INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BUPATI KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2010 Assalamu’alaikum Wr.Wb. Segenap komponen masyarakat Kulon Progo yang kami banggakan. Mengawali laporan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2010 dapat terlaksana. Laporan ini merupakan upaya pemenuhan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sesuai Undang-undang 32 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain itu, konsekuensi dari Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik kinerja kepada masyarakat. Secara ringkas kami sampaikan ILPPD Bupati Kulon Progo Tahun Anggaran 2010 yang mencakup : pendahuluan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dan penutup. Gambaran umum demografis, jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 sebanyak 470.520 orang, dengan pertambahan penduduk dibanding tahun 2009 turun sebesar 3,59 %, terdiri dari laki-laki sebanyak 231.672 orang dan perempuan sebanyak 238.848 orang. Berdasar struktur usia penduduk didominasi kelompok usia produktif dengan usai 20 s/d 59 tahun sebesar 250.317 orang atau 53,20 %, sedangkan usia muda umur 0 s/d 19 tahun sebanyak 127.843 orang (27,17 %), dan kelompok usia tua 60 tahun keatas sebanyak 92.360 orang (19.63%).
32
Embed
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN … LAPORAN PENYELENGGARAAN... · pertumbuhan di sektor jasa terutama di jasa pemerintahan umum. ... Untuk perkembangan pengolahan potensi pasir
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BUPATI KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2010
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Segenap komponen masyarakat Kulon Progo yang kami banggakan.
Mengawali laporan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya,
sehingga Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)
Tahun Anggaran 2010 dapat terlaksana. Laporan ini merupakan upaya
pemenuhan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sesuai Undang-undang 32
Tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2007 dan Permendagri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian
Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain itu, konsekuensi dari Pemilihan
Kepala Daerah secara langsung, sebagai perwujudan transparansi dan
akuntabilitas publik kinerja kepada masyarakat.
Secara ringkas kami sampaikan ILPPD Bupati Kulon Progo Tahun
Anggaran 2010 yang mencakup : pendahuluan, penyelenggaraan urusan
desentralisasi, dan penutup.
Gambaran umum demografis, jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo
pada tahun 2010 sebanyak 470.520 orang, dengan pertambahan penduduk
dibanding tahun 2009 turun sebesar 3,59 %, terdiri dari laki-laki sebanyak
231.672 orang dan perempuan sebanyak 238.848 orang.
Berdasar struktur usia penduduk didominasi kelompok usia produktif
dengan usai 20 s/d 59 tahun sebesar 250.317 orang atau 53,20 %, sedangkan
usia muda umur 0 s/d 19 tahun sebanyak 127.843 orang (27,17 %), dan
kelompok usia tua 60 tahun keatas sebanyak 92.360 orang (19.63%).
Berdasarkan jenis pekerjaan, didominasi oleh lima jenis pekerjaan yaitu
Petani/pekebun sebesar 125.261 orang (26,62%), belum/tidak bekerja sebesar
99.996 orang 21,25%, Pelajar/mahasiswa sebesar 64.468 (13,70%),
Wiraswasta sebesar 52.908 (11,24%), karyawan swasta sebesar 41.176
(8,75%). Menurut pendidikan, penduduk berpendidikan dasar (SD dan
SLTP/Sederajat) 191.436 orang (40,69%) dan menengah 124.902 orang
(26,55%), berpendidikan tinggi (Diploma/Strata I/Pasca Sarjana) sebesar
26.573 orang (5,65%). Untuk perkembangan pembangunan kesejahteraan
keluarga, pada tahun 2009 kelompok keluarga prasejahtera mengalami
penurunan dari 35,94% menjadi 34,98 % pada tahun 2010. Keluarga Sejahtera
I mengalami penurunan dari 22,90 % menjadi 20,22%. KS II mengalami
kenaikan dari 10,80 % menjadi 12,68 %. KS III mengalami kenaikan dari
27,63% menjadi 27,79 %. dan KS III plus naik dari 3,72% menjadi 4,33 %.
Sementara itu pertumbuhan kelompok keluarga miskin (keluarga prasejahtera
dan KS I) mengalami penurunan dari 58,84% pada tahun 2009 menjadi 55,20%
pada tahun 2010. Keluarga sejahtera (KS II, KS III dan KS III+) meningkat dari
41,16% menjadi 44,80%.
Sumber data: Badan PMPDPKB, 2010
Dalam hal ketenagakerjaan, penduduk usia kerja/tenaga kerja sebanyak
377.398 orang, angkatan kerja (AK) sebanyak 302.845 orang, bekerja: 291.959
orang dan tidak bekerja/penganggur sebanyak 10.886 orang. Untuk angkatan
kerja mengalami kenaikan sebanyak 1.864 orang.
20
30
40
50
60
70
2009 2010
Jum
lah K
K (
%)
Tahun
Grafik 1 Perkembangan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2010
Keluarga Miskin
Keluarga Sejahtera
Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari nilai PDRB pada tahun 2008
pertumbuhannya sebesar 4,71% dan pada tahun 2009 naik 3,97%. Hal ini
menunjukkan terjadi perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada sektor
pertanian terutama sub sektor tanaman bahan makanan dan perlambatan
pertumbuhan di sektor jasa terutama di jasa pemerintahan umum. Kedua sub
sektor ini punya kontribusi yang besar dalam perekonomian di Kabupaten Kulon
Progo sehingga akan berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan di tahun
2009 secara umum. Perlambatan pertumbuhan diartikan sebagai perekonomian
Kulon Progo tahun 2009 tetap meningkat (pertumbuhan positif) tetapi besaran
pertumbuhannya tidak sebesar (lebih kecil) dibanding besaran pertumbuhan di
tahun 2008. Peranan kelompok sektor terhadap pembentukan PDRB
Kabupaten Kulon Progo selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
Selama periode tahun 2008-2009, pada tahun 2008 peran sektor primer
menjadi 25,01%, sektor sekunder sebesar 21,63%, dan sektor tersier sebesar
53,36%. Pada tahun 2009 peran sektor primer sebesar 25,16%, sektor
sekunder sebesar 21,73%, dan sektor tersier sebesar 53,11%. Hal ini
menunjukkan pada tahun 2009 kontribusi sektor primer dan sekunder sedikit
naik sedangkan sektor tersier mengalami penurunan dibanding tahun 2008.
Selain itu tidak terjadi pergeseran peran sektoral dalam menyumbang PDRB
secara signifikan.
Kondisi makro ekonomi di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya
peningkatan yang menggembirakan. Hal ini tercermin pada Nilai PDRB pada
tahun 2008 - 2009 meningkat. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada
tahun 2008 sebesar Rp. 1.662.370.000.000,- naik pada tahun 2009 menjadi
sebesar Rp. 1.728.304.000.000,- atau pertumbuhan ekonomi meningkat 3,97 %
per tahun.
Sedangkan atas dasar harga berlaku Nilai PDRB pada tahun 2008
sebesar Rp. 3.038.165.000.000,- meningkat pada tahun 2009 menjadi sebesar
Rp. 3.286.278.000.000,-.
Seiring dengan akselerasi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo,
maka kondisi kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Salah
satu indikatornya adalah pencapaian PDRB/kapita/tahun atas dasar harga
berlaku pada tahun 2008 sebesar Rp. 8.106.465,- menjadi Rp. 8.765.255,-
pada tahun 2009 atau meningkat rata-rata 8,13 % per tahun.
Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2010
Gambaran lebih lanjut hasil pembangunan dapat dilihat dengan
terjadinya kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan
data BPS penduduk miskin tahun 2008 menjadi 97.920 jiwa menjadi 89.910
jiwa pada tahun 2009 atau jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 8,18
% per tahun.
Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2010
Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2008 sebesar
73,79 tahun naik menjadi 74,09 tahun pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan
peningkatan derajat kesehatan pada khususnya dan kesejahteraan penduduk
pada umumnya. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2008 sebesar
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500N
ilai (d
ala
m m
ilyar
Rp.)
Tahun
Grafik 2 Nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2009
ADHK 2008
ADHK 2009
ADHB 2008
ADHB 2009
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
Jum
lah J
iwa (
ora
ng))
Tahun
Grafik 3 Perkembangan Penduduk MiskinKabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2009
2008
2009
73,26 meningkat menjadi 73,77 pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan
keberhasilan capaian pembangunan manusia bidang kesehatan, pendidikan
dan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo.
Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2010
Berdasar data statistik, gini ratio selama dua tahun terakhir menunjukkan
angka dibawah 0,3 yang berarti distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten
Kulon Progo dengan ketimpangan rendah. Untuk tahun 2009 gini ratio
Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,2504, lebih merata distribusi pendapatan
penduduknya dibanding rata-rata Provinsi DIY dengan nilai sebesar 0,3112 dan
Nasional sebesar 0,36.
Mendasarkan pada gambaran umum tersebut, dan dengan
memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, permasalahan
dan tantangan yang dihadapi, serta dengan memperhitungkan faktor strategis
dan potensi yang dimiliki, maka Visi Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan
dalam RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 adalah
Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir
dan Batin.
Visi pembangunan jangka panjang ini untuk mewujudkan keinginan dan
amanat masyarakat Kabupaten Kulon Progo, dengan tetap mengacu pada
pencapaian tujuan nasional. Untuk menuju tercapainya visi jangka panjang
tersebut, maka telah ditetapkan Visi untuk periode 5 tahun pembangunan tahap
72
73
74
75
Usia
Ha
rapan H
idup (
tahu
n)
Tahun
Grafik 4 Usia Harapan HidupKabupaten Kulon Progo
Tahun 2008-2009
2008
2009
72
73
74
Nila
i IP
MTahun
Grafik 5 Indeks Pembangunan ManusiaKabupaten Kulon Progo
Tahun 2008-2009
2008
2009
pertama, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17
tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun
2006-2011 yaitu : Membangun Kulon Progo dalam kebersamaan menuju
penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan demi mewujudkan
masyarakat Kulon Progo yang mandiri, aman, sejahtera, dinamis
berlandaskan iman dan taqwa.
Guna optimalisasi potensi lokal daerah dengan dilandasi semangat etos
kerja “Membangun Desa Menumbuhkan Kota” dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, kami telah melakukan hal-hal strategis pada tahun
2010 antara lain:
Pertama, Untuk perkembangan pengolahan potensi pasir besi, pada 4
November 2008 Kontrak Karya ditandatangani di Jakarta oleh Menteri ESDM
atas nama Pemerintah RI, Presiden Komisaris dan Presiden Direktur PT Jogja
Magasa Iron. Kontrak Karya ini merupakan satu-satunya kontrak karya mineral
logam di Pulau Jawa dan dikatakan Kontrak Karya generasi ke VII+, karena
Dana Community Development dan Regional Development dicantumkan
secara riil prosentasi nilainya. Kami telah memfasilitasi implementasi tahapan
Kontrak Karya Rencana Penambangan dan Pemrosesan Pasir Besi di
Kabupaten Kulon Progo. Berbagai masukan masyarakat dalam menyikapi
kegiatan ini merupakan masukan yang berharga. Selanjutnya terhadap belum
adanya kesamaan persepsi dari sebagian elemen masyarakat, hal ini
merupakan dinamika demokratisasi lokal. Pemerintah Daerah tidak ingin
merugikan kepentingan masyarakat umum dan akan selalu mengedepankan
pendekatan secara persuasif.
Kedua, untuk pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto
direncanakan pada tahun 2011 sudah mulai bisa difungsikan. Untuk
mendukung beroperasinya pelabuhan perikanan dibutuhkan beberapa industri
pendukung lainnya. Tahun 2010 dan 2011 investor Korea dan Jepang berminat
dan tertarik untuk mengembangkan usaha yang bergerak di bidang peralatan
industri (alat berat) sebagai mitra untuk mendukung pengembangan pelabuhan,
bahkan telah ditandatangani Mo.U dengan Pemerintah Kota Gijang Gun Korea
Selatan dan Korean Surimi Busan.
Ketiga, Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Industri
Maritim kawasan pantai yang didahului dengan pembangunan pelabuhan
Tanjung Adikarto. Saat ini masih dalam penilaian dari Dewan Nasional KEK,
sehingga harus terus dilakukan upaya demi keberhasilan ditetapkannya
Kabupaten Kulon Progo sebagai satu-satunya kabupaten di DIY yang diberi
otoritas untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus. Sebagai upaya
untuk pengembangan industri maritim telah dilakukan MoU dengan beberapa
perusahaan di Korea antara lain industri perahu nelayan, pabrik tepung ikan
dan pengalengan ikan.
Keempat, Pengembangan Swadaya Masyarakat dengan berbagai kebijakan
ditempuh untuk pemenuhan infrastruktur di wilayah dan lingkungan masyarakat
dengan memberikan bantuan semen dan aspal. Adapun nilai swadaya
masyarakat tahun 2010 sebesar Rp. 36.116.628.970,- mengalami kenaikan
signifikan di banding tahun 2009 sebesar Rp. 29.992.852.450. Atas kebijakan
dan dukungan masyarakat tersebut, maka Bupati Kulon Progo menerima
penghargaan sebagai Penggerak Pembangunan Daerah pada tahun 2010 dari
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Kelima, Pengembangan Usaha Kecil Menengah, Pemerintah Daerah telah
membentuk Lembaga Keuangan Mikro di 87 desa dan 1 kelurahan guna
menyediakan modal usaha mikro kecil sebagai Badan Usaha Milik Desa. Selain
itu juga memberikan pembinaan manajemen usaha dan permodalan bagi
koperasi dan usaha kecil menengah. Atas kebijakan ini, pada Tahun 2010
Bupati Kulon Progo menerima Penghargaan Satya Lancana Pembangunan
bidang Koperasi dan UKM dari Presiden Republik Indonesia.
Keenam, Upaya mendorong investasi kami lakukan melalui kerjasama dengan
luar negeri. Untuk kerjasama dengan Czech Republic telah menghasilkan Pra
Studi Kelayakan Bandara Udara, yang diserahkan kepada Pemerintah
Kabupaten. Tindak lanjutnya, telah kami mohonkan kepada Pemerintah Pusat
melalui Kementerian terkait dan Komisi V DPR RI. Selanjutnya telah dilakukan
kerjasama penyusunan kajian perencanaan pembangunan bandara baru yang
telah ditandatangani antara Dirut PT Angkasa Pura I dengan Gubernur DIY.
Rencana pengembangan bandara di Kulon Progo sudah ada Investor JVK Ltd
dari India yang telah mendandatangani MoU dengan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Perencanaan dan ketegasan langkah yang dilakukan bahwa
selambat-lambatnya tahun 2015 Bandara Internasional terwujud dan
beroperasional di Kabupaten Kulon Progo.
Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah telah mengalami
peningkatan, pada tahun 2009 sebesar Rp 584.794.481.037,10 menjadi Rp.
633.089.179.742,16 pada tahun 2010. Hal ini selaras dengan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 sebesar Rp. 39.735.240.412,10
menjadi Rp. 48.190.801.571,16 pada tahun 2010 atau meningkat 21,27%.
Sumber : DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2010
Pada sisi belanja pada tahun anggaran 2010 menunjukkan adanya
sedikit peningkatan, dengan realisasi total belanja tahun 2009 sebesar Rp.
577.736.981.100 naik menjadi Rp. 612.902.631.166,54 pada tahun 2010.
Belanja langsung pada tahun anggaran 2009 sebesar 132.970.368.976,- naik
menjadi Rp. 138.942.748.540,- pada tahun anggaran 2010.
Optimalisasi peningkatan kinerja BUMD ditandai dengan telah
mendapatkan sertifikat ISO 9001-2000 oleh PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo
dari UKAS (Lembaga Sertifikasi Internasional) dalam standar mutu pelayanan
pada awal tahun 2009. Selanjutnya berdasarkan penghargaan kepada BUMD
dan CEO Award 2010 yang diadakan Business Review, IDEKU Group dan
Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia, menempatkan PD BPR-Bank
Pasar Kulon Progo sebagai peringkat I BPR terbaik 2010 dan Peringkat I
Manajemen Sumber Daya Manusia Terbaik 2010. Keberhasilan pembinaan
38.000
40.000
42.000
44.000
46.000
48.000
Jum
lah P
AD
(M
ilyar
rupia
h)
Tahun
Grafik 6 Pendapatan Asli DaerahKabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2010
2009
2010
kepada BUMD dibuktikan dengan Bupati Kulon Progo mendapat penghargaan
sebagai pembina BPR terbaik I Nasional yang diperoleh satu-satunya Bupati se
Indonesia. Selain itu juga mendapat penghargaan dan sebagai pembina BUMD
terbaik ke-4 se Indonesia.
Untuk tahun anggaran 2010 telah dilaksanakan 26 urusan wajib dan 8
urusan pilihan yang seluruhnya diarahkan untuk peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta
pelayanan umum. Adapun realisasi pelaksanaan urusan wajib sebagai berikut :
1. Urusan Pendidikan
Program PAUD dilaksanakan melalui PAUD Formal dan Non Formal.
Jumlah Lembaga PAUD Formal sebanyak 332 sekolah dengan jumlah siswa
sebanyak 8.313 yang ditampung dalam 422 ruang kelas. Jumlah tamatan
TK/RA sebanyak 4.645. Pada PAUD Non Formal terdapat 398 lembaga yang
terdiri dari 8 Tempat Penitipan Anak (TPA), 221 Kelompok Bermain (KB) dan
179 Satuan PAUD Sejenis (SPS). Jumlah peserta didik sebanyak 10.922.
Keseluruhan peserta didik tersebut dalam asuhan 1.378 tenaga pendidik.
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada jenjang pendidikan
dasar SD dengan jumlah SD/MI sebanyak 376 sekolah, siswa seluruhnya
sebanyak 36.897 yang tertampung dalam 2.280 kelas. Berdasarkan data
pada tahun 2009/2010, jumlah SMP dan MTs sebanyak 80 sekolah, dengan
jumlah siswa sebanyak 19.424, tertampung dalam 657 kelas. Berdasarkan
data statistik, Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD pada tahun 2009
sebesar 87,52 % naik menjadi 89,36% pada tahun 2010.
Selain itu, untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan
dalam rangka mendukung wajib belajar, mulai tahun 2010 dilakukan
perubahan pengalokasian pendanaan biaya pendidikan dasar dengan
berdasarkan pada jumlah siswa setiap sekolah, melalui Bantuan Biaya
Pendidikan Dasar dan Biaya Operasional Sekolah dari Propinsi.
Untuk Program Pendidikan Menengah pada jenjang SMA/MA, dan
SMK, berdasarkan data pada tahun 2009/2010, jumlah SMA, SMK dan MA
sebanyak 55 sekolah, dengan jumlah siswa sebanyak 16.514, tertampung
dalam 574 kelas. Pada tahun 2010 penamaan Penyediaan Bantuan
Operasional Manajemen Mutu (BOMM) diganti menjadi Fasilitasi Bantuan
Biaya Pendidikan Menengah.
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat
digambarkan antara lain dengan latar belakang pendidikan akademik guru.
Sampai dengan tahun 2010, guru berlatar belakang pendidikan S1, S2
(layak mengajar) sebanyak 4.413 guru (61,15%).
Program pendidikan non formal, berdasarkan data pada tahun
2009/2010, jumlah lembaga/kelompok belajar keaksaraan fungsional
sebanyak 177 dengan 4.080 peserta/warga belajar, jumlah lulusan sebanyak
4.180, tutor sebanyak 408 serta penyelenggara sebanyak 141 orang.
Program kursus meliputi Kelompok Belajar Usaha (KBU), Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Jumlah
PKBM sebanyak 72 lembaga dan TBM sebanyak 24 lembaga.
Prestasi yang membanggakan diperoleh dengan terpilihnya siswa dari
Kulon Progo menjadi Paskibraka Nasional pada Upacara HUT Proklamasi
Kemerdekaan RI di Istana Negara pada tahun 2010 yaitu Titis Wardiyani,
siswa SMKN 1 Pengasih. Selain itu dalam kejuaraan Olimpiade Matematika,
Prasetyo dari SMA N 2 Wates memperoleh juara I Tingkat Propinsi dan
Juara III Tingkat Nasional.
2. Urusan Kesehatan
Pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan 5
strategi akselerasi, yakni :
a. Strategi akselerasi, untuk memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan
kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas, diantaranya melalui:
Pembangunan Puskesmas, Poskesdes, pembangunan gedung dan unit
hemodialisa RSUD, serta penyediaan alat-alat kesehatan. Dari sisi
manajemen kesehatan telah dikembangkan manajemen mutu ISO 9001-
2008 pada 2 Puskesmas yakni Puskesmas Sentolo I dan Puskemas
Nanggulan. Pencapaian lainnya adalah pengembangan sistem informasi
kesehatan yang komprehensif, peningkatan kelas RSUD dari Rumah Sakit
kelas C menjadi Rumah Sakit kelas B dengan pengelolaan keuangan
PPK-BLUD. Pemenuhan kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan
dasar selama lima tahun terakhir, pada tahun 2010 sudah mendekati
rekomendasi Kementerian Kesehatan yaitu Rp. 5.000,- per kapita
pertahun yaitu sebesar Rp.4.957,-.
b. Strategi akselerasi sisi permintaan, untuk mendorong masyarakat dalam
pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui
pemasaran sosial, menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi
untuk seluruh lapisan masyarakat dengan salah satu media interaktif
dengan masyarakat berupa website www.dinkes.kulonprogokab.go.id dan
www.rsud.kulonprogokab.go.id.
c. Strategi akselerasi sisi keuangan, untuk memenuhi ketersediaan
pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara
adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna.
Menyadari keterbatasan kemampuan APBD, maka dilakukan melalui
intervensi anggaran untuk kegiatan yang cost effective dalam rangka
mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendorong
terwujudnya pembiayaan kesehatan secara pra upaya melalui lahirnya
kelembagaan dan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jamkesda.
d. Strategi akselerasi perubahan perilaku, untuk mendorong kemandirian
masyarakat, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran
akan gizi. Kegiatan yang dilakukan dalam merubah perilaku masyarakat
melalui tercapainya Desa Siaga Aktif, Revitalisasi Posyandu, serta
meningkatkan PHBS diberbagai tatanan.
e. Strategi akselerasi Kemitraan ditujukan kepada lembaga-lembaga
pemberi jaminan pelayanan kesehatan, seperti PT. ASKES, PT.
Jamsostek, JAMKESMAS dan JAMKESSOS. Melalui kemitraan tersebut
cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan
mencapai 57 %.
Melalui pendekatan 5 strategi akselerasi tersebut, pembangunan
kesehatan di Kabupaten Kulon Progo telah menunjukkan hasil yang
menggembirakan, hal ini bisa dilihat dari pencapaian beberapa indikator