04/02/2016 1 INISIASI SM3T. e-PPG DAN PPG LPTK PTM DI DIKDASMEN MUHAMMADIYAH Dilaksanakan dalam acara Rakornas Asosiasi LPTK PTM di Hotel Lor In Solo, tgl. 2 Februari 2016 Oleh : Baedhowi Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Dosen FKIP UNS 61 CURRICULUM VITAE • Nama: Baedhowi • Tempat/ tgl lahir: Boyolali, 28 Agustus 1949 Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah • Pekerjaan: Dosen UNS • Pendidikan: Sarjana Pendidikan UNS 1976, M.SI, Universitas Indonesia 1998; Doktor Universitas Indonesia 2004, .Profesor 2009 • Riwayat Pekerjaan: Guru (1974-1979); Staf – Sesditjen Dikdasmen (1979-2003), Sesjen Depdikbud– Staf Ahli Menteri – Dirjen PMPTK – Dirjen Dikmen (2003 – 2011), Dosen Tetap UNS 2009 – sekarang. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2008 - sekarang • Email: [email protected]2
16
Embed
INISIASI SM3T. e-PPG DAN PPG LPTK PTM DI …pend-akuntansi.ums.ac.id/wp-content/.../Inisiasi-SM3T-ePPG-dan-PP… · Mekanisme Pengembangan Keprofesian (2) UKG Direktori Diklat ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
04/02/2016
1
INISIASI SM3T. e-PPG DAN PPG LPTK PTM DI DIKDASMEN
MUHAMMADIYAH
Dilaksanakan dalam acara Rakornas Asosiasi LPTK PTMdi Hotel Lor In Solo, tgl. 2 Februari 2016
Oleh : BaedhowiKetua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah
Dosen FKIP UNS
61
CURRICULUM VITAE• Nama: Baedhowi
• Tempat/ tgl lahir: Boyolali, 28 Agustus 1949
Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah• Pekerjaan: Dosen UNS
• Pendidikan: Sarjana Pendidikan UNS 1976, M.SI, UniversitasIndonesia 1998; Doktor Universitas Indonesia 2004, .Profesor 2009
• Riwayat Pekerjaan: Guru (1974-1979); Staf – Sesditjen Dikdasmen (1979-2003), Sesjen Depdikbud– Staf Ahli Menteri – Dirjen PMPTK –
Dirjen Dikmen (2003 – 2011), Dosen Tetap UNS 2009 – sekarang.Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2008 - sekarang
10 Prop. Jawa Barat 69 910 15.654 90 1.155 20.97611 Prop. Jawa Tengah 230 3.046 49.842 286 4.127 55.11412 Prop. Jawa Timur 155 2.476 38.858 180 2.240 29.49213 Prop. Kalimantan Barat 6 106 1.953 9 101 1.42914 Prop. Kalimantan Selatan 25 309 4.466 11 124 1.19815 Prop. Kalimantan Tengah 8 102 1.321 9 106 1.53116 Prop. Kalimantan Timur 20 361 7.483 19 219 2.95517 Prop. Kalimantan Utara 5 54 697 3 35 502
REKAP DATA DIKDAS MUHAMMADIYAH
04/02/2016
4
18 Prop. Kepulauan Riau 5 83 1.710 5 41 48119 Prop. Lampung 33 383 7.123 80 950 11.19120 Prop. Maluku 5 49 722 8 108 1.45121 Prop. Maluku Utara 9 48 794 16 174 1.48122 Prop. Nusa Tenggara Barat 3 30 264 15 181 1.20123 Prop. Nusa Tenggara Timur 6 79 1.387 7 93 1.02824 Prop. Papua 1 25 566 4 54 93125 Prop. Papua Barat 10 104 1.789 4 43 57826 Prop. Riau 32 445 6.310 17 241 2.80327 Prop. Sulawesi Barat 3 17 12528 Prop. Sulawesi Selatan 39 341 4.693 40 451 6.02129 Prop. Sulawesi Tengah 18 176 1.642 14 90 97830 Prop. Sulawesi Tenggara 1 10 95 6 54 45231 Prop. Sulawesi Utara 8 66 1.049 7 77 1.28632 Prop. Sumatera Barat 30 264 3.038 16 213 2.76233 Prop. Sumatera Selatan 71 892 16.832 53 600 9.41534 Prop. Sumatera Utara 99 1.199 21.692 50 536 10.047
10 Prop. Jawa Barat 45 515 7387 54 1015 2264911 Prop. Jawa Tengah 105 1715 20051 185 4673 8453912 Prop. Jawa Timur 84 1430 18012 90 1765 2987513 Prop. Kalimantan Barat 10 121 2095 4 64 96014 Prop. Kalimantan Selatan 4 49 614 7 85 186215 Prop. Kalimantan Tengah 8 86 1075 4 60 90916 Prop. Kalimantan Timur 7 84 1023 16 270 465717 Prop. Kalimantan Utara 2 29 495
REKAP DATA DIKMEN MUHAMMADIYAH
04/02/2016
5
18 Prop. Kepulauan Riau 2 11 119 2 28 44619 Prop. Lampung 29 402 4711 36 608 1007720 Prop. Maluku 9 138 1376 2 38 38121 Prop. Maluku Utara 14 159 1586 4 60 49322 Prop. Nusa Tenggara Barat 14 269 2336 2 36 26023 Prop. Nusa Tenggara Timur 7 173 1402 1 8 9524 Prop. Papua 3 35 382 1 17 23325 Prop. Papua Barat 4 58 314 2 28 12026 Prop. Riau 9 161 1316 9 232 318027 Prop. Sulawesi Barat 4 17 48828 Prop. Sulawesi Selatan 29 397 3446 21 230 375229 Prop. Sulawesi Tengah 4 49 317 9 99 150730 Prop. Sulawesi Tenggara 5 83 73031 Prop. Sulawesi Utara 3 28 316 5 55 83532 Prop. Sumatera Barat 13 160 1078 5 131 122433 Prop. Sumatera Selatan 37 483 7028 17 322 517934 Prop. Sumatera Utara 18 235 4524 18 204 5033
Jumlah 542 8.150 97.705 588 12.107 207.739
No ProvinsiSMA SMK
Sekolah Guru Siswa Sekolah Guru Siswa
Analisis Jawaban Soal UN 2015 Metode deteksi kecurangan
Mencontek
Individual (melirik teman, saling
bertanya)
Massal (dibantu guru, kunci
beredar, contek dikoordinir)
Metode PairWise (membandingkan satu
individu dengan individu lainnya)
Metode Kumulatif (menganalisa keseragaman
pola dalam 1 sekolah)
04/02/2016
6
Matrix IIUN & Capaian UN
1
43
2 IIUN tinggiAngka UN tinggi
IIUN rendahAngka UN tinggi
IIUN rendahAngka UN rendah
IIUN tinggiAngka UN rendah
Rerata UN
Indeks Integritas Ujian Nasional
80
55
05
IIUN (Indeks Integritas Ujian Nasional) tingkat sekolah: tingkat persentase jawaban siswa yang tidak menunjukkan pola kecurangan. Kecurangan yang diukur adalah gabungan persentase contekmencontek antar siswa (kecurangan antar individu) dan persentasekeseragaman pola jawaban soal Ujian Nasional (kecurangan sistemik/terorganisir) dalam suatu sekolah.
IIUN tingkat kabupaten/kota: menunjukkan rata-rata IIUN tingkat sekolah di kabupaten/kota tersebut.IIUN dilaporkan dalam rentang indeks 0 sampai dengan 100; Indeks 0 menunjukkan integritas pelaksanaan UN yang paling rendah, dan 100
menunjukkan integritas pelaksanaan UN yang paling tinggi.
(Training Provider)• LPTK• Asosiasi Profesi• Dinas Pendidikan
Tatap Muka
In-On-In
e-PKBIn-On-In
SKGTempat Pelatihan
P4TK Menyiapkan:• Direktori Diklat• Modul• VCD Interaktif• Modul e-PKB• Bank Soal UKG
• Modul• VCD Interaktif
• Modul e-PKB
Kemitraan dan Sumber Dana• Pemerintah Pusat (±1 jt orang• Pemerintah Daerah (±1 jt
orang)• Mandiri (±500 rb orang)• Organisasi Profesi (±200 rb
orang)• Masyarakat/CSR (±300 rb
Ditjen GTK Menyiapkan:• Regulasi• Pedoman• Sistem dan Mekanisme• Standarisasi PKB• Validasi Training Provider
• PKB terdiri atas: 1. Pegembangan Diri, 2. Publikasi Ilmiah; 3. Karya Inovative. • GTK mengikuti PKB dengan menu yang tersedia sesuai dengan skor PKG1 untuk mencapai
PKG2. Apabila target skor UKG2 tercapai , maka GTK selesai mengikuti PKB. Apabila tidak, GTK harus mengulang PKB sampai UKG2 tercapai.
• Penilaian prestasi kerja dilakukan melalui penilaian kinerja guru. PKG dilakukan melalui duacara yaitu PKG melalui test tertulis dan melalui pengamatan (non test)
PKB terdiri dari kegiatan: 1. Pegembangan Diri, 2. Publikasi Ilmiah; 3. Karya Inovative. GTK mengikuti PKB denganmenu yang tersedia sesuai dengan skor UKG1 untuk mencapai UKG2. Apabila target skor UKG2 tercapai GTK selesai
mengikuti PKB. Apabila tidak, GTK harus mengulang PKB sampai UKG2 tercapai
Strategi Pelatihan, Pendampingan, dan Monev
40% e-PKBdilaksanakansecara mandiri di rumah maupun di sekolah
GTK mengikuti PKB dengan menu yang tersedia sesuai dengan skor UKG1 untuk mencapai UKG2. Apabila target skorUKG2 tercapai GTK selesai mengikuti PKB. Apabila tidak, GTK harus mengulang PKB sampai UKG2 tercapai
20% e-PKB dilaksanakan di kelompok kerja GTKdenganmendapatkan dana langsung danpendampingan dari instrukturyang terlatih (NCT, PCT, danDCT)
40% e-PKBdilaksanakansecara mandiri di rumah maupun di sekolah
Guru yang diangkat padatanggal 1 Januari 2006 atau setelah itu disertifikasimelalui program PPG yang dibiayai sendiri oleh guru yang bersangkutan atauprogram afirmasi dibiayaiPemerintah/pemerintahdaerah/Yayasan
Disertifikasi tahun
2015
Guru yang diangkat sampai2005 berstatus sebagai Guru Tidak Tetap (GTT). Untukmenjadi guru tetap harusdiangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Yayasan atauPemda)
Perlupenataan sekolahdan madrasah
? AGAR DAPAT MELAKUKAN LAYANAN
PENDIDIKAN LEBIH BAIK
APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK SEKOLAH DAN MADRASAH MUHAMMADIYAH ?
04/02/2016
14
LINGKUP TATA KELOLA SEKOLAH DAN MADRASAH MUHAMMADIYAH
1. MANAJEMEN 2. ASET YANG DIMILIKI3. GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SM3T,
PKB DAN SERTIFIKASI GURU)4. KURIKULUM (ISMUBA)5. PROSES PEMBELAJARAN 6. EVALUASI7. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN8. PENATAAN LINGKUNGAN
GOAL POINT
PELAYANAN PENDIDIKAN
TRUST : KepercayaanINTEGRITY : KemampuanPERSONALITY : KepribadianSOLUTION : Pemecahan/jalan keluar
Ketika pelayanan mampu meningkatkandan memberikan TIPS
04/02/2016
15
Beberapa hal yang menjadikan ketidakpuasandalam PELAYANAN PEINDIDIKAN
• Kualitas pelayanan bermutu rendah• Komunikasi tidak terjalin dengan baik• Hubungan kekeluargaan tidak terbangun• Kenyamanan tidak tercipta• Ketenangan, tidak terwujud
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DENGAN MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor : 274/L3/F/2014Nomor : 083/L4/F/2014
Tnetang
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SEKOLAH/MADRASAH PONDOK PESANTREN
LABORATORIUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH
04/02/2016
16
Change your lifeto be better
TIME TO CHANGEFOR SUCCESS
Terima KasihSelamat Melaksanakan Tugas Semoga Sukses