INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH … · Barat memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 17,40-30,70C dan kelembaban udara 73-84%. ... Kabupaten Sumedang,

1

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ( ILPPD ) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011

I. PENDAHULUAN

Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat sekaligus juga untuk melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Penyampaian ini disusun dengan maksud untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2011 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan dan sasaran guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun mendatang.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah daratan seluas 3.711.654,00 hektar dan garis pantai sepanjang 724,85 km, secara geografis, terletak pada 5050’-7050’ Lintang Selatan dan 104048’-108048’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta, sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah Barat, beratasan dengan Provinsi Banten.

Kondisi topografi Jawa Barat, dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah) yang terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) yang terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10-1.500 m dpl., dan wilayah daratan landai (54,03%) yang terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0-10 m dpl. Jawa Barat memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 17,40-30,70C dan kelembaban udara 73-84%.

Secara administratif Provinsi Jawa Barat terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota, yaitu: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten

2

Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, serta Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Provinsi Jawa Barat memiliki curah hujan tahunan rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yaitu berkisar antara 2000-4000 mm/tahun dan mempunyai potensi sumber daya air khususnya air permukaan mencapai rata-rata 35,155 milyar m3/ tahun dalam kondisi normal. Potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 40,94% atau 14,391 Milyar m3/tahun sedang sisanya masih terbuang ke laut, dan mengaliri 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) Jawa Barat dengan Luas Wilayah DAS sebesar 39.629,86 km2, terdiri dari 3.504 sungai yang dibagi menjadi lima wilayah sungai (WS.) yaitu WS. Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum; WS. Cimanuk-Cisanggarung; WS. Citanduy; WS. Ciwulan-Cilaki; dan WS. Cisadea-Cibareno. Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan provinsi mencakup WS. Ciwulan-Cilaki dan Cisadea-Cibareno.

Selain sumber daya air alami, Jawa Barat memiliki situ-situ dan waduk-waduk buatan. Tidak kurang dari 20 waduk mempunyai kapasitas tampung lebih dari 6,8 Milyar m3, diantaranya 3 waduk dibangun pada Sungai Citarum yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Juanda. Ketiga waduk tersebut mempunyai daya tampung total mencapai 5,83 Milyar m3. Sedangkan situ/danau dan embung di Jawa Barat sebagian besar dibangun pada jaman pemerintahan Belanda, sampai dengan tahun 2010 telah terinventarisir sebanyak 663 buah situ.

Jawa Barat dialiri oleh 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas wilayah DAS sebesar 32.074,40 km2, 3.502 sungai dan lima wilayah aliran sungai dengan wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak dua buah, yaitu: wilayah Ciwulan-Cilaki dan Cisadea-Cibareno. Jawa Barat juga memiliki 663 waduk, 20 situ, dan 23 embung, dengan potensi air permukaan maksimum pada tahun 2009 sebesar 44.712,91 juta m3. Air permukaan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan air minum, industri, pertanian, dan lain-lain. Pemanfaatan air ini mengalami peningkatan sebesar 20,75% selama kurun waktu 2006-2009 yang disebabkan adanya peningkatan jumlah perusahaan yang aktif memanfaatkan air permukaan dari 625 perusahaan menjadi 650 perusahaan pada tahun 2009.

Jawa Barat merupakan wilayah dengan kejadian bencana cukup besar mulai dari bencana geologi, vulkanologi, klimatologi, lingkungan, dan lain-laina. Akibatnya, penggunaan ruang Jawa Barat yang cenderung semakin intensif menjadikan kondisi fisik kawasan terbangun dan kawasan budidaya semakin rentan terhadap bencana. Wilayah-wilayah kabupaten yang merupakan rawan bencana terutama di wilayah Jawa Barat bagian Selatan dan Tengah, seperti: Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Bogor, Bandung dan Kuningan. Selain kondisi fisik yang rentan, struktur bangunan rumah, gedung, maupun infrastruktur juga memperparah keadaan karena cenderung tidak tahan gempa dan tidak tahan gerakan tanah, serta konstruksinya tidak ramah banjir.

Berdasarkan hasil estimasi BPS Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2011 mencapai 44.286.519 jiwa dengan komposisi 22.534.319 jiwa penduduk laki-laki dan 21.752.200 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2010, jumlah penduduk di Jawa Barat mengalami kenaikan

3

sebesar 1.264.693 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,90 persen. Kepadatan penduduk tahun 2011 sebesar 1.193 jiwa/km2 sedangkan sex ratio sebesar 104 yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Tabel 1.1

Indikator Satuan 2010 2011

Jumlah Penduduk jiwa 43.021.826 44.286.519

- Laki-laki jiwa 21.876.572 22.534.319

- Perempuan jiwa 21.145.254 21.752.200

Laju Pertumbuhan Penduduk persen 1,89 1,90

Kepadatan Penduduk jiwa/km2 1.159 1.193

Sex ratio persen 103 104Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Kondisi Demografi Provinsi Jawa BaratTahun 2010-2011

2. Perkembangan Indikator Jawa Barat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan di Provinsi Jawa Barat setiap tahun selalu mengalami peningkatan, namun pencapaian (IPM) pada kurun tahun 2010-2011 menunjukkan peningkatan yang paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan angka estimasi keadaan Nopember 2011 dari BPS Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2011 capaian IPM Provinsi Jawa Barat berada pada posisi 72,82 poin, meningkat 0,74 poin dibandingkan capaian IPM tahun 2010 yang mencapai 72,08 poin. Peningkatan IPM setiap tahunnya ini sebagai dampak dari meningkatnya komponen-komponen pembentuk IPM. Pada kurun tahun 2010-2011, kontributor peningkatan IPM terbesar disumbangkan oleh indeks daya beli yang meningkat sebesar 1,00 poin.

Komponen pendidikan pada tahun 2011 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2010. Indeks Pendidikan pada tahun 2010 mencapai 81,67 poin dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 82,55 poin. Peningkatan indeks pendidikan diakibatkan oleh peningkatan dua komponen penyusunnya, yaitu indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah, yang mana keduanya mengalami peningkatan. Angka Melek Huruf tahun 2011 mencapai 96,48 persen meningkat 0,48 persen dibandingkan tahun 2010 dan Rata-rata Lama Sekolah tahun 2011 mencapai 8,20 tahun meningkat 0,25 tahun dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 7,95 tahun.

Komponen kesehatan mengalami peningkatan sebagai dampak dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) di Jawa Barat. Angka Harapan Hidup pada tahun 2011 sebesar 68,40 tahun, meningkat sebesar 0,20 tahun dibandingkan tahun 2010 yaitu 68,20 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan akses masyarakat Jawa Barat terhadap sarana dan fasilitas kesehatan.

Komponen pembentuk IPM lainnya, yaitu indeks daya beli juga mengalami peningkatan pada tahun 2011. Indeks daya beli ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengakses perekonomian. Pada tahun 2011 indeks daya beli sebesar 63,57 poin, meningkat sebesar 1,00 poin dibandingkan tahun 2010 yaitu

4

62,57 poin. Sedangkan angka indeks daya beli tahun 2011 sebesar Rp. 635,10 ribu, meningkat dibandingkan tahun 2010 yang sebesar Rp. 630,77 ribu.

Untuk tahun 2011, pola pencapaian IPM kabupaten/kota di Jawa Barat tidak jauh berbeda dengan tahun 2010. IPM tertinggi masih ditempati Kota Depok sebesar 79,49 poin, sedangkan yang terendah juga masih ditempati Kabupaten Indramayu yaitu sebesar 68,18 poin. Namun, secara umum kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami peningkatan angka IPM dari tahun 2010-2011.

Tabel 1.2

RKPD KUA Perubahan

1 a. Jumlah Penduduk 43.021.826 - 43,7 juta 44.286.519

b. Laju Pertumbuhan Penduduk (persen) 1,89 - 1,20 - 1,30 1,90

2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,08 73,24 - 73,39 73,24 - 73,39 72,82

- Indeks Pendidikan 81,67 82,92 - 83,29 82,92 - 83,29 82,55

- Indeks Kesehatan 72,00 73,33 - 73,40 73,33 - 73,40 72,34

- Indeks Daya Beli 62,57 63,47 - 63,48 63,47 - 63,48 63,57

3 a. Jumlah Penganggur 1.951.391 - - 1.901.843

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 10,33 10,47 9 - 10 9,83

4 a. Jumlah Penduduk Miskin 4.773.720 - - 4.650.810

b. Persentase Penduduk Miskin (persen) 11,27 10,31 12 - 13 10,57

5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,09 5,0 - 6,0 6,0 - 6,5 6,48

6 Inflasi (persen) 6,46 4,0 - 6,0 4,9 - 6,0 3,10

7PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan 2000 (triliun) 321,87 340,79 335,03 - 339,09 343,11

8 Investasi / PMTB atas dasar harga berlaku (triliun) 136,63 139,32 131,57 - 136,46 156,34

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Jawa BaratTahun 2010 - 2011

Target 2011No Indikator Capaian 2011Capaian 2010

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, kondisi angkatan

kerja di Jawa Barat pada Agustus 2011 dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2010, mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja. Pada Agustus 2010 jumlah angkatan kerja mencapai 18.893.835 orang, sedangkan pada Agustus 2011 mencapai 19.356.624 orang. Begitu pula jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada Agustus 2011 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus tahun 2010. Pada bulan Agustus 2011 penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 17.454.781 orang, sementara pada bulan Agustus tahun 2010 sebanyak 16.942.444 orang, berarti bertambah 512.337 orang atau bertambah sebesar 3,02 persen.

Selama kurun waktu satu tahun terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 49.548 orang (2,54 persen). Pada Agustus 2010 penganggur di Jawa Barat tercatat sebanyak 1.951.391 orang, sedangkan pada Agustus 2011 penganggur tercatat sebanyak 1.901.843 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada bulan Agustus 2010 sebesar 62,38 persen dan pada Agustus 2011 sebesar 62,27 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat mengalami penurunan dibanding Agustus 2010 sebesar 0,50 persen, yang mana bulan Agustus 2010 TPT mencapai 10,33 persen dan pada bulan Agustus 2011 mencapai 9,83 persen.

Di Provinsi Jawa Barat, penyerap terbesar tenaga kerja pada Agustus 2011 adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi yang mampu menyerap sebanyak 4.554.503 orang (26,09 persen), berikutnya adalah pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang menyerap 3.675.713 orang (21,06 persen), industri dengan tenaga kerja sebanyak

5

3.571.915 orang (20,46 persen), jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan dengan tenaga kerja 2.699.014 orang (15,46 persen) dan sektor lainnya 2.953.636 orang (16,92 persen).

Berdasarkan status pekerjaan, pada bulan Agustus 2011 tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal mencakup 56,55 persen dari seluruh penduduk yang bekerja, sedangkan pada Agustus 2010 sekitar 62,67 persen. Dengan demikian terjadi penurunan sebesar 6,12 persen untuk tenaga kerja yang bekerja di sektor informal dan sebaliknya terjadi peningkatan tenaga kerja di sektor formal.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan September 2011 sebesar 4.650.810 orang (10,57 persen). Dibandingkan dengan bulan Maret 2010 yang berjumlah 4.773.720 orang (11,27 persen), jumlah penduduk miskin bulan September 2011 mengalami penurunan sebesar 122.910. Sebaran penduduk miskin pada bulan September 2011, untuk daerah perkotaan sebanyak 2.628.350 orang sedangkan di daerah perdesaan sebanyak 2.022.450 orang.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, digambarkan sektor unggulan yang dikembangkan di masing-masing Wilayah Pengembangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Sektor Unggulan Daerah

No Kawasan Kegiatan Utama

I Bodebekpunjur (Bogor, Depok, Bekasi, Puncak, Cianjur)

pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata

II Purwasuka (Purwakarta, Subang, Karawang)

pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata dan pertambangan.

III Sukabumi, dsk agribisnis, peternakan, pariwisata, dan bisnis kelautan

IV Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang)

agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan dan pariwisata.

V Priangan Timur-Pangandaran (Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar)

pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan dan pertambangan mineral.

VI Sukabumi dan sekitarnya (Sukabumi, Cianjur)

peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, serta pertambangan mineral.

VII Kawasan Khusus Cekungan Bandung

pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya.

6

b. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 tumbuh sebesar 6,46 persen

dibanding tahun 2010. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian. Besaran PDB Indonesia tahun 2011 atas dasar harga berlaku mencapai Rp.7.427,1 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp.2.463,2 triliun.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan IV tahun 2011 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,5 persen. Berdasarkan perbandingan provinsi-provinsi di Indonesia, Jawa Barat menempati urutan ketiga dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 14,3 persen, dibawah DKI Jakarta dan Jawa Timur yang masing-masing sebesar 16,5 persen dan 14,7 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) PDRB Jawa Barat secara kumulatif Januari-Desember 2011 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010 (c to c) mencapai 6,48 persen sedikit diatas LPE Indonesia yang mencapai 6,46 persen. Jika dibandingkan dengan target pencapaian LPE yang ditetapkan dalam RKPD dan KUA Perubahan tahun 2011, capaian LPE tahun 2011 telah melebihi target yang ditetapkan dalam RKPD dan mencapai target yang ditetapkan dalam KUA Perubahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2. Dilihat dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi, yaitu sebesar 14,93 persen, disusul sektor Bangunan sebesar 14,16 persen lalu sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, sebesar 13,45 persen. Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan masing-masing sebesar -5,09 persen dan -0,09 persen.

Besaran PDRB Jawa Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mencapai Rp.861,01 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp.343,11 triliun. Dari sisi lapangan usaha, struktur perekonomian Jawa Barat didominasi oleh peranan tiga sektor utama yakni sektor Industri Pengolahan (37,16%), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (22,58%) serta sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (11,98%). Sementara dari sisi penggunaan, sebagian besar PDRB Provinsi Jawa Barat digunakan untuk Konsumsi Rumah Tangga termasuk Lembaga Non Profit sebesar 59,69 persen, Ekspor sebesar 35,40 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 18,16 persen.

7

Tabel 1.4 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat

Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010-2011 (Triliun Rupiah)

Lapangan Usaha 2010 2011**)

(1) (2) (3) I. Primer

1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian

49,60 42,14

7,46

49,18 42,10

7,08 II. Sekunder

1. Industri Pengolahan 2. Listrik, Gas dan Air Bersih 3. Bangunan

154,38 135,25

7,32 11,81

164,89 144,01

7,42 13,48

III. Tersier 1. Perdagangan Hotel, & Restoran 2. Pengangkutan & Komunikasi 3. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 4. Jasa-jasa

117,89 70,08 15,35 10,56 21,90

128,99 75,77 17,64 11,98 23,60

PDRB 321,88 343,11 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Catatan : **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan pengelompokan kegiatan ekonomi yang dibedakan ke dalam sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, kinerja masing-masing sektor atas dasar harga konstan (tahun dasar 2000), sektor primer mengalami penurunan besaran PDRB pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010. Tahun 2011 nilai PDRB sektor primer sebesar Rp.49,18 triliun, sedangkan tahun 2010 sebesar Rp.49,60 triliun. Berbeda dengan sektor primer, kinerja sektor sekunder pada tahun 2011 mengalami peningkatan, tercatat nilai PDRB sektor sekunder pada tahun 2010 sebesar Rp.154,38 triliun dan meningkat menjadi Rp.164,89 triliun pada tahun 2011. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada sektor tersier, dimana besaran sektor tersier pada tahun 2010 mencapai Rp.117,89 triliun, dan meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.128,99 triliun.

Tabel 1.5

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2011 (Persen)

Sektor Tahun

2010 2011**) 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas & Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa

1,00 0,54 2,90 6,97

14,67 11,77 16,23 9,84 8,64

-0,09 -5,09 6,21 1,51

14,16 8,11

14,93 13,45 7,79

PDRB 6,09 6,48 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Catatan **) Angka Sangat Sementara

8

Tabel 1.5 menyajikan laju pertumbuhan PDRB menurut sektor atas dasar harga konstan (tahun dasar 2000) dari sisi lapangan usaha, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi (LPE) PDRB Jawa Barat tahun 2011 yang mencapai 6,48 persen didorong oleh peningkatan hampir seluruh sektor kecuali sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar masing-masing (-0,09%) dan (-5,09%). Laju Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 dicapai oleh Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 14,93 persen, disusul oleh sektor Bangunan sebesar 14,16 persen dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 13,45 persen.

c. Struktur Ekonomi

Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB

menggambarkan potensi perekonomian suatu wilayah. Tingginya peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong roda perekonomian semakin berkembang.

Struktur perekonomian Jawa Barat jika dilihat kontribusi dari pengelompokan 3 sektor : sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, distribusi PDRB Jawa Barat masih didominasi sektor sekunder dengan peranan mencapai 43,70 persen, selanjutnya sektor tersier 42,29 persen dan sektor primer 14,00 persen. Sedangkan jika dilihat peranan masing-masing sektor ekonomi atau lapangan usaha masih didominasi oleh 3 sektor utama yaitu sektor industri pengolahan (37,16%), sektor PHR (22,58%) dan sektor pertanian (11,98%), ketiga sektor tersebut menyumbang 71,72% terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011.

Tabel 1.6

adhb adhk adhb adhk

[1] [2] [3] [4] [5]PRIMER 14,63 15,41 14,00 14,33

1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan 12,61 13,09 11,98 12,27

dan Perikanan

2. Pertambangan dan Penggalian 2,02 2,32 2,02 2,06

SEKUNDER 44,26 47,96 43,70 48,06

3. Industri Pengolahan 37,73 42,02 37,16 41,97

4. Listrik, Gas dan air Bersih 2,76 2,27 2,55 2,16

5. Bangunan/Konstruksi 3,77 3,67 3,99 3,93

TERSIER 41,11 36,62 42,29 37,59

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 22,41 21,77 22,58 22,08

7. Pengangkutan dan Komunikasi 7,09 4,77 7,7 5,14

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 2,75 3,28 2,84 3,49

9. Jasa-jasa 8,86 6,80 9,17 6,88

PDRB 100 100 100 100

Sumber : BPS Provinsi Jawa BaratKeterangan : **) Angka Sangat Sementara

(persentase)

2010 2011**)

Lapangan Usaha

Distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2011

9

Tabel 1.7 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2010-2011 (Persen)

No Komponen Penggunaan PDRB

Distribusi Laju Pertumbuhan 2010 2011**)

1 2 3 4

5

6

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Lembaga Nirlaba Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventory Diskrepansi Statistik Ekspor Dikurangi Impor

60,39 0,44 8,63

17,73

3,94 1,30

36,08 28,51

59,69 1)

- 8,89

18,16

4,57 2,69

35,40 29,40

5,79 -

5,94 9,77

16,60

- 6,51

13,59 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Catatan : **) Angka Sangat Sementara

1) Konsumsi Rumah Tangga termasuk Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga

PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011 sebesar Rp.861,00 triliun, sebagian

besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 59,69 persen. Komponen penggunaan lainnya meliputi pengeluaran untuk konsumsi pemerintah sebesar Rp.8,89 persen, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar 18,16 persen, perubahan inventori sebesar 4,57 persen, persentase transaksi ekspor mencapai 35,40 persen, dan impor sebesar 29,40 persen. Dibandingkan dengan tahun 2010, PRDB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp.770,66 triliun menjadi Rp.861,01 triliun. Hal tersebut didukung oleh kenaikan komponen penggunaan PMTB dan konsumsi pemerintah, seperti terlihat pada tabel 1.7.

d. PDRB per Kapita

Tingkat kemakmuran masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan

indikator pendapatan per kapita atau percapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.

Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

10

Tabel 1.8

PDRB per Kapita Jawa Barat Tahun 2010-2011

PDRB per Kapita Tahun 2010 Tahun 2011**)

(1) (2) (3) Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)

17.899.970 19.645.670

Atas Dasar Harga Konstan 2000 (rupiah)

7.476.143 7.828.804

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Keterangan : **) Angka Sangat Sementara

Tabel 1.8 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Jawa Barat terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi selama periode 2010-2011. Tahun 2010, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masyarakat Jawa Barat mencapai Rp.17.899.970 sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp.19.645.670. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan meningkat dari Rp.7.476.143 pada tahun 2010 menjadi Rp.7.828.804 pada tahun 2011.

Tingkat inflasi Jawa Barat dapat ditunjukan dengan indeks harga konsumen gabungan di tujuh kota besar di Jawa Barat yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Depok. Inflasi tahun 2011 mencapai 3,10 persen dengan sepuluh kali inflasi bulanan dan dua kali deflasi.

Dari tujuh kelompok pengeluaran rumah tangga, enam kelompok mengalami inflasi, tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 1,43 persen, diikuti sandang 1,16 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,54 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,31 persen, kelompok kesehatan 0,19 persen, serta kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga 0,08 persen, sedangkan satu kelompok yaitu kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,06 persen.

Tujuh kota pantauan di Jawa Barat pada Desember 2011 mengalami inflasi, tertinggi terjadi di Kota Bandung sebesar 0,84 persen diikuti Kota Bekasi 0,79 persen, Kota Cirebon 0,67 persen, Kota Tasikmalaya 0,51 persen, Kota Sukabumi 0,50 persen, Kota Depok 0,38 persen dan Kota Bogor 0,07 persen.

III. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Volume APBD Tahun Anggaran 2011 setelah perubahan sebesar RP. 11.717 Trilyun, dengan

rincian sebagai berikut : 1. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 11,053 Trilyun melebihi target yang telah

ditetapkan sebesar Rp. 9,267 Trilyun. (Kenaikan sebesar 19,28 %) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 8,502 Trilyun, pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp. 2,526 Trilyun dan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 25,138 Milyar.

2. Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 11,313 Trilyun terealisasi sebesar Rp. 10,295 Trilyun.

3. Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 8,159 Trilyun terealisasi sebesar Rp. 7,606 Trilyun dan belanja langsung sebesar Rp. 3,154 Trilyun terealisasi sebesar Rp. 2,688 Trilyun yang terurai dalam 95 program dan 1662 kegiatan.

11

4. Pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp. 2,449 Trilyun terealisasi sebesar Rp. 2,246 Trilyun, terdiri dari penerimaan pembiayaan dari SILPA sebesar Rp. 2,449 Trilyun dan pengeluaran pembiayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 403,348 Milyar terealisasi sebesar Rp. 203,348 Milyar.

IV. CAPAIAN KINERJA BERBASIS MISI DAN URUSAN PEMBANGUNAN

MISI I : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing

Tabel IV.1 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011

Angka Capaian IPM

TAHUN 2010

TAHUN 2011

Keterangan

Angka IPM 72,08 72,82 Naik 0,74

Indeks Pendidikan 81,67 82,55 Naik 0,88

Indeks Kesehatan 72,00 72,34 Naik 0,34

Indeks Daya Beli 62,57 63,57 Naik 1,00

1. Urusan Pendidikan:

Tabel IV.2 Pendidikan Non Formal :

Pendidikan Non Formal 2011 Keterangan

Paket B 100 Kelompok Kelas Lanjutan I

Paket B 400 Kelompok Kelas Lanjutan II

Paket C 158 kelompok Kelas Lanjutan I

Paket C 75 kelompok Kelas Lanjutan II

Taman Bacaan Masyarakat 26 taman bacaan

Keaksaraan Usaha Mandiri 50 kelompok

Kelompok Belajar Usaha Mandiri

50 kelompok

Tabel IV.3

Percepatan Keberhasilan Program Wajib Belajar 9 Tahun Dan 12 Tahun

Keberhasilan 2010 2011 Keterangan

Rata-rata Lama Sekolah

7,95 8,20 Naik 0,25%

Angka Melek Huruf 96,00% 96,48% Naik 0,48%

12

Tabel IV.4 Percepatan keberhasilan program Wajib Belajar 9 tahun dan 12 tahun

Jenis Bantuan

SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK Ket.

BOS 5,36 juta siswa

2,13 juta siswa

- - Total Rp. 405,6 Milyar

Beasiswa 6,250 Siswa

6.250 siswa

Ruang Kelas Baru

5.000 ruang kelas

Tabel IV.5

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK)

Keberhasilan 2009/2010 2010/2011 Keterangan

SD/MI 117,18 % 119,06 % Naik 1,88 %

SMP/MTs 93,97 % 94,03 % Naik 0,06 %

SMA/SMK/MA 57,50 % 59,56 % Naik 2,06 %

2. Urusan Perpustakaan

Tabel IV.6 Capaian Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Keberhasilan Jumlah Keterangan

Pengadaan untuk Perpustakaan

Umum

7.200 Buku 901 judul/8.657 eksemplar

Pengadaan untuk Perpustakaan

Pontren

62.000 Buku 200 judul untuk perpustakaan Pondok Pesantren di

Kabupaten/Kota

3. Urusan Kesehatan

Tabel IV.7 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan


Angka Harapan Hidup

68,20 tahun 68,40 tahun Meningkat 0,20 tahun

Program Jamkesda

4,34 juta orang 5,06 juta Meningkat 14,23 %

PONED 118 unit 204 unit Meningkat 86 unit

13

Tabel IV.8 Tenaga Kesehatan

Pemenuhan Tenaga Kesehatan

Perpanjangan Kontrak

dokter umum dan dokter gigi

117

dokter spesialis 3

bidan 520

Penempatan dokter PONED 83

bidan PONED 300

PPDS 6 puskesmas PONED

internsip dokter 16 RSUD kelas C dan D

47 puskesmas

Tabel IV.9

Tenaga Kesehatan, Bantuan Insentif dan Beasiswa

Rekrutmen

dokter spesialis 7

dokter gigi 14

Pemberian dana insentif

dokter 31

dokter gigi 7

bidan 99

Bantuan beasiswa

beasiswa 240 bidan di 16 kabupaten dan 5 kota

tugas belajar D1 ke D3 400 bidan

tugas belajar SMA ke D3

600 orang

Tabel IV.10

Capaian Penanggulangan Kebutaan, Gizi Buruk dan Revitalisasi Posyandu

Keberhasilan Tahun 2011 Keterangan

Penanggulangan kebutaan

1.000 kasus di 15 Kabupaten dan 5 Kota

Pemberian Makanan Tambahan

3.200 balita gizi buruk 16 kabupaten dan 8 kota selama 90 hari

Revitalisasi 37.807 posyandu di 22 Kabupaten/Kota

14

4. Urusan Ketenagakerjaan Tabel IV.11

Capaian Ketenagakerjaan

keberhasilan Tahun 2011 Keterangan

Penduduk Usia Kerja 31,08 juta orang menurun 0,23%

TPAK 62,27% menurun 0,23% dari 62,38%

AKL 187.174 orang

AKAD 1.358 orang

AKAN 29.932 orang

Penyerapan Tenaga Kerja

1.281.766 orang

5. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel IV.12

Capaian kinerja bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

keberhasilan 2011 Keterangan

pemberdayaan perempuan 168 kelompok 3.024 orang tersebar di 112 desa dan kelurahan

penanganan korban trafficking

75 orang

Kota Layak Anak 11 Kota

6. Urusan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Tabel IV.13 Penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tahun 2011 Keterangan

Di Dalam Balai/Sub Unit

3.259 orang

Di Luar Balai/Sub Unit 6.568 orang

Total 9.827 PMKS meningkat 65% dari 5.949 Tahun 2010

15

7. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tabel IV.14 Capaian kinerja Keolahragaan

Emas Perak Perunggu Keterangan

SEA GAMES 44 73 58

POPNAS meraih peringkat ke-2

8. Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan

Capaian kinerja keagamaan : 1) Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah meredam potensi konflik SARA yang

terjadi sehingga secara umum kondisi terkendali. 2) Provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan sebagai Badan Amil Zakat Daerah

(BAZDA) Provinsi terbaik tingkat nasional, sehingga menjadi percontohan untuk BAZDA di seluruh Indonesia.

9. Urusan Kebudayaan

Capaian kinerja kebudayaan : 1) Konservasi Situs Batujaya dan Situs Gunung Padang, 2) Revitalisasi Seni Ketuk Tilu, Uyeg, Randu Ketir dan Topeng Menor, 3) Dialog Seni, Budaya, dan Pariwisata dengan nama acara “Jawa Barat Memikat” di

TVOne, 4) Event World Etnic Music Festival, 5) Pergelaran seni Angklung Kolosal Jawa Barat di Washington DC, Amerika Serikat

dengan mencatat rekor Guiness Book of Record sebagai pergelaran angklung kolosal terbesar yang melibatkan 5.182 peserta dari berbagai bangsa di dunia,

6) Kirab Budaya Zona Budaya Cirebon, Zona Budaya Priangan, Zona Budaya Melayu Betawi,

7) Pergelaran Angklung Kolosal yang diselenggarakan di Gedung Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor dengan melibatkan 10.000 (sepuluh ribu) orang lebih pemain angklung.

MISI II : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal

1. Urusan Pertanian

Tabel IV.15 Capaian Kinerja Bidang Pertanian

Produksi 2010 2011

Padi 11.632 juta ton 11,633 juta ton

Produktivitas Padi

57,60 kuintal per hektar (Ku/Ha)

59,22 kuintal per hektar (Ku/Ha)

Palawija 3.538.868 ton 3.538.133 ton

16

2. Urusan Peternakan

Tabel IV.16 Capaian kinerja Bidang Peternakan:

Produksi Tahun 2011

Ket.

Daging 604.326 ton Meningkat 9,73 % Dari Tahun 2010

Telur 186.253 ton Meningkat 0,81 % dari Tahun 2010

Susu 304.602 ton Meningkat 16,18% dari Tahun 2010

3. Bidang Perikanan dan Kelautan

Tabel IV.17 Capaian keberhasilan Bidang Perikanan dan Kelautan :

Keberhasilan 2011 Ket.

Produksi 908.351 ton Meningkat 12,81% dari Tahun 2010

Ketersediaan ikan untuk dikonsumsi 27,50 kg/kap/tahun

naik 2,50% dari tahun 2010.

Volume ekspor 21.921.923,44 Kg naik 31,28% dari tahun 2010

Nilai ekspor US$ 67.733.587,96,

naik 21,89% dari tahun 2010

4. Urusan KUMKM

Tabel IV.18 Pengembangan KUMKM

Program Alokasi Keterangan

Pembinaan dan Bantuan 35 Miliar

KCR 165 Miliar kerjasama dengan Bank Jabar Banten

Total 200 Miliar

17

5. Urusan Kehutanan

Tabel IV.19 Capaian kinerja pengembangan Kehutanan

Produksi 2011

kayu hutan Negara 265.520 m3

kayu rakyat 2,138 juta m3

jamur kayu 2,788 juta ton

lebah madu 41,56 ton

sutra alam 9,41 ton

bambu 41,056 juta batang

Tabel IV.20

Capaian kinerja Produksi Perkebunan

Produksi 2011

teh 97,037 ton

tebu 84.196 ton

karet 32.252 ton

kopi 13.981 ton

kakao 1.999 ton,

tembakau 7.743 ton,

cengkeh 5.177 ton,

kemiri sunan 32.850 pohon

kelapa 85.625 ton,

aren 10.494 ton,

nilam dan lada 7.853.361 benih.

6. Urusan Perindustrian

Tabel IV.21 Capaian kinerja Urusan Perindustrian

Keberhasilan 2010 2011

Unit usaha 203.060 unit 231.458 unit

Nilai Ekspor U$ 23.241 juta U$ 23.405 juta

Nilai Impor U$ 11,433 juta U$ 10,576 juta

18

7. Urusan Pariwisata

Tabel IV.22 Capaian kinerja Urusan Pariwisata

Wisatawan Tahun 2011

Mancanegara 1,34 juta orang

Nusantara 35,37 juta orang

MISI III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

1. Pengelolaan Jalan

Tabel IV.23 Capaian dalam Pengelolaan Jalan

Keberhasilan Tahun 2011 Keterangan

kemantapan jalan 95,03% Naik 2,95%

Pembangunan jalan Lingkar Selatan Sukabumi

2,76 km Target 6,9 km

Pembangunan jalan Cikajang-Pameungpeuk

6,2 km Target 24,9 km

Jalan Tol Cisumdawu pengerjaan konstruksi pada seksi II

ruas Rancakalong – Sumedang

Tol Cikopo – Palimanan Baru mulai pengerjaan konstruksi

2. Pengelolaan Jaringan Irigasi

Tabel IV.24 Capaian Pengelolaan Jaringan Irigasi


Perbaikan jaringan irigasi 61,72% 63,67%

Penurunan kerusakan jaringan irigasi 24,82% 23,06%

Kondisi rusak berat 13,46% 13,27%

19

3. Urusan Perumahan dan Permukiman

Tabel IV.25 Capaian dalam Urusan Perumahan dan Permukiman


Cakupan Pelayanan persampahan 56 % 61,8 %

Cakupan Pelayanan air minum perkotaan 35,05% 49,66%

Cakupan Pelayanan air limbah 52% 60,2 %

MISI IV : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

1. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel IV.26 Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat

Laju Pertumbuhan Penduduk 2010 2011

Tingkat LPP 1,89% 1,90 %

2. Urusan Penataan Ruang

Tabel IV.27 Capaian Penataan Ruang

Keberhasilan 2011 Keterangan

Percepatan proses penyusunan RTRW

Kabupaten/Kota

12 Raperda

Pembentukan kawasan khusus

Perumusan Metropolitan Development Management

Bodebekkarpur, Metropolitan

Bandung Raya dan Cirebon Raya

3. Pengelolaan Lingkungan

Tabel IV.28

Capaian dalam Pengelolaan Lingkungan


Pelayanan air limbah domestik 52% 53,94% -

Penanganan Pencemaran Udara Pengujian emisi

kendaraan bermotor 1.187 unit

11 Kab/Kota terdapat 50 hari kategori baik dan 135 hari kategori

20

(6 jam)

sedang

Penanganan Limbah B3 Penerapan Manajemen Lingkungan, ekolabel dan

teknologi berwawasan lingkungan

West Java Green Province Sosialisasi budaya baru

Penanganan Lahan Kritis GRLK 12.400 ha dan hutan mangroe 250 ha

Gerakan Penanaman 11 Juta Pohon di 26 Kab/Kota secara

serentak

Capaian Kawasan Lindung 35,2 %

4. Urusan Energi

Tabel IV.29 Capaian Urusan Energi


Pembangunan PLTMH 3 PLTMH Kab. Bogor, Kab. Garut dan Kab.

Cianjur

Pemasangan PLTS 270 Unit yang terdiri

dari 250 Unit Solar

home system

Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kab.

Garut

Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

20 Unit

Pengembangan Biogas dari Kotoran Ternak

10 Unit Desa Suntenjaya Kab. Bandung Barat

Pemanfaatan Potensi Panas Bumi 1.075 megawatt

- PLTP Gunung Salak 377 mw, PLTP Wayang Windu 227 mw, PLTP Kamojang 200 mw dan PLTP

21

Darajat 271 mw - sedang dilakukan

Eksplorasi di WKP Gn. Tangkuban Perahu (100 MWe), Gn. Tampomas (50 MWe), Cisolok-cisukarame (50 MWe) dan WKP Gn. Ciremai potensi (100 MWe)

MISI V : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Tabel IV.30 Capaian Layanan Pengadaan

Jumlah Lelang Pagu Efisiensi Keterangan

3.592 paket Rp. 4.821 Trilyun

13,57 % - Juara Nasional 2 kali berturut-turut

- Menerapkan ISO 9001 : 2008

2. Pelayanan Publik

Tabel IV.31 Capaian Layanan Publik


Jumlah Perizinan 9.013 buah izin dan non izin

Indek Kepuasan masyarakat (IKM) 77,18

3. Perencanaan Pembangunan

Tabel IV.32

Capaian Perencanaan Pembangunan

Keberhasilan

Membentuk Komite Pembangunan Ekonomi Kreatif

Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD), Pengentasan Kemiskinan (MDGs), Pangan Gizi, Induk Satu Data dan Pengelolaan Data Kemiskinan

Menetapkan Fokus Pendanaan

Perencanaan berdasarkan Smart Planning dan menyusun curva S dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi

22

V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

No PEMBERI TUGAS PROGRAM

1 Kementerian Pertanian - Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan,

- Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan ekspor Hasil Pertanian,

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian,

- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan,

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,

- Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal,

2 Kementerian Tenaga Kerja - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, - Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan

Transmigrasi, - Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

dan Produktivitas 3 Kementerian Sosial - Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejajhteraan Sosial, - Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan

Sosial, - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial 4 Kementerian Kelautan dan

Perikanan - Program Pengembangan dan Pengelolaan

Perikanan Tangkap, - Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, - Program Daya Saing Produk Perikanan

5 Kementerian Pekerjaan Umum - Program Pengelolaan Sumber Daya Air, - Program Penyelenggaraan Jalan

6 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

- Program Kesejahteraan, Kepurbakalaan, Permuseuman

- Program Pengembangan Destinasi Wisata

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 1. Kerjasama Antar Daerah

a. Adapun hasil pelaksanaan kegiatannya, sebagai berikut:

(1) 3 (tiga) naskah kerjasama antar provinsi se-Jawa, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara

Tahun Anggaran 2011 dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU);

(2) Dokumen rekomendasi APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia), yaitu

tentang Peninjauan Ulang Format Otonomi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan

Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(3) Dokumen kerjasama BKSP Jabodetabekjur, yaitu Peraturan Bersama Gubernur DKI

Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor,

23

Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Bekasi,

Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur Tentang Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur;

(4) Keputusan Bersama Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten,

Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota

Tangerang Selatan, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur Tentang

Revitalisasi Kelembagaan Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabekjur;

(5) Keputusan Bersama Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten,

Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota

Tangerang Selatan, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur Tentang

Penetapan Jadwal Rapat Forum Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabekjur

Tahun 2011;

(6) 2 (dua) dokumen kerjasama wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dengan

Provinsi Jawa Tengah, antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten.

Dalam pelaksanaan kerjasama daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah

memfasilitasi kerjasama antar daerah dengan provinsi lain dan kab/kota di Jawa Barat.

Adapun hasil pelaksanaannya, sebagai berikut :

(1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang Pengembangan Puskesmas Menjadi

Puskesmas Berfungsi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Jawa

Barat dan tentang Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Jawa Barat;

(2) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung,

Pemerintah Kota Cimahi Dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentang

Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Sementara di Desa Sarimukti,

Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;

(3) Rencana dan program pembangunan regional Jawa-Bali;

(4) Kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat

dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat,

Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera

Selatan, Maluku, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Riau;

(5) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten

Bandung, Pemerintah Kota Bandung Tentang Pengadaan Tanah Dalam Rangka

Pembangunan Jalan Tol Soreang – Pasirkoja (SOROJA);


Bandung Tentang Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Dalam

Kota Bandung (BANDUNG INTRA URBAN TOLL ROAD);

24


Bandung, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Majalengka

Tentang Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-

Sumedang-Dawuan (Cisumdawu);

(8) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Cirebon,

Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Kota Banjar,

Pemerintah Kabupaten Brebes Tentang Mitra Pembangunan Kerjasama

Pembangunan Daerah Perbatasan Jabar – Jateng (Kuningan Summit).

2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Adapun dalam pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, Pemerintah Provinsi Jawa

Barat telah memfasilitasi 34 (tiga puluh empat) naskah kerjasama daerah dengan Pihak

Ketiga, sebagai berikut :

1) Kesepakatan Bersama Nomor 658.1/01/Otdaksm, 658.1/1/PK/KSD/2011, 006/MOU-

ITP/HO/I/2011, 002/KNT-CCIE/I/2011 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

Pemerintah Kabupaten Bogor, PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., dan PT. Cibinong

Center Industrial Estate Tentang Penyediaan Akses Jalan Menuju Ke Tempat Pengolahan

Dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Desa Nambo dan Desa Lulut

Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;

2) Perjanjian Kerjasama Nomor 073/1434/rkk antara Pusat Manajemen Pelayanan

Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bogor Tentang Membangun

Sistem Akreditasi Pelayanan Persalinan;

3) Perjanjian Kerjasama NOmor 900/43-KEU, 036/BDG-KOM/S/2011 antara Pemerintah

Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan

Banten, Tbk. tentang Penyimpanan dan Penyelesaian Retur Dana;

4) Perjanjian Kerjasama Nomor 900/43-KEU, 037/BDG-KOM/S/2011 antara Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

tentang Pengelolaan Kas Umum Daerah;

5) Perjanjian Kerjasama Nomor 440/2044/BKKM, PER/53/122010 antara Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) tentang

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;

6) Kesepakatan Bersama Nomor 593/05/Admrek, 620/04 - Bappeda/2011,

620/165/BAPPEDA, 03/DU/HK.02.JS/I/11 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kota Bandung dan PT. Jasa Sarana Tentang

Penyediaan Pendanaan Untuk Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol

Soreang – Pasirkoja (Soroja);

25

7) Kesepakatan Bersama Nomor 593/04/Admrek, 620/08 - Bappeda/2011, 593/KB/10 -

Huk/2011, 02 Tahun 2011, 04/DU/HK.02.JS/I/11 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

Pemerintah Kabupaten Bandung dan PT. Jasa Sarana Tentang Penyediaan Pendanaan

Untuk Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung

(Bandung Intra Urban Toll Road);

8) Kesepakatan Bersama Nomor 593/03/Admrek, 620/06 - Bappeda/2011,

02/DU/HK.02.JS/I/11 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten

Bandung, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Majalengka dan PT.

Jasa Sarana Tentang Penyediaan Pendanaan Untuk Pengadaan Tanah Dalam Rangka

Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu);

9) Perjanjian Kerjasama Nomor 76/PKS-KPBD/2011, 554/69/HUMASPROTUM antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Pengiriman

Surat dan Barang Melalui Jasa Layanan Pos;

10) Kesepakatan Bersama Nomor 119/08/Otdaksm, 028/MUI-JB/IV/2011 antara Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat tentang

Pemanfaatan Sertifikat Halal di Provinsi Jawa Barat;

11) Perjanjian Kerjasama Nomor 893.8/1899/PR/2011 6430/H6.5/TU/2011 antara Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Padjadjaran tentang Pelatihan dan Fasilitasi

Program Low External Input Sustainable Agriculture (Leisa) serta Pelatihan dan Fasilitasi

Pengolahan Hasil Pertanian (PHP) dalam kegiatan Program Hibah Kompetisi Institusi

(PHKI);

12) Perjanjian Kerjasama Nomor 521.1/1936.PR antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat

dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tentang Ubinan Komoditas Padi

Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi Jawa Barat;

13) Perjanjian Kerjasama Nomor 119/624/BM, 01/MOU-NSN-CSR/IV/2011 antara Pemerintah

Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Nokia Siemens Networks tentang Program Corporate

Social Responsibility dalam Dukungan Alat Pemantauan Banjir;

14) Perjanjian Kerjasama Nomor 119/729/DISKOP/UMKM, 059/LPPOM/MUI-JB/V/2011

antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat tentang

Penguatan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Pemanfaatan

Sertifikat Halal;

15) Kesepakatan Bersama Nomor W8.02.HM.03.03. Tahun 2011 dan 183.41/1-Hukum antara

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat

tentang Kerjasama Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

16) Perjanjian Kerjasama Nomor 208/NK/X-XII.2/5/2011, 119/11/otdaksm antara Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data pada Pemerintah

26

Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara;

17) Kesepakatan Bersama Nomor 9A/Dep.III/LH/05/2011, 193/2018-III/BPLHD/2011 antara

Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang

Pembangunan dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Barat;

18) Kesepakatan Bersama Nomor PM.56 Tahun 2011, 02/PKS/M/2011, MoU-05/MBU/2011,

119/12/Otdaksm antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum,

Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang

Pengembangan Perkeretaapian dan Jaringan Jalan di Jawa Barat;

19) Kesepakatan Bersama Nomor 073/14/Otdaksm 183/US-BU-U.8/VI/2011 antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Universitas Siliwangi tentang Kerjasama di Bidang

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;

20) Peraturan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat

Nomor 32 Tahun 2011, POL. B/65OA/VI/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan

Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor 25

Tahun 2002, POL. B/1974/VII/2002 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

21) Kesepakatan Bersama Nomor 073/32/Otdaksm, 06/Unpas.R./G.1/VI/2011 antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Univetsitas Pasundan tentang Kerjasama di Bidang

Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pembangunan Jawa Barat;

22) Nota Kesepahaman Nomor 06/Mentan/MOU/PP310/9/2011 antara Kementerian Pertanian

dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Peningkatan Produksi Beras Nasional;

23) Perjanjian Kerjasama Nomor 551/7854/PROM.INDAG dan K009/10020/VIII/2011 antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Urusan Logistik Tentang Penyelenggaraan

Operasi Pasar Murah (OPM) Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) bersubsidi di

Jawa Barat;

24) Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 446/11491/RKK dan 440/03-RSUD.GJ antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Cirebon tentang Penyediaan

Sumberdaya Dokter Spesialis Paru dan Dokter Spesialis Radiologi;

25) Kesepakatan Bersama Nomor 119/44/Otdaksm 002.PJ/061/DIRAGA/2011 antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali (PT.PJB)

tentang Pemanfaatan Lahan Milik PT. PJB di Waduk Cirata Provinsi Jawa Barat;

26) Perjanjian Kerjasama NOMOR 119/1938/Diskop-UMKM, 112/PKS/DIR-MK/2011 antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Jabar Banten (BJB), Tbk tentang Pengelolaan

Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil;

27) Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 073/3692-Setdisdik antara Pemerintah Provinsi

Jawa Barat dengan Politeknik Technical Educatiion Development Centre Nomor

27

422.5/13690-BPPTK-PU tentang Peningkatan Kualifikasi Akademik Diploma 4 (D4) bagi

Guru SMP/MTS, SMA/MA dan SMK;

28) Addendum Nomor 073/3690-Setdisdik Perjanjian Kerjasama Nomor 422.5/13643-BPPTK-

PU Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

tentang Peningkatan Kualifikasi Akademik Strata 1 (S1) bagi Guru SMP/MTS, SMA/MA dan

SMK;

29) Addendum Nomor 073/3689 Perjanjian Kerjasama Nomor 892/5054-Disdik Pemerintah

Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Islam ’45 Bekasi tentang Peningkatan Kualifikasi

Akademik Strata 1 (S1) bagi Guru SMP/MTS, SMA/MA dan SMK;

30) Perjanjian Kerjasama 522.4/4102/PKS/Bin-RHL/2011, MOU/03/XI/2011 antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Komando Daerah Militer III/Siliwangi tentang

Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah di Daerah Aliran Sungai Citarum;

31) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Pertanian

Bogor (IPB) tentang Fasilitasi Kegiatan Penanaman Masal Dalam Rangka Green School

dan Green Province;

32) Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum,

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan Pemerintah

Kabupaten Indramayu tentang Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;

33) Perjanjian Kerjasama antara Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi

Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Jawa Barat;

34) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas, Institut

dan Sekolah Tinggi di Jawa Barat tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan,

Penelitian dan Pembangunan Jawa Barat.

3. Kerjasama Pembangunan

Telah dilakukan kegiatan Kegiatan Pendekatan Kerjasama Internasional dalam

Pengembangan SMK Bertaraf Internasional dan Kegiatan Pengembangan Kerjasama

Internasional, dengan hasil sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pendekatan Kerjasama Internasional dalam Pengembangan SMK Bertaraf

Internasional :

a) Penjajakan kerjasama internasional dalam pengembangan SMK Bertaraf

Internasional ke Australia yang dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu kunjungan

tim advance dan tim lanjutan Delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Negara

Bagian Victoria, Australia. Hasil dari kunjungan tersebut adalah terjajakinya

peluang kerjasama antar pemerintahan, kerjasama sister school melalui fasilitasi

Departement of Early Education and Childhood Development serta kerjasama di

bidang pendidikan antara SMK dengan institusi pendidikan kejuruan (TAFE).

28

Berdasarkan kunjungan tersebut, hal yang dapat dilakukan untuk tahap awal

kerjasama adalah program ToT (Training of Trainers) untuk para guru;

b) Kajian pakar tentang model kerjasama Daerah dengan Perguruan Tinggi dan

Badan Usaha.(dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama Dalam Negeri)

(2) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Internasional :

a) Fasilitasi kerjasama antar pemerintahan :

Terlaksananya fasilitasi tindak lanjut LoI kerjasama antara Pemerintah Provinsi

Jawa Barat dengan Provinsi Heilongjiang, China melalui pendataan potensi

daerah Kabupaten/Kota sebagai bahan rencana kerjasama dengan Provinsi

Heilongjiang, China dan penerimaan kunjungan delegasi Pemerintah Provinsi

Heilongjiang dalam rangka tindak lanjut LoI Sister Province dengan fokus

pembahasan di bidang pertanian, peternakan, pendidikan, serta perindustrian

dan perdagangan;

Fasilitasi penawaran kerjasama dari Provinsi Zhytomyr, Ukraina; menawarkan

kerjasama di bidang industri ringan dan makanan, kehutanan dan pertanian,

industri konstruksi dan perkayuan, transportasi dan perdagangan, ilmu,

teknologi, pendidikan dan kesehatan, seni dan kebudayaan, pengembangan

pariwisata dan olahraga, ekologi dan penggunaan sumber daya alam secara

rasional;

Fasilitasi penawaran kerjasama dari Negara Bagian Free State, Afrika Selatan;

menawarkan kerjasama di bidang pertanian, pengembangan usaha mikro, kecil

dan menengah, teknologi informasi dan komunikasi, logistik (bahan pangan)

dan transportasi, meubelair, karet dan latex, program pertukaran pelajar dan

tekstil

b) Fasilitasi kerjasama dengan Badan/Lembaga :

Fasilitasi perpanjangan kerjasama KPAP (Komisi Penanggulangan AIDS

Provinsi) Jawa Barat Dengan HCPI (HIV Cooperation Program for Indonesia)

tentang Pencegahan Penularan HIV/AIDS di Kalangan Pengguna Narkotika,

Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Suntik;

Fasilitasi kerjasama dalam Integrasi HCPI (HIV/AIDS Cooperation Program For

Indonesia) ke dalam KPAP (Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi) Jawa Barat

Fasilitasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan JSC

Interraoues, Rusia di bidang energi ketenagalistrikan;

Fasilitasi penawaran kerjasama kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari

Geology And Nuclear Science (GNS), Selandia Baru, tentang Pengembangan

Usaha Panas Bumi di Jawa Barat;

Fasilitasi kerjasama antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

dan Save The Children tentang Pusat Dukungan Untuk Anak dan Keluarga;

29

Fasilitasi kerjasama antara Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat

Dengan PT. Mitra Rajawali Banjaran tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Di

Jawa Barat

4. Pembinaan Batas Wilayah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 Kabupaten/Kota memiliki 66 segmen perbatasan, baik

yang berbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat maupun antar kabupaten/kota di Jawa

Barat dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dari 66

segmen batas yang sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Dalam Negeri baru 15

segmen, jadi masih terdapat 51 segmen yang belum ditetapkan.

Dari 51 segmen batas daerah tersebut secara bertahap telah dilaksanakan penegasan batas

secara pasti di lapangan dan diajukan kepada Menteri dalam Negeri untuk mendapat

penetapan.

Batas daerah yang sudah diajukan untuk ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri, adalah:

1. Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak; panjang batas + 39,6381 KM

2. Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak; panjang batas + 74,7252 KM

3. Kabupaten Ciamis dengan Kota Banjar; panjang batas + 59,9733 KM

4. Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Tasikmalaya; panjang batas + 118,1484 KM

5. Kabupaten Ciamis dengan Kota Tasikmalaya; panjang batas + 13,8306 KM

6. Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Majalengka; panjang batas + 29,5704 KM

7. Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya; panjang batas + 67,5213 KM

8. Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Majalengka; panjang batas + 72,594 KM

Batas daerah yang masih dalam proses penegasan di lapangan adalah:

1. Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi; panjang batas + 150,0276 KM

2. Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor; panjang batas + 50,9934 KM

3. Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta; panjang batas + 19,9578 KM

4. Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat; panjang batas + 113,8638 KM

5. Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung; panjang batas + 46,8309 KM

6. Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Garut; panjang batas + 36,7854 KM

7. Kabupaten Subang dengan Kabupaten Purwakarta; panjang batas + 55,3557 KM

8. Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu; panjang batas + 84,1491 KM

9. Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat; panjang batas + 23,0547 KM

10. Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung; panjang batas + 2,8083 KM

11. Kabupaten Karawang denga Kabupaten Bogor; panjang batas + 17,2938 KM

12. Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi; panjang batas + 131,6682 KM

13. Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Bogor; panjang batas + 41,3584 KM

14. Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Bogor; panjang batas + 65,1015 KM

15. Kabupaten Sukabumi dengan Kota Sukabumi; panjang batas + 45,0993 KM

30

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Penanganan Bencana yang terjadi di Jawa Barat dalam tahun 2011 yang sudah

dilakukan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

a. Bencana Banjir 51 kali kejadian dengan rincian di Kabupaten Bandung 4 kali,

Garut 15 kali, Ciamis 13 kali, Sumedang 2 kali, Sukabumi 3 kali, Subang 6 kali,

Cirebon 2 kali, Indramayu 1 kali. Kota Bandung 1 kali, Banjar 1 kali dan Cirebon

2 kali;

b. Becana Tanah Longsor 146 kali kejadian dengan rincian Kabupateng Bandung 9

kali, Garut 34 kali, Tasikmalaya 3 kali, Ciamis 50 kali, Sumedang 12 kali,

Bandung Barat 6 kali, Bogor 1 kali, Sukabumi 15 kali, Cianjur 9 kali, Kuningan 1

kali, Majalengka 3 kali, Kota Bogor 1 kali dan Sukabumi 2 kali;

c. Bencana Kebakaran 288 kali kejadian dengan rincian Kabupaten Bandung 1 kali,

Garut 164 kali, Ciamis 56 kali, Sumedang 55 kali, Bandung Barat 1 kali,

Sukabumi 2 kali, Cianjur 1 kali, Karawang 1 kali, Cirebon 1 kali, Kota Bekasi 1

kali dan Kota Bandung 5 kali;

d. Bencana Angin Topan 139 kali kejadian dengan rincian Kabupaten Bandung 25

kali, Garut 15 kali, Ciamis 81 kali, Sumedang 7 kali, Cianjur 4 kali, Majalengka 5

kali dan Bogor 1 kali;

e. Bencana Gempa Bumi 16 kali kejadian Kabupaten Bnadung 1 kali, Garut 1 kali,

Ciamis 6 Kali, Sukabumi 6 kali, Cianjur 1 kali dan Kota Sukabumi 1 kali;

f. Bencana Gelombang Pasang 1 kali kejadian dengan rincian di Kabupaten

Sumedang 1 kali.

2. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana di Jawa Barat.

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat sudah mempersiapkan :

a. Anggaran APBD TA 2012 untuk on call sebesar Rp. 15 Milyar

b. Anggaran APBD TA 2012 untuk kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana

sebesar Rp. 12.626.742.947,- .

c. Personil BPBD sebanyak 63 orang, TRC 50 orang dari unsur PNS, Relawan 2.500

orang dari unsur masyarakat dan Fasilitator RR sebanyak 921 orang dari

Kab/Kota di Jawa Barat.

d. Kebutuhan dasar logistik dan peralatan yaitu :

Tenda (Tenda Regu sebanyak 20 Unit, Tenda Pleton 20 Unit, Tenda

Gulung/Terpal sebanyak 100 buah);

Perahu Karet (Perahu Kapasitas 8 orang sebanyak 4 Unit, Perahu Kapasitas 6

orang sebanyak 14 Unit);

31

Alat-alat Komunikasi (Handy Talkie sebanyak 20 buah, Rig sebanyak 4 buah,

GPS sebanyak 6 buah;

Mobil Dapur Umum Lapangan 2 unit;

Kendaraan Rescue 6 Unit;

Kendaraan Pic up 1 Unit;

Mobil Box 1 Unit, Mobil Tangki Air 1 Unit, Mobil Penjernih Air 1 Unit, Motor

Trail 2 Unit;

Genset 16 Unit, Veltbet 100 buah, Cahainshaw 3 Unit, Bronjong 300 m,

Tandu 5 buah, Raincoat 50 buah, Kantong Mayat 100 buah;

Peralatan Tim Rescue 5 Unit, Personal Equipmen 15 Unit, Sepatu boat 200

buah, Lampu Sorot 14 Unit dan Peralatan bantuan dari Bank Mandiri dan BRI

berupa Perahu 5 unit, dan genset 5 Unit, Tenda Pleton 10 serta 5 set

Peralatan Dapur Umum Lapangan.

Menyusun Standarisasi dan Prosedur Penanggulangan Banjir dan Longsor

yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD terkait di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Barat;

Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Bajir dan

Tanah Longsor di Jawa Barat;

Melakukan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, sebagai bahan

pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan pengurangan resiko

bencana;

Menyelenggarakan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan

melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan

perumahan dan permukiman;

Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dalam

Kegiatan Mitigasi Bencana;

Menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana kepada

seluruh Stakeholders kebencanaan Jawa Barat.

Memetakan Daerah Rawan Bencana secara komprehensif, guna optimalisasi

dan sinkronisasi program mitigasi bencana di Jawa Barat.

Melakukan Simulasi & Sosialisasi Kebencanaan secara berlanjut kepada

masyarakat, sehingga tercapai masyarakat sadar bencana di Jawa Barat,

khususnya di daerah rawan bencana.

Melakukan Penguatan Kelembagaan Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Barat,

sebagai basis data pengambilan kebijakan dan pengendalian operasional

kebencanaan di Jawa Barat.

Melakukan sinergi program dan kegiatan lintas SKPD, baik dalam lingkup kab/kota, provinsi maupun dengan Kementerian & Lembaga di tingkat pusat.

32

6. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat diantaranya kegiatan pemeliharaan trantibum secara sinergis

kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten/kota, unsur TNI, POlRI dan OPD teknis daerah di

Jawa Barat dan di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat. Adapun anggaran untuk

menangani ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Barat sebesar Rp. 18.011.368.120,62

dari APBD Provinsi Jawa Barat pada Satpol PP Provinsi Jawa Barat, dan sebesar Rp

200.000.000 pada Biro pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat.

Dalam upaya memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat,

perlu upaya untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum bagi aparatur pemerintah, badan

usaha/ badan hukum maupun masyarakat. Hal tersebut bukan hanya tanggungjawab Satpol

PP dan Biro Pemerintahan umum saja tetapi perlu keterlibatan semua stake holders di Jawa

Barat.

VII. PRESTASI YANG DIRAIH

Tabel VII

Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Selama Tahun 2011

No Nama Penghargaan Bidang Pemberi Penghargaan

1 Penghargaan Enterpreneurship Development

KUMKM Menteri Koperasi dan UKM

2 Rekor Muri Kendaraan Terbanyak Uji Emisi Gas Buang

Lingkungan Museum Rekor Indonesia (MURI)

3 Anugerah Pangripta Nusantara, Perencanaan Pembangunan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

4 Anugerah Bhawa Sasana Desa, Hukum dan HAM Menteri Hukum dan HAM

5 Penghargaan Inclusive Education

Award

Pembukaan Ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) X Di Manado, Sulawesi Utara

Kementrian Pendidikan Nasional

6 Adiupaya Puritama, Bidang Penyelenggara Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2011

Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera)

7 Ganesa Prajamanggala Bakti Adi

Utama,

Ilmu Pengetahuan Institut Teknologi Bandung (ITB)

8 Doktor Honouris Causa Manajemen Pemerintahan Youngsan University Korea Selatan,

9 Adibakti Mina Bahari, kelautan dan perikanan Wakil Presiden Boediono

33

10 Satya Lencana Kebaktian Sosial, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

11 Transmigrasi Award, Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12 LPSE : terbaik dua tahun berturut-

turut dari LKPP telah menerapkan

ISO 9001 : 2008

LKPP LKPP

13 Peringkat III badan publik terbaik se-

Wil. Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat

14 Peringkat I dalam Pemeringkatan e-

Government Indonesia (PeGI),

Kominfo Kementrian Kominfo

15 Penghargaan dari PT. Telkom sebagai

pengguna sistem informasi dan

komunikasi berbasis cloud computing

untuk (SIPKD).

Kominfo PT Telkom

16 Juara umum lomba Anugerah Media

Humas Tahun 2011

Kehumasan Kementrian Kominfo

17 Penganugerahan Terbaik ICT Pura

dan USO Award Tahun 2011

Kominfo Kementrian Kominfo

18 Juara ke III Perlombaan Pertunjukan

Kesenian

Kehumasan Kementrian Kominfo

VIII. PENUTUP Informasi secara lengkap dapat dilihat pada website www.jabarprov.go.id Bagi masyarakat yang peduli dan ingin menyampaikan masukan, saran, pendapat/tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kedepan, dapat menyampaikan melalui : Biro Pemerintahan Umum atau Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115, Tlp (022) 4232448; 4233347; 4230963, Fax. (022) 4203450, Email: [email protected] atau [email protected]

Bandung, Maret 2012

GUBERNUR JAWA BARAT

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH … · Barat memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 17,40-30,70C dan kelembaban udara 73-84%. ... Kabupaten Sumedang,

Documents