(. Selasa /-- \ Rabu I ,''', ! Kamis ,~) Jumat C) Sabtu (" Minggu ' ..... J '-' <:» 3 @5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 "-, Mar ")Apr nMei ,- ...•.•, .Jul -. -.-.-.--- --_.. _-- .".,..-_._-. __ .--- -_ •.. _--_._---_ ..._--_ .... __ .. _----- -'un nAgs ,", Sep ,::} Okt "Info_tainment " Jadi Tayangan Nonfaktual Oleh DEDE MULKAN E NTAR ini berita baik yang menggembirakan kita semua atau sebalik- nya, Rapat Komisi I DPR de- ngan Komisi Penyiaran Indone- sia (KPI) dan Dewan Pers telah menyepakati perubahan status tayangan infotainment dan re- ality show di televisi menjadi ta- yangan nonfaktual, Artinya, ta- yangan sejenis ini tidak lagi dise- but sebagai tayangan berita yang merupakan salah satu produk jumalistik. Kepu~tersebutdisepaka- ti, tentu bukan tanpa pedoman hukum dan ketentuan yangje- las. Landasan hukumnya UU No. 32 Tahun 2002 dan tujuh Peraturan Pemerintah terkait dengan Pedoman Perilaku Pe- nyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI. Keputusan ini didasari atas kesamaan pan- dangan dari ketiga pihak yang menyatakan, irifotainment, rea- lity show, dan sejenisnya telah banyak melanggar norma aga- ma, norma sosial, kode etikjur- nalistik, dan P3SPS KPI.Ada be- berapa butir "kesepahaman" da- lam rapat bersama tersebut. Pertama, KomisiI DPRbersa- ma KPI dan Dewan Pers berse- pakat, program siaran infotain- ment, reality show, dan sejenis- nya banyak melakukan peIang- garan terhadap norma agama etika moral, nonna sosial, kod etikjumalistik, &R-P3SPS Kedua, Komisi I DPR mendu- kung sepenuhnya upaya lang- kah-langkah yang dilakukan Ko- misi Penyiaran Indonesia untuk merevisi P3SPS,terutama peng- ategorisasian program siaran in- fotainment, reality show, dan program sejenisnya dari prog- ram tayangan faktual menjadi nonfaktual. Ketiga, Komisi I DPR meng- hargai dan menyambut baik si- kap Dewan Pers yang menyata- kan bahwa kewenangan KPI un- tuk memutuskan status prog- ram infotainment, reality show, dan sejenisnya sesuai dengan UUNo. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Keempat, Komisi I menegas- kan, KPI mempunyai kewe- nangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Iembaga penyiaran ya,ng me- Kliping Humas Unpad 2010 Ianggar UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peratur- an pemerintah terkait P3SPS. Hasil keputusan ini dipertegas lagidengan kata-kata, "Keputus- an ini bersifat mengikat dan ha- rus segera dilakukan evaluasi oIeh KPI terhadap tayangan in- fotainment". Jika tayangan irifotainment dan reality show tidak lagidika- tegorikan sebagai tayangan be- rita, tentu saja tayangan tersebut harus mengikuti prosedur prog- ram nonberita sebeIum dita- yangkan ke pubIik, yakni harus lulus sensor melalui Lembaga Sensor Film (LSF). KPI berwe- nang memberhentikan program infotainment yang tidak Iolos sensor karena di dalam P3SPS sudah jelas dikatakan bahwa program nonfaktual harus meIa- Iui sensor. Pro dan kontra Tayangan infotainment me- mang sempat menjadi perdebat- an panjang di kalangan akade- misi dan praktisi jumalistik. Ji- ka dilihat dari sisi kaidahjuma- , listik, kegiatan pekerja infotain- ment, tidak memenuhi kaidah dan unsur jurnalistik. Mereka bekerja atas dasar "desas-desus" yang kemudian dikembangkan