Ini Peran BPJS Kesehatan dalam Penanganan Covid-19...Tentu hal ini harus menjadi perhatian rumah sakit, walaupun dalam situasi darurat, kita tetap harus tetap taat pada tata kelola

SIARAN PERS Untuk disebarluaskan segera

Ini Peran BPJS Kesehatan dalam Penanganan Covid-19

Jakarta (08/05/2020) – Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya bahwa BPJS Kesehatan diberi penugasan khusus dari Pemerintah untuk melakukan proses verifikasi klaim rumah sakit atas pemberian pelayanan kesehatan akibat bencana wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Melalui surat Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan menindaklanjuti penugasan tersebut.

Sementara itu sebagai dasar BPJS Kesehatan melaksanakan verifikasi klaim Covid-19, Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Menkes nomor HK.02.01/MENKES/295/2020 tentang Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 19 (Covid-19)

“Baik secara regulasi, sistem informasi dan prosedur, aplikasi penunjang sudah disiapkan, serta sosialisasi kepada verifikator BPJS Kesehatan dan rumah sakit, sudah dilaksanakan sejak kami terima surat penugasan tersebut. Pemerintah daerah juga sudah kami sosialisasikan melalui Kantor Cabang, sehingga dapat mendorong percepatan pengajuan klaim bagi rumah sakit yang memberikan pelayanan Covid-19,“ ujar Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief, Jumat (08/05).

Budi juga mendorong rumah sakit untuk segera melakukan pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan agar arus kas rumah sakit dapat terus terjaga. Ia menjamin BPJS Kesehatan melalukan proses verifikasi klaim sesuai dengan ketentuan, akuntabel, transparan sesuai dengan prinsip good governance. Hal yang wajib dilakukan oleh BPJS Kesehatan sama halnya saat selama mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Untuk itu, kami mendorong rumah sakit untuk sebaik mungkin menyiapkan berkas pendukung verifikasi klaim, agar prosesnya tidak mengalami kendala dan sesuai petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Tentu hal ini harus menjadi perhatian rumah sakit, walaupun dalam situasi darurat, kita tetap harus tetap taat pada tata kelola dan regulasi, karena setalah kondisi masa darurat berlalu kita dapat mempertanggungjawaban dengan baik,” tambah Budi.

Sumber pembiayaan klaim pasien Covid-19 ini berasal dari DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan atau sumber lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa kadaluarsa klaim adalah 3 bulan setelah status pandemi/wabah dicabut oleh Pemerintah. Budi juga menekankan bahwa penugasan ini tidak mengganggu operasional Program JKN-KIS.

Budi menjelaskan, alur pengajuan klaim Covid-19 dimulai dari rumah sakit mengajukan permohonan pengajuan klaim secara kolektif melalui email ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan. Adapun berkas pendukung verifikasi diajukan melalui aplikasi Eklaim INA-CBGs.

Kementerian Kesehatan dapat memberikan uang muka paling banyak 50% dari jumlah klaim yang diajukan. Berkas klaim pasien Covid 19 yang dapat diajukan adalah yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.

Selanjutnya BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap klaim sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Setelah melakukan verifikasi BPJS Kesehatan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan. BPJS Kesehatan diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja dalam proses verifikasi klaim tersebut. Selanjutnya, setelah diserahkan berita acara verifikasi, Kementerian Kesehatan akan membayarkan klaim kepada rumah sakit setelah dikurangi uang muka yang telah diberikan sebelumnya. Biaya klaim akan ditransfer ke rekening instansi pemohon (rumah sakit) oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja.

Adapun, kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah Pasien yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berusia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta serta ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, baik itu WNI ataupun WNA yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Baik itu peserta JKN-KIS maupun belum terdaftar, atau rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau tidak, dapat dilakukan klaim pelayanan. Untuk itu kami juga menghimbau rumah sakit yang mengalami kesulitan dengan segera berkoordinasi dengan kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat,” kata Budi.

Selain mendapatkan penugasan verifikasi klaim Covid-19, BPJS Kesehatan juga melakukan sejumlah dukungan BPJS Kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Pertama, melakukan pengalihan layanan konvensional ke layanan digital. Sejumlah pelayanan administrasi yang biasanya dilakukan di Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota, dialihkan ke aplikasi Mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400. Selain untuk mencegah risiko penularan virus corona, layanan menggunakan aplikasi Mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 dapat mempermudah peserta melakukan urusan administratif tanpa harus mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menginisiasi dan menggalang dana kemanusiaan lewat GEBAH Corona. BPJS Kesehatan menyerahkan bantuan berupa Alat Perlindungan Diri (APD) kepada para tenaga medis dan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Bantuan tersebut merupakan hasil dari aksi penggalangan dana melalui Gerakan Gotong Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona (GEBAH Corona) yang diprakarsai BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Republika. Dukungan lain yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah terkait pendataan peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan memberikan data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas 3, khususnya yang menunggak, sebagai proxy untuk mereka yang berpotensi menjadi “mendadak tidak mampu” akibat pandemi Covid-19, sehingga memperoleh kesempatan mendapatkan jaring pengaman sosial. *** Informasi lebih lanjut hubungi: Humas BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Kantor Pusat +62 21 424 6063 Website :www.bpjs-kesehatan.go.id

Press Release

BPJS Kesehatan’s Role in Handling Covid-19

Jakarta (08/05/2020) - BPJS Kesehatan was given a special assignment by the Government to verify the hospital's claims for the provision of health services due to the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) outbreak. Through a letter from the Coordinating Minister for Human Empowerment and Culture (Menko PMK) Number: S.22 / MENKO / PMK / III / 2020 regarding the Special Assignment of Covid-19 Claim Verification, BPJS Kesehatan followed up on the assignment. Meanwhile, as the basis for BPJS Kesehatan to carry out Covid-19 claim verification, the Ministry of Health has also issued Minister of Health Decree No. KMK. HK.01.07 / MENKES / 238/2020 regarding Technical Guidelines for Claims Reimbursement of Patient Care Costs for Certain Emerging Infectious Diseases for Hospitals Organizing Coronavirus Disease Services 2019 (Covid-19) and Circular of Minister of Health number HK.02.01 / MENKES / 295/2020 concerning Claims for Reimbursement of the Costs of Care of Certain Emerging Infection Diseases Patients for Hospital Which Handling Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Services. "Both in terms of regulations, information systems and procedures, supporting applications have been prepared, and socialization to BPJS Kesehatan verifiers and hospitals, has been carried out since we received the assignment letter. We have socialized the regional government through the Branch Office, so that it can accelerate the submission of claims for hospitals that provide Covid-19 services, "said Deputy Director Of Health Financing for Health Referral BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief, in a Press Conference at Graha National Agency for Prevention Disaster (BNPB), Friday (05/08). Budi also encouraged hospitals to immediately submit claims to BPJS Kesehatan so hospital cash flow can be maintained. He guarantees BPJS Kesehatan through the process of verification of claims according to the provisions, accountable, transparent in accordance with the principles of good governance. The things that must be done by the BPJS Kesehatan are the same as when managing the National Health Insurance Program-Indonesia Healthy Card (JKN-KIS). "For this reason, we encourage hospitals to prepare their claims verification documents as well as possible, so there is no problem in the process and it’s according to the technical guidelines for claiming reimbursement for treatment costs. Of course this should be a concern of the hospital, even in an emergency situation, we still have to remain obedient to governance and regulations, because after the emergency conditions pass, we will be responsible of it, "Budi added. The source of funding for Covid-19 patient claims comes from the National Disaster Management Agency's DIPA and / or other sources that comply with applicable laws and regulations. The claim expiration period is 3 months after the pandemic / outbreak status is revoked by the Government. Budi also emphasized that this assignment did not interfere with the operation of the JKN-KIS Program. Budi explained, the flow of filing claims for Covid-19 started from hospitals filing requests for collective claim submission via email to the Director General of Health Services cq. The Director of Referral Health Services of the Ministry of Health, was forwarded to the BPJS Kesehatan for verification and the Health Service. The supporting verification file is submitted through the INA-CBGs Claim application. The Ministry of Health can provide an advance of at most 50% of the number of claims submitted. Covid-19 patient claim files that can be submitted are those treated since January 28, 2020. Furthermore BPJS Kesehatan will verify the claims in accordance with the provisions contained in the technical guidelines for claim reimbursement for treatment costs. After verifying BPJS Kesehatan will issue an Official Report on Verification of claims service bill payments to the Ministry of Health. BPJS Kesehatan has 7 (seven) working days to verify the claim. Furthermore, after the verification report is submitted, the Ministry of Health will pay the claim to the hospital after deducting the advance payment that has been

given previously. Claim costs will be transferred to the account of the requesting agency (hospital) by the Ministry of Health within 3 (three) working days. Meanwhile, the criteria for patients who can be claimed the cost of care are Patients who have confirmed positive Covid-19, Patients Under Supervision (PDP) and People in Monitoring (ODP) aged over 60 years with or without comorbidities and ODP less than 60 years old with accompanying diseases, both citizens and foreigners who are treated in hospitals in the territory of the Unitary Republic of Indonesia. "Whether it's JKN-KIS participants or not registered, or hospitals that work with BPJS Kesehatan or not, service claims can be made. For this reason, we also urge hospitals that experience difficulties to immediately coordinate with the nearest BPJS Kesehatan branch office, "Budi said. Besides Covid-19 claim verification assignment, BPJS Kesehatan also did a number of support in handling the Covid-19 pandemic. First, to transfer conventional services to digital services. A number of administrative services, which are usually carried out at Branch Offices and Regency/City Offices, are transferred to the BPJS Kesehatan application and BPJS Kesehatan Care Center 1500 400. The services via BPJS Kesehatan application and BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 can facilitate participants in conducting administrative matters without visiting the BPJS Kesehatan Office BPJS Kesehatan also initiated and raised humanitarian funds through GEBAH Corona. BPJS Kesehatan hands over aid in the form of Personal Protection Equipment (PPE) to medical personnel and BPJS Kesehatan partners. The assistance was the result of fundraising actions through the Corona Mutual Assistance Movement to Help Corona Health Workers (GEBAH Corona) initiated by BPJS Kesehatan, Indonesian Doctors Association (IDI), and Republika. Other support provided by the BPJS Kesehatan is related to the data collection of JKN-KIS participants. BPJS Kesehatan provides data on Non-Wage Workers (PBPU) class 3, especially those in arrears, as a proxy for those who have the potential to become “suddenly incapacitated” due to the Covid-19 pandemic, so they have the opportunity to get a social safety net. []