Implementasi Uu No.6 Th 2014

8/15/2019 Implementasi Uu No.6 Th 2014

1/27

Pada Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan

Keluarga Provinsi Jawa Tengah

Tanggal 5 Mei 2015

IMPLEMENTASI UU NO 6 TAHUN

2014 TENTANG DESA

disampaikan oleh

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVINSI JAWA TENGAH


2/27

2

PP 22 TH 2015 Perubahan

PP 60/2014

UU 6/2014

tentang

Desa

PP 43/2014

tentang Peraturan

Pelaksanaan

UU 6/2014

PP 60/2014

tentang Dana DesaBersumber dari

APBN

PERMENDAGRI:

1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman

Teknis Peraturan di Desa2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan

Kepala Desa

3. Permendagri No. 113/2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa

4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa

RPMKPelaksanaan PP 60/2014

(mengatur hal-hal teknis terkait

pengalokasian, penyaluran,

penggunaan, pemantauan dan

evaluasi Dana Desa)

PERMENDES:

1. Permendes No.1/205 tentang PedomanKewenangan Lokal Berskala Desa

2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah

Desa

3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan

Desa

DASAR HUKUM


3/27

1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASALUSUL (SEPERTI TANAH KAS DESA, ORGANISASI MASY ADAT,

PRANATA DAN HUKUM ADAT, KELEMBAGAAN MASY).

2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (SEPERTI PASAR

DESA, SALURAN IRIGASI, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU).

3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH,PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA

4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH,

PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI

PERATURAN PERUNDANGAN

CATATAN:

KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA

KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI

BIAYA

KEWEN NG N DES


4/27

Money follows Function Skala Desa

Kewenangan

berdasarkan hak asal

usul

Kewenangan lokalberskala Desa

Kewenangan yg

ditugaskan Pemerintah,

Pemda Provinsi atauPemda Kab./Kota

Kewenangan lain yg

ditugaskan Pemerintah,

Pemda Provinsi atau

Pemda Kab./Kota sesuai

ketentuan

1

2

3

4

Kewenangan

Diatur dan

diurus oleh

Desa

Pelaksanaan

Diurus oleh

Desa(berdasarkan

penugasan dari

Pemerintah,

Pemda Provinsi

atau Pemda

Kab./Kota

1. Pendapatan Asli Desa,terdiri atas hasil usaha,

hasil aset, swadaya dan

partisipasi, gotong

royong, dan lain-lain

pendapatan asli Desa;

2. Alokasi APBN;

3. Bagian dari hasil Pajak

Daerah dan RetribusiDaerah Kab./Kota;

4. Alokasi Dana Desa yang

merupakan bagian dari

dana perimbangan yang

diterima Kab./Kota;

5. Bantuan keuangan dari

APBD Provinsi dan

APBD Kab./Kota;

6. Hibah dan sumbangan

yang tidak mengikat

dari pihak ketiga; dan

7. Lain-lain pendapatan

Desa yang sah.

Hak asal-usul : merupakan warisan ygmasih hidup dan prakarsa Desa atau

prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan

perkembangan kehidupan masyarakat

Kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat Desa

yang telah dijalankan oleh Desa ataumampu dan efektif dijalankan oleh Desa

atau yang muncul karena perkembangan

Desa dan prakarsa masyarakat Desa

Cakupan Kewenangan

• Penugasan meliputi penyelenggaraan

pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

• Penugasan disertai biaya:

Pemerintah

Pemda Prov

Pemda Kab/kota

Pendanaan


5/27

1. Sistem organisasi perangkat Desa;

2. Sistem organisasi masyarakat adat;

3. Pembinaan kelembagaan masyarakat;

4. Pembinaan lembaga dan hukum adat;5. Pengelolaan tanah kas Desa;

6. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang

menggunakan sebutan setempat;

7. Pengelolaan tanah bengkok;

8. Pengelolaan tanah pecatu;9. Pengelolaan tanah titisara; dan

10.Pengembangan peran masyarakat Desa

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK

ASAL USUL

RUANG LINGKUP

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan

melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul.5


6/27

6

6

Lain-lain

Pendapatan

yang sah

hibah dansumbangan

pihak ketiga

1

5

6

7

bantuankeuangan dari

APBD

Prov/Kab/Kota

3

2

4

Alokasi APBN :• Dari realokasi anggaran

pusat berbasis desa

• 10% dari dan diluar

dana transfer ke

daerah secara

bertahap

Bagian dari PDRD

kabupaten/kota

• Paling sedikit 10%

Alokasi Dana Desa (ADD)• Paling sedikit 10% dari dari

dana perimbangan yang

diterima kab/kota dikurangi

DAK

• Pemerintah dapat menunda

dan/atau mengurangi dana

perimbangan jika kab/kotatidak mengalokasikan ADD

Pendapatan asli Desa

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA


7/27

1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat

adat;

2. Pranata hukum adat;

3. Pemilikan hak tradisional;4. Pengelolaan tanah kas Desa adat;

5. Pengelolaan tanah ulayat;

6. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;

7. Pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa

adat; dan8. Masa jabatan kepala Desa adat.

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA

MELIPUTI :

7


8/27


9/27

9

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

meliputi:

a. Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

b. Pengembangan Sistem Administrasi Dan Informasi Desa;c. Pengembangan Tata Ruang Dan Peta Sosial Desa;

d. Pendataan Dan Pengklasifikasian Tenaga Kerja Desa;

e. Pendataan Penduduk Yang Bekerja Pada Sektor Pertanian Dan

Sektor Non Pertanian;

f. Pendataan Penduduk Menurut Jumlah Penduduk Usia Kerja,Angkatan Kerja, Pencari Kerja, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja;

g. Pendataan Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja

Menurut Lapangan Pekerjaan Jenis Pekerjaan Dan Status

Pekerjaan;h. Pendataan Penduduk Yang Bekerja Di Luar Negeri;

i. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa;

j. Pembentukan Badan Permusyaratan Desa;

k. Penetapan Perangkat Desa;

l. Penetapan BUM Desa;m.penetapan APB Desa;


10/27

10

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

a.pelayanan dasar Desa;

b.sarana dan prasarana Desa;

c.pengembangan ekonomi lokal Desa;

d.pemanfaatan sumberdaya alam dan

lingkungan Desa.


11/27

11

BIDANG PELAYANAN DASAR DESA

a. Pengembangan Pos Kesehatan Desa Dan Polindes;

b. Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa;

c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: 1) layanan

gizi untuk balita; 2) pemeriksaan ibu hamil; 3) pemberian

makanan tambahan; 4) penyuluhan kesehatan; 5) gerakan

hidup bersih dan sehat; 6) penimbangan bayi; dan 7)gerakan sehat untuk lanjut usia.

d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;

e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika

dan zat adiktif di Desa;

f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni

budaya, dan perpustakaan Desa; dan

h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar

di Desa.


12/27

12

BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA

DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

BIDANG

PELAYANAN

DASAR DESA


13/27

Tujuan pendampingan Desa meliputi:

a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas

pemerintahan desa dan pembangunan Desa;

b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi

masyarakat Desa dalam pembangunan desa yangpartisipatif;

c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa

antarsektor; dan

d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

PENDAMPINGAN DESA

13


14/27

a. Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secaraberjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat

b. Desa Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan

kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis

wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang

didampingi; danc. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah

daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan

upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui

pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan,termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan

manajemen.

RUANG LINGKUP PENDAMPINGAN DESA

14


15/27

PENDAMPINGAN DESA

15

PROGRAM

PRIORITAS

PEMERINTAH

DAERAH

DANA DESA


16/27


17/27

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK

PEMBANGUNAN DESA

17

MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN MASY, MENINGKATKAN

KUALITAS HIDUP MANUSIA, PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pemenuhan kebutuhan dasar;

Pembangunan sarana dan prasarana Desa;

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan.


18/27

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN mencakup :

a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;

b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh

BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa

lainnya;c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa;

d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal

untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat

Desa;e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih

dan sehat;

f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan

Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan

18


19/27

• Akuntabilitas penggunaan

Dana Desa tergantung pada

Pemerintahan Desa dan

merupakan subjek audit BPK

•Pengawasan dilakukan

disetiap level pemerintahan

sesuai dengan kewenangan.Masyarakat dapat juga

melakukan pengawasan jika

terjadi penyalahgunaan atas

Dana Desa dapat dilaporkan

pada aparat penegak hukum.

•Monitoring dan pengawasan

penggunaan dana Desautamanya dilaksanakan oleh

Pemda.


20/27

MEMPERKUAT APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN DESA MELALUI PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

MEMBERIKAN PEMBELAJARAN BAGI PEMERINTAH DESA UNTUK MENGELOLA BANTUAN KEUANGAN (2014 , 2015)

KESIAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PROVINSI JAWA TENGAH

20


21/27


22/27

KINERJA BANKEU PEMDES TAHUN 2014

22

1. PAVING

4%

2. BETON

38%

3.

GORONG²/JEMBATA

N

7%

4. TALUD

28%

5. MAKADAM

4%

6. ASPAL JALAN

9%

7. DRAINASE

9%

8. BAK

AIR/PERPIPAAN

1%

PROSENTASE JENIS KEGIATAN

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI PROV. JATENG TAHUN 201499,9% menyampaikan laporan

pertanggunjawaban

Rp 435.320.000.000,-

(7.809 desa )


23/27

PNPM Mandiri Perdesaan

Penataan lingkungan Permukiman

Pemugaran RTLH

BUMDES

Lembaga Ekonomi Masyarakat (UED, Pasar Desa)

CPPD

Teknolgi Tepat Guna

KEGIATAN LAIN SEBAGAI PEMBELAJARAN DI DESA

23


24/27

CATATAN PENTING

24

SETIAP DESA HARUS MEMPUNYAI RPJMDES

KEPALA DESA MENGOORDINASIKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA YANG

DILAKSANAKAN OLEH PERANGKAT DESA DAN/ATAU UNSUR MASYARAKAT DESA.

PELAKSANAAN PROGRAM SEKTOR DAN/ATAU PROGRAM DAERAH DIINTEGRASIKAN

KE DALAM PEMBANGUNAN DESA, PROGRAM SEKTOR DAN/ATAU PROGRAM

DAERAH DI DESA DICATAT DALAM APB DESA.

APABILA DIDELEGASIKAN , DESA MEMPUNYAI WEWENANG UNTUK MENGURUS

(KEPALA DESA MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN PROGRAM, DILAKUKAN OLEH

PERANGKAT DESA DAN/ATAU UNSUR MASYARAKAT DESA SESUAI DENGANKETENTUAN YANG BERLAKU


25/27

Pengawasan pengelolaan dana

desa

5/4/2015 25

GOODGOVERNANCE

PENGELOLAAN DANA DESA

APARATUR DESA DAN INFRASTRUKTUR

TujuanPengelolaan

Dana Desa

Mewujudkan

pemerintah

desa yangbaik dan

bers ih tanpa

korups i


26/27

5/4/2015 26

DANA DESA

PADes

Dana

APBN

Bantuan

K/L

OBYEK

PEMERIKSAAN

BPK

OPINI

BPK???


27/27

TERIMA KASIH

Implementasi Uu No.6 Th 2014

Documents