IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA

IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA(PELUANG DAN TANTANGAN DALAM MENDUKUNG

PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH)

oleh :HENDRA W. PRABANDANI, SH, MH, LL.M

BIRO HUKUM BAPPENAS

Jakarta, 31 Juli – 1 Agustus 2019

Bimbingan Teknis Regulasi dan Implementasi Pemerintah Berbasis ElektronikDirektorat Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

Satu Data Indonesia/7/2019

PENGANTAR SATU DATA INDONESIA

PETA TUGAS BAPPENAS DALAM SDI

KETERKAITAN SDI DENGAN REGULASI TERKAIT

BEBERAPA REKOMENDASI

SDI DAN DATA INFORMASI DAERAH

OUTLINE

1

PENGANTAR SATU DATA INDONESIA

https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data

The EconomistMay 6th, 2017

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/chief-data-officer-government-playbook/data-as-an-asset.html?

Deloitte insightFeb 25, 2019

PENGANTAR

Kondisi Saat Ini

Data tidakdistandarisasi, Data

tidak sinkron, dan Tidak ada Metadata

Ps 31, UU 25/2004, data akurat dan dapat diper-

tanggungjawabkan

Koordinasi Lemah, data disimpansecara individu

Data Tersebar, sulitmendapatkan. Seringkali

harus MOU dan PKS

Satu

Dat

a In

do

nes

ia

INDONESIA 2045

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN

PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Kebutuhan Pemanfaatan Informasi

Sistem Statistik NasionalJaringan Informasi

Geospasial Nasional

Sistem InformasiManajemen Pemerintah

Sistem Informasi PelayananPublik

Kebutuhan Keterpaduan

PERPRES SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PERPRES SATU DATA INDONESIA

STRUKTUR PERATURAN PRESIDEN No. 39 TAHUN 2019

PERATURAN PRESIDEN NO. 39 TAHUN 2019SATU DATA INDONESIA

VIII BAB

43 PASAL

BAB IKETENTUAN UMUM

BAB IVPENYELENGGARAAAN SATU DATA

INDONESIA

BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

BAB IIPRINSIP SATU DATA

INDONESIA

BAB VIPARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN

BADAN HUKUM PUBLIK

BAB IIIPENYELENGGARA SATU

DATA INDONESIA

BAB VPENDANAAN

Diundangkan tanggal17 Juni 2019

PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Memastikan data yang diproduksi oleh Produsen Data berkualitas (sesuai Standar, Metadata Baku dari Pembina Data serta dihasilkan menggunakan KodeReferensi dan Data Induk dan dapat dimanfaatkan bersama (interoperabilitas).

Standar yang mengatur

metodologi yang meliputi konsep,

definisi, cakupan, klasifikasi,

ukuran, satuan dan asumsi

SATU STANDAR DATA

Informasi terstruktur yang

berfungsi untuk menjelaskan isi

dan sumber data sehingga

dapat mudah untuk ditemukan,

digunakan, atau dikelola kembali

SATU METADATA BAKU

Kemampuan Data untuk

dipertukarkan atau

dibagipakaikan antar sistem yang

saling berinteraksi

INTEROPERABILITAS REFERENSI DATA

Data yang dihasilkan harus

menggunakan Kode Referensi

dan Data Induk yang tersedia di

Portal Satu Data

data.go.id

Melalui:

• Satu Data Indonesia (SDI)

• Sistem Statistik Nasional

• Sistem Keuangan Negara

• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• JIGN

Strategi Pencapaian:− Data Prioritas− Rencana Aksi SDI− Portal Satu Data Indonesia

Tujuan :

data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan danmudah diakses

Ultimate Goals:

Keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, danpengendalian pembangunanpembangunan nasional

STANDAR DATA

STATISTIK GEOSPASIAL

PETA RUPABUMI (KONTUR)

• Konsep : Data ketinggian yangbisa digambarkan denganberbagai cara, seperti titik-titiktinggi, matriks tinggi (modelelevasi digital).

• Definisi : Garis khayal yangmenghubungkan titik-titik denganketinggian yang sama, atau warnayang mencerminkan ketinggian.

• Klasifikasi : Selang dan Indekskontur (SNI 6502 : 2010)

• Ukuran : Bilangan Desimal

• Satuan : Meter

INDIKATOR 6.1.1 (a) Air Minum

• Konsep : air yang melalui prosespengolahan atau tanpa prosespengolahan yang memenuhisyarat kesehatan dan dapatlangsung diminum

• Definisi : rumah tangga yangmemiliki akses terhadap airminum layak adalahperbandingan antara rumahtangga yang memiliki aksesterhadap sumber air minum layakdengan rumah tangga seluruhnya

• Klasifikasi : (misal: kota/desa)

• Ukuran : Bilangan Biasa

• Satuan : satuan persen (%)

METADATA DATA

STATISTIK GEOSPASIAL

PETA RUPABUMI (KONTUR)METADATA INDIKATOR SDG’s

PEMBINA DATA

Badan Pusat StatistikUntuk daerah instansi vertikal

Badan Informasi GeospasialUntuk Daerah Simpul Jaringan Daerah

Kementerian Keuangan

Pembina Data Tingkat Pusat

• Perpres SDI membuka ruang untukditetapkannya jenis Data Lainnyayang pembinanya ditentukankemudian melalui mekanismeforum satu data

a. Menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusatdan/atau Instansi Daerah

b. Menetapkan struktur yang baku danformat yang baku dari metadata yang berlaku lintas instansi Pusatdan/atau Instansi Daerah

c. Memberikan Rekomendasi dalamperencanaan pengumpulan Data

d. Melakukan pemeriksaan ulangterhadap Data Prioritas, dan

e. Melakukan pembinaanpenyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan

TUGAS PEMBINA PUSAT

Pasal 37 ayat (6) : Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:a. Walidata untuk Penggua Data pada instansi Pusat dan Instansi

Daerahb. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untukPengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah

Pasal 39 ayat (3)Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat danInstansi Daerah… dilakukan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 1 ayat (20) : Pengguna Data adalah instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badanhukum yang menggunakan data

PENGGUNA DATA

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Tingkat Pusat

Dewan Pengarah

Forum SDI Tingkat Pusat

Sekretariat SDI tingkat pusat

Pembina Data

WalidataProdusen

Data

Tingkat Daerah

Forum SDI Tingkat Daerah

Sekretariat SDI tingkat daerah

Pembina Data

WalidataProdusen

DataWalidata

pendukung

• Dibentuk Dewan Pengarah untuk:

• mengoordinasikan dan menetapkankebijakan terkait penguatan dan

perbaikan tata kelola data pemerintah

• mengoordinasikan penyelesaianpermasalahan dan hambatan

pelaksanaan tata kelola data

pemerintah

• Dilaksanakan Forum SDI untukmemperkuat koordinasi Pembina Data,

Walidata, dan Produsen Data

• Disusun Daftar Data yang terintegrasi pusat

dan daerah, untuk memastikanketersediaan data dan mencegah duplikasidata

• Disusun dan dilaksanakan Rencana Aksi

yang terintegrasi pusat dan daerah, untukmemastikan tersedianya program dan kegiatan dari Instansi Pusat dan Daerah

yang mendukung pencapaian SDI termasuk

dukungan anggaran.

PELAKSANAAN SDI

FORUM SATU DATA INDONESIA

a. Koordinator : Pejabat Eselon I di

Kementerian PPN/Bappenas

b. Pembina Data : BPS, BIG, dan Kemenkeu

c. Walidata : Unit Pengelola Data K/L

Forum Satu Data Pusat1

a. Koordinator : Kepala Bappeda

b. Pembina Data : BPS & BIG/JIGN

c. Walidata : Diskominfo (PP 18/2016)

d. Walidata Pendukung : Unit kerja pengelola data di

masing-masing OPD

Forum Satu Data Daerah2

Produsen Data: OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Produsen Data K/L

Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dankoordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untukpenyelenggaraan Satu Data Indonesia.

1. Menjadi wadah untuk mendorongpenggunaan Kode Referensi dan Data Induk. Melalui Forum SatuData akan disepakati Data danKementerian/Lembaga yang bertindak sebagai Walidata untukKode Referensi dan Data Indukyang selanjutnya ditetapkan olehKetua Dewan Pengarah

2. Sebagai tempat koordinasi Dewan Pengarah (tingkat pusat), Pembina Data dan Walidata

3. Menjadi wadah untukmenyepakati daftar Data yang akan dikumpulkan, danmenyepakati daftar Data yang menjadi Data Prioritas (tingkatpusat)

4. Menjadi wadah untukmenyepakati dan memantaupencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia

PERAN PENTING FSD

BEBERAPA KETENTUAN PENTING

PASAL 39

(1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah

mengakses Data di Portal Satu Data

Indonesia tidak dipungut biaya.

(2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam

mengakses Data di Portal Satu Data

Indonesia tidak memerlukan dokumen nota

kesepahaman, perjanjian kerja sama,

dan/atau dokumen surat pernyataan.

(3) Akses Data bagi Pengguna Data selain

Instansi Pusat dan Instansi Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Nota kesepahaman, perjanjian kerja

sama, dan/atau dokumen surat

pernyataan antar Instansi Pusat

dan/atau Instansi Daerah yang terkait

dengan tata kelola dan/atau

pemanfaatan Data yang sudah ada

pada saat mulai berlakunya Peraturan

Presiden ini, dinyatakan berakhir dan

tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat terhitung 6 (enam) bulan

sejak tanggal pengundangan Peraturan

Presiden ini.

PASAL 42

a. kebijakan pemerintah dan semua

peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai tata kelola dan/atau

pemanfaatan Data yang telah ditetapkan

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan Peraturan

Presiden ini; dan

b. kebijakan pemerintah dan semua

peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai tata kelola dan/atau

pemanfaatan Data yang telah ditetapkan

wajib menyesuaikan dengan ketentuan

dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1

(satu) tahun terhitung sejak Peraturan

Presiden ini diundangkan.

PASAL 43

PETA TUGAS BAPPENAS DALAM SATU DATA INDONESIA

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

No Rencana Tindak Pelaksana

1 Membuat peraturan terkait tata kerja Dewan Pengarah

Kementerian PPN/Bappenas

2Penunjukan pimpinan tinggi madya yang akan mengoordinasikan Forum SDI tingkat Pusat

3 Menjadwalkan dan melaksanakan Forum SDI

4 Membuat peraturan terkait tata kerja Forum SDI

5 Pembentukan Sekretariat SDI tingkat pusat

6 Pengaturan tata kerja sekretariat SDI

7 Penunjukan unit kerja yang akan melaksanakan tugas sebagai sekretariat SDI

8 Finalisasi panduan implementasi SDI untuk daerah

9Menyiapkan Portal SDI sebagai sarana sosialisasi Perpres No. 39/2019 tentang SDI dan berbagi pakai data yang sudah tersedia serta sesuai dengan prinsip Satu Data

10Memperkuat ekosistem SDI melalui koordinasi dengan lembaga negara dan badan hukum publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SDI


•Informasi Geospasial(UU No.4/2011 Tentang

Informasi Geospasial

•Data Statistik (UU No.16/1997 Tentang

Statistik)

•Perpres No.39/2019 Tentang SDI

•Perpres No.9/2016 Satu Peta (akan

berakhir pada tahun2019)

•UU No.25/2004 Tentang SistemPerencaan Pembangunan

Nasional

•UU No.17/2003 TentangKeuangan Negara

•UU No.14/2008 Tentang KIP

•Perpres No.95/2018 TentangSistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik


Sumber: BIG, 2019

SDI DAN SIPD

SDI dan SIPD

Pasal 31 UU SPPN Pasal 274 UU tentang Pemerintahan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah

didasarkan pada data dan informasi yang

dikelola dalam sistem informasi

pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan didasarkan padadata dan informasi yang akurat dan dapatdipertanggungjawabkan

DASAR YURIDIS/FILOSOFIS

Peraturan Terkait

• Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019

tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Terkait

• Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

98 Tahun 2018 tentang Sistem

Informasi Pembangunan Daerah

SDI dan SIPD

Unsur/Aspek Satu Data Indonesia Sistem Informasi Pemerintah Daerah

(1) (2) (3)

1 Konsepsi atas Data dan

InformasiTata kelola data dan informasi

• Sistem informasi (aplikasi dan database)

• Tata kelola data dan informasi

2 Cakupan data

• Data Statistik

• Data Geospasial

• Data Keuangan Negara tingkat Pusat

• Data lainnya

• Data Statistik (meliputi data tunggal dan data

komposit)

• Tidak mengenal data geospasial, namun data

statistik diinput berdasarkan lokasi.

3 Prinsip

• Standar Data

• Metadata baku

• Interopabilitas

• Kode Referensi/Data Induk

• Mengenal Standar data (sampai pada level asumsi)

• Mengenal metadata

• Integrasi menggunakan fitur API (application

programming Interface)

4. Penyelenggara

• Dewan Pengarah

• Pembina Data

• Walidata (dan walidata pendukung)

• Produsen Data

• Forum Satu Data

• Walidata

• Produsen Data

• Tim Pengelola SIPD

• Pembinaan oleh Kemendagri dan GWPP

5. Penyelenggaraan

• Perencanaan Data

• Pengumpulan Data

• Pemeriksaan Data

• Penyebarluasan Data

• Pemetaan kebutuhan data

• Pengumpulan data

• Pengisian data

• Validasi data

• Evaluasi data

TINDAK LANJUT/REKOMENDASI

TINDAK LANJUT

TINGKAT PUSAT

1. Rapat Koordinasi tingkat dewan pengarah untuk merumuskan arah kebijakan strategis

pelaksanan Satu Data Indonesia

2. Penyiapan Pedoman Tata Kelola mengenai teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia

3. Percepatan pembentukan kelembagaan/pengelola Satu Data Indonesia tingkat pusat

(penetapan walidata dan produsen data)

4. Penguatan peran pembina data

5. Penyiapan rapat koordinasi Forum Satu Data dan arah kebijakan Data Prioritas.

TINGKAT DAERAH

1. Sosialisasi dan internaslisasi Perpres Satu Data Indonesia di tingkat Pemerintah Daerah

2. Percepatan penyiapan kelembagaan/penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah

(penetapan walidata, walidata pendukung, koordinator FSDI daerah)

3. Penyiapan kebijakan tata kelola pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah.

• Terima Kasih

IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA

Documents