INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Universitas Palangka Raya untuk melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Palangka Raya; b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Palangka Raya telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3902/M.PAN-RB/12/2015 tanggal 7 Desember 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
43
Embed
INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI RISET, …luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/OTK/Permenristekdikti47-2015OTKUnivPalangkaRaya.pdfBiro Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Universitas
Palangka Raya untuk melaksanakan pelayanan dan
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat, perlu melakukan penataan organisasi
dan tata kerja Universitas Palangka Raya;
b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas
Palangka Raya telah memperoleh persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
berdasarkan surat Nomor B/3902/M.PAN-RB/12/2015
tanggal 7 Desember 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Peroide Tahun 2014-2019 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun
2015;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.
- 3 -
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Universitas Palangka Raya selanjutnya dalam Peraturan
Menteri ini disebut UPR merupakan perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.
(2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Pasal 2
UPR mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik
dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai
rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika
memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
UPR memiliki organ yang terdiri atas:
a. Senat;
b. Rektor;
c. Satuan Pengawas Internal; dan
d. Dewan Pertimbangan.
- 4 -
Bagian Kedua
Senat
Pasal 4
(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan,
pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan
akademik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta UPR.
Bagian Ketiga
Rektor
Pasal 5
(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan
kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPR untuk dan
atas nama Menteri.
(2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Rektor.
Pasal 6
Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
a. Rektor dan Wakil Rektor;
b. Biro;
c. Fakultas/Pascasarjana;
d. Lembaga; dan
e. Unit Pelaksana Teknis.
- 5 -
Paragraf Kesatu
Rektor dan Wakil Rektor
Pasal 7
Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina
pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya
dengan lingkungan.
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, Rektor menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan
hubungannya dengan lingkungan; dan
e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.
Pasal 9
(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Wakil Rektor terdiri atas:
a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; dan
c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
(3) Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas
membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
dan kegiatan kerja sama.
- 6 -
(4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai
tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan
kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan,
sistem informasi, kepegawaian, dan keuangan.
(5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin
penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan
kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan
mahasiswa.
Paragraf Kedua
Biro
Pasal 10
(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
merupakan unsur pelaksana administrasi UPR yang
menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh unsur di lingkungan UPR.
(2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab
kepada Rektor.
(3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan
oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 11
Biro terdiri atas:
a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan; dan
b. Biro Umum dan Keuangan.
Pasal 12
Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan layanan teknis dan administratif di bidang
akademik, pembinaan kemahasiswaan dan alumni,
perencanaan, dan kerja sama.
- 7 -
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di
lingkungan UPR.
c. pelaksanaan layanan teknis dan administratif di bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat;
e. pelaksanaan registrasi mahasiswa dan statistis akademik;
f. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan
kesejahteraan mahasiswa;
g. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan
alumni;
h. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja
sama dalam dan luar negeri; dan
Pasal 14
Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan terdiri atas:
a. Bagian Akademik dan Kerja Sama;
b. Bagian Kemahasiswaan;
c. Bagian Perencanaan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 15
Bagian Akademik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan
teknis dan administratif di bidang evaluasi kegiatan di bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
serta kegiatan kerja sama.
- 8 -
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15, Bagian Akademik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan layanan teknis dan administratif di bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;
b. pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. pelaksanaan registrasi data mahasiswa;
d. pelaksanaan penyusunan statistis akademik;
e. pelaksanaan pengelolaan sarana akademik; dan
f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja sama
dalam dan luar negeri; dan
g. evaluasi dan pelaporan program kerja sama dalam dan luar
negeri.
Pasal 17
Bagian Akademik dan Kerja Sama terdiri atas:
a. Subbagian Akademik dan Evaluasi;
b. Subbagian Registrasi dan Statistik;
c. Subbagian Sarana Akademik; dan
d. Subbagian Kerja Sama.
Pasal 18
(1) Subbagian Akademik dan Evaluasi mempunyai tugas
melakukan layanan teknis dan administratif dan evaluasi
kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
(2) Subbagian Registrasi dan Statistik mempunyai tugas
melakukan administrasi penerimaan mahasiswa baru,
registrasi dan pengolahan data mahasiswa, dan
penyusunan statistik akademik.
- 9 -
(3) Subbagian Sarana Akademik mempunyai tugas melakukan
penyusunan kebutuhan dan pengelolaan sarana akademik.
(4) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan
koordinasi dan pelaksanaan kerja sama serta evaluasi dan
pelaporan program kerja sama dalam dan luar negeri.
Pasal 19
Bagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan pembinaan
kemahasiswaan dan alumni.
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19, Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan pembinaan minat, bakat, dan
penalaran mahasiswa;
b. pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan;
c. pelaksanaan pengelolaan fasilitas kemahasiswaan;
d. pelaksanaan layanan informasi pengembangan
kemahasiswaan;
e. pelaksanaan urusan kesejahteraan mahasiswa; dan
f. pelaksanaan pengelolaan data alumni serta fasilitasi
kegiatan alumni.
Pasal 21
Bagian Kemahasiswaan terdiri atas:
a. Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi
Kemahasiswaan; dan
b. Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa.
- 10 -
Pasal 22
(1) Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan
mempunyai tugas melakukan layanan pembinaan minat,
bakat dan penalaran mahasiswa, dan administrasi kegiatan
kemahasiswaan serta pengelolaan dan layanan fasilitas dan
informasi pengembangan kemahasiswaan.
(2) Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas
melakukan urusan kesejahteraan mahasiswa, pengelolaan
data dan fasilitasi kegiatan alumni.
Pasal 23
Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan, program, dan
anggaran, serta penyusunan laporan.
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pengembangan UPR;
b. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;
c. penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan di lingkungan UPR;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan
program; dan
e. penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.
Pasal 25
Bagian Perencanaan terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Penganggaran; dan
b. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- 11 -
Pasal 26
(1) Subbagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas
melakukan penyusunan rencana pengembangan, program,
kegiatan, dan anggaran, serta bahan koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan di lingkungan UPR.
(2) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran
mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program,
kegiatan, dan anggaran UPR.
Pasal 27
Biro Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal