RKAP 2021 and RJPP 2021-2024, and corporate-level suggestions/inputsStrategy, Business Process, ADHI Culture, Organizational Structure, Technology Competency)(further discussed on 9 and 11 November 2020)

BoD -1

42 23 November 202023 November 2020


1. TL Radirkom Oktober 2020/ Follow up BoC-BoD Meeting October 2020 BoD -1

2. Tindak Lanjut Top Up Jiwasraya/ Follow Up Top Up Jiwasraya

3. Laporan Posisi Keuangan Okt 2020 dan Prognosa Nov 2020/ Financial Position Report Oct 2020 and Nov 2020 Prognosis

4. Usulan Efisiensi RKAP 2021 Internal/ Proposal of Internal RKAP 2021 Efficiency

RADIR/ BoD Meeting




No TanggalDate

AgendaAgenda

PesertaParticipant



1. Pendanaan Urban Signature dan Gateway Park/ Urban Signature and Gateway Park Funding BoD -1

2. Perolehan Kontrak s/d Nov 2020 dan Prognosa 2020/ Contract Acquisition until Nov 2020 and 2020 Prognosis

RADIR/ BoD Meeting




1. RKAP sesuai APS/ RKAP as APS BoD -1

2. RKAP 2021 Internal/ Internal RKAP 2021

3. Kick Off Meeting Sub Tim PMO ADHI/ Kick Off Meeting Sub Team PMO ADHI



1. Laporan Kinerja Nov 20/ Nov 20 Performance Report BoD -1

2. Rencana Proyek Investasi Batam/ Batam Investment Project Plan

3. Rencana Kontrak Des 20/ Contract Plan Dec 20



46 21 Desember 202021 Desember 2020

RADIRSUS/ Special BoD Meeting

1. Pembahasan Draft Kinerja 2020/ 2020 Performance Draft Discussion BoD -1

2. Rencana Posisi Arus Kas Operasi s/d Des 20/ Operating Cash Flow Position Plan until Dec 20

3. Laporan Progress PMO/ PMO Progress Report

4. Laporan Evaluasi Business Plan Jalintim/ Jalintim Business Plan Evaluation Report

5. Tindak Lanjut Radirkom Nov 20/ Follow Up BoC-BoD Meeting Nov 20


1. Update Program Penanggulanan Covid-19/ Covid-19 Countermeasures Program Update



1. Keikutsertaan Konsorsium Proyek Toll Bogor Serpong/ Participation of Bogor Serpong Toll Project Consortium BoD -1

2. Keikutsertaan Konsorsium Proyek Toll Sentul Karawang/ Participation of Sentul Karawang Toll Project Consortium



1. Kick off IPO ACP BoD -1

2. Matrix Financial Governance

3. Persiapan Laporan Keu Des/ Preparation of Dec Financial Report

4. Finalisasi Kajian Investasi Hang Nadim International Airport/ Finalization of Investment Study of Hang Nadim International Airport

5. Program HUT ADHI 61/ ADHI’s 61st Anniversary Program

RADIR/ BoD Meeting




Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi 2020 Recapitulation of Board of Directors’ Meeting Attendance in 2020

NO TanggalDate

Budi Harto*

Entus Asnawi

Mukhson**

Budi Saddewa Soediro*

Punjung Setya Brata

Agus Karianto

Partha Sarathi

AAG Agung Dhamawan

***

A. Suko Widigdo

***

1 √ √ √ √ √ √ - -

2 √ √ √ √ √ √ - -

3 13 Januari 202013 January 2020 √ √ √ √ √ √ - -

4 20 Januari 202020 January 2020 √ √ √ √ √ √ - -

5 24 Februari 202024 February 2020 √ √ √ √ √ √ - -

6 2 Maret 20202 March 2020 √ √ √ √ √ √ - -

7 9 Maret 20209 March 2020 √ √ √ √ √ √ - -

8 16 Maret 202016 March 2020 √ √ √ √ √ √ - -

9 23 Maret 202023 March 2020 √ √ √ √ √ √ - -

10 30 Maret 202030 March 2020 √ √ √ √ √ √ - -

11 3 April 20203 April 2020 √ √ √ √ √ √ - -

12 6 April 20206 April 2020 √ √ √ √ √ √ - -

13 13 April 202013 April 2020 √ √ √ √ √ √ - -

14 20 April 202020 April 2020 √ √ √ √ √ √ - -

15 27 April 202027 April 2020 √ √ √ √ √ √ - -

16 4 Mei 20204 May 2020 √ √ √ √ √ √ - -

17 2 Juni 20202 June 2020 √ √ - √ √ √ - -

18 8 Juni 20208 June 2020 - √ - √ √ √ √ √

19 9 Juni 20209 June 2020 - √ - √ √ √ √ √

20 15 Juni 202015 June 2020 - √ - √ √ √ √ √

21 22 Juni 202022 June 2020 - √ - √ √ √ √ √

22 23 Juni 202023 June 2020 - √ - √ √ √ √ √

23 29 Juni 202029 June 2020 - √ - √ √ √ √ √

24 6 Juli 20206 July 2020 - √ - √ √ √ √ √

25 13 Juli 202013 July 2020 - √ - √ √ √ √ -

26 27 Juli 202027 July 2020 - √ - √ √ √ √ √

27 3 Agustus 20203 August 2020 - √ - √ √ √ √ √



NO TanggalDate

Budi Harto*

Entus Asnawi

Mukhson**

Budi Saddewa Soediro*

Punjung Setya Brata

Agus Karianto

Partha Sarathi

AAG Agung Dhamawan

***

A. Suko Widigdo

***

28 10 Agustus 202010 August 2020 - √ - √ √ √ √ √

29 18 Agustus 202018 August 2020 - √ - √ √ √ √ √

30 24 Agustus 202024 August 2020 - - - - √ √ √ -

31 31 Agustus 202031 August 2020 - √ - √ √ √ √ √

32 7 September 20207 September 2020 - - - - √ √ √ -

33 14 September 202014 September 2020 - √ - √ √ √ √ √




37 5 Oktober 20205 October 2020 - √ - √ √ √ √ √

38 12 Oktober 202012 October 2020 - √ - √ √ √ √ √

39 19 Oktober 202019 October 2020 - √ - √ √ √ √ √

40 26 Oktober 202026 October 2020 - √ - √ √ √ √ √

41 2 November 20202 November 2020 - √ - √ √ √ √ √



44 07 Desember 202007 December 2020 - √ - √ √ √ √ √





TOTALTOTAL 17 46 16 46 48 48 31 28



Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan DireksiRapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dengan pembahasan mengenai kondisi dan prospek usaha Perusahaan serta pemberian tanggapan, catatan dan nasihat dari Dewan Komisaris terhadap Direksi.

Sepanjang tahun 2020, Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan 13 (tiga belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

Joint Meeting of the Board of Commissioners and DirectorsJoint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be held at least 1 (atu) time in 4 (four) months with discussions on the condition and business prospects of the Company as well as the provision of responses, notes and advice from the Board of Commissioners to the Board of Directors.

Throughout 2020, Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors was held 13 (thirteen) times. The following is the agenda and minutes of meetings, attendance, and recapitulation of the attendance level of the Board of Commissioners and Board of Directors in these meetings.

NamaName

JabatanPosition


Jumlah KehadiranNumber of Attendance %

Budi Harto* Direktur Utama/President Director 17 17 100%

Entus Asnawi Mukhson** Direktur Utama/President Director 48 46 96%

Budi Saddewa Soediro* Direktur/ Director 17 16 94%

Punjung Setya Brata Direktur/ Director 48 46 96%

Agus Karianto Direktur/ Director 48 48 100%

Partha Sarathi Direktur/ Director 48 48 100%

AAG Agung Dhamawan*** Direktur/ Director 31 31 100%

A. Suko Widigdo*** Direktur/ Director 31 28 90%

* Menjabat hingga 3 Juni 2020** Menjabat sebagai Direktur hingga 3 Juni 2020, selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama*** Menjabat sejak 4 Juni 2020

* Active until June 3, 2020**As Director until June 3, 2020, followed by his appointment as President Director***Active since June 4, 2020

No Tanggal RapatMeeting Date



1. Jumat,31 Januari 2020Friday,31 January 2020

1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya 2. Evaluasi Kinerja Unaudited 2019 3. Capaian KPI 20194. Progress LRT, EPC, ACP & QHSE 5. Progress Proyek on-hand 6. Lain-lain1. Follow-up previous BoC-BoD Meeting2. 2019 Unaudited Performance Evaluation 3. 2019 KPI Achievement 4. Progress of LRT, EPC, ACP & QHSE5. Progress of Project on-hand6. Others

1. M. Fadjroel Rachman (Komisaris Utama/President Commissioner)

2. Rildo Ananda Anwar (Komisaris/Commissioner)

3. Wicipto Setiadi (Komisaris/Commissioner)

4. Hironimus Hilapok (Komisaris Independen/Independent Commissioner)

5. Abdul Muni (Komisaris Independen/Independent Commissioner)

6. Budi Harto (Direktur Utama/President Director)

7. Entus Asnawi Mukhson(Direktur Keuangan/Director of Finance)

8. Agus Karianto(Direktur SDM/Director of HR)

9. Partha Sarathi(Direktur QHSE dan Pengembangan/Director of QHSE & Development)

10. Budi Saddewa Soediro(Direktur Operasi I/Director of Operation I)

11. Pundjung Setya Brata(Direktur Operasi II/Director of Operation II)



2. Jum’at, 28 Februari 2020Friday, 28 February 2020

1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya2. Progress LRT, EPC, ACP & QHSE 3. Progress Proyek on-hand4. Lain-lain1. Follow-up previous BoC-BoD Meeting2. Progress of LRT, EPC, ACP & QHSE3. Progress of Project on-hand4. Others


2. Wicipto Setiadi (Komisaris/Commissioner)

3. Bobby A.A. Nazief(Komisaris/Commissioner)









3. Rabu, 11 Maret 2020Wednesday, 11 March 2020

Persetujuan Buyback SahamShare Buyback Approval

1. M. Fadjroel Rachma(Komisaris Utama/President Commissioner)2. Rildo Ananda Anwar (Komisaris/Commissioner)3. Bobby A.A. Nazief(Komisaris/Commissioner)4. Hironimus Hilapok (Komisaris Independen/Independent Commissioner)5. Abdul Muni (Komisaris Independen/Independent Commissioner)6. Budi Harto (Direktur Utama/President Director)7. Entus Asnawi Mukhson(Direktur Keuangan/Director of Finance)8. Agus Karianto(Direktur SDM/Director of HR)9. Partha Sarathi(Direktur QHSE dan Pengembangan/Director of QHSE & Development)10. Budi Saddewa Soediro(Direktur Operasi I/Director of Operation I)11. Pundjung Setya Brata(Direktur Operasi II/Director of Operation II)



4. Selasa, 31 Maret 2020Tuesday, 31 May 2020

1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya 2. Evaluasi Kinerja Februari 2020 3. Laporan Audit 2019 4. Progras LRT, EPC, ACP & QHSE 5. Progres Proyek on-hand 6. Rencana RUPS Tahunan 7. Pencegahan Dini Covid-19 8. Lain-lain1. Follow-up previous BoC-BoD Meeting2. February 2020 Performance Evaluation3. 2019 Audited Report4. Progress of LRT, EPC, ACP & QHSE5. Progress of Project on-hand6. Annual GMS Plan7. Early Prevention of Covid-19 8. Others

1. M. Fadjroel Rachma(Komisaris Utama/President Commissioner)


3. Wicipto Setiadi(Komisaris/Commissioner)










5. Kamis, 30 April 2020Thursday, 30 April 2020

1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya 2. Hasil Audit 20193. Kinerja Maret 2020 4. Progress Proyek on hand 5. Progress LRT, EPC & QHSE 6. Update Program Penanganan COVID-197. Penjaminan Piutang8. Lain-lain1. Follow-up previous BoC-BoD Meeting2. 2019 Audit Results3. March 2020 Performance4. Progress of Project on-hand5. Progress of LRT, EPC & QHSE6. COVID-19 Handling Program Update7. Receivables Guarantee8. Others















6. Kamis, 28 Mei 2020Thursday, 28 May 2020

1. Tindak lanjut Rakomdir Sebelumnya2. Kinerja April 20203. Progress LRT, EPC, ACP, & QHSE 4. Progress Proyek on-hand5. Pemaparan Stress-Test6. Penanganan COVID-19 7. Rencana Penerbitan PUB Obligasi Tahap III Tahun 20208. Rencana Menjaminkan Sebagian Besar / Seluruh

Kekayaan Perseroan9. Pembahasan Agenda RUPS1. Follow-up previous BoC-BoD Meeting2. April 2020 Performance 3. Progress of LRT, EPC, ACP & QHSE4. Progress of Project on-hand5. Stress-Test Presentation6. COVID-19 Handling7. Issuance Plan of PUB Bond Phase III Year 20208. Plan to Guarantee Most/All of the Company’s Wealth9. Pembahasan Agenda RUPS / Discussion of GMS Agenda












7. Selasa, 30 Juni 2020Tuesday, 30 June 2020

1. Pengenalan ADHI 2. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya3. Kinerja Mei 2020 4. Progress LRT, ACP dan Proyek lainnya 5. Penanganan COVID-19 6. Rencana Pembentukan Perusahaan Patungan BUP7. Lain-lain1. Introduction to ADHI 2. Follow-up previous BoC-BoD Meeting 3. May 2020 Performance4. Progress of LRT, ACP and other projects 5. COVID-19 Handling6. BUP Joint Venture Establishment Plan7. Others

1. Dody Usodo Hargo S.(Komisaris Utama/President Commissioner)

2. Widiarto(Komisaris/Commissioner)

3. Yustinus Prastowo(Komisaris/Commissioner)

4. Hironimus Hilapok(Komisaris Independen/Independent Commissioner)

5. Abdul Muni(Komisaris Independen/Independent Commissioner)

6. Entus Asnawi Mukhson(Direktur Utama/President Director)

7. A.A.G. Agung Dharmawan(Direktur Keuangan/Director of Finance)


9. A. Suko Widigdo(Direktur Operasi I/Director of Operation I)





8. Selasa, 28 Juli 2020Tuesday, 28 July 2020

1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya2. Evaluasi Kinerja Juni 20203. Revisi RKAP 2020 4. Progress LRT, ACP dan proyek lainnya5. Laporan QHSE6. Lain-lain1. Follow-up previous BoC-BoD Meeting2. June 2020 Performance Evaluation 3. RKAP 2020 Revision4. Progress of LRT, ACP and other projects5. QHSE Report6. Others

1. Dody Usodo Hargo S. (Komisaris Utama/President Commissioner)

2. Cahyo R. Muzhar (Komisaris/Commissioner)

3. Widiarto (Komisaris/Commissioner)

4. Yustinus Prastowo (Komisaris/Commissioner)




8. A.A.G. Agung Dharmawan(Direktur Utama/President Director)





9. Senin, 31 Agustus 2020Monday, 31 August 2020

1. Tindak lanjut Rakomdir Juni 20202. Evaluasi Kinerja Juli 2020 3. Laporan Progress LRT, ACP dan Proyek Lain4. Laporan QHSE dan Update Penanganan COVID-195. Lain-lain1. Follow-up BoC-BoD Meeting of June 20202. July 2020 Performance Evaluation 3. Progress Report of LRT, ACP and Other Projects4. QHSE Report and COVID-19 Handling Update5. Others


2. Cahyo R. Muzhar(Komisaris/Commissioner)













10.Rabu, 30 September 2020Wednesday, 30 September 2020

1. Tindak lanjut Rakomdir sebelumnya2. Evaluasi Kinerja Agustus 20203. Laporan Progress LRT, ACP dan Proyek Lain4. Laporan QHSE5. Lain-lain1. Follow-up previous BoC-BoD Meeting2. August 2020 Performance Evaluation 3. Progress Report of LRT, ACP and Other Projects4. QHSE Report5. Others













11. Selasa, 27 Oktober 2020Tuesday, 27 October 2020

1. Tindak lanjut Radirkom sebelumnya2. Evaluasi Kinerja September 20203. RKAP 2021, Laporan Progress LRT, ACP dan proyek lain4. Laporan QHSE5. Lain-lain1. Follow-up previous BoC-BoD Meeting2. September 2020 Performance Evaluation 3. RKAP 2021, Progress Report of LRT, ACP and Other Projects4. QHSE Report5. Others















12.Senin, 30 November 2020Monday, 30 November 2020

1. Tindak Lanjut Radirkom Sebelumnya2. Evaluasi Kinerja Oktober 20203. Laporan Progress LRT, ACP dan Proyek Lain4. Laporan QHSE5. Lain-lain1. Follow-up previous BoC-BoD Meeting2. October 2020 Performance Evaluation 3. Progress Report of LRT, ACP and Other Projects4. QHSE Report5. Others








8. Partha Sarathi(Direktur QHSE dan Pengembangan/Director of QHSE & Development))




13.Selasa, 22 Desember 2020Tuesday, 22 December 2020

1. Tindak Lanjut Radirkom Sebelumnya2. Evaluasi Kinerja November 20203. Laporan Progress LRT, ACP dan Proyek Lain4. Laporan QHSE5. Lain-lain.1. Follow-up previous BoC-BoD Meeting2. November 2020 Performance Evaluation 3. Progress Report of LRT, ACP and Other Projects4. QHSE Report5. Others














Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan 2020Recapitulation of the Board of Commissioners and Board of Directors Attandance in 2020 Joint

Meeting

NamaName

JabatanPosition


Jumlah KehadiranNumber of Attendance

%

M. Fadjroel Rachman* Komisaris Utama/ President Commissioner 6 5 83%

Wicipto Setiadi * Komisaris/ Commissioner 6 5 83%

Rildo Ananda Anwar**** Komisaris/ Commissioner 5 5 100%

Bobby A.A. Nazief* Komisaris/ Commissioner 6 5 83%

Dody Usodo Hargo S.** Komisaris Utama/ President Commissioner 7 6 86%

Cahyo R. Muzhar** Komisaris/ Commissioner 7 5 71%

Widiarto** Komisaris/ Commissioner 7 7 100%

Yustinus Prastowo** Komisaris/ Commissioner 7 7 100%

Hironimus Hilapok Komisaris Independen/ Independent Commissioner 13 13 100%

Abdul Muni Komisaris Independen/ Independent Commissioner 13 13 100%

Budi Harto* Direktur Utama/ President Director 6 6 100%

Entus Asnawi Mukhson*** Direktur Utama sebelumnya DirkeuDirektur Utama sebelumnya Dirkeu 13 13 100%

A.A.G. Agung Dharmawan** Direktur Keuangan/ Director of Finance 7 7 100%

A. Suko Widigdo** Direktur Operasi I/ Director of Operation I 7 7 100%

Agus Karianto** Direktur SDM/ Director of HR 13 13 100%

Partha Sarathi Direktur QHSE dan Pengembangan/ Director of QHSE & Development 13 13 100%

Budi Saddewa Soediro**** Direktur Operasi I/ Director of Operation I 6 6 100%

Pundjung Setya Brata Direktur Operasi II/ Director of Operation I 13 13 100%

Keterangan:* menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris/Direktur Utama s.d. tanggal 4 Juni 2020** menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris/ Direktur Keuangan/ Direktur Operasi I sejak tanggal 4 Juni 2020*** menjabat sebagai Direktur Keuangan s.d. Tgl 4 Juni 2020, menjabat sebagai Direktur Utama per tanggal 4 Juni 2020**** menjabat sebagai Komisaris/ Direktur Operasi I s.d. tanggal 5 Mei 2020* served as President Commissioner/Commissioner/President Director until June 4, 2020** served as President Commissioner / Commissioner / Director of Finance / Director of Operations I since June 4, 2020*** served as Director of Finance until June 4, 2020, then served as President Director since June 4, 2020**** served as Commissioner / Director of Operations I until May 5, 2020



Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris wajib memperhatikan keberagaman komposisi Dewan Komisaris. Perusahaan telah mengikuti aturan tersebut dan sekaligus memenuhi aspek penentuan Dewan Komisaris adalah kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

In the recommendation of Financial Services Authority set forth in the Attachment to Circular Letter of Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies, it is stated that the composition of the Board of Commissioners shall pay attention to the diversity of composition of the Board of Commissioners. The Company has followed these rules and at the same time fulfilled the aspect of determining the Board of Commissioners as the authority of Dwiwarna Series A Shareholders.

The diversity of the composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of the Board of Commissioners and individual members of the Board of Commissioners, in accordance with the needs of Public Listed Company. These characteristics can be reflected in the determination of expertise, knowledge, and experience required in the implementation of supervisory duties and the provision of advice by the Board of Commissioners of Public Listed Companies. Composition that is based on the needs of Public Companies is a positive thing, especially related to decision making as the implementation of supervisory functions carried out by considering various wider aspects.

The composition diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020 can be seen in the below table:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan DireksiComposition Diversity of the Board of Commissioners and Directors



NamaName

JabatanPosition

UsiaAge

Jenis KelaminGender

PendidikanEducation

Pengalaman KerjaWork Experience

KeahlianExpertise

Dody Usodo Hargo

Komisaris UtamaPresident Commissioner

59 tahun/ years

old

PriaMale

• Tahun 2000: S1 Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka

• Tahun 2012: S2 Sumber Daya Manusia, STIMA IMMI

• 2000 : Bachelor of Government Science, Indonesia Open University

• 2012: S2 Human Resources, STIMA IMMI

• 2011 – 2011: Komandan Korps Perwira Siswa Seskoad

• 2011-2013: Kepala Biro Persidangan dan Humas Wantannas RI

• 2013-2014: Wakil Komandan Kodiklatad TNI AD• 2014-2015: TA Pengajar untuk Core Lemhannas

bidang Kewaspadaan Nasional• 2015-2016: Staf Khusus Panglima TNI• 2016-2018: Komandan Seskoad• 2018-2019: Wadanjen Akademi TNI• 2019-2019: Staf Khusus KASAD• 2019 – sekarang: Deputi Bidang Koordinasi

Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK (Non ASN/ Purnawirawan TNI)

• 2019- sekarang: Komisaris Utama, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2011 – 2011: Commander of Seskoad Student Officer Corps

• 2011-2013: Head of Conference and Public Relations Bureau, Wantannas RI

• 2013-2014: Deputy Commander of Kodiklatad, Indonesian Army

• 2014-2015: TA Teacher for Core Lemhannas of National Vigilance

• 2015-2016: Special Staff of TNI Commander• 2016-2018: Seskoad Commander • 2018-2019: Deputy Chief of TNI Academy• 2019-2019: KASAD Special Staff• 2019 – present: Deputy for Coordination of Social

Insecurity and Disaster Impact of Ministry of Foreign Affairs (Non ASN/ Retired TNI)

• 2019- present: President Commissioner, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

ManajemenManagement

Cahyo R. Muzhar


51 tahun/ years

old

PriaMale

• 1993: S1 Hukum, Universitas Indonesia

• 1998: S2 Master Of Law, University of Nottingham, Inggris

• 1993: Bachelor of Law, University of Indonesia

• 1998: Master’s Degree of Law, University of Nottingham, UK

• 2012-2013: Konsuler Politik pada Kedutaan Besar RI di Washington DC Amerika Serikat, Kementerian Luar Negeri RI

• 2013-2014: Kasubdit Otoritas Pusat dan Hukum Humaniter, Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Kementerian Hukum dan HAM RI

• 2014-2015: Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Kementerian Hukum dan HAM RI

• 2015-2018: Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM RI

• 2018- sekarang: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI

• 2020- sekarang: Komisaris, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.,

• 2012-2013: Political Consular at the Indonesian Embassy in Washington DC USA, Ministry of Foreign Affairs

• 2013-2014: Head of Central Authority and Humanitarian Law, Directorate of International Law and Central Authority, Ministry of Law and Human Rights

• 2014-2015: Director of International Law and Central Authority, Ministry of Law and Human Rights

• 2015-2018: Director of Central Authority and International Law, Ministry of Law and Human Rights

• 2018- present: Director General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights

• 2020- present: Commissioner, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.,

GCG dan LegalGCG and Legal



NamaName

JabatanPosition

UsiaAge

Jenis KelaminGender

PendidikanEducation


KeahlianExpertise

Yustinus Prastowo


50 tahun/ years

old

PriaMale

• 1997: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

• 2014: S2 Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia

• 2011: S2 Ilmu Filsafat, STF Driyarkara

• 1997: State College of Accounting (STAN)

• 2014: Master of Administration and Public Policy, University of Indonesia

• 2011: Master of Philosophy, STF Driyarkaraa

• 2020 - Sekarang : PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Komisaris

• 2020 – Sekarang : Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis

• 2014 – Sekarang : Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) – Tidak Aktif

• 2016 – Sekarang : Adviser di Tim Reformasi Perpajakan Kemenkeu dan Adviser di Tim Penguatan Reformasi Bea dan Cukai Kemenkeu

• 2019 – Sekarang : Senior Researcher GIZ• 2017 – Sekarang : Dosen PKN STAN• 2007 – Sekarang : Pengajar Pendidikan Kurator

Kementerian Hukum dan HAM• 2007 – 2020 : Komisaris Independen PT Wijaya

Karya Beton• 2015 - 2016: Kemenkeu, Anggota Tim

Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP)• 2011 - 2014: RSM AAJ, Tax Partner• 2020 - Present : PT Adhi Karya (Persero) Tbk.,

Commissioner • 2020 – Present : Special Staff of Minister of

Finance for Strategic Communication• 2014 – Present : Executive Director of Center for

Indonesia Taxation Analysis (CITA) – Inactive• 2016 – Present : Adviser in Tax Reform Team of

Ministry of Finance and Adviser in Strengthening Team of Customs and Excise Reform of Ministry of Finance

• 2019 – Present : GIZ Senior Researcher • 2017 – Present : PKN STAN Lecturer• 2007 – Present : Lecturer of Education Curator of

Ministry of Law and Human Rights• 2007 – 2020 : Independent Commissioner of PT

Wijaya Karya Beton• 2015 - 2016: Ministry of Finance, Member of Tax

Revenue Optimization Team (TOPP)• 2011 - 2014: RSM AAJ, Tax Partner

Manajemen RisikoRisk Management

Widiarto KomisarisCommissioner

60 tahun/ years

old

PriaMale

• Tahun 1986 : S1 Teknik SIpil, Universitas Gadjah Mada

• Tahun 1998: S2 Teknik SIpil Sumber Daya Air, Institut Teknologi Bandung

• 1986 : Bachelor of Engineering SIpil, Gadjah Mada University

• 1998: Master of Engineering SIpil Water Resources, Bandung Institute of Technology

• 2014 - 2015: Direktur Bia Program, Direktorat Jendral SDA – Kementerian PUPR

• 2015-2016: Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal SDA – Kementerian PUPR

• 2016-2016: Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Kementerian PUPR

• 2016-2018: Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri - Kementerian PUPR

• 2018 – sekarang: Inspektur Jenderal, Kementerian PUPR

• 2018 – sekarang: Komisaris , PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2014 - 2015: Director of BIA Program, Directorate General of SDA – Ministry of PUPR

• 2015-2016: Director of Water Resources Network Development, Directorate General of SDA – Ministry of PUPR

• 2016-2016: Secretary of Directorate General of Water Resources – Ministry of PUPR

• 2016-2018: Head of Planning and Foreign Cooperation Bureau - Ministry of PUPR

• 2018 – present: Inspector General, Ministry of PUPR

• 2018 – present: Commissioner, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.




NamaName

JabatanPosition

UsiaAge

Jenis KelaminGender

PendidikanEducation


KeahlianExpertise

Hironimus Hilapok


42 tahun/ years

old

PriaMale

• 2002: S1 Administrasi Negara Uncen Papua

• 2009: S2 Ilmu Politik UI

• 2002: Bachelor of State Administration Uncen Papua

• 2009: Master of Political Science UI

• 2004-2006: Peneliti di Yayasan Pembangunan Kapasitas Masyarakat Sipil di Jayapura, Papua

• 2006-2008: Peneliti di Parrhesia Institute di Jakarta

• 2009-2014: Staf Khusus Anggota DPR RI • 2011-2015: Konsultan Corsores Consulting

Jakarta • 2015-sekarang: Komisaris Independen PT Adhi

Karya (Persero) Tbk.• 2004-2006: Researcher at the Civil Society Capacity

Building Foundation in Jayapura - Papua• 2006-2008: Researcher at the ParHesia Institute in

Jakarta• 2009-2014: Special Staff for Members of the

Indonesian Parliament in Jakarta• 2011-2015: Consultant at Corsores Consulting Jakarta• 2015-present: Independent Commissioner of PT Adhi

Karya (Persero) Tbk.

Ilmu Administrasi dan politikAdministrative and politics

Abdul Muni


61 tahun/ years

old

PriaMale

• 1986: S1 FH Hukum Pidana UNDAR, Jombang

• 2002: S2 Hukum Bisnis UNMER, Malang

• 2015: S3 Ilmu Hukum UNAIR, Surabaya

• 1986: Bachelor of Criminal Law, Faculty of Laws, UNDAR, Jombang

• 2002: Master of Business Law, UNMER, Malang

• 2015: Doctoral of Legal Science Program, Unair, Surabaya

• 1988-1990: KASUBSI EKSEKUSI PIDUM KEJARI Sumenep

• 1990-1996: KASUBSI OHARDA DAN TPU LAIN KEJARI Mojokerto

• 1996 1997: KASUBSI EKMON KEJARI Banyuwangi

• 1997-1999: KASI PIDANA UMUM KEJARI Ambon • 1999-2002: KASI PIDANA UMUM KEJARI

Lumajang • 2002-2003: Kepala KEJARI Tual • 2003-2004: Kepala KEJARI Majalengka • 2004-2006: Kepala KEJARI Tanjung Perak • 2006-2009: ASPIDSUS KEJATI) Kalimantan

Selatan • 2009-2011: Kepala KEJARI Manado • 2011-2013: ASWAS KEJATI Jawa Timur • 2013-2014: JAMINTEL Kejaksaan Agung

Koordinator V • 2014-2015: WAKA KEJATI NTT• 2015-2016: Kepala KEJATI Bali • 2016-2018: Kepala KEJATI Kalimantan Selatan • 2018-2019: SESJAMINTEL Kejaksaan Agung RI • 2019-sekarang: Komisaris Independen PT Adhi

Karya (Persero) Tbk.• 1988-1990: Head of Sub-Section, General

Criminal Execution, KEJARI Sumenep • 1990-1996: Head of Sub-Section, People and

Property and Other TPU KEJARI Mojokerto • 1996 1997: Head of Sub-Section, Monetary

Economy KEJARI Banyuwangi • 1997-1999: Head of Section, General Criminal

KEJARI Ambon • 1999-2002: Head of Section, General Criminal

KEJARI Lumajang • 2002-2003: Head of KEJARI Tual • 2003-2004: Head of KEJARI Majalengka • 2004-2006: Head of KEJARI Tanjung Perak • 2006-2009: Assistant Special Criminal in KEJATI

South Kalimantan • 2009-2011: Head of KEJARI Manado• 2011-2013: Assistant Supervision KEJATI East Java • 2013-2014: Junior Attorney General for

Intelligence of Attorney General Coordinator V • 2014-2015: Deputy Head of KEJATI NTT• 2015-2016: Head of KEJATI Bali • 2016-2018: Head of KEJATI South Kalimantan • 2018-2019: Secretary of Deputy Attorney General

for Intelligence, Attorney General’s Office • 2019-present: Independent Commissioner of PT

Adhi Karya (Persero) Tbk.

Ilmu Hukum dan AuditorLegal and Auditor



NamaName

JabatanPosition

UsiaAge

Jenis KelaminGender

PendidikanEducation


KeahlianExpertise

Entus Asnawi Mukhson


58 tahun/ years

old

PriaMale

• 1986: S1 Ekonomi Universitas Islam Indonesia DIY

• 1998: S2 Manajemen Keuangan Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta

• 1986: Bachelor of Economics, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta

• 1998: Master of Financial Management, PPM School of Management, Jakarta

• 2009-2011: General Manager PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

• 2011-2012: Direktur Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk.

• 2012-2016: Direktur Keuangan dan Human Capital PT Wijaya Karya Beton Tbk.

• 2017–2018: Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang.

• 2018–sekarang: Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2009-2011: General Manager of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

• 2011-2012: Director of Finance, PT Wijaya Karya Beton Tbk.

• 2012-2016: Director of Finance and Human Capital, PT Wijaya Karya Beton Tbk.

• - 2017–2018: President Director, PT Wijaya Karya Serang Panimbang.

• - 2018–present: Director of Finance, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Ilmu Ekonomi dan ManajemenEconomics and Management

A. Suko Widigdo

Direktur Operasi 1Director of Operation 1

44 tahun/ years

old

PriaMale

• Tahun 2000: S1 Teknik Sipil, Universitas Atmajaya

• Tahun 2014: S2 Magister Engineering, UGM

• 2000: Bachelor of Civil Engineering, Atmajaya University

• 2014: Master of Engineering, UGM

• Tahun 2020 – sekarang : PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Direktur Operasi 1

• Tahun 2016 – 2020 : PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., General Manager Dep. Infrastruktur I

• Tahun 2014 – 2016 : PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Kepala Divisi Konstruksi II

• Tahun 2011 – 2014 : PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Manajer Operasi II, Divisi Konstruksi IV

• 2020 – present: Director of Operations 1, PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

• 2016 – 2020: General Manager of Infrastructure I Dept., PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

• 2014 – 2016: Head of Construction Division II, PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

• 2011 – 2014: Operations Manager II, Construction Division IV, PT ADHI KARYA (Persero) Tbk

Teknik Sipil dan ManajemenCivil Engineering and Management

Pundjung Setya Brata

Direktur Operasi 2Director of Operation 2

55 tahun/ years

old

PriaMale

• Tahun 1990: S1 Teknik Sipil Undip Semarang

• Tahun 2015: S2 Magister Manajemen Strategic Prasetya Mulya Business School Jakarta

• 1990: Bachelor in Civil Engineering, Undip Semarang

• 2015: Master of Strategic Management, Prasetya Mulya Business School Jakarta

• 2012: Wakil Kepala Divisi Operasi EPC POWER 2 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2012-2013: Kepala Divisi Engineering, Pengembangan & System Management PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2013-2014: Kepala Divisi Kerjasama Bisnis PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2014-2016: Direktur 5 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2016–2018: Direktur Operasi 3 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2018–sekarang: Direktur Operasi 2 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2012: Deputy Head of EPC POWER 2 Operation Division, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2012-2013: Head of Engineering, Development & System Management Division, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2013-2014: Head of Business Cooperation Division, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2014-2016: Director 5, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• - 2016–2018: Director of Operation 3, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• - 2018–present: Director of Operation 2, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Teknik Sipil dan ManajemenCivil Engineering and Management



NamaName

JabatanPosition

UsiaAge

Jenis KelaminGender

PendidikanEducation


KeahlianExpertise

A.A.G. Agung Dharmawan


49 tahun/ years

old

PriaMale

• Tahun 1995: S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan, UGM

• Tahun 1997: Magister Manajement. UGM

• 1995: Bachelor of Economics and Development Studies, UGM

• 1997: Master of Management, UGM

• Tahun 2020 – sekarang : PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., Direktur Keuangan

• Tahun 2019 – 2020 : PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., SEVP Remedial & Recovery

• Tahun 2017 – 2019 : PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah

• Tahun 2017 – 2017 :PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi & Multinational Company 1

• 2020 – present: Director of Finance, PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

• 2019 – 2020: PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., SEVP Remedial & Recovery

• 2017 – 2019: PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Head of State-Owned Enterprises & Government Institutions Division

• 2017 – 2017: PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Head of Corporate Business & Multinational Company 1 Division

ManajemenManagement

Agus Karianto

Direktur SDMDirector of Human Resources

52 tahun/ years

old

PriaMale

• 1993: S1 Teknik Sipil UNS Solo

• 2017-Sekarang: S2 Magister Manajemen Strategic Prasetya Mulya Business School Jakarta

• 1993: Bachelor in Civil Engineering, UNS Solo

• 2017-Present: Master of Strategic Management, Prasetya Mulya Business School Jakarta

• 2012-2013: Wakil Kepala Divisi Kontruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2013-2014: Kepala Divisi Precast & Peralatan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2014-2015: Direktur Utama PT Adhi Persada Beton.

• 2015-2016: Kepala Divisi Transportasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2016–2018: General Manager Departemen LRT PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2018–sekarang: Direktur SDM PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2012-2013: Deputy Head of Construction Division, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2013-2014: Head of Precast & Equipment Division, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2014-2015: President Director, PT Adhi Persada Beton

• 2015-2016: Head of Transportation Division, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2016–2018: General Manager of LRT Department, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• 2018–present: Director of HR, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Teknik Sipil, Manajemen dan SDMCivil Engineering, Management, and HR

Partha Sarathi


58 tahun/ years

old

PriaMale

• 1989: S1 Teknik Sipil UNS Solo

• 2008: S2 Master Management of Finance Macquarie University of Sydney, Australia

• 1989: Bachelor in Civil Engineering, UNS Solo

• 2008: Master in Management of Finance, Macquarie University of Sydney, Australia

• 2004: Building Work Manager PT PP (Persero) Tbk.

• 2008-2011: Kepala Divisi Teknik dan Manajemen Risiko PT PP (Persero) Tbk.

• 2011-2016: Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT PP (Persero) Tbk.

• 2016-2017: Direktur Utama PT PP Infrastruktur. • 2017–2018: Direktur Operasi 1 PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. • 2018–sekarang: Direktur QHSE dan

pengembangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.• 2004: Building Work Manager of PT PP (Persero)

Tbk. • 2008-2011: Head of Engineering and Risk

Management Division, PT PP (Persero) Tbk. • 2011-2016: Head of Business Development

Division, PT PP (Persero) Tbk.• 2016-2017: President Director, PT PP Infrastruktur• 2018: Director of Operation 1, PT Adhi Karya

(Persero) Tbk. • 2018–present: Director of QHSE and

Development, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Teknik Sipil dan KeuanganCivil Engineering and Finence



Organ Pendukung Dewan KomisarisSupporting Organs of The Board of Commissioners

Sekretaris Dewan KomisarisSecretary of the Board of Commissioners

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu, serta Komite Pengawas GCG dan Legal.

In carrying out its functions, duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by Secretary of the Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners, namely Audit Committee, Risk Management Monitoring Committee, and GCG and Quality Committee.

Salah satu organ pendukung kerja Dewan Komisaris adalah Sekretaris Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.025/DK-AK/2020 tanggal 1 November 2020, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Sdri. Sri Handayani, setelah sebelumnya pada Januari – Oktober 2020 Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Sdr. Agung Syarifuddin.

One of the supporting organs to the Board of Commissioners is Secretary of the Board of Commissioners who has duties and functions in terms of organizing administrative and secretarial activities in the scope of supervisory duties of the Board of Commissioners, and is directly responsible to the Board of Commissioners.

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. KEP.025/DK-AK/2020 dated November 1, 2020, Secretary of the Board of Commissioners is held by Sri Handayani, after previously in January – October 2020, Secretary of the Board of Commissioners was held by Agung Syarifuddin.



Profil Sekretaris Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners’ Secretary

Nama / Name Sri Handayani

Jabatan / Position Sekretaris Dewan KomisarisSecretary of Board of Commissioners

Periode Jabatan / Term of Service 1 November 2020 – 31 Oktober 2023

Dasar Pengangkatan / Appointment Basis

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.025/DK-AK/2020 tanggal 1 November 2020.Decree of Board of Commissioners No. KEP.025/DK-AK/2020 dated November 1, 2020

Usia / Age 57 tahun/ years old

Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth

Kab. Klaten, 15 Maret 1963Klaten Regency, 15 March 1963

Kewarganegaraan / Citizenship Indonesia

Domisili / Domicile Jakarta

Riwayat Pendidikan / Educational Background

• S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI (1997, Jakarta)• S1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (1994, Jakarta)• Master’s degree, IPWI School of Economics (1997, Jakarta)• Bachelor’s degree, School of Administrative Sciences (1994, Jakarta)

Riwayat Pekerjaan / Work Experience

• November 2020-Sekarang : Sekretaris Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk.• Juni 2020-Sekarang : Kementerian BUMN, Pengendali Subkelompok• September 2015-Oktober 2020 : Sekretaris Dewan Komisaris/Dewas PT Waskita Karya (Persero) Tbk.• Januari 2019-Juni 2020 : Kementerian BUMN, Kepala Subbidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan

Konsultan Ia-1• Oktober 2015-Januari 2019 : Kementerian BUMN, Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei

dan Konsultan 1b-1• Mei 2014-Oktober 2015 : Kementerian BUMN, Kepala Subbidang Usaha Perbankan dan Asuransi Ia• September 2019-Mei 2014 : Kasubbid Usaha Jasa Ic2• Oktober 2010-September 2013 : Kementerian BUMN, Kasubbid Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Ib2• September 2002-Juni 2013 : Sekretaris Dewan Komisaris/Dewas PT Industri Kereta Api (Persero) • Juni 2006-Oktober 2010 : Kementerian BUMN, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kinerja usaha

Pertambangan II• Januari 2005-Januari 2010 : Sekretaris Dewan Komisaris/Dewas PT Industri Telekomunikasi Indonesia

(Persero)• Juli 2002-Juni 2006 : Kementerian BUMN, Kepala Subbidang Perencanaan Usaha Industri Semen• Maret 2001-Juli 2002 : Kementerian BUMN, Kepala Seksi Perencanaan Industri Pupuk dan Semen• November 2020-Present: Secretary of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.• June 2020-Present: Ministry of SOEs, Subgroup Controller• September 2015-October 2020: Secretary of the Board of Commissioners/Superisory Board of PT Waskita

Karya (Persero) Tbk.• January 2019-June 2020: Ministry of SOEs, Sub-Section Head of Financial Services, Survey Services and

Consultant 1a-1• October 2015-January 2019: Ministry of SOEs, Sub-Section Head of Financial Services, Survey Services and

Consultants 1b-1• May 2014-October 2015 : Ministry of SOEs, Sub-Section Head of Banking and Insurance Business 1a• September 2019-May 2014: Sub-Section Head of Business Services Ic2• October 2010-September 2013 : Ministry of SOEs, Sub-Section Head of Strategic Industrial Business and

Manufacturing Ib2• September 2002-June 2013 : Secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board of PT Industri

Kereta Api (Persero) • June 2006-October 2010 : Ministry of SOEs, Sub-Section Head of Mining Business Planning and Performance

II• January 2005-January 2010 : Secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board of PT Industri

Telekomunikasi Indonesia (Persero)• July 2002-June 2006 : Ministry of SOEs, Sub-Section Head of Cement Industry Business Planning • March 2001-July 2002: Ministry of SOEs, Section Head of Fertilizer and Cement Industry Planning



Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun program/agenda tahunan kegiatan Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris;

2. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antar Dewan Komisaris dengan Direksi maupun pihak-pihak terkait, termasuk bahan rapat Dewan Komisaris;

3. Menyiapkan dan mengoordinasikan agenda rapat dengan pihak- pihak yang hadir dalam rapat;

4. Menyiapkan dan mengirimkan undangan rapat kepada pihak- pihak yang diundang menghadiri rapat;

5. Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran serta hal-hal lain yang dipandang perlu demi kelancaran rapat;

6. Membuat risalah rapat atas rapat-rapat rutin maupun non rutin Dewan Komisaris beserta komite-komitenya;

7. Menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris;

8. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-komite Dewan Komisaris, dukungan administrasi serta monitoring yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi.

9. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan tata persuratan termasuk panggilan rapat dan kearsipan di Dewan Komisaris;

10. Bertanggung jawab terhadap pembuatan, administrasi dan penyimpanan risalah rapat serta pendistribusian salinan risalah rapat Dewan Komisaris dan Komite Audit;

11. Mengoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.

Pengembangan KompetensiSepanjang tahun 2020, Sekretaris Dewan Komisaris tidak mengikuti program peningkatan kompetensi

Kebijakan dan besaran RemunerasiBesaran dan jenis penghasilan staf Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar dari penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya.

Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris terdiri dari :

1. Honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan

2. Fasilitas3. Tunjangan4. Tantiem/ Insentif Kinerja.

Duties and Responsibilities

1. Develop an annual program/agenda of the Board of Commissioners activities in accordance with Meeting Decision of the Board of Commissioners;

2. Prepare and hold meetings of the Board of Commissioners and meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors and related parties, including the materials of the Board of Commissioners meeting;

3. Prepare and coordinate meeting agenda with the attending parties at the meeting;

4. Prepare and send meeting invitations to the invited parties of the meeting;

5. Confirm the time, place, attendance and other matters required for the fluency of meeting;

6. Make minutes of meetings on regular and non-routine meetings of the Board of Commissioners and its committees;

7. Carry out administrative and secretarial duties related to all activities of the Board of Commissioners;

8. Provide data/information required by the Board of Commissioners and the Committees of the Board of Commissioners, administrative support and monitoring related to matters that must be approved or recommended by the Board of Commissioners in connection with the Management activities of the Company conducted by the Board of Directors.

9. Implement and coordinate the administrative activities of mailings, including meeting calls and archives in the Board of Commissioners;

10. Responsible for the creation, administration and storage of minutes of meetings and distribution of copies of minutes of meetings of the Board of Commissioners and Audit Committees;

11. Coordinate committee members if necessary in order to expedite the duties of the Board of Commissioners.

Competency DevelopmentThroughout 2020, the Secretary of the Board of Commissioners did not participate in the competency improvement program.

Remuneration Policy and AmountThe amount and type of income of Secretary of the Board of Commissioners shall be determined by the Board of Commissioners provided that the total annual income is not higher than the income of other Supporting Organs of the Board of Commissioners.

The amount and type of income of the Secretary of Board of Commissioners consist of:

1. Maximum honorarium of 15% (fifteen percent) from the salary of the Company’s President Director

2. Facilities3. Allowances4. Tantiem / Performance Incentives



Pelaksanaan Tugas Tahun 2020

Sepanjang Tahun 2020, Sekretaris Dewan Komisaris telah membantu penyelenggaraan 18 (delapan belas) kali Rapat Internal Dewan Komisaris, 13 (tiga belas) kali Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, dan penyelesaian administrasi 28 (dua puluh delapan) Surat Keputusan Dewan Komisaris serta 66 (enam puluh enam) Surat Keluar dari Dewan Komisaris.Mohon informasi untuk pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020

Duty Implementation in 2020

Throughout 2020, the Secretary of Board of Commissioners has assisted in the implementation of 18 (eighteen) Internal Meetings of the Board of Commissioners, 13 (thirteen) Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, and administrative completion of 28 (twenty eight) Decrees of the Board of Commissioners and 66 (sixty six) Outgoing Letters from the Board of Commissioners.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Neg-ara dijelaskan bahwa Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi untuk memastikan Perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat secara konsisten sesuai dengan prinsip- prinsip GCG yang dijiwai oleh nilai-nilai dan etika Perusahaan.

Dasar Hukum PembentukanKomite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 lenlang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012;

5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5824);

7. Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang dibuat oleh Notaris Kartini Muljadi, SH. Nomor 1 tanggal1 Juni 1974 yang beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Nomor 20 tanggal11 Mei 2015.

In accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners / Supervisory Board of State-Owned Enterprises, it is explained that in order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall form an Audit Committee and may form other committees. The Audit Committee was formed by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in supervising the implementation of the Functions of the Board of Directors to ensure the Company is managed with consistently sound management in accordance with the principles of GCG imbued by the Company’s values and ethics.

Legal Basis for EstablishmentThe Company’s Audit Committee is established based on:

1. Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies (Statute Book of 2007 No. 106, Supplement to Statute Book No. 3913);

2. Law No. 19/2003 on State-Owned Enterprises (Statute Book of 2003 No. 70, Supplement to Statute Book No. 4297);

3. Government Regulation No. 45/2005 concerning Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2005 No. 117, Supplement to Statute Book No. 4556);

4. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012;

5. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;

6. Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 406, Supplement to Statute Book No. 5824);

7. Articles of Association of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. made by Notary Kartini Muljadi, SH. No. 1 dated June 1, 1974 which were several times changed and was last amended by Notarial Deed Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Number 20 dated May 11, 2015.




Piagam Komite Audit

ADHI memiliki Piagam yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pad atanggal 16 Desember 20162020. Penyusunan Piagam Komite Audit mengacu kepada Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan susunan sebagai berikut:

Bab I PendahuluanBab II OrganisasiBab III Tugas, Wewenang dan Tanggung JawabBab IV Tatacara/Prosedur KerjaBab V Penanganan pengaduan/pelaporan tentang dugaan

pelanggaran terkait pelaporan keuangan

Kriteria KeanggotaanPersyaratan untuk menjadi Anggota Komite Audit, harus memenuhi syarat sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

2. Wajib memahami Laporan Keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang- undangan terkait lainnya;

3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik;

4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;

6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;

8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik;

9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

Audit Committee Charter

ADHI has a Charter signed by the Board of Commissioners and Board of Directors on December 16, 2020. The preparation of Audit Committee Charter refers to the Articles of Association and prevailing laws and regulations with the following composition:

Chapter I IntroductionChapter II OrganizationChapter III Duties, Authorities and ResponsibilitiesChapter IV Working ProceduresChapter V Handling of complaints/reporting of alleged

violations related to financial reporting

Membership CriteriaRequirements to become a Member of Audit Committee are to meet the provision stipulated in POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning Establishment and Work Guidelines for Audit Committee, as follows:

1. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and able to communicate well;

2. Must understand Financial Report, the Company’s business, especially related to the services or business activities of PT Adhi Karya (Persero) Tbk as a Public Company, audit process, risk management, and laws and regulations in the field of Capital Market and other related laws and regulations;

3. Must comply with the Audit Committee code of conduct established by PT Adhi Karya (Persero) Tbk as a Public Company;

4. Willing to improve competence continuously through education and training;

5. Must have at least 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and finance;

6. Not a person in the Public Accounting Firm, Law Consulting Firm, Public Appraisal Service Office or other parties who provide insurance services, non-insurance services, assessor services and/or other consulting services to PT Adhi Karya (Persero) Tbk as the concerned Public Company within the last 6 (six) months;

7. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise activities to PT Adhi Karya (Persero) Tbk as a Public Company within the last 6 (six) months, except as an Independent Commissioner;

8. Does not own direct or indirect shares in PT Adhi Karya (Persero) Tbk. as a Public Company;

9. In the event that a member of the Audit Committee acquires shares of PT Adhi Karya (Persero) Tbk as a Public Company either directly or indirectly due to a legal event, the shares shall be transferred to another party within a period of no later than 6 (six) months after the acquired shares;

10. Has no Affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major



10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik; dan

11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai atau Perusahaan Publik.

Ketentuan Masa JabatanPiagam Komite Audit mengatur masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimum 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan informasi pengangkatan serta pemberhentian anggota, wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Audit

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER 12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN yang menyatakan bahwa Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit maksimal terdiri dari 2 (dua) orang anggota, di mana anggota berasal dari pihak luar Emiten atau Perusahaan Publik serta bahwa Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen, komposisi Komite Audit Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

NamaName

JabatanPosition


Abdul Muni KetuaChairman

Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor: KEP.005/DK-AK/2019 tanggal 13 Mei 2019Decision of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Number: KEP.005/DK-AK/2019 dated May 13, 2019

Taufik Hidayat AnggotaMember

Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor: KEP.001/DK-AK/2020 tanggal 1 Februari 2020Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor: KEP.001/DK-AK/2019 tanggal 31 Januari 2019Decision of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Number: KEP.001/DK-AK/2020 dated February 1, 2020

Ratna Wardhani AnggotaMember

Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor: KEP.018/DK-AK/2019 tanggal 28 Juli 2020Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor: KEP.011/DK-AK/2019 tanggal 30 Juli 2019Decision of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Number: KEP.018/DK-AK/2019 dated July 28, 2020

Shareholders of PT Adhi Karya (Persero) Tbk as a Public Company; and

11. Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the business activities of PT Adhi Karya (Persero) Tbk as or a Public Company.

Terms of TenureThe Audit Committee Charter governs the tenure of members of Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners/Board of Trustees of the Company for a maximum of 3 (three) years and can be extended to a maximum of 2 (two) years by not reducing the rights of the Board of Commissioners/Board of Trustees to dismiss them at any time. Information on the appointment and dismissal of the members must be submitted to Financial Services Authority.

Number, Composition and Appointment Basis of Audit Committee With reference to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER 12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, which states that members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Audit Committee consists of a maximum of 2 (two) members, where members come from outside Issuer or Public Company. Audit Committee is chaired by Independent Commissioner, with the composition as of December 31, 2020 as follows:



Profil Anggota Komite Audit

Abdul Muni - Ketua Komite Audit/Komisaris Independen

Profil Abdul Muni dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Profile of Audit Committee Members

Abdul Muni - Chairman of Audit Committee/Independent Commissioner

Abdul Muni’s profile can be found in the Board of Commissioners’ Profile of this Annual Report.

Nama / Name Ratna Wardhani

Jabatan / Position AnggotaMember

Periode Jabatan / Term of Service 1 Agustus 2019 – 31 Juli 2020August 1, 2019 – July 31, 2020



Jakarta, 9 September 1976Jakarta, September 9, 1976


Domisili / Domicile Depok, Jawa Barat, IndonesiaDepok, West Java, Indonesia


• S1 FE Universitas Indonesia. Periode 1995-1999• S2 Magister Manajemen Universitas Indonesia. Periode 2000 – 2002• S3 Program Doktor Ilmu Akuntansi, Universitas Indonesia. Periode 2005-2009• Bachelor of FE University of Indonesia, 1995-1999 Period• Master of Management, University of Indonesia, 2000 – 2002 Period• Doctoral Program in Accounting Science, University of Indonesia, 2005-2009 Period


• Okt.- Des. 1999: Bloomberg Business News Indonesia - Staff in Data Department• Jan. 2000 - Sept. 2001: PT Bahana Securities - Senior Accounting Staff• 2009 Agt. 2013: FEB Universitas Indonesia - Academic Coordinator, Postgraduate Program in Accounting• Sept. 2013 - Maret 2014: FEB Universitas Indonesia - Director, Postgraduate Program in Accounting• Maret 2014 - 2018: FEB Universitas Indonesia - Director, Undergraduate-Extension Program in Accounting• 2010 - April 2014: PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. - Komite Audit• 2012 - 31 Jan. 2015: PT BRI Agro Niaga Tbk. (Bank BRI AGRO) - Komite Audit• 2015 - 2019: PT Astra Agro Lestari Tbk. - Komite Audit• 2016 - Sekarang: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan/ KSAP - Anggota• 2016 - 2018: Ikatan Akuntan Indonesia Kompartmen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) - Vice Chairman• Agt. 2017 - Sekarang: PT Adhi Karya (Persero) Tbk. - Komite Audit• Oct - Dec 1999: Bloomberg Business News Indonesia - Staff in Data Department• Jan 2000 - Sept 2001: PT Bahana Securities – Senior Accounting Staff• 2009 - Aug 2013: FEB University of Indonesia - Academic Coordinator, Postgraduate Program in Accounting• Sept 2013 - March 2014: FEB University of Indonesia - Director, Postgraduate Program in Accounting• March 2014 - 2018: FEB University of Indonesia - Director, Undergraduate-Extension Program in Accounting• 2010 - April 2014: PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. - Audit Committee• 2012 - 31 Jan. 2015: PT BRI Agro Niaga Tbk. (Bank BRI AGRO) - Audit Committee• 2015 - 2019: PT Astra Agro Lestari Tbk. - Audit Committee• 2016 - 2018: Indonesian Institute of Accountants Compartment of Educator Accountants (IAI KAPd) - Vice

Chairman• 2016 - Present: Government Accounting Standards Committee / KSAP – Member• Agt 2017 - Present: PT Adhi Karya (Persero) Tbk. - Audit Committee



Nama / Name Taufik Hidayat

Jabatan / Position AnggotaMember

Periode Jabatan / Term of Service 1 Februari 2019 – 31 Januari 2020February 1, 2019 – January 31, 2020



Padang, 26 Juli 1975Padang, July 26, 1975


Domisili / Domicile Depok, Jawa Barat, IndonesiaDepok, West Java, Indonesia


• Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Padjadjaran, Bandung• 1999: Sarjana Ekonomi Akuntansi: FEB Universitas Indonesia• 2005: Magister Manajemen MM – FEB Universitas Indonesia• 2019: Program Doktoral Ilmu Akuntansi : PPIA – FEB Universitas Indonesia• Faculty of Social and Political Sciences: Universitas Padjadjaran, Bandung• 1999: Bachelor of Accounting Economics: FEB University of Indonesia• 2005: Master of Management MM – FEB University of Indonesia• 2019: Doctoral Program in Accounting : PPIA – FEB University of Indonesia


• 1999 - 2001: Auditor Deloitte Touche & Tohmatsu (HTM)• 2002 - Sekarang: Dosen Tetap di FEB Universitas Indonesia• 2005 - 2007: Kepala Divisi Akademik Laboratorium Akuntansi FEB Universitas Indonesia• 2006 - 2007: Manajer Laboratorium Akuntansi FEB Universitas Indonesia• 2007 - 2009: Kepala Laboratorium Akuntansi FEB Universitas Indonesia• 2009 - 2010: Kepala Divisi Konsultasi Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB Universitas Indonesia• 2012 - 2015: Tim Penyusun Soal Ujian CPA – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)• Februari 2018 - Sekarang: Komite Audit PT Adhi Karya (Persero) Tbk.• 1999 - 2001: Auditor Deloitte Touche &Tohmatsu (HTM)• 2002 - Present: Permanent Lecturer at FEB Universitas Indonesia• 2005 - 2007: Head of Academic Division of Accounting Laboratory, FEB University of Indonesia• 2006 - 2007: Accounting Laboratory Manager, FEB University of Indonesia• 2007 - 2009: Head of Accounting Laboratory, FEB University of Indonesia• 2009 - 2010: Head of Consulting Division of Accounting Development Center (PPA) FEB University of

Indonesia• 2012 - 2015: CPA Exam Team – Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI)• February 2018 - present: Audit Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Independensi Anggota Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bukan pejabat eksekutif Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau jasa non-audit kepada Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit.

2. Bukan sebagai pejabat eksekutif dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit.

3. Tidak boleh terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas.4. Tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Dewan

Komisaris atau Direksi.5. Tidak boleh memiliki, secara langsung maupun tidak

langsung, saham Perseroan.6. Tidak boleh memiliki hubungan bisnis apapun yang terkait

dengan bisnis Perseroan.

Independence of Audit Committee Members

In accordance with the Audit Committee Charter, the independence qualifications of Audit Committee shall meet the following criteria:

1. Not an executive officer of the Public Accounting Firm who provides audit services and/or non-audit services to the Company within the last 6 (six) months prior to his appointment as a member of the Audit Committee.

2. Not as an executive officer within the last 6 (six) months prior to his appointment as a member of the Audit Committee.

3. Must not be affiliated with majority shareholders.4. Must not have a family relationship with the Board of

Commissioners or Board of Directors.5. Must not own, directly or indirectly, the Company’s shares.6. Must not have any business relationship related to the

Company’s business.



Aspek IndependensiIndependence Aspect Abdul Muni Taufik Hidayat Ratna Wardhani

Memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta DireksiHave a familial relationship with shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors

X X X

Memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung kepada PerusahaanHave a business relationship directly and indirectly to the Company X X X

Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhirAs a person who provides audit, non-audit, or other consulting services to the Company within the last six months

X X X

Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan PerseroanAs a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Company’s activities

X X X

Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan PemerintahServes as the administrator of political parties, officials and the Government X X X


Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik kepada publik antara lain Laporan Keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik;

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT Adhi


The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out their duties and functions in the field of supervision. In carrying out these functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. To review the financial information that will be released by PT Adhi Karya (Persero) Tbk. as a public company to the public including financial statements, projections and other reports related to PT Adhi’s financial information Karya (Persero) Tbk as a Public Company;

2. Reviewing compliance with laws and regulations relating to the activities of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. as a Public Company;

3. Provide independent opinion in the event of disagreements between management and the Accountant for the services provided;

4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an accountant based on independence, the scope of the assignment and compensation for services;

5. Reviewing the audit by the internal auditor and supervising the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor;

6. Reviewing the implementation of risk management activities carried out by the Directors, if PT Adhi Karya (Persero) Tbk as a Public Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;

7. Examining complaints relating to the accounting process and financial reporting of PT Adhi Karya (Persero) Tbk as a Public Company;

8. Analyzing and giving advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interests of PT Adhi Karya

Kriteria independensi Komite Audit, terlampir dalam tabel berikut:

Audit Committee independence criteria are attached in the following table:



Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik; dan9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi PT Adhi

Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunya wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Hubungan dengan Komite Dewan Komisaris Lain dan Internal Audit

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komite Audit wajib bekerjasama dengan Komite-Komite Dewan Komisaris lain dan Satuan Pengawas Internal PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan Publik.

Hubungan dengan Akuntan Publik

Ketua dan anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Peran Komite Audit dalam Penunjukkan Akuntan PublikDalam pelaksaan tugasnya, Komite Audit berperan aktif semenjak proses penunjukkan sampai penyelesaian laporan hasil audit. Peran aktif dimaksud meliputi:

1. Melaporkan hasil penilaian atas pelaksanaan audit oleh KAP selaku auditor independen atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2019.

2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference), pemilihan Kantor Akuntan Publik selaku auditor independen atas Laporan Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk tahun 2020.

3. Melakukan proses seleksi KAP, meliputi menentukan KAP yang akan diundang untuk diseleksi, menilai penawaran jasa audit, termasuk melakukan beauty contest di antara KAP

(Persero) Tbk as a Public Company; and9. Maintaining the confidentiality of documents, data and

information of PT Adhi Karya (Persero) Tbk as a Public Company.

In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authority:

1. Accessing PT Adhi Karya (Persero) Tbk’s documents, data and information regarding its employees, funds, assets and company resources needed;

2. Communicating directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the internal audit function, and the Accountant regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;

3. Involving independent parties outside the Audit Committee members who are needed to help carry out their duties (if needed); and

4. Performing other authorities granted by the Board of Commissioners.

Relationship with Other Board of Commissioners’ Committees and Internal AuditIn carrying out its duties and authorities, the Audit Committee is required to cooperate with the Committees of other Commissioners and the Internal Supervisory Unit of PT Adhi Karya (Persero) Tbk as a Public Company.

Relationship with Public AccountantsThe Chairperson and members of the Audit Committee are not persons in the Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, Public Appraisal Services Office or other parties providing assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to PT Adhi Karya (Persero) Tbk. within the last 6 (six) months.

The Role of Audit Committee in Appointing Public AccountantIn carrying out their duties, the Audit Committee plays an active role since the appointment process until the completion of the audit report. These active roles include:

1. Report on evaluation of the audit by the firm as an independent auditor on the Financial Statements of Company for 2019.

2. Develop Terms of Reference, Election Accounting Firm Public as independent auditors on Financial Statements of PT Adhi Karya (Persero) Tbk for the year 2020.

3. KAP selection process, include; KAP determine who will be invited to select, assess offers audit services, including doing beauty contest among KAPs who pass administrative



yang lolos persyaratan administratif dan persyaratan teknis, melakukan negosiasi harga kontrak jasa audit dengan KAP.

4. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris atas KAP yang akan ditetapkan sebagai auditor eksternal atas Laporan Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana dan perkembangan kegiatan audit di lapangan, serta membantu kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian audit.

Rapat Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, ketentuan rapat Komite Audit adalah sebegai berikut:

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir

5. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

6. Risalah rapat Komite didistribusikan kepada peserta rapat.

7. Jika diminta oleh Dewan Komisaris, anggota Komite Audit dapat hadir dalam rapat-rapat Dewan Komisaris dan Direksi untuk hal-hal yang berkaitan dengan fungsi KomiteAudit.

requirements and technical requirements, perform audit services contract price negotiations with KAP.

4. Propose to Board of Commissioners for the firm to be set as the external auditor on the Financial Statements of PT Adhi Karya (Persero) Tbk for the year which ended on December 31, 2020.

5. Monitor and evaluate the plan and development of audit activities in the field, and help smooth the implementation and completion of the audit.

Audit Committee Meeting

Based on the Audit Committee Charter, the provisions of the Audit Committee meeting are as follows:

1. The Audit Committee shall hold regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months.

2. Audit Committee meetings can be held if attended by more than 1/2 (one-half) number of members.

3. The decision of the Audit Committee meeting shall be taken based on deliberation for consensus.

4. Every meeting of the Audit Committee shall be set forth in the minutes of the meeting, including if there is a difference of opinion, signed by all present members of the Audit Committee.

5. Dissenting opinions that occur in committee meetings must be clearly included in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissent.

6. Minutes of Committee meetings are distributed to meeting participants.

7. If requested by the Board of Commissioners, members of the Audit Committee may attend meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors on matters relating to the functions of the Audit Committee.



BulanMonth

Agenda Rapat/KegiatanMeeting/Activity Agenda


KeteranganRemarks

JanuariJanuary

Review Laporan Kinerja Keuangan BulananMonthly Financial Performance Report Review

Dilaksanakan tanggal 27 Januari 2020Held on January 27, 2020

Peserta yang hadir:1. Abdul Muni2. Ratna Wardhani3. Taufik HidayatParticipants1. Abdul Muni2. Ratna Wardhani3. Taufik Hidayat

Progress Pekerjaan Auditor Independen• Progress pengumpulan data• Komunikasi dan pembahasan temuan audit• Pembahasan draft Laporan Keuangan Auditan Independent Auditor Work Progress• Progress of data collection• Communication and discussion of audit findings• Discussion of audited financial statements

Dilaksanakan tanggal 27 Januari 2020.Pembahasan draft Laporan Keuangan Auditan dilakukan di bulan April 2020.Discussion of Audited Financial Report draft held on April 2020


Pembahasan Hasil Review BPKP terhadap proyek LRTDiscussion of BPKP Review Results on LRT project

Dilaksanakan tanggal 27 Januari 2020.(Agenda Tambahan)Held on January 27, 2020(Additional Agenda)


FebruariFebruary

Review Laporan Kinerja Keuangan BulananMonthly Review of Financial Performance Report

Diselenggarakan tanggal 27 Februari 2020Held on February 27, 2020


Review Laporan Keuangan Auditan• Komunikasi dan pembahasan temuan audit• Pembahasan Management Letter• Pembahasan draft Laporan Keuangan AuditanAudited Financial Report Review• Communication and discussion of audit findings• Management Letter Discussion• Discussion of audited financial statements

Diselenggarakan tanggal 25 Februari 2020.Management Letter belum selesai dan pembahasan draft Laporan Keuangan Auditan dilakukan bulan April 2020.Management Letter was incompleted; draft discussion for Audited Financial Report was conducted on April 2020.


Pembahasan Program Kerja Audit Tahunan Berbasis Risiko dengan SPI.Discussion of Risk-Based Annual Audit Work Program with SPI

Diselenggarakan tanggal 25 Februari 2020.(Agenda Tambahan)Held on February 25, 2020.(Additional Agenda)


Menyusun Laporan Tahunan Komite Audit untuk Annual Report tahun 2019.Preparing the Audit Committee’s Annual Report for the 2019 Annual Report.

Tanggal 26 Februari 2020February 26, 2020

Didiskusikan dan disampaikan via email.Discussed and delivered via email

Tahun 2020, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan agenda dan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Throughout 2020, the Audit Committee held 30 (thirty) meetings with the following agendas and member attendance levels:



BulanMonth



KeteranganRemarks

MaretMarch

Review Laporan Kinerja Keuangan BulananMonthly Financial Performance Report Review

Diselenggarakan tanggal 27 Maret 2020.Held on March 27, 2020


Evaluasi pekerjaan Auditor IndependenPembahasan follow up management letterEvaluasi pekerjaan KAPIndependent Auditor job evaluationDiscussion of follow up management letterKAP work evaluation

Diselenggarakan tanggal 27 Maret 2020.Management Letter dan Evaluasi pekerjaan KAP dilakukan bulan April 2020.Management Letter and Evaluation of KAP work were conducted on April 2020.


AprilApril

Review Laporan Kinerja Keuangan Bulanan dan Laporan Keuangan Triwulan yang akan Dipublikasikan.Review of Monthly Financial Performance Report and Quarterly Financial Report to be Published.

Diselenggarakan tanggal 27 April 2020 via Zoom Meeting.Held on April 27, 2020, via Zoom Meeting

Peserta yang hadir:1. Abdul Muni2. Ratna Wardhani3. Taufik HidayatParticipants:1. Abdul Muni2. Ratna Wardhani3. Taufik Hidayat

Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Internal AuditEvaluation of Internal Audit Annual Work Plan

Diselenggarakan tanggal 10 Juni 2020 via Zoom Meeting.Held on June 10, 2020, via Zoom Meeting


Review SOPReview SOP

Diselenggarakan tanggal 25 Juni 2020 via Zoom Meeting.Held on June 25, 2020, via Zoom Meeting


Penyampaian Laporan Komite Audit Triwulan ISubmission of Audit Committee Report Quarter I

Disampaikan tanggal 4 Mei 2020 ke Sekdekom.Delivered on May 4, 2020, to BoC Secretary


Evaluasi pekerjaan Auditor IndependenPembahasan follow up management letterEvaluasi pekerjaan KAPIndependent Auditor work evaluationDiscussion of follow up management letterKAP work evaluation

Diselenggarakan tanggal 21 April 2020.Held on April 21, 2020.




BulanMonth



KeteranganRemarks

MeiMay

Review Laporan Kinerja Keuangan BulananReview of Monthly Financial Performance Report

Diselenggarakan tanggal 27 Mei 2020 via Zoom Meeting.Held on May 27, 2020 via Zoom Meeting


Pembahasan Sistem Manajemen Risiko dan Mitigasi RisikoDiscussion of Risk Management and Risk Mitigation System

Diselenggarakan tanggal 29 Januari 2020.Held on January 29, 2020


Pembahasan Laporan Keuangan tahun 2019 dengan Kementrian BUMNDiscussion of Financial Report 2019 with the Ministry of SOEs

Diselenggarakan tanggal 15 Mei 2020 via Zoom Meeting. (Agenda Tambahan)Held on May 15, 2020 via Zoom Meeting.(Additional Agenda)


JuniJune

Review Laporan Kinerja Keuangan BulananReview of Monthly Financial Performance Report

Diselenggarakan tanggal 25 Juni 2020 via Zoom Meeting.Held on June 25, 2020 via Zoom Meeting


Review Laporan Hasil Audit Internal Review of Internal Audit Report

Diselenggarakan tanggal 10 Juni 2020 via Zoom Meeting.Held on June 10, 2020 via Zoom Meeting


Seleksi Auditor IndependenIndependent Auditor Selection



JuliJuly

Review Laporan Kinerja Keuangan Bulanan dan Laporan Keuangan Semester I yang akan DipublikasikanReview of Monthly Financial Performance Report and First Semester Financial Report to be Published

Diselenggarakan tanggal 24 Juli 2020 via Zoom Meeting.Held on July 24, 2020 via Zoom Meeting


Laporan Komite Audit Triwulan IIQ2-Report of Audit Committee

Disampaikan tanggal 1 Juli 2020 ke Sekdekom.Delivered on July 1, 2020 to BoC Secretary




BulanMonth



KeteranganRemarks

AgustusAugust

Review Laporan Kinerja Keuangan Bulanan Review of Monthly Financial Performance Report

Diselenggarakan tanggal 26 Agustus 2020 via Zoom Meeting.Held on August 26, 2020 via Zoom Meeting




SeptemberSeptember

Review Laporan Kinerja Keuangan Bulanan Report of Monthly Review of Financial Performance

Diselenggarakan tanggal 25 September 2020 via Zoom Meeting.Held on September 25, 2020 via Zoom Meeting


Laporan Hasil Audit Internal Triwulan IIIQ3-Report of Internal Audit Results

Diselenggarakan tanggal 25 September 2020 via Zoom Meeting.Held on September 25, 2020 via Zoom Meeting




OktoberOctober

Laporan Kinerja Keuangan September 2020September 2020 Financial Report

Diselenggarakan tanggal 23 Oktober 2020 via Zoom Meeting.Held on October 23, 2020 via Zoom Meeting


Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan IIIQuarter3-Report of Audit Committee Activity

Disampaikan tanggal 1 Oktober 2020 ke Sekdekom.Delivered on October 1, 2020 to BoC Secretary




Kick off Meeting dengan Auditor IndependenKick off Meeting with Independent Auditors



Tindak Lanjut LHP BPK (Agenda Tambahan)BPK LHP Follow-up (Additional Agenda)





BulanMonth



KeteranganRemarks

NovemberNovember

Review Laporan Kinerja Keuangan Oktober 2020Review of Financial Performance Report October 2020

Diselenggarakan tanggal 24 November 2020 via Zoom Meeting.Held on November 24, 2020 via Zoom Meeting


Pemaparan Awal dari Auditor Independen atas Program Audit tahun 2020.Initial Disclosure from the Independent Auditor of the Audit Program in 2020

Diselenggarakan saat Kick-off Meeting tanggal 23 Oktober 2020 via Zoom Meeting.Held at Kick-off Meeting on October 23, 2020 via Zoom Meeting

Penyusunan Rencana Kerja Komite Audit 2020Preparation of the Audit Committee Work Plan 2020

Disampaikan tanggal 16 Oktober 2020 ke Sekdekom.Delivered on October 16, 2020 to BoC Secretary


DesemberDecember

Laporan Kinerja Keuangan November 2020Financial Performance Report November 2020

Diselenggarakan tanggal 21 Desember 2020 via Zoom Meeting.Held on December 21, 2020 via Zoom Meeting


Pembahasan Rencana Kerja Audit Internal 2021.Discussion of Internal Audit Work Plan 2021

Diselenggarakan tanggal 21 Desember 2020 via Zoom Meeting.Held on December 21, 2020 via Zoom Meeting.


Laporan Hasil Audit Internal Semester 2 tahun 2020.Internal Audit Report Semester 2 of 2020



Progress Pekerjaan Audit atas Laporan Keuangan tahun 2020Progress of Audit Work on Financial Statements in 2020



Evaluasi kinerja Internal Audit tahun 2020Internal Audit performance evaluation in 2020

Akan diselenggarakan setelah Komite Audit menerima LHA tahun 2020 dari SPI.It will be held after the Audit Committee receives the 2020 LHA from SPI



Rekapitulasi Kehadiran Anggota Komite Audit pada Rapat Tahun 2020

Recapitulation of Audit Committee Members’ Attendance at the 2020 Meetings

Nama Name

JabatanPosition


Jumlah KehadiranNumber of Attendances %

Abdul Muni Ketua / Chairman 30 30 100%

Taufik Hidayat Anggota / Member 30 30 100%

Ratna Wardhani Anggota / Member 30 30 100%

Rata-rata kehadiran 100%

Pengembangan KompetensiInformasi pelatihan dan pendidikan dapat dilihat pada bagaian Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Kebijakan dan Besaran Remunerasi bagi Komite AuditRemunerasi bagi anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Anggota Komite Audit selain anggota Dewan Komisaris ADHI menerima honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lainnya.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Secara umum, pelaksanaan tugas Komite Audit selama tahun 2020 telah sesuai dengan rencana kerja tahun 2020. Rencana kerja telah disusun sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Komite Audit sesuai Piagam komite Audit. Namun demikian, terdapat beberapa realisasi kegiatan yang belum belum direncanakan, karena menyesuaikan dengan tugas dan arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Mohon informasi untuk pelaksanaan tugas Komite Audit sepanjang tahun 2020

Competency DevelopmentTraining and education information can be found in the Company Profile section of this Annual Report.

Policy and Amount of Remuneration for Audit CommitteeRemuneration for the members of Audit Committee is determined by the Board of Commissioners with regard to the Company’s capability. The members of Audit Committee other than the members of ADHI Board of Commissioners receive a maximum honorarium of 20% of the Company President Director’s salary, and are not allowed to receive other income.

Duty Implementation of Audit Committee In general, duty implementation of Audit Committee during 2020 is in line with the 2020 work plan that has been prepared according to the duties, authorities, and responsibilities in the Audit Committee Charter. However, some activities were realized outside the plan since those were adjustments of tasks and directives from the Board of Commissioners.



The Board of Commissioners of ADHI established Risk Management Committee as one of the important elements in realizing Good Corporate Governance (GCG) in the Company, especially in the construction services industry that faces a variety of inherently diverse and significant risks. The Company continuously strives to identify and evaluate carefully the impact of external risks on the Company, as well as to disclose transparently to stakeholders the risks of business transactions that can significantly affect the Company values.

Legal Basis for Establishment1. BoC Decree no. KEP.005B/DK-Ak/2005 concerning

Establishment of Risk Management Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk;

2. BoC Decree no. KEP.011/DK-Ak/2020 dated June 15, 2020 concerning Amendments to Nomenlaktur of Quality and Risk Management Monitoring Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk;

3. BoC Decree no. KEP.020/DK-Ak/2020 dated July 28, 2020, concerning Transfer of Duties of Members of Risk Management Monitoring Committee to Become Members of Quality and Risk Management Monitoring Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Charter of Quality and Risk Management Monitoring CommitteeThe last Charter of Quality and Risk Management Monitoring Committee was drafted on December 14, 2016, and will be renewed in 2021. The Charter can be found in the attachment.

Membership Criteria1. Have good integrity and sufficient knowledge and work

experience related to other committee duties;2. Do not have personal interests/relationships that can cause

negative impacts and conflicts of interest to the Company;3. Have adequate knowledge in the Company’s business field,

and can provide sufficient time to complete the task; and4. Have capabilities to cooperate and communicate effectively.

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan MutuQuality and Risk Management Monitoring Committee

Dewan Komisaris ADHI membentuk Komite Manajemen Risiko sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam Perseroan, terutama dalam industri jasa konstruksi yang menghadapi berbagai risiko inheren yang beragam dan signifikan. Perseroan senantiasa berupaya mengidentifikasi dan mengevaluasi secara seksama dampak risiko yang bersifat eksternal terhadap Perseroan, serta berupaya mengungkapkan secara transparan kepada stakeholder, risiko-risiko transaksi bisnis yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perseroan.

Dasar Hukum Pembentukan1. Keputusan Dekom nomor KEP.005B/DK-Ak/2005 tentang

Pembentukan Komite Manajemen Risiko Keputusan Dekom tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko PT Adhi Karya (Persero) Tbk ;

2. Keputusan Dekom nomor KEP.011/DK-Ak/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Nomenlaktur Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu Keputusan Dekom PT Adhi Karya (Persero) Tbk;

3. Keputusan Dekom nomor KEP.020/DK-Ak/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Menjadi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu PT Adhi Karya (Persero) Tbk;

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan MutuPiagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu terakhir disusun tanggal 14 Desember 2016 dan pada tahun 2021 akan diperbaharui. Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu terlampir.

Kriteria Keanggotaan1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta

pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lain

2. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan

3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya

4. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif



NamaName

JabatanPosition


Widiarto Ketua/ KomisarisChairmanCommissioner

Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP. 014/DK-AK/2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu yang ditetapkan tanggal 15 Juni 2020Decree of the Board of Commissioners No: KEP. 014/DK-AK/2020 concerning Appointment of Chairman and Vice Chairman of Quality and Risk Management Monitoring Committee dated on June 15, 2020

Yustinus Prastowo Wakil Ketua/ KomisarisVice Chairman Commissioner

Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP. 014/DK-AK/2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu yang ditetapkan tanggal 15 Juni 2020Decree of the Board of Commissioners No: KEP. 014/DK-AK/2020 concerning Appointment of Chairman and Vice Chairman of Quality and Risk Management Monitoring Committee dated on June 15, 2020

Ratih Kusmartiwi AnggotaMember

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.022/DK-AK/2020 tentang Pengangkatan Sdri. Ratih Kusmartiwi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu yang ditetapkan tanggal 30 Juli 2020Decree of the Board of Commissioners No. KEP.022/DK-AK/2020 concerning Appointment of Ratih Kusmartiwi as Member of Quality and Risk Management Monitoring Committee dated on July 30, 2020

Yunita Hiryudani AnggotaMember

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.023/DK-AK/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu yang ditetapkan tanggal 30 Juli 2020Decree of the Board of Commissioners No. KEP.023/DK-AK/2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of Quality and Risk Management Monitoring Committee dated on July 30, 2020

Ketentuan Masa Jabatan

Sesuai dengan Board Manual Perusahaan masa jabatan anggota Komite lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:

Masa jabatan Anggota Komite lain maksimum adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Namun saat ini pengangkatan hanya berlaku untuk satu tahun terhitung 1 Agustus 2020.

Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu PT Adhi Karya (Persero) Tbk. terdiri dari satu orang Ketua yang berasal dari Komisaris, satu orang Wakil ketua yang berasal dari Komisaris dan 2 (dua) anggota berasal dari luar Perseroan. Selama tahun 2020, keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu (KPMRM) terdiri 4 (empat) orang yang diangkat oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Terms of Office

In accordance with the Board Manual of the Company, the term of office of other committee members shall be determined by the Board of Commissioners with the following provisions:

The term of office of other Committee Members shall be maximum 3 (three) years, and may be reappointed for a maximum of 2 (two) years without neglecting the rights of Board of Commissioners to dismiss at any time. However, current appointment is valid only for one year effectively from August 1, 2020.

Number, Composition and Appointment Basis of Quality and Risk Management Monitoring Committee

The Quality and Risk Management Monitoring Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk consists of one Chairman from the Commissioner, one Vice Chairman from the Commissioner and 2 (two) members from outside the Company. During 2020, the membership of Quality and Risk Management Monitoring Committee (QRMMC) consists of 4 (four) people appointed by the Board of Commissioners of the Company.



Profil Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu

Widiarto Komite Pemantau Manajemen Risiko dan MutuProfil Widiarto dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Yustinus Prastowo Komite Pemantau Manajemen Risiko dan MutuProfil Yustinus Prastowo dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Profile of Quality and Risk Management Monitoring Committee MembersWidiarto Widiarto’s profile can be seen in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile section of this Annual Report.

Yustinus Prastowo Yustinus Prastowo’s profile can be seen in the Profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile section of this Annual Report.

Nama / Name Ratih Kusmartiwi

Jabatan / Position Anggota Member

Periode Jabatan / Term of Office 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Juli 2021August 1, 2020 to July 31, 2021


Tempat dan Tanggal Lahir / PlacePlace and Date of Birth

Jakarta, 28 Juli 1959Jakarta, July 28, 1959


Domisili / Domicile Tangerang SelatanSouth Tangerang


• Certified Corporate Fraud Auditor (CCFA) - 2019• Certified Risk Management Professional (CRMP) - 2017• Certified Control Self Assessment (CCSA) - 2012• Certified Accountant (CA) – 2018• Qualified Internal Auditor (QIA) – 2019• Master of Commerce (MComm) – 1994• Graduate Diploma in Accountancy (Grad Dip) – 1993• Akuntan (Ak) - 1989• Certified Corporate Fraud Auditor (CCFA) - 2019• Certified Risk Management Professional (CRMP) - 2017• Certified Control Self Assessment (CCSA) - 2012• Certified Accountant (CA) – 2018• Qualified Internal Auditor (QIA) – 2019• Master of Commerce (MComm) – 1994• Graduate Diploma in Accountancy (Grad Dip) – 1993• Accountant (Ak) – 1989


• Pengajar Governance, Risk, and Compliance di Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) sejak 2018 s.d sekarang

• Pengajar Risk Management in Public Sector di Center for Risk Management and Sustainable (CRMS) sejak 2020 s.d sekarang.

• Assessor sertifikasi manajemen risiko di Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) sejak tahun 2015 s.d sekarang.

• Tenaga ahli manajemen risiko pada PT Surveyor Indonesia sejak April tahun 2019 s.d sekarang• Tenaga ahli manajemen risiko pada Kementerian PUPR sejak April 2020 s.d sekarang.• Komite Audit PT Kereta Api Indonesia tahun 2008 s.d 2013• Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak tahun 1983 s.d 2019.• Lecturer of Governance, Risk, and Compliance at Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA), 2018 to date• Lecturer of Risk Management in Public Sector at Center for Risk Management and Sustainable (CRMS), 2020

to date• Assessor of Risk Management Certification in Risk Management Profession Certification Body (LSPMR), 2015

to date• Risk management expert at PT Surveyor Indonesia since April 2019 to date• Risk management expert at Ministry of PUPR since April 2020 to date• Audit Committee of PT Kereta Api Indonesia, 2008 - 2013• Government employee at Financial and Development Supervisory Agency, 1983 - 2019.



Nama / Name Yunita Hiryudani

Jabatan / Position Anggota Members

Periode Jabatan / Term of Office 1 Agustus 2020 s.d 31 Juli 20211 August 2020 to 31 July 2021

Usia / Age 60 tahun/ years ol

Tempat dan Tanggal Lahir / PlacePlace and Date of Birth

Jember, 13 Juni 1960Jember, 13 June 1960


Domisili / Domicile BSD, Tangerang SelatanBSD, South Tangerang


Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi NegaraDiploma IV, State College of Accounting


• Anggota Komite Pemanatau Manajemen Risiko PT Adhi Karya, Agustus 2020 s.d saat ini.• Kordinator Pengawasan Akuntan Negara I BPKP Perwakilan DKI Jakarta, 1 Desember 2016 s.d 30 Juni 2020• Kepala Sub Direktorat Pengawasan Bidang Jasa Lainnya pada Deputi Akuntan Negara BPKP, 1 Oktober

2012 s.d 30 November 2016• Member of Risk Management Committee, PT Adhi Karya Tbk, August 2020 - present• Supervisory Coordinator of State Accountant I, BPKP Representative of DKI Jakarta, 1 December 2016 - 30

June 2020• Head of Sub Directorate of Supervision of Other Services at BPKP State Accountant Deputy, 1 October 2012

- 30 November 2016



Independensi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

Independency of Risk Management Monitoring Committee Members

KriteriaCriteria Widiarto Yustinus

PrastowoRatih

KusmartiwiYunita

Hiryudani

Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months.

√ √ √

Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebutDo not own shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company

√ √ √

Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.Has no affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Main Shareholders of the Issuer or Public Company.

√ √ √

Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebutDoes not have a business relationship either directly or indirectly related to the business activities of the Issuer or Public Company

√ √ √

Tugas dan Kewajiban

Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) meliputi hal-hal berikut :

1. Menyusun konsep kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan bahan-bahan dari unit kerja terkait dan masukan-masukan dari manajemen;

2. Bersama manajemen menetapkan area risiko bisnis perusahaan, baik internal maupun eksternal, ditinjau dari berbagai aspek;

3. Melakukan kajian atas semua keputusan dan tindakan yang berkaitan upaya-upaya risk prevention, baik yang bersifat sistemik maupun non-sistemik, yang telah dibuat dan dilakukan oleh manajemen perusahaan selama ini;

4. Merancang Sistem Informasi Manajemen Risiko yang akan melibatkan pejabat struktural terkait perusahaan;

5. Mengevaluasi dan memonitor proyek/program yang tercantum dalam RKAP yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan risk based audit; dan

6. Menyosialisasikan Manajemen Risiko kepada Kepala Unit di lingkungan PT. Adhi Karya (Persero), Tbk. dan jajarannya.

Kewajiban Pelaporan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu (KPMRM) meliputi hal-hal berikut:

1. Menyampaikan laporan berkala, yang berisi hasil review kinerja pengelolaan risiko Perseroan setiap 3 (tiga) bulan sekali, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris.

Duties and Obligations

The duties of the Risk Management Monitoring Committee (KPMR) include the following:

1. Develop a risk management policy concept based on materials from the relevant work unit and inputs from management;

2. Together with the Management, establish the Company’s business risk areas, both internal and external, with reviews from various aspects;

3. Review all decisions and actions related to risk prevention efforts, both systemic and non-systemic, that have been made and carried out by the Company’s management so far;

4. Design a Risk Management Information System that will involve structural officials related to the Company;

5. Evaluate and monitor the projects/programs listed in the RKAP that will be a priority in the implementation of risk-based audits; and

6. Disseminate Risk Management to Unit Heads in PT Adhi Karya (Persero), Tbk and their ranks.

Reporting Obligation of Quality and Risk Management Monitoring Committee (KPMRM) includes the following:

1. Submit periodic reports, which contain the results of a review of the Company’s risk management performance every 3 (three) months, unless otherwise determined by the Board of Commissioners.



2. Menyampaikan laporan khusus, yang berisi hasil review atas tugas-tugas lain yang dipandang perlu dalam mencapai tujuan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu.

3. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan MutuTahun 2020, Komite Pemantau Manajemen Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan agenda dan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:



Peserta RapatMeeting Participants


Rapat internal dan monitoring tindak lanjut rekomendasiInternal meeting and recommendation follow-up monitoring

Hironimus HilapokMukti WibowoPratikno


Rapat dgn Komite Audit, Biro Rekrutmen dan Pengharkatan SDM, GM QHSE, PBMR dan GM SDMMeeting with Audit Committee, Recruitment Bureau and HR Rating, GM QHSE, PBMR and GM HR

Hironimus HilapokMukti WibowoPratikno Komite Audit/Audit CommitteeBiro Rekrutmen dan Pengharkatan SDM/Recruitment Bureau and HR RatingGM QHSEPBMRGM SDM





Rapat internal dan monitoring tindak lanjut rekomendasi Internal meeting and recommendation follow-up monitoring


5 15 April 202115 April 2021



6 9 Juni 20219 June 2021

Rapat internal dan monitoring tindak lanjut rekomendasi Internal meeting and recommendation follow-up monitoring


7

10 Agustus 202014 Agustus 202026 Agustus 202010 August 202014 August 202026 August 2020

Asesmen kondisi manajemen risiko PT Adhi Karya sesuai hasil penilaian Wim Consult th 2018, BPKP tahun 2019, dan TPMRM tahun 2020Assessment of risk management conditions of PT Adhi Karya based on the assessments of Wim Consult in 2018, BPKP in 2019, and TPMRM in 2020

Ratih K.Yunita HDept. PBMR


Rapat monitoring pelaksanaan manajemen risiko Juli dan Agustus 2020Monitoring meeting of risk management implementation in July and August 2020

WidiartoYustinus PrastowoRatih KYunita H


Asesmen kondisi Departemen QHSEAssessment on QHSE Department conditions

Ratih KYunita HDept. QHSE

10 21 September 202021 August 2020

Rapat monitoring tindak lanjut rekomendasiMeeting of recommendation follow-up monitoring

Ratih KYunita HDept. PBMR

11 22 September 202022 August 2020

Rapat monitoring tindak lanjut rekomendasiMeeting of recommendation follow-up monitoring

Ratih KYunita HDir KeuanganDept. PBMR

2. Submit a special report, which contains the results of a review of other tasks deemed necessary in achieving the objectives of Quality and Risk Management Monitoring Committee

3. Hold a meeting at least 1 (one) time every month.

Quality and Risk Management Monitoring Committee MeetingIn 2020, Quality and Risk Management Monitoring Committee held 22 (twenty two) meetings with the agenda and attendance level of members as follows:







Rapat monitoring kondisi Departemen QHSEMonitoring meeting of QHSE Department conditions

1. Ratih K2. Yunita H3. Dept. QHSE


Rapat monitoring pelaksanaan manajemen risiko Agustus 2020Monitoring meeting of risk management implementation in August 2020

1. Widiarto2. Yustinus Prastowo3. Ratih K4. Yunita H


Rapat pemantauan pelaksanaan manajemen risiko pada EPCMonitoring meeting of risk management implementation at EPC

1. Ratih K2. Yunita H3. Dept. QHSE4. Dept. EPC


Rapat pemantauan pelaksanaan manajemen risiko pada Departemen GedungMonitoring meeting of risk management implementation on Buildings Department

1. Ratih K2. Yunita H3. Dept. PBMR4. Dept. Gedung


Rapat pemantauan pelaksanaan manajemen risiko pada Departemen Infra 1 dan Infra 2Monitoring meeting of risk management implementation on Infra 1 and Infra 2 Departments

1. Ratih K2. Yunita H3. Dept. PBMR4. Dept. Infra 15. Dept. Infra 2


Rapat pemantauan pelaksanaan manajemen risiko pada Departemen QHSEMonitoring meeting of risk management implementation on QHSE Department

1. Ratih K2. Yunita H3. Dept. QHSE4. Dept. PBMR


Rapat monitoring pelaksanaan manajemen risiko September 2020Monitoring meeting of risk management implementation in September 2020



Rapat monitoring pelaksanaan manajemen risiko Oktober 2020Monitoring meeting of risk management implementation in October 2020



Rapat pemantauan pelaksanaan manajemen risiko pada Departemen QHSEMonitoring meeting of risk management implementation at QHSE Department

1. Ratih K2. Yunita H3. Dept. QHSE


Rapat monitoring pelaksanaan manajemen risiko November 2020Monitoring meeting of risk management implementation in November 2020



Rapat pembahasan RKAP 2021RKAP 2021 discussion meeting

1. Ratih K2. Yunita H 3. Asdep Kementerian BUMN & staf4. Komisaris & Direksi ADHI5. Anggota Komite Audit



Rekapitulasi Kehadiran Anggota Komite KPMR pada Rapat Tahun 2020Recapitulation of RMMC Members’ Attendance at the 2020 Meeting

NamaName

JabatanPosition


Jumlah KehadiranNumber of Attendance %

Hironimus Hilapok* Ketua / Chairman 6 6 100%

Mukti Wibowo* Anggota / Member 6 6 100%

Pratikno* Anggota / Member 6 6 100%

Widiarto** Ketua / Chairman 16 5 32%

Yustinus Prastowo** Wakil Ketua / Vice Chairman 16 5 32%

Ratih Kusmartiwi** Anggota / Member 16 16 100%

Yunita Hiryudani** Anggota / Member 16 16 100%

*Menjabat hingga 1 Agustus 2020**Menjabat mulai 2 Agustus 2020*Serves until August 1, 2020**Serving from August 2, 2020


Kebijakan dan Besaran Remunerasi bagi Komite Pemantau Manajemen RisikoKebijakan Remunerasi Komite Pemantau Manajemen Risiko merujuk pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.022/DK-AK/2020 tentang Pengangkatan Sdri. Ratih Kusmartiwi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu yang ditetapkan tanggal 30 Juli 2020 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.023/DK-AK/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu yang ditetapkan tanggal 30 Juli 2020.

Untuk anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko dan MutuSecara umum, pelaksanaan tugas KPMRM selama tahun 2020 telah sesuai dengan rencana kerja tahun 2020. Rencana kerja telah disusun sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab KPMRM. Namun demikian, tahun 2020 terdapat pergantian nomenklatur yang semula Komite Pemantau Manajemen Risiko menjadi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu. Perubahan nomenklatur ini mempengaruhi tugas, wewenang dan tanggung jawab komite yang kini juga berkaitan dengan mutu. Dengan pengawasan optimal dari KPMRM, diharapkan mutu dari proses bisnis Perseroan dapat lebih terjaga.

Competency DevelopmentTraining and education information can be found in the Company Profile in this Annual Report.

Remuneration Policy and Amount for Risk Management Monitoring CommitteeThe Remuneration Policy of the Risk Management Monitoring Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners No. KEP.022/DK-AK/2020 concerning the Appointment of Ms. Ratih Kusmartiwi Member of Risk and Quality Management Monitoring Committee established on July 30, 2020 and Decree of the Board of Commissioners No. KEP.023/DK-AK/2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of Quality And Risk Management Monitoring Committee set on July 30, 2020.

For members of the Board of Commissioners who become Chairman/Member of the Committee, no additional income is given other than income as Members of the Board of Commissioners.

Duty Implementation of Quality and Risk Management Monitoring CommitteeIn general, the implementation of QRMMC tasks during 2020 is in accordance with the 2020 work plan. The work plan has been prepared in accordance with the duties, authorities, and responsibilities of QRMMC. However, in 2020 there was a change of nomenclature, which was originally the Risk Management Monitoring Committee into a Quality and Risk Management Monitoring Committee. This change in nomenclature affects the duties, authorities and responsibilities of the committee, which is now also related to quality. With optimal supervision from QRMMC, it is expected that the quality of the Company’s business processes could be better improved.



Dewan Komisaris ADHI membentuk Komite Pengawasan Good Corporate Governance (GCG) dan Legal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No. KEP.011/DK-AK/2020 tentang Perubahan Nomenklatur Komite Pengawasan GCG dan Legal PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tanggal 15 Juni 2020 yang bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, khususnya yang terkait dengan penerapan GCG dan kepatuhan legal.

Komite dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Pembentukan Komite ini kemudian didukung dan mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN melalui surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-707/ MBU/11/2016 tanggal 30 November 2016..

Dasar Hukum PembentukanKomite Pengawasan GCG dan Legal dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan :

1. Ketentuan pasal 70 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2. Ketentuan pasal 121 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Ketentuan pasal 74 Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;

6. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN N0. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang lndikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Komite Pengawasan GCG Dan LegalGCG and Legal Supervisory Committee

The Board of Commissioners of ADHI established a Good Corporate Governance (GCG) and Legal Supervisory Committee based on the Decree of Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No. KEP.011/DK-AK/2020 concerning Amendment of Nomenclature of GCG and Legal Supervisory Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dated June 15, 2020, which is assigned to assist the Board of Commissioners in supervising the management of the Company by the Board of Directors, particularly those related to the implementation of GCG and legal compliance.

The Committee was formed based on Regulation of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOEs) as amended through Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The establishment of this Committee was then supported and approved by Ministry of SOEs through the letter of Minister of State-Owned Enterprises Number S-707 / MBU / 11/2016 dated November 30, 2016.

Legal Basis of EstablishmentGCG and Legal Supervisory Committee shall be established by and responsible to the Board of Commissioners of the Company based on:

1. Provision of Article 70 of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;

2. Provision of Article 121 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;

3. Provision of Article 74 of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises;

4. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;

5. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, concerning Amendments to Regulation of Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;

6. Decree of Secretary of Ministry of SOEs N0. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Implementation



Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

7. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

8. Ketentuan pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka beserta Lampirannya;

10. Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk., serta perubahannya;

11. Persetujuan Menteri BUMN melalui surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-707/ MBU/11/2016 tentang Persetujuan Pembentukan Komite Pengawasan GCG dan Legal PT Adhi Karya (Persero) Tbk tanggal 30 November 2016; dan

12. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor: KEP.011/DK-AK/2020, tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Nomenklatur Komite Pengawasan Good Corporate Governance dan Mutu menjadi Komite Pengawasan Good Corporate Governance dan Legal PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Piagam Komite Pengawasan Mutu dan GCGPiagam Komite Pengawasan GCG dan Legal merupakan revisi dari Piagam Komite Pengawasan GCG dan Legal tanggal 31 Januari 2020 sesuai dengan perubahan nomenklatur Komite Pengawasan GCG dan Legal dari Komite Pengawasan GCG dan Legal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP.011/DK-AK/2020 tanggal 15 Juni 2020

Kriteria Keanggotaan1. Anggota Komite wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak

dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

2. Anggota komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak boleh merangkap sebagai:• Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada

BUMN• Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas pada BUMN/perusahaan lain• Anggota komite lain pada Perusahaan; dan/atau• Anggota komite pada BUMN/perusahaan lain

3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan tata kelola perusahaan dan laporan-laporan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;

7. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;

8. Provision of Article 28 of Regulation of Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;

9. Circular Letter of Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies and their Attachments;

10. Articles of Association of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. and its amendments;

11. Approval of Minister of SOEs through the letter of Minister of State-Owned Enterprises Number S-707/ MBU/11/2016 concerning approval of Establishment of GCG and Legal Supervisory Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk dated November 30, 2016; and

12. Decree of Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Number: KEP.011/DK-AK/2020, dated June 15, 2020 concerning Amendment of Nomenclature of Good Corporate Governance and Quality Supervisory Committee to Good Corporate Governance and Legal Supervisory Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Charter of Quality and GCG Supervisory Committee Charter of GCG and Legal Supervisory Committee is a revision of Charter of GCG and Legal Supervisory Committee dated January 31, 2020, in accordance with the changes in nomenclature of GCG and Legal Supervisory Committee from GCG and Legal Supervisory Committee based on Decision of the Board of Commissioners Number: KEP.011/DK-AK/2020 dated June 15, 2020.

Membership Criteria1. The Committee members must have high integrity, good

character, as well as adequate ability, knowledge and experience in accordance with their educational background and be able to communicate well.

2. The Committee members who are not members of the Board of Commissioners may not concurrently serve as:• Members of the Board of Commissioners/Supervisory

Board of SOEs• Secretary/Staff of Secretariat of Board of Commissioners/

Supervisory Board of SOEs/other companies• Other committee members of the Company; and/or• Committee members at SOEs/other companies

3. Have sufficient knowledge to read and understand corporate governance reports and reports related to compliance with laws and regulations.



4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik.

5. Memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang memadai terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

6. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Komisaris dan Direksi Perseroan.

7. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

8. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite

Ketentuan Masa Jabatan1. Masa tugas anggota Komite yang berasal dari anggota

Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Komisaris dan dapat diangkat kembali.

2. Anggota Komite Pengawasan GCG dan Legal yang berasal dari pihak luar, masa tugasnya adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Pengawasan GCG dan LegalPada tahun 2020, Komite Pengawasan GCG dan Legal PT . Adhi Karya (Persero) Tbk. terdiri dari satu orang Ketua yang merupakan salah satu Komisaris Perseroan dan 2 (dua) anggota. Berikut adalah susunan organisasi Komite Pengawasan GCG dan Legal Periode Tahun 2020 :

4. Have adequate knowledge of laws and regulations related to good corporate governance.

5. Have adequate expertise, knowledge and experience related to the implementation of good corporate governance and compliance with laws and regulations.

6. Does not have an affiliation with PT Adhi Karya (Persero) Tbk., the Commissioner and Board of Directors of the Company.

7. Does not have a business relationship either directly or indirectly with PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

8. Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Committee.

Terms of Service1. The term of service of Committee members from the

members of Board of Commissioners shall not be longer than the term of service of the Commissioner and may be reappointed.

2. Members of the GCG and Legal Supervisory Committee from outside parties have the term of service of 1 (one) year and can be reappointed.

Number, Composition and Appointment Basis of GCG and Quality Supervisory CommitteeIn 2020, GCG and Quality Supervisory Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. consists of one Chairman who is one of the Company’s Commissioners and 2 (two) members. The following is the organizational structure of GCG and Quality Supervisory Committee for the 2020 Period:

NamaName

JabatanPosition


Cahyo R. Muzhar KetuaChairman

Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP.015/DK-AK/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Pengawasan GCG dan Legal PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang ditetapkan tanggal 1 Juli 2020Decree of the Board of Commissioners No: KEP.015/DK-AK/2020 concerning Dismissal and Appointment of Chairman of GCG and Legal Supervisory Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. as determined on July 1, 2020

Agus Riyadi AnggotaMember

• Surat Keputusan Dewan Komisaris No:KEP.006A/DK-AK/2020 tentang Pengangkatan Kembali Agus Riyadi sebagai Anggota Komite Pengawasan GCG dan Legal yang ditetapkan tanggal 30 April 2020

• Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP. 019/DK-AK/2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Pengawasan GCG dan Legal menjadi Anggota Komite Pengawasan GCG dan Legal yang ditetapkan tanggal 28 Juli 2020

• Decree of the Board of Commissioners No:KEP.006A/DK-AK/2020 concerning Reappointment of Agus Riyadi as Member of GCG and Legal Supervisory Committee as determined on April 30, 2020

• Decree of the Board of Commissioners No: KEP. 019/DK-AK/2020 concerning Transfer of Duties of Members of GCG and Legal Supervisory Committees to Members of GCG and Legal Supervision Committee as determined on July 28, 2020

Toto Siswanto AnggotaMember

Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP.021/DK-AK/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pengawasan GCG dan Legal yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2020Decree of Board of Commissioners No: KEP.021/DK-AK/2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of GCG and Legal Supervisory Committee as determined on July 29, 2020



Profil Komite Pengawasan GCG dan LegalCahyo R. MuzharKetua Komite Pengawasan GCG dan LegalProfil Cahyo R. Muzhar dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2020.

Nama / Name Agus Riyadi

Jabatan / Position Anggota Member

Periode Jabatan / Term of Service 1 Mei 2017 – Sekarang1 May 2017 – Present



Jakarta, 13 Agustus 1980Jakarta, 13 August 1980


Domisili / Domicile Banten, Indonesia


• 2003 Sarjana Ekonomi - Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia• 2005 Master of Science, University of Groningen NL• 2003 Bachelor of Economics - Faculty of Economics and Business, University of Indonesia• 2005 Master of Science, University of Groningen NL


• 2008-2014 : Manager Program The Indonesian Institute for Corporate Governance• 2014-2015 : Project Controller Yayasan Pandauni Sejahtera• 2013-sekarang : Dosen Tidak Tetap Perbanas Insitute (ABFI Perbanas)• 2017-sekarang : Direktur Eksekutif The Indonesian Institute for Corporate Governance • 2018-2019 : Tim Perumus Panduan Mencapai Model Keunggulan Governance, Risk and

Compliance (GRC) – GRC Forum Indonesia bekerjasama dengan OJK• 2017-2020 : Anggota Komite Pengawasan GCG dan Legal PT Adhi Karya (Persero) Tbk• 2020-sekarang : Anggota Komite Pengawasan GCG dan Legal PT Adhi Karya (Persero) Tbk• 2008-2014 : Program Manager of The Indonesian Institute for Corporate Governance• 2014-2015 : Project Controller of Yayasan Pandauni Sejahtera• 2013-present : Temporary Lecturer, Perbanas Insitute (ABFI Perbanas)• 2017-present : Executive Director of The Indonesian Institute for Corporate Governance • 2018-2019 : Formulation Team for Guidelines to Achieve Governance, Risk and Compliance

(GRC) – GRC Forum Indonesia in cooperation with OJK2017-2020: Member of GCG and Legal Supervisory Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk

• 2020-present : Member of GCG and Legal Supervisory Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Profile of GCG and Quality Supervisory CommitteeCahyo R. MuzharChairman of GCG and Legal Supervisory CommitteeCahyo R. Muzhar’s profile can be seen in the Profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile section of this 2020 Annual Report.



Independensi Anggota Komite Pengawasan GCG dan Legal

Nama / Name Toto Siswanto

Jabatan / Position Anggota Members

Periode Jabatan / Term of Service 1 Agustus 2020 – Sekarang1 August 2020 – Present



Subang, 18 April 1962Subang, 18 April 1962


Domisili / Domicile Bogor, Indonesia


• 2000 : S.I.P Administrasi Negara, Universitas Terbuka• 2009 : US Army War College (LEMHANAS)• 2011 : M.M Manajemen, Universitas Terbuka• 2000 : S.I.P State Administration, Open University• 2009 : US Army War College (LEMHANAS)• 2011 : M.M Management, Indonesian Open University


• 2003-2006 : Atase Pertahanan RI untuk Jepang• 2007-2009 : Paban Bais TNI• 2009-2012 : Paban Sintel Mabes TNI• 2012-2015 : Asdep Setjen Wantannas RI• 2015-2017 : Staf Ahli Setjen Wantannas RI• 2020 : Deputi Sisnas Setjen Wantannas RI• 2020-sekarang : Anggota Komite Pengawasan GCG dan Legal PT Adhi Karya (Persero) Tbk• 2003-2006 : Indonesian Defense Attaché for Japan• 2007-2009 : Paban Bais of Indonesian National Armed Forces• 2009-2012 : Paban Sintel of Indonesian National Armed Forces Headquarters• 2012-2015 : Asdep Setjen Wantannas RI• 2015-2017 : Expert Staff to General Secretary of Wantannas RI• 2020 : Deputy Sisnas to General Secretary of Wantannas RI• 2020-present : Member of GCG and Legal Supervisory Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk

KriteriaCriteria Cahyo R. Muhzar Agus Riyadi Toto Siswanto


√ √ √

Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebutDoes not own shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company

√ √ √

Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.Has no affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Main Shareholders of the Issuer or Public Company.

√ √ √

Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebutDoes not have a business relationship either directly or indirectly related to the business activities of the Issuer or Public Company

√ √ √

Independency of GCG and Quality Supervisory Committee Members



Fungsi Komite Pengawasan GCG dan LegalKomite Pengawasan GCG dan Legal memiliki fungsi:

1. Melakukan pengkajian atas kebijakan GCG dan standar mutu secara menyeluruh, serta menilai konsistensi penerapannya termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR),

2. Melakukan penelaahan dan pengkajian Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan GCG, yang antara lain mencakup:• Kesesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan

perundangan yang berlaku dan tujuan Perseroan;• Implikasi peraturan-peraturan terhadap penerapan

kebijakan GCG.3. Melaksanakan tugas khusus terkait dengan penerapan

kebijakan GCG dan standar mutu.

Kewajiban Komite Pengawasan GCG dan Legal meliputi:

Menyampaikan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris berupa:

1. Laporan berkala, berisi pokok-pokok hasil kerja berdasarkan penugasan Dewan Komisaris yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris

2. Laporan khusus, berisi setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, dan wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal temuan diketahui.

3. Mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali setiap bulan

Rapat Komite Pengawasan GCG dan LegalTahun 2020, Komite Pengawasan GCG dan Legal menyelenggarakan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan agenda dan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:


Agenda PembahasanMeeting Agenda

PesertaParticipants

1 27 Januari 2020 27 January 2020

1. Persiapan Asesment GCG2. Self Asesment GCG versi OJKMengundang Corsec, SPI dan Legal1. Preparation of GCG Assessment2. GCG Self Assessment by OJK versionInviting Corsec, SPI and Legal

Eddy KusnawijayaAgus RiyadiWiyonoAdji LukmantoIstiningsihTiara NursyaniRaviqulBambang Lugowo


1. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite tahun 20192. Pelaksanan evaluasi kebijakan CSR dan PKBL1. Report on Duties Implementation of the Committee in 20192. Implementation of CSR and PKBL policy evaluation

Bobby A.A NaziefEddy KusnawijayaAgus Riyadi

Functions of the GCG and Quality Supervisory CommitteeGCG and Quality Supervisory Committee has the functions of:

1. Conduct a thorough assessment of GCG policies and quality standards, as well as assess the consistency of its implementation including those related to business ethics and corporate social responsibility (CSR),

2. Review and study the Company’s Articles of Association and regulations related to GCG policies, including:• Conformity of the Articles of Association of the Company

with the prevailing laws and regulations and objectives of the Company;

• Regulatory implications for the implementation of GCG policies.

3. Carry out special tasks related to the implementation of GCG policies and quality standards.

Responsibilities of GCG and Quality Supervisory Committee include:

Submit the evaluation results to the Board of Commissioners in the form of:1. Periodic reports, containing the principals of the work based

on the assignment of the Board of Commissioners submitted every 3 (three) months, unless otherwise determined by the Board of Commissioners

2. Special reports, containing any findings that are expected to interfere with the company’s activities, must be submitted no later than 10 (ten) business days from the date the findings are known.

3. Hold a meeting at least 1 (one) time every month

Meetings of GCG and Legal Supervisory Committee In 2020, the GCG and Legal Supervisory Committee held 25 (twenty five) meetings with the agenda and attendance level of members as follows:





PesertaParticipants


Analisa keikutsertaan Perseroan dalam Konsorsium BUMN KaryaAnalysis of the Company’s participation in the BUMN Karya Consortium



1. Entry Meeting Asesment GCG2. Rapat bersama tim asessmen GCG BPKP dan tim pendamping asesmen

GCG ADHI1. Entry Meeting for GCG Assessment 2. Meeting with BPKP GCG assessment team and supporting team of ADHI

GCG assessment

Bobby A.A NaziefEntus Asnawi MEddy KusnawijayaAgus RiyadiAgung SyarifuddinAsesor GCG BPKPTim Asesmen GCG


1. Self asesmen Dewan Komisaris2. Self asesmen Komite Dewan Komisaris1. Board of Commissioners’ Self-assessment 2. Self-assessment of Board of Commissioners’ Committees


6 4 Maret 20204 March 2020

Hasil pra exit meeting asessment GCGExit meeting results of GCG assessment


7 10 Maret 202010 March 2020

1. 1. Hasil exit meeting asesment GCG 20192. 2. Analisa proses buyback saham PerseroanBersama Sekretaris Dewan Komisaris1. 1. Exit meeting results of GCG 2019 assessment2. 2. Analysis of the Company’s share buyback processWith the Secretary of the Board of Commissioners

Bobby A.A NaziefEddy KusnawijayaAgus RiyadiAgung Syarifuddin

8 30 Maret 202030 March 2020

Business Continuity Management untuk Persiapan rapat Dewan KomisarisBusiness Continuity Management for Preparation of Board of Commissioners meeting


9 03 April 202003 April 2020

Hasil evaluasi maturitas manajemen risiko Results of risk management maturity evaluation


10 08 April 202008 April 2020

1. Hasil Assessment GCG SK-16 oleh BPKP2. Self Assessmen GCG versi OJK3. Annual Report 20194. Business Continuity Management1. GCG SK-16 Assessment Result by BPKP2. GCG Self Assessment with OJK version 3. Annual Report 20194. Business Continuity Management

Eddy KusnawijayaAgus RiyadiMandieta

11 13 April 202013 April 2020

Analisa Draft Annual Report 2019Analysis of 2019 Annual Report Draft


12 30 April 202030 April 2020

1. Persiapan Rapat Dewan Komisaris2. Board Manual1. Preparation of the Board of Commissioners Meeting2. Board Manual


13 13 Mei 202013 May 2020

1. Pelaksanaan RUPS Tahunan ADHI2. Kebijakan CSR dan PKBL3. Rencana Pelaksanaan FGD GCG ADHIMengundang Corporate Secretary1. Implementation of ADHI Annual GMS2. CSR and PKBL Policies3. FGD GCG ADHI Implementation PlanInviting Corporate Secretary

Eddy KusnawijayaAgus RiyadiMandieta

14 28 Mei 202028 May 2020

Persiapan Rapat Dewan KomisarisPreparation of the Board of Commissioners Meeting


15 23 Juli 202023 July 2020

Rapat kordinasi dan konsolidasiCoordination and consolidation meetings

Cahyo R. MuzharEddy KusnawijayaAgus RiyadiPutri Hazquita


1. Tindak lanjut hasil assessment GCGMengundang: Corsec, SPI, Legal1. Follow-up of GCG assessment resultsInviting Corsec, SPI, Legal

Cahyo R MuzharToto SiswantoAgus RiyadiPutri Hasquita





PesertaParticipants


1. Manual legal2. Legal reviewMengundang Departemen Legal1. Legal manual2. Legal reviewInviting Legal Department

Cahyo R MuzharToto SiswantoAgus Riyadi

Putri Hasquita


1. Tindak lanjut hasil IT Maturity2. Pelaksanaan IT Master Plan dan ITSMMengundang Departemen CSIT1. Follow-up on IT Maturity results2. Implementation of IT Master Plan and ITSMInviting CSIT Department



1. Rencana Kerja Komite PGCGL2. Rekomendasi hasil audit BPK1. Work Plan of PGCGL Committee2. Recommendations of BPK audit results



Pembahasan Rekomendasi AoI Asesment GCG ADHI tahun buku 2019Undangan Rapat dengan Kedeputian Manajemen Risiko Kementerian BUMNDiscussion of AoI Recommendations for ADHI GCG Assessment of fiscal year 2019Meeting Invitation with Deputy of Risk Management of Ministry of SOEs

Kedeputian KBUMNCahyo R MuzharToto SiswantoAgus RiyadiPutri HasquitaKepala SPITim Assessmen GCG


1. Pembahasan Profi Risiko Korporasi Rapat bersama Komite Komisaris1. Discussion of Corporate Risk ProfileJoint Meeting with the Commissioners’ Committee

WidiartoYustinus PrastowoCahyo R MuzharAnggota Komite PMRMAnggota Komite PGCGLAnggota Komite AuditAnggota Komite Remunerasi dan NominasiPutri Hasquita


Pembahasan Draft Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Republik IndonesiaRapat bersama Tim Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RIDiscussion of Memorandum of Understanding Draft with Attorney General Office of the Republic of Indonesia

Dr. Asep Nana Mulyana (Kepala Biro Hukum dan Hub LN Kejaksaaan RI)Tim Biro Hukum Kejaksaan RICatur WaskitoBambang LugowoToto SiswantoAgus RiyadiBambang Lugowo


1. Tabel Maturitas Level Kontrak Kerja KonstruksiRapat bersama Departemen Legal1. Construction Contract Level Maturity TableMeeting with Legal Department

Cahyo R MuzharToto SiswantoAgus RiyadiPutri HasquitaCatur WaskitoBambang LugowoTim Departemen Legal


1. Tindak Lanjut Assessment GCG2. Persiapan Self Assessment GCG tahun buku 2020Mengundang SPI, Corsec dan Tim Assessment GCG1. Follow-up GCG Assessment2. Preparation of GCG Self Assessment for fiscal year 2020Inviting SPI, Corsec and GCG Assessment Team

Cahyo R MuzharToto SiswantoAgus RiyadiPutri HasquitaWiyonoMandietaTim Assessment GCG


1. Implementasi Master Plan Teknologi Informasi (TI)2. Update perkembangan TI ADHIMengundang Departemen CSIT1. Implementation of Information Technology (IT) Master Plan2. ADHI IT development updateInviting CSIT Department

Cahyo R MuzharToto SiswantoAgus RiyadiPutri HasquitaAgus SitabaNurinaMandietaTim Departemen CSIT




Kebijakan dan Besaran Remunerasi bagi Komite Pengawasan GCG dan Legal

Pemberian remunerasi diberikan kepada anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris dengan merujuk pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/DK-AK/2019 tentang Penetapan Penghasilan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sesuai dengan Board Manual yang menyatakan penghasilan Anggota Komite selain Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan yaitu berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama, dengan ketentuan pajak ditanggung Perseroan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Pelaksanaan Tugas Komite Pengawasan GCG dan LegalSepanjang tahun 2020, Komite Pengawasan GCG dan Legal melakukan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan rencana kerja melalui rapat pembahasan dengan manajemen yang terdapat pada tabel pelaksanaan rapat tahun 2020. Selain itu, Komite Pengawasan GCG dan Legal juga melaksanakan tugas khusus sesuai kebutuhan dan atas dasar penugasan dari Dewan Komisaris.

Rekapitulasi Kehadiran Anggota Komite Pengawasan GCG dan Legal pada Rapat Tahun 2020Recapitulation of GCG and Quality Supervisory Committee Members at the 2020 Meeting

NamaName

JabatanPosition


Jumlah KehadiranNumber of

Attendance%

Bobby A. A Nazief Ketua (1 Januari 2020 s.d 14 Juni 2020)Chairman (January 1, 2020 to June 14, 2020) 14 11 79%

Cahyo R. Muzhar Ketua (14 Juni 2020 s.d sekarang)Chairman (June 14, 2020 to present) 11 10 91%

Eddy Kusnwijaya Anggota (1 Januari 2020 s.d Juli 2020)Member (January 1, 2020 to July 2020) 15 15 100%

Toto Siswanto Anggota (29 Juli 2020 s.d sekarang)Member (July 29, 2020 to present) 10 10 100%

Agus Riyadi Anggota (1 Januari 2020 s.d sekarang)Member (January 1, 2020 to present) 25 25 100%

Competency DevelopmentTraining and education information can be found in the Company Profile in this Annual Report.

Remuneration Policy and Amount of GCG and Quality Supervisory Committee

Remuneration is given to members of the Committee who are not members of the Board of Commissioners by referring to Decree of Board of Commissioners No. 010/DK-AK/2019 concerning Determination of Income of Members of Committee of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. According to the Board Manual, it states that the income of Committee Members other than the Audit Committee shall be determined by the Board of Commissioners with regard to the Company’s ability in the form of a maximum honorarium of 20% (twenty percent) of the salary of the President Director, provided that taxes are borne by the Company and are not allowed to receive other income other than honorarium.

Duty Implementation of GCG and Quality Supervisory CommitteeThroughout 2020, the GCG and Legal Supervisory Committee conducted the implementation of tasks in accordance with the work plan through meetings with the management contained in the table of implementation of the 2020 meeting. In addition, GCG and Legal Supervisory Committee also carries out special duties as needed and on the basis of assignments from the Board of Commissioners.



Dewan Komisaris ADHI membentuk Komite Nominasi and Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No KEP.004/DK-AK/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, khususnya yang terkait dengan penerapan GCG dan standar mutu.

Komite dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. POJK Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012;

5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

8. Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang dibuat oleh Notaris Kartini Muljadi, SH. Nomor 1 tanggal 1 Juni 1974 yang beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn. Nomor 163 tanggal 28 Mei 2019;

Komite Nominasi Dan RemunerasiNomination and Remuneration Committee

The Board of Commissioners of ADHI established a Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No KEP.004/DK-AK/2020 dated April 17, 2020 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. in charge of assisting the Board of Commissioners in supervising the management of the Company by the Board of Directors, especially related to the implementation of GCG and quality standards.

The Committee was formed based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises. POJK Number 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Legal Basis1. Law No. 19/2003 on State-Owned Enterprises (State Gazette

of the Republic of Indonesia of 2003 No. 70, Supplement to Statute Book No. 4297);

2. Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies (Statute Book of 2007 No. 106, Supplement to Statute Book No. 3913);

3. Government Regulation No. 45 Year 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2005 No. 117, Supplement to Statute Book No. 4556);

4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012;

5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;

6. Regulation of the Financial Services Authority Number 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;

7. Regulation of the Financial Services Authority Number 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;

8. Articles of Association of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. made by Notary Kartini Muljadi, SH. No. 1 dated June 1, 1974 which has undergone several changes and was last amended by Notarial Deed Ashoya Ratam, SH., MKn. No. 163 dated May 28, 2019;



9. Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor: KEP.009/DK-AK/2019 tentang Pedoman Kerja Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Piagam KNRPerseroan telah menyusun Piagam KNR yang dusahkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor : KEP.009/DK-AK/2019 tentang Pedoman Kerja Fungsi Nominasi dan Remunerasi di lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Pedoman KNR dibat sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite KNR sehari-hari.

Kriteria Anggota Komite KNRPersyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi:

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris

2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memenuhi syarat sebagai berikut;• wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan,

pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

• wajib menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, wajib mematuhi kode etik dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan;

• tidak akan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan;

Ketentuan Masa JabatanMasa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimum 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite KNR

Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen, Pihak Internal maupun Pihak dari luar PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Pada tahun 2020, susunana komposisi Komite KNR adalah sebagai berikut:

9. Decision of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk Number: KEP.009/DK-AK/2019 concerning Working Guidelines for Nomination and Remuneration Function of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

NRC CharterThe Company has drafted the NRC Charter, which is authorized in the Decree of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk Number: KEP.009/DK-AK/2019 concerning the Working Guidelines of Nomination and Remuneration Functions in the scope of duties and responsibilities of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. NRC Guidelines are held as a reference in the implementation of the duties and responsibilities of the NR Committee on a daily basis.

Criteria of NR Committee MembersNomination and Remuneration Committee Membership Requirements:

1. Members of Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners

2. Members of Nomination and Remuneration Committee must meet the following conditions;• must have high integrity, ability, knowledge, experience

in accordance with the field of work, as well as able to communicate well;

• must maintain the confidentiality of company information, must comply with the code of ethics and provisions set by the Company;

• will not take personal advantage either directly or indirectly from the Company’s activities.

Terms of ServiceThe term of service of members of Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the Company is no longer than 3 (three) years and can be extended at a maximum of 2 (two) years without neglecting the rights of the Board of Commissioners to dismiss it at any time.

Composition, Number, and Appointment Basis of NR Committee

Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members from Independent Commissioners, Internal and External Parties of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. In 2020, the composition of NR Committee is as follows:



NamaName

JabatanPosition

KeteranganRemarks

Hironimus Hilapok (Komisaris) KetuaChairman KEP.004/DK-AK/2020

Yusuf Wiyono (General Manager Departemen SDM Sekretaris merangkap AnggotaSecretary and Member KEP.004/DK-AK/2020

ADHI) AnggotaMember KEP.004/DK-AK/2020

Profil Komite KNRHironimus HilapokKetua Komite Nominasi dan RemunerasiProfil Hironimus Hilapok dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2020.

Nama / Name Yusuf Wiyono

Jabatan / PositionSekretaris Merangkap Anggota KNR/ General Manager Departemen SDM PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Secretary and concurrently as Member of KNR / General Manager of HR Department of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Periode Jabatan / Term of Service Sama dengan masa jabatannya sebagai pejabat eksekutif manajemenThe same with his tenure as executive management officer

Dasar Hukum / Legal Basis KEP.004/DK-AK/2020



Ponorogo dan 25 Mei 1965Ponorogo, May 25, 1965


Domisili / Domicile Semarang, Indonesia


S1 – Psikologi UGM YogyakartaBachelor’s degree in Psychology UGM Yogyakarta


• 1993-1994 Matahari Putra Prima• 1994-1997 Astra Microtronic Technology • 1997-1999 Timor Putra Nasional• 1999-sekarang PT Adhi Karya• 1993-1994 Matahari Putra Prima• 1994-1997 Astra Microtronic Technology • 1997-1999 Timor Putra Nasional• 1999-present PT Adhi Karya (Persero) Tbk

NR Committee ProfileHironimus HilapokChairman of Nomination and Remuneration CommitteeHironimus Hilapok’s profile can be seen in the Profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile section of the 2020 Annual Report.



Independensi Anggota Komite KNRIndependency of NR Committee Members

KriteriaCriteria Hironimus Hilapok Yusuf Wiyono Kumala Insiwi Suryo


√ √ √

Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebutNot own shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company

√ √ √

Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.Not affiliated with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Main Shareholders of the Issuer or Public Company.

√ √ √

Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebutNot have a business relationship either directly or indirectly related to the business activities of the Issuer or Public Company

√ √ √

Nama / Name Kumala Insiwi Suryo

Jabatan / Position Anggota KNRKNR Member

Periode Jabatan / Term of Service 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali1 (one) year and can be reappointed

Dasar Hukum / Legal Basis KEP.016/DK-AK/2020

Usia / Age 64 Tahun/ Years Old


Yogyakarta, 26 Desember 1956Yogyakarta, December 26, 1956


Domisili / Domicile Jakarta


Tahun 1981 : Universitas Gadjah Mada, Fakultas Pertanian, YogyakartaTahun 1999: STM PPM, Jakarta• 1981 : Gadjah Mada University, Faculty of Agriculture, Yogyakarta• 1999: STM PPM, Jakarta


• 2020-Skrg : Anggota KNR PT Adhi Karya (Persero) Tbk• 2017-Skrg : Pengajar Politeknik Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja• 2014; 2019 : Verifikator penyusunan SKKNI MSDM • 2015-Skrg: Asesor Kompetensi MSDM berbasis SKKNI• 2001-Skrg: Konsultan, Trainer Manajemen SDM• 1986-2001: Staf Profesional PPM - Manajemen Jakarta• 2020-Present: Member of KNR PT Adhi Karya (Persero) Tbk• 2017-Present: Lecturer at Labor Polytechnic of Ministry of Manpower• 2014; 2019 : Verifier of SKKNI MSDM Preparation• 2015-Present: MSDM Competency Assessor based on SKKNI• 2001-Present: Consultant, HR Management Trainer• 1986-2001: Professional Staff - PPM Management Jakarta



Fungsi Komite KNR

Terkait dengan fungsi Nominasi:1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

mengenai: • Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris; • Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses

Nominasi; dan • Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris;

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi: 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

mengenai:• Struktur Remunerasi; • Kebijakan atas Remunerasi; dan • Besaran atas Remunerasi;

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Kewajiban Komite KNR

Terkait dengan fungsi Nominasi:1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris;

2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Functions of the KNR Committee

Related to Nomination functions:1. Provide recommendations to the Board of Commissioners

regarding:• Composition of the positions of members of the

Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;

• Policies and criteria required in the Nomination process; and

• Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;

2. Assist the Board of Commissioners to assess the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on the benchmarks that have been prepared as evaluation materials;

3. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the capability development program of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and

4. Provide recommendations of candidates who are eligible as members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

Related to Remuneration functions: 1. Provide recommendations to the Board of Commissioners

regarding:• Remuneration Structure; • Remuneration Policy; and• Remuneration Amount.

2. Assist the Board of Commissioners to assess performance in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

Responsibilities of the NR CommitteeRelated to Nomination functions:1. Develop the composition and nomination process of

members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;

2. Develop the policies and criteria required in the nomination process of prospective members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;

3. Assist in the evaluation of the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;

4. Develop a program to develop the capabilities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and

5. Review and propose qualified candidates as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.



Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; Struktur Remunerasi sebagaimana dimaksud dapat berupa: • Gaji; • Honorarium; • Insentif; dan/atau • Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

3. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:

• Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;

• Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;

• Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

• Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

4. Mengevaluasi struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Rapat Komite Nominasi dan RemunerasiTahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali dengan agenda dan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Related to remuneration function:

1. Develop a Remuneration structure for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; The structure of remuneration as referred may be: • Salary; • Honorarium; • Incentives; and/or • Fixed and/or variable allowances.

2. Develop a policy on Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and

3. Develop the amount of Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. The preparation of structure, policy, and amount of Remuneration should pay attention to: • Remuneration applicable to the industry in accordance

with the business activities of Issuers or similar Public Companies and the business scale of the Issuer or Public Company in its industry;

• Duties, responsibilities, and authorities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners are associated with the achievement of the objectives and performance of issuers or public companies;

• Performance targets or performance of each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and

• Balance of fixed and variable allowances.4. Evaluate the structure, policy, and amount of Remuneration

at least 1 (one) time in 1 (one) year.

Nomination and Remuneration Committee MeetingIn 2020, Nomination and Remuneration Committee held 14 (fourteen) meetings with the agenda and attendance level of members as follows:


Agenda Rapat Meeting Agenda


1 5/8/2020 Mendapatkan gambaran umum tentang pengelolaan SDMGetting an overview of HR management

Bp. Agus KariantoBp. Hironimus HilapokBp. Yusuf WiyonoIbu Kumala Insiwi Suryo

2 7/8/2020

Mendapatkan gambaran umum tentang visi Dirut terkait dengan pengelolaan SDMGetting an overview of the President Director’s vision related to HR management

Bp. Entus Asnawi M.Bp. Hironimus HilapokBp. Yusuf WiyonoIbu Kumala Insiwi Suryo

3 28/8/2020 Mendapatkan penjelasan tentang kegiatan operasional MSDMGetting an explanation of MSDM operational activities

Tim Departemen SDMIbu Kumala Insiwi Suryo

4 2/9/2020

Mendapatkan penjelasan tentang pelaksanaan internalisasi budaya AKHLAK dan pelatihan soft competencyGetting an explanation about the implementation of internalizing moral culture and soft competency training




5 2/9/2020 Mendiskusikan calon pengurus PT APG dan APPDiscussing prospective management of PT APG and APP

Bp. Hironimus HilapokBp. Yusuf WiyonoIbu Kumala Insiwi Suryo

6 6/10/2020

Mendiskusikan tentang program prioritas sesuai dengan arahan KBUMN: Budaya AKHLAK, Manajemen Talenta, dan EVPDiscussing priority programs in accordance with KBUMN’s direction: AKHLAK Culture, Talent Management, and EVP

Bp. Yusuf WiyonoIbu Kumala Insiwi Suryo

7 7/10/2020

Mendiskusikan kegiatan yang dilakukan dan akan dilakukan oleh Departemen SDM terkait dengan program prioritasDiscussing activities carried out and will be conducted by the HR Department related to priority programs


8 21/10/2020

Mendiskusikan tentang rencana kegiatan survey ACHI (kesehatan budaya di organisasi) dalam rangka implementasi budaya AKHLAKDiscussing the plan of ACHI survey activities (cultural health in the organization) to implement AKHLAK culture

Tim Departemen SDMTim ACT ConsultingIbu Kumala Insiwi Suryo

9 22/10/2020 Mendiskusikan dashboard riskDiscuss dashboard risk

Komite Audit – Ibu Ratna & Bp. TaufikKomite Pemantau Manajemen Risiko – Ibu Ratih & Ibu YunitaKomite Pengawasan GCG & Mutu – Bp. Toto & Bp Agus RiyadiKNR – Ibu Kumala Insiwi Suryo

10 12/11/2020 Mendiskusikan tentang RKAP yang terkait dengan MSDMDiscussing RKAP related to MSDM

Bp. Hironimus HilapokBp. Yusuf WiyonoIbu Kumala Insiwi Suryo

11 16/11/2020 Mendiskusikan tentang usulan penyempurnaan Struktur OrganisasiDiscussing proposed Organizational Structure improvements


12 4/12/2020

Mendiskusikan tentang: • Manajemen Talenta• EVP• Road Map Program Pengembangan BUMN• Struktur Organisasi • Implementasi AKHLAK • Komitmen disabilitasDiscussing about: • o Talent Management• o EVP• o Road Map of SOE Development Program• o Organizational Structure • o Implementation of AKHLAK • o Disability commitment

Bp. Agus KariantoTim Departemen SDMBp. Hironimus HilapokBp. Yusuf WiyonoIbu Kumala Insiwi Suryo

13 8/12/2020

Menyampaikan tanggapan KNR tentang Manajemen Talenta, dan Struktur OrganisasiDelivering KNR’s response on Talent Management and Organizational Structure

Bp. Agus KariantoTim Departemen SDMBp. Yusuf WiyonoIbu Kumala Insiwi Suryo

14 30/12/2020

Mendiskusikan tentang penyempurnaan Struktur Organisasi dan strategi penempatan SDMnyaDiscussing about improvement of Organizational Structure and strategy to position its persons

Bp. Yusuf WiyonoIbu Kumala Insiwi SuryoIbu Kurnia Turrahmi

Rekapitulasi Kehadiran Anggota KNR pada Rapat Tahun 2020Recapitulation of NRC Members’ Attendance at the 2020 Meeting

NamaName

JabatanPosition


Jumlah KehadiranNumber of

Attendance%

Hironimus Hilapok Dewan Komisaris - Ketua KNRBoC – Chairman of NRC 14 5 36%

Yusuf Wiyono Anggota KNRNRC Member 14 9 64%

Kumala Insiwi Suryo Anggota KNRNRC Member 14 14 100




Kebijakan Remunerasi Bagi Komite KNRPemberian remunerasi diberikan kepada anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris dengan merujuk pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 016/DK-AK/2020 tentang Pengangkatan Sdri. Kumala Insiwi Suryo sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Untuk anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan remunerasi

1. Memahami aspirasi Direksi tentang pengelolaan SDM PT Adhi Karya (Persero) Tbk

2. Memahami program utama untuk menyempurnakan sistem pengelolaan SDM PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang sesuai dengan aspirasi KBUMN, yaitu:

3. Internalisasi budaya AKHLAK4. Penyempurnaan implementasi Sistem Manajemen Talenta5. Pengembangan EVP/Employee Value Proposition6. Memberikan pandangan terhadap implementasi awal

sosialisasi dan internalisasi budaya AKHLAK.7. Memberikan pandangan terhadap proses penyempurnaan

implementasi Sistem Manajemen Talenta.8. Memberikan pandangan terhadap penyempurnaan Struktur

Organisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.9. Melakukan analisis terhadap usulan Komisaris dan Direksi

anak perusahaan, yaitu PT APP/Adhi Persada Properti dan PT APG/Adhi Persada Gedung.

10. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan pada RKAP 2021 bidang manajemen SDM.

Kebijakan Suksesi Direksi

Dewan Komisaris juga telah menyusun kebijakan mengenai suksesi Direksi yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di Perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Perseroan.

Penilaian Kinerja Oleh Dewan Komisaris

Competency Development

Training and education information can be found in the Company Profile in this Annual Report.

Remuneration Policy for NR CommitteeRemuneration is given to the Committee members who are not members of the Board of Commissioners by referring to the Decree of the Board of Commissioners No. 016/DK-AK/2020 concerning Appointment of Kumala Insiwi Suryo as a Member of Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

For members of the Board of Commissioners who become Committee’s Chairman/Members, there is no additional income from the position other than income as a member of the Board of Commissioners.

Duty Implementation of Nomination and Remuneration Committee

1. Understand the aspirations of the Board of Directors on HR management of PT Adhi Karya (Persero) Tbk

2. Understand the main programs to improve the HR management system of PT Adhi Karya (Persero) Tbk in accordance with KBUMN aspirations, namely:

3. Internalization of AKHLAK culture4. Improved implementation of Talent Management System5. EVP/Employee Value Proposition Development6. Provide a view on the initial implementation of socialization

and internalization of AKHLAK culture7. Provide a view on the process of improving the

implementation of the Talent Management System8. Provide views on the improvement of the Organizational

Structure of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.9. Analyze the proposal of Commissioners and Directors of

subsidiaries, namely PT APP/Adhi Persada Properti and PT APG/Adhi Persada Gedung.

10. Evaluate and provide input on RKAP 2021 in the field of HR management.

Succession Policy of Board of Directors The Board of Commissioners has also prepared a policy on the succession of Directors that aims to maintain the continuity of regeneration process or cadreization of leadership in the Company in order to maintain business sustainability and long-term goals of the Company.

Performance Assessment by the Board of Commissioners



Dasar Hukum

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan OJK No. 35 tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik bahwa fungsi Sekretaris Perusahaan adalah memberikan informasi terkini tentang peraturan pasar modal dan menyediakan akses kepada investor untuk mendapatkan informasi tentang Perseroan.

Kriteria Sekretaris PerusahaanSesuai dengan POJK No.35/POJK.04/2014, Sekretaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan paling kurang:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum;2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang hukum,

keuangan dan tata kelola perusahaan;3. Memahami kegiatan usaha emiten atau Perusahaan publik;4. Dapat berkomunikasi dengan baik; dan 5. Berdomisili di Indonesia.

Organ Pendukung DireksiSupporting Organs Of The Board Of DirectorsDalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Direksi dibantu oleh organ di bawah Direksi, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal.


Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) merupakan pihak penghubung yang menjembatani kepentingan antara Perseroan dengan pihak eksternal, terutama dalam menjaga persepsi publik atas citra Perusahaan. Sebagai salah satu organ pendukung, Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan pemegang saham, regulator, dan Pemangku Kepentingan lainnya serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan- undangan di bidang pasar modal.

In carrying out its functions, duties and responsibilities, especially related to the implementation of the principles of Good Corporate Governance, the Board of Directors is assisted by organs under the Board of Directors, namely Corporate Secretary and the Internal Control Unit.

Corporate Secretary is a liaison party that bridges the interests between the Company and external parties, especially in maintaining public perception of the Company’s image. As one of the supporting organs, Corporate Secretary plays an important role in facilitating communication between the Company’s organs, the relationship between the Company and shareholders, regulators, and other Stakeholders and ensuring the Company’s compliance with capital market regulations.

Legal Basis

Law No. 8 of 1995 on Capital Market and Law No. 21 of 2011 on Financial Services Authority, and OJK Regulation No. 35 of 2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies stating that the function of Corporate Secretary is to provide up-to-date information on capital market regulations and provide access to investors to obtain information about the Company.

Corporate Secretary CriteriaIn accordance with POJK No.35/POJK.04/2014, the Corporate Secretary must meet the requirements of at least:

1. Able to perform legal actions;2. Have knowledge and understanding in the field of law,

finance and corporate governance;3. Understand the business activities of issuers or public

companies;4. Well-communicated; and5. Domiciled in Indonesia.



Profil Pejabat Sekretaris Perusahaan

ADHI telah melaporkan penunjukan Sekretaris Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia serta mempublikasikan penunjukan ini di media massa nasional pada tanggal 15 Oktober 2014. Sesuai dengan peraturan OJK No. 35/ POJK.04/2014, Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Nama / Name Parwanto Noegroho

Jabatan / Position Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary

Dasar Hukum / Legal Basis

Surat Keputusan Direksi Nomor: 014-6/2019/385 tanggal 10 September 2019 tentang Alih Tugas Pejabat Manajerial, dan Surat Persetujuan Pengangkatan Corporate Secretary oleh Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No: 068/DK-AK/2019 tanggal 27 September 2019.Decree of the Board of Directors Number: 014-6/2019/385 dated September 10, 2019 concerning Transfer of Duties of Managerial Official, and Approval Letter of Appointment of Corporate Secretary by the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No: 068/DK-AK/2019 dated September 27, 2019.

Periode Jabatan / Term of Office 1 Oktober 2019 – Sekarang1 October 2019 – Present



Cepu, Jawa Tengah, 19 April 1969Cepu, Central Java, 19 April 1969


Domisili / Domicile Kabupaten Sleman, DIY, IndonesiaRegency of Sleman, DIY, Indonesia

Riwayat Pendidikan / Education History

• S1 Teknik Sipil Kontruksi Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 1993.• S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Jakarta tahun 2018.• Bachelor’s degree in Civil Engineering Construction, University Sebelas Maret Surakarta in 1993• Master of Management of Gadjah Mada University Jakarta in 2018


• 2015: Auditor Teknik SPI PT Adhi Karya (Persero) Tbk.• 2015-2016: Manager Pelatihan dan Pengembangan SDM PT Adhi Karya (Persero) Tbk.• 2016-2019: GM Departemen SDM PT Adhi Karya (Persero) Tbk. • 2019-sekarang: Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk• 2015: Engineering Auditor of SPI, PT Adhi Karya (Persero) Tbk.• 2015-2016: HR Training and Development Manager of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.• 2016-2019: GM of HR Department,f PT Adhi Karya (Persero) Tbk. • 2019-present: Corporate Secretary, PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Profile of Corporate Secretary

ADHI has reported the appointment of Corporate Secretary to Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange and published this appointment in national mass media on October 15, 2014. In accordance with OJK Regulation No. 35/ POJK.04/2014, Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors.




Tugas1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan stakeholders secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan

4. Sebagai penghubung (liaison officer);5. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang

persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;

6. Menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru atau anggota Direksi baru;

7. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Tanggung Jawab 1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris

untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan

4. Sebagai penghubung antara perseroan dengan pemegang saham perseroan, OJK, dan Pemangku Kepentingan lainnya

5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundangan-undangan.

6. Tidak mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan perseroan.

7. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

8. Membuat laporan berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi Corporate Secretary kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.


Duties 1. Follow the development of capital market, especially the

prevailing regulations in the field of Capital Market;2. Provide information required by the Board of Directors and

Board of Commissioners/Board of Trustees and stakeholders periodically and/or at any time if requested;

3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of corporate governance

4. As liaison officer;5. Ensure that the Company complies with the regulations on

disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles;

6. Conduct an introductory program for new members of the Board of Commissioners or new members of the Board of Directors;

7. Organizing and storing company documents, including but not limited to the Register of Shareholders, Special List and minutes of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Commissioners and GMS.

Responsibilities1. Following the development of Capital Market, especially

the prevailing laws and regulations in Capital Market2. Provide input to the Board of Directors and Board of

Commissioners to comply with the provisions of the laws and regulations in the field of Capital Market

3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of corporate governance

4. As a liaison between the Company and the Company’s shareholders, OJK, and other Stakeholders

5. Maintain the confidentiality of documents, data and information that are confidential except in order to fulfill obligations in accordance with the laws and regulations or otherwise specified in the laws and regulations.

6. Not take personal advantage either directly or indirectly, which is detrimental to the Company.

7. Attend education and/or training in order to improve knowledge and understanding to help the implementation of their duties.

8. Make periodic reports at least 1 (one) time in 1 (one) year regarding the implementation of corporate secretary functions to the Board of Directors and penetrated to the Board of Commissioners.



Pelaksanaan Tugas Tahun 2020Sesuai Job Description Corporate Secretary, bersama ini adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 yang terkait dengan stakeholders antara lain:1. Menyelenggarakan Kegiatan Penandatanganan Kesepakatan

Bersama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Republik Indonesia pada 24 Januari 2020;

2. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Publikasi dan Agenda Setting Kementerian BUMN pada 21 Februari 2020;

3. Menyelenggarakan Perayaan Hari Ulang Tahun Perusahaan ke 60 pada 11 Maret 2020;

4. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 pada tanggal 4 Juni 2020;

5. Melakukan pendampingan Peresmian Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada untuk Rujukan COVID-19 secara daring pada 8 Juni 2020;

6. Dengan BUMN terkait, menyelenggarakan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo pada 9 September 2020;

7. Menyelenggarakan Investor Gathering secara daring pada 6 Oktober 2020;

8. Menyelenggarakan Seremoni Penyambungan Bentang Panjang Dukuh Atas LRT Jabodebek dan Penerimaan 3 Rekor MURI untuk U-Shape Girder LRT Jabodebek pada 11 November 2020;

9. Dengan BUMN terkait, menyelenggarakan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dan Penjaminan Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen pada 13 November 2020;

Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Kedudukan Sekretaris Perusahaan di Perseroan berada di bawah Direktur Utama. Pada tahun 2020, Departemen Sekretaris Perusahaan didukung oleh 28 pegawai.

Position of Corporate Secretary

The position of Corporate Secretary in the Company is under the President Director. By 2020, the Corporate Secretary Department was supported by 28 employees.


DirekturDirector

Secretaris PerusahaanCorporate Secretary

Struktur Organisai Sekretaris PerusahaanOrganizational Structure of the Corporate Secretary

Duty Implementation in 2020In accordance with the Corporate Secretary Job Description, the followings are the activities of the Corporate Secretary during 2020 related to stakeholders, among others:1. Conducted a Signing of Cooperation Agreement with

Deputy Attorney General for State Administrative Court Affairs (JAMDATUN) of Attorney General of the Republic of Indonesia on January 24, 2020;

2. Held Coordination Meeting on Publication and Agenda Setting of Ministry of SOEs on February 21, 2020;

3. Held the Company’s 60th Anniversary Celebration on March 11, 2020;

4. Held Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2019 on June 4, 2020;

5. Assist online Inauguration of Gadjah Mada University Academic Hospital for COVID-19 Referral on June 8, 2020;

6. With related SOEs, held the Signing of Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Toll Road Concession Agreement on September 9, 2020;

7. Held an online Investor Gathering on October 6, 2020;8. Held a Long Span Connection Ceremony of Jabodebek

LRT and Acceptance of 3 MURI Records for Jabodebek LRT U-Shape Girder on November 11, 2020;

9. With the relevant SOEs, held the Signing of Toll Road Concession Agreement and Yogyakarta-Bawen Toll Road Project Guarantee on November 13, 2020;

10. Conducted a review of Taman Mini Station and Jabodebek LRT Train Trial by Minister of Transportation Budi Karya Sumadi on November 15, 2020;



10. Melakukan pendampingan Tinjauan Stasiun Taman Mini dan Uji Coba Kereta LRT Jabodebek oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 15 November 2020;

11. Melakukan Pendampingan Tinjauan Progres Pembangunan Stasiun Dukuh Atas LRT Jabodebek sebagai Prasarana Transportasi Terintegrasi wilayah Dukuh Atas oleh Menteri Perhubungan pada 29 November 2020;

12. Menyelenggarakan Public Expose Tahunan secara daring pada 15 Desember 2020.

Selain kegiatan tsb. di atas, kami juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin dengan rincian sbb.:1. Melakukan disclosure sesuai dengan yang dipersyaratkan

oleh peraturan bidang Pasar Modal.2. Melaksanakan Media Relation (pers release) dan temu

wartawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.3. Melakukan pemutakhiran berita ADHI melalui website ADHI,

website IDX, website OJK, portal Kementerian BUMN dan melalui sosial media ADHI dengan akun @adhikaryaID di Twitter, Instagram dan Facebook, dan Youtube.

4. Meluncurkan aplikasi Majalah ADHI “beyond construction” yang terbit 2 bulanan berikut e-magazine yang dapat diakses di Android dan AppStore.

5. Menyusun Laporan Tahunan ADHI.6. Memantau harga saham sepanjang tahun 2020, melakukan

evaluasi dan memberikan masukan bagi Direksi terhadap hal-hal yang mempengaruhi harga saham.

7. Memberikan respon setiap permintaan otoritas Pasar Modal atas berbagai informasi terkait Perseroan.

8. Mendukung pelaksanaan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat RI.

9. Melaksanakan dan mengkoordinir Rapat Direksi.10. Melaksanakan program pengenalan Direksi Baru.11. Mengadministrasikan dokumen perusahaan sesuai Anggaran

Dasar, seperti daftar pemegang saham sepanjang tahun 2020, Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris.

12. Melaksanakan Assessment GCG Tahun Buku 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan score 84,71.

13. Melakukan penyaluran dana Program Kemitraan dan melaksanakan kegiatan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2020.

14. Melaksanakan kegiatan General Service dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan perusahaan.

Selama tahun 2020, corporate secretary juga telah melaksanakan pertemuan dengan para analyst/investor untuk memberikan informasi tentang perkembangan ADHI yaitu sebanyak 141 kali. ADHI juga telah menerima penghargaan sebanyak 5 kali atas keberhasilan dan kinerja yang baik sepanjang tahun 2020.

11. Assisted Progress Review of Jabodebek LRT Construction in Dukuh Atas Station as integrated transportation infrastructure in Dukuh Atas area by Minister of Transportation on November 29, 2020;

12. Held online Annual Public Expose on December 15, 2020.

In addition to the above activities, we also carried out routine activities with details as follows:1. Conducted disclosure in accordance with the requirements

of the regulation in the field of Capital Market.2. Carried out Media Relation (press release) and meeting

journalists in accordance with the needs of the company.3. Updated ADHI news through ADHI website, IDX website,

OJK website, Ministry of SOE portal and through ADHI social media with @adhikaryaID accounts on TWITTER, INSTAGRAM and FACEBOOK, and YOUTUBE.

4. Launched ADHI Magazine application “beyond construction” published 2 months following e-magazine that can be accessed on ANDROID and AppStore.

5. Prepared ADHI Annual Report.6. Monitored the share price throughout 2020, evaluated

and provided input for the Board of Directors on matters affecting the share price.

7. Responded to every request of the Capital Market authority for various information related to the Company.

8. Supported the implementation of the Working Meeting/Hearing Meeting of the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

9. Implemented and coordinated the Board of Directors Meeting.

10. Implemented the introduction program of New Board of Directors.

11. Administered company documents in accordance with the Articles of Association, such as the list of shareholders throughout 2020, minutes of the Board of Directors Meeting, Meeting of the Board of Commissioners, and Joint Meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners.

12. Conducted GCG Assessment for Fiscal Year 2019 by the Audit Board of Finance and Development (BPKP) with a score of 84.71.

13. Disbursed Partnership Program funds and carried out Community Development (PKBL) and Corporate Social Responsibility (CSR) activities in 2020.

14. Carried out General Service activities in order to support the smooth running of the Company’s activities.

During 2020, Corporate Secretary has also held meetings with analysts/investors to provide information about the development of ADHI, namely 141 times. ADHI has also received the award 5 times for its success and good performance throughout 2020. One of the proudest award is the three MURI Records awarded



Dimana salah salah satu yang paling membanggakan adalah penghargaan tiga buah Rekor MURI yang dianugerahkan kepada ADHI atas teknologi U-Shape Girder LRT Jabodebek yang diserhkan saat Seremoni Penyambungan Bentang Panjang Dukuh Atas LRT Jabodebek.

Pengembangan KompetensiInformasi pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan di buku Laporan Tahunan ini.

to ADHI for Jabodebek LRT U-Shape Girder technology that was unveiled during Ceremony of Dukuh Atas’ Long Span Connection of Jabodebek LRT.

Competency DevelopmentInformation on competency development for Corporate Secretary throughout 2020 can be seen in the Company Profile section of this Annual Report.



Audit internal merupakan bagian dari pengendalian internal, yang secara garis besar bertujuan membantu manajemen merealisasikan objektif/sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan dan pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Proses audit internal Perusahaan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan anggota manajemen lainnya serta seluruh personil Perseroan, yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam membangun sistem pengendalian intern yang baik, maka SPI mengaplikasikan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko sebagai basis model pemeriksaan yang dilakukan. Manfaat yang akan diperoleh SPI apabila menggunakan risk based audit approach, antara lain SPI akan lebih efisien & efektif dalam melakukan fungsi audit dan pengawasan.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan, SPI memerankan sebuah aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi Persetoan. Pelaksanaan proses pengawasan dan audit harus mampu membantu Perseroan mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan Perusahaan yang baik.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) diangkat oleh Direksi berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris apabila Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai pengawas internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama, dan jika pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Direktur Utama perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, maka Direktur Utama memberikan tanggapan atau disposisi secara tertulis, untuk segera ditindaklanjuti oleh SPI.

Satuan Pengawasan InternalInternal Control Unit

Internal audit is part of internal control, which in general aims to help management realize its objectives through adequacy examinations and process implementation of internal control, risk management and corporate governance. The Company’s internal audit process is conducted by the Internal Control Unit (SPI).

Internal control is a process designed and carried out by the Board of Commissioners, Board of Directors and other management members and all personnel of the Company, aimed at providing adequate assurance in achieving effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting and compliance with applicable laws and regulations.

In establishing a good internal control system, SPI applies the principles of GCG and risk management as the basis in conducting the inspection model. When using risk-based audit approach, SPI will obtain some benefits such as better efficiency and effectiveness in performing audit and supervising functions.

In the process of implementing supervision, SPI conducts an independent, objective and consultative activity designed to provide added value and improve the Company’s operations. The implementation of supervision and audit process should be able to help the Company achieve its objectives by implementing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management process, adequacy of control and good management of the Company.

The Party Appointing and Dismissing Head of Internal Audit

The Head of Internal Control Unit (SPI) is appointed by the Board of Directors based on the Company’s internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners. President Director may dismiss the Head of SPI after obtaining the Board of Commissioners’ approval if the Head of SPI does not meet the requirements as an internal controller and/or fails or is incapable of carrying out the duties.

The Head of SPI is directly responsible to the President Director, and if the accountability submitted to the President Director requires further explanation, the President Director will provide written response or disposition for SPI to immediately follow up.



Profil Kepala Audit Internal

Pada tahun 2020 Kepala Satuan Pengawasan Internal dijabat oleh Wiyono

Nama / Name Wiyono

Jabatan / PositionKepala Satuan Pengawasan InternHead of Internal Control Unit

Periode Jabatan / Term of Office 23 Desember 2015 – Sekarang23 December 2015 – Present



Trenggalek, Jawa Timur, 6 September 1963Trenggalek, East Java, 6 September 1963


Domisili / Domicile Jakarta Selatan, DKI Jakarta, IndonesiaSouth Jakarta, Indonesia


S1 Teknik Sipil Konstruksi, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, Indonesia, Tahun 1989.Bachelor’s degree in Civil Engineering Construction, Sepuluh November Institute of Technology, Surabaya, Indonesia, 1989


• Kepala Satuan Pengawas Internal PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Tahun 2015 – sekarang• Komisaris PT. Adhi Persada Beton, Tahun 2016-Sekarang.• Komisaris PT. Adhi Persada Property, Tahun 2015-2016.• Asisten Direktur Produksi Konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Tahun 2015 – 2015.• Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Tahun 2014 – 2015.• Kepala Satuan Pengawas Internal PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Tahun 2014 – 2014.• Auditor Kantor Pusat Divisi SPI PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Tahun 2013 – 2014.• Manajer Business Development Divisi BD Konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Tahun 2012 – 2013• Penugasan di PT ADHICON Persada, Tahun 2009 – 2012.• Pelaksana Estimating dan Pemasaran Wilayah DKI Jakarta, 2001 – 2002.• Kepala Perwakilan Aceh, Tahun 2000 – 2002.• Kepala Proyek (Project Manager), Tahun 1999 – 2000.• Head of Internal Control Unit, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, 2015 – present• Commissioner of PT Adhi Persada Beton, 2016-Present• Commissioner of PT Adhi Persada Property, 2015-2016• Assistant Director of Construction Production of PT Adhi Karya (Persero) Tbk, 2015 – 2015• Head of Construction Division III, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, 2014 – 2015• Head of Internal Control Unit of PT Adhi Karya (Persero) Tbk, 2014 – 2014.• Auditor of SPI Division Head Office of PT Adhi Karya (Persero) Tbk, 2013 – 2014• Business Development Manager of BD Construction Division, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, 2012 – 2013• Assignment at PT ADHICON Persada, 2009 – 2012• Estimator and Marketing for DKI Jakarta Region, 2001 – 2002• Head of Aceh Representative, 2000 – 2002• Project Manager, 1999 – 2000

Sertifikasi / Certification Qualified Internal Auditor (QIA)

Profile of Head of Internal Audit

In 2020, Head of Internal Control Unit is Wiyono




DirekturDirector

Satuan Pengawasan InternInternal Audit Unit

Kedudukan Satuan Pengawasan Internal di PerusahaanPosition of Internal Control Unit in the Company

Kedudukan SPI dalam struktur organisasi perusahaan berada di bawah Direktur Utama. Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Tahun 2020, SPI didukung oleh 11 pegawai dengan rincian 1 oarng kepala SPI, 1 orang sekretaris dan 9 orang auditor.

Sertifikasi Profesi AuditorPegawai SPI juga dibekali dengan sertifikasi auditor dengan berbagai tingkatan.

No NamaName

Pendidikan FormalFormal education

Sertifikasi IA (Level Saat ini)IA Certification (Current Level)

KeteranganRemarks

1 Wiyono S1. Teknik Sipil / Civil Engineering QIA / QIA Ka. SPI/ Head of SPI

2 Aji Lukmanto S1. Akuntansi / Accounting QIA / QIA Auditor

3 Ari Wibawanto S1. Teknik Sipil / Civil Engineering Lanjutan IA / Advance IA Auditor

4 Andika Sandra M. S1. Teknik Sipil / Civil Engineering Dasar IA / Basic IA Auditor

5 Budi Yulianto S1. Teknik Sipil / Civil Engineering Dasar IA / Basic IA Auditor

6 Barsi Imaningsih D3. Akuntansi / Accounting QIA / QIA Auditor

7 Wahyudi Alfathoni S1. Teknik Sipil / Civil Engineering Lanjutan IA / Advance IA Auditor

8 Wisapto Atmojo S1. Teknik Sipil / Civil Engineering Lanjutan IA / Advance IA Auditor

9 Istiningsih S1. Akuntansi / Accounting Dasar IA/ Basic IA Auditor

10 Zaenal Effendi S1. Teknik Sipil, S2. Magister Hukum/ Civil Engineering, Master’s degree of Law Dasar IA, CRMP/ Basic IA, CRMP Auditor

The SPI position in the Company’s organizational structure is under President Director. The Head of SPI is directly responsible to President Director. In 2020, SPI is supported by 11 members consisting of one SPI head, one secretary and nine auditors.

Certification of Professional AuditorSPI members are also equipped with auditor certification at various levels.



Kode Etik Internal Audit

Internal Audit harus menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Auditor

1. Integritas Menguatkan kepercayaan sebagai dasar bagi kehandalan

atas setiap judgement2. Objektivitas Menunjukan objektivitas dan professional ketika

mengumpulkan, mengevaluasi dan melaporkan informasi kegiatasn atau proses yang sedang diuji, penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya

3. Kerahasiaan Auditor Internal menghargai nilai dan pemilikan informasi

yang mereka terima dan tidak memaparkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang berwenang keciali bila diwajibkan untuk melakukan itu berdasarkan tuntutan hukum atau profesi

4. Kompetensi Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan

pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Internal Audit

Tugas dan Tanggung JawabUnit Audit Internal atau disebut juga Satuan Pengawasan Intern (SPI) melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Audit Charter yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama dengan sepengetahuan Ketua Komite Audit (Anggota Dewan Komisaris Independen). Proses audit secara umum adalah kombinasi yang terintegrasi dari kegiatan konsultasi dengan penilaian dengan fokus audit pada pengelolaan risiko dan pengukuran kontrol internal yang terdiri dari:

1. Kegiatan operasi, memberikan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi Perseroan, termasuk tujuan kinerja, keuntungan, dan pengamanan sumber daya maupun asset organisasi.

2. Kegiatan pengendalian/pengelolaan keuangan, memberikan penilaian terhadap pengelolaan keuangan antara lain penyajian, pengungkapan, pengalokasian hak dan kewajiban, penilaian dan pengamanan aset.

3. Kegiatan kepatuhan/Evaluasi Internal Kontrol, memberikan penilaian terhadap rancangan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan prosedur yang ada untuk memastikan kepatuhan hukum, peraturan, dan kebijakan lainya baik dari Internal Perseroan maupun dari regulator atau pihak eksternal lainnya.

Kewajiban Internal Audit berkewajiban untuk:

1. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam memonitor dan meningkatkan pengendalian manajemen, corporate

Internal Audit Code of Conduct

Internal Audit must implement and uphold the Auditor basic principles:

1. IntegrityStrengthening trust as the basis for the reliability of each judgement

2. ObjectivityDemonstrating objectivity and professionalism when collecting, evaluating and reporting information on the activities or processes being examined, balanced assessment of all relevant conditions and unaffected by own or others’ interests in making decisions

3. ConfidentialityAn Internal Auditor respects the value and ownership of the received information and does not disclose such information without the consent of relevant authorities except when required to do based on lawsuits or professional requirements.

4. CompetencyAn Internal Auditor applies the knowledge, expertise and experience required in the implementation of Internal Audit duties.

Duties and ResponsibilitiesInternal Audit Unit or also called Internal Control Unit (SPI) performs duties and responsibilities in accordance with the Audit Charter that has been determined by the President Director and acknowledged by Chairman of Audit Committee (Member of the Board of Independent Commissioners). The audit process in general is an integrated combination of consulting and assessment activities with an auditing focus on risk management and internal control measurement that consists of:

1. Operating activities, providing an assessment of the effectiveness and efficiency of the Company, including the objectives of performance, profit, and security of resources and assets of the organization.

2. Financial control/management activities, providing assessment of financial management, among others, presentation, disclosure, allocation of rights and responsibilities, valuation and security of assets.

3. Internal Control Evaluation/Compliance activities, providing assessment of the design and implementation of control activities and procedures to ensure compliance with laws, regulations, and other policies within the Company and from regulators or other external parties.

Responsibilities

Internal Audit is responsible to:

1. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in monitoring and improving management control and



governance PT Adhi Karya (Persero) Tbk., mendorong efektifitas unit-unit corporate governance, proses pengendalian manajemen, manajemen risiko, implementasi etika bisnis, dan pengukuran kinerja organisasi.

2. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan rekomendasi agar kegiatan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atas pencapaian tujuan dan sasaran usaha secara efesien, efektif dan ekonomis.

3. Mengarahkan kebijakan manajemen terhadap tindak lanjut perubahan lingkungan, risiko bisnis yang muncul. dan hal-hal lain yang mempengaruhi hasil dan kinerja PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

4. Mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan untuk menciptakan nilai tambah PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

5. Melakukan pemeriksaan dan memberikan saran tindaklanjut bagi upaya-upaya manajemen operasional dalam mengembangkan sistim pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.

6. Melakukan monitoring atas pelaksanaan saran tindaklanjut yang dibuat oleh KAP, Internal Audit dan Institusi pemeriksaan lain.

Wewenang Internal Audit1. Memperoleh informasi dan data dari seluruh karyawan PT

Adhi Karya (Persero) Tbk., untuk keperluan penugasan audit. Dengan wewenang ini, Internal Audit berhak melihat semua dokumen dan catatan, meminta keterangan dari setiap karyawan, dan meninjau seluruh gedung, fasilitas, serta aktiva PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Setiap karyawan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. berkewajiban memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya secara efisien, efektif dan profesional.

2. Melakukan audit atas badan usaha afiliasi dan pihak-pihak yang terkait dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (seperti Yayasan, Anak Perusahaan, Joint Operation). Audit kepada pihak ketiga terbatas pada konfirmasi dan klarifikasi baik secara administratif maupun fisik dilapangan.

3. Mengalokasikan sumberdaya audit yang memiliki kecukupan kompetensi, knowledge dan Integritas. menentukan fokus. ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit. Jika dipandang perlu, Internal Audit memiliki wewenang untuk mendapatkan saran dari tenaga profesional diluar PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Komite Audit / Komisaris dan dukungan pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal.

4. Melakukan konsultasi dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama serta berkoordinasi dengan Komisaris, melalui Komite Audit.

5. Melakukan review atas konsep Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta proposal proyek guna pemberian rekomendasi kepada manajemen.

corporate governance of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.; and encouraging the effectiveness of corporate governance units, management control processes, risk management, implementation of business ethics, and measurement of organizational performance.

2. Conduct inspections, assessments and recommendations to PT Adhi Karya (Persero) Tbk. for the achievement of business objectives and goals efficiently, effectively and economically.

3. Direct management policies to follow-up environmental changes, emerging business risks and other aspects affecting the results and performance of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

4. Identify opportunities to improve the savings, efficiency and effectiveness of operational implementation to create added value of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

5. Conduct inspections and provide follow-up advice for operational management efforts in developing management control systems to achieve the Company’s goals and objectives.

6. Conduct monitoring on the implementation of follow-up suggestions from KAP, Internal Audit and other audit institutions.

Internal Audit Authority1. Obtain information and data from all employees of PT Adhi

Karya (Persero) Tbk., for the purposes of audit assignment. With this authority, Internal Audit has the right to view all documents and records, request information from each employee, and review all buildings, facilities, and assets of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Every employee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. is obliged to provide information and data required by the Internal Audit in carrying out its duties efficiently, effectively and professionally.

2. Conduct auditing to affiliated business entities and parties related to PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (such as Foundation, Subsidiaries, Joint Operation). Auditing to third parties are limited only for confirmation and clarification both administratively and physically in the field.

3. Allocate audit resources that have adequacy of competence, knowledge and integrity, focus, scope and schedule of audits, as well as applying techniques deemed necessary to achieve audit objectives. If deemed necessary, Internal Audit has the authority to obtain advice from professionals outside of PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Audit Committee/Commissioner and support from optimal utilization of Information Technology.

4. Conduct consultations and submit reports to the President Director and coordinate with the Commissioner, through Audit Committee.

5. Review the concept of the Company’s Long Term Plan (RJPP) and Company’s Work Plan and Budget (RKAP) as well as project proposals to provide recommendations to management.



Standar Pelaksanaan Pekerjaan Internal AuditDalam melaksanakan pekerjaannya, Internal Audit PT Adhi Karya (Persero) Tbk, mengacu pada berbagai pedoman yang terdapat dalam berbagai standar professional audit internal yaitu:

1. Standar Audit Internal PT Adhi Karya (Persero) Tbk2. Kode Etik dari The Intsitute Of Internal Auditor Inc;

sebagaimana telah diendorse oleh Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor

3. Standar Internal Audit dai The Institute Of Internal Auditor Inc., sebagaimana direkomendasikan oleh FK SPI BUMN/D

4. Khusus dalam rangka audit atas akuntansi keuangan perusahaan, mengacu pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan InternPendidikan dan pelatihan yang diperuntukan bagi anggota SPI merupakan sarana peningkatan kompetensi dalam hal pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas, sepanjang 2020 SPI mengikuti seminar, pendidikan dan/atau pelatihan sebagai berikut:

No NamaName

JabatanPosition


Name Of Training/Workshop/Conference/Seminar

Lembaga PenyelenggaraOrganizing Institution

Waktu Dan Tempat

Time And Venue

1 Andika Shandra Hannaga M. Auditor Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar

Basic Internal Audit Training

YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit)

Educational Foundation Internal Audit

Jakarta, 20 Jan s.d. 01 Feb 2020

2 Budi Yulianto Auditor

1. Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar 2. Webinar : Menyingkap Lirikan Mata Di Ruang

Viryual3. Basic Internal Audit Training4. Webinar: Unveiling Eye Glances In Virtual Space



Jakarta, 20 Jan s.d. 01 Feb 2020



Jakarta, 26 Sep 2020

3 Zaenal Effendi Auditor Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar Basic Internal Audit Training



Jakarta, 24 Agt s.d. 5 Sept 2020

4


Auditor Internal Auditor Of Iso 37001:2016 Training (Based On 19011:2011) Sprint Consultant Jakarta, 30 Juni

2020

5


Auditor Interpretation Clause Of Iso 37001:2016 Training (Anti Bribery Management System) Sprint Consultant Jakarta 12 Mei

2020

Implementation Standards of Internal Auditing In carrying out its work, Internal Audit of PT Adhi Karya (Persero) Tbk refers to various guidelines contained in various internal audit professional standards, such as:

1. Internal Audit Standards of PT Adhi Karya (Persero) Tbk2. Code of Conduct of the Intsitute of Internal Auditor Inc.; as

recommended by the Qualified Internal Auditor Certification Board

3. Internal Audit Standard from the Institute of Internal Auditor Inc., as recommended by FK SPI BUMN/D

4. Specifically in auditing the Company’s financial accounting, referring to the applicable Financial Accounting Standards Guidelines (PSAK).

Competency Development of Internal Control UnitEducation and training program for SPI members is a means of improving competence in terms of knowledge and understanding to help the implementation of tasks. Throughout 2020, SPI attended seminars, education and/or training as follows:



Pelaksanaan Tugas Tahun 2020

Secara keseluruhan tahun 2020 merencanakan 12 kegiatan audit, dalam perjalananya terjadi beberapa perubahan kegiatan Audit karena adanya permintaan khusus Direktur Utama untuk melakukan audit sesuai rekomendasi BPK dan adanya pergantian Direktur utama serta beberapa direksi, secara jumlah kegiatan audit semula direncanakan ada 12 kegiatan Audit realisasinya terlaksana 13 kegiatan Audit.

Kegiatan selain audit ini dilakukan untuk meningkatkan keahlian Auditor (Training sertifikasi, seminar serta short course) beberapa rencana training tidak dapat kami lakukan karena kondisi pandemi Covid 19, disamping itu SPI juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya mendorong peningkatan kualitas internal Control maupun pengamanan aset dan juga pencegahan dari Tindakan Froud. Secara keseluruhan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a) Pendampingan Audit BPK b) Pendampingan Audit KAP c) Asesment GCG

Dalam rangka peningkatan kualitas internal Control (Soft Control) SPI di berikan tugas untuk meng organisir proses sertifikasi ISO 37001-2016, sertifikatnya telah kita dapatkan pada tanggal 2 September 2020 Kegiatan pembinaan SPI anak perusahaan kami lakukan setelah KAP menyelesaikan kegiatan Audit dengan tujuan agar tidak mengganggu SPI anak perusahaan dalam pendampingan audit KAP, pembinaan yang kami lakukan adalah mengevaluasi dengan memberikan masukan secara langsung dalam meeting/ diskusi untuk membahas PKAT Rencana Kerja dan evaluasi atas pelaksanaan audit.

Implementation of Duties in 2020

Overall in 2020, 12 audit activities were planned to be conducted. Although, there were several changes in the activities due to a special request from President Director to conduct audits as recommended by BPK, and due to changes in Board of Directors. Finally, the Unit has realized 13 audit activities.

Activities other than auditing are carried out to improve the expertise of auditors such as certification training, seminars and short courses. Some training plans could not be realized due to Covid-19 pandemic. In addition, SPI has also carried out other activities to improve quality internal control, secure assets, and prevent freud acts. The overall activities are as follows: a) BPK Audit Assistance b) KAP Audit Assistance c) GCG Assessment

In order to improve the quality of internal Control (Soft Control), SPI is assigned to organize the certification process of ISO 37001-2016, which we obtained on September 2, 2020. SPI assistance in our subsidiaries was conducted after KAP completed audit activities in order to not interfering subsidiaries’ SPI in assisting KAP audit. The assistance was to evaluate through providing input directly in meetings/discussions about PKAT Work Plan and evaluation of audit implementation.



Akuntan publik merupakan organ eksternal Perusahaan yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Penunjukan Akuntan PublikPenunjukan Akuntan Publik dilakukan melalui mekanisme RUPS, dimana RUPS memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menentukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.

Perseroan telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (member of RSM) untuk melakukan perkerjaan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020. Penunjukan dan persetujuan dilakukan pada RUPS Tahunan tanggal 4 Juni 2020.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perseroan dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7, Lampiran Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Akuntan Publik Public Accountant

Public accountant is an external organ of the Company that serves to provide opinions related to the suitability of the presentation of the Company’s financial statements to the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.

Public Accountant Appointment PolicyThe appointment of a Public Accountant is carried out through the GMS mechanism, where the GMS gives full power to the Board of Commissioners to determine the Public Accountant who will conduct an audit of the Company’s financial statements.

The Company has approved the appointment of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (member of RSM) to conduct auditing services of the Company’s Financial Statements for Fiscal Year 2020. The appointment and approval was conducted in the Annual General Meeting of Shareholders on June 4, 2020.

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

The Management is responsible for the presentation of the Company’s financial statements and complies with the prevailing SAK in Indonesia as determined by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and Decree of Chairman of Capital Market - Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam-LK), which is now Financial Services Authority (OJK), No. VIII.G.7, Attachment to Decree No. KEP-347/BL/2012, dated June 25, 2012, concerning Guidelines for Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.



Akuntan Publik dan Biaya Periode 5 Tahun TerakhirPublic Accountants and Fees for the Last 5 Years

Tahun BukuFiscal Year

Kantor Akuntan PublikPublic Accountant Firm

AkuntanAccountant

JasaServices

Biaya (Rp/termasuk PPn)

Fees (Rp/including VAT)

2020Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)

Benny Andria (Akuntan Utama)




• Auditing Annual Report of Partnership and Community Development Program Implementation

1.375.000.000


Benny Andria (Akuntan Utama)




• Auditing Annual Report of Partnership and Community Development Program Implementation

1.320.000.000


Rusli (Akuntan Utama)

• Laporan Keuangan Perseroan• Audit Penglolaan Dana Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan• Financial Statements of the Company• Auditing Fund Management

of Partnership and Community Development Program

1.210.000.000

2017 Hertanto, Grace, Karunawan Hertanto (Akuntan Utama)

• Laporan Keuangan Perseroan• Audit Pengelolaan Dana Program



858.000.000

2016 Hertanto, Grace, Karunawan Hertanto (Akuntan Utama)

• Laporan Keuangan Perseroan• Audit Pengelolaan Dana Program



770.000.000

Jasa Lain yang Diberikan

Pada tahun 2020, Kantor Akuntan Publik Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (member of RSM) telah memberikan jasa antara lain :1. Jasa Audit Umum Atas Laporan Keuangan PT Adhi Karya

(Persero) Tbk Untuk Periode 3 Bulan yang Berakhir Pada 31 Maret 2020. Imbal jasa yang diberikan adalah sebesar Rp.715.000.000,- (Termasuk PPN 10%).

2. Jasa Pendampingan Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020. Imbal jasa yang di berikan adalah sebesar Rp.385.000.000,- (Termasuk PPN 10%)

Other Services

In 2020, Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (member of RSM) has provided services such as:

1. General Audit Service on Financial Statements of PT Adhi Karya (Persero) Tbk for 3-month period ended on March 31, 2020. The nominal amount of fee was IDR715,000,000 (including 10% VAT).

2. Assistance Services for Issuance of Sustainable Bond III Adhi Karya Phase I Year 2020. The nominal amount of fee was IDR385,000,000 (including 10% VAT)



Pengelolaan risiko di lingkungan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. mengacu pada visi dan misi serta mempertimbangkan perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Untuk itu, diperlukan pengelolaan semua risiko secara sistematis, terstruktur dan komprehensif dalam rangka meningkatkan kepastian tercapainya tujuan dan sasaran Perusahaan, baik dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Bahwa pengelolaan risiko diperlukan dalam rangka penguatan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terutama terkait dengan penegakan praktik bisnis yang sehat dan memberikan nilai tambah yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Bahwa ADHI berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor Per-01/MBU/2011, wajib menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan korporasi, harus mempertimbangkan risiko usaha.

2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:• membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah

Direksi; atau• memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan

relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil risiko dan

penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan.

Saat ini ADHI dalam penerapan manajemen risikonya telah berpedoman pada standar internasional ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines.

Kebijakan Manajemen RisikoADHI telah menyusun kebijakan penerapan manajemen risiko yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Kebijakan tersebut mengatur penerapan manajemen risiko Perseroan yang mengacu pada SNI ISO 31000. Isi dari kebijakan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. menerapkan sistem Manajemen Risiko berbasis standar SNI ISO 31000:2018, yang diintegrasikan ke dalam semua proses bisnis dan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan tujuan untuk menciptakan dan melindungi nilai perusahaan.


Risk management within PT Adhi Karya (Persero) Tbk. refers to the vision and mission and considers environmental changes both externally and internally of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Therefore, it is necessary to manage all risks systematically, structuredly and comprehensively in order to increase the certainty of achieving the Company’s goals and objectives, both in the Company’s Long-Term Plan (RJPP) and the Company’s Work plan and Budget (RKAP).

That risk management is necessary in order to strengthen the implementation of good corporate governance (GCG) principles, especially related to the enforcement of sound business practices and provide added value in accordance with the expectations of stakeholders.

That ADHI based on Article 25 of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number Per-01/MBU/2011, must implement the following:

1. The Board of Directors, in any corporate decision/action, shall consider business risks.

2. The Board of Directors shall establish and implement an integrated corporate risk management program that is part of the implementation of the GCG program.

3. The implementation of risk management programs can be done, by:• establish a separate work unit under the Board of

Directors; or• assign existing and relevant work units to carry out risk

management functions.4. The Board of Directors shall submit a risk profile report and

its handling in conjunction with the Company’s periodic reports.

Currently, in the application of risk management ADHI has been guided by the international standard ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines.

Risk Management PolicyADHI has developed a policy on the implementation of risk management as stated in the Decree of the Board of Directors of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. The policy governs the application of risk management of the Company which refers to SNI ISO 31000. The contents of the risk management policy are as follows:

1. PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. implements a Risk Management system based on SNI ISO 31000:2018 standard, which is integrated into all business processes and in accordance with Good Corporate Governance with the aim of creating and protecting the company’s values.



2. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam memastikan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pengendalian risiko oleh Direksi dan manajemen melalui management review atas:• Pelaksanaan strategi dan risiko strategis perusahaan

secara berkala.• Pemantauan atas tindak lanjut temuan dan rekomendasi

yang disampaikan oleh regulator, audit internal dan audit eksternal melalui Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu, dan Komite Pemantau Good Corporate Governance dan Legal.

• Direksi bersama-sama dengan manajemen melakukan review secara berkala terhadap pelaksanaan strategi perusahaan dalam kegiatan operasional maupun non operasional berdasarkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal.

3. Integrasi proses manajemen risiko dilakukan berdasarkan risk based thinking approach dimulai dari penetapan visi, misi, RJPP, RKAP, KPI dan pelaksanaan seluruh proses bisnis termasuk pengambilan keputusan untuk lebih menjamin ketercapaian sasaran dengan target-target kinerjanya.

4. Manajemen memfasilitasi sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi penerapan sistem Manajemen Risiko berbasis standar SNI ISO 31000:2018.

Peran Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Penerapan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Perseroan. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Perusahaan. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif dan efisien.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Perusahaan. Direksi harus menetapkan Risk Appetite perusahaan sebagai batasan risiko bisnis yang tidak boleh dilampaui dengan diketahui oleh Dewan Komisaris.

2. The Board of Commissioners is responsible for ensuring monitoring of the effectiveness of implementation of internal control systems and risk control by Board of Directors and management through a management review of:• Implementation of the Company’s strategic strategy and

risk periodically.• Monitoring of follow-up findings and recommendations

submitted by regulators, internal audits and external audits through the Audit Committee, Risk and Quality Management Monitoring Committee, and Good Corporate Governance and Legal Monitoring Committee.

• The Board of Directors together with management conducts periodic reviews of the implementation of the company’s strategy in operational and non-operational activities based on internal control policies and procedures.

3. Process integration of risk management is conducted through risk-based thinking approach starting from the determination of vision, mission, RJPP, RKAP, KPI and the implementation of all business processes including decision making to better ensure the achievement of targets with their performance targets.

4. Management facilitates the resources needed to meet the implementation of Risk Management system based on SNI ISO 31000:2018 standard.

Active Role of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Implementation of Risk ManagementThe Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for the effectiveness of the implementation of Risk Management in the Company. Therefore, the Board of Commissioners and Board of Directors must understand the risks faced by the Company and provide clear direction, actively supervise and mitigate and develop a culture of Risk Management in the Company. In addition, the Board of Commissioners and Board of Directors must also ensure an adequate organizational structure, establish clear duties and responsibilities in each unit, and ensure the adequacy of quantity and quality of human resources to support the effective and efficient implementation of Risk Management.

The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for ensuring the implementation of Risk Management is adequate in accordance with the characteristics, complexity and profile of the Company’s Risk. The Board of Directors shall establish the Company’s Risk Appetite as a maximum limitation of business risk that should be known by the Board of Commissioners.



Penetapan Risk Appetite & Risk TolerancePenetapan Risk Appetite (Selera Risiko) dan Risk Tolerance (Toleransi Risiko) dalam pengelolaan manajemen risiko, merupakan standar yang digunakan dalam menentukan sikap terhadap risiko (risk attitude) berupa batasan tingkat risiko (amount of risk) yang dapat diterima oleh Pemilik Risiko. Selera Risiko dan Toleransi Risiko (Risk Appetite and Risk Tolerance) PT Adhi Karya (Persero) Tbk. telah ditetapkan oleh Dewan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk melalui Surat Keputusan Direksi.

Pada penetapan Risk Appetite (Selera Risiko) dan Risk Tolerance (Toleransi Risiko) ini juga ADHI telah menyusun parameter-parameter risiko yang digunakan untuk pengelolaan dan asesmen manajemen risiko. Parameter ini disusun berdasarkan 5 lini bisnis perusahaan (Jasa Konstruksi, Energi, Industri, Properti dan Investasi) dan dikelompokkan ke dalam 9 kategori risiko yaitu Risiko Strategis, Investasi, Pemasaran, Produksi, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), Legal, IT, dan QHSE.

Prosedur Manajemen RisikoProsedur manajemen risiko dibuat sebagai landasan dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan ADHI, serta untuk memastikan agar pengelolaan risiko korporasi Adhi dapat berlangsung secara sistematis dan terstruktur, dan mencapai sasaran yang diinginkan. Prosedur dan Petunjuk Kerja manajemen risiko yang telah disusun terdiri dari :

1. Prosedur Implementasi Manajemen Risiko2. Prosedur Management Review Meeting berbasis Risiko (MRM)3. Prosedur Pengelolaan Manajemen Risiko4. Prosedur Asesmen Manajemen Risiko

Penanggung Jawab Penerapan Manajemen RisikoPenanggung jawab penerapan manajemen risiko ADHI berada di bawah Departemen Portofolio Bisnis & Manajemen Risiko (PBMR) yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan. Di dalam Departemen Portofolio Bisnis & Manajemen Risiko (PBMR) terdapat Biro Manajemen Risiko sebagai unit dan pemilik fungsi Manajemen Risiko Korporat.

Sesuai dengan Manual Manajemen Risiko, Biro Manajemen Risiko selaku fungsi manajemen risiko yang berada di perusahaan memiliki fungsi penerapan manajemen risiko berbasis standar SNI ISO 31000:2018 sesuai kebijakan dan prosedur pada Manual Manajemen Risiko. Biro Manajemen Risiko sebagai fungsi manajemen risko memiliki tanggung jawab dan wewenang antara lain:

1. Mengembangkan dan memelihara keefektifan Manual Manajemen Risiko perusahaan.

2. Menyiapkan rancangan perencanaan penerapan manajemen risiko perusahaan, baik rencana strategis sebagai bagian dari RJPP maupun program kerja untuk menjadi bagian dari RKAP.

Determination of Risk Appetite & Risk Tolerance

Determination of Risk Appetite and Risk Tolerance in the management of risk management, is a standard used in determining the attitude to risk (risk attitude) in the form of a limit on the level of risk (amount of risk) that can be accepted by the Risk Owner. Risk Appetite and Risk Tolerance of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. have been determined by the Board of Directors of PT Adhi Karya (Persero) Tbk through the Decision Letter of the Board of Directors.

In determining Risk Appetite and Risk Tolerance, ADHI has also developed risk parameters used for risk management and assessment. This parameter is based on 5 business lines of companies (Construction Services, Energy, Industry, Property and Investment) and grouped into 9 risk categories namely Strategic Risk, Investment, Marketing, Production, Finance, Human Resources (HR), Legal, IT, and QHSE.

Risk Management ProceduresRisk management procedures are established as a basis in the implementation of risk management in the ADHI environment, as well as to ensure that Adhi’s corporate risk management can take place systematically and structuredly, and achieve the desired objectives. Procedures and Guidelines for risk management that have been prepared consist of:

1. Risk Management Implementation Procedure2. Risk-based Management Review Meeting (MRM) Procedure3. Risk Management Management Procedures4. Risk Management Assessment Procedure

Person In Charge of Risk Management ImplementationThe person in charge of implementation of ADHI risk management is under the Department of Business Portfolio & Risk Management (PBMR), which is responsible to the Director of Finance. Within the Department of Business Portfolio & Risk Management (PBMR) there is a Risk Management Bureau as a unit and owner of the Corporate Risk Management function.

In accordance with the Risk Management Manual, Bureau of Risk Management as a risk management function located in the company has the function of implementing risk management based on SNI ISO 31000:2018 standards in accordance with the policies and procedures in the Risk Management Manual. Bureau of Risk Management as a function of risk management has responsibilities and authorities, among others:

1. Develop and maintain the effectiveness of the company’s Risk Management Manual.

2. Prepare a draft planning for the implementation of risk management of the company, both strategic plans as part of RJPP and work programs to be part of the RKAP.



3. Mengkoordinir implementasi rencana penerapan manajemen risiko perusahaan.

4. Menjadi fasilitator dan katalisator dalam pelaksanaan proses manajemen risiko terintegrasi di setiap Unit Pengelola Risiko.

5. Mengevaluasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaan proses manajemen risiko di setiap Unit Pengelola Risiko dan membuat pelaporannya.

6. Membuat rencana tindak lanjut perbaikan penerapan manajemen risiko perusahaan termasuk pelaksanaan proses manajemen risko di setiap Unit Pengelola Risiko berdasarkan hasil evaluasi.

7. Mengkomunikasikan dan mengkoordinir tindak lanjut perbaikan oleh Unit dan Fungsi terkait selaku Unit Pengelola Risko.

Di setiap unit kerja baik pada bagian Operasional, Supporting dan Anak Perusahaan juga terdapat unit manajemen risiko yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen risiko di lingkungannya masing-masing. Unit manajemen risiko ini terdiri dari risk owner yaitu pemilik risiko yang merupakan Kepala Satuan Kerja di setiap tingkatan organisasi, mulai dari Korporat hingga Proyek, yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk mengelola risiko. Risk treatment owner merupakan seluruh jajaran pada Unit Pengelola Risiko yang membantu Pemilik Risiko mengelola berbagai risiko yang mempengaruhi ketercapaian sasaran dan target-target kinerja. Risk officer sebagai peran fungsional untuk memfasilitasi (daily coaching) para risk owner di setiap satuan kerja dalam menjalankan proses manajemen risiko di unitnya masing-masing.

Berkenaan dengan hal tersebut, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk telah membentuk Risk Champion Team (RCT) dan membuat program kerja Tim Akselerasi dari Departemen PBMR dengan Tim Counterpart dari Unit Kerja dan Anak Perusahaan sebagai tim kerja, yang didukung oleh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Mutu (KPMRM).

Tim akselerasi ini bertujuan untuk meningkatkan maturitas manajemen risiko PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan visi sebagai berikut:

1. Menghasilkan Risk Profile Korporat, Departemen, dan Proyek.2. Meningkatkan budaya sadar risiko.3. Memaksimalkan fungsi manajemen risiko sebagai second line

of defence.4. Tersedianya informasi yang berkualitas atas rencana sisa

RKAP 2020.5. Terselenggaranya RKAP 2021 berbasis risiko.

Ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Risk Champion Team antara lain;

1. Risk Champion Team merupakan tim yang memperkuat tugas pokok dan fungsi para Risk Owner, Risk Treatment Owner, dan Risk Officer serta berkewajiban memastikan pelaksanaan manajemen risiko di setiap unit kerja

3. Coordinate the implementation of the Company’s risk management implementation plan.

4. Be a facilitator and catalyst in the implementation of an integrated risk management process in each Risk Management Unit.

5. Evaluate the implementation of the Company’s risk management and risk management processes in each Risk Management Unit and make its reporting.

6. Make a follow-up plan to improve the implementation of risk management of the company including the implementation of risk management process in each Risk Management Unit based on the evaluation results.

7. Communicate and coordinate follow-up improvements by the Unit and related Functions as a Risk Management Unit.

In each unit of work both in the Operational, Supporting and Subsidiaries, there is also a risk management unit responsible for the implementation of risk management in their respective environments. This risk management unit consists of a risk owner who is the Head of Task Force at every level of the organization, from Corporate to Project level, who has the authority and power to manage risks. Risk treatment owner is a whole range of Risk Management Unit that helps Risk Owners manage various risks that affect the achievement of targets and performance targets. Risk officer has a functional role to facilitate (daily coaching) the risk owner in each task force in carrying out the risk management process in their respective units.

In this regard, PT Adhi Karya (Persero) Tbk has formed a Risk Champion Team (RCT) and created an Acceleration Team work program from PBMR Department with a Counterpart Team from the Work Unit and Subsidiaries as a working team, supported by members of Quality and Risk Management Monitoring Committee (QRMMC).

This acceleration team aims to increase the maturity of risk management of PT Adhi Karya (Persero) Tbk, with the following vision:

1. To generate Corporate, Department, and Project Risk Profiles;2. To improve risk aware culture;3. To maximize the function of risk management as a second

line of defence4. Availability of quality information on the remaining plans of

RKAP 2020;5. To achieve RKAP 2021’s risk-based implementation.

The scope of duties and responsibilities of Risk Champion Team include;

1. Risk Champion Team is a team that strengthens the main tasks and functions of risk owners, risk treatment owners, and risk officers and is obliged to ensure the implementation of risk management in each work unit.



2. Risk Champion Team bersama-sama Risk Owner, Risk Treatment Owner, dan Risk Officer wajib membuat program kerja pelaksanaan manajemen risiko yang mencakup tiga hal pokok, yaitu: kapabilitas, integrasi, dan budaya

3. Melakukan koordinasi dengan Komite Risiko dan Audit untuk melakukan evaluasi dan improvement pelaksanaan program kerja, serta melaporkannya kepada Direksi secara berkala

4. Secara periodik meminta saran dan masukan kepada Komite Risiko dan Audit untuk peningkatan kualitas pelaksanaan manajemen risiko

5. Masa tugas Risk Champion Team berakhir pada saat level maturtas manajemen risiko perusahaan telah mencapai level “mature

Sampai dengan saat ini, Tim Akselerasi dan Tim Counterpart telah menghasilkan; Penyusunan 9 Kategori Risiko untuk Korporat, 7 Kategori Risiko untuk Departemen, dan proyek, Pemetaan proses bisnis per lini bisnis, Risk register berdasarkan proses bisnis, Prototype indikator parameter baik kualitatif maupun kuantitatif (on-going), dan Risk register RKAP 2021

Roadmap Manajemen RisikoDalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, maka manajemen risiko menyusun roadmap penerapan manajemen risiko yang digunakan sebagai instrumen yang akan memandu tahapan pengembangan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan korporasi, serta sebagai dasar bagi perencanaan pengelolaan risiko setiap tahunnya.

Roadmap Manajemen risiko ini dibuat berdasarkan kerangka maturitas manajemen risiko ADHI, dan terdiri dari beberapa tahapan serta fokus bidang yang telah tercantum di dalam Manual Manajemen Risiko ADHI sebagai acuan dalam menetapkan strategi, dan program kerja. Terdapat empat fokus bidang di dalam roadmap, yaitu pengembangan Infrastruktur, Kapabilitas, Integrasi, dan Budaya Risiko.

a. Infrastruktur Manajemen Risiko1. Program Digitalisasi (Adhi e-risk)

Di tahun 2021 ini akan melanjutkan pembuatan Adhi e-Risk. Biro Manajemen Risiko telah bekerjasama dengan Biro IT dan Kesisteman dalam pembuatan konsep dan aplikasi dari sistem Enterprise Risk Management (ERM) yang akan diterapkan oleh perusahaan. Dimana fokus kepada perkuatan sistem informasinya melalui perkuatan flow proses dan data yang terintegrasi. Kondisi saat ini berada dalam tahapan harmonisasi dengan program KBUMN. Dengan digitalisasi ini diharapkan dapat memudahkan para Risk Owner dalam menggunakan Manajemen Risiko sebagai alat pengendalian serta pengambilan keputusan.

2. Review dan Melaksanakan Kajian Roadmap Manajemen RisikoBerdasarkan Roadmap Manajemen Risiko yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 ADHI merencanakan untuk melakukan kajian atau peninjauan kembali terhadap

2. Risk Champion Team with Risk Owner, Risk Treatment Owner, and Risk Officer, must create a risk management implementation work program that covers three main things, namely: capability, integration, and culture.

3. Coordinating with Risk and Audit Committee to evaluate and improve the implementation of the work program, as well as report it to the Board of Directors periodically.

4. Periodically seeking advice and input to the Risk and Audit Committee to improve the quality of risk management implementation.

5. Term of service of Risk Champion Team ends when the level of the company’s risk management maturity has reached “mature” level.

To date, the Acceleration Team and Counterpart Team have resulted: Preparation of 9 Risk Categories for Corporate, 7 Risk Categories for Departments and projects, Mapping of business processes per line of business, Risk register based on business processes, Prototype of indicators/parameters both qualitative and quantitative (on-going), and Risk register RKAP 2021.

Roadmap of Risk Management In order to achieve the desired objectives, the risk management develops a roadmap for the implementation of risk management used as an instrument that will guide the development stage of risk management implementation in accordance with the needs of the corporation, as well as the basis for risk management planning annually.

This risk management roadmap is based on ADHI’s risk management maturity framework, and consists of several stages and field focuses that have been listed in the ADHI Risk Management Manual as a reference in setting strategies, and work programs. There are four focus areas in the roadmap, namely infrastructure development, capability, integration, and risk culture.

a. Risk Management Infrastructure1. Digitalization Program (ADHI e-risk)

In 2021, the establishment of ADHI e-Risk will continue. Bureau of Risk Management has cooperated with the IT and Systems Bureau in the creation of concepts and applications of Enterprise Risk Management (ERM) system. The Company will implement it with the focus on strengthening the information system through processed and integrated data flow enhancement. The current condition is in the stage of harmonization with KBUMN program. With this digitalization, it is expected to facilitate Risk Owner in using Risk Management as a tool of control and decision making.

2. Review and Implement Risk Management Roadmap Based on the established Risk Management Roadmap, in 2021 ADHI plans to conduct a review of Risk Management Roadmap of PT Adhi Karya (Persero) Tbk that has been prepared, as a result of positive dynamic changes and the



Roadmap Manajemen Risiko PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang telah disusun, sebagai akibat adanya perubahan dinamis yang positif dan pencapaian rencana penerapan Manajemen Risiko di PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang telah dilaksanakan.

3. Pelaksanaan Asesmen Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko oleh Pihak EksternalTerkait penerapan ISO 31000:2018 di PT Adhi Karya (Persero) Tbk., maka tentunya penilaian akan tingkat kematangan dari penerapan Manajemen Risiko menjadi penting sebagai bagian dari proses identifikasi, analisa dan evaluasi. Dengan adanya proses asesmen maka perusahaan dapat mengetahui posisi perusahaan saat ini, apakah proses implementasi Manajemen Risiko yang dijalankan.

b. Kapabilitas Manajemen Risikoi. Sosialisasi Kebijakan, Manual dan Prosedur terbaru

Manajemen Risiko beserta Risk Appetite & Risk Tolerance Korporat.Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh personil PT Adhi Karya (Persero) Tbk. mengenai Kebijakan, Manual dan Prosedur terbaru Manajemen Risiko, beserta Risk Appetite & Risk Tolerance Korporat. Di mana dalam proses penerapan Manajemen Risiko, dokumen tersebut yang menjadi acuan dasar bagi seluruh unit kerja PT Adhi Karya (Persero) Tbk. agar dapat konsisten dalam melanjutkan penerapan Manajemen Risikonya.

ii. Risk AwarenessRisk Awareness harus tetap dijaga dan dikembangkan agar budaya sadar risiko ini tetap dimiliki setiap insan ADHI. Penerapan budaya sadar risiko ini diterapkan dengan kedisiplinan penyampaian Laporan rutin Manajemen Risiko oleh setiap unit kerja, pengambilan keputusan berbasis risiko, komitmen dari pimpinan terkait penerapan Manajemen Risiko, serta dengan menjaga risk awareness di lingkungan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. terus ditanamkan lewat program kampanye yang sistematis, terstruktur, dan masif untuk mengubah mindset positif terhadap Manajemen Risiko, serta menjadikan budaya sadar risiko sebagai bagian dari budaya perusahaan.

iii. Peningkatan Kapabilitas Manajemen RisikoSalah satu program kerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas para Risk Champion Team yang telah dibentuk, adalah dengan memberikan pembekalan lanjutan dan pelatihan/sertifikasi eksternal, bila diperlukan. Hasil dari pengembangan kapabilitas ini akan tetap dimonitoring dan dilaporkan secara berkala.

iv. Benchmarking Manajemen RisikoPelaksanaan benchmarking manajemen risiko dengan entitas lain yang level maturitas penerapan manajemen risikonya lebih tinggi daripada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk meningkatkan kapabilitas pengelola manajemen risiko perusahaan.

achievement of risk management implementation plans at PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

3. Assessment of Maturity Level of Risk Management Implementation by External PartiesRelated to the implementation of ISO 31000:2018 at PT Adhi Karya (Persero) Tbk., assessment of maturity level of Risk Management implementation becomes important as part of the process of identification, analysis and evaluation. The assessment process will make the Company aware of its current position.

a. Risk Management Capabilitiesi. Dissemination of the latest Policies, Manuals and

Procedures of Risk Management along with Corporate Risk Appetite & Risk Tolerance.The dissemination aims to provide a common understanding to all personnel of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. regarding the latest Policies, Manuals and Procedures of Risk Management, along with Corporate Risk Appetite & Risk Tolerance. In the process of implementing Risk Management, the documents are the basic reference for all work units of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. in order to be consistent in continuing the implementation of risk management.

ii. Risk AwarenessRisk Awareness must be maintained and developed to build a risk-aware culture among ADHI people. The application of this risk-aware culture is applied by the discipline of submitting regular Report on Risk Management by each work unit, risk-based decision making, commitment from leaders related to the implementation of Risk Management, as well as by maintaining risk awareness within PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Risk awareness continues to be instilled through a systematic, structured, and massive campaign program to change the positive mindset towards Risk Management, as well as make the risk-aware culture part of the company’s culture.

iii. Improved Risk Management CapabilitiesOne of the work programs that will be done to improve the capabilities of the Risk Champion Team that has been formed, is to provide advanced briefing and external training / certification, if needed. The results of this capability development will still be monitored and reported periodically.

iv. Risk Management BenchmarkingRisk management benchmarking with other entities whose maturity level of risk management implementation is higher than PT Adhi Karya (Persero) Tbk. will improve the capabilities of the Company’s risk management manager.



c. Integrasi Manajemen Risikoi. Pelaksanaan Asesmen Internal Manajemen Risiko

Terkait penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Unit Kerja PT Adhi Karya (Persero) Tbk., maka tentunya penilaian akan tingkat kematangan dari penerapan Manajemen Risiko menjadi penting sebagai bagian dari proses identifikasi, analisa dan evaluasi. Dengan adanya proses asesmen internal, Adhi dapat mengetahui pelaksanaan Manajemen Risiko di seluruh Unit Kerja saat ini.

ii. Pembuatan RKAP Berbasis RisikoDalam perumusan RKAP diperlukan adanya kajian manajemen risiko supaya korporasi dapat memperkirakan potensi munculnya risiko yang nantinya dapat mempengaruhi ketercapaian sasaran korporasi. RKAP Berbasis Risiko dibuat untuk melengkapi dasar informasi yang berguna untuk proses penentuan sasaran dan pengambilan keputusan. RKAP Berbasis Risiko akan di-review secara berkala.

d. Budaya Manajemen Risiko

i. Dashboard Manajemen RisikoPembuatan dashboard manajemen risiko yang menampilkan peta risiko, risk summary, dan risk register, serta kondisi risiko dibandingkan dengan target kinerja.

ii. FGD antara Risk Champion Team dan Risk Officer dengan Biro Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Terkait dengan akselerasi penerapan dan pengelolaan manajemen risiko, diperlukan adanya diskusi-diskusi lanjutan antara Risk Champion Team termasuk Risk Officer dengan unit manajemen risiko korporat. FGD ini dilakukan agar tujuan dan pengelolaan manajemen risiko selalu selaras dan on the track sesuai dengan roadmap manajemen risiko. Selain itu, secara berkala dilakukan diskusi bersama dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko untuk mengkalibrasi tingkat keefektivitasan penerapan manajemen risiko dan menyelaraskannya berdasarkan Aspirasi para Pemegang Saham.

Profil Risiko ADHI ADHI menyadari bahwa risiko telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnis yang dijalankan Perseroan. Dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi kestabilan Perseroan, yang tentu saja melekat pada semua aktivitas dan pengambilan keputusan dalam menjalankan bisnis. Untuk itu ADHI telah mempersiapkan profil risikonya yang terdiri dari Peta Risiko dan Risk Register Korporasi, dengan menampilkan risiko negatif (ancaman) maupun risiko positif (peluang). Peta risiko merupakan suatu gambaran kondisi risiko yang mendeskripsikan seluruh posisi risiko dalam suatu diagram. Risk Register (Daftar Risiko) adalah rekaman informasi mutakhir dari risiko yang telah teridentifikasi.

c. Risk Management Integrationi. Internal Assessment Implementation of Risk

Management Related to Risk Management implementation within the Work Unit of PT Adhi Karya (Persero) Tbk., the assessment of the maturity level of the implementation of Risk Management becomes important as part of the process of identification, analysis and evaluation. With the internal assessment process, Adhi can know the implementation of Risk Management in all work units today.

ii. Establishment of Risk-Based RKAPIn formulating RKAP, risk management review is required so that the corporation can estimate the potential emergence of risks that can later affect the achievement of corporate targets. Risk-Based RKAP is created to complement the useful information basis for the process of goal setting and decision making. Risk-Based RKAP will be reviewed periodically.

d. Risk Management Culturei. Risk Management Dashboard

Creation of a risk management dashboard that displays a risk map, risk summary, and risk register, as well as risk conditions compared to performance targets.

ii. FGD between Risk Champion Team and Risk Officer with Risk Management Bureau and Risk Management Monitoring Committee Related to the acceleration of risk management implementation, further discussions are required among Risk Champion Team including risk officers and corporate risk management unit. This FGD is carried out so that the objectives and implementation of risk management are always aligned and on the track with the roadmap of risk management. In addition, discussions were regularly held in conjunction with Risk Management Monitoring Committee to calibrate the level of effectiveness of risk management implementation and align it with the shareholders’ aspiration.

ADHI Risk Profile ADHI realizes that risk has become an integral part of every business process in the Company. The impact of such risks can significantly affect the stability of the Company, which of course is inherent in all activities and decision making in conducting business. Therefore, ADHI has prepared its risk profile consisting of Risk Map and Corporate Risk Register, by displaying negative risk (threat) and positive risk (opportunity). A risk map is an overview of risk conditions that describes all risk positions in a chart. Risk Register is an up-to-date record of identified risks.



Dalam hal ini baik Peta Risiko dan Risk Register disusun berdasarkan 9 kategori risiko, yaitu Risiko Strategis, Investasi, Pemasaran, Produksi, Keuangan, SDM, Legal, Teknologi Informasi (IT) dan QHSE.

RisikoRisks

MitigasiMitigation

Risiko Strategis / Strategic Risk

risiko yang mempengaruhi ketercapaian sasaran strategis perusahaan dalam rencana jangka, pendek, menengah, dan panjangRisks That Affect The Achievement of The Company’s Strategic Objectives in Short, Medium, and Long-Term Plans

Melakukan analisa komprehensif, menyusun inisiatif strategis perusahaan, dan business Continuity Plans Conducting Comprehensive Analysis, Developing Strategic Initiatives of The Company, and Business Continuity Plans

Risiko Investasi / Investment Risk

Risiko tidak tercapainya sasaran dalam pelaksanaan corporate action terkait rencana investasiRisk of Not Achieving The Target in The Implementation of Corporate Action Related to Investment Plans

Melakukan kajian kelayakan investasi, payback strategy, sensivity analysis dan exit strategy, serta membentuk komite investasiConduct Investment Feasibility Studies, Payback Strategies, Sensivity Analysis And Exit Strategies, As Well As Establish Investment Committees

Risiko Pemasaran / Marketing Risks

Persaingan usahaBusiness competition

Kajian level of confidence atas rencana perolehan kontrak, due diligence terhadap seluruh tahapan, menggunakan teknologi dan inovasi terbaruAssessment of the level of confidence in the contract acquisition plan, due diligence on all stages, using the latest technology and innovations

Kepuasan PelangganCustomer Satisfaction

Memastikan standarisasi layanan dan diferensiasi produk yang excelent dan kompetitif, dengan mengoptimalkan bisnis intelegenceEnsure service standardization and product differentiation that excellent and competitive, by optimizing business intelligence

Risiko Produksi / Production Risk

Mutu (kualitas pekerjaan), dan Metode kerja tidak sesuaiQuality (quality of work) and Method of work are not appropriate

Melakukan sertifikasi dan skill laborConducting certification and labor skills

Pemilihan MitraPartner Selection

Due Diligence (uji tuntas) atas calon mitra/partner kerja sama untuk mengetahui kapabilitas, kompetensi dan performance dari segi teknisDue Diligence on prospective partners/cooperative partners to know the capabilities, competencies and performance in terms of technical aspects

Risiko Keuangan / Financial Risks

Cash Flow Operasi negatifNegative Operating Cash Flows

Pemanfaatan NCLMempercepat penagihan/ factoring (anjak piutang) ke bank/ instansi keuangan lainnyaNCL UtilizationAccelerate billing/factoring to other banks/financial institutions

Penurunan gross marginDecrease in gross margin

Mengoptimalkan QC, dan dihubungkan dengan kinerja proyek• Mencegah terjadinya lost time, dan 5R dengan produktifitas dan efisiensi proyek• Melakukan holdpoint secara berkalaOptimizing QC, and linked to project performance• Preventing lost time, and 5R with project productivity and efficiency• Performing holdpoints periodically

Keterbatasan working capitalLimitations of working capital

Memanfaatkan Leverage Subkon/Supplier dengan menghitung cost of moneyUtilizing Subcontract/Supplier Leverage by calculating cost of money

Re-strukturisasi AssetAsset Restructuring

Melakukan relaksasi pinjaman atas pokok dan bunga untuk proyek- proyek investasi (prefinancing, dan turnkey)Relaxing loans on principal and interest for investment projects (prefinancing and turnkey)

In this case both the Risk Map and Risk Register are prepared based on 9 risk categories, namely Strategic Risk, Investment, Marketing, Production, Finance, Human Resources, Legal, Information Technology (IT) and QHSE.



Risiko SDM / HR Risks

Man Power Planning

Melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan bagi pegawai sebagai prioritas, serta bekerjasama dengan ALC dan pihak-pihak terkait untuk membangun materi program pengembangan yang sesuai dengan target posisi dan tujuan pengembanganPlanning training needs for employees as a priority, as well as working with ALC and related parties to build development program materials in accordance with position targets and development goals

People Development Program Perencanaan kebutuhan pelatihan bagi pegawai harus disusun sesuai prioritasTraining needs for employees should be planned and prepared according to priorities.

Risiko Legal / Legal Risk

Kontrak dan klaimContracts and claims

Mempersiapkan personil dan struktur organisasi untuk mengakomodasi dan memperkuat legal and compliance, melakukan asesmen secara berkala dengan melibatkan unit kerja terkait, serta melakukan verifikasi terhadap owner, vendor, dan rekananPreparing personnel and organizational structures to accommodate and strengthen legal and compliance, conduct periodic assessments involving related work units, and verify owners, vendors, and partners

Risiko IT / IT Risks

BIM applicationBIM application

Melakukan sertifikasi BIM sesuai yang disyaratkanPerforming BIM certification as required

TeknologiTechnology

Pengendalian lisensi di Kantor Pusat dan komitmen penggunaan software berlisensi pada seluruh departemen operasionalLicensing control at Home Office and commitment to the use of licensed software across all operational departments

Kualitas ITIT Quality

Melakukan action plan terkait atribut kesenjangan untuk memenuhi kriteria maturitas ITPerforming action plans related to gap attributes to meet IT maturity criteria

Risiko QHSE / QHSE Risks

Risiko health services, assurance, safety, dan environmentHealth services, assurance, safety, dan environment risk

Meningkatkan sosialisasi pemahaman K3L kepada SDM di semua level, dan melakukan monitoring, inspeksi dan evaluasai berkala terhadap pelaksanaan SMK3L di semua unit usaha dan proyekImproving the dissemination of K3L understanding to human resources at all levels, and conducting periodic monitoring, inspection and evaluation on the implementation of SMK3L in all business units and projects

Risiko Force MajeurForce Majeur Risk

Melakukan usaha-usaha memutus rantai penyebaran Covid-19 bagi insan ADHIMaking actions to break the chain of COVID-19 spread for ADHI people



Rencana Penerapan Manajemen Risiko ke DepanFuture Plan of Risk Management Implementation

2018

Initial

2019

Repeatable

2020

Defined

2021

Managed

2024

Optimized

Mengacu pada program dan strategi improvement di atas, maka sasaran manajemen risiko PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk tahun 2020 berada di level “Defined”, dan tahun 2021 berada di level “Managed”. Fokus pada peningkatan kualitas Integrasi, Perancangan Kerangka Kerja, Komunikasi dan Konsultasi, Implementasi, Evaluasi, Perbaikan Kerangka Kerja Manajemen Risiko, Lingkup, Konteks dan Kriteria, Identifikasi Risiko, Monitoring dan Review serta Pelaporan Manajemen Risiko.

Referring to the above improvement program and strategy, the risk management target of PT Adhi Karya (Persero) Tbk for 2020 is at the “Defined” level, and in 2021 will be at the “Managed” level. Focus on improving the quality of Integration, Framework Design, Communication and Consultation, Implementation, Evaluation, Improvement of Risk Management Framework, Scope, Context and Criteria, Risk Identification, Monitoring and Review and Risk Management Reporting.



Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 01/ MBU/2011 Pasal 26 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Penerapan Sistem Pengendalian Internal dilakukan pada semua lini bisnis dengan sistem berjenjang dari ujung kegiatan sampai dengan kompilasi pelaporan pada Perseroan. untuk menunjang proses pengendalian korporasi menggunakan ADHIMIS (ADHI Management Information System) yaitu Sistem Pengendalian yang berbasis sistem teknologi dan informasi.

Pengendalian internal untuk setiap lini bisnis dijalankan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi yang dikeluarkan agar dapat mencapai visi dan misi secara optimal dengan mengamankan berbagai macam sumber daya yang dimiliki, sehingga risiko-risiko inheren terkait dengan proses bisnis ADHI dapat diindentifikasi dan dikelola dengan baik dan mampu meminimalisasi hal–hal yang menghambat pencapaian tujuan Perseroan.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian InternalSesuai dengan Committee of Sponsoring Organizations (COSO) serta dalam Standar Profesional Audit Internal (SPAI) 2000 dari The Institute of Internal Auditor (IIA), fungsi Auditor Internal adalah memberi nilai tambah bagi organisasi dengan melakukan penilaian yang obyektif, independen dan relevan serta memberikan kontribusi bagi efektifitas dan efisiensi dari proses-proses governance manajemen risiko dan pengendalian.

Kebijakan pengendalian internal ADHI menyangkut 4 (empat) hal yakni:

1. Kebijakan PemasaranSesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 014-6/042, ketentuan yang diatur meliputi:a. Proses prakualifikasi dilakukan/dikoordinasikan oleh

Divisi Pemasaran Kantor Pusat.b. Proyek sasaran:

• Persentase HPP lebih rendah atau maksimal sama dengan RKAP tahun berjalan;

• Harus ada uang muka minimal 10%;• Cash flow positif melalui cash management.

c. Batasan proyek sasaran sesuai dengan RKAP pemasaran tahun berjalan yang ditinjau setiap bulan.

d. Tata kelola pemasaran akan selalu ditinjau setiap bulan oleh Direktur Operasi masing-masing.

e. Tata kelola pemasaran tidak terbatas hanya pada proyek konstruksi dan EPC, namun juga berlaku untuk proses pemasaran pengembangan bisnis.

Sistem Pengendalian InternInternal Control System

The implementation of the Company’s Internal Control System refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/ MBU/2011 Article 26 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The implementation of Internal Control System is carried out on all lines of business with a tiered system from the end of activities to the compilation of reporting on the Company. To support the corporate control process, ADHIMIS (ADHI Management Information System) is used as a Control System based on technology and information systems.

Internal control for each line of business is carried out in accordance with the Decree of the Board of Directors issued in order to achieve optimal vision and mission by securing a variety of resources owned, so that inherent risks related to ADHI business processes can be identified and managed properly and able to minimize things that hinder the achievement of the Company’s objectives.

Implementation of Internal Control SystemIn accordance with the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) as well as in the Internal Audit Professional Standard (SPAI) 2000 of The Institute of Internal Auditors (IIA), the function of the Internal Auditor is to provide added value for the organization by conducting objective, independent and relevant assessments and contributing to the effectiveness and efficiency of the processes of governance of risk management and control.

ADHI’s internal control policy concerns 4 (four) things, namely:

1. Marketing PolicyIn accordance with the Decree of the Board of Directors Number: 014-6/042, the regulated provisions include:a. The prequalification process is carried out/coordinated

by the Marketing Division of the Head Office.b. Project goals:

• The percentage of HPP is lower or the maximum is equal to the current year’s RKAP;

• There must be a minimum down payment of 10%;• Positive cash flow through cash management.

c. Target project limitations in accordance with the current year’s marketing RKAP reviewed monthly.

d. Marketing governance will always be reviewed monthly by the respective Director of Operations.

e. Marketing governance is not limited to construction projects and EPC, but also applies to business development marketing processes.



f. Untuk proyek sasaran diluar ketentuan di atas, harus terlebih dahulu mendapatkan ijin Direktur Operasinya.

2. Kebijakan ProduksiSesuai dengan SK Direksi No. 014-6/043, tentang kebijakan umum produksi, untuk meningkatkan pengendalian dan efisiensi proses produksi, Direksi menetapkan semua proyek yang diproduksi Perseroan harus memiliki Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) Proyek dan nomor proyek. Progres proyek harus setara/berimbang dengan penerimaan pembayaran.

Pengendalian biaya dilakukan di masing- masing proyek, dengan peninjauan dilakukan setiap bulan oleh unit kerja operasional. Kriteria proyek yang terkendali adalah bila setiap peninjauan Harga Pokok Penjualan (HPP) masih terkendali atau maksimal sama dengan RAP Proyek. Penyimpangan atas pengendalian diberi alert sebagai berikut:• K1, bila progress proyek sudah lebih besar dari cash in.• K2, bila labanya lebih kecil dari RAP, hold point dilakukan

minimal empat kali yaitu maksimal dilakukan pada progress 10%, 25%, 50% dan 90%.

• K3, bila progress proyek lebih kecil dari rencana yang telah ditetapkan.

• K4, bila kualitas dan pengelolaan keamanan (K3L) proyek dibawah rencana yang telah ditetapkan.

3. Kebijakan Pengelolaan KaryawanUntuk mengelola kebutuhan atas tersedianya SDM ADHI yang handal, diatur melalui SK Direksi No: 014-6/044 tentang Kebijakan Pengelolaan Pegawai/Karyawan. Dua hal yang dilakukan untuk memenuhi SDM yakni melalui proses rekrutmen baik secara internal dengan mutasi, promosi ataupun rotasi karyawan. Bila diperlukan, Perseroan bisa melakukan rekrutmen dari luar baik secara langsung atau melalui lembaga penyedia tenaga kerja (outsourcing).Upaya untuk mengembangkan kompetensi karyawan dilakukan melalui pelatihan atau yang sejenisnya yang dikelola oleh divisi SDM atau Human Resources Capital bagi karyawan tetap, sedangkan untuk karyawan tidak tetap dilaksanakan oleh masing-masing divisi. Divisi SDM juga menangani pembayaran gaji karyawan yang besarannya ditetapkan oleh Direksi.

4. Kebijakan KeuanganLaporan keuangan sebuah unit kerja memperlihatkan kinerja unit tersebut. Kinerja keuangan harus dapat diukur dengan sederhana, mudah dan bisa dibandingkan antar unit kerja operasi yang satu dengan unit yang lainnnya. Unsur pokok dari ukuran kinerja adalah tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan ke unit kerja operasi atau disebut juga Return on Equity (ROE ).Realisasi ROE sangat ditentukan 3 (tiga) hal yaitu:• Kemampuan sales dan laba operasi (gross profit) • Efektifitas penggunaan aset (TATO)• Modal

f. For target projects outside the above conditions, must first obtain the permission of the Director of Operations.

2. Production PolicyIn accordance with the Decree of the Board of Directors No. 014-6/043, on the general policy of production, to improve the control and efficiency of the production process, the Board of Directors stipulates that all projects produced by the Company must have a Project Implementation Budget Plan (RAP) and project number. Project progress must be equal to the receipt of payment.Cost control is carried out in each project, with reviews conducted monthly by the operational work unit. The criteria of a controlled project is if each review of the Cost of Sales (HPP) is still under control or the maximum is equal to the Project RAP. Deviations over control are given the following alerts:• K1, when the progress of the project is greater than cash

in.• K2, if the profit is smaller than RAP, hold points are

performed at least four times, the maximum is done at progress 10%, 25%, 50% and 90%

• K3, when the progress of the project is smaller than the planned plan

• K4, if the quality and security management (K3L) of the project under the plan has been set.

3. Employee Management PolicyTo manage the needs for the availability of reliable ADHI human resources, regulated through the Decree of the Board of Directors No: 014-6/044 on Employee Management Policy. Two things are done to meet human resources, namely through the recruitment process either internally with mutation, promotion or rotation of employees. If necessary, the Company can recruit from outside either directly or through an outsourcing agency.

Efforts to develop employee competence are carried out through training or the like managed by the HR division or Human Resources Capital for permanent employees, while for temporary employees are carried out by each division. The HR division also handles the payment of employee salaries whose amount is determined by the Board of Directors.

4. Financial PolicyA work unit’s financial statements show the unit’s performance. Financial performance should be measured simply, easily and can be compared between one operating work unit with another unit. The main element of the performance measure is the rate of return on capital invested into the operating work unit or also called Return on Equity (ROE). ROE realization is determined by 3 (three) things, namely:• Sales capability and operating profit (gross profit) • Effectiveness of asset use (TATO)• Capital



Pengelolaan Arus Kas

1. Unit Kerja Operasi bertanggung jawab penuh atas kelancaran pengelolaan pendanaan (cash flow management). Perencanaan ini meliputi Cash Flow proyek yang sedang dan yang akan dikerjakan unit kerja operasi dalam 1 (satu) tahun berjalan dan kebutuhan kantor unit kerja operasi.

2. Pendanaan proyek akan dilakukan apabila sudah ada kepastian bahwa proyek tersebut sudah mempunyai nomor proyek atau sudah ada ketersediaan dana dari owner (pemberi tugas).• Bagi proyek-proyek yang belum mempunyai kontrak,

maka pengeluaran dana tidak diperbolehkan.• Bagi proyek-proyek yang mempunyai SPK, maka hanya

boleh mengeluarkan dana bagi yang memenuhi format SPK standar, dana tidak akan dikeluarkan bagi yang belum memiliki SPK.

• Bagi proyek-proyek yang sudah mendapat uang muka, maka pengeluaran maksimum adalah sejumlah sisa uang muka dan target progress berikutnya.

3. Kegiatan proyek harus dihentikan bila piutang usaha telah melampaui 2 (dua) bulan.

4. Laba Joint Operation (JO) harus disetorkan kepada masing- masing member setiap 3 (tiga) atau 6 (enam) bulanan.

5. Saldo kas Bank maksimum dibagi dalam 3 (tiga) bagian:• Divisi yang mempunyai sales > 1.5 Triliun sebesar 12

Miliar• Divisi yang mempunyai sales 750 Miliar – 1,5 Triliun

sebesar 8 Miliar• Divisi yang mempunyai sales > 750 Miliar sebesar 5 MiliarPerseroan melakukan Pengendalian Internal melalui Management Review Meeting (MRM) secara periodik dan berjenjang, yaitu satu kali dalam satu minggu untuk tingkat proyek, satu kali dalam satu bulan untuk tingkat Departemen dan Divisi, sedangkan untuk tingkat Korporasi dilakukan review secara triwulanan.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern Dengan Kerangka COSO Sistem pengendalian intern ADHI telah sesuai dengan Internal Control Integrated Framework yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) dan tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi operasional, pelaporan dan kepatuhan.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Perseroan. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut COSO, unsur-unsur pengendalian intern meliputi komponen-komponen sebagai berikut.

Cash Flow Management

1. Operating Work Unit is fully responsible for the smooth management of funding (cash flow management). This plan includes cash flow projects that are and will be carried out by operating work units in 1 (one) year and the needs of office operating units.

2. Project funding will be done if there is certainty that the project already has a project number or there is already the availability of funds from the owner (the assignor).

• For projects that do not have a contract, the expenditure of funds is not allowed.

• For projects that have SPK, it can only issue funds for those who meet the standard SPK format, the funds will not be issued to those who do not have SPK.

• For projects that have received a down payment, the maximum expenditure is the remaining amount of down payment and the next progress target.

3. Project activities must be terminated if the trade receivables have exceeded 2 (two) months.

4. Joint Operation (JO) profit must be deposited to each member every 3 (three) or 6 (six) months.

5. The maximum bank cash balance is divided into 3 (three) parts:• Rp12 Billion for Division that has sales > Rp1.5 Trillion • Rp8 Billion for Division that has sales of Rp750 Billion -

Rp1.5 Trillion• Rp5 Billion for Division that has sales > Rp750 BillionThe Company conducts Internal Control through Management Review Meeting (MRM) periodically and tiered, namely once a week for the project level, once a month for the Department and Division level, while for the Corporate level is conducted a quarterly review.

Conformity of Internal Control System With COSO Framework ADHI’s internal control system is in compliance with the Internal Control Integrated Framework developed by The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), and the internal control objectives based on COSO include operations, reporting and compliance.

Operational objectives relate to the effectiveness and efficiency of operations. The purpose of reporting relates to the interests of financial reporting that meets reliable, timely, transparent criteria and other requirements set by regulators and the Company. While the purpose of compliance relates to the Company’s compliance with laws and regulations.

According to COSO, internal control elements include the following components:



1. Lingkungan pengendalian; 2. Penilaian risiko; 3. Aktivitas pengendalian; 4. Informasi dan Komunikasi; 5. Kegiatan pemonitoran.Dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI dilakukan juga pengujian berjalannya pengendalian intern (internal control) atas cakupan Audit yang terdiri dari Operasional, Akuntansi/Keuangan dan Kepatuhan di samping dilakukannya Audit yang bersinerji dengan fungsi lainnya dalam operasional perusahaan yakni Manajemen Mutu, Safety, Health and Environment (SHE), Risiko dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) yang mengacu pada kerangka COSO.

Sistem Pengendalian Intern Perusahaan merupakan suatu proses pengendalian yang dilaksanakan secara terus menerus oleh Direksi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Perusahaan.

Evaluasi Sistem Pengendalian InternalEvaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal dilakukan dengan beberapa macam kegiatan audit, untuk memastikan efektivitas pengendalian internal tersebut, di antaranya berupa Audit Operasional (Produksi dan Keuangan), Audit Sistem Mutu, Audit Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L), Sistem Audit Teknologi Informasi (IT), Assessment Implementasi Good Corporate Governance (GCG), Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), Performance Excellence Audit Eksternal untuk bidang audit operasional dan akuntansi/keuangan.

Evaluasi yang telah dilakukan ini menjadi salah satu pondasi bagi Perseroan untuk terus melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengendalian yang dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis Perseroan.

1. Environmental control; 2. Risk assessment; 3. Control activities; 4. Information and Communication; 5. Monitoring activities.In the implementation of the examination conducted by SPI, they also conduct testing the running of internal control (internal control) on the scope of Audit consisting of Operations, Accounting / Finance and Compliance in addition to the conduct of audits that are in line with other functions in the company’s operations, namely Quality Management, Safety, Health and Environment (SHE), Risk and Security Management System (SMP) which refers to the COSO framework.

The Company’s Internal Control System is a control process carried out continuously by the Board of Directors, Structural Officials, Functional Officers and Implementers designed to provide adequate confidence in the achievement of the Company’s Vision, Mission, Goals and Objectives.

Internal Control System EvaluationEvaluation of the implementation of internal control system is carried out with several kinds of audit activities, to ensure the effectiveness of internal control, including Operational Audit (Production and Finance), Quality System Audit, Safety Management System Audit, and Occupational and Environmental Health (SMK3L), Information Technology Audit System (IT), Good Corporate Governance (GCG) Implementation Assessment, Superior Performance Assessment Criteria (KPKU), External Performance Excellence Audit for operational audit and accounting/finance.

This evaluation has become one of the foundations for the Company to continue to carry out improvements and improvements to the control system that can improve Company business growth.



Permasalahan Hukum

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perseroan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Perkara PentingImportant Matters

Permasalahan HukumHukum Legal Issues

2020 2019

PerdataCivil

PidanaCriminal

PerdataCivil

PidanaCriminal

PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap / Completed and has a permanent legal force 2 0 2 0

Dalam proses penyelesaian / In the process of completion 3 0 5 0

Jumlah / Total 5 0 7 0

Entitas Anak / Subsidiaies

PT Adhi Persada Properti

Selesai / Completed 0 0 1 0


PT Adhi Persada Beton

Selesai / Completed 0 0 1 0


Jumlah / Total 2 0 5 2

Anak Perusahaan selain yang disebutkan diatas tidak memiliki perkara perdata maupun pidana selama tahun 2019-2020.

Subsidiaries other than those mentioned above have no civil or criminal cases during 2019-2020.

Legal Issues

The problems and/or lawsuits faced by the Company, its subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2020 are as follows:



Daftar Perkara PT Adhi Karya (Persero) TbkThe Company’s List of cases

No. Para Pihak Parties Objek Perkara

Case ObjectStatus Perkara

Case StatusPenggugat/PelawanPlaintiff

Tergugat/TerlawanDefendant

1 PT Adhi Karya (Persero) Tbk

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)

Proyek UBS-IIB and Conveyor SystemUBS-IIB Project and Conveyor System

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).Indonesian National Board of Arbitration

2 PT Adhi Karya (Persero) Tbk

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)

Proyek Jetty, Caol Handling System & Coal Storage beserta fasilitasnyaJetty Project, Coal Handling System & Coal Storage and its facilities

Permohonan Gugatan ADHI tidak dikabulkan oleh Majelis Abiter BANIADHI’s lawsuit application was not granted by Bani Arbitration Center

3 Dewan Gubernur Bank Indonesia

PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur Paket 2 (Pekerjaan Finishing Arsitektur, Interior, dan Site Development)Building Construction of Bank Indonesia Representative Office in East Nusa Tenggara Province Package 2 (Finishing Architectural, Interior, and Site Development Works)

Mahkamah Agung.Supreme Court

4 PT Kaesfape Jaya Shipping


Proyek sungai Musi II di PalembangMusi II River Project in Palembang

Pengadilan TinggiHigh Court

5 PT Aalborg Industri Indonesia


Perkara Proyek PLTU Tanjung SelorTanjung Selor Power Plant Project

Pengadilan Negeri, Permohonan ADHI dikabulkanHigh Court, ADHI’s application was granted

Sepanjang tahun 2020, ADHI tidak menerima sanksi administra-tif dan denda dari regulator.

Throughout 2020, ADHI did not receive administrative sanctions and fines from regulators.

Sanksi AdministrasiAdministrative Sanctions

Akses Informasi Dan Data PerusahaanAccess To Company Information And Data

Komitmen Perseroan dalam menerapkan nilai-nilai GCG, diantaranya melalui keterbukaan informasi baik secara internal maupun eksternal. Pengelolaan dan Keterbukaan akan informasi tentang Perseroan sangat penting dalam membangun citra Perseroan di mata publik khusunya para stakeholder. Oleh karenanya Perseroan berupaya untuk memberikan informasi yang aktual dan bermanfaat dengan memperhatikan ketentuan terkait untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi kegiatan Perseroan yang terkini dan menjawab rasa ingin tahu masyarakat terhadap progress pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh ADHI.

The Company’s commitment in implementing GCG values, includes through the disclosure of information both internally and externally. Management and Disclosure of information about the Company are very important in building the Company’s image in the public eye especially the stakeholders. Therefore, the Company strives to provide actual and useful information by paying attention to the relevant provisions to answer the public’s need for the latest information on the Company’s activities and to answer the public’s curiosity about the progress of project work carried out by ADHI.



Penyediaan informasi bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan dapat lebih lanjut diakses melalui banyak cara, antara lain:

Media Elektronik Website Perusahaan : www.adhi.co.idEmail : [email protected] : +62 21 797 5312Media Sosial Facebook : adhikaryaIDInstagram : adhikaryaIDTwitter : adhikaryaIDYouTube : adhikaryaIDTikTok : adhikaryaIDStockBit : adhikaryaID

Media Cetak

Kemudahan mencari informasi di media elektronik saat ini sudah banyak digunakan, tetapi penggunaan media cetak harian juga tetap dijadikan salah satu sarana penyampaian informasi Perusahaan, selain mematuhi aturan regulator juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang masih belum dapat memanfaatkan media elektronik. Perusahaan juga masih memberikan informasi kinerja Perusahaan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan tahunan yang secara transparant dilaporkan kepada pemegang saham. Bentuk pelaporan kepada pemegang saham antara lain:

1. Laporan Triwulan.2. Penjelasan dan klarifikasi atas pemberitaan di media massa,

kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.3. Keterbukaan informasi terkait corporate action dan public

expose. 4. Laporan administrasi bulanan pemegang saham Perusahaan.5. Laporan Tahunan.

Di bawah ini disajikan korespondensi Perseroan dengan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2020.

No. Kode FormForm Code


PerihalSubject

Tanggal Modifikasi Terakhir

Last Updates

1 E019 634/SP-XII/2020

Laporan Informasi atau Fakta Material Pelabuhan Patimban Hasil Karya Sinergi ADHI dan BUMN Konstruksi Resmi BeroperasiInformation Report or Material Facts of Patimban Port Resulting from The Synergized Work of ADHI and State-Owned Construction Officially Operates

22/12/2020

2 E003 626/SP-XII/2020 Laporan Hasil Public Expose - TahunanReport of Public Expose Results - Annual 18/12/2020

3 E023 625/SP-XII/2020 Penjelasan atas Pemberitaan Media MassaReport of Public Expose Results - Annual 17/12/2020

4 E019 621/SP-XII/2020 Laporan Informasi atau Fakta Material Media Release Public ExposeReport of Information or Material Fact in Media Release – Public Expose 16/12/2020

5 E003 614/SP-XII/2020 Penyampaian Materi Public Expose - TahunanSubmission of Public Expose Materials – Annually 10/12/2020

The provision of information for Shareholders and stakeholders can be further accessed through various means, including:

Electronic Media Website Perusahaan : www.adhi.co.idEmail : [email protected] : +62 21 797 5312Social MediaFacebook : adhikaryaIDInstagram : adhikaryaIDTwitter : adhikaryaIDYouTube : adhikaryaIDTikTok : adhikaryaIDStockBit : adhikaryaID

Printed MediaThe ease of finding information in electronic media is now widely used, but the use of daily print media also remains one of the means of conveying information of the Company, in addition to complying with regulatory rules it can also provide information to the public who are still unable to utilize electronic media. The Company also still provides information on the Company’s performance in the form of financial statements and annual reports that are transparently reported to shareholders. Forms of reporting to shareholders include:

1. Quarterly Report2. Explanation and clarification of the news in the mass media,

to Indonesia Stock Exchange and Financial Services Authority3. Disclosure of information related to corporate action and

public expose4. Monthly administration report of the Company’s

shareholders5. Annual ReportsThe following is the Company’s correspondence with Indonesia Stock Exchange and Financial Services Authority during 2020.





PerihalSubject


Last Updates

6 E009 604/SP-XII/2020 Laporan Bulanan Registrasi Pemegang EfekMonthly Report of Registration of Shareholders 07/12/2020

7 E023 017-0/2020/269 Penjelasan atas Volatilitas TransaksiExplanation of Transaction Volatility 04/12/2020

8 E019 599/SP-XII/2020

Laporan Informasi atau Fakta Material Media Release Kinerja Nov 2020Report of Information or Material Fact in Media Release – Nov 2020 Performance

02/12/2020

9 E003 590/SP-XI/2020 Rencana Penyelenggaraan Public Expose - TahunanPublic Expose Implementation Plan – Annual 30/11/2020

10 E019 589/SP-XI/2020

Laporan Informasi atau Fakta Material Kontrak Baru Tol Solo Jogja KulonprogoReport of Information or Material Facts – Solo-Jogja-Kulonprogo Toll New Contract

30/11/2020

11 E021 570/SP-XI/2020 Penyampaian ProspektusProspectus Submission 19/11/2020

12 E014 014-19/2020/025

Penyampaian Bukti Iklan Penyampaian Bukti Penerbitan Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus RingkasSubmission of Advertising Proof for Publication of Additional Information and/or Improvement for Concised Prospectus

17/11/2020

13 E014 014-19/2020/022

Penyampaian Bukti Iklan Surat Pengantar Prospektus Ringkas PUB III 2020Submission of Advertisement Proof of Cover Letter for PUB III Concised Prospectus 2020

12/11/2020

14 E019 550/SP-XI/2020

Laporan Informasi atau Fakta Material 2020-11 Media Release Kinerja Okt 2020Report of Information or Material Fact in 2020-11 Media Release – Oct 2020 Performance

11/11/2020

15 E019 549/SP-XI/2020

Laporan Informasi atau Fakta Material Pengecoran Terakhir dan MURI U-Shaped GirderReport of Information or Material Facts – Latest Casting and MURI U-Shaped Girder

11/11/2020

16 E009 535/SP-XI/2020 Laporan Bulanan Registrasi Pemegang EfekMonthly Report of Registration of Shareholders 04/11/2020

17 XBRL -

Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit - 2020 - Kuartal III / Third QuarterSubmission of Unaudited Interim Financial Statements - 2020 - Quarter III / Third Quarter

26/10/2020

18 E014 014-19/2020/016

Penyampaian Bukti Iklan Penyampaian Bukti Penerbitan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020Submission of Advertising proof, submission of Proof of Issuance of Concised Prospectus for Sustainable Public Offering of Sustainable Bonds III Adhi Karya Phase I Year 2020

12/10/2020

19 XBRL -

Penyampaian Laporan Keuangan Interim (KOREKSI) - 2020 - Kuartal I / First QuarterSubmission of Interim Financial Statements (CORRECTION) - 2020 - Quarter I / First Quarter

05/10/2020

20 E009 490/SP-X/2020 Laporan Bulanan Registrasi Pemegang EfekMonthly Report of Registration of Shareholders 05/10/2020

21 XBRL -

Penyampaian Laporan Keuangan Interim (KOREKSI) - 2020 - Kuartal II / Second QuarterSubmission of Interim Financial Statements (CORRECTION) - 2020 - Quarter II / Second Quarter

02/10/2020

22 E019 486/SP-X/2020

Laporan Informasi atau Fakta Material Pembayaran KeenamLRT Jabodebek Tahap IReport of Information or Material Facts – Sixth Payment of LRT Jabodebek Phase I

01/10/2020





PerihalSubject


Last Updates

23 E019 456/SP-IX/2020

Laporan Informasi atau Fakta Material 2020-09 Media Release Kinerja Ags 2020Report of Information or Material Fact – 2020-09 Media Release of Ags 2020 Performance

14/09/2020

24 E009 440/SP-IX/2020 Laporan Bulanan Registrasi Pemegang EfekMonthly Report of Registration of Shareholders 04/09/2020

25 E030 406/SP-VIII/2020 Laporan Hasil Pemeringkatan Pemeringkatan UlangReport of Re-Rating Results 18/08/2020

26 E019 407/SP-VIII/2020Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi Covid-19Report of Information or Material Facts on Impact of COVID-19 Pandemic

18/08/2020

27 E009 392/SP-VIII/2020 Laporan Bulanan Registrasi Pemegang EfekMonthly Report of Registration of Shareholders 06/08/2020

28 E014 381a/SP-VII/2020Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan InterimSubmission of Advertisement Proof of Information of Interim Financial Statements

01/08/2020

29 E014 381/SP-VII/2020Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan InterimSubmission of Advertisement Proof of Information of Interim Financial Statements

31/07/2020

30 E075 343/SP-VII/2020 Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik PeraturanRequest for Explanation of Issuers and Public Companies Regulations 16/07/2020

31 E015 342/SP-VII/2020

Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan PublikAmendment of Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies

16/07/2020

32 E019 336/SP-VII/2020

Laporan Informasi atau Fakta Material Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patunganReport of Information or Material Facts on Acquisition, business separations, business mergers, or joint ventures establishment

15/07/2020

33 E019 344/SP-VII/2020

Laporan Informasi atau Fakta Material Media Release Kinerja Jun 2020Report of Information or Material Facts on Media Release – Jun 2020 Performance

15/07/2020

34 E019 338/SP-VII/2020Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemi Covid-19Report of Information or Material Facts on Impact of COVID-19 Pandemic

15/07/2020

35 E009 325/SP-VII/2020 Laporan Bulanan Registrasi Pemegang EfekMonthly Report of Registration of Shareholders 06/07/2020

36 E013 321/SP-VII/2020 Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham TahunanMinutes of Annual General Meeting of Shareholders 03/07/2020

37 E019 287/SP-VI/2020Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemik Covid-19Information Report or Material Facts on the Impact of the COVID-19 Pandemic

15/06/2020

38 E019 281/SP-VI/2020

Laporan Informasi atau Fakta MaterialLaporan Pelaksanaan Buyback Saham PerseroanReport of Information or Material Facts on The Company’s Share Buyback Exercise Report

15/06/2020

39 E0X1 285/SP-VI/2020 Keterbukaan Informasi Terkait Aksi KorporasiDisclosure of Information Related to Corporate Action 15/06/2020

40 E019 263/SP-VI/2020Laporan Informasi atau Fakta Material Peresmian Virtual RSA UGMReport of Information or Material Facts on Virtual Inauguration of RSA UGM

08/06/2020

41 E014 259/SP-VI/2020 Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPSSubmission of Advertisement Proof of GMS Results 08/06/2020

42 E013 261/SP-VI/2020 Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham TahunanSummary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 08/06/2020





PerihalSubject


Last Updates

43 E075 014-19/2020/008

Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJKRequest for Explanation of Issuers and Public Companies - Response to OJK Letter

05/06/2020

44 E009 257/SP-VI/2020 Laporan Bulanan Registrasi Pemegang EfekMonthly Report of Registration of Shareholders 05/06/2020

45 E019 256/SP-VI/2020

Laporan Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Informasi Hasil RUPST ADHI Tahun Buku 2019Report of Information or Material Facts on Disclosure of information of ADHI AGMS Results Fiscal Year 2019

05/06/2020

46 XBRL -

Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit - 2020 - Kuartal II / Second QuarterSubmission of Unaudited Interim Financial Statements - 2020 - Quarter II / Second Quarter

30/05/2020

47 E019 245/SP-V/2020Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Pandemik Covid-19Report of Information or Material Facts on Impact of COVID-19 Pandemic

29/05/2020

48 XBRL -

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (KOREKSI) - 2019 - Tahunan / AnnualSubmission of Annual Financial Report (CORRECTION) - 2019 - Annual / Annual

26/05/2020

49 E014 222/SP-V/2020 Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPSSubmission of Proof of Advertisement of GMS Invitation 13/05/2020

50 E002 223/SP-V/2020 Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham TahunanInvitation to the Annual General Meeting of Shareholders 13/05/2020

51 E020 224/SP-V/2020 Penyampaian Laporan TahunanSubmission of Annual Report 13/05/2020

52 E009 215/SP-V/2020 Laporan Bulanan Registrasi Pemegang EfekMonthly Report of Registration of Shareholders 05/05/2020

53 XBRL -

Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit - 2020 - Kuartal I / First QuarterSubmission of Unaudited Interim Financial Statements - 2020 - Quarter I / First Quarter

30/04/2020

54 E014 209a/SP-IV/2020 Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPSSubmission of Proof of Advertisement of GMS Notification 28/04/2020

55 E014 209/SP-IV/2020

Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang SahamSubmission of Proof of Advertisement for Announcement of General Meeting of Shareholders

28/04/2020

56 E001 210/SP-IV/2020 Pengumuman RUPSGMS Announcement 28/04/2020

57 E049 014-19/2020/007.Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham TahunanSubmission of The Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders

28/04/2020

58 E030 193/SP-IV/2020 Laporan Hasil Pemeringkatan Pemeringkatan TahunanReport of Annual Rating Results 13/04/2020

59 E014 191/SP-IV/2020Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan TahunanSubmission of Proof of Advertisement of Annual Financial Report Information

13/04/2020

60 E009 189/SP-IV/2020 Laporan Bulanan Registrasi Pemegang EfekMonthly Report of Registration of Shareholders 10/04/2020

61 E019 186/SP-IV/2020

Laporan Informasi atau Fakta Material Media Release Kinerja Mar 2020Report of Information or Material Facts in Media Release – Mar 2020 Performance

08/04/2020

62 E014 176A/SP-III/2020

Penyampaian Bukti Iklan Pembatalan RUPS PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Submission of Proof of Advertisement for Cancellation of GMS of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.Tbk.

31/03/2020





PerihalSubject


Last Updates

63 E075 014-15/2020/007a Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik LainnyaRequest for Explanation of Issuers and Other Public Companies 31/03/2020

64 E001 014-19/2020/007 Pengumuman RUPSGMS Announcement 31/03/2020

65 E075 014-19/2020/006

Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Tanggapan Surat OJKRequest for Explanation of Issuers and Public Companies OJK letter response

31/03/2020

66 E075 014-19/2020/004


27/03/2020

67 E014 161b/SP-III/2020

Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.(ADHI) (KOREKSI)Submission of Proof of Advertisement announcement of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.(ADHI) (CORRECTION)

16/03/2020

68 E014 161a/SP-III/2020 Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPSSubmission of Proof of Advertisement of GMS Notification 16/03/2020

69 E001 160a/SP-III/2020

Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)Notice of Annual General Meeting of Shareholders (CORRECTION) Plan

16/03/2020

70 E014 161/SP-III/2020

Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.(ADHI)Submission of Proof of Advertisement announcement of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.(ADHI)

16/03/2020

71 E001 160/SP-III/2020 Pengumuman RUPSGMS Announcement 16/03/2020

72 E019 155/SP-III/2020

Laporan Informasi atau Fakta Material Rencana Perseroan Untuk Melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback)Information Report or Material Facts of the Company’s Plan to Buyback The Company’s Shares

12/03/2020

73 E049 014-19/2020/003Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham TahunanSubmission of The Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders

09/03/2020

74 E019 136/SP-III/2020

Laporan Informasi atau Fakta Material Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73Information Report or Material Facts Impact the Implementation of PSAK 71, 72, and 73

06/03/2020

75 E009 129/SP-III/2020 Perubahan Struktur Pemegang SahamChanges in Shareholder Structure 03/03/2020

76 E019 094/SP-II/2020 Laporan Informasi atau Fakta Material Rencana Investasi ADHIAdhi Investment Plan Information Report or Material Facts 20/02/2020

77 E019 088/SP-II/2020

Laporan Informasi atau Fakta Material ADHI memperoleh Proyek MRT Jakarta (Fase 2) (I) Paket Kontrak CP 201ADHI Information Report or Material Facts obtained the Jakarta MRT Project (Phase 2) (I) CP 201 Contract Package

17/02/2020

78 E009 071/SP-II/2020 Laporan Bulanan Registrasi Pemegang EfekMonthly Report of Registration of Shareholders 05/02/2020

79 E075 014-19/2020/001


22/01/2020

80 E022 011-47/2020/002 Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran UmumReport on The Use of Public Offering Funds 13/01/2020





PerihalSubject


Last Updates

81 E009 014A/SP-1/2020 Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (KOREKSI)Monthly Report of Registration of Shareholders (CORRECTION) 09/01/2020

82 E009 014/SP-1/2020 Laporan Bulanan Registrasi Pemegang EfekMonthly Report of Registration of Shareholders 09/01/2020

Forum Komunikasi InternalKomunikasi internal, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam lingkungan perusahaan, merupakan landasan bagi perusahaan dalam menyamakan persepsi agar mencapai tujuan yang diinginkan. Agar tujuan dapat tercapai, Perseroan perlu mengelola manajemen komunikasi internal dengan baik dengan melibatkan seluruh Insan ADHI dengan melakukan rapat dan menerbitkan majalah Beyond Construction serta di tahun 2020 Perseroan telah menyediakan ADHItoday sebagai wadah komunikasi internal perusahaan melalui platform WhatsApp untuk dapat menjangkau lebih jauh lagi kepada para pegawai.

Rapata. Rapat di Proyek

Rapat di masing-masing proyek dilakukan seminggu sekali. Rapat ini membahas tindak lanjut dari rapat sebelumnya (bila ada) dan evaluasi pekerjaan serta target. Peserta dari rapat ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proyek, dari Manajer Proyek hingga Keamanan, termasuk Subkontraktor.

b. Rapat Koordinasi BulananRapat koordinasi dihadiri oleh General Manager Departement, Manajer Biro dan Manajer Divisi.

c. Rapat Koordinasi Triwulanan (Management Review Meeting/ MRM)Rapat Koordinasi dihadiri oleh Manajemen, mulai dari Direksi, Dekom, General Manager, Manager Divisi dan Manager Biro.

d. Rapat DireksiRapat koordinasi antar Direksi. Rapat ini diselenggarakan minimal satu minggu sekali.

e. Rapat Dewan KomisarisRapat koordinasi antar Komisaris.

MajalahPerseroan juga menerbitkan Majalah dengan nama Beyond Construction yang diterbitkan satu kali dalam dua bulan untuk tujuan komunikasi internal perusahaan. Majalah Beyond Construction mulai diterbitkan pada bulan Juni 2017 dengan tema “Back to be Best”. Tujuan dari Majalah Beyond Construction adalah untuk menginspirasi para insan ADHI dengan informasi-informasi yang mampu membangkitkan semangat agar terus memberikan karya terbaik bagi bangsa.

Internal Communication ForumInternal communication, i.e. communication that exists within the corporate environment, is the basis for the Company in equating perceptions in order to achieve the desired goals. In order for the objectives to be achieved, the Company needs to manage internal communication management well by involving all ADHI Personnel by conducting meetings and publishing Beyond Construction magazine and in 2020 the Company has provided ADHItoday as a forum for internal communication of the company through the WhatsApp platform to be able to reach further to employees.

Meetinga. Meeting on Project

Meetings in each project are held once a week. This meeting discusses the follow-up of the previous meeting (if any) and evaluation of the work and targets. Participants of this meeting are all parties involved in the project, from the Project Manager to security, including subcontractors.

b. Monthly Coordination MeetingCoordination meeting was attended by General Manager of the Department, Bureau Manager and Division Manager.

c. Quarterly Coordination Meeting (Management Review Meeting/ MRM)Coordination Meeting was attended by Management, starting from the Board of Directors, Board of Commissioners, General Manager, Division Manager and Bureau Manager.

d. Board of Directors MeetingCoordination meeting of Board of Directors. This meeting is held at least once a week.

e. Board of Commissioners MeetingCoordination meeting of the Board of Commissioners

MagazineThe Company also publishes a magazine under the name Beyond Construction, which is published once in two months for the purposes of internal communication of the company. Beyond Construction magazine began publishing in June 2017 with the theme “Back to be Best”. The purpose of Beyond Construction Magazine is to inspire ADHI people with information that is able to raise the spirit to continue to provide the best work for the nation.



WhatsApp Internal Company

In 2020, the Company also provides ADHItoday as the Company’s internal communication platform through WhatsApp platform. This is done by the Company in order to improve the Company’s internal communication in order to convey information to employees more intensely, faster, and more broadly.

External Communication ForumIn 2020, the Company has conducted several activities with the aim of communicating with external parties, including the following:

1. Media Release2. New Project Release3. Media Gathering4. Investor Meeting5. Uploads on Social Media

Media ReleaseThroughout 2020, the Company has conducted Media Relations activities, namely 39 (thirty-nine) press releases to the National Media Company, as follows:

WhatsApp Internal Perusahaan

Pada tahun 2020, Perseroan juga menyediakan ADHItoday sebagai wadah komunikasi internal Perseroan melalui platform WhatsApp. Hal ini dilakukan Perseroan guna meningkatkan komunikasi internal Perseroan agar dapat menyampaikan informasi-informasi kepada para pegawai lebih intens, lebih cepat, dan lebih luas lagi.

Forum Komunikasi eksternalPada tahun 2020, Perseroan telah melakukan beberapa aktivitas dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak eksternal di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Media Release2. New Project Release3. Media Gathering4. Investor Meeting5. Unggahan di Media Sosial

Media ReleaseSepanjang tahun 2020, Perusahaan telah melakukan kegiatan Media Relations yaitu siaran pers sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) kali kepada Perusahaan Media Nasional, yaitu :

No. Daftar Siaran Pers / List of Press Releases

1. Media Release Desember 2019/ Media Release for December 2019

2. Media Release Januari 2020 / Media Release for January 2020

3. Media Release Februari 2020/ Media Release for February 2020

4. Media Release Maret 2020 Media Release for March 2020

5. Media Release April 2020 Media Release for April 2020

6. Media Release Mei 2020 Media Release for May 2020

7. Media Release Juni 2020 Media Release for June 2020

8. Media Release Juli 2020 Media Release for July 2020

9. Media Release Agustus 2020 Media Release for August 2020

10. Media Release September 2020 Media Release for September 2020

11. Media Release Oktober 2020 Media Release for October 2020

12. Media Release November 2020 Media Release for November 2020

13. Media Release Desember 2020 Media Release for December 2020

14. Rekor MURI LRT Jabodebek / LRT Jabodebek MURI Record

15. Pendirian Anak Usaha ADHI PT Jalintim Adhi Abipraya / Establishment of ADHI’s Subsidiary PT Jalintim Adhi Abipraya

16. Penandatanganan PKS KPBU Jalintim / MoU Signing with KPBU Jalintim

17. Kemajuan Ekonomi Bangsa / National Economic Development

18. Keterlibatan ADHI pada UMKM / ADHI’s Involvement in MSMEs

19. Pengelolaan Limbah dan Sampah oleh ADHI di Kawasan Industri Medan / Waste and Garbage Management by ADHI in Medan Industrial Zone

20. Keunggulan Teknologi U-Shape Girder / U-Shape Girder Technology Advance

21. Peresmian Tol Sigli-Aceh Seksi IV / Inauguration of Sigli-Aceh Toll Road Section IV

22. Sinergi ADHI dan Bank Mandiri dalam pendanaaan bidang infrastruktur / ADHI and Bank Mandiri synergy in infrastructure financing

23. Groundbreaking Pembangunan Pengelolaan Limbah dan Sampah Kawasan Industri Medan / Groundbreaking of Waste and Garbage Management Facilities in Medan Industrial Zone



No. Daftar Siaran Pers / List of Press Releases

24. Aliran Air Pertama SPAM Dumai / The first drinking supply of SPAM Dumai

25. Tersambungnya Jembatan Pulau Balang / Connection of Pulau Balang Bridge

26. Pembangunan Tol Serang-Panimbang / Construction of Serang-Panimbang Toll Road

27. Peresmian Dermaga Patimban / Inauguration of Patimban Port

28. Penyaluran Kemitraan ADHI di Bali untuk Kopi dan Jeruk / Disbursement of ADHI’s Partnership Donation Bali for Coffee and Oranges

29. Peresmian Gedung OJK Yogyakarta / Inauguration of OJK Building Yogyakarta

30. Perusahaan dengan ISO 19650 Pertama di Indonesia / The first Company with ISO 19650 in Indonesia

31. ADHI Meluncurkan AKHLAK sebagai Core Value / ADHI Launched AKHLAK as Core Value

32. Pelatian Capacity Building Mitra Binaan / Capacity Building Training for Parnters

33. Kegiatan PKBL Memberikan Masker dan Air Minum Dalam Kemasan / PKBL Event Donating Mask and Bottled-Water

34. PPJT Solo-Yogya-NYIA Kulonprogo / PPJT Solo-Yogya-NYIA Kulonprogo

35. Penandatanganan Kontrak Tol Solo-Yogya-NYIA Kulonprogo / Signing of Solo-Yogya-NYIA Kulonprogo Toll Road Contract

36. PPJT Yogya - Bawen / PPJT Yogya - Bawen

37. Public Expose ADHI / ADHI Public Expose

38. Pembayaran Keenam LRT Jabodebek Tahap I / Sixth Payment of 1st Phase LRT Jabodebek

39. Peresmian RSA UGM / Inauguration of RSA UGM

Ragam Media Kepada Pemegang Saham dan Pemangku KepentinganDi bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Perseroan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan.

KepadaAddressee

Bentuk-bentuk MediaForms of Media

Regulator Surat, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Majalah, Pengumuman Media Cetak, Website, Media SosialLetters, Annual Reports, Financial Reports, Magazines, Printed Media Announcements, Websites, Social Media

Pemegang SahamShareholder

Surat, Laporan Tahunan, Majalah, Pengumuman Media Cetak, Website, Media SosialLetters, Annual Reports, Magazines, Printed Media Announcements, Websites, Social Media

Investor Surat, Majalah, Pengumuman Media Cetak, Website, Media SosialLetters, Magazines, Print Media Announcements, Websites, Social Media

Lembaga PublikPublic Institution

Surat, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Profil Perusahaan, Majalah, Pengumuman Media Cetak, Website, Media SosialLetters, Annual Reports, Financial Reports, Company Profile, Magazines, Printed Media Announcements, Websites, Social Media

KonsumenConsumers

Surat, Profil Perusahaan, Majalah, Pengumuman Media Cetak, Website, Media Sosial, Pameran PerusahaanLetters, Company Profile, Magazines, Printed Media Announcements, Websites, Social Media, Company Exhibition

KaryawanEmployees

Surat, Majalah, Website, Media SosialLetters, Magazines, Websites, Social Media

Perusahaan Sejenis LainnyaOther Similar Companies

Surat, Profil Perusahaan, Majalah, Pengumuman Media Cetak, Website, Media Sosial, Pameran PerusahaanLetters, Company Profile, Magazines, Printed Media Announcements, Websites, Social Media

Mitra Kerja dan RekananPartners and Associates


Organisasi ProfesiProfessional Organization


Masyarakat/UmumPublic


Various Media to Shareholders and StakeholdersBelow is a table describing various communication media the Company used to convey data and information related to operational activities, business processes and performance achievements in 2020.



Perseroan menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemilik Modal/Pemegang Saham namun juga segenap Pemangku Kepentingan. Untuk itulah, Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Pedoman Perilaku Perusahaan (Code of Conduct).

Perseroan telah menetapkan kode etik sesuai dengan visi dan misi ADHI. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh pegawai dalam berinteraksi dengan pihak dalam dan pihak luar. Kode etik Perseroan diperkenalkan ke seluruh tingkatan di dalam Perseroan dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan pegawai yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh pegawai. Kemudian, seluruh pegawai diharapkan untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Perseroan dan menerapkan kode etik dalam kegiatan sehari-hari. Perseroan secara berkala mengadakan acara untuk mengingatkan dan menekankan penerapan kode etik bagi para pegawai.

Pokok-Pokok Kode EtikDalam mengembangkan usahanya, ADHI tidak hanya bertindak untuk semata-mata meraih keuntungan ekonomis belaka tetapi juga mempunyai komitmen menjunjung nilai- nilai etika dalam bisnis. Ini mencerminkan citra dan reputasi ADHI yang bertekad untuk menjadi Perusahaan Konstruksi Terkemuka di Asia Tenggara. Bagi Perseroan, kode etik Perseroan merupakan komitmen perusahaan untuk memastikan implementasi GCG dengan standar terbaik.

Untuk menjaga citra, reputasi, dan bisnis ADHI yang berkelanjutan, sangat penting bagi ADHI untuk menjaga insan ADHI etika yang tinggi dalam semua bisnis yang dilakukan. Standar etika yang tinggi ini dijabarkan dalam Pedoman Etika Bisnis ADHI (Code of ADHI Business Conduct) yang memuat tingkah laku moral dan etika yang harus dimiliki oleh semua pegawai dan pengurus Perseroan.

Pedoman perilaku berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Aset dan informasi Perseroan.2. Perseroan dan karyawan.3. Berhati-hati dalam melakukan usaha dan pekerjaan

sampingan.4. Memperlakukan keluarga dan teman secara etis dalam

pekerjaan.5. Berhati-hati dalam menghadapi tawaran dan pemberian

hadiah, jamuan, dan hiburan.6. Menjalin hubungan yang wajar dengan pemerintah.7. Menjaga reputasi ADHI dalam aktivitas politik.8. Memperlakukan mitra bisnis ADHI dengan adil9. Bersaing secara sehat.

Kode EtikCode Of Ethics

The Company realizes the importance of implementing GCG as a tool to continuously increase value and long-term business growth not only for Capital Owners/Shareholders but also for all Stakeholders. For this reason, the Company is committed to implementing GCG consistently, one of which is done through the preparation of the Code of Conduct.

The Company has established a code of ethics in accordance with ADHI’s vision and mission. The code of conduct functions as a code of conduct for all employees in interacting with internal and external parties. The Company’s code of ethics is introduced to all levels in the Company and written in the employee recruitment contract that must be understood and signed by all employees. Then, all employees are expected to behave according to the Company’s values and apply a code of ethics in their daily activities. The Company regularly holds events to remind and emphasize the application of the code of ethics for employees.

Code of Ethics PrinciplesIn developing its business, ADHI not only acts to merely achieve economic profit but also has a commitment to uphold ethical values in business. This reflects the image and reputation of ADHI that is determined to become the Leading Construction Company in Southeast Asia. For the Company, the Company’s code of ethics is the company’s commitment to ensure the implementation of GCG with the best standards.

To maintain ADHI’s image, reputation, and business sustainability, it is very important for ADHI to maintain ADHI’s high ethical people in all business conducted. These high ethical standards are spelled out in the ADHI Code of Business Ethics (Code of ADHI Business Conduct) which contains moral and ethical behavior that must be possessed by all employees and management of the Company.

The code of conduct contains the following matters:

1. Company assets and information.2. Company and employees.3. Be careful in doing business and side jobs.4. Treat family and friends ethically at work.5. Be careful when dealing with offers and award, gifts and

entertainment.6. Maintaining a reasonable relationship with the government.7. Maintaining ADHI’s reputation in political activities.8. Treat ADHI’s business partners fairly.9. Healthy competition.



Pengungkapan Kepatuhan Bahwa Kode Etik Berlaku Bagi Seluruh Level OrganisasiPerseroan mewajibkan seluruh karyawan tanpa terkecuali untuk membaca, memahami dan mematuhi Pedoman Etika sebagai acuan untuk berperilaku dalam setiap kegiatan operasional sehari-hari.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode EtikSosialisasi dan penyebarluasan kode etik wajib dialkukan oleh setiap Departemen/Divisi/ Proyek wajib menyampaikan pedoman perilaku ini kepada seluruh personil yang ada di lingkungan masing-masing. Pegawai akan diminta secara berkala mengisi lembar pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman sebagai wujud komitmen. Departemen SDM bersama General Manager, Kepala Divisi akan melakukan monitoring pelaksanaan pedoman di masing-masing Departemen/Divisi/Proyek dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan pedoman

Yang Diharapkan dari Atasan Kepada BawahannyaAtasan harus berperilaku sebagai teladan bagi bawahan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini:

1. Membina bawahan agar mengerti akan tanggung jawab mereka sesuai Pedoman ini dan kebijakan-kebijakan ADHI.

2. Menciptakan lingkungan yang membuat Pegawai merasa nyaman dalam menyampaikan keprihatinan mereka.

3. Jangan pernah menganjurkan atau mengarahkan Pegawai untuk meraih prestasi dalam bekerja dengan mengabaikan perilaku etis atau kepatuhan pada Pedoman, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Selalu bertindak untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran yang dilakukan bawahan Insan ADHI terhadap Pedoman, peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

5. Ketika mengevaluasi Pegawai, hendaknya mempertimbangkan unsur perilaku Pegawai dalam kepatuhannya terhadap Pedoman, peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

Etika Bisnis ADHIEtika Bisnis ADHI ini dibuat dengan tujuan untuk mendukung Visi dan Misi Perseroan dan memberikan panduan bagi Insan ADHI dalam menjalankan kewajiban termasuk saat berhadapan dengan pelanggan, pemasok, kompetitor, pemerintah dan masyarakat umum.

Etika Bisnis ADHI diterapkan mengacu pada kebijakan Perseroan berdasarkan GCG, pakta integritas, manajemen risiko, pengendalian invternal, penyampaian keluhan, tata kelola Teknologi Informasi, menjaga keamanan informasi dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan praktek tata kelola Perseroan.

Compliance Statement of Applicable Code of Conduct to All Levels of OrganizationThe Company requires all employees without exception to read, understand and comply with the Ethical Guidelines as a reference to behave in every day operational activities.

Dissemination of the Code of ConductDissemination of the code of conduct must be carried out by each Department/Division/Project and must submit this code of conduct to all personnel in their respective environments. Employees will be asked to periodically fill out a statement of compliance with the Code as a form of commitment. The HR Department together with General Manager and Division Head will monitor the implementation of guidelines in each Department/Division/Project and periodically evaluate the implementation of the guidelines.

What is Expected from Superiors to SubordinatesSuperiors must behave as role models for subordinates by paying attention to the following:

1. Fostering subordinates to understand their responsibilities according to this Code and ADHI’s policies.

2. Create an environment that makes employees feel comfortable in conveying their concerns.

3. Never encourage or direct Employees to achieve performance in work by ignoring ethical behavior or compliance with applicable Guidelines, regulations and legislation.

4. Always act to prevent and stop violations committed by subordinates of ADHI Individuals against the applicable Guidelines, regulations and legislation.

5. When evaluating employees, they should consider the elements of employee behavior in their compliance with the applicable Guidelines, regulations and legislation.

ADHI Business Ethics

ADHI Business Ethics was created with the aim of supporting the Company’s Vision and Mission and providing guidance for ADHI Individuals in carrying out obligations including when dealing with customers, suppliers, competitors, the government and the general public.

ADHI Business Ethics is applied referring to the Company’s policies based on GCG, integrity pact, risk management, inverse control, submission of complaints, Information Technology governance, maintaining information security and other matters related to the Company’s governance practices. So that the



Sehingga Sosialiasi Etika Bisnis ADHI menjadi tahapan penting dalam penerapan etika bisnis. Etika Bisnis ADHI menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perseroan atau Perjanjian Kerja Bersama dan berlaku di seluruh lingkungan Perseroan sampai kantor-kantor Departemen, kantor Divisi, Anak Perusahaan di seluruh wilayah kerja Perseroan. Setiap insan ADHI wajib membaca, mematuhi dan menaati serta melaksanakan dengan benar segala ketentuan yang ada.

Budaya PerseroanPerseroan berkomitmen untuk mengembangkan tenaga kerja yang beragam dan memberikan lingkungan kerja di mana setiap Insan ADHI diperlakukan secara adil dan hormat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan dipromosikan. Dengan memelihara Lingkungan Kerja yang menghargai keberagaman Perseroan yakin bahwa lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi kualitas kinerja Insan ADHI dengan berbagai pengetahuan dan inovasinya.

Kesempatan kerja di ADHI ditawarkan dan diberikan berdasarkan asas manfaat. Semua Insan ADHI dan pelamar kerja harus diperlakukan dan dievaluasi menurut keterampilan kerja, kualifikasi, kemampuan dan kecakapannya. Keputusan tentang kesempatan kerja tidak didasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, hubungan pribadi, negara asal, umur, cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya.

Diskriminasi terhadap seseorang Insan ADHI atau pelamar di pekerjaan merupakan pelanggaran serius atas ketentuan peluang kerja yang sama dan terhadap kebijakan ADHI.

Bebas Pelecehan dan Perbuatan AsusilaPerseroan meyakini bahwa lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi kualitas kinerja Insan ADHI dengan berbagai pengetahuan dan inovasinyasalah satunya dengan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Pelecehan dan Perbuatan Asusila karena perbuatan asusila selain akan merusak citra dan reputasi Perseroan, juga dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman.

Pelecehan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, baik berupa:

• Pelecehan secara lisan, seperti kata-kata, lelucon kotor atau penghinaan.

• Pelecehan secara fisik seperti sentuhan yang tidak wajar dan menyakitkan.

• Pelecehan dengan gambar, seperti poster, kartu, kalender, kartun, grafiti, tulisan surat atau gerakan tubuh yang jorok.

• Pelecehan Seksual.

Dissemination of ADHI Business Ethics becomes an important stage in the application of business ethics. ADHI Business Ethics is an inseparable part of the Company’s Regulations or Collective Labor Agreements and applies throughout the Company’s environment to the offices of Departments, Division offices, Subsidiaries throughout the Company’s work area. Every member of ADHI must read, obey and adhere and implement all the provisions correctly.

Corporate CultureADHI is committed to developing a diverse workforce and providing a work environment where every ADHI Individual is treated fairly and with respect by providing equal opportunities to work and be promoted. By maintaining a Work Environment that respects the diversity, ADHI believes that a good work environment can affect the quality of the performance of ADHI’s People with a variety of knowledge and innovations.

Job opportunities at ADHI are offered and provided based on the principle of benefits. All ADHI Individuals and job applicants must be treated and evaluated according to their work skills, qualifications, abilities and skills. Decisions about employment opportunities are not based on differences in race, color, sex, religion, personal relationships, country of origin, age, disability, ideology, marital status, family responsibilities, and so on.

Discrimination against ADHI Individuals or applicants at work is a serious violation of the provisions of the same employment opportunities and against ADHI’s policies.

Harassment-free and Immoral ActingThe Company believes that a good work environment can affect the quality of ADHI’s employees’ performance with their various knowledge and innovations. One of them is by creating a work environment that is free from Immoral Harassment and Conduct. in addition to damaging the Company’s image and reputation, immoral acts can also create an uncomfortable working atmosphere.

Harassment in any form cannot be justified, either in the form of:

• Verbal abuse, such as words, dirty jokes or insults.• Physical abuse such as unnatural and painful touch.• Harassment with images, such as posters, cards, calendars,

cartoons, graffiti, letter writing or gross bodily movements.• Sexual harassment.



Bebas dari Ancaman dan Kekerasan

Seluruh insan ADHI memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari ancaman, dan kekerasan. Setiap ancaman dan kekerasan selain melanggar etika di Perseroan, juga merupakan tindak pidana yang menjadi domain wewenang pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan. Perseroan tidak akan mempertaruhkan citra dan reputasi Perseroan dengan membiarkan tumbuhnya budaya kekerasan di Perseroan dan tidak menoleransi terjadinya perbuatan ancaman atau perilaku kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan pekerjaan terhadap karyawannya.

Lingkungan Kerja yang SehatADHI memiliki komitmen untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan standar keselamatan, kesehatan, lingkungan dan masyarakat. ADHI memiliki komitmen untuk menjalankan peningkatan kinerja secara berkesinambungan, menggunakan sumber daya alam, manusia, fisik dan keuangan secara tepat guna, memungkinkan Insan ADHI dan mitra bisnis bekerja dengan aman dan sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku dan mengupayakan nihil kerugian pada manusia dan lingkungan (zero accident).

ADHI tidak hanya sekedar melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan pelanggan tetapi juga mempunyai komitmen dalam membangun, mengembangkan dan mengelola area dan lingkungan di tempat ADHI berusaha. Perseroan bertanggung jawab atas pengambilan langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit di tempat kerja serta terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Demikian juga halnya dengan kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat, ADHI sangat mengedepankan harmonisasi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar Perseroan.

Penggunaan Dana PerseroanADHI melarang segala bentuk penggunaan dana milik Perseroan untuk kepentingan pribadi dan/atau tindakan yang melawan hukum dan peraturan perundang-undangan. Seluruh karyawan diminta untuk bijaksana dalam setiap pengeluaran dana yang dipercayakan kepadanya untuk tujuan usaha dan kepentingan Perseroan sesuai peruntukannya dan mampu mempertanggungjawabkan dana yang dipergunakan.

Penyampaian KeluhanADHI menyediakan sarana bagi Pegawai yang ingin menyampaikan keluhan adanya pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman ini melalui Sekretaris Perusahaan Unit Pelaksana GCG, dengan cara:

1. Mengirim email ke alamat [email protected] atau2. Mengisi formulir penyampaian keluhan ke Kotak yang

disediakan.

Free from Threats and Violence

All of ADHI’s people have the responsibility in creating a work environment that is free from threats and violence. Every threat and violence in addition to violating ethics in the Company, is also a criminal act which becomes the domain of the authority of the police to conduct an investigation. ADHI will not risk the Company’s image and reputation by allowing a culture of violence to grow in the Company. Therefore, ADHI does not tolerate acts of threat or violent behavior in any form in the work environment.

Healthy Work EnvironmentADHI is committed to carrying out sustainable development by paying attention to safety, health, environment and community standards. ADHI is committed to carrying out continuous performance improvement, using natural, human, physical and financial resources appropriately, enabling ADHI’s employees and business partners to work safely and in accordance with applicable laws and regulations and strive for zero loss to humans and environment (zero accident).

ADHI does not only carry out work for the benefit of customers but also has a commitment in building, developing and managing the area and environment in which ADHI having business. The Company is responsible for taking appropriate steps to prevent accidents and illness in the workplace and the creation of a safe and healthy work environment. Likewise, with regard to environmental and community concerns, ADHI strongly prioritizes harmonization with the environment and the communities around the Company.

Use of Company FundsIt is forbidden to use Company funds for personal gain and/or actions that violate laws and regulations. ADHI Individuals are responsible for all forms of use of Company funds entrusted to them for business purposes and the interests of the Company. ADHI Individuals must use funds according to their designation and be able to account for the funds used.

Submission of ComplaintsADHI provides a means for Employees who wish to submit complaints of violations or possible violations of this Code through the Corporate Secretary of the GCG Implementing Unit, by:

1. Sending an email to [email protected] or2. Fill out the complaint submission form to the Box provided.



Jenis Sanksi

Mekanisme dan jenis sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku, termasuk prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. Sanksi yang diberikan akan diterapkan secara konsisten dan proporsional kepada Insan ADHI yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Perseroan juga memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan Pedoman ini sebagai bagian dari penilaian Insan ADHI terhadap setiap karyawan, terkait hal tersebut Perseroan akan melakukan pemilihan Insan ADHI yang dinilai memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai bentuk penghargaan.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan ADHI.

Types of Sanctions

Mechanisms and types of sanctions imposed are in accordance with applicable Company regulations, including procedures stipulated in the Collective Labor Agreement. Sanctions will be applied consistently and proportionately to ADHI personnel who have been proven to commit violations. The Company also awards the implementation of this Code as part of ADHI Personnel assessment of each employee, related to that the Company will conduct the selection of ADHI Personnel who are considered to have high integrity in carrying out their duties and authorities as a form of appreciation.

Number of Code of Ethics ViolationsThroughout 2020, there were no Code of Ethics violations within the scope of ADHI.



Kementerian BUMN telah mengeluarkan Surat Edaran No.S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang berisi instruksi agar Direksi BUMN mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti-Suap (SMAP). Perseroan telah mengatur hal tersebut melalui Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persesro) Tbk. nomor: 014-6/2020/287C tentang Kebijakan Mutu, K3L dan Anti Suap dan Sasaran Mutu, K3L dan Anti Suap PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tanggal 5 Juni 2020. Kebijakkan Mutu, K3L, dan Anti Suap tersebut telah diterjemahkan ke dalam manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 370001:2016.

Kebijakan Mutu, KBL dan Anti SuapKita, segenap jajaran PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. secara berkelanjutan selalu:

1. Menigkatkan mutu cara dan hasil kerja serta mencegah ketidaksesuaian pada semua tahapan;

2. Melaksanakan norma-norma perlindungan kerja dan lingkungan (K3L) dengan menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas kecelakaan, bebas penyakit akibat kerja dan pencemaran;

3. Mengutamakan penggunaan produk ramah lingkungan dan menghemat sumber daya energi

4. Bekerja secara jujur, profesional serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan melarang dengan tegas segala bentuk penyuapan, gratifikasi dan tindakan kecurangan lainnya.

Untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan stakeholder lainnya.

Sosialisasi ADHI terus melakukan sosialisasi mengenai kebijakan anti korupsi kepada seluruh insan ADHI. Salah satu kesempatan yang selalu dimanfaatkan Perseroan adalah saat pengisian LHKPN.

Kebijakan Anti Korupsi Dan SosialisasinyaAnti-Corruption Policy And Its Dissemination

The Ministry of SOEs has issued Circular Letter No.S-35/MBU/01/2020 dated January 10, 2020, containing instructions for the Board of Directors of SOEs to implement the Anti-Bribery Management System (SMAP). The Company has arranged this through the Decree of the Board of Directors of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. number: 014-6/2020/287C concerning Quality Policy, K3L and Anti-Bribery and Quality Targets, K3L and Anti-Bribery of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dated June 5, 2020. The Quality, K3L, and Anti-Bribery Policy has been translated into the ISO 370001:2016 Anti-Bribery Management System manual.

Quality, K3l and Anti-Bribery PolicyWe, all levels of PT ADHI KARYA (Persero) Tbk, continuously to always:

1. Improve the quality of ways and work and preventing discrepancies at all stages;

2. Implement the norms of occupational and environmental protection (K3L) by creating a safe, healthy, accident-free, free from occupational diseases and pollution-free workplace;

3. Prioritize the use of environmentally friendly products and save energy resources;

4. Work honestly, professionally and uphold the dignity of human beings and strictly prohibit all forms of bribery, gratification and other acts of cheating.

to meet the satisfaction of customers and other stakeholders.

DisseminationADHI continues to disseminate anti-corruption policy to all ADHI people. One of the opportunities that is always utilized by the Company is when filling LHKPN.



Kebijakan Pengendalian GratifikasiPerseroan menyusun pedoman kebijakan gratifikasi dalam Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. nomor 014-6/2020/389B yang disahkan pada tanggal 14 Agustus 202 dan mencabut Surat Keputusan Direksi sebelumnya.

Semua Insan ADHI yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan/atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima secara langsung atau tidak langsung gratifikasi yang dianggap suap dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing ADHI, yang berupa/ dalam bentuk uang/ serta yang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher, travel cek, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal-hal lainnya yang memberikan keuntungan pribadi terhadap diri dan keluarganya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Semua Insan ADHI DILARANG secara langsung tidak langsung memberi gratifikasi kepada setiap pihak yang memiliki konflik kepentingan, hubungan bisnis atau pesaing ADHI berupa uang/ setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobata cuma-cuma, voucher, travel cek, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal yang berkaitan dengan kedudukannya/ jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Aturan Pengendalian Gratifikasi ini disusun dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta aturan perundangan lainnya.

Setiap penerimaan Gratifikasi yang Dianggap Suap wajib ditolak, bilamana dengan penolakan dikhawatirkan bisa mengganggu hubungan dan/atau pemberian tersebut sudah berada di tempat penerima, maka Gratifikasi tersebut wajib dilaporkan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) atau ke Tim Pelaksana Pengendali Gratifikasi (TPPG).

Pengendalian GratifikasiGratification Control

Gratification Control PolicyThe Company drafted gratification policy guidelines in the Decree of the Board of Directors of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. number 014-6/2020/389B which was ratified on August 14, 2020, and revoked the previous Board of Directors’ Decree.

All ADHI personnel who are due to their position and are opposed to their duties and obligations, and/or core family members (spouses, children) are PROHIBITED from receiving direct or indirect gratuities that are considered bribes from any party that has a business relationship or competitors of ADHI, in the form of money/ equivalent money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, dining invitations, travel tickets, lodging facilities, travel, free medical treatment, vouchers, travel checks, compensation, gifts of high financial value, entertainment and other things that provide personal benefits to themselves and their families received domestically and abroad and which are done using electronic means or without electronic means.

All ADHI personnel are PROHIBITED from directly/indirectly giving gratuities to any party that has a conflict of interest, ADHI’s business relationships or competitors in the form of money/equivalent money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, dining invitations, travel tickets, lodging facilities, travel, free medical treatment, vouchers, travel checks, compensation, gifts of high financial value, entertainment and other matters aimed at obtaining information, or anything that is not justified by the prevailing laws or regulations or to influence the intended party to do and/or not do anything related to its position/position contrary to its obligations or duties.

This Gratification Control Rule was prepared in accordance with Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as well as other laws and regulations.

Any receipt of Gratification considered bribes must be rejected, if with the rejection it is feared that it could interfere with the relationship and/or the grant is already in the recipient’s place, then the Gratification must be reported to the Corruption Eradication Commission (KPK) or to the Gratification Control Implementation Team (TPPG).



Pengelola Gratifikasi

Pengelola Gratifikasi Perseroan dilaksanakan oleh TPPG yang bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Utama dengan tugas dan fu ngsi utama memantau dan mengendalikan Gratifikasi di lingkungan ADHI.

Tugas dan wewenang TPPG:1. Menerima pelaporan gratifikasi dari insan ADHI;2. Melakukan pemrosesan pelaporan gratifikasi yang diterima;3. Melakukan konfirmasi atas pelaporan gratifikasi kepada

penerima, pemberi atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian gratifikasi serta meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan atau insan ADHI terkait pemantauan pencrapan program pengendalian gratifikasi.;

4. Merekomendasikan penanganan dan pemanfaatan barang gratifikasi dengan alternatif:• Sebagai display instansi• Digunakan untuk kegiatan operasional instansi• Jika barang yang bersifat bisa kadaluarsa, dapat

disalurkan kepada yayasan, panti asuhan, panti jumbo atau lembaga sosial lainnya atau sdimanfaatkan bersama pegawai ADHI, atau

• Diserahkan kepada pegawai yang menerima gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kerjanya.

5. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama ADHI dalam pelaksanaan pedoman ini;

6. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi oleh ADHI maupun oleh penerima;

7. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama apabila terjadi pelanggaran pedoman gratifikasi oleh insan ADHI;

8. Menyusun jadwal sosialisasi dan diseminasi pengendalian gratifikasi;

9. Melaporkan hasil penanganan pengendalian gratifikasi kepada Direksi dan KPK.

Laporan Kegiatan TPPGTahun 2020, TPPG telah melakukan sosialisasi mengenai gratifikasi yang merupakan bagian dari sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diperoleh sertifikasinya pada tahun 2020. Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat penerimaan gratifikasi yang dilaporkan ke TPPG.

Gratification Management

Gratification Management of the Company is carried out by TPPG who is directly responsible to the President Director with the main duties and functions of monitoring and controlling Gratification in the ADHI environment.

Duties and authorities of TPPG:1. Receive gratification reporting from ADHI personnel;2. Processing the reporting of received gratuities;3. Confirm gratification reporting to recipients, givers or other

third parties related to the event of receipt / granting of gratification and request data and information to certain work units and or ADHI personnel related to monitoring gratification control programs;

4. Recommend the handling and utilization of gratification goods with alternatives:• As an office display • Used for office operational activities• If the goods can expire, it could be distributed to

foundations, orphanages, nursing agencies or other social institutions or collectively used by ADHI employees, or

• Handed over to employees who receive gratification to be used as support for their work.

5. Coordinating, consulting and correspondence to KPK on behalf of ADHI in the implementation of this guideline;

6. Monitor the follow-up on the utilization of gratification receipt by ADHI as well as by the recipient;

7. Provide recommendations to the President Director in case of violation of gratification guidelines by ADHI personnel;

8. Develop a schedule of socialization and dissemination of gratification control;

9. Report the results of gratification control handling to the Board of Directors and KPK.

TPPG Activity ReportIn 2020, TPPG has conducted socialization on gratification which is part of the dissemination of Anti-Bribery Management System that has been certified in 2020. Throughout 2020, there was no gratification reported to TPPG.



Perseroan memiliki kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran dalam perusahaan yang disahkan dalam Surat Keputusan Direksi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. Nomor: 014-6/2018/352 tentang Penyempurnaan Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistleblowing System (WBS) PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai upaya pemberian kesempatan kepada setiap karyawan/ Insan ADHI untuk dapat menyampaikan laporan epada Perusahaan terkait dugaan adanya pelanggaran peraturan, perundang-undangan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran dari penyusunan WBS ini adalah untuk mempermudah manajemen menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran, memberikan jaminan kerahasiaan serta sarana pelaporan, mendukung penerapan praktik GCG dan peraturan Perseroan, mengintegrasikan WBS dalam sistem pengendalian internal perusahaan dan manajemen risiko yang mendukung GCG.

Prinsip1. Cepat dan tepat, maksudnya adalah penanganan terhadap

adanya laporan pelanggaran harus ditangani dengan cepat dan tepat.

2. Komunikatif, maksudnya adalah antara penerima laporan dengan pelapor dapat berlangsung dengan baik.

3. Rahasia, maksudnya semua laporan yang masuk ke dalam sistem adalah bersifat rahasia dan harus terjaga kerahasiaanya.

4. Akurat maksudnya penanganan yang dilakukan atas adanya laporan dilakukan berdasarkan akurasi data dan bukan berdasarkan asumsi atau dugaan tanpa data pendukung.

5. Itikad Baik, maksudnya bahwa pelapor harus punya itikad baik dan bukan didasarkan atas dendam pribadi atau orientasi tertentu dari pelapor.

6. Proteksi mengandung arti bahwa semua pihak yang bertindak sebagai pelapor akan dilindungi oleh ADHI.

7. Tak ada diskriminasi artinya semua insan ADHI dapat melaporkan dan tak ada diskriminasi dalam penanganan terhadap laporan.

Tujuan Pedoman WBS ini bertujuan untuk menyediakan suatu panduan bagi internal Perseroan dalam menangani adanya laporan pengaduan/ penyingkapan pelanggaran di lingkungan Perseroan. Selain itu sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/ peningkapan WBS bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja serta pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiannya dan kasus yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti.

Whistleblowing SystemWhistleblowing System

The Company has a policy on the reporting system of violations in the company that is authorized in the Decree of the Board of Directors of PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. Number: 014-6/2018/352 concerning Improvement of Whistleblowing System (WBS) of PT Adhi Karya (Persero) Tbk as an effort to provide opportunities to every employee / Insan ADHI to be able to submit reports to the Company related to alleged violations of regulations, laws and principles of Corporate Governance through the Violation Reporting System with accountable evidence. The objective of the WBS preparation is to facilitate management to effectively handle reports of violations, provide confidentiality guarantees and reporting facilities, support the implementation of GCG practices and regulations of the Company, integrate WBS in the company’s internal control system and risk management that supports GCG.

Principle1. Fast and precise, which is the handling of the reports of

violations should be dealt with quickly and appropriately.

2. Communicative, the intention is that the recipient of the report with the reporter can take place properly.

3. Confidential, meaning that all reports that enter the system are confidential and must be kept confidential.

4. Accurate means that the handling of a report is based on data accuracy and not based on assumptions or allegations without supporting data.

5. Good intention, which means that the reporter must have good faith and is not based on personal revenge or a certain orientation from the reporter.

6. Protection means that all parties acting as reporters will be protected by ADHI.

7. No discrimination means that all ADHI people can report and there is no discrimination in handling reports.

PurposeThis WBS Guidelines aims to provide a guide for the Company’s internal handling of reports of complaints/disclosures of violations within the Company. In addition, as a reference in the procedures for managing the handling of complaints/disclosures of WBS for the Board of Commissioners, Directors, Workers and other interested parties in dealing with the Company so that every report sent is kept confidential and reported cases can be accounted for and can be followed up on.



Sasaran dari penyusunan WBS ini adalah untuk mempermudah manajemen menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran, memberikan jaminan kerahasiaan serta sarana pelaporan, mendukung penerapan praktik GCG dan peraturan Perseroan, mengintegrasikan WBS dalam sistem pengendalian internal perusahaan dan manajemen risiko yang mendukung GCG.

ManfaatManfaat dari penyelenggaraan WBS adalah:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perseroan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.

2. Tersedianya mekanisme dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.

3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran bersifat publik.

4. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran.5. Meningkatkan reputasi Perseroan di mata pemangku

kepentingan (stakeholders).

Struktur dan Mekanisme WBS Perusahaan

Komite EtikKomite Etik dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap WBS di Perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan pelanggaran. Komite etik bersifat Ad Hoc/Ex Officio, bertugas hanya memberikan kajian dan rekomendasi kepada Direksi untuk melakukan pengambilan keputusan.

Komite etik terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:1. General Manager Legal. 2. General Manager SDM. 3. Kepala SPI.4. Corporate Secretary

Tim Investigasi

Tim Investigasi melakukan tugas atas perintah Direksi untuk mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran. Tim investigasi yang dimaksud adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan/atau Tim khusus yang dibentuk oleh Direksi dan dapat bekerja sama dengan Eksternal Investigator.

Eksternal Investigator

Eksternal Investigator merupakan pihak eksternal perusahaan yang bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan, yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di Perusahaan.

The goal of the preparation of this WBS is to facilitate management to deal effectively with reports of violations. violations, integrate WBS in the Company’s internal control system and risk management that supports GCG.

BenefitsThe benefits of organizing WBS are:

1. The availability of ways to deliver important and critical information for the Company to those who must immediately handle them safely.

2. The availability of an early warning system for the possibility of problems caused by a violation.

3. The availability of opportunities to handle violations internally first before expanding into public violations.

4. The emergence of reluctance to commit violations.5. Improve the Company’s reputation in the eyes of

stakeholders.

Structure and Mechanism of Company’s WBS

Ethics Committee

Ethics Committee was formed specifically to carry out the management of WBS in the Company, including carrying out an initial review of complaints / disclosure of violations. The Ethics Committee is Ad Hoc/Ex Officio, tasked only with providing reviews and recommendations to the Board of Directors to make decisions.

The Ethics Committee consists of the following elements:1. Legal General Manager2. HR General Manager3. Head of SPI4. Corporate Secretary

Investigation Team

The Investigation Team performs its duties on the orders of the Board of Directors to collect data/evidence related to violations. The said investigation team is an Internal Monitoring Unit (SPI) and/or a special Team formed by the Board of Directors and can cooperate with external investigators.

External Investigator

External Investigator is an external party of the company that is independent and not affiliated with the Company, appointed by the Company to carry out a special investigation into a report of complaints of violations in the Company.



Sarana/ Media Pelaporan

Pelapor dapat menyampaikan pengungkapan/pelaporan pengaduan pelanggaran kepada Komite Etik selaku Pengelola Administrasi Whistleblowing System, melalui sarana/media website adhi (www.adhi.co.id) yang khusus diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Pelanggaran.

Jenis PelanggaranPelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS, meliputi:1. Benturan Kepentingan;2. Korupsi;3. Kecurangan;4. Penggelapan;5. Gratifikasi;6. Suap;7. Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Reporting Means / Media

Whistleblowers can submit disclosure / reporting of violations and complaints to Ethics Committee as the Manager of Whistleblowing System Administration, through the means / media of website adhi (www.adhi.co.id) specifically intended for the WBS Management.

Types of ViolationsViolations that can be reported through WBS, include:1. Conflict of Interest;2. Corruption;3. Fraud;4. Embezzlement;5. Gratuities;6. Bribery;7. Violations in the Process of Procurement of Goods and

Services.



Sosialisasi WBSSosialisasi Whistle Blowing System (WBS) dilakukan selama bulan Juni 2020 yang diikuti oleh 123 peserta. Sosialisasi dilakukan melalui ILMU ADHI yaitu media e-learning yang dapat diakses oleh seluruh Insan ADHI. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Departemen SDM, ditujukan kepada Insan ADHI yang mengikuti Great Employee Development Program dan Fresh Graduate Development Program (karyawan baru). Dalam sosialisasi ini juga meliputi materi Gratifikasi dan Code of Conduct (CoC).

Alur Mekanisme WBSFlow of WBS Mechanism

PelaporWhistleblower

Komite EtikEthic Committee

Direksi/DekomBOD/BOC

Indikasi PelanggaranViolations Indication

Menyaring LaporanReport Filter

InvestigasiInvestigation

VerifikasiVerification

PenelaahanReview

• Nama • NPP• Unit Kerja• Bukti Pendukung• Name • NPP• Work Unit• Supporting Evidence

Tidak / No

Ya / Yes

Pemberian SanksiSanctions

TerbuktiProven

SelesaiFinished

Kajian & RekomendasiReview &

Recommendation

WBS DisseminationWhistle Blowing System (WBS) dissemination was conducted during June 2020 followed by 123 participants. The dissemination was conducted through ILMU ADHI, an e-learning media that can be accessed by all ADHI personnel. This activity was carried out by the HR Department, addressed to all ADHI personnel who participated in the Great Employee Development Program and Fresh Graduate Development Program (new employees). This dissemination also includes Gratification and Code of Conduct (CoC) materials.



Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran1. Pihak yang dapat melaporkan pelanggaran adalah sebagai

berikut:a. Internal: semua karyawan dan pihak yang berkepentingan. b. Eksternal: pelanggan, pemasok, publik, investor dan

pihak lainnya yang merasa berkepentingan Pihak Internal yang melakukan pelaporan harus menyebutkan nama dan NIK. Pihak Eksternal yang melakukan pelaporan harus menyebutkan nama, institusi, dan nomor kontak yang dapat dihubungi.Pelapor dapat melakukan pengungkapan/pelaporan pengaduan pelanggaran kepada Komite Etik selaku Pengelola Administrasi Whistleblowing System, melalui sarana/media website ADHI (www.adhi.co.id) yang khusus diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Pelanggaran.

2. Bentuk Pengungkapan/Pelaporan Pengaduan Pelanggarana. Pengungkapan/pelaporan pengaduan pelanggaran

disampaikan secara tertulis dengan identitas jelas (Nama, NPP, Jabatan, Unit Kerja) dan dilampiri bukti-bukti pendukung.

b. Penyampaian melalui email harus dengan identitas jelas, format dalam bentuk file PDF atau JPEG.

Komite Etik akan menyaring laporan pengaduan/pengungkapan yang diterima, apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteria WBS dan dapat ditindaklanjuti.• Bila “YA”, laporan pengaduan/pengungkapan akan

ditindaklanjuti.• Bila “TIDAK”, proses Sistem Pelaporan Pelanggaran Selesai.

Kemudian Komite Etik akan melakukan verifikasi atas laporan pengaduan pelanggaran yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Hasil verifikasi akan disampaikan kepada Direksi.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi menunjukan adanya indikasi pelanggaran disertai bukti yang cukup maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi. Perseroan melalui Komite Etik dapat menginformasikan status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada pelapor yang meminta penjelasan oleh insan ADHI, maka terlapor dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perseroan.

Investigasi juga dapat dilakukan oleh external investigator bila dianggap perlu. Apabila investigasi terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris dan organ pendukung Dewan Komisaris serta terdapat hal - hal yang memerlukan keputusan lebih lanjut, maka Direksi atau Dewan Komisaris menyampaikan hal tersebut kepada pemegang saham mayoritas. Apabila dari hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana

Mechanism for Submitting Violation Reports1. Parties who can report violations are as follows:

a. Internal: all employees and interested parties.b. External: customers, suppliers, the public, investors and

other parties who feel the interest of the Internal Party who is reporting must mention the name and NIK. External parties who do the reporting must mention the name, institution, and contact number that can be contacted. The reporter can disclose/report complaints of violations to the Ethics Committee as the Manager of the Administration Whistleblowing System, through the ADHI website media (www.adhi.co.id) specifically intended for the WBS Management.

2. Forms of Disclosure/Reporting on Violation Complaintsa. Disclosure/reporting of complaints of violations shall

be submitted in writing with a clear identity (Name, NPP, Position, Work Unit) and attached with supporting evidence.

b. Submission via email must be with a clear identity, format in PDF or JPEG file format.

The Ethics Committee will screen reports of complaints/disclosures received, whether there is an initial indication or in accordance with WBS criteria and can be followed up.• If “YES”, the complaint/disclosure report will be followed up.• If “NO”, the Violation Reporting Process is Complete.

The Ethics Committee verifies reports of incoming infringement complaints and will decide whether further investigation is needed for reports of violations within 30 (thirty) calendar days and can be extended for a maximum of 30 (thirty) calendar days. Verification results will be submitted to the Directors.

If based on the verification results show an indication of a violation accompanied by sufficient evidence then the complaint can be processed to the investigation stage. The Company, through the Ethics Committee, can inform the reporter about the status of the process of resolving complaints of violations to those who request an explanation by ADHI personnel, so the reported party is subject to sanctions in accordance with the applicable provisions in the Company.

If necessary, an investigation can be carried out by an external investigator. If the investigation is proven to be a violation committed by members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners and supporting organs of the Board of Commissioners and there are matters that require further decisions, the Board of Directors or the Board of Commissioners submits the matter to the majority shareholder. If the results of an investigation prove to be a violation that leads



maka dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku..

Laporan Periodik Pelaksanaan WBS

Komite etik wajib membuat laporan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan berikutnya, yang meliputi jumlah pelaporan dan pengaduan, kategori pengaduan/penyingkapan serta media yang digunakan oleh pelapor dan penyampaiannya kepada Direksi.

Perlindungan Bagi Whistleblower1. Perusahaan menjamin bahwa dalam melakukan proses atas

setiap Pelaporan dan Pengaduan senantiasa mengedepankan kerahasiaan, dan asas praduga tidak bersalah dengan cara yang professional.

2. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, selama / sepanjang Pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan/dilaporkan.

3. Perlindungan ini juga berlaku bagi petugas yang ditunjuk Perusahaan dalam melaksanakan investigasi, verifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan fakta penyimpangan.

4. Para pihak yang diberikan kewenangan oleh perusahaan dalam proses terkait dengan Pelaporan dan Pengaduan, yang melanggar prinsip kerahasiaan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Jumlah Pengaduan, Tindak Lanjut dan SanksiSepanjang tahun 2020, tidak terdapat laporan pengaduan pelanggaran melalui sistem WBS, sehingga tidak terdapat informasi terkait pelanggaran, tindak lanjut dan sanksi yang diberikan.

to a criminal offense, it can be followed up with a legal process in accordance with the applicable provisions.

Periodic Reports on the Implementation of WBSThe Ethics Committee is required to make periodic reports, every 3 (three) months, which are submitted no later than the second week of the following month, which includes the number of reports and complaints, the categories of complaints/disclosures and the media used by the reporters and their submission to The Directors.

Whistleblower Protection1. The Company guarantees that in conducting the process

of each Reporting and Complaints always put forward confidentiality, and the principle of presumption of innocence in a professional manner.

2. The Company guarantees the confidentiality of the Whistleblower identity, as well as providing protection to the Reporter from any form of threats, intimidation, or unpleasant actions of any party as long as the Whistleblower can maintain confidentiality of the complained/reported case.

3. This protection also applies to officers appointed by the Company in carrying out investigations, verifications and parties that provide information related to complaints / disclosure of facts of irregularities.

4. The parties authorized by the Company in the process related to Reporting and Complaints, which violate the principle of confidentiality will be sanctioned in accordance with the provisions and regulations applicable in the Company.

Number of Complaints, Follow-ups and SanctionsThroughout 2020, there were no reports of complaints of violations through the WBS system, so no information related to violations, follow-ups and sanctions was provided.



Perseroan memiliki kebijakan Insider Trading, yang tercantum dalam kode etik (Code of Conduct) ADHI Edisi 4. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Penyempurnaan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor 014-6/2018/351 tanggal 28 Juni 2018. Kebijakan tersebut sebagai upaya pencegahan transaksi orang dalam terdapat dalam bagian Pedoman Aset dan informasi Perseroan, yaitu Melindungi Informasi Perseroan dimana seluruh Insan ADHI bertanggung jawab untuk melindungi informasi Perseroan baik yang dikomunikasikan maupun yang didokumentasikan.

ADHI menetapkan informasi-informasi tertentu sebagai informasi rahasia. Pengungkapan informasi yang tidak sah dapat berakibat hilangnya nilai kerahasiaan dagang, pembatalan kontrak, dan bahkan dapat dianggap melanggar hukum, termasuk ketentuan yang berlaku di Pasar Modal. Informasi yang termasuk rahasia adalah informasi non publik, yaitu informasi yang oleh ADHI belum diungkapkan atau belum tersedia secara umum bagi publik.

Insan ADHI hanya diperbolehkan mengakses informasi Perseroan untuk:

1. Mengumpulkan, menggunakan, dan mengolah informasi ADHI hanya untuk keperluan bisnis yang sah.

2. Berkewajiban menjaga dan menyimpan informasi sebagai rahasia Perseroan.

3. Melindungi informasi rahasia dari akses yang tidak sah.4. Membatasi akses ke informasi hanya bagi mereka yang

berhak untuk memperoleh informasi itu.5. Berhati-hatilah dalam membicarakan informasi,

memperlakukan atau mendokumentasikan data rahasia.6. Memastikan pihak di luar ADHI yang bekerja sama dengan

pihak ADHI telah menandatangani perjanjian kerahasiaan informasi.

7. Mencegah pengungkapan informasi tanpa izin.

Kebijakan Insider TradingInsider Trading Policy

The Company has an Insider Trading policy, which is stated in the ADHI Code of Conduct Edition 4. Based on the Decree of the Board of Directors on the Improvement of the Code of Conduct of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Number 014-6/2018/351 dated June 28, 2018. The policy as an effort to prevent insider transactions is contained in the Company’s Asset and Information Guidelines section, namely Protecting The Company’s Information where all ADHI Personnel are responsible for protecting the Company’s information both communicated and documented.

ADHI designates certain information as confidential information. Unauthorized disclosure of information may result in loss of trade confidentiality value, cancellation of contracts, and may even be considered unlawful, including applicable provisions in the Capital Market. Information that includes confidential information is nonpublic information, i.e. information that ADHI has not disclosed or has not been publicly available.

ADHI personnel are only allowed to access the Company’s information to:

1. Collect, use, and process ADHI information only for legitimate business needs.

2. Maintain and keep information as Company confidential.3. Protect confidential information from unauthorized access.4. Restrict access to information only to those who are entitled

to obtain that information.5. Be careful when discussing information, treating or

documenting confidential data.6. Ensure that parties outside ADHI that work with ADHI have

signed an information confidentiality agreement.7. Prevent unauthorized disclosure of information.



Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)Statutory Assets Report (LHKPN)Demi mendukung visi KPK dalam mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi dan berkomitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG bahwa ketentuan Wajib Lapor Harta Kekayaan (LHKPN) pejabat struktural PT Adhi Karya (Persero) Tbk. perlu ditetapkan dan pengelolaan LHKPN membutuhkan koordinasi dalam pelaporannya sesuai amanat dari Peraturan KPK RI No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara.

Melalui Surat Keputusan Direksi nomor: 014-6/2017/180 tentang Penatapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:

1. Pengangkatan sebagai Pejabat Struktural ADHI pada saat pertama kali menjabat;

2. Pengangkatan kembali sebagai Pejabat Struktural ADHI setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

3. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat Struktural ADHI.

Penyampaian LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Pejabat Struktural ADHI. Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www. elhkpn.kpk.go.id; atau mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email [email protected] atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/ layanan-publik/lhkpn, atau dapat diserahkan secara langsung kepada KPK atau melalui Departemen SDM ADHI.

Format LHKPN ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nama;2. jabatan;3. instansi;4. tempat dan tanggal lahir;5. alamat;6. identitas istri atau suami;7. identitas anak;8. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta

In support of the KPK’s vision of realizing a Corruption-Free Indonesia and committed to implementing the GCG principles the mandatory provisions of the Report of Assets (LHKPN) structural officials of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. needs to be determined and LHKPN management requires coordination in its reporting in accordance with the mandate of KPK RI Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Assets.

Through the Board of Directors’ Decree number: 014-6/2017/180 concerning the Stipulation of Statutory Assets (LHKPN). The State Officials must submit the LHKPN to the KPK, when:

1. Appointment as ADHI Structural Officer when he first served;2. Reappointment as ADHI Structural Officer after the end of

his term of office or retirement; or 3. At the end of the term of office or retirement as ADHI

Structural Officer.

Submission of LHKPN within a period of no later than 3 (three) months from the time of the first appointment/reappointment/end of position as ADHI Structural Officer. Submission of LHKPN during the mandatory LHKPN takes place periodically every 1 (one) year of Assets acquired from January 1 to December 31.

Submission of LHKPN is carried out by means of the e-LHKPN Application at www. elhkpn.kpk.go.id; or fill out the excel format LHKPN Form to be sent via e-mail [email protected] or submitted to the Directorate of LHKPN Registration and Examination (either directly at the KPK office or post) in the form of an excel file that has been stored in data storage media. The LHKPN form can be downloaded via www.kpk.go.id/service -public/lhkpn, or can be submitted directly to the KPK or through the ADHI HR Department.

The LHKPN format is determined by the KPK which at least contains:

1. name;2. position;3. agency;4. place and date of birth;5. address;6. wife or husband’s identity;7. child’s identity;8. type, value and origin of acquisition



9. kekayaan yang dimiliki;10. besarnya penghasilan dan pengeluaran;11. surat kuasa mendapatkan data keuangan;12. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; 13. surat pernyataan.

Mekanisme Penerimaan Dokumen LHKPN1. KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN

yang disampaikan.2. Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan

pengisian LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN.

3. Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh Penyelenggara Negara paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta Kekayaan pada lembaga keuangan.

4. Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari Formulir LHKPN dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/ atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.

5. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

6. Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban, maka Penyelenggara Negara dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.

7. Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara.

Mekanisme Pengumuman LHKPN1. Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara

Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK.

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut:• Media pengumuman KPK;• Media pengumuman resmi instansi; dan/atau• Surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

3. Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya.

9. owned wealth;10. the amount of income and expenses;11. power of attorney obtaining financial data;12. power of attorney announcing Assets;13. statement letter.

Mechanism for Submitting LHKPN Documents1. KPK will carry out administrative verification of the submitted

LHKPN.2. Administrative verification is carried out by examining the

accuracy of LHKPN filling and the completeness of supporting evidence attached in accordance with the instructions for filling out the LHKPN form.

3. Supporting evidence that must be attached by the National Administration shall at least contain a copy of the document which explains the ownership of the assets in the financial institution.

4. If the results of the administrative verification state that the submission of LHKPN is incomplete, the KPK will submit a notification to the State Operator regarding portions of the LHKPN Form and supporting evidence which must be corrected and/or completed by the State Operator.

5. The State Operator is obliged to submit improvements or completeness of the LHKPN no later than 14 (fourteen) working days from the receipt of the notification.

6. In the event that the State Operator does not fulfill the obligation, the State Operator shall be deemed to submit an incomplete LHKPN.

7. In the event that the administrative verification result states that the submission of LHKPN is complete, the KPK gives a receipt to the State Operator.

LHKPN Announcement Mechanism1. Announcement must be carried out by the State Operator no

later than 2 (two) months after the State Operator submits the LHKPN to the KPK.

2. The announcement as referred to in paragraph (1) shall be carried out using the format determined by the KPK through electronic and non-electronicas as follows:• KPK announcement media;• Official media announcement agency; and/or• Newspapers that have national circulation.

3. The State Operator may authorize the KPK in writing to announce their Assets.



Data Wajib LKHPN PT Adhi Karya (Persero) TbkLKHPN Mandatory Data of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Jabatan Position

JumlahNumber

SudahReported

BelumNot Reported

Komisaris / Commissioners 6 6 0

Direksi / Directors 6 6 0

Direktur (Dir Ap) / Direktur (Dir Ap) 16 12 4

General Manager (Gm) / General Manager (Gm) 18 12 6

Manajer / Manajer 144 100 44

Project Manager / Project Manager 184 127 57

Total / Total 374 263 111

Persentase / Percentage 100% 70% 30%

Status Pelaporan Wajib LKHPN PT Adhi Karya (Persero) TbkReport Status of LKHPN Mandatory of PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Jabatan Position

SudahReported

BelumNot Reported

KeteranganRemarks

Kantor Pusat / Head Office 32 21

Perkeretaapian / Railways 17 13

Infra-I 20 41

Infra-Ii 53 0

Gedung / Building 26 5

Epc 14 2

App 11 21

Apg 45 3

Apb 20 2

Acp 25 3

Total Laporan / Total Reporting 263 111

Implementasi LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (KPK RI) telah mengembangkan sistem LHKPN dengan sistem elektronik atau e-filling yang disebut e-lhkpn. Sejak tahun 2017, seluruh Wajib LHKPN diwajibkan menyampaikan laporannya secara elektronik. ADHI telah mengikuti sosialisasi tata cara pengisian e-lhkpn pada 20 April 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, kemudian pada 28 September 2017 dengan penyelenggara dari KPK RI.

Sepanjang 2020, Wajib LKHPN PT Adhi Karya (Persero) Tbk., sebanyak 374 orang, di mana sebanyak 263 orang sudah melaporkan LHKPN.

Implementation of LHKPN

The Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia (KPK RI) has developed the LHKPN system with an electronic or e-filling system called e-lhkpn. Since 2017, all LHKPN Obligations are required to submit their reports electronically. ADHI has participated in the socialization of the e-lhkpn filling procedure on April 20, 2017 organized by the Ministry of SOEs, then on September 28, 2017 with the organizer from the KPK RI.

Throughout 2020, LKHPN Mandatory of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. amounted to 374 people, of which as many as 263 people have reported LHKPN.



Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Politik dan Kegiatan SosialBerdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang penyempurnaan pedoman Good Corporate Governance (GCG CODE) PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No. 014-6/2018/350 tanggal 28 Juni 2018, telah disebutkan larangan bagi insan ADHI untuk memiliki keterlibatan individu atas nama Perseroan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik maupun menggunakan fasilitas atau sumber daya apapun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Sebagaimana yang telah di atur dalam pedoman etika dan perilaku (code of conduct) Perseroan.

Kebijakan Perusahaan terkait kegiatan politik tecantum dalam Pedoman GCG Perusahaan yang disahkan pada tanggal 28 Juni 2018 dalam Code 3.0 Etika Perusahaan.

Pengungkapan Aspek LainnyaDisclosure Of Other Aspects

3.2 Keterlibatan dalam PolitikInvolvement in Politics

Poin 08

Perseroan menjamin kebebasan karyawan dalam mengemukakan pandangan kepada Pemerintah dan stakeholder lainnya terhadap aspek operasional yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan operasional Perseroan sepanjang masih dalam koridor hukum yang berlaku.The Company guarantees the freedom of employees in expressing views to the Government and other stakeholders on operational aspects that affect the Company’s business and operational activities as long as it is within the applicable legal corridors.

Poin 09

Perseroan mewajibkan Direksi, manajemen, dan karyawan yang mewakili Perseroan dalam setiap urusan yang berkaitan dengan Pemerintah, untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.The Company requires the Board of Directors, management, and employees representing the Company in every matter related to the Government, to comply with the prevailing laws and regulations.

Poin 10 Perseroan melarang untuk memberikan sumbangan bagi partai politik manapun.The Company prohibits donations to any political party.

Poin 11

Perseroan menjamin hak Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Manajemen, dan setiap karyawan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.The Company guarantees the right of Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, Management, and every employee to channel their political aspirations.

Poin 12

Perseroan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mewajibkan setiap Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan karyawan yang aktif dalam partai politik dan/atau menjadi calon dari partai politik dalam pemilihan anggota legislatif/pemilihan Kepala Daerah untuk mengundurkan diri dari Perseroan. Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, pengunduran dirinya dikukuhkan dalam RUPS.The Company, in accordance with the prevailing laws and regulations, requires every Member of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and employees active in political parties and/or candidates of political parties in the election of legislative members/ regional heads to resign from the Company. For Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors, his resignation is confirmed in the GMS.

ADHI berperan aktif dalam aktivitas sosial kemasyarakatan yang bertujuan membangun kualitas kehidupan masyarakat. Perseroan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Social Responsbility (CSR) turut serta dalam program pemberdayaan masyarakan dan peningkatan usaha kecil menengah (UKM).

ADHI mempertahankan sikap netral terhadap partai politik dan setiap aktivitas politik. Oleh karena itu, ADHI tidak memberikan

Provision of Funds for Political and Social Activities Based on the Board of Directors’ Decree on the improvement of the Good Corporate Governance (GCG CODE) guidelines of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. No. 014-6/2018/350 dated June 28, 2018, there has been a prohibition for ADHI personnel to have individual involvement on behalf of the Company in political activities, including making donations for political purposes or using any facilities or resources for political campaign purposes, political fundraising or for political participation purposes. As stipulated in the Company’s code of conduct.

Company Policy related to political activities is contained in the Company’s GCG Guidelines ratified on June 28, 2018 in Code 3.0 of Corporate Ethics.

ADHI plays an active role in community social activities aimed at building the quality of people’s lives. The Company through the Partnership and Community Development Program (PKBL) and Corporate Social Responsibility (CSR) participated in the community empowerment program and improvement of small and medium businesses (UKM).

ADHI maintains a neutral attitude towards political parties and every political activity. Therefore, ADHI does not provide financial



bantuan dana ke partai politik, politisi atau calon pejabat manapun. Namun hal ini tidak berarti ADHI melarang hak Insan ADHI sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. ADHI menghargai dan mendukung hakhak Insan ADHI untuk berpartisipasi dalam kegiatan potitik, baik dalam politik partai maupun memberikan pandangan tentang isu-isu kebijakan publik. Segala konsekuensi yang timbul akibat aktivitas Insan ADHI dalam politik ditanggung oleh Insan ADHI yang bersangkutan.

Yang Harus Dilakukan:1. Meminta izin Atasan Anda dan memberitahukannya kepada

Corporate Secretary jika Anda aktif dalam partai politik baik sebagai anggota maupun pengurus.

2. Selalu menjaga citra dan reputasi Perseroan ketika beraktifitas dalam politik.

Larangan atau yang Harus Dihindari:1. Mengatasnamakan ADHI dalam aktivitas dan kontribusi pada

kegiatan politik.2. Menggunakan dana, fasilitas, pelayanan atau sumber daya

ADHI lainnya untuk aktivitas dan kontribusi politik.3. Menggunakan atribut partai, melakukan kampanye dan

aktivitas politik di lingkungan kerja.4. Kegiatan yang berkenaan dengan serikat pekerja dan

pelaksanaan hak-hak Insan ADHI dalam hubungan industrial yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dikecualikan dari kualifikasi kegiatan politik.

Menjalin Hubungan yang Wajar dengan Pemerintah Kemampuan ADHI dalam menjalankan bisnis pada kondisi tertentu melibatkan pemerintah, baik sebagai regulator maupun sebagai pelanggan. Oleh karena itu, ADHI berusaha untuk membina hubungan yang terbuka dan bersifat membangun dengan pemerintah. Dalam berhubungan dengan pemerintah, Insan ADHI berkewajiban untuk ikut memelihara hubungan yang baik dengan pejabat-pejabat serta Insan ADHI pemerintah yang menjalankan kepentingan pemerintah. Berkonsultasilah dengan Atasan dan Corporate Secretary cq unit pelaksana GCG untuk meyakinkan bahwa Anda mengetahui, memahami, dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Harus Dilakukan: • Mematuhi setiap ketentuan dan perundang-undangan yang

berlaku. • Selalu berkonsultasi dengan Atasan dan Corporate Secretary

cq unit pelaksana GCG untuk memastikan setiap tindakan yang berhubungan dengan pemerintah telah sesuai dengan kebijakan ADHI.

• Memastikan setiap informasi dan laporan yang harus diberikan kepada regulator dan pemerintah akurat dan lengkap.

Larangan atau yang Harus Dihindari:

assistance to political parties, politicians or any prospective official. However, this does not mean that ADHI prohibits ADHI’s human rights as citizens to participate in political activities. ADHI respects and supports the rights of ADHI Individuals to participate in political activities, both in party politics and in providing views on public policy issues. All consequences arising from the activities of ADHI Individuals in politics shall be borne by the ADHI Individuals concerned.

What to Do:

1. Request permission from your employer and notify the Corporate Secretary if you are active in a political party, both as a member and as an administrator.

2. Always maintain the image and reputation of the Company when engaging in politics.

Prohibition or Must be Avoided:1. In the name of ADHI in activities and contributions to

political activities.2. Using ADHI funds, facilities, services or other resources for

political activities and contributions.3. Using party attributes, conducting campaigns and political

activities in the work environment.4. Activities related to trade unions and the implementation

of ADHI’s human rights in industrial relations in accordance with labor laws and regulations are excluded from the qualifications of political activity.

Establishing a Reasonable Relationship with the Government ADHI’s ability to conduct business under certain conditions involves the government, both as a regulator and as a customer. Therefore, ADHI strives to foster an open and constructive relationship with the government. In dealing with the government, ADHI personnel is obliged to participate in maintaining good relations with government officials as well as ADHI personnel who carry out government interests. Consult with your Supervisor and Corporate Secretary cq GCG implementation unit to ensure that you know, understand, and comply with applicable laws and regulations.

What To Do: • Comply with any applicable laws and regulations.

• Always consult with the Supervisor and Corporate Secretary cq GCG implementing unit to ensure every action related to the government is in accordance with ADHI policy.

• Ensure that any information and reports that must be provided to regulators and governments are accurate and complete.

Prohibitions or What to Avoid:



• Menawarkan atau memberikan apapun yang berharga kepada pejabat atau Insan ADHI pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

• Memberikan suap kepada pejabat atau Insan ADHI pemerintah untuk mempengaruhi keputusan yang menjadi kewenangannya atau sebagai imbalan atas perlakuan yang dinginkan.

• Prinsip Dasar Gratifikasi, Kategori Gratifikasi, Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2014 tanggal 17 Maret 2014 dan Surat Keputusan Direksi ADHI No. 014-6/271 tanggal 24 September 2014.

Pembelian Kembali Saham dan Pembelian Kembali ObligasiPada tahun 2020 tidak terdapat pembelian kembali saham maupun Obligasi perusahaan.

Sepanjang tahun 2020, ADHI memegang teguh komitmen dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan memenuhi seluruh regulasi yang terkait dengan aktivitas Perseroan dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Baik Perseroan maupun organ yang berada di dalamnya yaitu organ inti perusahaan dan organ pendukung dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak pernah melakukan praktik bad corporate governance. Hal tersebut dirangkum dalam tabel singkat berikut ini:

Transparansi Praktik Bad GovernanceTransparency Of Bad Governance Practices

No KeteranganDescription

PraktikPractices

1 Terdapat laporan atas kegiatan perusahaan yang mencemari lingkunganReports of corporate activities polluting the environment Nihil / Nil

2 Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakanNon-compliance in the fulfillment of tax obligations Nihil / Nil

3

Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan (SAK)Discrepancy in the presentation of annual reports and financial statements with applicable regulations and financial accounting standards (SAK)

Nihil / Nil

4 Tidak menyampaikan kasus/ perkara hukum terkait buruh dan karyawanNot submit cases / lawsuits related to workers and employees Nihil / Nil

5 Tidak mengungkapkan tinjauan segmen operasiNot disclose operating segment reviews Nihil / Nil

6 Ketidaksesuaian berkas Laporan TahunanAnnual Report file discrepancies Nihil / Nil

• Offer or give anything of value to government officials or ADHI Personnel that are contrary to applicable laws and regulations.

• Giving bribes to government officials or ADHI personnel to influence decisions that become his authority or in return for the desired treatment.

• Basic Principles of Gratification, Gratification Category, Gratification that Must Be Reported are based on Regulation of the Minister of SOEs No. 05/MBU/2014 dated March 17, 2014 and Decree of the Board of Directors of ADHI No. 014-6/271 dated September 24, 2014.

Share Buyback and Bond Buyback

In 2020, there were no share buyback or corporate Bond buyback.

Throughout 2020, ADHI is committed to implementing good Corporate Governance by fulfilling all regulations related to the Company’s activities and carrying out its obligations properly. Both the Company and the organs in it, namely the Company’s core organs and supporting organs in carrying out its operational activities, have never practiced bad corporate governance. This is summarized in the following short table:



Laporan Keuangan Konsolidasian ConsolidatedFinancial Report

Paraf:

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES Daftar Isi Halaman/ Table of Contents Page

Surat Pernyataan Direksi Directors’ Statement Letter Laporan Auditor Independen Independent Auditor’s Report Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Consolidated Financial Statements Tahun-tahun Yang Berakhir pada Tanggal For The Years Ended 31 Desember 2020 dan 2019 December 31, 2020 and 2019

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

1 Consolidated Statements of Financial Position

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

3 Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian

4 Consolidated Statements of Changes in Equity

Laporan Arus Kas Konsolidasian 5 Consolidated Statements of Cash Flows Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

6 Notes to The Consolidated Financial Statements

Informasi Tambahan-Laporan Keuangan Tersendiri:

Supplementary Information-Separate Financial Statements:

Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)

Lampiran I/ Appendix I

Statements of Financial Position (Parent Entity)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)

Lampiran II/ Appendix II

Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)

Laporan Perubahaan Ekuitas (Entitas Induk)

Lampiran III/ Appendix III

Statements of Changes in Equity (Parent Entity)

Laporan Arus Kas (Entitas Induk)

Lampiran IV/ Appendix IV

Statements of Cash Flows (Parent Entity)

R-1/079.AGA-S/4.1/2011

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan The accompanying notes form an integral part

dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan of these consolidated financial statements

1 Paraf

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah)

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2020 and 2019 (Expressed in Rupiah)

Catatan/ 2020 2019

Notes Rp Rp

ASET ASSETS

Aset Lancar Current Assets

Kas dan Setara Kas 4 2,363,649,065,033 3,255,009,864,614 Cash and Cash Equivalents

Piutang Usaha 5 Trade Receivables

Pihak Berelasi Related Parties

(Setelah dikurangi kerugian (Net of allowance for

kredit ekspektasian sebesar Rp36.713.406.466 expected credit losses Rp36,713,406,466

dan Rp36.807.277.030 and Rp36,807,277,030

pada 31 Desember 2020 dan 2019) 1,167,579,759,837 1,036,746,071,916 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)

Pihak Ketiga Third Parties



dan Rp291.027.540.517 and Rp291,027,540,517


Piutang Retensi 6 Retention Receivables



kredit ekspektasian sebesar Rp26.031.152.596 dan Nihil expected credit losses Rp26,031,152,596 and Nil

pada 31 Desember 2020 dan 2019) 260,645,228,755 279,483,488,552 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)




dan Rp81.118.978.938 and Rp81,118,978,938

pada 31 Desember 2020 dan 2019) 311,679,872,718 313,861,906,748 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)

Tagihan Bruto Pemberi Kerja 7 Gross Amount Due from Customers




dan Rp6.488.106.400 and Rp6,488,106,400





dan Rp181.387.663.556 and Rp181,387,663,556


Persediaan 8 6,321,043,206,659 4,778,581,868,397 Inventories

Uang Muka 9 437,639,729,204 542,744,282,003 Advance Payments

Biaya Dibayar di Muka 10 168,134,818,283 209,640,119,307 Prepaid Expenses

Pajak Dibayar di Muka 11a 1,949,721,032,167 1,840,880,117,043 Prepaid Taxes

Aset Lancar Lain-lain 12 1,771,671,627,504 168,196,170,694 Other Current Assets

Jumlah Aset Lancar 30,090,503,386,345 30,315,155,278,021 Total Current Assets

Aset Tidak Lancar Non-Current Assets

Aset Real Estat 13 2,947,323,856,077 1,863,456,298,010 Real Estate Assets

Piutang Jangka Panjang Lainnya 21a 31,178,930,604 16,260,715,958 Other Long-Term Receivables

Aset Keuangan dari Kontrak Konsesi 14 169,116,476,745 -- Financial Assets from Concession Arrangements

Investasi pada Entitas Asosiasi 15 44,844,925,840 21,710,922,296 Invesment in Associates

Investasi pada Ventura Bersama 16 931,887,531,869 832,293,776,201 Investment in Joint Ventures

Properti Investasi 17 912,441,102,649 1,018,362,440,742 Investment Properties

Aset Tetap - Bersih 18 2,204,377,328,017 1,836,864,787,309 Fixed Assets - Net

Aset Hak Guna - Bersih 19 26,072,715,269 -- Right of Use Asset - Net

Investasi Jangka Panjang Lainnya 20 304,179,761,656 292,245,360,000 Other Long-Term Investments

Aset Pajak Tangguhan 11d 3,308,577,142 2,529,033,085 Deferred Tax Assets

Aset Tidak Lancar Lainnya 21b 428,654,034,339 316,954,602,927 Other Non-Current Assets

Jumlah Aset Tidak Lancar 8,003,385,240,207 6,200,677,936,528 Total Non-Current Assets

JUMLAH ASET 38,093,888,626,552 36,515,833,214,549 TOTAL ASSETS

R-1/079.AGA-S/4.1/2011



2 Paraf

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah)


CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2020 and 2019 (Expressed in Rupiah)

Catatan/ 2020 2019

Notes Rp Rp

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES

Utang Usaha 22 Trade Payables

Pihak Berelasi 9,395,112,957,140 6,549,803,297,160 Related Parties

Pihak Ketiga 2,689,292,954,242 1,744,228,083,063 Third Parties

Utang Bank dan Bank Loans and

Lembaga Keuangan Lainnya 23a 4,343,899,100,000 5,058,499,100,000 Other Financial Institution

Utang Bruto Subkontraktor 24 Gross Amount Due to Subcontractors

Pihak Berelasi 912,555,090,015 1,122,378,170,817 Related Parties

Pihak Ketiga 5,057,962,198,859 6,762,621,858,615 Third Parties

Utang Pajak 11b 683,364,082,555 346,903,724,027 Taxes Payable

Uang Muka Pemberi Kerja 25 705,379,876,626 670,262,987,594 Advances Receipts

Pendapatan Diterima di Muka 26 571,657,520,601 71,364,278,908 Unearned Revenues

Beban Akrual 27 1,624,817,511,834 1,129,454,655,273 Accrued Expenses

Utang Retensi 29 Retention Payables

Pihak Berelasi 33,372,497,480 30,235,757,593 Related Parties

Pihak Ketiga 543,292,218,537 422,533,472,934 Third Parties

Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Current Maturities of Bank

Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun 23b 342,908,333,333 69,550,000,000 Loans and Other Financial Institution

Liabilitas Sewa 19 22,248,920,326 -- Lease Liabilities

Utang Obligasi 30 -- 499,998,682,982 Bonds Payables

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya 29 143,335,101,288 84,892,899,362 Other Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 27,069,198,362,836 24,562,726,968,328 Total Current Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES

Utang Retensi 28 3,334,404,129 9,058,924,533 Retention Payables

Uang Muka Pemberi Kerja 25 41,729,596,721 491,569,264 Advances Receipts

Utang Bank dan Bank and Other

Lembaga Keuangan Lainnya 23b 749,467,454,534 872,787,067,569 Financial Institution Loans

Utang Obligasi 30 4,309,020,519,565 4,021,031,576,538 Bonds Payables

Liabilitas Imbalan Kerja 31 314,970,220,067 194,779,979,921 Post Employment Benefit Liabilities

Liabilitas Sewa 19 3,875,994,165 -- Lease Liabilities

Liabilitas Pajak Tangguhan 11d 27,446,827,591 20,605,798,787 Deferred Tax Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang Lainnya 29 34,799,586 53,649,588 Other Non-Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 5,449,879,816,358 5,118,808,566,200 Total Non-Current Liabilities

JUMLAH LIABILITAS 32,519,078,179,194 29,681,535,534,528 TOTAL LIABILITIES

EKUITAS EQUITY

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Equity Attributable to Owners

kepada Pemilik Entitas Induk of the Parent Entity

Modal Saham - Nilai Nominal Capital Stock - Rp 100 par Value per Share

Rp 100 per Saham Modal Dasar Authorized Capital - 14,000,000,000

- 14.000.000.000 Saham Modal Shares Subscribed

Ditempatkan dan Disetor Penuh and Paid Up Capital

- 3.560.849.376 Saham 32 356,084,937,600 356,084,937,600 - 3,560,849,376 Shares

Tambahan Modal Disetor 33 2,588,833,884,853 2,588,833,884,853 Additional Paid in Capital

Selisih Transaksi dengan Difference in Transaction with

Pihak Non Pengendali 36 3,117,842,245 3,117,842,245 Non-Controling Interest

Saldo Laba 34 Retained Earnings

Ditentukan Penggunaannya 3,461,431,645,483 2,864,005,872,038 Appropriated

Belum Ditentukan Penggunaannya (1,471,606,750,407) 533,424,534,540 Unappropriated

Surplus Revaluasi Tanah 35 610,405,303,106 464,551,473,229 Revaluation Surplus of Land

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Equity Attributable to Owners

kepada Pemilik Entitas Induk 5,548,266,862,880 6,810,018,544,505 of the Parent Entity

Kepentingan Non Pengendali 36 26,543,584,478 24,279,135,516 Non-Controlling Interest

JUMLAH EKUITAS 5,574,810,447,358 6,834,297,680,021 TOTAL EQUITY

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 38,093,888,626,552 36,515,833,214,549 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

R-1/079.AGA-S/4.1/2011



3 Paraf

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah)


CONSOLIDATED STATEMENS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the Years Ended December 31, 2020 and 2019

(Expressed in Rupiah)

Catatan/ 2020 2019

Notes Rp Rp

PENDAPATAN USAHA 37 10,827,682,417,205 15,307,860,220,494 REVENUES

BEBAN POKOK PENDAPATAN 38 9,091,968,816,661 12,971,806,607,215 COST OF REVENUES

LABA BRUTO 1,735,713,600,544 2,336,053,613,279 GROSS PROFITS

BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES

Beban Penjualan 39 (18,620,371,482) (34,491,276,551) Selling Expenses

Beban Umum dan Administrasi 39 (709,060,369,527) (859,576,029,388) General and Administrative Expenses

JUMLAH BEBAN USAHA (727,680,741,009) (894,067,305,939) TOTAL OPERATING EXPENSES

LABA USAHA 1,008,032,859,535 1,441,986,307,340 PROFIT FROM OPERATION

Bagian Laba Ventura Bersama 40 156,794,066,638 340,163,935,492 Share of Profit of Joint Ventures

Bagian Rugi Entitas Asosiasi 15 (865,996,456) (1,697,247,354) Share of Losses of Association Entities

Beban Keuangan 41 (794,518,842,962) (563,790,257,762) Financial Charges

Penghasilan (Beban) Lainnya - Bersih 42 (13,101,447,657) (33,087,663,071) Other Income (Expense) - Net

Beban Pajak Penghasilan Final 11c (316,605,342,000) (497,083,535,297) Final Income Tax Expenses

LABA SEBELUM PAJAK 39,735,297,098 686,491,539,347 PROFIT BEFORE TAX

PAJAK PENGHASILAN INCOME TAX

Beban Pajak Penghasilan Tidak Final 11c (17,764,248,560) (19,828,797,000) Non-Final Income Tax Expenses

Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan 11c 1,731,603,909 (1,614,320,818) Deferred Tax Benefit (Expenses)

JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH (16,032,644,651) (21,443,117,818) TOTAL INCOME TAX EXPENSES - NET

LABA TAHUN BERJALAN 23,702,652,447 665,048,421,529 PROFIT FOR THE YEAR

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET OF TAX

Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Items that Will Not Be Reclassified

ke Laba Rugi Subsequently to Profit or Loss

Pengukuran Kembali Program Imbal Kerja Pasti 31 (104,709,179,779) 559,143,276 Remeasurement of Defined Benefits Plan

Surplus Revaluasi Tanah - Bersih 35 145,915,386,836 -- Surplus on Revaluation of Land - Net

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN 41,206,207,057 559,143,276 OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 64,908,859,504 665,607,564,805 TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PROFIT ATTRIBUTABLE TO

Pemilik Entitas Induk 43 23,976,887,476 663,806,247,566 Owner of The Parent Entity

Kepentingan Non-Pengendali 36 (274,235,029) 1,242,173,963 Non-Controlling Interest

JUMLAH 23,702,652,447 665,048,421,529 TOTAL

LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT COMPREHENSIVE INCOME

DIATRIBUSIKAN KEPADA ATTRIBUTABLE TO

Pemilik Entitas Induk 65,121,537,574 664,365,390,842 Owner of The Parent Entity

Kepentingan Non-Pengendali (212,678,070) 1,242,173,963 Non-Controlling Interest

JUMLAH 64,908,859,504 665,607,564,805 TOTAL

LABA PER SAHAM DASAR 43 7 186 BASIC EARNING PER SHARE

R-1/079.AGA-S/4.1/2011

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these

laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan consolidated financial statements

d1/April 1, 2021 4 paraf:

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah)


CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGE IN EQUITY For the Years Ended

December 31, 2020 and 2019 (Expressed in Rupiah)

Selisih

Transaksi

dengan Pihak Surplus

Non Pengendali/ Revaluasi

Difference in Tanah/ Kepentingan

Modal Saham/ Tambahan Modal Transaction With Ditentukan Belum Ditentukan Revaluation NonPengendali/ Jumlah Ekuitas/

Capital Disetor/Additional Non-Controlling Penggunaannya/ Penggunaannya/ Surplus of Jumlah/ Non-Controling Total

Catatan/ Stock Paid In Capital Interest Appropriated Unappropriated *) Land Total Interest Equity

Notes Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

SALDO TANGGAL 1 JANUARI 2019 356,084,937,600 2,588,833,884,853 3,117,842,245 2,348,678,747,872 513,218,048,906 464,551,473,229 6,274,484,934,705 10,786,961,553 6,285,271,896,258 BALANCE AS OF JANUARY 1, 2019

Penyertaan Saham 34 -- -- -- -- -- -- -- 12,250,000,000 12,250,000,000 Investment in Subsidiaries

Laba Tahun Berjalan 32 -- -- -- -- 663,806,247,566 -- 663,806,247,566 1,242,173,963 665,048,421,529 Profit For The Year

Penghasilan Komprehensif Lain 33 -- -- -- -- 559,143,276 -- 559,143,276 -- 559,143,276 Other Comprehensive Income

Dana Cadangan 32 -- -- -- 515,327,124,166 (515,327,124,166) -- -- -- -- General Reserve

Dividen Tunai 32 -- -- -- -- (128,831,781,042) -- (128,831,781,042) -- (128,831,781,042) Cash Dividends

SALDO TANGGAL 31 DESEMBER 2019 356,084,937,600 2,588,833,884,853 3,117,842,245 2,864,005,872,038 533,424,534,540 464,551,473,229 6,810,018,544,505 24,279,135,516 6,834,297,680,021 BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019

SALDO TANGGAL 1 JANUARI 2020 356,084,937,600 2,588,833,884,853 3,117,842,245 2,864,005,872,038 533,424,534,540 464,551,473,229 6,810,018,544,505 24,279,135,516 6,834,297,680,021 BALANCE AS OF JANUARY 1, 2020

Dampak Penerapan PSAK baru 2c -- -- -- -- (1,260,492,745,078) -- (1,260,492,745,078) (822,872,968) (1,261,315,618,046) Impact of Implementation of new PSAK

SALDO DISESUAIKAN TANGGAL 1 JANUARI 2020 356,084,937,600 2,588,833,884,853 3,117,842,245 2,864,005,872,038 (727,068,210,538) 464,551,473,229 5,549,525,799,427 23,456,262,548 5,572,982,061,975 ADJUSTED BALANCE AS OF JANUARY 1, 2020

Laba Tahun Berjalan 34 -- -- -- -- 23,976,887,476 -- 23,976,887,476 (274,235,029) 23,702,652,447 Profit For The Year

Penghasilan Komprehensif Lain 34 -- -- -- -- (104,709,179,779) 145,853,829,877 41,144,650,098 61,556,959 41,206,207,057 Other Comprehensive Income

Penyertaan Saham 34 -- -- -- -- -- -- -- 3,300,000,000 3,300,000,000 Equity Participation

Dana Cadangan 34 -- -- -- 597,425,773,445 (597,425,773,445) -- -- -- -- General Reserve

Dividen Tunai 34 -- -- -- -- (66,380,474,121) -- (66,380,474,121) -- (66,380,474,121) Cash Dividends

SALDO TANGGAL 31 DESEMBER 2020 356,084,937,600 2,588,833,884,853 3,117,842,245 3,461,431,645,483 (1,471,606,750,407) 610,405,303,106 5,548,266,862,880 26,543,584,478 5,574,810,447,358 BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2020

*) Termasuk akumulasi pengukuran kembali program imbalan pasti atas program imbalan pasti/ Include Accumulated balance remeasurement of defined benefit program

Saldo Laba/

Retained Earning

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/

Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity

R-1/079.AGA-S/4.1/2011

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari The accompanying notes form an integral part of these

laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan consolidated financial statements

d1/April 1, 2021 5 paraf:

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah)


CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the Years Ended December 31, 2020 and 2019

(Expressed in Rupiah)

Catatan/ 2020 2019

Notes Rp Rp

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan Kas dari Pelanggan 12,865,638,770,543 13,456,979,134,421 Cash Receipts from Customers

Penerimaan Restitusi Pajak 647,951,599,574 169,335,780,335 Received from Tax Refunds

Jumlah Penerimaan 13,513,590,370,117 13,626,314,914,756 Total Cash Receipts

Pembayaran Kepada Pemasok dan Beban lainnya (11,362,400,176,695) (12,027,618,926,353) Payment to Suppliers and Other Expenses

Pembayaran Kepada Karyawan (444,998,910,198) (562,450,616,618) Payment to Employees

Pembayaran Pajak Penghasilan (328,092,808,463) (497,083,535,297) Income Tax Paid

Jumlah Pengeluaran (12,135,491,895,356) (13,087,153,078,268) Total Cash Payments

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi 1,378,098,474,761 539,161,836,488 Net Cash Flows Provided by Operating Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Penerimaan Penghasilan Bunga 45,216,574,146 63,671,887,555 Received from Interest Income

Hasil Penjualan Aset Tetap 18 1,975,175,190 10,153,535,800 Proceeds from Sale of Property, Plant, and Equipment

Penambahan Properti Investasi (12,586,661,907) (121,977,019,984) Addition of Investment Properties

Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi dan Placement of Investment in Association Entities and

Jangka Panjang Lainnya (35,934,401,656) -- Others Long Term Investment

Akuisisi Entitas Anak 42 -- (86,517,357,394) Acquisition of Subsidiaries

Penempatan Investasi pada Ventura Bersama (223,017,428,770) (227,086,799,277) Placement of Investment in Joint Ventures

Pengembalian Investasi pada Ventura Bersama 165,817,117,800 92,061,226,842 Repayment of Investment in Joint Ventures

Penambahan Aset Tetap (255,436,540,871) (313,881,611,303) Acquisition of Property, Plant, and Equipment

Penambahan Tanah Belum Dikembangkan (204,574,978,089) (974,280,337,990) Acquisition of Undeveloped Land

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (518,541,144,157) (1,557,856,475,751) Net Cash Flow (Used in) Investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Penerimaan Utang Bank dan Utang Obligasi 3,234,242,338,671 4,758,752,122,412 Received from Bank Loans and Bonds Payable

Pembayaran Utang Bank dan Utang Obligasi (4,009,203,618,373) (2,789,775,286,726) Payment for Bank Loans and Bonds Payable

Pembayaran Beban Pinjaman (862,829,093,409) (829,477,178,005) Payment for Borrowing Cost

Pembayaran Liabilitas Sewa (46,747,282,953) -- Payment of Lease Liabilities

Pembayaran Dividen 34 (66,380,474,121) (128,831,781,042) Payment of Dividend

Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Net Cash Flows Provided by (Used in)

Aktivitas Pendanaan (1,750,918,130,185) 1,010,667,876,639 Financing Activities

Penurunan Neto Kas dan Setara Kas (891,360,799,581) (8,026,762,624) Net Decrease of Cash and Cash Equivalents

KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS AT

AWAL TAHUN 3,255,009,864,614 3,263,036,627,238 BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS AT

AKHIR TAHUN 4 2,363,649,065,033 3,255,009,864,614 END OF YEAR

Informasi tambahan arus kas disajikan pada Catatan 44 Supplement cash flows information is presented in Note 44

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2020 dan 2019 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah)


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2020 and 2019 and for the years

then ended (Expressed in Rupiah)

Paraf: 6

1. Umum 1. General

1.a Pendirian Perusahaan 1.a The Company’s Establishment

Nama Adhi Karya untuk pertama kalinya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja tanggal 11 Maret 1960. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 tahun 1961 Adhi Karya ditetapkan menjadi Perusahaan Negara Adhi Karya. Pada tahun itu juga, berdasarkan PP yang sama Perusahaan Konstruksi bekas milik Belanda yang telah dinasionalisasikan, Associate NV, dilebur ke dalam Perusahaan.

The name of Adhi Karya for the first time was stated in Decree of the Minister of Public Works and Labor on March 11, 1960. Subsequently, based on Government Regulation (GR) No. 65 of 1961, Adhi Karya was determined as a State Owned Company Adhi Karya. In the same year, based on the same GR, a former Dutch-owned construction Company that has been nationalized, Associate NV, was merged into the Company.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1974 dari Kartini Mulyadi, S.H., yang telah diubah dengan akta No. 2 tanggal 3 Desember 1974 dari notaris yang sama. Akta Pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/5/13 tanggal 17 Januari 1975, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 24 Oktober 1975, Tambahan No. 600.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“The Company”) was established under a Notarial Deed No. 1 dated June 1, 1974 of Kartini Mulyadi, S.H., which has been amended by deed No. 2 dated December 3, 1974 from the same notary. This Deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decree No. Y.A.5/5/13 dated January 17, 1975, and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 85 dated October 24, 1975, Supplement No. 600.

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan perubahan terkait susunan pengurus Perusahaan berdasarkan pada Akta No. 164 tanggal 28 Mei 2019 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-AH.01.03-0285027 Tahun 2019.

In 2019, the Company change its Management based on Deed No. 164 dated May 28, 2019 which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia No: AHU-AH.01.03-0285027 Tahun 2019.

Ruang lingkup bidang usaha Perusahaan meliputi: a. Konstruksi; b. Konsultasi manajemen dan rekayasa

industri (Engineering Procurement and Construction/EPC);

c. Penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian;

d. Investasi, perdagangan umum, jasa pengadaan barang, industri pabrikasi beton pracetak (precast), jasa dalam bidang teknologi informasi, dan agro industri; dan

e. Properti, hotel, dan real estat.

The Company’s scope of business comprises of: a. Construction; b. Management consultation and

Industrial engineering (Engineering Procurement and Construction/EPC);

c. Implementation of railway infrastructure;

d. Investment, general trading, procurement services, manufacturing (precast), services in information technology, real estate and agro-industry;

e. Property, hotel, and real estate.

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) 31 Desember 2020 dan 2019 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah)


NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)



Paraf: 7

Saat ini kegiatan utama Grup (bersama-sama disebut sebagai Grup) dalam bidang konstruksi, EPC, properti, real estat, investasi infrastruktur, penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian, jasa pengadaan barang dan hotel. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 11 Maret 1960.

Currently the main activities of the Group (collectively referred as the Group) in the field of construction, EPC, property, real estate, infrastructure investment, the implementation of railway infrastructure and facilities, procurement of goods and hotel service. The Company started its commercial operations on March 11, 1960.

Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta.

Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah pemegang saham utama dari Grup.

The Company’s head office is located at Pasar Minggu Street Km.18, Jakarta. Government of the Republic of Indonesia is the ultimate shareholder of the Group.

1.b Penawaran Umum Efek Perusahaan

1.b Public Offering of the Company’s

Securities Saham Shares Modal disetor Perusahan semula Rp275.000, terdiri atas 275 saham prioritas sesuai dengan Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H., No. 1 tanggal 1 Juni 1974. Kemudian sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 1 Pebruari 1993 serta Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 109 tanggal 19 Maret 1993, modal dasar perusahaan menjadi sebesar Rp70.000.000.000 terdiri dari 14.000 Saham Prioritas dan 56.000 Saham Biasa, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar. Jumlah modal disetor adalah seluruh Saham Prioritas sebanyak 14.000 lembar atau sejumlah Rp14.000.000.000.

The initial paid in capital of the Company was Rp275,000 divided into 275 preferred shares; refering to the Notarial Deed No. 1 dated June 1, 1974, of Kartini Muljadi, S.H. Subsequently, on the decision of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting on February 1, 1993 as was documented in the Notarial Deed No.109 dated March 19, 1993 of Imas Fatimah, S.H., the authorized capital was increased to Rp70,000,000,000 consist of 14,000 preferred shares and 56,000 ordinary shares of Rp1,000,000 nominal each. The 14,000 preferred shares are wholly paid-in equal to Rp14,000,000,000.

Perubahan tahun 1998 Changes in 1998 Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 8 Januari 1998 mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (Persero) yang kemudian disahkan dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 1 tanggal 1 April 1998.

Based on the Extraordinary Shareholders’ Meeting on January 8, 1998, Amendments to the Company's Articles of Association, notarized in the Notarial Deed No.1 dated April 1, 1998 of Imas Fatimah, S.H..

Struktur modal di atas telah berubah sehingga modal dasar Perusahaan menjadi Rp280.000.000.000 yang terdiri dari 280.000 lembar saham masing-masing bernilai Rp1.000.000 (Rupiah penuh), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh negara sebanyak Rp70.000.000.000.

The authorized capital was increased to Rp280,000,000,000 divided into 280,000 shares of Rp1,000,000 (full amount) nominal each. The authorized capital, Rp70,000,000,000 were subscribed and paid-in by the Republic of Indonesia’s government.






Paraf: 8

Perubahan tahun 2003 Changes in 2003 Penyertaan modal berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Iskandarsyah No. 65A dan 65B. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tanggal 18 Februari 1998, Pemerintah selaku pemegang saham menetapkan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan.

Capital investment in form of land and building located at Jl. Iskandarsyah No. 65A and 65B. In the reference to the Government Regulation No.25 dated February 18, 1998, the Government, in the capacity as the shareholder, determined to transfer the investment into the Company’s share capital.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 November 2003 No. KEP-289/MBU/2003 mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (Persero) yang kemudian disahkan dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 35 tanggal 18 November 2003, modal disetor lainnya sebesar Rp4.925.102 ditambahkan ke dalam modal saham disetor.

Based on the decision of the Minister of State-Owned Enterprise, on behalf of the Extraordinary General Shareholders Meeting, on November 17, 2003 No. KEP–289/MBU/2003, Changes in the Company’s Article Association, as authorized with the Notarial Deed No. 35 dated November 18, 2003 of Imas Fatimah, S.H., the paid up capital was added to the existing paid-in capital amount to Rp4,925,102.

1.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 November 2003 No. KEP-289/MBU/2003 mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (Persero) yang kemudian disahkan dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 35 tanggal 18 November 2003. Struktur modal diatas telah berubah, sehingga modal dasar Perusahaan menjadi Rp544.000.000.000, yang terdiri dari 5.440.000.000 lembar saham masing-masing bernilai Rp 100, telah ditempatkan dan disetor penuh oleh negara sebanyak Rp136.000.000. Penambahan modal disetor sebesar Rp66.000.000 sesuai Akta perubahan Anggaran Dasar diatas telah mendapat persetujuan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-28630HT.01.04. TH.2003 tanggal 3 Desember 2003.

2. Based on the Decision of the Minister of State Owned Enterprise on behalf of Extraordinary General Shareholder’s Meeting on November 17, 2003 No. KEP–289/MBU/2003, changes in the Company’s Article Association as authorized with the Notarial Deed No.35 dated November 18, 2003 of Imas Fatimah, S.H., the authorized capital was increase to Rp544,000,000,000 divided into 5,440,000,000 shares of Rp 100 each. Subscribed and paid in by the State amounting to Rp 136,000,000. The additional paid in capital of Rp66,000,000 in accordance with the changes of Article Association were approved by the Minister of Justice and Human Rights on December 3, 2003 the Letter No. C-28630HT.01.04.TH.2003.

3.

Perubahan tahun 2004 4. Changes in 2004 Berdasarkan akta Jual Beli No. 8 tanggal 4 Maret 2004 antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Perseroan, terjadi jual beli saham sebesar 441.320.000 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu) saham dengan nominal sebesar Rp100 per saham dengan harga sebesar Rp150 per saham.

5. Based on the Sales and Purchase agreement No. 8 dated March 4, 2004 between the Government of the Republic of Indonesia and the Company’s shareholders, there were share sales of 441,320,000 (four hundred forty one million three hundred twenty thousand) shares with nominal value of Rp 100 each and selling price of Rp150 each.






Paraf: 9

Penjualan ini merupakan realisasi program divestasi pemerintah dan program kepemilikan saham untuk karyawan dan manajemen atau EMBO yang telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 17 November 2003 melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tanggal 17 November 2003 No. KEP-289/MBU/2003, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan No. PW.001/660/DPR RI/2004 tanggal 10 Februari 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tanggal 2 Maret 2004.

6. This sales was the implementation of government divestment program and share ownership program for employees and management or EMBO that has been agreed by the Extraordinary Shareholders’ Meeting dated November 17, 2003 by the Decree of Ministry of State-Owned Enterprise dated November 17, 2003 No. KEP-289/MBU/2003 and The House of Representative of The Republic of Indonesia No. PW.001/660/DPR RI/2004 dated February 10,2004 and Government Regulation No. 11 dated March 2, 2004.

7. Pada tanggal 8 Maret 2004 Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan suratnya No. S-494/PM/2004 untuk melakukan penawaran perdana kepada masyarakat 441.320.000 saham biasa atas nama baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan harga penawaran Rp150 setiap saham. Dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum kepada masyarakat tersebut sebesar 10% atau sebanyak 44.132.000 saham biasa atas nama baru dijatahkan secara khusus kepada manajemen dan karyawan Perusahaan melalui program penjatahan saham untuk pegawai Perusahaan (Employee Shares Allocation / ESA).

8. On March 8, 2004, The Company obtained the Notification of Effectivity of Share Registration No. S-494/PM/2004 from The Chairman of the Capital Market Executive Agency (BAPEPAM) for the the Company’s public offering of 441,320,000 common shares, with the nominal value of Rp100 nominal each and offering price of Rp150 each. From the shares offered in public offering as of 10% or 44,132,000 common shares, it were allocated for the Company’s management and employee with Employee Shares Allocation (ESA) program.

9. Pada tanggal 17 Maret 2004, Perusahaan resmi tercatat di PT Bursa Efek Jakarta dengan melepaskan saham sebanyak 441.320.000 lembar dengan nilai nominal Rp100 dengan harga penawaran sebesar Rp150, sehingga telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.801.320.000 lembar saham.

10. On March 17, 2004, the Company has listed in the Jakarta Stock Exchange and divested of shares amounting to 441,320,000 shares with nominal value of Rp100 each and offering price of Rp150, that has been issued and fully paid of 1,801,320,000 shares.

11. Penawaran Umum Terbatas Tahun 2015 12. Right Issue Year 2015 Pada tanggal 22 September 2015, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-435/D.04/2015 untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat atas 1.759.529.376 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp1.560 per saham.

13. On September 22, 2015, the Company obtained the Notification of Effectivity from the Financial Services Authority (OJK) through decision letter No. S-435/D.04/2015 for its initial public offering of 1,759,529,376 common shares with a par value of par of Rp100 per share and an offering price of Rp1,560 per share.

14.






Paraf: 10

Pada tanggal 21 Oktober 2015 seluruh saham Perusahaan sebanyak 1.759.528.376 saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

15. On October 21, 2015, all of the Companys shares amounting to 1,759,528,376 shares have been listed on Indonesia Stock Exchange.

16.

Modal disetor semula 1.801.320.000 setara dengan Rp180.132.000.000 menjadi 3.560.849.376 atau setara dengan Rp356.084.937.600.

17. The beginning paid-up capital of 1,801,320,000 shares equivalent to Rp180,132,000,000 become 3,560,849,376 shares or equivalent to Rp356,084,937,600.

18.

Obligasi 19. Bonds Perusahaan telah menerbitkan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

The Company has issued bonds with the following details are as follows:

No Obligasi / Bonds Jumlah/ Amount Tahun/

Years

Tanggal

Penerbitan/ Date

of Issuance

Jatuh Tempo/

Due Date

Status

1

Obligasi Berkelanjutan I Adhi

Tahap I Seri A/ Adhi Shelf

Registry Bond I Phase I Tranche

A

375,000,000,000 5 3 Juli/July 3, 2013 3 Juli/July 3, 2017 Lunas/ Paid

2


Tahap I Seri B/ Adhi Shelf

Registry Bond I Phase I Tranche

B

250,000,000,000 7 3 Juli/ July 3, 2012 3 Juli/ July 3, 2019 Lunas/ Paid

3


Tahap II Seri A/ Adhi Shelf

Registry Bond I Phase II Tranche

A

125,000,000,000 515 Maret/ March

15, 2013

15 Maret/ March

15, 2018Lunas/ Paid

4


Tahap II Seri B/ Adhi Shelf

Registry Bond I Phase II Tranche

B

500,000,000,000 715 Maret/ March

15, 2013

15 Maret/ March

15, 2020Lunas/ Paid

5

Obligasi Berkelanjutan II Adhi

Tahap I / Adhi Shelf Registry Bond

II Phase I

2,997,000,000,000 522 Juni/ June 22,

2017

22 Juni/ June 22,

2022

Belum Lunas/

Outstanding

6


Tahap II 2019 Seri A / Adhi Shelf

Registry Bond II Phase II Tranche

A

556,000,000,000 325 Juni/ June 25,

2019

25 Juni/ June 25,

2022

Belum Lunas/

Outstanding

7


Tahap II 2019 Seri B / Adhi Shelf

Registry Bond II Phase II Tranche

B

473,500,000,000 525 Juni/ June 25,

2019

25 Juni/ June 25,

2024

Belum Lunas/

Outstanding

8

Obligasi Berkelanjutan III Adhi

Tahap I 2020 / Adhi Shelf Registry

Bond III Phase I 2020

289,600,000,000 3

18 November/

November 18,

2020

18 November/

November 18,

2023

Belum Lunas/

Outstanding

1.c Struktur Entitas Anak 1.c Subsidiaries’ Structure Perusahaan memiliki pengendalian atas Entitas Anak pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

The Company has control on subsidiaries as of December 31, 2020 and 2019 as follows:

31 Desember 2020/ Jumlah Aset/ Jumlah Pendapatan/

Entias Anak/ Domisili/ Aktivitas Bisnis Utama/ December 31, 2020 Total Assets Total Revenues

Subsidiaries Domicile Main Business Activity % Rp Rp

PT Adhi Persada Properti Jakarta Properti/ Property 99.94 2002 6,278,519,125,836 658,135,055,572

PT Adhi Persada Beton JakartaIndustri Beton Pracetak/ Precast

Concrete Industry 99.86 20141,963,864,565,584 1,068,338,583,551

PT Adhi Persada Gedung JakartaKonstruksi Gedung/ Building

Construction 99.57 20144,875,598,265,424 1,189,142,458,452

PT Adhi Commuter Properti Jakarta Properti/ Property 99.99 2018 4,686,169,814,539 977,221,009,503

PT Dumai Tirta Persada Jakarta

Industri Air Minum dan Air Mineral/

Drinking Water and Mineral Water

Industry

51 2019 115,974,425,271 90,958,933,091

PT Jalintim Adhi Abipraya Jakarta Investasi/ Invesment 60 2020 129,874,312,944 109,124,172,748

Sebelum Eliminasi/ Before Elimination

2020

Persentase

Kepemilikan/

Percentage of

Ownership

Tahun Operasi

Komersial/

Start of Commercial

Operation






Paraf: 11

31 Desember 2019/ Jumlah Aset/ Jumlah Pendapatan/

Entias Anak/ Domisili/ Aktivitas Bisnis Utama/ December 31, 2019 Total Assets Total Revenues

Subsidiaries Domicile Main Business Activity % Rp Rp

PT Adhi Persada Properti Jakarta Properti/ Property 99.94 2002 6,093,376,259,773 636,380,875,267

PT Adhi Persada Beton JakartaIndustri Beton Pracetak/ Precast

Concrete Industry 99.86 20141,569,895,332,727 941,891,494,590

PT Adhi Persada Gedung JakartaKonstruksi Gedung/ Building

Construction 99.57 20145,726,819,975,520 3,223,973,154,112

PT Adhi Commuter Properti Jakarta Properti/ Property 99.99 2018 4,366,315,260,013 808,895,668,001

PT Dumai Tirta Persada Jakarta

Industri Air Minum dan Air Mineral/

Drinking Water and Mineral Water

Industry

51 2019 25,381,916,931 --

Persentase

Kepemilikan/

Percentage of

Ownership

Tahun Operasi

Komersial/

Sebelum Eliminasi/ Before Elimination

2019

Start of Commercial

Operation

PT Adhi Persada Properti (APP) dan PT Adhi Persada Realti (APR)

PT Adhi Persada Properti (APP) and PT Adhi Persada Realti (APR)

Berdasarkan Akta Penggabungan No.42 tanggal 18 Juni 2015 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handani Adhi Wasito, S.H., APR dan APP telah dilebur (merger) ke APP. Proses penggabungan ini telah disahkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.43 tanggal 18 Juni 2015 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handani Adhi Wasito, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0937736.AH.01.02 tanggal 22 Juni 2015.

Kantor Pusat Perusahaan berlokasi di Grand Dhika City Jatiwarna Tower Arlington, Jl. Raya Hankam Exit tol Lkr Luar Jkt KM 37, Jatiwarna, Bekasi.

Based on Deed of Merger No.42 dated June 18, 2015 deed of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handani Adhi Wasito, S.H., APR and APP have been merged into APP. This merger was legalized by Deed of Circular Decision No.43 dated June 18, 2015 of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handani Adhi Wasito, S.H, which has been approved by the Minister of Justice and Human Right of Republic of Indonesia No. AHU-0937736.AH.01.02 dated June 22, 2015.

The Company’s head office is located at Grand Dhika City Jatiwarna Tower Arlington, Jl. Raya Hankam Exit tol Lkr Luar Jkt KM 37, Jatiwarna, Bekasi.

PT Adhi Persada Beton (APB) PT Adhi Persada Beton (APB) APB didirikan berdasarkan Akta Notaris No.13 tanggal 16 Desember 2013, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU - 02108.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014.

Kantor Pusat Perusahaan berlokasi di 18 Office Park Lantai 7, Jl. TB Simatupang Kav 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

APB was established under a Notarial Deed No. 13 dated December 16, 2013 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia through Decree No. AHU - 02108.AH.01.01 Tahun 2014 dated January 16, 2014.

The Company’s head office is located at 18 Office Park 7th Floor. Jl. TB Simatupang Kav 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

PT Adhi Persada Gedung (APG) PT Adhi Persada Gedung (APG) APG didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 10 Desember 2013, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-02265.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014.

APG was established under a Notarial Deed No. 14 dated December 10, 2013 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia through Decree No. AHU-02265.AH.01.01. Tahun 2014 dated January 16, 2014.






Paraf: 12

Kantor Pusat Perusahaan berlokasi di 18 Office Park Lantai 7, Jl. TB Simatupang Kav 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

The Company’s head office is located at 18 Office Park 7th Floor. Jl. TB Simatupang Kav 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

PT Adhi Commuter Properti (ACP) PT Adhi Commuter Properti (ACP) ACP didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 103 tanggal 9 Maret 2018, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No: AHU-0018477.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 6 April 2018.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Pengantin Ali No. 88 Ciracas, Jakarta Timur Indonesia.

ACP was established under a Notarial Deed No. 103 dated March 9, 2018 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia through Decree No: AHU-0018477.AH.01.01. Tahun 2018 dated April 6, 2018.

The Company’s head office is located at Jalan Pengantin Ali No. 88 Ciracas, Jakarta East Indonesia.

PT Dumai Tirta Persada (DTP) PT Dumai Tirta Persada (DTP) DTP didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 2 April 2019, Miar Setianingsih, SH, MKn. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No: AHU-00055996.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 4 April 2019.

Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta.

DTP was established under a Notarial Deed No. 02 dated April 2, 2019 of Miar Setianingsih, SH, MKn. and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia through Decree No: AHU-00055996.AH.01.11 Tahun 2019 dated April 4, 2019.

The Company’s head office is located at Pasar Minggu Street Km.18, Jakarta.

PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA) PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA) JAA didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 42 tanggal 13 Juli 2020, Rosida Rajagukguk Siregar, SH., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No: AHU-0032956.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020.

JAA was established under a Notarial Deed No. 42 dated July 13, 2020 of Rosida Rajagukguk Siregar, SH., M.Kn. and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia through Decree No: AHU-0032956.AH.01.01 Tahun 2020 dated July 13, 2020.

1.d Wilayah Kerja Divisi Operasional 1.d Work Area of Operating Division Wilayah kerja adalah sebagai berikut: The work areas are as follows:

Departemen/ Divisi Operasional/ Wilayah Operasi/ Kedudukan/

Department Operating Division Work Areas Domicile

Departement Infrastruktur I/ Divisi Konstruksi I/ D.I Aceh - Sumatera Utara - Sumatera Barat - Riau Medan

Infrastructure Department I Construction Division I dan Kep. Riau/

D.I Aceh - North Sumatera - West Sumatera - Riau

and Riau Island

Divisi Konstruksi II/ Lampung - Sumatera Selatan - Jambi - Bengkulu Palembang

Construction Division II & Bangka Belitung/

Lampung - South Sumatera - Jambi - Bengkulu

& Bangka Belitung

Divisi Konstruksi III/ Jakarta - Banten- Jabar/ Jakarta

Construction Division III Jakarta - Banten- West Java






Paraf: 13

Departemen/ Divisi Operasional/ Wilayah Operasi/ Kedudukan/

Department Operating Division Work Areas Domicile

Departement Infrastruktur II/ Divisi Konstruksi IV/ Jawa Tengah - D.I Yogyakarta - Jawa Timur -

Infrastructure Department II Construction Division IV Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur/ Surabaya

Central Java - D.I Yogyakarta - East Java -

West Nusa Tenggara - East Nusa Tenggara

Divisi Konstruksi V/ Seluruh Kalimantan/

Construction Division V All Over Kalimantan Balikpapan

Divisi Konstruksi VI/ Seluruh Sulawesi - Maluku & Papua/

Construction Division VI ALL Over Sulawesi - Maluku & Papua Makasar

Departemen Gedung/ Divisi Gedung/ Seluruh Indonesia/ Jakarta

Building Department Buiding Division All Over the Indonesia

Departemen Perkeretaapian/ Divisi Railway System LRT/ Seluruh Indonesia Jakarta

Railway Department Railway System LRT Division All Over the Indonesia

Divisi Konstruksi sipil Seluruh Indonesia Jakarta

& Trackwork LRT/ All Over the Indonesia

Civil Contruction & Trackwork

LRT Division

Divisi Station dan Depo LRT/ Seluruh Indonesia Jakarta

Station and Depo LRT Division/ All Over the Indonesia

Departemen EPC/ Divisi EPC/ EPC Division Seluruh Indonesia Jakarta

Department EPC All Over the Indonesia

1.e Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Kunci

1.e Board of Commissioners, Directors and Key Management

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sesuai akta dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 24 tanggal 9 Mei 2019 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sesuai akta dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No. 23 tanggal 15 Juni 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Based on Minutes of Annual General Meeting of Shareholders PT Adhi Karya (Persero) Tbk in accordance with the deed made by Notary Ashoya Ratam, S.H, M.Kn., No.24 dated May 9, 2019 and Minutes of Annual General Meeting of Shareholders PT Adhi Karya (Persero) Tbk in accordance with the deed made by Notary Ashoya Ratam, S.H, MKn., No.23 dated June 15, 2020 the composition of the Board of Commissioners and Board Directors as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

31 Desember 2020/ 31 Desember 2019/

December 31, 2020 December 31, 2019

Kom isar is Ut am a Dod y Usod o Hargosuseno Muham m ad Fad jroel Rachm an President Commissioner

Kom isar is Cahyo Rahad ian Muzhar Bob b y A. A. Nazief Commissioner

Wid iar t o Wicip t o Set iad i

Yust inus Prast ow o Rild o Anand a Anw ar

Kom isar is Ind ep end en Ab d ul Mun i Ab d ul Mun i Independent Commissioner

Hiron im us Hilap ok Hiron im us Hilap ok

31 Desember 2020/ 31 Desember 2019/

December 31, 2020 December 31, 2019

Direktur Utama Entus Asnawi Mukhson Budi Harto President Director

Direktur Operasi 1 Alloysius Suko Widigdo Budi Saddewa Soediro Operational Director 1

Direktur Operasi 2 Pundjung Setya Brata Pundjung Setya Brata Operational Director 2

Direktur QHSE dan Pengembangan V Partha Sarathi V Partha Sarathi Director of QHSE and Development

Direktur Keuangan A.A.G. Agung Dharmawan Entus Asnawi Mukhson Director of Finance

Direktur Sumber Daya Manusia Agus Karianto Agus Karianto Human Resources Development Director

Jumlah karyawan tetap Grup pada 31 Desember 2020 dan 2019 yakni 1.890 dan 1.724 orang (tidak diaudit).

As of December 31, 2020 and 2019 the number of the Group’s permanent employees were 1,890 and 1,724 people (unaudited).






Paraf: 14

Manajemen kunci meliputi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Key management personnel includes Commisioners and Directors of the Company.

1.f Komite Audit 1.f Audit Committee

Perusahaan membentuk Komite Audit dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER 12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, serta Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015.

The Company forms an Audit Committee in order to assist the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners. This is part of the implementation of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN), Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER 12 /MBU/2012 dated August 24, 2012, as well as OJK Regulation No.55/POJK.04/2015.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor: KEP.005/DK-AK/2019, tanggal 13 Mei 2019, Nomor: KEP.016/DK-AK/2018 tanggal 24 Juli 2018, KEP.001/DK-AK/2019 tanggal 31 Januari 2019 mengenai penetapan susunan Anggota Komite Audit PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Based on the decision of the Board of Commissioners of PT Adhi Karya (Persero) Tbk Number: KEP.005/DK-AK/2019, dated May 13, 2019 Number: KEP.016/DK-AK/2018 dated July 24, 2018, KEP.001/DK-AK/2019 dated January 31, 2019 regarding the appointment of Members of the Audit Committee of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Susunan komite audit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The compositions of the audit committee as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

31 Desember 2020 dan 2019/

December 31, 2020 and 2019

Ketua merangkap anggota Abdul Muni Chairman concurrently member

Anggota Ratna Wardhani Member

Anggota Taufik Hidayat Member

1.g Sekretaris Perusahaan 1.g Corporate Secretary Berdasarkan Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk No. 014-6/2019/385 tanggal 10 September 2019, tentang Alih Tugas Pejabat Manajerial PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Parwanto Noegroho.

Based on the Decision Letter of Director’s of PT Adhi Karya (Persero) Tbk No. 014-6/2019/385 dated September 10, 2019, on the Appointment of Managerial Duties Officer of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Corporate Secretary on December 31, 2020 and 2019 is Parwanto Noegroho.






Paraf: 15

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan 2. Significant Accounting Policies

2.a. Pernyataan Kepatuhan 2.a. Statement of Compliance

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

The Group's consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) which issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Sevices Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No.VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam- LK No.KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

2.b. Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are presented using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.






Paraf: 16

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif ada Tahun Berjalan

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

i. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (”PSAK”) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (”ISAK”) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020

i. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard (“PSAK”) and Interpretations of Financial Accounting Standard (“ISAK”) effective for the year beginning on or after January 1, 2020

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early adoption is permitted are:

• PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;

• PSAK 15 (Amendment 2017): Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures;

• PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;

• PSAK 62 (Amendment 2017): Insurance Contract - Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts;

• PSAK 71: Instrumen Keuangan; • PSAK 71: Financial Instruments;

• PSAK 71 (Amandemen 2017): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;

• PSAK 71 (Amendment 2017): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation;

• PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;

• PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers;

• PSAK 73: Sewa; • PSAK 73: Leases;

• ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;

• ISAK 35: Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements;

• PSAK 1 (Amandemen 2019): Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan;

• PSAK 1 (Amendment 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements;

• PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;

• PSAK 1 (Improvement 2019): Presentation of Financial Statements;

• PSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba;

• PSAK 13: Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting;

• PSAK 25 (Amandemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Material;

• PSAK 25 (Amendment 2019): Accounting Polices, Changes in Accounting Estimates and Errors;

• PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;

• PSAK 102 (Revised 2019): Accounting for Murabahah;






Paraf: 17

• PSAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;

• PSAK 101: Revenue Recognition on Deffered Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership;

• ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah.

• ISAK 102: Impairment of Murabahah Receivable.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya kecuali yang dijelaskan dibawah:

The implementation of the standards has no significant impact on the number reported in the current reporting period or previous periods except which has explain bellow:

Penerapan Awal PSAK 71: Instrumen Keuangan

First Implementation of PSAK 71: Financial Instruments

PSAK 71: Instrumen Keuangan diterbitkan di bulan Juli 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. Grup menerapkan PSAK 71 sejak 1 Januari 2020.

PSAK 71: Financial Instruments was issued in July 2017 and has an effective date of January 1, 2020 with earlier application permitted. The Group implements PSAK 71 started on January 1, 2020.

Grup menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi.

The Group implements PSAK 71: Financial Instruments retrospectively with the cumulative effect of initial application recognized and has not restated comparative information.

Berikut perubahan utama dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan beserta dampaknya terhadap laporan keuangan Grup:

The main changes in regard to PSAK 71: Financial Instruments and impact of the Group’s financial statements are as follows:

• Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan

• Financial assets classification and measurement

Dalam PSAK 71, aset keuangan diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi ini berdasarkan dua kriteria:

In PSAK 71, financial assets are classified to amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit and loss. The classification is determined based on two criteria:

- Model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu; dan

- business model to achieve a particular business objective in managing the financial assets; and

- Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga (“SPPI”) dari jumlah pokok terutang.

- The characteristics of the contractual cash flows that are solely payments of principal and interest (“SPPI”) on the principal amount outstanding.






Paraf: 18

Pokok merupakan nilai wajar dari instrumen pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan marjin laba. Kategori aset ini membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat pengakuan awal untuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat mengubah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI.

Principal represents the fair value of the instrument at the time of initial recognition. Interest in this context represents compensation for the time value of money and associated credit risks together with compensation for other risks and costs consistent with a basic lending arrangement and a profit margin. This requires an assessment at initial recognition of the contractual terms to determine whether it contains a term that could change the timing or amount of cash flows in a way that is inconsistent with the SPPI criteria.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, Grup mempertimbangkan persyaratan kontraktual atas instrumen tersebut. Hal ini termasuk dalam hal menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak dapat memenuhi kondisi SPPI.

In assessing whether the contractual cash flows have SPPI characteristics, the Group considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cashflow such that it would not meet this condition.

Berdasarkan hasil kajian Grup dengan menggunakan kedua kriteria tersebut, tidak terdapat dampak perubahan signifikan terhadap klasifikasi dan pengukuran aset keuangan Grup. Seluruh aset keuangan Grup yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang yang diberikan menurut PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran berubah menjadi kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai PSAK 71: Instrumen Keuangan. Karena sebelumnya aset keuangan tersebut telah diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka pengukuran aset keuangan tersebut tidak perlu disesuaikan.

Based on the Group review using both criteria, there is no significant impact on the classification and measurement of the Group’s financial assets. All of the Group’s financial assets that were classified as loans and receivables in PSAK 55: Financial Instruments Recognition and Measurement are now classified as amortized costs in PSAK 71: Financial Instruments. These financial assets are already recorded as amortized costs, hence no need adjustments is required for those financial asset measurements.

• Penurunan nilai aset keuangan • Financial assets impairment Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan mengubah pendekatan perhitungan penurunan nilai untuk aset keuangan dari metode kerugian yang telah terjadi di PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran: menjadi pendekatan kerugian kredit ekspektasian (KKE) di PSAK 71: Instrumen Keuangan. Berdasarkan standar baru ini, Grup harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan

The implementation of PSAK 71: Financial Instruments changes the approach of financial asset impairment modeling from incurred loss in PSAK 55: Financial Instrumens Recognition and Measurement to expected credit loss (ECL) in PSAK 71: Financial Instruments. Based on the new standard, the Group is required to calculate an allowance for credit losses by considering any information related to the past






Paraf: 19

perusahaan berdasarkan informasi yang wajar dan terdukung mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan kondisi ekonomi masa depan. Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai ini berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Grup.

events, current events, and future economic conditions. This method transformation on the calculation of financial assets impairment has a reasonable impact on the carrying amount of the Group’s financial assets.

Berikut adalah tabel nilai tercatat aset keuangan berdasarkan ketentuan PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran, penyesuaian dan PSAK 71: Instrumen Keuangan pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020:

The following is the carrying amount of the financial assets based on PSAK 55: Financial Instruments Recognition and Measurement, adjustment and PSAK 71: Financial Instruments on the first implementation on January 1, 2020:

Berdasarkan Penyesuaian Berdasarkan

PSAK 55/ Saldo Laba/ PSAK 71/

Based on Adjustment to Based on

PSAK 55 Retained Earnings PSAK 71

Rp Rp Rp

Piutang Usaha 3,904,181,243,440 (204,325,977,994) 3,699,855,265,446 Trade Receivables

Piutang Retensi 593,345,395,300 (75,107,616,963) 518,237,778,337 Retention Receivables

Tagihan Bruto Pemberi Kerja 15,022,576,217,223 (195,409,528,785) 14,827,166,688,438 Gross Amount Due from Customers

Dampak penerapan awal Impact of the first implementation of

PSAK 71 (474,843,123,742) PSAK 71

1 Januari/ January 1, 2020

Penerapan Awal PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

First Implementation of PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, diterbitkan di bulan Juli 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. Grup menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan mulai 1 Januari 2020.

PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers was issued in July 2017 and has an effective date of January 1, 2020 with earlier application permitted. The Goup implements PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers starting from January 1, 2020.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Revenue from contracts with customers

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah analisa sebagai berikut:

Revenue recognition have to fulfill 5 (five) steps of assessment:

i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan; i. Identify contract(s) with a customer; ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan

dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

ii. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;

iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah

iii. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it






Paraf: 20

imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;

iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;

iv. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin;

v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

v. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

A performance obligation may be satisfied at the following:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or

- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Beban dari kontrak dengan pelanggan dan beban lainnya

• Expenses from contracts with customers and other expenses

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract (“cost to fulfill”) or is incremental of obtaining a contract (“cost to obtain”) and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.






Paraf: 21

Berikut adalah tabel nilai tercatat saldo - saldo berdasarkan ketentuan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate dan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020:

The following is the carrying amount of the balances based on PSAK 44: Accounting Activity for Real Estate Development and PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers on the first implementation on January 1, 2020:

Berdasarkan Penyesuaian Berdasarkan

PSAK 44/ Saldo Laba/ PSAK 72/

Based on Adjustment to Based on

PSAK 44 Retained Earnings PSAK 72

Rp Rp Rp

Aset Assets

Piutang Usaha 133,665,965,177 (109,059,538,454) 24,606,426,723 Trade Receivables

Tagihan Bruto Pemberi Kerja 1,944,358,980,657 (1,672,593,499,477) 271,765,481,180 Gross Amount Due from Customers

Persediaan 5,746,346,758,824 2,697,969,830,885 8,444,316,589,709 Inventories

Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity

Utang Usaha 1,330,492,980,391 (3,820,253,267) 1,326,672,727,124 Trade Payable

Pendapatan Diterima di Muka 287,103,980,829 1,705,786,667,557 1,992,890,648,386 Unearned Revenues

Dampak penerapan awal Impact of the first implementation of

PSAK 72 (785,649,621,336) PSAK 72

1 Januari/ January 1, 2020

Penerapan Awal PSAK 73: Sewa

First Implementation of PSAK 73: Leases

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: “Sewa” yang mensyaratkan Perusahaan sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

PSAK 73 replace PSAK 30: "Leases", which requires the Company as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases with low-value assets.

Perusahaan telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

The Company has implemented PSAK 73 using a modified retrospective approach without restating the comparative period. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, which are discounted using the Company's incremental loan interest rate as of January 1, 2020. Right-of-use assets are measured at the same amount as the lease liabilities adjusted for the amount of prepayments or lease payments accrued in connection with a lease recognized in the statement of financial position as of December 31, 2019

Pada tanggal penerapan awal, Perusahaan juga menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut:

At the initial implementation date, the Company also adopted the following practical policies:

Menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;

Using a single discount rate on lease portfolios with fairly similar characteristics;






Paraf: 22

Mengandalkan penilaian sebelumnya tentang apakah sewa memberatkan sebagai alternatif untuk melakukan peninjauan penurunan nilai, bahwa tidak ada kontrak yang memberatkan pada 1 Januari 2020;

Rely on previous assessments of whether leases are onerous as an alternative to undertaking an impairment review, that there are no aggravating contracts as of January 1, 2020;

Memilih tidak menerapkan persyaratan untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal. Mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal.

Opting out of the requirement for leases whose leases expire within 12 months from the date of initial application. Record these leases in the same manner as short-term leases and include the costs associated with those leases in the disclosure of short-term lease expenses in the annual reporting period covering the date of initial application.

Dampak penerapan awal PSAK 73: Sewa terhadap saldo awal 1 Januari 2020 adalah pengakuan aset hak-guna bangunan sebesar Rp33.980.785.931 dan penambahan liabilitas sewa sebesar Rp31.769.820.257.

The impact of first implementation of PSAK 73: Leases on the beginning balance as per January 1, 2020 for right-of-use building are Rp33,980,785,931 and additional lease liabilities are Rp31,769,820,257.

ii. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020

ii. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard (“PSAK”) and Interpretations of Financial Accounting Standard (“ISAK”) effective for the year beginning on or after June 1, 2020 and onwards

Amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Amendments to standard effective for periods beginning on or after June 1, 2020, with early adoption is permitted is:

• PSAK 73 (Amandemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19.

• PSAK 73 (Amendment 2020): Leases regarding Covid-19 related Rent Concessions.

iii. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021

iii. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard (“PSAK”) and Interpretations of Financial Accounting Standard (“ISAK”) effective for the year beginning on or after January 1, 2021

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted are:

• PSAK 112: Akuntansi Wakaf; • PSAK 112: Wakaf Accounting;

• PSAK 22 (Amandemen): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis.

• PSAK 22 (Amendment): Business Combination on Definition of Business.






Paraf: 23

iv. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dan setelahnya

iv. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard (“PSAK”) and Interpretations of Financial Accounting Standard (“ISAK”) effective for the year beginning on or after January 1, 2022 and onwards

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

• PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Standard effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted is:

• PSAK 74: Insurance Contract.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar, amandemen standar, dan interpretasi atas standar yang berlaku setelah 1 Januari 2021 serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the Group are still evaluating the potential impact of the above standards, amendments, and interpretations of standards effective for the year after January 1, 2021 and onwards on the Group’ consolidated financial statements.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi − 2.d. Principles of Consolidation

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.c.

3. The consolidated financial statements consist of the financial statements of the Group as described in Note 1.c.

3. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, yakni Perusahaan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee).

4. A subsidiary is an entity controlled by the Company, ie the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity’s relevant activities (power over the investee).

5. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Perusahaan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain.

6. The existence and effect of substantive potential voting rights that the Company has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Company controls another entity.

7. Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Grup dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Grup. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Perusahaan secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

8. The Group’s financial statements consist of the operating results, cash flows, assets and liabilities of the Group and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Company effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

9.






Paraf: 24

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Changes in the parent’s ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

10. Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

If the Group loses control, the Group:

a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;

a) Derecognise the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;

b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);

b) Derecognise the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);






Paraf: 25

c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;

c) Recognise the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;

d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian

d) Recognise any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;

e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;

e) Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;

f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

f) Recognise any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

11. 2.e. Kombinasi Bisnis − 2.e. Business Combinations

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

3. Kepentingan non-pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proposional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan non-pengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitles their holders to a proportionate share of the entity’s net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests’ proportionate share of the acquiree’s identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.






Paraf: 26

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen, imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis. Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjen tersebut diklasifikasikan. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal sesudah tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Imbalan kontinjen yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, dengan diakui keuntungan atau kerugian terkait dalam laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. A contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to the reporting dates in accordance with the relevant accounting standards, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss or in other comprehensive income.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui di dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai ketika kepemilikannya dilepas/ dijual.

When a business combination is achieved in stages, the Group’ previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate when those interests were disposed of.






Paraf: 27

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incompleted by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group report provisional amounts for the items for which the accounting is incompleted. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

2.f. Aset dan Liabilitas Keuangan 2.f. Financial Assets and Liabilities

Aset keuangan Grup terutama terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi, piutang lain-lain jangka panjang, tagihan bruto pemberi kerja, piutang karyawan (yang disajikan sebagai bagian dari piutang lain-lain), piutang pihak berelasi, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya.

The Group’ financial assets mainly consist of cash and cash equivalents, trade receivables, retention receivables, long term other receivables, gross amount due from customers, receivables from employees (which are presented as part of other receivables), receivables from related parties, restricted cash in banks and time deposits.

Pengakuan dan pengukuran awal Initial recognition and measurement Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

All financial assets are recognized and derecognized on the trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as a fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Pengukuran selanjutnya aset keuangan perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020 Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

Subsequent measurement of financial assets accounting treatment before January 1, 2020 The Group’ financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (“FVTPL”)

i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (“FVTPL”)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred






Paraf: 28

dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang ii. Loans and Receivables Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

(a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

(b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau

(c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

(a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;

(b) those that upon initial recognition

designated as available for sale; or

(c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual (“AFS”)

iii. Available-for-Sale Financial Assets (“AFS”)

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada FVTPL.

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as loans and receivables, held to maturity investments or financial assets at FVTPL.






Paraf: 29

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pengasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

On subsequent measurement, the AFS are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gain and losses, until they are derecognized. At that time, the cumulative gain or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

The Company measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Group records such AFS instruments at cost less impairment.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan harus diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Investments in unlisted equity instruments that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured and derivatives that are linked to and must be settled by delivery of such unquoted equity investments are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Grup untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Group’ rights to receive the dividends are established.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Accounting treatment since January 1, 2020

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Group’ financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.






Paraf: 30

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

i. Financial Assets Measured at Amortized Costs

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi: (1) aset keuangan dikelola dalam

model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan

(2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met: (1) the objective of the Group’s

business model to hold the financial assets is only to collect contractual cash flows; and

(2) the contractual cash flows of the

financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest (“SPPI”) on the principal amount outstanding.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada

Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (”FVTOCI”)

ii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (“FVTOCI”)

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (1) aset keuangan dikelola dalam model

bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

(2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met: (1) the objective of the Group’s

business model to hold the financial assets is to collect contractual cash flows and to sell the assets; and

(2) the contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal






Paraf: 31

pokok dan bunga (solely payments of principal and interest - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

and interest (“SPPI”) on the principal amount outstanding.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai

Wajar Melalui Laba Rugi (“FVTPL”) iii. Financial Assets at Fair Value

Through Profit or Loss (“FVTPL”) Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both for neither amortized costs nor FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (held for trading) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designated an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.






Paraf: 32

Metode Suku Bunga Efektif Effective Interest Method Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

Penurunan Nilai Aset Keuangan Impairment of Financial Assets Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Accounting treatment before January 1, 2020

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut: - kesulitan keuangan signifikan yang

dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau

- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan;

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include: - significant financial difficulty of the

issuer or counterparty; or

- breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or

- it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization;






Paraf: 33

- terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

- observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group’ past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset’s original effective interest rate.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.






Paraf: 34

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the exception of AFS equity instruments, if in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

In respect of AFS equity, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020 Accounting treatment since January 1, 2020

Aset keuangan dinilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya apabila terdapat bukti obyektif sebagai akibat adanya satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut dan dilakukan estimasi terhadap arus kas masa depan dari investasi tersebut yang akan terdampak.

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan. Aset keuangan yang berupa investasi pada instrumen ekuitas tidak dilakukan penurunan nilai.

The Group recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI, lease receivables, contract assets or loan commitments and financial guarantee contracts. Financial asset in form of investment in equity instrument is not impaired.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Grup mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 month expected credit loss (stage 1) is recognized.






Paraf: 35

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets’ carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

The expected credit loss of financial intruments are conducted by a means which reflect:

i. jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;

i. an unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;

ii. nilai waktu uang; dan ii. time value of money; and iii. informasi yang wajar dan terdukung

yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

iii. reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use






Paraf: 36

menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat “investment grade” berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with ‘investment grade’ according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan Derecognition of Financial Assets Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

The Group derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Group recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Group retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continue to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is reclassified to profit or loss.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Group retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative






Paraf: 37

atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Reklasifikasi Reclassification Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Accounting treatment before January 1, 2020

Grup tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

The Group shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

If, as a result of a change in the Group’ intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held-to-maturity investments, it shall be reclassified to available-for–sale investments and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sale or reclassification that are so close to maturity or the financial asset’s call date, occur after all the financial asset’s original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments; or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.






Paraf: 38

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020 Accounting treatment since January 1, 2020

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through profit or loss, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through other comprehensive income, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset’s fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were






Paraf: 39

selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through profit or loss into fair value through other comprehensive income, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into fair value through profit or loss, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas

Classification as Liabilities or Equity

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Financial liabilities and equity instruments issued by the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Instrumen Ekuitas Equity Instruments Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Liabilitas keuangan Grup terutama terdiri dari utang usaha, utang bank dan lembaga keuangan lainnya, beban akrual, utang obligasi dan sukuk, utang retensi dan liabilitas jangka panjang lainnya.

The Group’ financial liabilities mainly consist of accounts payable, bank loans and other financial institution, accrued expenses, bonds and sukuk payables, retention payables and other current liabilities.

Utang usaha, utang bank dan lembaga keuangan lainnya, beban akrual, utang obligasi dan sukuk, utang retensi dan liabilitas jangka panjang lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya

Accounts payable, bank loans and other financial institution, accrued expenses, bonds and sukuk payables, retention payables and other current liabilities are initially measured at fair value, net of transaction costs and are subsequently






Paraf: 40

diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian premium atau diskonto, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

After initial recognition, if the carrying amount is different from the nominal value caused by the premium or discount, then the difference is amortized on straight-line basis over the period of the sukuk ijara.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Derecognition of Financial Liabilities

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

The Group derecognize financial liabilities, if and only if the Group’ obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Netting a Financial Asset and a Financial Liability

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to net off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

3. Pengukuran Nilai Wajar Fair Value Measurement Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.






Paraf: 41

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1).

(i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1).

(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2).

(ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2).

(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

4. Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.g. Kas dan Setara Kas − 2.g. Cash and Cash Equivalent

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

5. Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (current accounts) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

6. Pada laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan cerukan. Pada laporan posisi Keuangan konsolidasian, cerukan disajikan bersama sebagai pinjaman dalam liabilitas jangka pendek.

7. In the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash in hand, deposits held at call with banks, other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less, and bank overdrafts. In the consolidated statement of financial position, bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities.

8. 9.

10.






Paraf: 42

2.h. Piutang Usaha, Non Usaha dan Retensi − 2.h. Accounts Receivables, Others, and Retentions

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

11. Accounts receivables are amounts due from customers for merchandise sold or services performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as noncurrent assets.

12. Piutang lain-lain dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup.

13. Others receivables from related parties are receivables balance represent loan given to related parties of the Group.

14. Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

15. Account and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

16. Kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Grup tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukan adanya penurunan nilai piutang.

17. Collectability of trade and non-trade receivables is reviewed on an ongoing basis. Debts which are known to be uncollectible are written off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used when there is objective evidence that the Group will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. Significant financial difficulties of the debtor, probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganisation, and default or delinquency in payments are considered indicators that the trade receivable is impaired.

18. Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

19. The amount of the impairment allowance is the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. Cash flows relating to short term receivables are not discounted if the effect of discounting is immaterial.

20. Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan disajikan dalam “beban penurunan nilai”. Ketika piutang usaha dan piutang lain-lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat

21. The amount of the impairment loss is recognized in profit or loss within “impairment charges”. When a accounts and other receivable for which an impairment allowance had been