IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UU NO. 32/2009 TENTANG … · - PEMAHAMAN PPLH, POLISI, JAKSA DAN HAKIM C. SUBSTANSI :-AKSES MASYARAKAT (ACCSES TO JUSTICE) ... Regulasi-regulasi hukum yang

10/10/2017

1

IMPLIKASI PEMBERLAKUANUU NO. 32/2009 TENTANGPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP

Implementasi penegakan hukum lingkungandinilai tidak efektif

Norma hukum lingkungan berlaku sebagai“macan-kertas”

Aparaturnya dipersepsi tidak “berdaya”dengan “kekuatan dunia lain”

Pandangan masyarakat terhadappenegakan hukum lingkungan

10/10/2017

2

MASALAH PENAATAN LINGKUNGANMASALAH PENAATAN LINGKUNGAN

A. KELEMBAGAAN

- KEWENANGAN KLH

- KOORDINASI ANTAR APARAT GAKUM RENDAH

- KEKUATAN ‘LAIN’

B. SDM

- JUMLAH PPNS TERBATAS

- KAPASITAS APARAT GAKUM TERBATAS (KEMAMPUAN DAN SARANA),

- PEMAHAMAN PPLH, POLISI, JAKSA DAN HAKIM

C. SUBSTANSI :

- AKSES MASYARAKAT (ACCSES TO JUSTICE)

- MULTI INTERPRETASI PASAL

- PENERAPAN SANKSI

- INKONSISTENSI DAN HARMONISASI ANTAR UU ATAUPUN PERDA

3

Regulasi bersifat Enviromental Policy

Regulasi-regulasi hukum yang semata-matahanya untuk satuan-satuanlingkungan/ekosistem, termasuk sistem-sistemkebijakan yang berhubungan dengan itu Faktor yang ditekankan di sini adalah,

diregulasikannya berbagai produk perundang-undangan yang khusus ditujukan untuk menatasistem lingkungan.

10/10/2017

3

Regulasi bersifat Integral Policy

Regulasi hukum di mana tugas dan tujuan pokokdari peraturan perundang-undangan tidak sajauntuk kepentingan lingkungan, tetapi lebihditujukan untuk kepentingan lain seperti pariwisata,perindustrian, transmigrasi, perdagangan,pekerjaan umum, perumahan, transportasi, danlain-lain

Dalam kebijakan penataan regulasi ini, sektornonlingkungan hidup menjadi porsi utama daritujuan pembuatan peraturan perundang-undangantetapi tetap diperhatikan dan dirumuskan beberapapasal ketentuan atas konservasi lingkungansememadai mungkin.

Regulasi BersifatSupporting Policy/Beyond Policy

Regulasi hukum di semua sektor, sepanjangmasih mampu dilibatkan untuk mendorongditingkatkannya partisipasi pembinaanlingkungan mencintai lingkungan dan alam dapat

diajarkan baik melalui intrakurikuler atauekstrakurikuler di berbagai sekolah,ditambahkan dan diaktifkannya LSM,digiatkannya swadaya masyarakat berupapartisipasi-partisipasi sosial, spontanitasmasyarakat, kelompok-kelompok agama,pramuka, pemuda, dan lain-lain motivasiyang digerakkan oleh keputusan-keputusandepartemental.

10/10/2017

4

Adanya penguatan terhadap prinsip-prinsippengelolaan lingkungan hidup yang baik (goodenvironmental governance) yang meliputi a.l:

a. keutuhan unsur-unsur menajemen;b. kejelasan kewenangan antara pusat dan

daerah;c. penguatan pada upaya pencegahan dan

pemulihan fungsi lingkungan hidup;d. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen

pengendalian;

e. didayagunakannya pendekatanekosistem/ekoregion dan kerjasama antardaerah

f. adanya kepastian dalam merespon danmengantisipasi perkembangan lingkunganglobal;

g. memperkuat demokrasi lingkungan melaluiakses atas informasi, akses pada partisipasi,dan akses keadilan;

h. memperjelas pengaturan penegakan hukumperdata, administrasi dan pidana;

10/10/2017

5

i. mendorong terbentuknya kelembagaanpengelolaan lingkungan hidup yang lebihefektif dan responsif;

j. memperkuat kewenangan pejabat pengawaslingkungan dan penyidik pegawai negeri sipillingkungan.

ArahArah PerubahanPerubahan UUPLHUUPLH

1. Politik Hukum LH adalah lebih mengutamakanpendekatan hukum administrasi (termasuk bakumutu, perizinan, pengawasan, kelembagaan,dan sanksi administrasi serta pemberdayaanmasyarakat )

2. Prinsipnya desentralisasi PLH, namundimungkinkan adanya kewenangan oversightsebagai bagian dari pengawasan umum:

a. prinsip penggunaan oversight (pemerintah pusat bisamengambil langkah apabila daerah tidak melakukansebagaimana mestinya)

b. pemerintah pusat dapat membatalkan kebijakan dankeputusan yang ditetapkan oleh daerah yang menurutpenilaian pemerintah tidak memenuhi kaedahlingkungan berdasarkan kriteria obyektif yang telahditentukan dalam UUPPLH atau bertentangan denganUU lainnya.

10/10/2017

6

c. oversight meliputi tindakan membatalkan,mengambil alih dan menunjuk pihak ketiga (bisaswasta, badan publik lain, dll) atau misalnyakebijakannya dari pusat dan dilaksanakan di daerah.

d. oversight bukan hanya di daerah tapi juga kepadasektor.

3. Urusan lingkungan dalam kaitan dengan UUPemerintahan Daerah merupakan urusan wajib,sehingga Daerah perlu membuat perdalingkungan;

4. Isyu lingkungan tidak hanya menjadi urusanyang bersifat lokal tapi bersifat nasional danbahkan internasional.

5. Perlu diperhatikan bahwa dalam UU N0. 32/2009ttg PPLH menggunakan pendekatan ekoregion

PrinsipPrinsip--prinsipprinsip PendekatanPendekatan ekoregionekoregion::

1. Keterpaduan antar jenis SDA;2. Keterpaduan antar sektor;3. Pendekatan lintas administrasi

pemerintahan;4. Pendekatan desentralisasi fungsional;5. Memperkuat kerja sama antar daerah;6. Pengelolaan dengan melibatkan berbagai

pemangku kepentingan (multistakeholders);7. Tidak menghilangkan atau mengurangi

kewenangan instansi sektor dalampengelolaan SDA;

10/10/2017

7

8. Pengelolaan didasarkan pada jenis, karakterdan sifat sumber daya alam;

9. Sinkronisasi kepentingan antar jenis investasi;10. Harmonisasi dengan kearifan lokal;11. Manfaat ekonomi dan sosial;12. Keberlanjutan;13. Pengakuan, penghormatan dan pemenuhan

hak-hak masyarakat adat.

Lingkup pengaturan UU No. 32/2009

1. Pengeintegrasian pembangunanberwawasan lingkungan (EcoDevelopment) dalam kebijakanpembangunan;

2. Penguatan partisipasi masyarakat3. kewajiban analisis dampak lingkungan

(environmental impact assesment);4. kejelasan dan efektivitas perizinan

lingkungan;

10/10/2017

8

5. hak gugat (legal standing);6. gugatan perwakilan (class action);7. Prinsip kemudahan akses informasi

(information access);8. pengaduan masyarakat9. pengelolaan terpadu ;10.kerjasama dan kemitraan masyarakat,

dunia usaha dan pemerintah;11.meminta pendapat dari masyarakat

(public hearing);

12.pengenaan sanksi administratif;13.pengauditan lingkungan (enveronmental

auditing);14.pencemar membayar (polluter pays

Principle);15.tanggung jawab dan kompensasi (liability

and compensastion);16.tanggung jawab (strict liability);17.penyelesaian sengketa di luar pengadilan

(altenative dispute resolution);18.tanggung jawab pidana (criminal liability)

bagi pejabat pemberi izin dan/ataupengawas;

10/10/2017

9

19.pembentukan lembaga penyediaan jasapelayanan penyelesaian sengketa(establishment for ADR services);

20.Prinsip delik formal disamping delikmateril;

21.Prinsip tanggung jawab korporasi(corporate liability);

22.pengenaan hukuman tata tertib di luarhukuman pidana (extra penal sanction);dan

23.pengenaan sistem insentif dan disinsentif.

24.Prinsip penguasaan negara(management authority);

25.Prinsip pemberlakuan baku mutulingkungan (environmental standard);

26.Prinsip kelembagaan lingkungan(management institution);

10/10/2017

10

Fungsi “Payung” PengaturanPPLH UUPPLH sebagai UU “payung” yang

menjadi rujukan bagi pengelolaanlingkungan hidup ; UUPPLH merupakan perubahan yang

mendasar yang memungkinkan terjadinyaperubahan paradigma yang di atur dalamUU sektor.

Fungsi lembaga LH adalah

a) advokasi (pemberdayaan, penyadaran,pembinaan),

b) mediasi (penyelesaian sengketa antar sektor,sektor dg daerah, pemerintah/pemda denganmasyarakat)

c) “provokasi”(meyakinkan kepada semua pihaktentang pentingnya kepatuhan bahwa LHmerupakan mainstreaming PembangunanBerkelanjutan),

d) penegakan hukum.

10/10/2017

11

UU No. 23/1997 &UU No. 22/1999

UU No. 32/2004

Pengelolaan(Ps. 12 & 13 UU No.23/1997 dan

Ps. 11 UU No.22/1999)

upaya terpadu untukmelestarikan fungsilingkungan hidup yangmeliputi:

1. kebijaksanaan penataan,2. pemanfaatan,3. pengembangan,4. pemeliharaan,5. pemulihan,6. pengawasan dan7. pengendalian lingkungan

hidup.

Pengendalian(Ps.13 (1)j & 14 (1)j)

1. Penetapan bakumutu;

2. Perizinan;3. Pengawasan;4. Koordinasi;5. Pengenaan sanksi.

HAL BARU DLM UU 32/2009

1. RPPLH2. EKOREGION3. KLHS4. AMDAL5. PERIZINAN.6. INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN7. PERATURAN PER UU BERBASIS LH8. ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN9. ANALISA RiSIKO LINGKUNGAN10.AUDIT LINGKUNGAN HIDUP11.KEARIFAN LOKAL12.PENINGKATAN PERAN PPLH PPNS13.SANKSI DAN DENDA MINIMAL DAN MAKSIMAL14. KEWENANGAN LEMBAGA LH BUKAN HANYA MENETAPKAN

DAN MELAKUKAN KOORDINASI TAPI LEMBAGA DGN PORTOFOLIOMENETAPKAN, MELAKSANAKAN DAN MENGAWASI KEBIJAKAN PPLH.

10/10/2017

12

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LHPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH

PERENCANAAN

PEMANFAATAN

PENGENDALIAN

PEMELIHARAAN

PENGAWASAN GAKUM

PERBANDINGAN

UU PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP

UU PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

11 BAB 52 PASAL 17 BAB DAN 127 PASAL

PENCEMARAN LH ADLH1.MASUK NYA ATAU DIMASUKKANNYAMAHLUK HIDUP, ZAT, ENERGIDAN/ATAU KOMPONEN LAINKEDALAM LINGKUNGAN HIDUP2.OLEH KEGIATAN MANUSIA3.SEHINGGA KUALITASNYA TURUNSAMPAI KE TINGKAT TERTENTU4.YANG MENYEBABKAN LH TIDAKDAPAT BERFUNGSI SESUAI DENGANPERUNTUKANNYA.

PENCEMARAN LH ADLH1.MASUK ATAU DIMASUKKANNYAMAHLUK HIDUP, ZAT, ENERGIDAN/ATAU KOMPONEN LAINKEDALAM LINGKUNGAN HIDUP2.OLEH KEGIATAN MANUSIA3.SEHINGGA MELAMPAUI BAKUMUTU LINGKUNGAN HIDUP YANGTELAH DITETAPKAN.

10/10/2017

13

PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(Pasal 5 – 11)

INVENTARISASI LH

DASAR

NASIONALPROPINSIKAB./KOTA

RPPLH

PENETAPAN WILAYAHEKOREGION

TINGKAT NASIONAL

PULAU/KEPULAUAN

EKOREGION

DITETAPKAN OLEH MENTERI

DATA&INFORMASI:a. POTENSI DAN

KETERSEDIAAN;b. JENIS YANG

DIMANFAATKAN;c. BENTUK PENGUASAAN;d. PENGETAHUAN

PENGELOLAAN;e. BENTUK KERUSAKAN

DAN;f. KONFLIK DAN PENYEBAB

KONFLIK

MEMPERTIMBANGKANa. KARAKTERISTIK BENTANG

ALAM;b. DAERAH ALIRAN SUNGAIc. IKLIM;d. FLORA DAN FAUNA;e. SOSIAL BUDAYA;f. EKONOMI;g. KELEMBAGAAN

MASYARAKAT;h. HASIL INVENTARISASI

LINGKUNGAN HIDUP

PERENCANAAN

MEMUAT :a. PEMANFAATAN/PENCADANGAN SDAb. PEMELIHARAAN DAN PERLIND

UNGAN KUALITAS/FUNGSI LHc. ADAPTASI DAN MITIGASI THDP

PERUBAHAN IKLIM

BERDASARKANRPPLH

APABILA RPPLHBELUM ADABERDASARKANDAYA TAMPUNGDAN DAYA DUKUNG

MEMPERHATIKAN :Keberlanjutan Proses danFungsi LHKeberlanjutan Prod LHKeselamatan, Mutu Hidup danKesejahteraan Masyarakat

MENTERI U/ NASIONAL DAN PULAU/KEPULAUANGUBERNUR U/PROP DAN EKOREGION LINTAS KABBPT/WLKT U/KAB/KOTA DAN EKOREGION KAB/KT

DITETAPKAN OLEH

PEMANFAATAN\

10/10/2017

14

PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(Pasal 5 – 11)

RPPLH

SEGALA USAHA/KEGIATAN YANGMENIMBULKAN DAMPAK PENTING,ANCAMAN EKOSISTEM PADA KEHIDUPAN,KESEHATAN, KESELAMATAN MANUSIA

PALING LAMA 2 TAHUNAMDAL AUDITUKL/UPL UPPLH

ANALISISRESIKO LH

VOLUNTERY

UNTUK MENINGKATKAN KINERJA LH

KLHSAMDALUKL/UPLSPPLH

AUDITLINGKUNGAN

Izin LH

AUDITORBERSERTIFIKASI

MANDATORY :

YANG BERISIKO TINGGI TIDAK TAAT TERHADAP PERUNDANG

UNDANGAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISKAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Adalah rangkaian analisis yang sistematis,menyeluruh, dan partisipatif untukmemastikan bahwa prinsip pembangunanberkelanjutan telah menjadi dasar danterintegrasi dalam pembangunan suatuwilayah dan/atau kebijakan, rencana,dan/program.

10/10/2017

15

MuatanMuatan KLHSKLHS::a. kapasitas daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup untuk pembangunan;b. perkiraan mengenai dampak dan risiko

lingkungan hidup;c. kinerja layanan/jasa ekosistem;d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi

terhadap perubahan iklim; danf. tingkat ketahanan dan potensi

keanekaragaman hayati.

Pembuatan KLHSPembuatan KLHS::1. Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah

Daerah untuk membuat KLHS;2. Pembuatan KLHS ditujukan untuk

memastikanmemastikan prinsipprinsip pembangunanpembangunanberkelanjutanberkelanjutan telah menjadi dasar danterintegrasi dalam kebijakan, rencanadan/atau program pembangunan suatuwilayah.

3. Pembuatan KLHS dilaksanakan denganmelibatkan masyarakat dan pemangkukepentingan, yang dilaksanakan secaratransparan, terbuka, netral, tidak berpihak,setara dan demokratis.

10/10/2017

16

Mekanisme pelaksanaan KLHS:Mekanisme pelaksanaan KLHS:a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,

dan/atau program terhadap kondisilingkungan hidup di suatu wilayah;

b. perumusan alternatif penyempurnaankebijakan, rencana, dan/atau program; dan

c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilankeputusan kebijakan, rencana, dan/atauprogram yang mengintegrasikan prinsippembangunan berkelanjutan.

BAKU MUTULINGKUNGAN

KRITERIA BAKUKERUSAKAN

Diukur melalui

air;

air limbah;

air laut;

udara ambien;

emisi;

gangguan;

Baku mutu lain sesuai dengan.

Perkembangan IPTEK

air;

air limbah;

air laut;

udara ambien;

emisi;

gangguan;

Baku mutu lain sesuai dengan.

Perkembangan IPTEK

EKOSISTEM

PERUBAHANIKLIM

Tanah untuk biomassaTerumbu karangMangrovepadang lamunGambutKarstKebakaran HutanBK ekosistem lainnya sesuai denganperkembangan IPTEK

Tanah untuk biomassaTerumbu karangMangrovepadang lamunGambutKarstKebakaran HutanBK ekosistem lainnya sesuai denganperkembangan IPTEK

PENCEMARAN / KERUSAKAN LINGKUNGAN

10/10/2017

17

PENCEMARAN

3 10

4 12

5 15

3 10

4 12

5 15

MAX

MIN

MASUK ATAU DIMASUKKANNYA MAHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU KOMPONENLAIN KEDALAM LINGKUNGAN HIDUP OLEHKEGIATAN MANUSIASEHINGGA MELAMPAUI BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP YANGTELAH DITETAPKAN(Pasal 1 ayat 14

BAKU MUTULINGKUNGAN

BM Air imbahBM emisiBM Gangguan

BM Air imbahBM emisiBM Gangguan

BM AIR

BM AIR LAUT

BM UDARA AMBIEN

PPPasal 20 ayat(4)

PPPasal 20

ayat (3)

SETIAP ORANG DILARANGMELAKUKAN PENCEMARANDAN PERUSAKAN (PASAL 69ayat point a

Paling lama3 tahun dan3 M(pasal 100ayat 1)

Apabila sanksi admtidak dipatuhi sertapelanggaran lebihdari satu kali Pasal100 ayat (2)

Sengaja(Pasal 98)

Lalai(pasal 99)

BAKUMUTU

LUKA

MATI

SANKSI DENDA

MAX

MIN

IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41)

Usaha /kegiatan

AMDAL/UKL/UPL

Komisi berlisensi

SKKLH /Rekomendasi

UKL/UPL

Izinlingkungan Izin Usaha

persyaratan

Keputusan TUN

pengumuman

Cacat hukum, kekeliruanpenyalahgunaan, ketidakbenaran,pemalsuan data, dokumen/informasi

Penerbitannya tidak memenuhi syaratdalam keputusan komisi

Tidak melaksanakan kewajiban dalamAMDAL/UKL-UPL

batal

KLHS

RPPLH

Izin lh dicabut izin usahabatal

Izin lh kegiatanberubahizin usahadiperbaharui

10/10/2017

18

AMDAL

bagi usaha/kegiatanyang berdampak penting

Penyusun mempunyaiSertifikat kompetensi

Komisi mempunyailisensi

Dasar pemberianIzin lingkungan

UKL/UPL

bagi usaha/kegiatanyang tidak wajib amdal

Usaha dan/atau kegiatanyang tidak wajib UKL-UPLwajib membuat suratpernyataan kesanggupanpengelolaan & pemantauan lingkungan hidup

PERATURAN BERBASIS LINGKUNGAN(pasal 44)

SETIAPPENYUSUNANPER UU PADA TKTNASIONAL DANDAERAH

WAJIBMEMPERHATIKAN

PERLINDUNGAN FUNGSI LH

PRINSIP PERLINDUNGANDAN

PENGELOLAAN LH

10/10/2017

19

ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP(Pasal 45)

PEMERINTAHdan DPR

PEMERINTAHDAERAH DANDPRD

WAJIBMENGALOKASIKANANGGARAN YGMEMADAI

KEGIATAN PPLH

PROGRAMPEMBANGUNAN YGBERWAWASANLINGKUNGAN

WAJIBMENGALOKASIKANANGGARAN DAK ygMEMADAI

DAERAH YG MEMILIKIKINERJA PPLH YG BAIK

Anti SLAPP: Anti Strategic Law Suit Against PublicParticipation

(pasal 66)

Setiap orang yangmemperjuangkan hakatas lingkungan hidupyang baik dan sehattidak dapat dituntutsecara pidana maupundigugat perdata

Ketentuan ini dimaksudkan untukmelindungi korban dan atau pelaporyang menempuh cara hukum akibatpencemaran atau perusakan lingkunganhidup

Perlindungan ini dimaksudkan untukmencegah tindakan pembalasan dariterlapor melalui pemidanaan ataugugatan perdata dengan tetapmemperhatikan kemandirian peradilan

10/10/2017

20

PALING LAMA 1 TAHUN PALING LAMA 2 TAHUN

1. PENYUSUN AMDAL WAJIB MEMILIKIKOMPETENSI.

2. AUDITOR LINGKUNGAN WAJIB MEMILIKISERTIFIKASI KOMPETENSI

3. SEGALA IZIN PLH YG DIKELUARKAN O/MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA WAJIB DI INTEGRASIKAN DLMIZIN LINGKUNGAN.

4. PERATURAN PELAKSANAANDITETAPKAN.

1. USAHA/KEGIATAN YG MEMPUNYAI IZINUSAHA TANPA AMDAL WAJIBMENYELESAIKAN AUDIT LINGKUNGAN.

2. USAHA/KEGIATAN TELAH MEMILIKI IZINUSAHA TANPA UKL/UPL WAJIB MEMBUATDOKUMEN PENGELOLAANLINGKUNGAN.

KETENTUAN PERALIHAN

SEMUA PERATURAN PERUU YG MERUPAKAN PERATURANPELAKSANAAN UU 23/97 TETAP BERLAKU SEPANJANGTIDAK BERTENTANGAN ATAU BELUM DIGANTI DGNPERATURAN PELAKSANAAN UU INI pasal 124

PERATURAN PELAKSANAAN UU INI DITETAPKAN PALINGLAMA1 (SATU TAHUN) SEJAK UU INI DIBERLAKUKAN pasal 126

PADA SAAT UU INI MULAI BERLAKU, UU 23/97 DICABUT DANDINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI-- pasal 125

KETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP

10/10/2017

21

PENEGAKAN HUKUMLINGKUNGAN

Pencegahan danpenanggulangan

Efek Jera danEfek Derita

Ganti Rugi danPemulihanLingkungan

ADMINISTRASI(Pasal 76 sd 83)

PIDANA(pasal 93 sd 120)

PERDATA(pasal 83 sd 93)

FUNGSIFUNGSI FUNGSI

Deputi Penaatan Lingkungan,

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

PENGAWASANPENGAWASAN(pasal 71 – pasal 75)

Wewenang

Melakukan Pengawasan thd kegiatan&/atau usaha :

- Peraturan PUU dibidang PPLH- Izin Lingkungan

Menetapkan PPLH yang merupakanpejabat fungsional

•Menteri•Gubernur•Bupati/Walikota(sesuai kewenangannya)

dapat mendelegasikankewenangannya padapejabat/instansi teknis dibidang perlindungan danpengelolaan lingkunganhidup

10/10/2017

22

PENGAWASAN LAPIS KEDUA(second line inspection) psl73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatanpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izinlingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jikaPemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan LH

PENGUATAN PENGAWASAN :

Kewenangan PPLH untuk menghentikanpelanggaran tertentu di lapangan(pasal 74 ayat (1) huruf J)

kewenangan

Meminta KeteranganMembuat CatatanMembuat Salinan DokumenMemasuki tempat tertentuMemotretMembuat rekaman audio visualMengambil sampelMemeriksa peralatanMemeriksa instalasi/Alat TransportasiPemantauanMenghentikan pelanggaran tertentu

Meminta KeteranganMembuat CatatanMembuat Salinan DokumenMemasuki tempat tertentuMemotretMembuat rekaman audio visualMengambil sampelMemeriksa peralatanMemeriksa instalasi/Alat TransportasiPemantauanMenghentikan pelanggaran tertentu

PEJABAT PENGAWASLINGKUNGAN

HIDUP

10/10/2017

23

SANKSI ADMINISTRASI(pasal 76 sd pasal 83)

1. Teguran2. Paksaan Pemerintah3. Pembekuan izin4. Pencabutan izin

1. Menteri2. Gubernur3. Bupati/walikotaSesuai kewenangannya

Pembekuan izin,pencabutan izin,denda keterlambatan,dijatuhkan apabilapaksaan pemerintahtidak dilaksanakan

Second Line EnforcementMenteri dapat menerapkan sanksi adm, jika pemerintah

menganggap Pemda secara sengaja tdk menerapkansanksi adm thd pelanggaran yang serius

PaksaanPemerintah(pasal 80)

Dijatuhkan tanpa didahuluiteguran apabila pelanggaranmenimbulkan:1. Ancaman yg sangat

serius bagi manusia & LH2. Dampak yg lebih besar &

lebih luas3. Kerugian yg lebih besar

bagi LH

1. Penghentian sementarakegiatan produksi

2. Pemindahan sarana produksi3. Penutupan saluran

pembuangan air limbah atauemisi

4. Pembongkaran5. Penyitaan6. Penghentian sementara

seluruh kegiatan7. Tindakan lain untuk

menghentikan pelanggarandan pemulihan.

10/10/2017

24

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN(pasal 84 – pasal 92)

MELALUI PENGADILAN

Gugatan Perbuatan melawanHukum

Legal Standing LSM – telahmelaksanakan kegiatan nyata 2 thn

Legal standing Pem & Pemda

Class actions

Strict liability – tanpa pengecualian

DILUAR PENGADILAN

Secara sukarela utkmencapai kesepakatan

Mediasi, negosiasi,arbitrase

Pemerintah menfasilitasipembentukan LembagaPenyedia JasaPenyelesaian sengketa

Kedaluarsaajukan gugatan:sejakdiketahuinyapenc/kerusakTdk berlaku utkB3/LB3

HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN(Pasal 92)

NGOs- TINDAKAN TERTENTU- PENGELUARAN RIIL

a. BERBENTUK BADAN HUKUMb. ANGGARAN DASAR ORGANISASI

TERSEBUT DIDIRIKAN UNTUKKEPENTINGAN PELESTARIAN FUNGSILINGKUNGAN HIDUP

c. KEGIATAN NYATA DENGAN ANGGARANDASAR PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN

10/10/2017

25

GUGATAN TATA USAHA NEGARA(Pasal 93)

SETIAP ORANG MENGAJUKAN GUGARAN TUN PEJABAT NEGARA

MENERBITKAN IZIN LINGKUNGAN KEPADAUSAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIBAMDAL TETAPI TIDAK DILENGKAPI DENGANDOKUMEN

MENERBITKAN IZIN LINGKUNGAN KEPADAKEGIATAN YANG WAJIB UKL/UPL TETAPITIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN

MENERBITKAN IZIN USAHA DAN/ATAUKEGIATAN YANG TIDAK DILENGKAPI DENGANIXIN LINGKUNGAN

PENYELESAIANSENGKETA LH DI LUAR

PENGADILANPasal 85 s.d pasal 86

MENCAPAI KESEPAKAT-AN MENGENAI :1. BENTUK DAN BESARNYA

GANTI KERUGIAN DAN/ATAU

2. MENGENAI TINDAKANTERTENTU GUNA MEN-JAMIN TIDAK AKANTERJADI/TERULANG-NYA DAMPAK NEGATIFTERHADAP LH.

TUJUAN CARA

1. NEGOSIASI2. MEDIASI4. ARBITRASI

JASA PENYELESAIANSENGKETA LH

PEMERINTAH/MASYARA-KAT MEMFASILITASIMEMBENTUKLPJPPSLH

1. TERJADIPENC/PERUSAKANLINGK

2. TIMBUL KERUGIANLH/ORANG

3. ADA SENGKETAPARA PIHAK

4. PARA PIHAKSEPAKATBERMUSYAWARAH

KAPAN

50

10/10/2017

26

JENIS TINDAK PIDANA

Perlu dibuktikan:1. Lingkungan telah

tercemar/rusak

2. Hubungan sebabakibat antaralingkungan ygtercemar/rusakdengan kegiatan ygdidakwamencemari/merusak

1. Tidak perlu dibuktikanlingkungan telahtercemar, cukupdibuktikan terdakwatelah melakukanperbuatanpelanggaran

MATERIIL FORMIL

51

PENEGAKAN HUKUM PIDANATindak pidana lingkungan adalah kejahatanSanksi dan denda maksimum dan minimumkorporasi

ULTIMUM REMIDIUM

Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan)Sanksi administrasiPelanggaran dilakukan lsatu kali

PREMIUM REMIDIUM

Pencemaran dan perusakan LHSanksi administrasi tidak dipatuhiPelanggaran dilakukan lebih dari satu kaliMemasukkan B3 yg dilarangMemasukkan LB3 di NKRIMemasukkan limbah di NKRIMembuang limbahMembuang B3 dan LB3Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh)Melakukan pembukaan lahan dengan membakarMenyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensiMemberikan informasi palsu,menyesatkanmenghilangkan, merusak, dan ket tidak benar

10/10/2017

27

JaksaPenuntut

Umum

PenyidikPOLRI

PPNSLH

SPDPBERKAS PENYIDIKAN

Kewenanganlainnya

Menangkap dan menahan

penyitaan

penggeledahan

Menghentikan penyidikan

pemeriksaan

KOORDINASI

PIDANA TAMBAHAN (TATA TERTIB):a. PERAMPASAN KEUNTUNGAN

YANG DIPEROLEH DARITINDAK PIDANA

b. PENUTUPAN SELURUH ATAUSEBAGIAN TEMPAT USAHADAN/ATAU KEGIATAN

c. PERBAIKAN AKIBAT TINDAKPIDANA

d. KEWAJIBAN MENGERJAKAN APAYANG DILALAIKAN TANPA HAK

e. PENEMPATAN PERUSAHANDIBAWAH PENGAMPUNANPALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN

TINDAK PIDANA KORPORASI(Pasal 116 - 120)

TINDAK PIDANABADAN USAHA

PIDANA, DENDADIPERBERAT 1/3

PEMBERIPERINTAH/PEMIMPINTINDAK PIDANA

PENGURUS

DIPIDANA SEBAGAI PELAKUFUNGSIONAL KARENA:

•MEMILIKI KEWENANGANTERHADAP PELAKU FISIK

• MENERIMA TINDAKAN PELAKUFISIK :

• MENYETUJUI• MEMBIARKAN• TIDAK CUKUP MELAKUKAN

PENGAWASAN• MEMILIKI KEBIJAKAN YG

MEMUNGKINKAN TERJDNYATINDAK PIDANA

10/10/2017

28

PelanggaranPelanggaran PidanaPidana Denda (rupiah)Denda (rupiah)

MinimumMinimum MaksimumMaksimum MinimumMinimum MaksimumMaksimum

Memasukkan B3Memasukkan B3 5 tahun5 tahun 15 tahun15 tahun 5 miliar5 miliar 15 miliar15 miliar

Membakar lahanMembakar lahan 3 tahun3 tahun 10 tahun10 tahun 3 miliar3 miliar 10 miliar10 miliar

Melakukan usahaMelakukan usahadan/atau kegiatandan/atau kegiatantanpa izintanpa izin

1 tahun1 tahun 3 tahun3 tahun 1 miliar1 miliar 3 miliar3 miliar

Menyusun AMDALMenyusun AMDALtanpa memiliki sertifikattanpa memiliki sertifikatkompetensi penyusunkompetensi penyusunAMDALAMDAL

-- 3 tahun3 tahun -- 3 miliar3 miliar

Menerbitkan izinMenerbitkan izinlingkungan tanpalingkungan tanpadilengkapi AMDAL ataudilengkapi AMDAL atauUKLUKL--UPLUPL

-- 3 tahun3 tahun -- 3 miliar3 miliar

PelanggaranPidana Denda (rupiah)

Minimum Maksimum Minimum Maksimum

Menerbitkan izin usahatanpa dilengkapi izinlingkungan

- 3 tahun - 3 miliar

Dengan sengaja Tidakmelakukan pengawasanyang mengakibatkanpencemaran/kerusakanyg mengakibatkanhilangnya nyawamanusia

- 1 tahun - Atau500 juta

Memberikan informasipalsu - 1 tahun - 1 miliar

Tidak melaksanakanperintah paksaanpemerintah

- 1 tahun - 1 miliar

Menghalang-halangipejabat pengawasdan/atau PPNS

- 1 tahun - 500 juta

56

10/10/2017

29

Laporan/pengaduanmasyarakat

Pos Pengaduan LH

VERIFIKASI

GAKUM PERDATAGAKUMADMINiSTRASI

GAKUM PIDANA

SKBMENLH,

KAPOLRI,JAKGUNG

•GREEN BENCH•Sertifikasi hakim•Peradilan lingkungan•Pengadilan khusus/ad hoc

57

GAKUM TERPADU

Penegakan HukumLapis Pertama

dan

Kedua

Strategi Penaatan dan PenegakanHukum Lingkungan Terpadu

StrongPolitical will

&Leadership

Tekanan Publik&

Kontrol Publik

“Cleaning theCleaners”

(EnforcementInstitution’s

Reform)

PenegakanHukumTerpadu

Perizinan terpaduSebagai

PerangkatPengawasan

PenaatanSukarela

GreenBench

Institusi LHPusat & Daerah

Yang kuat

Dumas &

Peny,

sengketa

58

10/10/2017

30

PROGRAM PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

PENGEMBANGANSISTEM DANKEBIJAKAN

PENANGANANKASUS

PENINGKATANKAPASITAS

1. PENGADUAN LINGKUNGANELEKTRONIK

(ONLINE SYSTEM)2. PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN TERPADU(ONE ROOF ENFORCEMENT

SYSTEM)3. SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN

(JUDGES SERTIFICATION)4. EVALUASI PERDA LINGKUNGAN5. PENYLESAIAN RPP DAN PERMEN6. CETAK BIRU PENAATAN

LINGKUNGAN7. PENYUSUNAN PEDOMAN

1. PENGELOLAANPENGADUAN

2. PIDANA

3. PERDATA

4. ADMINISTRASI

1. PPNS/PPLH

2. KEPOLISIAN

3. KEJAKSAAN

4. HAKIM LINGKUNGAN

5. PENGELOLAPENGADUAN

6. RAKORNAS/RAKOREGGAKUM

7. JURNAL GAKUM

PENGEMBANGAN KERJASAMA

KERJA SAMA DENGAN

KEPOLISIAN DANKEJAKSANAAN

MAHKAMAH AGUNG

DEPDAGRI , DEP HUKUMDAN HAM

SERTIFIKASI HAKIMLINGKUNGAN (JUDGESSERTIFICATION)

PENEGAKAN HUKUMLINGKUNGAN TERPADU

(ONE ROOF ENFORCEMENTSYSTEM)

EVALUASI PERDA LINGKUNGAN

10/10/2017

31

TERIMA KASIH