Indonesia Tahun 1945 PEMOHON

MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

---------------------

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 25/PUU-XII/2014

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA

MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI

PEMERINTAH

(VII)

J A K A R T A

SELASA, 28 OKTOBER 2014

i

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-------------- RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 25/PUU-XII/2014

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 37, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 67] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Salamuddin 2. Ahmad Irwandi 3. Ahmad Suryono

ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemerintah (VII) Selasa, 28 Oktober 2014, Pukul 11.09 – 13.24 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Arief Hidayat (Ketua) 2) Ahmad Fadlil Sumadi (Anggota) 3) Anwar Usman (Anggota) 4) Maria Farida Indrati (Anggota) 5) Muhammad Alim (Anggota) 6) Patrialis Akbar (Anggota) 7) Wahiduddin Adams (Anggota) Sunardi Panitera Pengganti

ii

Pihak yang Hadir: A. Pemohon:

1. Ahmad Suryono 2. Salamuddin

B. Pemerintah:

1. Hana S.J. Kartika 2. Budijono 3. Indra Surya

C. Ahli dari Pemerintah

1. Maruarar Siahaan 2. Zainal Arifin Mochtar 3. Erman Rajagukguk 4. Sihabudin

D. Pihak Terkait: 1. Rahmat Waluyanto 2. Ilya Avianti 3. Nurhaidah

1

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam permohonan Nomor 25/PUU-XII/2014 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon yang hadir?

2. PEMOHON: AHMAD SURYONO Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya, Ahmad Suryono, Pemohon Prinsipal. Kemudian Bapak Salamuddin, Prinsipal. Kebetulan (suara tidak terdengar jelas) kami sedang di luar kota.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Pihak pemerintah yang mewakili presiden?

4. PEMERINTAH: HANA S. J. KARTIKA Terima kasih, Yang Mulia. Dari pemerintah yang hadir bisa kami bacakan, saya sendiri, Hana S.J. Kartika dari Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan. Kemudian di sebelah kanan saya, Bapak Indra Surya, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan. Dan Bapak Budijono dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Pihak terkait yang hadir? Saya persilakan.

6. PIHAK TERKAIT: RAHMAT WALUYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari OJK adalah Ibu Prof. Dr. Ilya Avianti, anggota dewan komisioner. Kemudian Ibu Nurhaidah, Komisioner Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Dan kami sendiri sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pihak Terkait dari OJK. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan 4 orang Ahli dari pemerintah. Yang pertama betul yang diajukan Dr. Maruarar Siahaan, kemudian yang kedua, Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar. Kemudian yang

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

KETUK PALU 3X

2

ketiga, Prof. Erman Rajagukguk, SH.,LL.M., Ph.D.. Kemudian yang terakhir, empat, Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.A. Baik, untuk para Ahli saya persilakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Yang sebelah kiri saya untuk ahli yang beragama Islam. Yang beragama Kristen, Pak Maruarar, disilakan. Saya persilakan, Prof. Maria.

8. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Mohon ikuti saya. “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”

9. SELURUH AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Maria. Untuk yang Muslim, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Alim.

11. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Tirukan lafal sumpah yang akan saya tuntunkan. “Bismillahhirahmannirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

12. SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH Bismillahhirahmannirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

13. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.

3

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia Pak Alim. Saya persilakan kembali ke tempat para Ahli. Terima kasih rohaniwan. Baik, kepada Pemerintah, saya tanya, siapa dulu yang akan diminta untuk memberikan keterangan? Urutannya siapa dulu? Saya persilakan.

15. PEMERINTAH: INDRA SURYA Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Urutan yang akan kami berikan kepada Dr. Maruarar Siahaan yang pertama. Kemudian, Dr. Zainal Arifin Mochtar. Kemudian, Prof. Erman Rajaguguk. Dan yang terakhir nanti, Dr. Sihabudin.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu saya persilakan Pak Maruarar. Saya mohon karena sudah ada keterangan tertulis, maka highlight dari keterangannya yang disampaikan secara lisan. Saya persilakan.

17. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN Terima kasih, Bapak Ketua Majelis, Pemohon dan pemerintah, serta pihak terkait, serta semua peserta sidang. Saya memang sudah memberikan keterangan yang agak panjang, tetapi saya memberikan hanya beberapa dari power point yang saya pikir cukup untuk membawakan apa yang saya ingin kemukakan. Meskipun saya bicara tentang juga legal standing, saya hanya melalui saja ini karena memang saya melihat bahwa dasar legal standing yang disebutkan oleh Pemohon menurut saya tidak cukup.

Oleh karena itu, saya akan sampai kepada pada permohonan provisi meskipun tidak relevan untuk bicara pada tahap sekarang tetang provisi karena sudah tingkat pemeriksaan ahli dan bukti sudah selesai, tetapi saya pikir kita bicara tentang jenis putusan yang akan menghentikan saja sementara operasionalisasi OJK, menurut saya karena kondisinya sekarang keterikatan sistem ekonomi dan keuangan nasional dengan pasar global dengan seluruh interaksi yang terjadi, maka kalau ada saja putusan seperti itu, potensi itu, akan menimbulkan krisis yang menyolok begitu, mendadak bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang sedang dikembangkan. Oleh karena itu, saya melihat bahwa di dalam suatu pengujian … suatu rancangan undang-undang yang sangat besar dampaknya bagi ekonomi dan keuangan meskipun sistem atau mekanisme judicial review yang kita pilih di dalam sistem kita, tetapi saya berpikir sebenarnya

4

alangkah baiknya bahwa sebelum undang-undang itu disahkan, diuji, ini memang satu pilihan yang sudah dilakukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi saya kurang tahu bagaimana sesuatu sikap yang misalnya membuka suatu judicial review supaya tidak terjadi kalau seandainya ada beberapa hal yang tampaknya menjurus kepada apa yang diharapkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa perubahan-perubahan seperti itu bisa merupakan suatu hal yang bisa dicari atau diputuskan di dalam yurisprudensi Mahkamah. Tetapi, kita melihat bisa diteruskan … dalam suatu mandat konstitusi, kadang-kadang tidak tegas ada norma itu secara konkret di dalam suatu pasal untuk menjadi sumber validitas dari kebiajkan publik atau norma yang akan dibangun dalam undang-undang. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya di dalam situasi seperti ini, misalnya kita berdebat OJK ini sebenarnya apakah dia derivasi atau mandat deligated otority dari Pasal 34 yang menyerukan dibentuknya satu organisasi pengawasan tersendiri atau bukan, maka di dalam hal seperti ini sebenarnya diskresi penyelenggara untuk bisa menentukan konstitusional atau bukan itu sebenarnya harus di … dibuat suatu ruang dahulu untuk melihat konstitusional limit, mana yang bisa, mana yang tidak, ini … kebijakan yang dirumuskan sesudah ditentukan batas ini, kalau bisa diteruskan dulu, lanjut ya … sayang sekali ini … kira-kira konsepnya begini ini, kita merumuskan ini suatu constitutional boundaries, dan kemudian di dalamnya pembuat kebijakan memiliki diskresi untuk melihat sebenarnya kebijakan itu sampai batas mana dia bisa dikatakan melampaui atau tidak. Bisa dilanjutkan. Nah, tolak ukur atau indiaktor konstitusionalitas di dalam membentuk suatu ruang seperti ini, kita akan melihat dari tiga … tiga sisi ini, pembukaan ya … membuat … memuat pandangan hidup bangsa, tujuan bernegara juga ada di sana, dan kemudian ada norma-norma dalam batang tubuh, baik bersifat HAM atau bukan. Saya kira di dalam pembukaan dalam pandangan hidup bangsa, itu bukanlah suatu norma konstitusi, tujaun bernegara juga bukan norma, tetapi melalui konstruksi kita akan memebentuk suatu ruang diskresi di mana constitutional boundaries itu terbentuk dan kita melihat … pembuat kebijakan atau pembuat undang-undang bisa bergerak dalam menumbuhkan suatu lembaga atau bukan. Saya melihat bahwa di dalam pembentukan constitutional boundaries seperti ini, bisa dilanjutkan dulu. Kita melihat bahwa baik pembuat undang-undang maupun penguji atau Mahkamah Konstitusi atau masyarakat biasa, semuanya berhak untuk menafsirkan, tetapi saya kira tafsiran Mahkamah Konstitusi akan menjadi suatu hal yang bersifat otoritatif. Di dalam perkembangan yang terjadi di negara kesejahteraan, kita melihat bahwa begitu luas tugas daripada negara kesejahteraan itu,

5

sehingga kadang-kadang lembaga-lembaga yang tradisional itu di dalam konsep kekuasaan yang ada tidak cukup.

Oleh karena itu, harus ada suatu upaya untuk membentuk suatu lembaga baru dengan tugas-tugas yang baru, dan saya kira di dalam perkembangan negara modern, bahkan di negara-negara yang menganut paham liberal di mana negara itu diupayakan berperan sangat minimal. Kadang-kadang dia hanya penjaga malam juga, kita melihat bahwa perkembangan lembaga-lembaga baru itu sangat … sangat besar. Dan saya kira Indonesia salah satu tentunya, kalau kita lihat catatan daripada tulisannya Pak Jimly, berapa banyak ini lembaga-lembaga negara baru dibentuk yang independent, apalagi kalau di Amerika barangkali banyak lembaga-lembaga seperti ini tercipta yang dikatakan menjadi lembaga negara independent. Tetapi, ciri khas daripada lembaga seperti ini adalah bahwa dia kadang-kadang secara bertentangan dengan apa yang disebutkan dengan supressional power, itu dalam konsepnya (suara tidak terdengar jelas), dia menyebutkan dia konsep new supressional power itu kadang-kadang lembaga independent itu mengambil semua kewenangan, apakah dia regulasi yang bentuknya seperti legislatif, kemudian yudikasi, maupun pelaksanaan sekaligus. Saya kira di Indonesia sudah kita melihat ini apa yang disebutkan lembaga-lembaga seperti KPI dan lain-lain. Bisa dilanjutkan. Nah, kalau kita melihat OJK ini di dalam konteks apa yang disebutkan lembaga negara independent, saya kira dia diberikan kewenangan itu. Satu, dari sudut dia tidak di bawah eksekutf, legislatif, atau yudikatif. Dua, teknik pemilihan pejabatnya yang seperti terjadi di dalam organ-organ atau lembaga negara yang independent. Kemudian jaminan masa jabatan, kecuali kalau dia melakukan suatu tindak pidana atau melanggar kode etik dan lain sebagainya. Dan kemudian juga pertanyaan muncul, apakah dia tidak menjadi sesuatu (suara tidak terdengar jelas) begitu. Saya kira ini kan, meskipun dia sebagai lembaga negara independent yang memiliki suatu kewenangan seperti itu, check and balance tetap akan berjalan. Kalau misalnya, kita melihat secara internal atau eksternal adanya pengawasan terhadap ini, tentu saja kita melihat bahwa produk daripada OJK dalam regulasi tetap bisa diuji sesuai dengan hierarki yang ada. Saya akan melihat sekarang bagaimana sebenarnya globalisasi, dimana Indonesia secara … atau mau tidak mau, bisa terkait dengan sistem perekonomian dan keuangan dunia karena adanya apa yang disebutkan perkembangan transportasi yang murah, kemudian perkembangan IT. Dan kalau kita perhatikan dalam globalisasi seperti itu, maka pergerakan modal, uang, jasa, dan lain sebagainya itu bisa sedemikian rupa tinggi dan one click, satu klik misalnya dari daerah jauh di Kutub Utara bisa menggerakkan bahwa modal yang sudah ada di pasar jasa keuangan di sini bisa diperintahkan jual atau beli.

6

Nah, ini yang merupakan integrasi seperti ini barangkali membuat kita akan berhati-hati untuk melihat seandainya kalau misalnya ada pemikiran atau pendapat bahwa OJK itu sudah inkonstitusional, tetapi kebijakan-kebijakan di dalam memutuskan seperti apa yang terjadi di BP Migas tentu merupakan satu pemikiran yang luas karena itu akan bisa menjadi suatu katakanlah mengarah kepada satu krisis karena saya katakan tadi one click di komputer di Amerika, bisa perintah jual seluruh dana yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap sistem yang ada. Nah, dari sudut apa yang saya katakan tadi bahwa OJK itu sebagai suatu lembaga dalam pengawasan, saya akan melihat bahwa campur tangan atau intervensi negara tetap ada di dalam hal seperti itu. Mahkamah Konstitusi merumuskan juga ketika Pasal 33 diterapkan sebagai suatu tolak ukur dalam menguji bentuk kebijakan-kebijakan di bidang SDA, maka kita melihat bahwa definisi atau rumusan yang dibuat oleh MK adalah bahwa meskipun penguasaan negara itu dilihat begitu rumusannya sederhana, tetapi dia mengatakan ada 5, mulai dari regulasi sampai kepada terakhir itu pengawasan.

Saya pikir mandat seperti ini dimana dibentuk satu OJK untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas jasa-jasa keuangan yang demikian dahsyat tumbuhnya di Indonesia sekarang ini, itu merupakan satu keharusan, saya kira. Melepas mereka menjadi sesuatu yang tanpa pengawas atau lepas sendirian di Bank Indonesia sebagai bank sentral, menurut saya memang tidak memadai. Barangsiapa yang memperhatikan juga perkara-perkara yang ada di bidang jasa keuangan, barangkali kita bisa melihat tanpa pengawasan itu modal milik kita bisa hilang karena pergeseran-pergeseran yang terjadi, apa yang disebutkan akuisisi, merger, tidak bisa kita telusuri secara … secara definitif lagi. Atau kemudian hakim merasa tidak ada jejak yang bisa diikuti di dalam hal-hal semacam itu. Oleh karena itu, saya akan sampai kepada titik terakhir saja, Pak Ketua bahwa kesimpulan saya bisa dilanjutkan. Saya kira globalisasi tidak usah saja. Ya, legal standing Pemohon ini, Pak Salamuddin ini sering kita lulus bersama-sama, tetapi kayaknya tax payer is something very (suara tidak terdengar jelas), sangat kaburlah. Semua pembayar pajak, tapi apakah semua dirugikan oleh 1 undang-undang? Itu menjadi persoalan yang harus dikembalikan kepada yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi tentang standing.

Yang kedua, keterkaitan ekonomi global dengan ekonomi Indonesia menyebabkan putusan MK sekalipun hanya untuk menghentikan sementara kalau ada pemikiran seperti itu akan menimbulkan krisis ekonomi. Menurut saya juga terakhir, Undang-Undang OJK dari pemahaman meskipun tidak sempurna, dia tidak melanggar constitutional boundary di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

7

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia Pak Maruarar. Berikutnya, Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar, saya persilakan.

19. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, pihak DPR dan Pemerintah yang saya hormati, Pemohon atau Kuasa Hukum yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya hormati. Sebelum saya mulai, saya akan bacakan saja dulu beberapa bagian, sedangkan bagian lain mungkin akan saya terangkan karena tidak mungkin saya membacakan teori yang sekian banyak saya kutipkan di sini. Terakhir, barangkali setelah ini saya selesai bacakan, akan saya serahkan menjadi bagian pernyataan yang tidak terpisah dari apa yang saya sampaikan. Pada dasarnya, pengujian atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dilakukan oleh Pemohon ka … dilakukan oleh Pemohon karena menganggap bahwa: 1. OJK ini bukan lembaga yang sah secara konstitusional dan

karenanya tidak dapat disematkan sifat ke-independent-an padanya. 2. OJK telah mengambil alih peran fungsi Bank Indonesia, padahal

menurut Pemohon hanya Bank Indonesialah yang memiliki sifat-sifat sebagai bank sentral yang seharusnya dipertahankan.

3. Pembentukan OJK menimbulkan banyak kerugian oleh karena OJK mengadakan pungutan terhadap perusahaan sektor jasa keuangan yang dijadikan sumber pendanaan OJK karena itu berarti entitas yang diawasi malah menjadi sumber dana dan akan mengganggu independensi OJK, khususnya OJK akan lebih memperhatikan industri jasa keuangan dibanding kepentingan lain.

Dalam kapasitas saya sebagai Ahli dan untuk merespons permohonan Pemohon tersebut, saya akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Saya akan menjelaskan seperti apa sesungguhnya lembaga negara

independent, baik secara teori maupun praktik dan kemudian OJK itu berada di mana di situ.

2. Makna relasi OJK dengan lembaga bank sentral. 3. Pungutan yang dilakukan terhadap perusahaan jasa keuangan,

apakah serta-merta dapat dikatakan melanggar prinsip Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam kapasitas saya sebagai Ahli dengan ini saya menyatakan sebagai berikut.

8

Perihal independensi OJK dan lembaga negara independent. Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa OJK adalah lembaga negara independent sebagai yang … sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK itu sendiri. Dapat digolongkan sebagai lembaga negara oleh karena merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara dan dalam rangka menjalankan tugas negara di sektor pengawasan terhadap perbankan. Kemudian diberikan sifat independent oleh karena diharapkan lembaga ini bebas dari campur tangan pihak manapun.

Oleh karena itu, OJK kemudian dijadikan lembaga negara yang bersifat independent.

Saya akan menjelaskan sedikit soal lembaga negara independent ini. Mungkin saya akan keluar dari pembacaan.

Yang pertama. Ada sering salah pandang soal lembaga negara independent, seakan-akan lembaga negara independent itu adalah lembaga ekstranegara, padahal bukan. Dia bukan lembaga ekstranegara, dia tetap merupakan perpanjangan tangan dari negara. Tapi benar kalau dia disebutkan sebagai ekstra dari tiga cabang kekuasaan lama. Kalau baca teori yang berkembang mulai dari tahun 1990 ketika (suara tidak terdengar jelas) menemui … menuliskan bahwa Amerika tidak lagi menggunakan tiga cabang kekuasaan saja, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga adanya lembaga negara independent sebagai cabang keempat, itu tahun 1990.

Lalu Bruce Ackerman seperti yang dikutipkan oleh Pak Maruarar tadi itu menuliskan di tahun 2003, “The New Separation of Powers.” Yang dia katakan bahwa Amerika tidak lagi hanya memiliki empat cabang kekuasaan, malah dia mengatakan lima, yaitu eksekutif, lalu legislatif dia bagi dua. Dia mengatakan house of representatives sendiri, lalu kemudian senate sendiri, lalu kemudian yudikatif, dan yang terakhir adalah independent agencies. Kenapa dia katakan itu? Karena dia mengatakan DPR dan DPD dalam fungsi sistem ketatanegaraan Amerika itu sangat spesifik, makanya kemudian dia bedakan.

(Suara tidak terdengar jelas) tahun 2007 itu kemudian menuliskan lagi. Dia mengatakan, dia mencata … dia men … melakukan catatan terhadap tulisan Bruce Ackerman. Dia mengatakan, “Tidak lagi sekadar lima, malah sebenarnya enam.” Walaupun dia menggunakan dalam konsep sistem semi presidensial. Dia memperhatikan beberapa negara yang menggunakan semi presidensial.

Nah, maksud saya adalah kalau berbicara soal lembaga negara independent, ini sudah … memang sudah sangat maju, sudah sangat diterima. Dia menjadi praktik yang diterima dan disematkan pada lembaga-lembaga negara yang nanti kemudian saya akan sebutkan ciri-cirinya, kenapa kemudian negara membangun lembaga negara independent.

Setidaknya ada tujuh, saya menulis ini dari berda … berbagai literatur, ya. Jadi, ada Michael Milakovic, ada William Fank, ada Samon,

9

ada Gordon … ada Jorce Gordon, dan lain sebagainya yang barangkali nanti akan saya serahkan saja. Tetapi setidaknya kalau dibaca keseluruhan Para Ahli ini, setidaknya ada tujuh kesimpulan soal bagaimana ciri, lalu kemudian kenapa dibuatnya sebuah lembaga negara independent.

Yang pertama ciri lembaga negara independent itu adalah kepemimpinannya bersifat kolektif kolegial. Jadi, dia memang ditujukan sebagai cabang keempat dari sebuah konsep ketatanegaraan lama, tapi untuk menjaga supaya dia tidak digunakan seenaknya, maka dibikinlah sistem kepemimpinan secara kolegial kolektif supaya pengambilan keputusannya tidak dilakukan oleh single member, tapi dilakukan oleh multimember. Nah, itulah kenapa kemudian ciri kepemimpin … ciri dalam lembaga-lembaga negara independent itu sistem kepemimpinannya adalah kolegial kolektif. Kenapa? Karena nanti akan disematkan begitu banyak kewenangan dan tidak boleh diambil oleh single person. Itu harus diambil oleh multimember person … multimember group, maksud saya.

Yang kedua. Bebas dari pengaruh manapun terkhusus pemerintah. Ini menarik, kenapa? Karena lembaga negara independent itu tidak boleh dekat dengan cabang kekuasaan manapun, dia harus bebas. Terkhusus pemerintah ini nanti dijelaskan walaupun itu ditulis oleh Milakovic mengatakan tidak juga mutlak banget, tidak juga sangat mutlak, sehingga harus lepas dari pemerintah 100% tidak juga, tetapi dia cenderung harus lepas dari cabang kekuasaan manapun, kenapa? Karena cabang kekuasaan manapun itu hadir dari konsep politik sesungguhnya. Makanya dia katakan, “Untuk mereduksi kepentingan politik, dia harus lepas terkhusus DPR dan pemerintah,” kenapa? Karena ini adalah cabang politik. Dia khawatir kalau kemudian ada kepentingan politik masuk ke dalam konsep lembaga negara independent yang sangat besar kewenangannya ini, itu akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang ketiga. Dia mengatakan bahwa … dari berbagai literatur mengatakan bahwa sistem pergantiannya bersifat berjenjang (staggered terms) staggered terms itu kira-kira begini, jadi kalau ada 5 anggota komisioner sebaiknya tidak diganti secara keseluruhan setiap habis masa jabatan, tapi dilakukan pergantian secara berjenjang. Misalnya, kalau misalnya ya, KPK 5 orang, maka setelah habis 4 tahun pertamanya, itu tidak lima-limanya langsung diganti. Dilakukan secara staggered (berjenjang), 3 dulu, lalu 2 yang lama tetap, lalu kemudian … 4 tahun kemudian, 2 yang lama ini diganti, 3 yang ... dilakukan secara berjenjang, kenapa? Karena yang namanya lembaga negara independent itu membutuhkan kesinambungan kerja. Tidak boleh lalu memulai dari awal. Kenapa kalau mulai dari awal? Karena itu membuat proses adjustment-nya akan berjalan dan itu akan mempengaruhi pola kerja, padahal diharapkan lembaga negara independent ini besar

10

kewenangannya lalu kemudian dia akan jalankan begitu saja, tidak lagi harus melakukan adjustment, penyesuaian oleh karena pergantian secara serempak, tidak secara berjenjang. Yang keempat. Masa jabatannya fixed dan kemudian yang paling penting ini dia tidak boleh diberhentikan oleh alasan apa pun kecuali oleh alasan yang diatur oleh undang-undang. Jadi, tidak bisa dia dijatuhkan oleh presiden, tidak bisa langsung ditarik oleh presiden, tidak bisa di … apa ... diberhentikan oleh preseden sedemikian rupa, tetapi harus oleh alasan-alasan yang tertera secara diatur secara limitatif oleh undang-undang. Yang kelima. Ciri lembaga negara independent itu adalah self regulatory bodies karena dia di luar dari cabang kekuasaan tiga tadi, maka cirinya itu adalah self regulatory. Dia harus bisa mengatur dirinya sendiri. Lagi-lagi kalau dia harus menunggu oleh kekuasaan politik misalnya dari pemerintah dan DPR akan … pengaruh itu akan besar, makanya kemudian disematkan padanya ciri self regulatory bodies. Dia bisa mengatur dirinya sendiri, khususnya hal-hal yang sudah diatur undang-undang, misalnya undang-undang mengatakan A, lalu peraturan lebih lanjut akan diatur oleh dia dengan menggunakan kewenangan self regulatory bodies ini. Yang keenam. Dia harus disematkan, disesuaikan dengan ke-independent-an fungsinya. Kalau memang kita cari sebuah fungsi yang kita harapkan independent dan tidak boleh dipegang oleh lembaga negara yang tidak independent, maka memang dia harus dibuat independent. Itu yang dikatakan oleh para ahli. Di Amerika, begitu ada suatu sifat yang kelihatannya ini tidak bisa dipercayakan pada nega … tidak bisa dipercayakan pada eksekutif, legislatif, atau yudikatif, maka dia harus dibuat menjadi lembaga negara independent, kenapa? Karena untuk membuat jaminan terhadap pelaksanannya itu tetap bisa independent tanpa pengaruh politik manapun. Dan ketujuh. Cirinya lembaga negara independent ini adalah seringkali dia bersifat campur sari, kalau dalam bahasa Jimly Asshiddiqie. Campur sari itu apa? Dia menggabungkan sifat-sifat kelembagaan yang ada di eksekutif, dia menggabungkan sifat yang ada di legislatif, dan dia menggabungkan sifat yang ada di yudikatif. Jadi, kadang-kadang dia akan bersifat membuat policy, kadang-kadang dia akan bersifat melakukan eksekusi terhadap policy, kadang-kadang dia bersifat melakukan penegakan terhadap itu. Jadi, menggabungkan sifat eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau Anda lihat misalnya, kalau kita semua lihat, Majelis sidang ini yang terhormat, itu semisalnya seperti KPK. Dia menggabungkan semua fungsi-fungsi itu karena memang merupakan bagian dari konsep lembaga negara independent yang tidak boleh dicampuri secara politik, tetapi dia harus bisa bekerja secara independent dan mandiri, dan karenanya disematkan fungsi-fungsi ekse

11

… apa ... campur sari dari ketiga cabang yang lama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat, sebuah komisi negara independent adalah lembaga publik yang memiliki independensi, otonomi, dan kompetensi pengaturan dalam menjalankan ruang publik yang sensitif, seperti perlindungan persaingan, supervisi kapital market, dan pengaturan pelayanan kepentingan ekonomi secara umum. Keberadaan komisi negara ini dijustifikasi oleh adanya kompleksitas pengaturan hal-hal tertentu, serta tugas-tugas yang bersifat supervisory dan sangat membutuhkan keahlian khusus. Kebutuhan untuk implementasi secara cepat kewenangan publik di sektor tertentu dan juga bebas dari campur tangan politik dalam pelaksanaan tugas.

Oleh karenanya, dari berbagai pengertian tersebut OJK menemukan fungsi ke-independent-annya secara sangat lugas. Pertama, oleh karena adanya kepentingan dan tugas tertentu yang diinginkan oleh negara untuk dijalankan secara lebih independent dan bebas dari campur tangan manapun khususnya mengenai kepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap perbankan secara independent dan oleh karena adanya kebutuhan untuk melakukan pengawasan secara independent itulah, maka Undang-Undang Bank Indonesia sendiri telah mengamanatkan dibentuknya lembaga tersebut yang independent dalam melakukan pengawasan sektor jasa keuangan. Kedua, OJK telah memberikan … telah memiliki hampir semua ciri ke-independent-an yang dimaksud sebagai ciri penegas ke-independent-an suatu lembaga negara independent. Tentu tidak semua karena OJK sampai sekarang tidak juga untuk … apa … staggered terms. Tetapi kalau kita lihat, lembaga negara mana di Indonesia yang menggunakan sistem staggered terms? Artinya, memang walaupun tidak semua, tetapi paling tidak mayoritas ciri-ciri bahkan kepentingan dan termasuk alasan dibuatnya lembaga negara independent, OJK termasuk di dalamnya. Apalagi memang tidak satu pun lembaga negara independent di Indonesia yang memiliki ciri teoretik lembaga negara independent tersebut secara kolektif. Misalnya saja pergantian berjenjang, sampai saat ini tidak satu pun lembaga negara independent yang memiliki sifat pergantian kepemimpinan secara berjenjang. Lagipula kepentingan pergantian berjenjang adalah untuk mengecilkan penguasaan suatu lembaga negara independent oleh partai politik tertentu karena di Amerika itu kewenangan untuk melakukan penunjukan komisi negara biasanya political appointee. Walaupun kemudian di bawah concern di senat. Nah, untuk mengecilkan kemungkinan presiden menguasai itu, dilakukanlah pergantian secara berjenjang. Supaya apa? Tidak dalam satu term masa jabatan, presiden mendorong lima nama yang sama. Itulah logika paling mendasar kenapa dilakukan ini di Amerika. Supaya dalam satu masa … tidak dalam satu … seorang presiden dia bisa tiba-

12

tiba memberikan lima nama yang sama misalnya, atau tujuh nama yang sama, atau sembilan nama yang sama yang semua berdasarkan kepentingan politiknya. Paling tidak, dia hanya bisa mendorong separuhnya karena kemudian masa pergantiannya akan dilakukan secara berjenjang. Ketiga, haruslah diingat bahwa ke-independent-an dapat diukur kepentingan konstitusionalnya melalui fungsi yang ingin dikerjakan. Jika suatu tugas yang negara ingin lakukan sangat penting, maka … serta adanya kemungkinan conflict of interest dengan kepentingan lain, maka di situlah lahir kepentingan konstitusional untuk meng-independent-kan tugas tersebut ke dalam suatu lembaga tersendiri dengan harapan tidak akan dipengaruhi oleh cabang kekuasaan manapun. Hal yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu soal Bank Indonesia dan OJK. Perihal OJK telah mengambil alih peran dan fungsi Bank Indonesia, memang merupakan hal yang menarik. Sesungguhnya harus diingat, beberapa hal yang melatari Undang-Undang Bank Indonesia yang mencantumkan pemisahannya dari Bank Indonesia, salah satunya tentu saja adalah krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 dan menimbulkan kesimpulan kala itu bahwa terjadi ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Oleh karenanya, dipisahkanlah fungsi regulasi dan pengawasannya. Pemisahan ini tentunya adalah open legal policy pembuat undang-undang yang melihat adanya persoalan pengawasan perbankan. Karenanya, pembentukan OJK menurut saya adalah bagian dari ijtihad negara untuk melakukan perbaikan sektor pengawasan terhadap jasa keuangan dengan melalui open legal policy, lalu kemudian memisahkan dari … dari Bank Indonesia. Kedua, ada salah pandang terhadap makna terintegrasi. Makna kata terintegrasi secara hukum tidaklah dapat dikatakan sebagai terintegrasi itu harus dipegang oleh satu lembaga negara saja. Terintegrasi tentu saja bermakna dapat juga dilakukan oleh multipihak sepanjang dilakukan secara terkoordinatif dengan relasi yang baik dan jelas. Sekadar mencontohkan, integrated criminal justice system menjelaskan bahwa sistem penegakan hukum pidana yang terintegrasi tidaklah berarti bahwa hanya ada satu lembaga yang mengerjakan penegakkan hukum pidana, tetapi dapat juga melalui beberapa lembaga yang diupayakan terformat secara terintegrasi. Inilah yang dapat dilihat dari relasi antara Bank Indonesia dan OJK dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Tidaklah harus dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi dapat juga dengan multipihak. Di sinilah peran pembentukan undang-undang untuk merumuskan legal policy apa yang akan diambil dalam artian menjelaskan sistem perekonomian yang terintegrasi tersebut. Masih perihal terintegrasi, tentu saja tidak dapat diterjemahkan sebagai membiarkan adanya campur tangan pihak atas … pihak … satu pihak

13

atas pihak lain, sehingga mengganggu independensi. Terintegrasi memiliki makna kuat termasuk saling kontrol layaknya seperti sebuah sistem check and balances. Karenanya seharusnya logikanya dibalik. Dengan kehadiran OJK ini bukanlah memperlemah fungsi bank sentral dalam memelihara kestabilan … kestabilan nilai rupiah dengan menjalankan kebijakan moneter yang berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dalam bidang perekonomian, akan tetapi OJK sangat berfungsi untuk membantu kebijakan secara keseluruhan dalam kaitan tugas negara untuk menjaga sistem perekonomian nasional yang dikerjakan oleh pemerintah, OJK, maupun lembaga penjamin simpanan dan lembaga-lembaga lainnya yang penting untuk saling bahu-membahu menjaga kestabilan perekonomian nasional. Yang terakhir akan saya jelaskan soal perihal pemungutan OJK. Pada dasarnya Pasal 34 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) hingga (6), serta penjelasannya mengatur bahwa OJK … dana OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa perbankan … jasa keuangan. Dan kemudian juga diatur bahwa yang dimaksud dengan pungutan antara lain pungutan untuk biaya perizinan, satu, persetujuan, pendaftaran dan pengesahan, biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penelitian, dan transaksi perdagangan efek.

Aturan ini bisa bermakna jamak. Pertama, artinya, pendanaan OJK sesungguhnya dapat dilakukan hanya menggunakan APBN pilihan, dapat juga hanya menggunakan pungutan, dapat juga kedua-duanya. Hal yang sebagai konsekuensi dari penggunaan kata dan/atau dalam aturan sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Tetapi, harus dipikirkan. Hanya dibebankan APBN, tentu tidak tepat. Oleh karena dari konsep pungutan yang ada tadi, tidak harus negara yang membayarkan beberapa hal soal pendaftaran, beberapa hal soal biaya perizinan. Tentu tidak tepat kalau kemudian negara yang membayarkan. Ini seperti kalau kita ingin mengurus KTP, tentu KTP mengatakan bahwa itu kewajiban negara menyediakan KTP. Tapi biar bagaimana pun, dalam proses pendaftarannya, dibutuhkan pembiayaan. Apakah biaya yang dikeluarkan oleh orang mengurus KTP itu dianggap sebagai kesalahan? Karena itu dianggap biaya dari bagian proses administrasi yang tidak … tidak bisa di … diindahkan. Makanya, kenapa Pasal 34, lalu kemudian konsepnya Pasal 37 ayat (1) hingga (6) mencantumkan kata dan/atau karena tidak bisa dipungkiri ada biaya-biaya yang memang merupakan bagian dari … yang harus dibayarkan oleh pengusaha jasa keuangan, bukan oleh negara. Nah, begitu juga kalau hanya dibebankan pada pungutan, tidak mungkin. Karena pada saat yang sama, OJK ketika lahir tidak memiliki dana apa-apa, makanya kemudian APBN menyuntikkan dana itu sebagai bagian dari upaya untuk menjalankannya. Yang paling mungkin memang

14

adalah menggabungkan kemungkinannya yaitu menggunakan kata dan/atau. Bisa menggunakan pungutan dan bisa juga menggunakan dana negara. Kedua. Tidaklah dapat dikatakan bahwa serta-merta dengan pungutan ini akan mengganggu independensi. Mencontohkan … kita bisa mencontoh biaya-biaya persidangan perkara yang diatur oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Hal tersebut diatur dalam perma yang terakhir, Perma Nomor 3 Tahun 2012. Dalam perma tersebut, diatur secara jelas perihal biaya-biaya yang dimaksudkan untuk membayar kepentingan pencari keadilan, khususnya untuk membiayai kepaniteraan, proses peradilan, serta biaya pemberkasan. Bahkan diatur dalam perma tersebut, “Biaya penyelesaian perkara berkisar antara Rp250.000,00 hingga Rp10.000.000,00 dan kemudian disesuaikan dengan keadaan pengadilan setempat.”

Bahkan di beberapa pengadilan, “Jika ada yang tidak mampu membayar dengan membuktikan bahwa dia benar-benar tidak mampu membayar karena termasuk golongan miskin, maka pengadilan dapat membebaskan dari biaya perkara tersebut.” Artinya, pada dasarnya tidaklah tepat dan tidaklah dapat dikatakan melakukan pembayaran untuk mengurus … mengurus biaya perkara dalam proses peradilan dapat mengganggu independensi peradilan dari Mahkamah Agung itu sendiri, sepanjang hal tersebut diatur dengan jelas, terang, sehingga tidak ada lagi biaya-biaya lain selain dari biaya-biaya yang diatur oleh peraturan yang mendasarinya.

Hal yang sama juga dapat dilihat ke dalam konteks OJK. Bahwa sesungguhnya, apa yang dibayarkan oleh perusahaan jasa keuangan merupakan bagian dari yang tidak dapat dikatakan akan mengganggu independensi OJK dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut merupakan bagian dari biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku jasa keuangan untuk membiayai proses yang dikerjakan oleh OJK. Tentu tidak mengganggu independensi OJK sepanjang ditetapkan melalui biaya yang sudah diatur secara detail, bahkan digunakan untuk pembiayaan apa saja, serta penting … paling penting adalah transparansi dalam penggunaan dana OJK yang itu harus dilaporkan secara berkala. Ketiga. Perihal pungutan ini melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 terkhusus Pasal 23A yang menyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang.”

Makna kata ini memang menarik karena dalam pasal ini berarti bahwa semua aturan mengenai pajak dan pungutan yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Maknanya bisa ganda, Hakim Yang Mulia, menurut saya. Satu, harus ada undang-undang tersendiri yang merupakan kodifikasi terhadap semua pungutan dan pajak. Atau yang kedua, semua jenis pungutan itu harus diatur dalam undang-undang tersendiri, tidak bisa dimasukkan dalam undang-

15

undang. Padahal secara teknis, ini kelihatannya tidak mungkin. Apalagi, aturan mengenai pajak dan pungutan bersifat memaksa di negara ini tidaklah pernah diatur secara terkodifikasi dalam satu undang-undang yang khusus mengenai pajak dan pungutan yang bersifat memaksa. Jika dikatakan bahwa harus dengan undang-undang tersendiri, pasti akan sangat begitu repot karena membuat begitu banyak undang-undang tersendiri yang mengatur soal pungutan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, pungutan hanya tidak ... hanya di OJK, ada di LPS, ada di … ada di mana-mana, di begitu banyak. Bahkan, kalau dibaca Undang-Undang Kehutanan pun ada begitu banyak biaya-biaya yang harus di … di … di … di … ditagih oleh negara melalui ini. Nah, karenanya pengaturan lebih lanjut dengan menggunakan aturan pelaksana dari undang-undang yang membolehkan pungutan secara praktik, masih dapat diterima dan menjadi open legal policy dalam besaran jumlah pungutan sepanjang … saya ingin mengutip Putusan MK Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang sifat open legal policy yaitu sepanjang isinya tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable). Maka sepanjang pungutan tersebut tidak melanggar moralitas, masih rasional jumlahnya, serta tidak menimbulkan ketidakadilan, maka tentu saja dapat dibenarkan. Meskipun pada saat yang sama, harus memperhatikan kondisi dari pihak yang dipunguti oleh … dipunguti biaya tersebut, seperti yang diatur dalam perma untuk biaya perkara maupun peraturan OJK dalam pungutan atas perusahaan jasa keuangan. Keempat, jikalau pun, jikalau pun dianggap melanggar prinsip Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa harus diatur dalam undang-undang tersendiri seperti yang saya katakan tadi, berarti harus ada kodifikasi 1 undang-undang yang mengatur soal pajak yang pungutan yang bersifat memaksa atau setiap pungutan dibikinkan 1 undang-undangnya tersendiri, maka harus dapat dilakukan dengan mengupayakan 1 ada kodifikasi, di 2 orang kodifikasi atau sekurang-kurangnya semua pungutan tersebut baik yang terjadi di MA, LPS, Pemerintah melalui BNPB, maupun OJK sebagai lembaga negara lain, harus dibentuk undang-undangnya tersendiri masing-masing yang menurut saya tentu mustahil karena mengingat itu bukan hal yang sederhana dan sangat kompleks. Demikian, semoga keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Ketua dan Para Anggota Hakim Yang Mulia dalam kaitan dengan perkara yang telah diperiksa saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar. Berikutnya saya persilakan, Prof. Erman Rajagukguk.

16

21. AHLI DARI PEMERINTAH: ERMAN RAJAGUKGUK

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Hukum Para Pemohon yang saya hormati, Kuasa Hukum Termohon yang saya hormati, hadirin sekalian yang terhormat. Assalamualaikum wr. wb. dan salam sejahtera kepada kita semua. Saya adalah Dosen Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang antara lain mengajar hukum perusahaan, filsafat hukum ekonomi, dan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah RI selaku Termohon meminta saya untuk memberikan keterangan Ahli sesuai dengan bidang keahlian saya, berkaitan dengan uji materi atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang sama muliakan. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 34, Pasal 37 dan frasa tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 34D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan perkataan lain, pertanyaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apakah filosofi pemisahan kewenangan stabilitas moneter dan

pengawasan perbankan? 2. Apakah filosofi penggabungan pengawasan perbankan dan lembaga

keuangan nonbank? 3. Apakah artinya independensi dan bebas dari campur tangan pihak

lain dalam kelembagaan OJK? 4. Bagaimanakah hubungan kelembagaan antara pemerintah, dalam

hal ini Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengsistem perekonomian Indonesia?

5. Apakah filosofi pembiayaan OJK dilakukan dengan pungutan dan para pelaku daripada para pelaku pasar? Ketua dan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan,

pendapat hukum saya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas adalah sebagai berikut ini.

Filosofi pemisahan kewenangan menjaga stabilitas moneter dan pengawasan perbankan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat. Hal ini juga merupakan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar … Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

17

tentang Bank Indonesia yang telah memperkirakan perkembangan transaksi dari sektor jasa keuangan yang tidak bisa dilakukan secara parsial, namun harus secara terintegrasi dan berbagai subsektor jasa keuangan.

Filosofi penggabungan pengawasan perbankan dan lembaga keuangan nonbank adalah untuk melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat. OJK sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan pengawasan di sektor jasa keuangan harus memiliki independensi di dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan OJK mengawasi kegiatan jasa keuangan dan transaksi keuangan oleh entitas bisnis yang dapat berpotensi terjadinya benturan kepentingan serta berpotensi pula mempengaruhi pihak-pihak tertentu termasuk pihak pemerintah.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi financial dalam menciptakan keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antara masing-masing subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Disamping itu, adanya lembaga keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan atau konglomerasi telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antara lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan-perusahaan yang go public atau sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Independensi dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam kelembagaan OJK tidak berarti independensi … independensi tersebut secara mutlak. Independensi tersebut harus diimbangi dengan check and balance, artinya bukan lembaga yang memiliki kebebasan yang tidak terbatas, independensi dalam arti mengatur sendiri self regulatory bodies seperti komisi lain yang ada yaitu Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Independensi OJK artinya juga bahwa OJK tidak berarti tidak berada di bawah otoritas lain atau tidak menjadi bagian dari pemerintah, namun OJK tetap wajib menyusun laporan kegiatan secara berkala dan melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan OJK harus tetap memberikan laporan keuangan tahunannya serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh BPK.

Selanjutnya, OJK wajib mengumumkan laporan keuangan tersebut kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Dalam hal OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan bank tersebut memburuk, maka OJK dapat mengajukan ke forum koordinasi stabilitas sistem keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis. Anggota FKSSK yaitu menteri keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS melakukan pertukaran informasi terkait dengan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga. Filosofi pembiayaan OJK

18

yang berasal dari APBN dan/atau pelaku pasar adalah sebagai pembiayaan bagi OJK karena bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, dimana pelaku pasar juga akan memperoleh manfaat dari jasa pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, berdasarkan uraian saya tersebut di atas, maka Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 34, Pasal 37, dan frasa tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK tidak bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, menurut pendapat hukum saya, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, mengembalikan semua kegiatan pengawasan perbankan kembali ke Bank Indonesia, tidak semudah membalikkan telapak tangan dan membawa implikasi yang besar dalam sektor jasa keuangan. Pengembalian keuangan pengawasan perbankan tersebut membutuhkan pengaturan baru yang memakan waktu yang panjang, sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum akan menyebabkan investor-investor melepas surat-surat berharga yang dimilikinya. Hal ini dapat menyebabkan penjualan surat-surat berharga yang dimiliki oleh investor karena harganya yang akan terus merosot akibat adanya ketidakpastian hukum. Keadaan tersebut akan mempengaruhi kondisi fiskal perekonomian negara dikarenakan APBN-nya yang masih dalam keadaan defisit, membutuhkan alternatif pembiayaan untuk menutup defisit yang dimaksud dengan menerbitkan surat berharga negara. Namun nilai surat berharga dimaksud menjadi berkurang, tidak laku, dan pemerintah dapat mengalami keadaan default, dalam arti pinjaman menjadi tidak terbayarkan dan defisit tidak dapat ditutup. Hal tersebut akan mengakibatkan krisis keuangan dan perekonomian yang pada akhirnya dapat menyebabkan krisis pemerintahan. Dengan perkataan lain, tindakan hukum yang demikian yaitu mengembalikan fungsi pengawasan perbankan akan membawa akibat negatif bagi ekonomi bangsa. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, demikianlah pendapat hukum saya, atas perhatian dan kesabaran Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan serta hadirin yang saya hormati dikarenakan uraian saya, saya sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

19

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Irman. Yang berikutnya, saya persilakan, Pak Dr. Sihabudin.

23. AHLI DARI PEMERINTAH: SIHABUDIN Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Bapak-Ibu Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Pemohon, wakil Pemerintah, Pihak Terkait, para Ahli yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, berdasarkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka saya menanggapi atau menganalisa sebagai berikut yang tentunya tidak semua saya bacakan, nanti secara tertulis akan kami serahkan kepada Majelis Hakim. Pertama, analisa umum bahwa terkait dengan keuangan negara, ini pertama kali diatur di dalam konstitusi sejak 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Namun saat itu, belum ada satu pun pasal yang membahas mengenai kedudukan, apalagi kewenangan dari Bank Central maupun Bank Indonesia. Baru pada Pasal 23 di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada saat itu hanya berisi 5 pasal mengenai APBN, perpajakan, mata uang, dan pembentukan lembaga tinggi negara yang berbentuk BPK Republik Indonesia.

Pada konstitusi RIS Bab IV mengenal pemerintahan Pasal 165 mulai mengatur tentang bank sirkulasi dan itu pun sampai pada akhirnya mengenai keuangan di dalam undang-undang itu juga menyebutkan tentang bank sirkulasi. Bank Indonesia mulai diberikan independensi itu setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni pada era reformasi dan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang prinsipnya saat itu sebenarnya adalah menerima atau mengabulkan beberapa pendapat anggota MPR yang salah satunya disebutkan atau disampaikan oleh pendapat dari juru bicara FKB yakni Abdul Khaliq Ahmad bahwa sebagai bank sentral, BI memiliki kewenangan di bidang penetapan dan pelaksanaan kebijaksanaan moneter. BI juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan bank. Itu yang akhirnya menjadi satu istilah independensi yang muncul di pengawasan perbankan.

Tetapi seiring dengan terjadinya proses globalisasi, pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan inovasi finansial, maka menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

20

Oleh karena itulah yang menyebabkan perlunya untuk membentuk lembaga baru agar keseluruhan pengawasan kegiatan keuangan dapat terintegrasi. Meski dalam permohonan disebutkan kebutuhan membentuk OJK adalah karena desakan ekonomi dari IMF terhadap pemerintah Indonesia yang disebabkan BI dianggap gagal fungsi saat itu, tetapi dapat dikatakan bahwa tidak hanya sekadar itu.

Oleh karena itu, ada dasar pembentukan otoritas jasa keuangan atau OJK. Ini bisa dilihat dari landasan hukumnya yakni pertama Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memang tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tentunya ada pertimbangan tersendiri, sedangkan landasan filsafatnya atau filosofis bahwa perlu adanya pemenuhan prinsip-prinsip good governance. Pengelolaan yang baik artinya dengan menciptakan spesialisasi dalam pengawasan, pengembangan metode pengawasan yang tepat, serta mengurangi luasnya rentang kendali pengawasan agar dalam pengambilan keputusan menjadi efisien dan efektif karena dianggap bahwa tidak adanya integrasi pengawasan, maka pengawasan tidak efektif di dalam lembaga keungan ini.

Yang ketiga, landasan sosiologis bahwa peraturan-pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan atau OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, dan memelihara mekanisme pasar yang sehat melalui prinsip kesetaraan. Bapak Hakim Majelis Hakim yang kami hormati, selanjutnya kami menganalisa butir-butir permohonan yang tentunya tidak akan saya bacakan secara keseluruhan. Yang pertama mengenai kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang OJK ini yang sebenarnya saya dapat berkesimpulan bahwa Pemohon dapat dikatakan memiliki legal standing dalam permohonan tersebut meski masih menimbulkan multitafsir dalam pemaknaan kerugian secara konstitusional. Dalam permohonan tersebut, Para Pemohon juga belum menunjukkan secara jelas apa kerugian konstitusional yang mereka dapatkan. Apakah unsur kepentingan sudah dianggap mewakili, sehingga Pemohon hanya menjabarkan bahwa hak konstitusional yang belum sesuai dengan alasan mereka mengajukan permohonan seperti membayar pajak, memberi aspirasi, kedudukan dalam hukum, dan apa dasar menyebutkan OJK disebut melakukan pemborosan, sehingga mereka mengalami kerugian yang secara konstitusional.

Yang kedua, pada angka 24 yang dimohonkan, menurut saya tidak perlu menyebutkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1966, sehingga tidak tepat apabila angka 24 dijadikan landasan yuridis Pemohon … oleh Pemohon terhadap Undang-Undang OJK.

21

Yang ketiga, pada permohonan angka 25, saya memberikan satu pandangan bahwa dibentuknya OJK justru memang dalam rangka mengurangi tugas Bank Indonesia dan agar terjadi distribusi tanggung jawab yang seimbang, maksudnya bahwa BI sebagai bank central yang melakukan pembinaan terhadap bank-bank itu jangan sekaligus menjadi pengawas. Harapannya bank central itu berfungsi sebagai lembaga moneter, sehingga terhindar dari konflik interest, itu sebenarnya terbentuknya OJK dalam rangka untuk itu.

Kemudian yang keempat, pada permohonan angka 31, Pemohon menggunakan istilah perkawinan untuk memaknai konglomerasi keuangan, sehingga dalam legal drafter hal ini menyalahi interpretasi gramatikal. Pada butir ini juga menjelaskan mengenai unit link dan penggabungan produk bank dengan asuransi dan produk lembaga keuangan lain yang dikatakan belum ada dalam Undang-Undang Asuransi dan rancangan undang-undangnya.

Padahal terkait hal ini, perbankan diberikan … diberikan kebebasan dengan membentuk safe self regulation. Dan ini juga menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang OJK, bukan sebaliknya, artinya bahwa adanya Undang-Undang OJK ini agar pengawasan itu terintegrasi seperti ini, satu contoh bahwa kalau bank melakukan usaha ganda, melakukan usaha perbankan dan asuransi, sehingga pengawasannya dilakukan oleh lembaga yang berbeda, maka menjadi menyulitkan.

Dengan adanya OJK, maka pengawasan terhadap kegiatan perbankan yang sekaligus asuransi itu, bisa dilakukan karena terintegrasi dua kegiatan itu, termasuk kalau perbankan itu melakukan kegiatan pembiayaan. Melakukan pembiayaan misalnya kredit konsumen, padahal kredit konsumen ini mirip dengan pembiayaan konsumen yang pembiayaan konsumen pengawasnya berbeda dengan perbankan, maka ini menjadi sulit.

Oleh karena itu dengan adanya OJK, maka bisa dilakukan kedua-keduanya oleh OJK pengawasannya.

Yang kelima, pada permohonan angka ke 32, 38, dan 39, Pemohon mengatakan bahwa secara konstitusional cantolan OJK tidak jelas di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan ini beberapa waktu yang lalu, saya melihat ada sudah dari saksi yang menjelaskan tentang itu. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pendirian lembaga tinggi atau lembaga negara tidak harus menggunakan konstitusi sebagai dasar pendirian atau pembentukannya, namun bisa menggunakan undang-undang.

Dan OJK, pendiriannya didasarkan pada Undang-Undang Bank Indonesia. Yang mendasarkan pada Pasal 23D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada yang keenam, saya melihat Pemohon di angka 37 itu muncul suatu alasan bahwa mandat yuridis dalam Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia adalah sebagai planning dari IMF dan inspirasi dari

22

financial supervisory agency of United Kingdom yang dikatakan bahwa di Inggris ini FSA adalah gagal. Suatu catatan bahwa sebenarnya gagalnya di FSA di UK itu bukan karena konsepnya yang jelek atau konsepnya yang salah, sebenarnya itu konsepnya sudah benar dan bagus, hanya persoalan mengenai krisis yang ada di Inggris saat itu kurang tepat, koordinasinya kurang bagus. Dan dari sekian lembaga yang mirip dengan OJK, yang jumlahnya ratusan itu, sebenarnya yang gagal ya, baru Inggris ini.

Perlu dikatakan bahwa sebenaranya OJK keberadaannya tidak hanya ditentukan murni dari permintaan atau desakan dari IMF maupun munculnya ide-ide yang saat itu adalah awalnya pada saat pemerintahan Presiden B.J. Habibie sebagai pengganti rezim Bapak Harto. Yang sebenarnya memang Pak Habibie mempunyai satu pandangan kenapa perlu adanya suatu lembaga independent yang mengawasi bank maupun lembaga keuangan yang lain. Saat itu berdasarkan satu pemahaman pembelajaran menimba dari sistem pengawasan yang ada di Jerman yang di sana ada bank Bundesbank, Bank Sentral Jerman, pada saat itu metode yang dikenal dengan integrated dengan pendekatan twinpix. Ini sebenarnya juga bertujuan agar pengawasan itu berjalan dengan efektif karena pada masa saat itu bahwa pengawasan-pengawasan terutama di lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan nonbank itu tidak berjalan efektif. Inilah dasarnya kenapa harapannya terjadi suatu sistem integrated, sistem integrasi agar pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan yang disebut bank dengan lembaga keuangan yang nonbank, pengawasannya semuanya bisa berjalan dengan baik. Secara historis munculnya Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia ini sebenarnya bukan karena desakan IMF. IMF yang mempunyai anggota sekitar 168 negara itu hanya berperan … hanya memberikan saran yang sifatnya umum, tetapi letter of intent atau permohonan ataupun keinginan untuk membuat konsep itu sebenarnya di Indonesia itu adalah kehendak Indonesia sendiri bukan atas desakan, apalagi saat itu sebenarnya tidak ada lagi hubungan yang mengikat antara IMF dengan Indonesia, dalam artian untuk memaksa yang berupa utang piutang, bahkan saat itu setelah itu perkembangannya kita pernah terjadi bahwa untuk pengawasan bank sudah tidak lagi dilakukan oleh IMF itu. Yang ketujuh, angka dari Pemohon Nomor 40 itu menjadi satu catatan bahwa tidak ada undang-undang di bidang ekonomi yang lebih kuat antara satu dengan lainnya kecuali memiliki strata lebih tinggi mengikuti teorinya Hans Kelsen yang disebut dengan stufenbau theory atau suatu asas lex superior derogat legi inferiori atau berlandaskan suatu ketentuan umum yakni suatu asas lex specialis derogate legi generalis. Perlu diingat bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal yang disebut dengan undang-undang payung yang dapat disajikan pasal secara umum bagi undang-undang khusus di

23

bawahnya. Meskipun pernah dalam suatu prolegnas akan dibentuk rancangan Undang-Undang tentang Demokrasi Ekonomi, namun sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang kami hormati, yang kedelapan angka permohonan dari Nomor 44 bahwa isi permohonan tersebut kurang memahami perbedaan antara macro prudential dan micro prudential, meski kewenangan BI sebagian mengenai micro prudential telah diserahkan kepada OJK melalui Undang-Undang OJK, namun BI masih tetap secara konstitusional merupakan Bank Sentral Republik Indonesia berdasarkan Pasal 23D dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Yang kesembilan, permohonan angka 46 pada konsiderans mengingat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK disebutkan landasan yuridisnya adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak tepat kalau Pemohon menghubungkan dengan Pasal 33 ayat (1) karena berbeda sistem dengan OJK. Kemudian yang kesepuluh permohonan angka 51 dari Pemohon. Pemohon nampaknya belum memahami perbedaan antara stabilitas moneter dengan stabilitas sistem keuangan, dimana keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Stabilitas moneter yang dipegang oleh Bank Indonesia merupakan stabilitas mata uang untuk mengendalikan inflasi, sedangkan stabilitas sistem keuangan yang dipegang OJK merupakan stabilitas institusi dan pasar uang untuk menghindari tekanan dan pergerakan harga yang menyebabkan guncangan ekonomi, sehingga dengan adanya pemisahan antara macro dan micro prudential mengembalikan fungsi BI sebagai otoritas moneter selaku bank sentral di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kewenangan OJK tidak akan bias karena OJK berperan dalam stabilitas sistem keuangan, sedangkan BI akan fokus sebagai otoritas moneter dan stabilitas moneter. Yang kesebelas, untuk Pemohon, mengenai Pasal 37 Undang-Undang OJK yang tadi sebagian dari Ahli juga sudah menyebutkan tentang pembiayaan OJK (…)

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT Agak dipersingkat, Pak Sihabudin.

25. AHLI DARI PEMERINTAH: SIHABUDIN Ya, tinggal sedikit. OJK pembiayaannya melalui APBN dan/atau pungutan terhadap bank dan lembaga keuangan. Bahwa pungutan itu dalam ilmu ekonomi merupakan hal yang wajar dimana pungutan itu merupakan pemberian atas jasa otoritas yang telah melakukan

24

pengawasan dan pembenahan terhadap lembaga-lembaga keuangan tersebut. Apalagi sistem pungutan ini diatur dan ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh OJK sendiri yang menentukan. Ada informasi bahwa ada sekitar 100 neraga … negara yang memungut biaya untuk operasional kegiatan semacam OJK ini. Yang keduabelas, hal yang masih sumir juga adalah mengenai pertanyaan, siapa yang akan mengawasi OJK? Ini adalah klasik, ini terkait dengan independensi, tetapi sebenarnya independensinya OJK itu bukan independensi bebas sebebas-bebasnya karena masih ada tanggung jawab dan ada pihak-pihak yang mengawasi kegiatan dari OJK ini. Ini menurut saya bukan dalam artian independensi yang mengkhawatirkan menjadi super body, bukan itu. Dan yang terakhir, sebagai penutup, tanggapan saya adalah jika pengawasan yang sudah berjalan yang dilakukan oleh OJK sebagai pengawas independent ini dihentikan kira-kira beberapa saat saja, maka ini akan berpengaruh yang luar biasa karena bisa terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap uang yang diinvestasikan ataupun ditabung di dalam bank ataupun lembaga keuangan karena tidak ada pengawasan. Sebentar saja, maka akan terjadi suatu persoalan yang besar. Apalagi kalau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ini sampai dibatalkan, ini kira-kira negara lain tidak percaya terhadap Indonesia, akan mempunyai dampak yang luar biasa. Itu yang bisa kami sampaikan, demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatang yang diberikan kepada saya, oleh Majelis Hakim Konstitusi.

Selamat siang, Wassalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Pak Dr. Sihabudin. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, apakah ada pertanyaan atau klarifikasi yang akan disampaikan sehubungan dengan keterangan para Ahli yang diajukan? Atau cukup? Cukup, baik. Terima kasih. Dari Pemohon? Saya persilakan.

27. PEMOHON: AHMAD SURYONO Ada, Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT Seluruh pertanyaan disampaikan dulu, jangan satu-satu, nanti waktunya enggak cukup. Seluruh pertanyaan pada Ahli siapa, supaya bisa dikompilasi dulu, nanti dijawab sekaligus. Saya persilakan.

25

29. PEMOHON: AHMAD SURYONO Terima kasih, Yang Mulia. Ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh Ahli dan ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Ahli tertentu. Kepada seluruh Ahli, pertanyaan kami, konsideran Undang-Undang OJK … menyandarkan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33, kemudian secara spesial undang-undang ini kemudian mengutip satu undang-undang saja terkait dengan Undang-Undang BI Pasal 239 dan undang-undang pengaturan perubahannya. Kemudian secara terpisah menyebutkan Undang-Undang Sektoral di Pasal 70. Kepada seluruh Ahli, apakah secara teori hal tersebut dimungkinkan karena … kenapa saya tanyakan … dalam permohonan kami, dalam alasan permohonan disebutkan tentang asimetri kewenangan, asimetri sumber kewenangan karena sejatinya OJK ini kan, terdiri dari tiga pilar, pilar perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank, dimana selain perbankan, tidak ada yang bersumber dari Pasal 23 … Pasal 23D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kenapa saya katakan begitu? Karena Undang-Undang BI … Undang-Undang BI itu bersumber dari Pasal 23D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sedangkan Undang-Undang Sektoral tidak bersumber dari konstitusi. Pertanyaan saya, kenapa konsiderans … Undang-Undang BI begitu spesial ditempatkan di konsiderans? Kenapa tidak sebaliknya? Kenapa tidak Undang-Undang BI ditaruh di Pasal 70, dan/atau Pasal 70 Undang-Undang Sektoral dibawa semua ke konsiderans? Itu pertanyaan saya untuk seluruh Ahli. Kemudian yang kedua, kepada Ahli, Dr. Zainal Arifin.

Ahli mengatakan, wajar dan tidak ada masalah ada lembaga negara independent.

Pertanyaan saya, apakah boleh secara teori lembaga negara independent tersebut memungut, mengelola, dan menetapkan peruntukan atas anggaran-anggaran yang dipungutnya? Jika memang boleh, apakah juga diperbolehkan lembaga negara independent lainnya melakukan hal yang sama? Saya contohkan KPPU, dia juga melakukan pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha, apakah dimungkinkan penganggarannya, peruntukkan dan sebagainya, boleh mereka memungut sendiri? Begitu juga dengan KPK, Komnas HAM, KPU … KPI ya, bolehkah mereka melakukan hal yang sama seperti OJK lakukan? Kemudian, satu lagi untuk Ahli Dr. Zainal, jikalau memang prinsip pungutan dilakukan oleh OJK memang proper, memiliki nilai-nilai konstitusi, pertanyaan kami selanjutnya, apa pendapat Ahli terhadap dua kemungkinan ini? Lebih baik mana, OJK memungut langsung, mengumpulkan, kemudian menganggarkan, menggunakan, lalu melaporkan; atau OJK menghitung berapa kebutuhan pengalokasian … berapa kebutuhan dia selama setahun, laporkan kepada DPR, pungutan itu tidak langsung masuk, tetapi dia langsung masuk ke APBN, lalu

26

Menteri Keuangan sebagai bendahara negara melakukan approval terhadap kebutuhan OJK, lalu OJK beroperasi. Lebih … secara teori, menurut Saudara Ahli, lebih … mana yang lebih memiliki kekuatan teori dan norma yang lebih baik? Kepada … terakhir, kepada Ahli Dr. Sihabudin. Ahli tadi mengatakan … sempat menyebut krisis. Pertanyaan kami adalah apa perbedaan yang signifikan antara LPS dengan OJK terkait dengan krisis? Karena pada saat krisis, perbankan LPS jelas peruntukkan dan tanggung jawabnya karena dia akan mengganti uang nasabah di bank maksimal Rp2M, kalau sekarang, ya. Kalau OJK, di mana? Fungsi pertanggungjawaban krisisnya di mana? Selain fungsi koordinatif dan fungsi alarm. Selain itu, apa fungsi pertanggungjawaban OJK dalam krisis? Terakhir, kepada Dr. Sihabudin. Agak mirip dengan Dr. Zainal, penerimaan OJK itu dalam sistem ketatanegaraan apa nomenklaturnya di APBN, Bapak Ahli? Apakah dimungkinkan secara teori dan norma? Terima kasih.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pemohon. Ini empat orang Ahli sudah menyampaikan keterangan dan terutama menakut-nakuti Hakim ini. Kalau dibatalkan bisa chaos, bisa krisis. Ini Hakim ada enggak ini yang mencoba untuk … Prof. Maria? Saya silakan, Yang Mulia.

31. PEMOHON: AHMAD SURYONO Yang Mulia, mohon maaf. Masih ada satu lagi.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti dulu. Prof. Maria dulu, ya.

33. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ya, memang dari para Ahli ini semua kok, menakutkan kalau MK membatalkan atau menghapuskan OJK ya, seperti SKK Migas. Jadi, saya juga deg-degan juga, gitu ya. Tapi saya melihat, saya sudah membaca disertasi Pak Zainal Arifin Mochtar mengenai lembaga-lembaga negara yang independent ini. Permasalahannya adalah memang di Pasal 1 angka 1 itu, itu yang menurut saya ada agak bersedikit bermasalah, begitu ya, tentang lembaga negara ini atau bukan lembaga negara malahan ya, Pasal 1 angka 1 itu.

27

Prof. Erman juga mengatakan bahwa independensi dalam arti mengatur sendiri (self regulatory bodies) seperti komisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memang itu jelas sedikit berbeda perumusannya dalam undang-undang yang tiga ini, Prof, ya.

Saya membaca satu buku yang terakhir tentang perundang-undangan, over beschikking, yang terakhir, dia mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan, beschikking itu hanya ada pada pemerintah, begitu. Permasalahannya adalah kalau kita melihat pada Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu adalah lembaga-lembaga yang kalau kita lihat dari scope-nya dia adalah masuk dalam fungsi pemerintahan. Kalau kita melihat pada triaspolitika, legislatif adalah lembaga pembentuk undang-undang, eksekutif adalah lembaga penyelenggara undang-undang itu atau pelaksana undang-undang itu, maka kalau ada komisi-komisi ini yang diatur di dalam undang-undang, maka sebetulnya dia adalah masuk di dalam fungsi pemerintahan, apakah dia independent atau mandiri itu dalam undang-undangnya.

Tapi kalau saya melihat di sini dalam paparannya Prof. Erman di sini dikatakan bahwa namun OJK tetap menyusun laporan kegiatan dan kemudian OJK tidak berada di bawah otoritas lain atau tidak menjadi bagian dari pemerintah. Mungkin kalau tidak menjadi bagian ya, tapi apakah itu fungsinya fungsi pemerintahan, itu yang saya pertanyakan, Prof. Karena dikatakan kalau perundang-undangan itu tidak boleh diswastanisasikan, tidak boleh diberikan kepada swasta. Kalau dia menjadi pada bagian pemerintahan atau fungsi eksekutif, ya begitu. Jadi, ini yang saya pertanyakan.

Saya agak melihat di sini kalau kemudian OJK membuat peraturan OJK dan peraturan OJK itu bertentangan dengan peraturan PBI atau bahkan peraturan menteri keuangan, maka mana yang kemudian harus diacu atau mana yang harus dinomorsatukan, begitu? Karena saya melihat karena OJK ini dari BI dulunya dan kemudian sekarang dipisahkan dengan undang-undang tersendiri, maka tentu ada peraturan PBI yang mungkin berkaitan dengan peraturan OJK. Nah, untuk ini saya juga mohon kepada OJK memberikan kami salah satu contoh peraturan OJK supaya kita bisa melihat itu ya, sehingga apakah ini adakah persamaan atau perbedaan yang tegas. Kalau perbedaan saya rasa tadi dikatakan mungkin ada perbedaan yang tegas antara Bank Indonesia dan OJK. Tapi apakah ada persamaan? Atau kalau ada perbedaan di dalam peraturan, itu kemudian mana yang diutamakan, ya?

Kemudian, saya agak heran dengan Pak Zainal di sini. Pak Zainal itu kan, biasanya kan, ber … apa … berkecimpung dalam bidang korupsi, di pukat, begitu. Alergi dengan pungutan, tapi kenapa di sini pungutan boleh begitu lho, ya. Apakah pungutan ini seperti tadi Pemohon juga dikatakan, apakah boleh lembaga-lembaga yang lain itu juga menarik

28

pungutan dengan membuat aturan-aturan sendiri? Dan yang saya pertanyakan adalah OJK ini tidak hanya diberikan kewenangan regulasi, tapi juga pengawasan dan penegakan. Kalau tiga-tiganya dalam satu lembaga, bagaimana kalau salah satu itu mesti di … ya, regulasinya dia bisa membuat regulasi dengan pungutan-pungutan itu. Tapi pengawasan dan penegakannya bagaimana?

Selama ini kita selalu melihat bahwa tidak boleh yang membuat regulasi itu juga kemudian mengawasi dan menegakkan sekaligus, begitu. Tapi di sini OJK tadi dikatakan masuk di dalam satu kewenangan OJK itu. Saya tidak tahu apakah ini kemudian siapa yang menjawab karena kalau saya melihat, apakah mungkin OJK ini sebetulnya adalah lembaga di dalam jalurnya pemerintahan, tapi dia memberikan … menjadi suatu lembaga yang bersifat mandiri atau independent, sehingga untuk urusan-urusan itu mereka kerjakan sendiri. Tapi kalau saya melihat dari paparannya Prof. Erman, memang di sini OJK itu harus tetap memberikan laporan keuangan tahunan serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau akuntan publik.

Jadi, kayaknya di sini apakah betul lembaga ini lepas sekaligus dari lembaga-lembaga negara atau lembaga pemerintahan karena saya menganggap bahwa sekarang ini semua orang menyebutkan semua lembaga adalah lembaga negara. Tapi kalau saya mengatakan lembaga-lembaga yang melaksanakan undang-undang itu sebetulnya bukan lembaga negara yang betul, tapi dia adalah menyangkut kewenangan-kewenangan pemerintahan. Itu yang mungkin dari Pasal 1 angka 1-nya itu yang kemudian menimbulkan suatu penafsiran yang bagi saya itu tidak mudah untuk menerima karena orang mengatakan apa pun namanya ya, lembaga negara itu apa pun namanya, begitu, tapi dilihat dari fungsi-fungsi yang ada dalam undang-undangnya itu. Nah, ini yang saya justru melihat bahwa bagaimana suatu lembaga yang independent dan sebetulnya tidak ada campur tangan dari pihak mana pun, begitu.

Kalau saya melihat di dalam over beschikking ini ada yang namanya lembaga selbstandig (suara tidak terdengar jelas) organ. Jadi, lembaga pemerintah tapi dia mandiri. Dia … apakah itu … apakah itu yang sama yang dijelaskan atau di … apa … dituliskan, saya agak melihat dari disertasi yang saya baca, kayaknya mungkin ada kemiripan, tapi apakah bestuur itu sama dengan staat. Saya selalu mengatakan staat organ dan bestuur organ, begitu, lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Apakah ini sama? Tapi kemudian dalam perumusan dalam undang-undang yang berbeda. Saya rasa saya itu, Pak.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Dari sayap kanan, masih? Oh, Yang Mulia, Pak Patrialis. Nanti berikutnya dari sayap kiri, Yang Mulia Pak Fadlil dan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, saya persilakan.

29

35. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Ketua Yang Mulia. Saya ke Pak Erman Rajagukguk, tadi dikatakan bahwa meskipun OJK ini adalah sebagai suatu lembaga yang independent, tapi juga tidak terlepas dari pemerintah karena memang merupakan bagian dari pemerintah.

Yang saya ingin perdalam itu adalah di dalam Pasal 66, Pak Erman, ayat (2). Di sini dinyatakan bahwa Bank Indonesia, menteri keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal, dan lembaga keuangan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada OJK. Jadi, ke depan Bank Indonesia bahkan menteri keuangan, pemerintah itu melaporkan, ya melaporkan seluruh tugas dan kewenangannya kepada OJK. Artinya kan, OJK berada pada posisi yang melebihi pada posisi pemerintahan tadi. Saya ingin penjelasan itu, Pak. Terima kasih.

36. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Pertanyaan saya yang pertama untuk Ahli Prof. Erman, tadi menyebutkan dengan mengaitkan independensi OJK ini dikaitkan dengan check and balances system. Itu saya mohon Prof. Erman menjelaskan konkretnya seperti apa check and balances OJK itu dan juga barangkali selain konkretnya itu juga terkait dengan lembaga apa? Kalau tadi soal state organ dengan bestuurs organ itu berbeda, sedang ini lembaga ini tidak pada … tidak pada bestuur atau pada state, lalu apakah dengan komisi yang lainnya lagi yang komisi apa, misalnya begitu. Itu baru satu soal, ya karena check and balances itu dikonstruksikan pada satu lembaga yang tatarannya itu sama, gitu, sederajat. Kalau ini dikaitkan dengan posisinya yang oleh Pak Zainal tadi dikonstruksikan tidak pada pemerintahan, lalu kalau dikaitkan dengan lembaga pemerintahan check and balances-nya itu sejajarkah dia dengan … dengan … apa namanya … lembaga pemerintahan yang ada? Kalau dikaitkan check and balances-nya itu dengan state organ yang lain, posisinya sejajar dengan yang mana, gitu? Ini satu hal yang … yang dari konstruksi check and balances sendiri memang perlu jelas untuk pengambilan keputusan supaya ketakutan saya menjadi berkurang setelah ada penjelasan-penjelasan yang pada umumnya menakutkan. Kemudian yang kedu … kedua adalah masih ingin melanjutkan, agak mirip dengan Pemohon. Bahwa keuangan … sistem keuangan yang … yang dihubungkan dengan … apa namanya … kata dan/atau satu pihak APBN, dan satu pihak boleh memungut, begitu ya. Itu kalau tadi, kalau enggak salah tangkap saya, Mas Zainal itu menyatakan, “Ini kan, untuk pertama kalinya saja ketika mau take off, gitu barangkali, negara perlu men-support, gitu.”

30

Bagaimana kalau sudah jalan, sedang ketentuannya tidak seperti itu. Ketentuannya itu, ya APBN dan/atau pungutan. Apakah nanti berkurang atau hilang sama sekali? Berkurang atau hilangnya sama sekali APBN itu didasarkan pada apa? Kalau kemudian yang lebih menonjol pungutannya, maka pungutan-pungutan itu, rasionalitasnya itu pertama constitutionality-nya itu atas dasar apa? Lalu secara teknis barangkali bersarannya ditentukan atas dasar apa? Karena saya mendengar tadi ada jutaan begitu.

Kalau Mahkamah Agung karena saya berasal dari Mahkamah Agung agak jelas. Orang memanggil itu biasanya ditentukan biaya panggilan oleh pengadilan itu dengan mengacu pada keputusan gubernur tentang ongkos transportasi umum yang berlaku di daerah itu.

Lah, kalau ini dasarnya apa? Jarak misalnya, jarak kemudian dan lain-lain yang terkait dengan ongkos itu, itu biasanya ketentuannya sebagai ketua pengadilan saya dulu menentukannya begitu. Melihat dulu … apa … referensi yang berlaku untuk kepantasannya itu. Lah, kalau OJK lalu kepantasannya apa? Ini kan, orang yang mengelola duit semua, begitu, ya. Itu barangkali sedikit kepada Mas Zainal itu bisa dijelaskan.

Jadi, intinya … apa … apa ya, ini APBN itu ketika mau take off saja? Dan kalau sudah … kalau … kalau ya, lalu pasal itu maknanya bagaimana? Kemudian yang kedua, soal rasionalitas pungutan itu dasar hukumnya secara konstitusional, maupun dasar-dasar teknisnya. Terima kasih atas perhatian Para Ahli.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya, Yang Mulia Dr. Wahiduddin, saya persilakan.

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Yang Mulia. Minta kepada Ahli Dr. Zainal Arifin bahwa dalam idealnya sebuah lembaga pengawas itu disebut independent apabila pertama, independent alat ukurnya di bidang regulasi. Yang kedua supervisi, ini yang intinya. Nah, yang ketiga dalam institusi, dan yang keempat anggaran.

Independensi di bidang regulasi ini dan juga termasuk supervisi itu juga akan dipengaruhi juga oleh independensinya di dalam institusi dan anggaran. Di dalam bidang regulasi, OJK ini diberikan kewenangan membuat dan menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan pengawasan di bidang industri keuangan. Instrumennya adalah peraturan pemerintah dan sudah banyak peraturan OJK yang semuanya itu diundangkan dalam Lembaran Negara dan juga Berita Negara. Dalam perjalanannya sudah ada PP dan sekarang sudah banyak peraturan OJK, dan bahkan sudah muncul keluhan yang mungkin dalam

31

tanda kutip terhadap ketentuan-ketentuan pungutan di dalam peraturan OJK itu.

Nah, dapatkah diantisipasi dari peraturan-peraturan itu nanti atau yang sudah ada itu ada dua dampak. Pertama, pengawas ini dapat menjadi curiga yang berlebihan terhadap industri jasa keuangan, sehingga pengaturannya itu over regulated, ya karena ingin diawasi sedemikian, sehingga aturannya sedemikian ketat tanpa perhitungan biaya yang rasional, dan ini mungkin yang sekarang mungkin dikeluhkan oleh para jasa industri keuangan terhadap peraturan-peraturan OJK yang sudah keluar.

Atau yang kedua, OJK ini sebagai regulator dipengaruhi oleh industri keuangan karena dia memungut dari sana, dapat dari sana, sehingga akan membalik yang selama ini kita ingin akuntabilitas substantif OJK itu untuk menjadi kepentingan publik dan konsumen, nanti beralih menjadi kepentingan industri jasa keuangan itu.

Nah, ini bagaimana menghindar? Nampaknya gejala yang sekarang diresahkan oleh industri jasa keuangan dengan adanya peraturan OJK itu yang pertama tadi sudah dirasakan ini over regulated dan merasa … apa ... ada beban sebab kalau peraturan pemerintah tentu ya, sekarang akan masuk dalam program legislasi PP dan perpres, tidak hanya program legislasi nasional ke depan di peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tapi yang peraturan OJK ini bagaimana ketentuan dan keterbukaannya? Padahal dia jenis peraturan perundang-undangan, salah satu asasnya adalah keterbukaan, partisipasi masyarakat. Nah, ini yang nampaknya dikeluhkan sekarang ini.

Terima kasih.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Saya ada tambahan sedikit ini. Yang pertama ke Pak Dr. Zainal ini dan juga nanti dari OJK sebagai Pihak Terkait, nanti pada waktunya secara tertulis mungkin tambahan keterangan kepada kita.

Pertanyaan saya pada Pak Zainal, apakah independensi OJK itu sampai diperlukan sistem penggajian dan kepegawaian yang independent yang ditentukan oleh OJK sendiri? Karena semua lembaga Mahkamah Konstitusi pun sebagai lembaga yang independent, imparsial, itu gajinya ditentukan oleh PP. MA juga ditentukan oleh PP, padahal kita itu independensinya ditentukan bukan oleh undang-undang lho, oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. KPK, komisi-komisi independent yang lain penggajiannya semuanya ditentukan melalui keppres atau melalui PP. Nah, ini OJK sistem penggajian dan sistem kepegawaiannya.

Begitu juga tadi sistem kepegawaian, independensi Mahkamah Konstitusi supporting kepegawaiannya itu PNS, penggajian,

32

rekruitmennya, semuanya ditentukan by design yang sama dengan struktur ketatanegaraan yang lain birokrasi. Lah, ini Pemohon itu juga menyinggung masalah efisiensi, efektivitas, itu menyangkut itu juga karena di dalam OJK kalau tidak salah, di dalam permohonan disebutkan itu semuanya ditentukan melalui by regulation oleh OJK sendiri.

Nah, apakah independensinya itu sampai demikian? Padahal kalau kita lihat MK pun di dalam Undang-Undang MK di Pasal 186 kalau enggak salah ya, Pak Patrialis, Pasal 86? Pasal 86 itu juga ditentukan, “Untuk kelancaran tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, boleh membuat aturan sendiri.”

Berarti kalau begitu kita buat Hakim ini gajinya Rp1miliar per bulan, bisa saja kan, membuat aturan begitu, tapi kan itu enggak. Kita ditentukan by design oleh struktur ketatanegaraan yang ada melalui PP. Pegawainya juga kita merekruitnya menggunakan selalu konsultasi dengan menpan, sangat tergantung dan itu juga tidak mempengaruhi independensi. Nah, ini … itu yang pertama. Kemudian karena ini tadi saya sebelum memberikan kesempatan kepada Hakim, saya kok, ini Para Ahli ini dalam bahasa Jawa itu “genderuwoni” Hakim ini, menakut-nakuti Hakim jangan sampai membatalkan atau menganulir undang-undang ini tadi, chaos, krisis. Pak Maru itu tadi chaos, medeni banget itu bahasa Jawanya.

Dan saya mengatakan begini … saya mau tanya, apakah itu tadi berdasarkan asumsi ataukah berdasarkan patut diduga, atau dapat diduga kalau ini dibatalkan oleh MK bisa menimbulkan krisis karena kalau hanya asumsi dan patut diduga, maka untuk kepastian kita itu juga membutuhkan keterangan dari pihak independent. Apakah itu dari aspek hukum, apakah itu dari aspek ekonomi, betul-betul kita supaya mengambil putusannya nanti form betul. Itu kita nanti bisa saja mengambil … mengundang ahli independent untuk bisa memberikan keterangan kepada kita kalau ternyata OJK banyak mudaratnya daripada maslahatnya seperti yang disampaikan oleh Pemohon. Kita harus mendapat keterangan yang bersifat independent, itu. Nah, ini asumsi atau patut diduga atau apa? Ataukah Para Ahli juga sudah berkeyakinan betul-betul didasarkan pada pemahaman empirik, penelitian? Kalau ini sampai dibatalkan oleh Mahkamah bisa berakibat chaos, berakibat krisis, atau bisa lari investor semuanya. Ini berdasarkan apa? Itu supaya bisa dijelaskan kepada kita karena kalau kita kurang yakin, saya kira Hakim nanti akan mengundang ahli independent dari bidang ekonomi daripada bidang pasar modal karena ini sangat penting untuk kepentingan negara dan bangsa. Saya persilakan, ini waktunya mungkin … lho, masih ada lagi? Pemohon, ya. Masih ada waktu.

33

40. PEMOHON: SALAMUDDIN Singkat saja.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau Pemohon kalau itu sudah tercover dari pertanyaan Hakim, masih ada?

42. PEMOHON: SALAMUDDIN Belum, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih ada?

44. PEMOHON: SALAMUDDIN

Ya.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lebih menggigit?

46. PEMOHON: SALAMUDDIN

Ya.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya persilakan, satu-dua menit.

48. PEMOHON: SALAMUDDIN Ya, jadi tiga pertanyaan, singkat sekali. Satu tadi soal substansi ya. Ya, mungkin pertanyaan saya ajukan ke semua Ahli, tentang … dari penjelasan tadi saya menangkap kesimpulan bahwa memang OJK ini adalah non-governmental, nonpemerintah ya, bukan pemerintahan. Nah, menurut Para Ahli, apakah dengan posisi seperti ini, di mana kaitannya dengan konstitusi kita dengan pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 tentang kekuasaan negara untuk mengontrol, mengatur, menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ini penting sekali untuk …

34

untuk dijawab karena tadi kesimpulannya adalah non-governmental (bukan pemerintahan). Yang kedua, ini tentang posisi OJK di dalam struktur kelembagaan negara kita. Tentang penjelasan bahwa dia sebagai lembaga independent tadi saya bisa tangkap. Tetapi saya mau sampaikan bahwa posisi ini tidak sama di semua negara. Di semua negara, OJK itu ada yang di bawah bank sentral, ada yang di bawah Departemen Kementerian Keuangan, dan seterusnya, ya. Jadi karena kita kebetulan meniru bentuk yang ada di Inggris yang gagal itu, maka ini akan punya konsekuensi luas terhadap kalau terjadi misalnya krisis keuangan karena di Undang-Undang OJK tidak ada protokol krisisnya. Lalu kemudian jika terjadi krisis keuangan, ini ternyata kalau penjelasan tadi Prof. apa namanya … Erman, itu lari ke pemerintah lagi, lari ke komite stabilitas sektor keuangan yang ada di bawah Departemen Kementerian Keuangan. Nah, kalau begitu, di mana urgensi keberadaan OJK ini dalam … dalam konteks krisisnya di mana? Untuk apa? Ada itu untuk apa?

Nah, lalu kemudian soal yang ketiga adalah soal pungutan. Ini tidak bisa disamakan denga LPS karena LPS itu bank deposit, ya. Dia itu punya tanggung jawab … kalau terjadi krisis, dia punya tanggung jawab untuk menjamin nasabah pada tingkat tabungan tertentu. Tapi OJK bukan, bukan. Pungutan dia itu bukan bank deposit, bukan insurance deposit juga ke dalam itu. Jadi, tidak bisa disamakan ini anggaran yang semata-mata hanya untuk membiayai operasional dia dan ingat, dipungut itu bukan karena jasa dia, jasa dari perbankan, tapi didasarkan pada satuan tertentu dan kebetulan kita dengar didasarkan pada aset perbankan dan lembaga keuangan. Ini menurut saya sudah luar biasa, ya. Di luar sesuatu yang saya pahami dalam konteks pungutan pajak dan seterusnya. Nah, yang terakhir (…)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dipersingkat, Mas.

50. PEMOHON: SALAMUDDIN Yang terakhir, yang terakhir … kalau Yang Mulia tadi menanyakan gaji, saya menanyakan (suara tidak terdengar jelas) belanja publiknya, apakah ada tanggung jawab dia untuk memenuhi segala macam peraturan pemerintah tentang tender, tentang segala macam dari belanja dia. Kalau dia memungut, itu angkanya bisa sampai Rp5triliun, Rp6triliun, bagaimana mereka membelanjakannya? Dalam konteks, independensinya tadi, dalam konteks fungsi pengawasannya, dan seterusnya.

35

Saya meminta Ahli untuk menjelaskan hal itu. Terima kasih.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Ini banyak pertanyaan, tapi waktunya kita akan bersidang lagi pada pukul 13.30 WIB. Jadi, ada waktu istirahat. Jadi, clue-nya saja disampaikan secara lisan dan kami mohon kesediaannya untuk keterangan secara tertulis, gitu. Ini waktunya kami persilakan masing-masing bisa 3,5 menit atau 4 menit saja. Dipersingkat. Jadi, clue-nya saja, nanti keterangan yang tertulis. Saya persilakan. Dari siapa dulu? Prof. Erman mungkin. Saya persilakan.

52. AHLI DARI PEMERINTAH: ERMAN RAJAGUKGUK Majelis Yang Mulia, saya coba menjawabnya secara lisan, tetapi nanti saya sampaikan jawaban yang tertulis lebih terperinci. Check and balance artinya bukan lembaga yang memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Sebebas-bebasnya, bukan. Independensi dalam mengatur sendiri, seperti komite lain saya katakan itu, tetapi tidak … tidak sebebas-bebasnya. Yang dikhawatirkan itu adalah apa sebebas-bebasnya? Tidak. Karena dia harus independent itu tetap wajib menyusun laporan kegiatan secara berkala dan melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai forum tertinggi di Republik ini. Dan OJK harus tetap memberikan laporan keuangan tahunannya serta diaudit oleh BPK dan kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh BPK. Jadi, tidak sebebas-bebasnya, ada batas-batasnya. Dia mengikuti rule yang ada di negara ini. Itu yang pertama. Yang lainnya, nanti akan saya sampaikan secara tertulis karena pertanyaannya tidak satu saja. Menurut saya juga ini bukan lembaga negara, tetapi apakah itu fungsi pemerintahan? Tidak juga. Menurut pendapat saya, OJK bukan fungsi pemerintahan, tetapi nanti saya sampaikan secara tertulis, Yang Mulia. Demikian, jawaban saya.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Berikutnya, Pak Arifin.

54. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR Baik. Saya diberondong sekitar 12 pertanyaan dan saya diberikan waktu 3,5 menit (…)

36

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

56. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR Rasanya sedikit mustahil. Tapi saya mulai dari yang pertama, soal konsiderans. Kalau saya memilih konsiderans, mungkin ini soal kemalasan legislasi saja. Coba silakan kita bandingkan dengan undang-undang lain, silakan Anda buka Undang-Undang KPK, misalnya. Konsideransnya sangat tidak lengkap, hanya mencantumkan Pasal 5 dan Pasal 20, selesai. Silakan buka berbagai pasal lain. Menurut saya, ini adalah potret dari … apa … kemalasan legislasi. Tapi kalau kemudian itu dijadikan landasan untuk menghancurkan undang-undangnya, menurut saya di mana nilai kegunaannya, gitu. Apa … doelmatigheid-nya kemudian tiba-tiba menjadi hilang begitu saja. Perumusan yang sekian lama, hanya kemudian dibatalkan oleh satu konsiderans yang menurut saya hanya kecelakaan. Karena memang kebanyakan ini tidak dibaca lagi konsiderans kalau penyusunan undang-undang, kebanyakan ex officio saja kan, langsung Pasal 5, Pasal 3 … Pasal 20, bla, bla, dan lain sebagainya. Yang kedua. Wajar tidak kalau ada lembaga negara boleh memungut? Mungkin yang kemudian ada kesan tadi, sekaligus pertanyaan Prof. Farida bicara soal pungut. Mungkin karena bahasanya pungutan itu. Jadi, seakan-akan liar, tidak benar. Padahal, sebenarnya kalau dibacanya … karena soalnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memang cuma mengatur dua: pajak, pungutan. Kalau misalnya dibacanya pungutan itu menjadi suatu hal yang wajar, misalnya dianggap sebagai biaya kan, tidak ada masalah? Pungutan ini kan, seakan-akan haram, padahal tidak haram. Kalau misalnya lembaga negara independent boleh, Anda lihat undang-undangnya.

KPPU, apakah ada undang-undang yang mengatur bahwa dia boleh memungut? Enggak ada. Tapi kalau di sini boleh karena ada Pasal 34-nya. Kan, kita buka undang-undangnya saja, buka aturannya.

Buka KPK, KPK enggak ada. Ya, jelas karena enggak ada undang-undangnya mengatur soal pungutan.

KPI boleh memungut? Enggak boleh. Kenapa? Ya, tidak ada undang-undangn yang mengatur.

Kalau ini kan, ada. Jadi, apakah lembaga negara independent boleh? Bukan soal lembaga negara independent boleh atau tidak, tapi bacalah kewenangannya. Kalau kewenangannya disematkan kewenangan untuk memungut, ya berarti dia boleh. Cuma memang bahasa pungutan ini kadang-kadang agak anu, membuat orang, “Oh, pungutan, agak ngeri, liar, tidak … tidak koruptif … agak koruptif.”

37

Menurut saya tidak, ini karena persoalan biaya. Ini dianggap sebagai biaya. Dan kalau lembaga negara diperbolehkan untuk itu, ya seharusnya boleh, dong. Mari dibaca baik-baik bunyi undang-undangnya, undang-undangnya membolehkan atau tidak? Soal … soal apakah OJK harusnya dikumpulkan, langsung bisa digunakan atau tidak, itu persoalan teknis, menurut saya. Itu persoalan yang seharusnya diatur bukan di dalam … bukan … ya, silakan melihat ke aturan yang lebih jelas, peraturan menteri keuangan, PP PNBP, bagaimana metode pengaturan yang sesungguhnya? Apakah boleh diambil, langsung dia gunakan? Ataukah boleh diambil, lalu kemudian dikumpulkan dulu dalam PNBP, baru kemudian disalurkan? Itu adalah persoalan teknis yang bukan merupakan bagian yang ingin saya bicarakan karena kapasitas saya menjawab adalah apakah boleh memungut atau tidak? Yang menurut saya boleh karena undang-undangnya yang mengatakan boleh, apalagi pembiayaannya memang soal in between antara APBN atau … atau melalui pungutan. Nah, soal bagaimana teknis memungutnya? Silakan aturan yang lebih lanjut yang mengaturnya, silakan … bagaimana penggunaannya? Apakah harus diambil dulu lalu ditarik itu soal yang bisa dipikirkan kemudian, dan itu pun berlanjut barangkali pertanyaan beberapa pertanyaan tadi. Misalnya apakah … karena pada faktanya peraturan OJK itu melakukan beberapa over regulated, bla,bla dan lain sebagainya. Silakan jewer peraturan OJK-nya menurut saya. Mari sekarang kita hajar peraturan OJK-nya. “OJK, tidak boleh anda melakukan seperti itu! Anda tidak boleh menyusun peraturan OJK yang membebani!”

Makanya saya tadi kutip beberapa standar open legal policy yang dimuat oleh Putusan MK Nomor 26 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa kalaupun itu open legal policy, dia tetap harus sesuai dengan moralitas, ya kan? Dia tetap harus rasional jangan irasional memungut, misalnya tiba-tiba hanya biaya pendaftaran misalnya Rp100miliar kan, itu irasionalitas itu tentu rasionalitas tetap harus di … dipertimbangkan, tetapi kalaupun karena saya tidak paham, ya, saya tidak membaca seluruh peraturan OJK, kalaupun OJK melakukan kesalahan seperti itu, mari kita jewer OJK-nya, larang dia untuk melakukan itu, tetapi bukan berarti harus membubarkan OJK-nya. Itu kan, 2 logika yang jauh sekali menurut saya. Bahwa OJK melakukan praktik yang keliru, tidak serta merta mengatakan bahwa OJK harus dibubarkan karena undang-undang mengaturnya begitu. Kalau OJK … ya, silakan kemudian kita atur. Nah, pertanyaan dari Prof. Maria menurut saya yang paling menarik. Apakah peraturan OJK itu mau ditaruh setingkat apa? Kalau saya begini, Prof. Apakah misalnya peraturan OJK itu bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia, lalu kemudian mana yang akan dipakai? Kalau saya melihat mari kita melacak pada kewenangannya.

38

Yang pertama, jadi siapa yang punya kewenangan untuk mengatur itu? Kalau peraturannya … kalau kewenangannya itu disematkan pada OJK ya, berarti peraturan OJK yang harus kita lihat.

Kalau peraturannya itu disematkan kewenangannya, biliknya itu berada pada pemerintah menteri keuangan, maka kita harus mengacu pada paraturan menteri keuangan. Namun pernyataan … pertanyaan yang paling menarik memang, dia akan ditaruh setingkat apa peraturan OJK ini? Saya pribadi Prof., dalam disertasi saya mengatakan bahwa memang agak membingungkan akan ditaruh setingkat apa? Ada yang mengatakan bahwa seharusnya setingkat PP karena dia adalah bagian dari lembaga negara yang sebenarnya sederajat katanya semua lembaga negara, lalu itu menjalankan undang-undang. Walaupun itu sendiri saya mengatakan ini agak sulit, sebaiknya tidak setingkat PP, barangkali lebih setingkat perpres walaupun ada lagi berdebatannya. Saya ingat betul perdebatan saya dengan Prof. Denny Indrayana soal itu. Apakah akan ditaruh PP atau setara perpres? Tapi perlu dipikirkan memang menurut saya dan Prof. Maria tentu merupakan satu Ahli yang sangat luar biasa tentu ini, saya tidak bermaksud menggarami air laut tentunya, untuk mengatakan bahwa bagaimana semestinya, tetapi memang harus ada pertimbangan detail. Peraturan-peraturan lembaga negara independent ini selanjutnya akan ditaruh setingkat apa? Karena itu penting, Pak. Itu penting menurut saya, Hakim Yang Mulia. Peraturan negara independent apakah akan setingkat dengan PP ataukah dia setingkat dengan perpres karena dia juga berfungsi menjalankan undang-undang sebagaimana semestinya seperti yang kemudian diperintahkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Kembali pertanyaan yang keenam tadi sungut … pungutan boleh atau tidak, saya pikir saya sudah menjawabnya. Pungutan boleh atau tidak mungkin karena bahasanya soal pungutan itu. Saya lebih … Prof. Maria barangkali, saya orang yang akan mengatakan pungutan pasti diperbolehkan sepanjang cara memungutnya benar dan pelaporannya benar. Saya tentu menerima Mahkamah Agung melakukan pungutan pembiayaan perkara sepanjang memungutnya cara yang benar, lalu kemudian membiayakan … transparansi penggunaan dananya ada, jadi pembelanjaannya ada. Nah, itu yang harus kita tuntut pada OJK. Apakah ketika dia menyusun peraturan OJK yang memungut ini, apakah sudah benar, apakah dibi … dengan ada pertimbangan-pertimbangan, persis yang dikatakan Hakim Yang Mulia Fadlil Sumadi, apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang masuk di dalamnya, misalnya kalau biaya ini segini, itu karena dihitung berdasarkan ini, nah, itu yang barangkali harus kita lihat. Nah, tapi lagi-lagi bukan di wilayah … bukan di wilayah persidangan yang terhormat Mahkamah Konstitusi ini karena itu bicara soal materi muatan yang ada di peraturan OJK. Tapi saya setuju pada hakikatnya bahwa perumusan peraturan OJK pun itu harus

39

melakukan apa yang dikatakan dengan Pak Wahiduddin Adams tadi bahwa ada namanya standar yang namanya transparansi, ada namanya standar aspirasi masyarakat supaya masyarakat tahu, pelaku usaha tahu, tidak ujug-ujug tiba-tiba keluar pungutan bahwa Anda harus membayar sekitar berapa miliar bla, bla dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip itu saya pikir tetap harus dijalankan oleh pembentukan … lembaga pembentukan peraturan … apa … peraturan pelaksana dari OJK.

Berikutnya soal pengawasan memang ini menarik karena (…)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT Agak dipersingkat, Pak.

58. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR Saya … nanti akan saya sambungkan dengan (…)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti, ya.

60. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR Karena saya … ini baru pertanyaan ketujuh, Yang Mulia (…)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti tertulis.

62. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR Sedangkan saya … siap, nanti saya tambahkan (…)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pemerintah tanggung jawab untuk membiayai yang tertulis itu.

64. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR Pengawasan dan …. saya tambahkan sedikit barangkali 1 sampai 2 menit yang penting-penting saja. Soal pengawasan, memang lembaga negara independent itu selalu dipertanyakan soal siapa yang akan mengawasi. Itu ditulis oleh Mauro Cappeletti dengan bagus. Who will watch the watcher? Siapa sih yang akan mengawasi pengawas? Kalau

40

kita mengatakan bahwa pengawas ini harus lagi ada yang mengawasi, maka logika itu tidak akan berhenti sampai kiamat. Ini diawasi ini, ini diawasi ini, diawasi, maka yang dilakukan untuk lembaga negara independent itu adalah dibuatkan sistem pengawasannya secara internal. Bukan internal banget, tapi dia dibuat mekanisme. Misalnya seperti di KPK, dibuatlah mekanisme bahwa pelanggaran yang dilakukan ini akan dilakukan oleh pimpinan.

Tapi kalau pelanggaran yang melibatkan pimpinan, kemudian dilakukan oleh dewan kehormatan, majelis kehormatan … dewan kehormatan yang itu melibatkan publik bla, bla, bla, dan sebagainya. Nah, ini yang harus dilihat dari soal independensi, bla, bla, bla, dan lain sebagainya terhadap OJK. Mari kita bangun prinsip bahwa publik bisa terlibat, tetapi tidak mengatakan bahwa sebuah lembaga pengawas harus kemudian diawasi juga.

Satu lagi dalam kaitan dengan pertanyaan tadi, dalam kaitan dengan disertasi saya khususnya pertanyaan dari Ketua … apa … Prof. Arief Hidayat. Dalam disertasi, saya tuliskan bahwa memang paling ideal menurut saya sistem keuangan dan anggaran termasuk protokoler termasuk … bukan protokoler, termasuk soal pegawainya, itu lembaga negara independent seharusnya punya rezim pengaturan sendiri. Tidak mungkin boleh disamakan karena pada faktanya, dari yang saya teliti lembaga negara independent banyak sekali yang kemudian diganggu independensinya oleh karena disusupi dengan kepentingan pemerintah, misalnya di KPU. Keluhan terbesar KPU adalah mereka tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi itu. Kenapa? Karena sebagian besar pegawainya itu adalah pegawai pemerintah yang kemudian tidak mampu bekerja memenuhi tuntutan-tuntutan tersendiri.

Khusus soal penggajian, barangkali menarik untuk membuka penggajiannya KPK. KPK itu penggajiannya tersendiri, dia tidak ikut secara 100% ke dalam sistem yang dibangun oleh Kementerian Keuangan, dia hanya menggunakan kalau enggak salah surat ke menteri keuangan. Saya malah mengatakan, walaupun itu malah keliru secara aturan karena hanya melalui surat menteri keuangan, tapi yang paling benar adalah itu. Soal penggajian lembaga negara independent, itu seharusnya mengikuti polanya sendiri yang kalau di KPK itu seorang penyidik muda, tamatan baru, itu bisa sampai Rp17.000.000,00-an per month dan menurut saya itu yang lebih benar karena bisa menghitung tingkat risiko, tingkat ini, tingkatan tantangan kerja, tingkat … yang kemudian bisa dituangkan ke dalam rumusan berapa jumlah gaji yang benar.

Nah, kalau OJK … saya … silakan dipertimbangkan, tapi menurut saya seharusnya pola penggajian yang benar seperti itu. Kalau memang selama ini PNS yang rendah gajinya, menurut saya yang salah adalah PNS-nya, kenapa terlalu rendah gajinya. Seharusnya itulah yang di-upgrade untuk mengikuti.

41

Pertanyaan lagi tadi misalnya, kok Mahkamah Konstitusi tidak … menurut saya juga Mahkamah Konstitusi yang keliru, kenapa tidak membuat mekanismenya sendiri yang seharusnya bisa melalui … kalau KPK saja bisa melalui surat menteri keuangan dan menurut saya itu lebih benar secara konseptual karena kemudian pembiayaannya jauh lebih benar, ya saya mengatakan bahwa independensi di situ. Terakhir satu lagi, Yang Mulia, ada kekeliruan mendasar. Orang sering mengatakan termasuk yang dikatakan Pemohon tadi karena bukan tugas, maka dia mengatakan non government, seakan-akan OJK itu setara dengan NGO, bukan. Ekstra eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu tidak berarti dia bukan bagian dari negara, Dia tetap bagian dari negara, cuma seperti yang saya kutip tadi secara teori, dia adalah pelaku cabang kekuasaan keempat yang memang tidak lazim bagi orang yang membacanya literatur lama. Literatur lama yang mengatakan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, semua hanya menyelenggarakan fungsi itu, menurut saya adalah cara pandang lama yang tidak lagi bisa disematkan pada republik ini sekarang karena pada faktanya banyak sekali lembaga negara independent yang tidak mungkin mustahil dimasukkan kepada cabang eksekutif atau dimasukkan ke cabang legislatif.

Makanya tadi saya mungkin berbeda pendapat juga dengan Prof. Maria Yang Mulia, saya mengatakan bahwa tidak tepat OJK ditaruh di bawah eksekutif karena begini, yang … dari disertasi saya, saya tuliskan bahwa lembaga negara itu ada dua, ada lembaga negara independent di luar dari eksekutif, legislatif, yudikatif, ada lembaga negara dalam bentuk lembaga pemerintah, cirinya beda sekali. Salah satu ciri yang membedakan lembaga pemerintah itu adalah pemerintah punya cawe-cawe yang kuat terhadap dia. Dia bisa mencabut … mencabut orang seenaknya, dia bisa mengganti seenaknya, dia bisa memberhentikan orang seenaknya. Itulah ciri lembaga pemerintah yang merupakan masih di bawah pemerintah. Contohnya, berbagai lembaga-lembaga yang itu masih di bawah ketiak presiden. Dia bisa membentuk, dia bisa mencabut, dia bahkan mengeluarkan kepres untuk mencabut pada saat yang sama dia bisa mengangkat orang dengan kepres. Tapi khusus lembaga negara independent, tidak.

Bagaimana check and balances-nya? Dibangunlah sistem check and balances dengan lembaga negara lain. Misalnya apa? Untuk melakukan seleksi terhadap lembaga negara independent itu dibutuhkan keterlibatan DPR, dibutuhkan keterlibatan pemerintah. Supaya apa? Supaya mereka ini bagian dari check and balances lembaga kekuasaan lain terhadap dia. Makanya, semua lembaga negara independent yang ada di Indonesia itu melibatkan dua dalam proses rekruitmennya. Selalu dibuat pansel bla, bla, bla oleh pemerintah dalam artian appointed by president, either by himself, ataukah kemudian him it … himself. Yang

42

kedua adalah dibangun di DPR melalui feed and proper test. Yang begitu juga yang terjadi pada OJK.

Nah, saya mengatakan bahwa ini adalah lembaga bukan lembaga pemerintah, ini adalah lembaga negara independent cabang keempat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang sayangnya memang belum diatur detail di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makanya ketika kita mengusulkan pengubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya termasuk tim yang kemudian DPD ingin usulkan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kita usulkan bahwa masukkan satu cabang tersendiri mengenai lembaga negara independent seperti yang terjadi pada konstitusi-konstitusi baru misalnya Afrika Selatan, ada satu bab tersendiri soal lembaga negara independent, Pasal 238 kalau tidak salah.

Lalu kemudian Thailand itu mengatur sendiri bab soal lembaga negara independent. Ya, wajar karena kita mengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita ketika perdebatan soal lembaga negara independent belum besar, tapi menurut saya ke depan kalau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diubah memang seharusnya ada satu aturan tersendiri mengenai lembaga negara independent seperti konstitusi-konstitusi yang datang belakangan mengikuti perubahan konstitusi … mengikuti perkembangan ketatanegaraan. Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Zainal. Itu tadi yang penggajian termasuk ke Mahkamah Konstitusi itu Panitera mengetiknya dengan tinta merah. Saya persilakan tiga menit-tiga menit, Pak Maru, kemudian Pak Sihabudin.

66. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN Ya. Terima kasih, Pak. Saya kira kami tidak menakut-nakuti, tapi khusus mengenai karena dulu kita sering juga bertemu dengan Sihabudin ini soal Pasal 33 dalam begitu banyak undang-undang, sehingga saya belajar agak serius tentang globalisasi ini yaitu ketika Thomas mengatakan dunia sudah rata sekarang karena dari satu sudut yang terpencil di India, orang bisa melakukan transaksi ke Amerika atau ke ujung dunia mana pun.

Oleh karena itu juga, kita melihat di dalam globalisasi bagaimana gagasan dana nilai kultural masuk bahkan ke tempat tidur kita tanpa bisa dicegah dan yang paling penting kalau dalam sistem keuangan sekarang saya kira dana itu kalau ditanya surat utang negara siapa yang menguasai paling besar sekarang. Saya kira bisa dijawab nanti oleh OJK kalau mereka mengambil keputusan ada ketidakpastian itu yang saya khawatirkan tadi dengan satu klik perintah lari dari pasar di Indonesia itu menimbulkan kepanikan. Saya tidak menakut-nakuti itu, tetapi oleh

43

karena itulah saya tadi mengatakan bahwa di dalam undang-undang yang demikian besar dampaknya dalam kehidupan negara sistem keuangan dan ekonomi judicial review menjadi suatu hal yang niscaya sebenarnya yaitu sebelum dia efektif agar kita kalau mengadakan satu perubahan, perombakan, dan lain sebagainya tidak terlebih dahulu sudah menjadi sesuatu hal yang konkret terjadi di masyarakat dan sudah membentuk suatu bentuk apa namanya sendiri sistem tersendiri.

Kalau sekarang ada … apa namanya … OJK bisa melihat, barangkali itu dengan melepaskan kemudian atau sekadar mengembalikan kembali kepada sistem yang lama itu barangkali masih masuk akal untuk bisa tidak menimbulkan gejolak yang besar.

Nah, ini saya kira mengenai hal yang perlu saya kemukakan tentang selebihnya nanti bisa kami tuliskan lebih jauh, tetapi mengenai konflik norma saya kira semua sarjana hukum saya kira memiliki suatu mekanisme yang sudah diketahui tentang bagaimana pemecahan tentang hal itu di dalam doktrin maupun teori ilmu hukum, tetapi yang jelas kalau soal lembaga negara barangkali kita jangan lagi berpegang kepada doktrin yang lama.

Perkembangan tadi kita sebutkan apa yang disebutkan the new concept of separation of power itu, itu menyebabkan bahwa pada saat terakhir kekuasaan keempat itu bukanlah dalam bentuk struktur, tapi rakyat itu sendiri kekuasaan keempat. Itu menjadi suatu konsep yang baru lagi.

Oleh karena itu, di dalam perkembangan hukum dalam kaitan dengan perkembangan yang terjadi secara global itu barangkali ada kemungkinan kita harus merumuskan kembali semua doktrin-doktrin ada dalam konteks yang baru. Saya kira nanti bisa kita perpanjang, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Maru. Silakan, Pak Sihabudin, 3 menit.

68. AHLI DARI PEMERINTAH: SIHABUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Pemohon bahwa pembentukan dari OJK ini dalam pasal tertentu itu dikatakan asimetris, tetapi sebenarnya pada saat pasal itu dibaca sekaligus dengan penjelasannya maka sebenarnya menjadi simetris mungkin yang perlu dipahami.

Kemudian yang kedua adalah perbedaan LPS dengan OJK. Yang sebenarnya LPS memang sebagai penjamin kalau itu terjadi suatu kesulitan keuangan, sedangkan memang fungsi OJK yang awal adalah sebagai preventif, sehingga memang dana yang digunakan atau

44

dipungut oleh LPS dengan OJK berbeda. Kegiatan OJK ini adalah pungutan OJK itu adalah dana untuk operasional.

Nah, tentang mekanismenya memang nanti sudah ditentukan di dalam undang-undang itu sendiri bahwa itu nanti adalah diatur dengan peraturan pemerintah kan, itu, sehingga sebenarnya enggak ada persoalan tentang itu.

Kemudian tadi yang terkait dengan OJK dalam tatakenegaraan nomenklatur sudah disampaikan oleh Pak Zainal. Kemudian yang terakhir saja dari Prof. Arief, apakah menakutkan itu sebagai asumsi atau dugaan? Memang ini sebagai … kalau dihitung karena disampaikan pula OJK itu sudah berjalan, pada saat sudah berjalan kemudian dengan mendadak, ibaratnya mengerem mendadak, maka terjadi suatu keadaan yang membahayakan. Sebenarnya ibaratnya seperti itu, kecuali ini belum ada, kecuali ini belum ada atau istilahnya free. Oleh karena itu, memang sebagai asumsi dalam aspek perekenomian dengan adanya penghentian ini akan menimbulkan suatu keadaan yang membahayakan. Saya kira terima kasih, Pak Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Sihabudin. Jadi, Para Ahli masih tetap dimohon untuk tambahan secara tertulis. Pemerintah, saya minta bisa diendorse itu keterangan tertulisnya, tambahan untuk menjawab itu dan bertanggung jawab untuk seluruh konsekuensinya, kalau enggak nanti merugikan Pemerintah sendiri itu nanti, dicarikan ini, Pak Arifin.

Baik, kalau begitu Pemerintah masih ada ahli, daftarnya banyak yang akan besok pada persidangan berikutnya?

70. PEMERINTAH: INDRA SURYA Baik, Yang Mulia, untuk sidang yang berikutnya Pemerintah akan menghadirkan empat ahli lagi.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT Empat ahli lagi, ya?

72. PEMERINTAH: INDRA SURYA Siap.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT Supaya waktunya, supaya bisa cukup, ya.

45

74. PEMERINTAH: INDRA SURYA Kalau boleh, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

76. PEMERINTAH: INDRA SURYA Kami harapkan juga dari Pihak Terkait bisa menghadirkan ahli lagi.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti setelah dari pihak Pemerintah selesai mengajukan ahli, kita urutan berikutnya adalah (...)

78. PEMERINTAH: INDRA SURYA Dan boleh sedikit point of clarification and information.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

80. PEMERINTAH: INDRA SURYA Pertama. Yang Mulia, Hakim Patrialis Akbar. Pasal itu, itu pasal transisi, Yang Mulia, jadi bukan selalu menteri keuangan melapor ke Ketua OJK, Gubernur BI, atau ketua. Pada saat itu bukan, itu pasal transisi nanti Pemerintah (…)

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, nanti secara lengkap nanti di kesimpulan, ya.

82. PEMERINTAH: INDRA SURYA Disampaikan lagi. Yang kedua, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

46

84. PEMERINTAH: INDRA SURYA

Mengenai masalah tadi, yang disampaikan oleh Ahli Zainal Arifin Mochtar, ada satu lagi lembaga yang perlu menjadi referensi juga nanti, PPATK, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

86. PEMERINTAH: INDRA SURYA Ya, jadi gajinya, merekrut pegawainya juga lebih independent daripada KPK sekali pun.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

88. PEMERINTAH: INDRA SURYA Terima kasih.

47

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, jadi untuk ahli Pemerintah untuk persidangan berikutnya empat orang ya. Baik, sidang berikutnya nanti akan kita selenggarakan pada hari Rabu, 12 November tahun 2014, dimulai pada pukul 11.00 WIB, dengan agenda untuk mendengarkan keterangan ahli dari presiden ya. Para Ahli Prof. Irman, Pak Zainal Arifin Mochtar, kemudian Dr. Maruarar, dan Pak Sihabudin, saya sampaikan ucapan terima kasih telah memberikan keterangan Ahli, dan tambahan tertulisnya jangan lupa, ya karena sudah ya, Pemerintah menyanggupi untuk mengurus segala sesuatunya tadi. Baik, begitu, Pemohon sudah tidak ada lagi, ya? Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

Jakarta, 28 Oktober 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.24 WIB

KETUK PALU 3X

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.