Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia—Power Generation Sector Project (RRP INO 49203) Environmental Impact Assessment Project Number: 49203-002 March 2018 INO: Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia─Power Generation Sector Project Kaltim Peaker 2 Core Subproject Annexes Part 2 Prepared by Fichtner for the Asian Development Bank. This environmental impact assessment is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature. In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.
17
Embed
INO: Sustainable Energy Access in Eastern - adb.org · neraca limbah pada periode waktu penataan tertentu menggunakan ... memberikan Simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia—Power Generation Sector Project (RRP INO 49203)
Environmental Impact Assessment
Project Number: 49203-002 March 2018
INO: Sustainable Energy Access in Eastern
Indonesia─Power Generation Sector Project
Kaltim Peaker 2 Core Subproject
Annexes Part 2
Prepared by Fichtner for the Asian Development Bank.
This environmental impact assessment is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature. In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation
of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian
Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any
territory or area.
PEMERINTAH KABT]PATEN KUIAI KAKTANEGARA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAHJln. H. Ahmad Dahlan Telp. (0541) 661169 Fax (0541) 662567 Tenggarong (75515)
KUTAI KARTANEGARA..MAJU BERSAMA GERBANG RAJA''
Menimbang
Mengingat
KEPUTUS$I
BUPATI KUTAI KARTANEGARANOMOR: 660.1 I 43 TBLH.D / III I 2015
TENTANG
r4N PENYTMPANAIT SEMENTARA !$4ryAU BAHA|{ BERBATTAYADAN BERACTJN (LB3)
PT. PLN (PERSERO) SEKTOR PEMBANGKITAN MAHAKAM( P_LTGU TAN:IqNG BATU )
BUPATI KUTAI KARTA}IEGARA
: a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi untuk
menimbulkim pencemaran dan iatau kerusakan lingkungan hidup, sehingga
perlu dilakukan pengelolaan dengan baik, melalui perangkat perizinan yang
harus ditaati oleh penanggung jawab usaha dan I ataukegiatan.
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis, kegiatan
penyimpanan limtah bahan berbahlya dan ber-qgun (LB3) PT: PlN ( Persero
) Sektor Pembangkitan Mahakam - PLTGU Tanjung Batu"telah memenuhi
persyaratan untuk mernperoleh izin penlmpanan limbah bahan berbahaya
dan beracun.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf'a dan b,
perlu menetapkan $eputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang lz:lr^
Peyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
PT. PLN ( Persero ) SektorPembangkitan Mahakam- PLTGU Tanjung Batu.
l.Undang- Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan
Dagrah (Lgmbaran Ngggra Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tenteng Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nsmor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang * Undang Republik lndonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tah-un 1999 tenlang !9ng9lolq44 limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan'pemerintah
Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor
18 Tahun 1999 tenlang Pgrryglopqr Limtah Bahan Berbahaya {an Bgrarun
(LB3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
4. Peraturan Menteri Negaralingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang ( A
TataCarcPerizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun t V4
Memperhatikan
Menetapkan
KESATU
KEDUA
a. Nama
b. Bidang Usaha
c. Alamat Kantor
d. Lokasi Kegiatan
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
6. Keputusan Kepala Bapedal Nomor I - 5 Tahun 1995 , tentang TataCara
dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 20ll tentang
Perizinan Tempat Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor : 101 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
1. Surat PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Mahakam - PLTGU Tanjung
Batu.
Nomor : 009 / KLH.01.02/SPMHK/ 2015 tanggal 17 Februari 2015,Perihal
Permohonan Perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Berita Acara Verifikasi teknis lapangan tanggal, 23 Maret 2015.
KEPUTUS$I BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG IZINPEIIYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAI\{ BERACT]N
(LB3) PT. PLN ( PERSERO) SEKTOR PEMBANGKITAI\ MAHAKAM-PLTGU TANJUNG BATU.
Memberikan izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada