1 INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2013 Salam Sejahtera Njuah-Njuah Banta Karina I. PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat- dan karunia-Nya, sehingga Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2013 dapat diinformasikan kepada masyarakat sesuai waktu yang ditetapkan. Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), merupakan perwujudan tanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memberikan informasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2013 kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat. tata cara penyampaian ILPPD kepada masyarakat, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Peyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2013 REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA BUPATI PAKPAK BHARAT IR. MAJU ILYAS PADANG WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT
18
Embed
Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2013
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2013
Salam Sejahtera
Njuah-Njuah Banta Karina
I. PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-
dan karunia-Nya, sehingga Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2013 dapat diinformasikan kepada masyarakat
sesuai waktu yang ditetapkan.
Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(ILPPD), merupakan perwujudan tanggung jawab atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah untuk memberikan informasi atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2013 kepada masyarakat. Hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.
tata cara penyampaian ILPPD kepada masyarakat, diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007
tentang Tata Cara Peyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari
masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan
mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pakpak Bharat.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2013
REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA
BUPATI PAKPAK BHARAT
IR. MAJU ILYAS PADANG
WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT
2
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2013
I. PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Daerah
Luas Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah 121.830 Ha. (1.218,30
Km2). terletak di wilayah pantai barat Sumatera Utara yaitu pada 2.000 – 3.000
Lintang Utara dan 96.000 – 98.000 Bujur Timur dengan ketinggian berkisar antara
250 – 1.400 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Kabupaten
Pakpak Bharat terdiri dari 52 Desa dalam 8 (delapan) Kecamatan dengan
jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 51.067 Jiwa.
Adapun Batas wilayah administrasi Kabupaten Pakpak Bharat yaitu :
Sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Parbuluan Kabupaten
Dairi dan Harian Kabupaten
Samosir.
Sebelah barat berbatasan dengan : Kabupaten Aceh Singkil Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.
Sebelah utara berbatasan dengan : Kecamatan Silima Pungga- Pungga,
Kecamatan Lae Parira, Kecamatan
Sidikalang Kabupaten Dairi.
Sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Tara Bintang Kabupaten
Humbang Hasundutan dan
Kecamatan Manduamas Kabupaten
Tapanuli Tengah.
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dan Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah (RKPD)
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD),
merupakan informasi aktual tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2013, dan memiliki makna khusus, karena capaian kinerja yang dilaporkan di
dalamnya menunjukkan catatan kemajuan (progress report) pada tahun ke-
tiga dari serangkaian rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam
rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010-2015. Oleh karena itu, realisasi kinerja
pada tahun ke-tiga ini, diyakini akan memacu pencapaian kinerja yang lebih
baik lagi pada tahun-tahun berikutnya.
Capaian kinerja tahun 203 diharapkan juga mampu memberikan
kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran prioritas pembangunan
Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013, yang merupakan tahun ke-tiga dari
3
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2013
rangkaian upaya untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat yaitu:
VISI :
Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan, Kabupaten Pakpak Bharat menetapkan Visi
dan Misi dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, adapun Visi Kabupaten Pakpak Bharat
tahun 2010-2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) kabupaten Pakpak Bharat adalah:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG
SEJAHTERA SERTA KEPEMIMPINAN YANG ADIL DAN DEMOKRATIS DIDUKUNG
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL YANG BERFOKUS KEPADA
PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM), ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA KESEHATAN DENGAN
MENJUNJUNG TINGGI NILAI BUDAYA PAKPAK DAN AGAMA”
Masyarakat yang sejahtera (nduma) adalah masyarakat yang kita cita-
citakan bersama yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup layak,
baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial lainnya.
MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut disusun misi Kabupaten Pakpak Bharat
sebagai berikut:
1. Mewujudkan percepatan peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat;
2. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, kreatif dan fasilitatif;
3. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pendidikan masyarakat;
4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat;
5. Memantapkan tata hubungan yang dinamis dengan pemerintah atasan
dan kerjasama saling menguntungkan dalam peningkatan aksesibilitas
dengan daerah lain, khususnya yang berbatasan langsung;
6. Meningkatkan iklim keterbukaan dan partisipatif dalam sistem sosial dan
birokrasi;
7. Meningkatkan sinergitas para pihak dalam pemberdayaan masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas hidup dan menguatkan peran perempuan dalam
pembangunan;
9. Mewujudkan komitmen bersama dalam penegakan hukum secara
konsisten dan konsekuen;
4
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2013
10. Mengembangkan hubungan yang dinamis dengan masyarakat Pakpak
perantau;
11. Menjadikan budaya Pakpak sebagai landasan dalam kebijakan publik;
12. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam menggali sumber
pendapatan asli daerah.
Dengan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (ILPPD) ini, diharapkan masyarakat dapat melihat dan
memahami gambaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Pakpak Bharat sesuai prioritas kebijakan umum pembangunan
daerah selama Tahun Anggaran 2013.
Selanjutnya melalui media ini disampaikan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2013, yang sistematika penyampaiannya diawali dengan
Informasi Kinerja Keuangan, Kemudian Kinerja Menurut Urusan Pemerintahan
atau Prioritas Pembangunan, dan diakhiri dengan penjelasan tentang
Indikator Kinerja Makro Pembangunan sebagai akumulasi dari seluruh kinerja
Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat sampai dengan Tahun 2013.
III. PEMBAHASAN
A. KINERJA KEUANGAN DAERAH
1. Pendapatan Daerah
Kinerja Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 390.450.182.776,84
(Tiga Ratus sembilan puluh milyar empat ratus lima puluh juta seratus delapan
puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh empat
rupiah) atau 98,84% dari target yang telah ditetapkan sebesar
Rp. 395.015.974.234. (Tiga Ratus sembilan puluh lima milyar Lima belas Juta
sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
Realisasi dimaksud dikontribusikan oleh tiga sumber Pendapatan Daerah yaitu:
1.1 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 9.080.676.936,84,- (Sembilan
milyar delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus
tiga puluh enam koma delapan puluh empat rupiah) atau 89.25% Dari target
yang diharapkan sebesar Rp. 10.174.087.894,- (Sepuluh milyar seratus tujuh
puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh
empat rupiah) PAD tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
1.2 Dana Perimbangan
5
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2013
Dana Perimbangan realisasi sebesar Rp. 365.030.211.162,- (tiga ratus
enam puluh lima milyar tiga puluh juta dua ratus sebelas ribu seratus enam
puluh dua rupiah) atau naik sebesar 0.37% dari target yang ditetapkan
sebesar Rp. 363.669.166.340,- (Tiga ratus enam puluh tiga milyar enam ratus
enam puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat
puluh rupiah) Pendapatan Dana Perimbangan tersebut, terdiri dari
pendapatan Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 16.339.294.678,- (Enam belas
milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu
enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). Atau 77,17% dari target yang
ditetapkan Rp. 21.172.720.000,- (Dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua
juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) lain-lain pendapatan Daerah tersebut,
terdiri dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau
Pemerintah Daerah, Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah,Dana
Alokasi serta Dana Transfer Lainya.
Kinerja dimaksud menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat sangat serius untuk memenuhi dana pembangunan, demi
terpenuhinya anggaran belanja daerah untuk merealisasikan program dan
kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Belanja Daerah
Kinerja Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. Rp. 381.852.026.957,- (Tiga
ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus lima pulu h dua juta dua puluh
enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 87,58% dari anggaran
sebesar Rp. 435.990.880.376,90 (Empat ratus tiga puluh lima milyar sembilan
ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh
puluh enam koma sembilan puluh rupiah).
3. Pembiayaan Daerah
Untuk penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar
Rp. 41.574.906.142,90 (Empat puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh empat
juta sembilan ratus enam ribu seratus empat puluh dua koma sembilan puluh
rupiah) merupakan silpa tahun 2012 sementara itu untuk pembiayaan daerah
dipergunakan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk
6
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2013
pengeluaran daerah dalam rangka penyertaan modal/ investasi pada PD.
PAL (Pakpak Agro Lestari) sehingga dengan demikian untuk pembiayaan
netto sebesar Rp. 40.974.906.142,90 (empat puluh milyar sembilan ratus tujuh
puluh empat juta sembilan ratus enam ribu seratus empat puluh dua koma
sembilan puluh rupiah)
B. KINERJA URUSAN PEMERINTAH
Kinerja yang berkenaan dengan urusan Pemerintahan atau prioritas
pembangunan pada tahun anggaran 2013, sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kerja Pembangunan Derah (RKPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2013 yaitu Terdapat 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Pada Urusan Wajib dan
Urusan Pilihan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, diukur
berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK), realisasinya sebagai berikut:
1. Peningkatan mutu dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat.
Dalam upaya untuk
mewujudkan kesejahteraan
masyarakat sangat erat
kaitannya dengan peningkatan
kualitas sumberdaya manusia.
Peningkatan kualitas sumber
daya manusia dilaksanakan
melalui peningkatan kualitas
pendidikan adalah melalui peningkatan pemerataan dan kualitas
pendidikan.
Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan pada tahun 2013,
dilaksanakan dengan beberapa sasaran yaitu meningkatnya kualitas