Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 No. 58/07/Th. XXII, 29 ...birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2019/08/BERITA...2019/07/29  · Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 5 Meskipun

1Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018No. 58/07/Th. XXII, 29 Juli 2019

Indeks Demokrasi Indonesia 2018 Mencapai 72,39

BERITARESMISTATISTIK

• Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

• Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

• IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”.

• IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25).

IDI Nasional 2018 Mengalami Peningkatan Dibandingkan dengan IDI Nasional 2017

2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018

1. IDI Nasional, 2009–2018 Angka IDI menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2018, tingkat demokrasi di

Indonesia mengalami dinamika. Pada periode tahun 2009–2013, angka IDI berfluktuasi di kisaran angka 60-an, sementara pada periode tahun 2014–2018, angka IDI berada di kisaran angka 70-an. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60). Hal ini menunjukkan walaupun IDI tingkat nasional masih pada kategori “sedang”, namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tingkat demokrasi lima tahun yang lalu.

Gambar 1IDI Nasional, 2009–2018

Dinamika tingkat demokrasi di Indonesia juga tercermin dari ketiga aspek pembentuk IDI. Sejak tahun 2009 hingga 2018, Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-hak Politik, dan Aspek Lembaga Demokrasi menunjukkan tren yang berbeda.

• Aspek Kebebasan Sipil menunjukkan fluktuasi dengan tren yang lebih “smooth” dibandingkan dua aspek lainnya. Aspek Kebebasan Sipil pernah berada pada kategori “baik” pada periode tahun 2009–2011 dan tahun 2014–2015, serta mengalami titik terendah pada tahun 2016 sebesar 76,45 poin.

• Aspek Hak-hak Politik sempat berada pada kategori “buruk” pada periode tahun 2009–2013, sebelum akhirnya mengalami peningkatan pada periode 2013–2015, dari 46,25 menjadi 70,63 poin. Setelah tahun 2015, aspek Hak-hak Politik menunjukkan tren menurun, walaupun masih dalam kategori “sedang”.

• Aspek Lembaga Demokrasi selama periode 2009–2018 selalu berada pada kategori “sedang” dengan capaian terendah pada tahun 2016 sebesar 62,05 dan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 75,81.

3Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018

Gambar 2Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional, 2009–2018

2. IDI Nasional, 2017–2018IDI Nasional 2018 sebesar 72,39, meningkat tipis (0,28 poin) dibandingkan IDI 2017 yang

sebesar 72,11. Perubahan angka IDI pada periode 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79), dan peningkatan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Dengan angka IDI sebesar itu tingkat demokrasi Indonesia tetap berada dalam kategori “sedang”.

Jika dilihat lebih mendalam maka pada periode tahun 2017–2018, terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan dan empat variabel mengalami penurunan. Tiga variabel dengan peningkatan terbesar terjadi pada variabel Peran Partai Politik yang meningkat 10,46 poin, diikuti oleh variabel Peran Peradilan yang Independen yang meningkat 4,41 poin, dan variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yang meningkat 3,19 poin. Sementara dua variabel yang mengalami penurunan terbesar adalah variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan yang menurun 1,88 poin dan variabel Kebebasan Berkeyakinan yang menurun sebesar 1,42 poin.

4 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018

3. IDI Tingkat Nasional, 2018Untuk tahun 2018, dari 28 indikator IDI, terdapat lima belas indikator yang memiliki skor

dengan kategori “baik“ (skor > 80).

• Delapan indikator berasal dari aspek Kebebasan Sipil, yaitu:

a. Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat;

b. Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat;

c. Indikator 5, Aturan Tertulis yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama;

d. Indikator 6, Tindakan/Pernyataan Pejabat Pemerintah yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama;

e. Indikator 7, Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari Kelompok Masyarakat Terkait Ajaran Agama;

f. Indikator 8, Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, atau Terhadap Kelompok Rentan Lainnya;

g. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat Pemerintah yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, atau Terhadap Kelompok Rentan Lainnya; dan

h. Indikator 10, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat karena Alasan Gender, Etnis, atau Terhadap Kelompok Rentan Lainnya.

Gambar 3Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional, 2017–2018

5Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018

Meskipun demikian, pada tahun 2018 ini, masih terdapat 6 (enam) indikator demokrasi dengan skor berkategori “buruk” (skor < 60). Indikator-indikator ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Indikator tersebut adalah:

• Satu indikator dari aspek Kebebasan Sipil, yaitu indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat;

• Dua indikator berasal dari aspek Hak-hak Politik, yaitu Indikator 15, Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi dan Indikator 16, Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan; dan

• Tiga indikator berasal dari aspek Lembaga Demokrasi, yaitu:a. Indikator 21, Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD;b. Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif; danc. Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah.

4. IDI Tingkat Provinsi, 2017–2018 Pada periode 2017–2018, jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori “baik”

meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi. Namun begitu, terdapat satu provinsi yang masuk ke kategori “buruk”, yaitu Provinsi Papua Barat, sementara 28 provinsi lainnya berada pada kategori “sedang”. Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 85,08; diikuti oleh Provinsi Bali dengan nilai IDI sebesar 82,37. Posisi ketiga dan keempat adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara dengan nilai IDI masing-masing sebesar 82,32 dan 81,07. Posisi kelima ditempati oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian IDI sebesar 80,82, setelah tahun sebelumnya Provinsi DI Yogyakarta berada pada posisi kedua.

Dibandingkan dengan capaian IDI pada tahun 2017, terdapat 20 provinsi mengalami peningkatan dan 14 provinsi mengalami penurunan angka IDI di tahun 2018 ini. Dua provinsi dengan peningkatan IDI terbesar terjadi di Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur, masing-masing meningkat sebesar 9,04 poin dan 6,82 poin. Sementara, dua provinsi yang mengalami penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, masing-masing menurun sebesar 6,68 poin dan 5,41 poin.

• Satu indikator dari aspek Hak-hak Politik yaitu Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat

• Enam indikator dari aspek Lembaga Demokrasi, yaitu:a. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu;b. Indikator 19, Kecurangan dalam Penghitungan Suara;c. Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu;d. Indikator 24, Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik;e. Indikator 27, Keputusan Hakim yang Kontroversial; dan

f. Indikator 28, Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi. .

6 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018

5. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan

oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan suatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) merumuskan pengukuran IDI.

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, IDI juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah.

Tabel 1Komponen Penghitungan IDI 2009–2018

Aspek Variabel Indikator *)

(1) (2) (3)

1. Kebebasan Sipil

1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 2 indikator

2. Kebebasan Berpendapat 2 indikator

3. Kebebasan Berkeyakinan 3 indikator

4. Kebebasan dari Diskriminasi 3 indikator

2. Hak-Hak Politik5. Hak Memilih dan Dipilih 5 indikator

6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan 2 indikator

3. Lembaga Demokrasi

7. Pemilu yang Bebas dan Adil 2 indikator

8.Peran DPRD 3 indikator

9. Peran Partai Politik 2 indikator

10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 2 indikator

11. Peradilan yang Independen 2 indikator

Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 3

7Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018

Pengumpulan data IDI menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama, data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga, data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Tim IDI Pusat pada semua tahapannya.

Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarki terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI. Selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Indeks komposit ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya indeks komposit provinsi menentukan IDI Nasional.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0–100. Dalam skala ini, 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0-100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).

8 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018

6. Tabel-Tabel

Tabel 2Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional, 2017–2018

No Nama Variabel 2017 2018 Selisih

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 79,16 82,35 3,19

2 Kebebasan Berpendapat 65,97 66,17 0,20

3 Kebebasan Berkeyakinan 84,28 82,86 -1,42

4 Kebebasan dari Diskriminasi 90,74 91,77 1,03

5 Hak Memilih dan Dipilih 75,55 75,77 0,22

6 Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 56,16 54,28 -1,88

7 Pemilu yang Bebas dan Adil 95,48 95,48 0,00

8 Peran DPRD 59,78 58,92 -0,86

9 Peran Partai Politik 71,64 82,10 10,46

10 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 56,26 55,74 -0,52

11 Peran Peradilan yang Independen 86,31 90,72 4,41

Sumber: Diolah dari Data Survei Indeks Demokrasi Indonesia 2018

9Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018

Tabel 3Perkembangan Skor Indikator 2017 dan 2018

No. Indikator 2017 2018

(1) (2) (3) (3)

Kebebasan Sipil

1 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat 77,57 82,35

2 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat 90,26 82,35

3 Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat 68,87 70,22

4 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat 51,47 45,96

5 Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama 82,23 80,43

6 Tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama 86,21 84,38

7 Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama 91,18 91,47

8 Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya 91,67 92,16

9 Tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya 93,29 91,91

10 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya 87,50 91,18

Hak-Hak Politik

11 Hak memilih atau dipilih terhambat 95,83 95,83

12 Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih 60,00 60,00

13 Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) 74,44 74,44

14 Voters turnout 75,07 75,07

15 Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi 57,31 59,61

16 Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan 29,22 30,37

17 Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan 83,09 78,19

Lembaga Demokrasi

18 Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu 98,93 98,93

19 Kecurangan dalam penghitungan suara 92,03 92,03

20 Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan 75,24 74,02

21 Perda yang merupakan inisiatif DPRD 44,90 40,35

22 Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif 17,23 20,80

23 Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu 68,91 80,25

24 Persentase perempuan pengurus partai politik 96,27 98,76

25 Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 77,09 72,76

26 Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah 38,72 41,42

27 Keputusan hakim yang kontroversial 93,93 92,46

28 Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi 78,68 88,97

Sumber: Diolah dari Data Survei Indeks Demokrasi Indonesia 2018

10 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018

Kode Provinsi

IDI 2017 IDI 2018

IDIAspek Ke-bebasan

Sipil

Aspek Hak-Hak Politik

Aspek Lembaga Demokra-

si

IDIAspek Ke-bebasan

Sipil

Aspek Hak-Hak Politik

Aspek Lembaga Demokra-

si

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

11 Aceh 70,93 87,27 63,94 61,47 79,97 96,79 68,09 77,67

12 Sumatera Utara 68,08 74,75 62,29 68,87 64,33 76,54 62,61 51,69

13 Sumatera Barat 69,50 61,66 61,08 92,72 67,06 55,32 62,84 88,52

14 Riau 73,41 82,03 66,57 73,41 77,59 86,88 62,77 89,47

15 Jambi 74,12 86,81 62,08 77,27 68,71 72,88 62,76 72,92

16 Sumatera Selatan 74,04 90,83 63,90 69,03 77,14 83,13 73,12 76,01

17 Bengkulu 72,73 88,51 59,42 74,03 70,71 78,77 62,18 74,13

18 Lampung 72,01 74,12 67,20 77,00 68,67 77,29 59,53 72,35

19 Kepulauan Bangka Belitung 80,11 83,07 82,30 72,89 73,43 80,95 73,56 63,76

21 Kepulauan Riau 76,33 90,84 71,45 65,82 79,19 91,05 77,54 66,90

31 DKI Jakarta 84,73 87,73 80,86 87,12 85,08 95,09 75,43 87,82

32 Jawa Barat 68,78 73,61 71,02 59,16 65,50 74,90 64,78 54,80

33 Jawa Tengah 70,85 69,07 67,24 78,82 72,17 76,21 66,92 75,42

34 DI Yogyakarta 83,61 93,25 82,31 73,55 80,82 90,60 75,07 77,66

35 Jawa Timur 70,92 78,98 60,98 76,57 72,86 77,21 67,45 75,97

36 Banten 73,72 85,16 63,87 74,98 73,78 86,59 60,11 79,40

51 Bali 78,80 95,51 66,80 76,85 82,37 94,72 68,08 89,55

52 Nusa Tenggara Barat 76,04 79,40 62,08 93,98 73,63 78,28 62,08 86,11

53 Nusa Tenggara Timur 75,51 79,69 69,75 79,39 82,32 94,00 71,85 84,28

61 Kalimantan Barat 79,13 97,15 76,36 60,85 76,14 93,87 64,01 73,08

62 Kalimantan Tengah 76,12 95,58 56,69 82,50 71,27 90,09 50,46 80,65

63 Kalimantan Selatan 76,25 60,16 81,09 88,79 79,92 69,26 83,03 88,37

64 Kalimantan Timur 72,86 83,33 67,18 68,72 73,88 90,99 61,38 72,22

65 Kalimantan Utara 81,06 98,57 68,54 78,93 81,07 97,36 75,80 68,95

71 Sulawesi Utara 75,76 90,87 72,12 62,54 77,77 88,90 69,53 76,86

72 Sulawesi Tengah 69,79 90,04 55,88 66,44 75,29 91,90 54,94 86,72

73 Sulawesi Selatan 70,79 77,48 64,58 72,23 70,88 72,44 64,05 79,75

74 Sulawesi Tenggara 68,51 77,66 60,49 69,74 74,32 79,77 67,59 78,16

75 Gorontalo 73,92 85,30 68,18 68,73 72,59 79,33 64,95 76,26

76 Sulawesi Barat 67,74 73,56 60,84 71,39 71,46 87,41 55,05 77,45

81 Maluku 77,45 81,78 74,85 76,15 75,51 81,38 72,86 72,32

82 Maluku Utara 70,73 90,19 65,84 54,02 72,10 78,94 62,39 78,92

91 Papua Barat 62,76 92,42 39,05 63,14 58,29 82,11 40,11 57,21

94 Papua 61,34 89,09 42,16 56,91 62,20 84,36 47,90 57,05

Indonesia 72,11 78,75 66,63 72,49 72,39 78,46 65,79 75,25

Tabel 4Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2017-2018

11Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)2018

67,30

63,1765,48

62,6363,72

73,04 72,82

70,0972,11 72,39

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,28 poin

3 ASPEK IDI

KEBEBASANSIPIL

78,46

LEMBAGADEMOKRASI

75,25

HAK-HAKPOLITIK

65,790,29 poin 0,84 poin 2,76 poin

020

406080

100

Kebebasan Berkumpuldan Berserikat

Kebebasan Berpendapat

Kebebasan Berkeyakinan

Kebebasan dari Diskriminasi

Hak Memilih dan Dipilih

Partisipasi Politik dalamPengambilan Keputusan

dan PengawasanPemilu yang Bebas dan Adil

Peran DPRD

Peran Partai Politik

Peran BirokrasiPemerintah Daerah

Peran Peradilanyang Independen

2017 2018

11 VARIABEL IDI

Berita Resmi Statistik No. 58/07/Th. XXII, 29 Juli 2019

BADAN PUSAT STATISTIKhttps://www.bps.go.id

Masih terdapat 3 variabel berkategori buruk pada tahun 2018, yaitu variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (54,28), Peran DPRD (58,92), dan variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (55,74)

Meskipun meningkat dibandingkan tahun 2017, IDI 2018 masih berada pada kategori sedang

IDI 201872,39

12 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018

Diterbitkan oleh:

Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat StatistikJl. dr. Sutomo No. 6–8Jakarta-Indonesia 10710

Harmawanti Marhaeni M.Sc.Direktur Statistik Ketahanan Sosial Telepon: 3810291-5, Pesawat 4300E-mail: [email protected] : www.bps.go.id