DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 lantai 9 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4478 JKSMG Telp. : 021-5255509 Nomor Lampiran Hal B,4.lIKTAa2/'/20 1 7 3 (tiga) Berkas Pemberitahuan Peraturan Menteri LHK Jakarta, ll September 2017 No. P-36/MENLHKlSETJEN/KUM.1/6/2017 Yth. TERLAMPIR Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolac:n Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) te!ah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. P-36/MENLHKlSETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Registrasi dan Notifikasi B3 serta Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbc::h dan B3 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. S.182/PSLB3/PB3/PLB.1/14/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Pemberitahuan Mekanisme dan Notifikasi B3 Yang Tidak Tercantum Dalam Lampiran PP 74/2001 (dokumen ter/ampir). Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Menteri LHK No . P- 36/MENLHKlSETJEN/KUM.1/6/2017 adalah sebagai berikut: 1) Semua B3 yang dapat dipergunakan sebagaimana Lampiran I PP No 74/2001 harus dilakukan registrasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KLHK, sehingga menambc:h rantai birokrasi importasi bahan kimia yang sebagian besar telah dikenai kewajiban registrasilizin impor dan/atau edar dari Kementerian Teknis terkait. 2) Prosedur notifikasi impor/ekspor diberlakukan pad a B3 yang terbatas dipergunak:.:n sebagaimana Tabel 2 Lampiran II PP No 74/2001 sehingga berpotensi menghambat perdagangan internasional disebabkan oleh: Notifikasi impor/ekspor diatur dalam Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu da/<Jm Perdagangan Internasional bagi bahan kimia yang termasuk Annex III, dengan spes:7i:: penggunaan yaitu penggunaan dalam industri atau pestisida; \ \
4
Embed
INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA - arsi.coarsi.co/1/wp-content/uploads/2017/12/Pemberitahuan-Permen-LHK-No... · INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA ... Perdagangan Internasional bagi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 lantai 9 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4478 JKSMG
Telp. : 021-5255509
Nomor
Lampiran
Hal
B,4.lIKTAa2/'/2017 3 (tiga) Berkas
Pemberitahuan Peraturan Menteri LHK
Jakarta,ll September 2017
No. P-36/MENLHKlSET JEN/KUM.1/6/2017
Yth.
TERLAMPIR
Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolac:n
Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) te!ah
menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. P-36/MENLHKlSETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata
Cara Registrasi dan Notifikasi B3 serta Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbc::h
dan B3 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. S.182/PSLB3/PB3/PLB.1/14/2017 tanggal
28 April 2017 perihal Pemberitahuan Mekanisme dan Notifikasi B3 Yang Tidak Tercantum Dalam
Lampiran PP 74/2001 (dokumen ter/ampir).
Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Menteri LHK No. P-
36/MENLHKlSET JEN/KUM.1/6/2017 adalah sebagai berikut:
1) Semua B3 yang dapat dipergunakan sebagaimana Lampiran I PP No 74/2001 harus
dilakukan registrasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KLHK, sehingga menambc:h
rantai birokrasi importasi bahan kimia yang sebagian besar telah dikenai kewajiban
registrasilizin impor dan/atau edar dari Kementerian Teknis terkait.
2) Prosedur notifikasi impor/ekspor diberlakukan pad a B3 yang terbatas dipergunak:.:n
sebagaimana Tabel 2 Lampiran II PP No 74/2001 sehingga berpotensi menghambat
perdagangan internasional disebabkan oleh:
Notifikasi impor/ekspor diatur dalam Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan
atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu da/<Jm
Perdagangan Internasional bagi bahan kimia yang termasuk Annex III, dengan spes:7i::
penggunaan yaitu penggunaan dalam industri atau pestisida;
\
\
Perbedaan spesifikasi penggunaan terse but tidak diadopsi dalam PP No. 74/2001,
sehingga B3 yang terbatas dipergunakan harus melalui prosedur notifikasi antar
Government to Government (G to G) sebelum dilakukan kegiatan perdagangan;
Notifikasi juga diberlakukan untuk merkuri (Iogam) dan sejumlah Bahan Perusak Ozon
(BPO) yang tidak termasuk dalam Annex III Konvensi Rotterdam; dan
Notifikasi juga diberlakukan bagi B3 yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam wilayah
NKRI meskipun hal tersebut tidak diamanahkan dalam PP No. 74/2001.
3) Segala biaya yang timbul untuk permohonan Registrasi B3 dan Notifikasi B3 dibebankan
kepada pemohon melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga
berpotensi menambah biaya dalam kegiatan impor/ekspor bahan kimia.
4) Sampai saat ini revisi PP No 74/2001 belum dapat diselesaikan karena belum terharmonisasi
oleh instansi terkait.
Selanjutnya diharapkan agar asosiasi industri kimia hulu dapat menyampaikan tanggapan
secara resmi kepada kami terkait implementasi Peraturan Menteri LHK No. P-
36/MENLHKlSET JEN/KUM.1/6/2017 sebagai dasar penyusunan penyampaian tanggapan
kepada KLHK.
Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami samp
Khayam
Tembusan: 1. Bapak Dirjen IKTA; 2. Direktur Ketahanan Industri, KPAII; 3. Kepala PPIHLH, BPPI; 4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi; 5. Sesditjen IKTA.
Lampiran Surat: e,-4/IKTA.2/'/ 2011
Tanggal 11 September 2011
lUJUAN SURAl
1. Ketua dan Anggota Federasi Industri Kimia Indonesia (FIKI);
2. Ketua dan Anggota Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI);
3. Ketua dan Anggota Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS);
4. Ketua dan Anggota Asosiasi Industri Kimia Anorganik Dasar (AKIDA);
5. Ketua dan Anggota Asosiasi Produsen Kimia Organik Dasar Indonesia (APKODI);
6. Ketua dan Anggota Asosiasi Produsen Kimia Penunjang Indonesia (APKAPI);
7. Ketua dan Anggota Asosiasi Resin Sintetik Indonesia (ARSI);
8. Ketua dan Anggota Asosiasi Produsen Bahan Surfactant Indonesia (APROBSI);
9. Ketua dan Anggota Asosiasi Industri Formalin dan Thermosetting Adhesive (AIFTA);
10. Ketua dan Anggota Asosiasi Industri Pengguna Garam Industri (AIPGI);
11. Ketua dan Anggota Asosiasi Crop Care Indonesia (ACCI); dan
12. Ketua dan Anggota Croplife Indonesia.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOlAAN SAMPAH, LIM BAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA ja!an D.I PanJairan !\av.~4. Kebvr1 Nanas, Jakarta 13410, Telp. (02 " ) 35905637 Fax. (021) 85905637
Indonesia . Kotak Pos 77i7 JAT 13000
Nomor Sifat Lampiran Hal
Yth.
Segera
Pemberitahuan Mekanisme Registrasi dan Notifikasl 83 Yang Tidak Tercantum Oalam Lampiran PP 74/2001
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Tempat
.28 April 20'17
Menindaklanjuti penerbitan Peraturan Menieri Keuangan NomoI' S'PMK.1 012017 Tentang Penetapan Kiasifikasl 8arang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk , las Barang Impor serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 TenT ;ng Pengelolaan Bahan Berbahaya dan BeracL:n , perlu disampaikan beberapa hal sebagsl berikut:
1. Kami lelah melakukan sosialisasi adanya perubahan HS C ... IE- sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 6/P~,t1K . 1 0/2017 kepada pihak Importir.
2. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PP 74/200 '1 ierhadap 83 yang tidak tercanium dalam Lampiran I dan II, maka perlu di!akukan pen8tapan terlebih dahulu.
Penetapan B3 dilakukan oleh Komisi 63 yang dibentuk denQ2l!' Peraturan Presiden. 3. Komisi 6 3 sebagaimana tersebut dalam butir 2 diatas, sampat ~ dat ini belum terbentuk,
maka untuk 83 yang tidak tercantum dalam Lampiran PP -'"·:2001 tidak diperlukan registrasi dar! KLH f< . Olen karena agar E3 yang saat ini masih tertahan di pelabuhan dapat dikeluarkan tanpa adanya registrasi dari KLHK: Namun demikian kami akan tetap memantau penggunaan E;!3 tersebut melalui portal iNSW.
4. Perlu kami inforrnasikan pula bahwa saat ini KlHK sedan;~ melakukan revisi PP
74/2001 guna memperbaiki Lampiran 83 yang ada mengingst jenis B3 yang masuk dan beredar di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sargat pesat. Disampir]g itu KlHK juga sedang menYlJsun rancangan Peraturan Menten .. i-IK tentang penelapan 83.
Atas perhatlan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .
. . ,
Tembusan Yth:
Direktur .il:mderal ,
!~ Tuti Hen(j rJwati Mintarsih
NIP. 1957 0612 1982022001
1. Menten Llllgkungan HiJup dan Kehutanan (sebagai laporan) 2. Menteri Keuangan