IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PENELANTARAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar) Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari’ah Oleh FITRI DIANA NPM : 1621020211 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1442 H/2020 M
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PENELANTARAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi
Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)
Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari’ah
Oleh
FITRI DIANA
NPM : 1621020211
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)
FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PENELANTARAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi
Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)
Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari’ah
Oleh:
FITRI DIANA
NPM : 1621020211
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)
Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
Pembimbing II : Frenki, M.Si.
FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M
ABSTRAK
Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.
penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekarasan terhadap anak, karena ia
masuk ke dalam kekerasan anak secara sosial (social abuse). Kekerasan anak secara
sosial mencangkup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah
sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap
proses tumbuh kembang anak. Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimana
peran Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam memberikan perlindungan
terhadap anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014? serta
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat?. Tujuan dari penelitian
ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan pada anak
terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan untuk mengetahui
pandangan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat. Adapun metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitaian lapangan (field reaserch). Sifat penelitian ini
termasuk penelitian bersifat deskriptif analisis yakni mengambarkan atau
menjelaskan secara tepat mengenai pandangan hukum Islam terhadap implementasi
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, Pelaksanaan perlindungan
anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat telah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena telah melakukan
upaya-upaya demi mewujudkan perlindungan terhadap anak terlantar yaitu
melakukan pendataan anak terlantar, memberikan sembako untuk meningkatkan gizi
anak terlantar, memberikan pelayanan sosial anak terlantar dengan menitipkan anak
terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan melakukan
pendampingan sosial terhadap anak terlantar. Kedua, Implementasi Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam bentuk
perlindungan terhadap anak terlantar menurut perspektif hukum Islam telah sesuai
dengan hadhana atau pemeliharaan anak dalam syari’at Islam dan termasuk dalam
fiqh siyasah tanfidziyyah. Karena Dinas Sosial telah melakukan upaya untuk
menanggulangi anak terlantar di Kabupaten Pesisir Barat.
MOTTO
“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim,
katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul
dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang
membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah
menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
(Q.S. Al-Baqarah:220).
PERSEMBAHAN
Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan
cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:
1. Ayah dan Ibu tercinta, M. Khoirul Amri dan Maryati, berkat doa restu dari mereka
penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah.
Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk
pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Adik-adikku tersayang, Eliza, Pramita Sari, Desi Diana Putri, dan Muhammad
Rizki Ramdo yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
3. Nenek dan Kakekku tercinta, Asiah dan M. Sumardi yang selalu menyayangi
penulis dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang telah
memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku
dalam berpikir dan bertindak.
RIWAYAT HIDUP
Fitri Diana, lahir pada tanggal 18 April 1998 di Penengahan, Kecamatan
Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Anak dari pasangan Bapak M. Khoirul
Amri dan Ibu Maryati. Beralamat di Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa,
Kabupaten Pesisir Barat.
1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SDN Kebuayan pada tahun 2004.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 20 Krui pada tahun
2010.
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMAN 1 Pesisir Tengah pada
tahun 2013.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung di Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar’iyyah).
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah
memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga,
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendididkan Strata Satu (S1) dalam
rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul
“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran
Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir
Barat dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)”. Shalawat serta
salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW
beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di
hari akhir, aamiin.
Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini menyadari banyak dukungan serta
bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka
penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan
Lampung.
3. Frenki, M.Si. selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar
membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini
selesai.
5. Frenki, M.Si. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan
motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dan Pegawai Fakultas Syari’ah UIN
Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan
Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk
proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Teman seperjuangan semasa kuliah yaitu Sefty Wulandari, Via Susanti, Mareta
Budia, Eni Marlina, Revi Puja Sari, Dicky Nuari, Mega Setiawan,Eka Shaputra
Jaya, Mahfiro, Wiwin Ayu Lestari, Devi Agesti, teman-teman kelas D angkatan
2016 jurusan siyasah syar’iyyah, dan teman-teman KKN Kelompok 87 di Desa
Sukaraja Tiga Kec. Margatiga, yang selalu mendorong dan memberi semangat
dalam mengerjakan skripsi.
9. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain
karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya
dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu
pengetahuan khususnya ilmu syari’ah.
Bandar Lampung, 29-Juni-2020
Fitri Diana
1621020211
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
ABSTRAK ............................................................................................................. ii
PERNYATAAN .................................................................................................... iii
PERSETUJUAN ................................................................................................... iv
PENGESAHAN ...................................................................................................... v
MOTTO ................................................................................................................ vi
PERSEMBAHAN ................................................................................................ vii
RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ viii
KATA PENGANTAR .......................................................................................... ix
DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul........................................................................................1
B. Alasan Memilih Judul...............................................................................2
C. Latar Belakang Masalah............................................................................3
D. Fokus Penelitian.......................................................................................8
E. Rumusan Masalah....................................................................................8
F. Tujuan Penelitian.......................................................................................8
G. Signifikasi Penelitian................................................................................9
H. Metode Penelitian.....................................................................................9
BAB II KAJIAN TEORI
A. Pengertian Perlindungan Anak Terlantar.................................................15
B. Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam.............................20
C. Perlindungan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014............................................................................................25
D. Tinjauan Pustaka......................................................................................35
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat........................40
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh Dinas
Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi Perlindungan terhadap
Anak Terlantar ......................................................................................... 45
C. Hambatan dalam Memberi Perlindungan terhadap Anak Terlantar oleh
Dinas Sosial ............................................................................................ 55
BAB IV ANALISIS PENELITIAN
A. Pelaksanaan Perlindungan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun .........................................................58
B. Perspektif Hukum Islam tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 oleh Dinas Sosial dalam Memberi Perlindungan terhadap Anak
Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam (Jawa Tengah: Al-Andalus, 2015),
h. 99. 39
Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut
Hukum Positif dan Hukum Islam (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 5. 40
Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam (Jakarta:
Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 1.
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan
yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik
untuk menjadi harapan.”
(Q.S AL-Kahfi:46).
Hukum Islam menyebut pemeliharaan anak dengan hadhana. Hadhana
dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir
sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh
kerabat anak itu. Ulama fiqh mendefenisikan hadhanah yaitu melakukan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau
sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan
kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,
mendidik, jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi
hidup dan memikul tanggung jawab.41
Arti yang lebih luas dari hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih
kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya hubungan perkawinan.
Pemeliharaan atau perlindungan terhadap anak merupakan hak anak. Maulana
Hasan Wadang menerangkan bahwa hak asasi anak dalam pandangan hukum
Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi
sebagai berikut:
1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian dan keturunannya.
3. Hak anak dalam penerimaan nama baik.
41
Ibid, h. 114.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam menerima asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam memiliki harta benda, hak waris, demi kelangsungan hidup
yang bersangkutan.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.42
Anak sebagai amanah yang harus dipenuhi kebutuhan dan hak-haknya
sebagai anak maka hak dasar mereka harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan
dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina, dan melindungi
anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal baik secara fisik, mental,
maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang
mulia dan sejahtera lahir batin. Keberpihakan Islam bukan sebatas pada aktivitas
yang memecahkan berbagai masalah sosial dan kemanusiaan kaum dhuafa
termasuk anak terlantar, melainkan bagaimana menyelamatkan mereka dari
bahaya kesesatan dan kekafiran, kemudian membawa mereka menuju
keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.43
Allah swt memberikan peringatan kepada para orangtua agar tidak
meninggalkan ataupun menelantarkan anak-anak mereka. Sebagaimana firman
Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 9:
42
Maulana Hasan Wadang, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak (Jakarta:
Grassindo, 2000), h. 32. 43
Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Islam (Jakarta: Cipta Karya, 2000), h. 16.
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.
(Q.S. An-Nisa’: 9).
Sebagaimana dalam ayat di atas, Islam sangat memperhatikan perlindungan
anak bahkan semenjak anak masih dalam kandungan. Rasulullah SAW bersabda:
م مسئول عن عن عبد اللو بن عمر أن رسول اللو صلى اللو عليو وسلم قال أل كلكم راع وكلك هم والرجل راع على أىل ب يتو وىو رعيتو فالمير الذي على الناس راع عليهم وىو مسئول عن
هم والعبد راع ع هم والمرأة راعية على ب يت ب علها وولده وىي مسئولة عن لى مال سيده مسئول عن كلكم مسئول عن رعيتو وىو مسئول عنو فكلكم راع و
“Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap
orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas
kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban
perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga
yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan
ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja
rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan
ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan
ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya”.
(H.R. Bukhari, Muslim).44
Hadits di atas menjelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan
adalah tanggung jawab. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini disebut
sebagai pemimpin, karena memikul tanggung jawab. Tanggung jawab yang
44
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Ensiklopedia Hadits Shahih al-Bukhari,
Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), no. 4789.
dimaksud di sini adalah upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap anak terlantar dalam Islam
merupakan tanggung jawab pemimpin karena seorang pemimpin harus
mensejahterakan rakyat. Perlindungan terhadap anak terlantar tidak hanya menjadi
kewajiban negara dan pemimpin saja, melainkan keluarga dan masyarakat juga
memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar.
C. Perlindungan Anak Terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014
Pada prinsipnya, perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
tahun 2014 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-
prinsip perlindungan tersebut yaitu:
1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (The best interest of the Child).
Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh
pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak
harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang
dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah
penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi menyatakan pendapatnya
dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut
hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.45
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
mengatur secara khusus Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran
hak anak yang diatur Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 dengan menganut sistem
sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang
lebih berat daripada KUHPidana. Terwujudnya perlindungan hak anak sehingga
anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun
sosial. Akan lebih terkonsentrasi bila membagi anak ke dalam masa pertumbuhan
dan perkembangan diantaranya:
1. Masa dalam kandungan.
2. Masa prasekolah.
3. Masa sekolah.
4. Masa pubertas.
5. Masa adolesens.
Tiap-tiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimaksud
masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri dengan saling mempengaruhi
yang akan mewarnai tingkat kemampuan dan kematangan fungsi sosial baik
terhadap dirinya maupun lingkunan sosial. Oleh sebab itu antara hak dan
45
Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 143-146.
kewajiban harus ada keseimbangan dan harus manusiawi, dengan demikian akan
terwujud keadilan. Perlindungan anak dapat berjalan bila peraturan yang ada juga
mengakomodasi segala kegiatan anak dengan berpedoman pada batasan umur
seorang anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah
pengaturan tersebut jelas, maka anak di Indonesia akan terjamin perlindungannya
sebab hukum pidana dapat mengantisipasi segala bentuk pelanggaran maupun
kejahatan terhadap anak.46
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.47
Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan
jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.48
Begitu pula
Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau
pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan:
46
Mumi Tukiman, Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi
(Jakarta: Simposium BPHN Depkeh, 1984), h. 56. 47
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 48
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
1. Diskriminasi.
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
3. Penelantaran.
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.
5. Ketidakadilan.
6. Perlakuan salah lainnya.49
Sedangkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk:
1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.50
Orangtua memiliki kewajiban terhadap anak untuk memberikan
perlindungan terhadap anaknya sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan
anak.51
Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa Orangtua berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk :
49
Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 50
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 51
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan
minatnya.52
Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menyatakan bahwa Orangtua dan keluarga bertanggung jawab menjaga
kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.53
Pengertian anak
diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.54
Sedangkan mengenai Pengertian perlindungan anak diatur dalam pasal 1
ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang
menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.55
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk
52
Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 53
Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 54
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 55
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak
merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu
masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu
pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.56
Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak faktor utamanya disebabkan
karena kemiskinan, faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi besar dalam
tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orangtua kandung. Terdapat
kenyataan yang kita lihat bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan
dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan
seperti penelantaran anak dapat dikatakan tidak manusiawi terhadap anak, tanpa
dapat melindungi dirinya, tanpa perlindungan yang memadai dari keluarga,
masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang
berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan
yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut
56
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang
efektif.57
Pada prinsipnya, perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip
perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (The best
interest of the Child), di mana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan
yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif
dan yudikatif. Maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.
Pada tataran hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum
sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud
dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa
menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Anak sebenarnya merupakan harta
yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi,
politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku
dan bangsa.
Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung
pada sikap dan prilaku anak untuk berprestasi, dan budaya anak merupakan harta
dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan
sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi.
Dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan
57
Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Bandung: CV. Utama, 2005), h.
5.
hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian
dari subyek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan uuntuk anak yang
mendapat jaminan hukum.58
Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak
adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat
dan martabat sbagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan
generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa
dan negara pada masa depan.59
Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai
korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri.
Pengertian berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah
disebutkan di atas, dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan
terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum
kawin, dan juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.
Anak yang mengalami penelantaran terutama yang mendapat trauma
perlakuan fisik dan psikis haruslah diberikan perlindungan secara khusus. Pasal 1
angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menentukan
58
Ibid. 59
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompk
minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,
penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak
yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.60
Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban perlakuan salah
dan penelantaran ini tentunya memiiki perbedaan yang signifikan dibandingkan
perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada
perlindungan kesehatan bagi anak korban penelantaran yang tentunya akan sangat
berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara
fisik. Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan
kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani,
jasmani, maupun sosial. Adapun pengertian anak terlantar tertera pada Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 yakni Pasal 1 ayat (6) bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak
terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun
sosial”.61
60
Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 61
Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Penelantaran mempunyai pengertian yaitu merupakan kegagalan untuk
memberikan keperluan hidup yang mendasar kepada anak seperti makan, pakaian,
tempat berlindung, perhatian atau pengawasan kesehatan sehingga mengakibatkan
kesehatan dan perkembangan anak dapat terancam. Kasus penelantaran yang
dilakukan oleh orangtua kandung terhadap anaknya, jika dilihat dari sisi
hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Karena
jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan
yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 dan juga KUHP, dijelaskan tentang ancaman hukuman
pidana penjara dan denda.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76 huruf a
dan b menyebutkan bahwa :
1. Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak
mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi
sosialnya.
2. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.62
Pasal 77 huruf b tentang Ketentuan Pidana menyatakan bahwa setiap orang
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana
62
Pasal 76 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).63
D. Tinjauan Pustaka
Ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti antara lain:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Qurrata mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-
Faktor Penyebab Eksploitasi Ekonomi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan
Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi di Kota Malang)”. Dalam
skripsi ini fokus penelitian adalah faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi
secara ekonomi terhadap anak jalanan di kota Malang yang sedang melakukan
suatu program kota layak anak serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial
Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi
terhadap anak jalanan di Kota Malang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Shofia Fatmawati dalam Jurnal Hukum
Diponegoro Edisi 3, Volume 5, Tahun 2016 yang berjudul “Kebijakan Hukum
Pidana dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Yang Diperkerjakan Sebagai
Buruh Perusahaan” dalam jurnal tersebut fokus penelitiannya adalah kebijakan
hukum pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan
sebagai buruh di perusahaan dalam hukum positif dan kebijakan hukum pidana
yang seharusnya dilakukan dalam upaya mempekerjakan anak sebagai buruh
63
Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
perusahaan. Penelitian tersebut menghasilkan kebijakan hukum pidana dalam
upaya perlindungan buruh anak yang dipekerjakan sebagai buruh perusahaan
yang dilakukan pada hukum positif masih mengacu pada Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan memberi sanksi pidana
pada setiap orang yang melanggar ketentuan pada Undang-undang tersebut, dan
melakukan kebijakan hukum pidana mengenai anak yang dipekerjakan di
perusahaan pada masa yang akan datang agar sesuai dengan perkembangan
zaman. Perbedaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah
bahwa penulis lebih fokus menyoroti hal-hal terkait terletak pada bagaimana
bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi ekonomi,
dinas yang bersangkutan dinas sosial Kota Semarang, dengan demikian jika
dikaitkan kembali dengan Perlindungan Hukum terhadap tindak kekerasan anak
: studi tentang anak jalanan korban eksploitasi ekonomi di wilayah hukum Kota
Semarang, maka penelitian ini harus menilai sejauhmana pengawasan
pemerintah dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan
korban eksploitasi ekonomi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani Mustika Nurwijayanti dalam Jurnal
Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 1, Tahun 2012 yang berjudul
“Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif
Hukum Pidana di daerah Yogyakarta” dalam jurnal tersebut fokus penelitiannya
adalah apakah yang menjadi faktor penyebab munculnya anak jalanan di
Yogyakarta, apakah tindak pidana yang dilakukan anak jalanan dan apakah
bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada anak jalanan
dan bagaimanakah penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal
maupun non formal di Yogyakarta. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa
faktor-faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan di Yogyakarta adalah
karena adanya anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan,
wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar,
penyandang cacat, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah
sosial psikologis, pekerja migran bermasalah sosial dan keluarga fakir miskin.
Tindak pidana yang dilakukan anak jalanan di Yogyakarta antara lain memalak,
memeras, dan melakukan ancaman kepada korban. Dalam hal ini penanganan
yang diperlukan untuk anak jalanan tersebut adalah dengan memasukkan anak
tersebut adalah dengan memasukkan anak tersebut ke dalam lembaga atau
rumah singgah untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya.
Penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di
Yogyakarta adalah dengan cara perhatian, pengertian, pembinaan dan
pendampingan.
Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini
yaitu:
1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifah
Qurrata tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab
Eksploitasi Ekonomi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif
Hukum Perlindungan Anak (Studi di Kota Malang)” yaitu sama-sama
membahas mengenai perlindungan terhadap anak jalanan. Perbedaannya
terletak pada fokus penelitian yakni dalam penelitiannya, Syarifah berfokus
pada faktor-faktor penyebab eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan di Kota
Malang. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini berfokus pada
perlindungan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Shofia
Fatmawati dalam Jurnal Hukum Diponegoro Edisi 3, Volume 5, Tahun 2016
yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Perlindungan Terhadap
Anak Yang Diperkerjakan Sebagai Buruh Perusahaan” yaitu sama-sama
mengkaji mengenai perlindungan terhadap anak. Perbedaannya terletak pada
fokus penelitian yaitu dalam jurnal tersebut fokus penelitian Shofia adalah
kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak yang
dipekerjakan sebagai buruh di perusahaan dalam hukum positif dan kebijakan
hukum pidana yang seharusnya dilakukan dalam upaya mempekerjakan anak
sebagai buruh perusahaan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada
perlindungan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat yang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani
Mustika Nurwijayanti dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1,
Volume 1, Tahun 2012 yang berjudul “Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum
Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di daerah Yogyakarta” adalah
sama-sama membahas mengenai perlindungan anak. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian Andriyani yaitu terletak pada fokus penelitiannya, dalam
jurnal tersebut fokus penelitian Andriyani adalah faktor penyebab munculnya
anak jalanan di Yogyakarta, sedangkan penelitian ini berfokus pada
perlindungan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam,
Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Ensiklopedia Hadits Shahih al-
Bukhari, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, 2011.
Anshori, Ibnu. Perlindungan Anak Dalam Islam, Jakarta: Cipta Karya, 2000.
Anwar, Dessy. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabay: Amelia, 2005.
Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:
Rinneka cipta, 1998.
Azhim, Said Abdul. Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang &
Solusinya, Jakarta Timur: Istanbul, 2016.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, Panduan Umum
Program Jaminan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Departemen Sosial RI,
2006.
Direktorat Pelayan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI,
Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan
Pemasyarakatan, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008.
Djambak, Syaipan. Metodologi Penelitian, Palembang: Universitas Sriwijaya,
2008.
Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
Gultum, Maidin. Perlindungan Terhadap Anak Dalam System Peradilan Agama
Anak Indonesia, Bandung: Retrika Aditama, 2008.
Kanang, Abdul Rahman. Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks
Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional, Makassar: