Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013

IMPLEMENTASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013

Ulfa Cindy Wahyu Tia Sari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya

Email: [email protected]

ABSTRACT

Regional Development Plan or RKPD in 2013 which is implemented by the

Bappeda and SKPD related to realize the policy into pogram dan

government activities which of course refers to the vision and mission of

Local Government. The purpose of the research to know how

sinkronisaation of RPJMD, RKPD, and programe activities and how their

implementation. With the use George C. Edward’s Policy Implementation

Theory. Form the results seen from George C. Edward’s four indicator

because form communication between implementers still no clarity in the

distribution process of communication, especially at the district level

because staff do not understand the contents of the information provided.

In addition, resources are still not meet the quantity.

Keywords: RKPD, Economic Growth, Disparities, Implementation

ABSTRAK

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 yang

diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) terkait untuk merealisasikan kebijakan ke dalam

program dan kegiatan yang tentunya merujuk pada visi

dan misi Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini untuk

mengetahui bagaimana sinkronisasi RPJMD, RKPD dan

program kegiatan serta bagaimana implementasinya.

Penelitian ini menggunakan pisau analisis Teori George

C. Edward. Hasil penelitian ini dilihat dari empat

indikator di atas karena dari komunikasi antar

pelaksana kebijakan masih tidak ada kejelasan dalam

proses penyaluran komunikasi terutama di tingkat

kecamatan karena staf kurang memahami isi dari

informasi yang diberikan. Selain itu sumberdaya yang

ada masih belum memenuhi kuantitas.

Katakunci: RKPD, Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas,

Implementasi

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang

diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) pada tahun 2013 di Kabupaten Banyuwangi

merupakan hal penting karena untuk mencapai tujuan

dari visi misi pemerintah daerah yang termaktub dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yaitu “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri,

Sejahtera dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan

Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Untuk

tema RKPD Tahun 2013 yaitu “Memantapkan Pertumbuhan

Ekonomi dan Pengurangan Disparitas Wilayah.”1

Sumber daya yang ada di lingkungan tidak dikelola

dengan baik dan juga potensi disetiap kecamatan berbeda

tergantung letak geografisnya. Terdapat beberapa

kecamatan yang tidak menghasilkan panen karena letak

geografisnya tidak mendukung seperti wilayah rawan

kekeringan sehingga sulit mendapat air untuk keperluan

pengairan tanaman pertanian. Hal ini menyebabkan

munculnya disparitas antar kecamatan. Sesuai dengan

tema RKPD Tahun 2013 pemerintah daerah berupaya untuk

mengurangi perbedaan/jarak disetiap kecamatan, sehingga

tercapai pemerataan ekonomi yang menuju pada

kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut masih menjadi

tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini fokus terhadap sinkronisasi antara

visi, misi, kebijakan, program prioritas dan kegiatan

RKPD Tahun 2013 serta bagaimana implementasi dari RKPD

Tahun 2013. Pemaparan di atas peneliti tertarik untuk

menulis penelitian dengan judul “Implementasi Rencana

1 RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013, Bab 4, hlm. 98

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2013”.

B. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu

Penelitian Rafli Rinaldi Jurnal FE UB Tahun (2013)

Analisis Pengaruh Konsumsi Pemerintah, Investasi

Pemerintah, Investasi Swasta, dan Angka Kerja Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Provinsi

Jawa Timur Tahun 2007-2011) Kuantitatif pendekatan

Fixed Effect Model (FEM) Pertumbuhan Ekonomi pengaruh

konsumsi pemerintah, investasi pemerintah, investasi

swasta, dan angka kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

regional.

Viki Indrasari, Skripsi FE Universitas Diponegoro

Tahun (2011) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Kuantitatif

pendekatan Fixed Effect Model (FEM) Pembangunan

Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi pengaruh belanja modal,

angkatan kerja, pendidikan dan desentralisasi fiskal

terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dewi Kurniawati Sunusi, Anderson Kumenang, Debby

Rotinsulu Jurnal FE Universitas Sam Ratulangi Manado

Tahun (2014) Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja,

Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah pada

Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan

di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010 Kuantitatif Analysis

Path (analisis jalur) Pertumbuhan Ekonomi pengaruh

tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran

pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya

terhadap kemiskinan

Havid Sularso dan Yanuar E. Retianto Jurnal FE

Universitas Jendral Soedirman Tahun (2011) Pengaruh

Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Kuantitatif Analisis Structural Equation Modeling (SEM)

Teori Pertumbuhan Ekonomi pengaruh kinerja keuangan

terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.

Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards

Pelaksanaan kebijakan disuatu daerah menjadi kunci

keberhasilan dari dirumuskannya kebijakan tergantung

dari prosesnya. Kebijakan dapat dikatakan berhasil jika

output berdampak positif terhadap masyarakat begitu

sebaliknya kebijakan yang dinilai gagal menimbulkan

kekecewaan dari masyarakat dan akhirnya menuntut

pemerintah untuk melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya sesuai dengan tujuan. Keberhasilan

implementasi kebijakan menurut George C. Edward2

terdapat beberapa faktor yaitu: 2 George C. Edward dalam Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 149

1. Komunikasi

2. Sumberdaya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan

oleh keempat faktor tersebut guna memperjelas akan

dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, komunikasi menjadi hal yang paling

menentukan karena komunikasi berperan dalam koordinasi

implementasi kebijakan karena informasi yang diberikan

pemerintah kepada pelakasana implementasi untuk

mempermudah jalannya kebijakan, ada tiga hal dalam

komunikasi yang perlu diperhatikan: a. Transmisi,

setelah kebijakan dirumuskan lalu penyaluran pada

pemerintah yang ditunjuk sebagai pelaksana atau

implementor. Masalah transmisi terjadi ketika dalam

menyampaikan terdapat miskomunikasi antar pemerintah

dengan implementor; b. Kejelasan tujuan dan cara yang

digunakan dalam sebuah kebijakan menjadi penting agar

kandungan dari kebijakan tersebut dapat dipahami

maksud, tujuan dan bagaimana pelaksanaannya; c.

Konsistensi, setiap kebijakan yang menjadi acuan bagi

pelaksana harus konsisten dalam arti tidak

mengakibatkan kebingungan seperti halnya ada

penghapusan atau perubahan dari kebijakan, hal ini

harus diperhatikan agar implementasi dari kebijakan

berjalan sesuai dengan tujuan.

Kedua, sumberdaya merupakan hal yang harus

tersedia agar implementasi kebijakan berjalan sesuai

dengan tujuan. Kelengkapan sarana dan prasarana sebagai

penunjang dalam bertugas. Sumberdaya yang dimaksud

adalah: a. Staf yang kuantitasnya serta kualitas dari

kemampuannya sesuai; b. Informasi diperlukan terkait

dengan bagaimana melaksanakan kebijakan serta data yang

mendukung; c. Kewenangan, dalam implementasi kebijakan

kewenangan bagi pelaksana perlu karena untuk

menggunakan dana dan sarana prasarana selain itu juga

untuk membuat kerjasama dengan pemerintah lainnya agar

kebijakan sesuai dengan tujuan; d. fasilitas dalam

pelaksanaan kebijakan tidak hanya staf, informasi dan

kewenangan yang diperlukan tetapi fasilitas sebagai

penunjang seperti kantor dan perlengkapan lain yang

dibutuhkan seperti komputer, alat tulis kantor dan

sebagainya.

Ketiga, Disposisi merupakan sikap dari pelaksana

kebijakan, dalam implementasi kebijakan harus ada

mufakat antara pemerintah dengan masyarakat yang

notabene merasakan dampak dari kebijakan. Yang perlu

diperhatikan adalah pengangkatan staf/pegawai dan

insentif. Selain itu juga masyarakat harus menyalurkan

aspirasi agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan

tujuan. Terlebih lagi pelaksana kebijakan harus paham

terhadap maksud kebijakan sehingga akan menghasilkan

output.

Keempat, Struktur Birokrasi merupakan sumber untuk

melaksanakan kebijakan dimana para birokrat mengetahui

apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dan

juga untuk mempermudah tugas yang dilakukkan adalah

koordinasi dan pembagian tugas sesuai kemampuan atau

skill yang dibutuhkan. Untuk mendongkrak kinerja struktur

birokrasi dengan adanya standar operasional prosedur

dan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab

kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai

diantara beberapa unit kerja.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi. Subyek dari

penelitian ini adalah birokrat khususnya anggota

Bappeda yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait serta para

staf/pegawai selain itu juga masyarakat. Alasan

peneliti memilih subyek anggota Bappeda dengan SKPD

terkait karena berkaitan dengan judul yang peneliti

buat. Teknik Pengumpulan Data salah tiganya yakni

observasi, dokumentasi, dan wawancara. Ketiga metode

tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap

dan valid tentunya agar mempermudah penulis untuk

menggunakan dan mengolah data.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif

diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan

teknik pengumpulan data yang bermacam-macam

(triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus

sampai datanya jenuh. Selanjutnya, dalam penelitian

teknik yang digunakan menggunakan analisis data model

Miles dan Huberman yang dikelompokkan menjadi tiga

tahapan yaitu:

Data Reduction (Data Reduksi)

Data reduksi merupakan kegiatan merangkum, memilih

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

penting mencari tema dan polanya. Selanjutnya data

yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya.

Data Display (Penyajian Data)

Data display dilakukan setelah data reduksi.

Penelitian ini peneliti akan melakukan penyajian data

dalam bentuk gambar, tabel, grafik dan sejenisnya.

Selain itu dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan

sejenisnya. Penyajian data tersebut data akan

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan,

sehingga mudah untuk dipahami dari suatu kejadian dan

selanjutnya berdasarkan yang dipahami.

Conclusion Drawing/Verification (kesimpulan)

Langkah yang ketiga dalam analisis data yaitu

peneliti akan menarik kesimpulan awal yang masih

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang

sebelumnya masih tidak jelas, sehingga setelah

dilakukan penelitian akan lebih jelas.

D. Hasil dan Pembahasan

Sinkronisasi RPJMD dengan RKPD yang sesuai maka akan

menghasilkan kebijakan yang hasil akhirnya akan

berujung pada harapan yang sama. Dalam hal ini

kebijakan yang terdapat dalam RPJMD, RKPD, dan SKPD

terkait harus memiliki hubungan. Berdasarkan tema RKPD

Tahun 2013 menghasilkan kebijakan pengembangan produk-

produk unggulan sektor pertanian di masing-masing desa

(one village one product) yang menjadi tanggung jawab

Dinas Pertanian. Secara lebih spesifik aplikasi dari

RKPD adalah dengan membuat kebijakan pembangunan akses

jalan daerah yang terisolir dan pembangunan poros-poros

desa untuk mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan

perkotaan yang secara lebih intensif menjadi tanggung

jawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi.

Sinkronisasi Progam dan Kegiatan Untuk

merealisasikan sebuah kebijakan perlu progam yang

tepat. Begitu juga dengan kegiatannya. Dinas Pertanian

telah menghasilkan kebijakan untuk mengembangkan

produk-produk unggulan sektor pertanian di setiap desa.

Program yang dilakukan adalah program peningkatan

produktivitas produksi pertanian dan perkebunan,

misalnya meningkatkan produktivitas padi dan bahan

pangan lokal lainnya baik mulai dari proses penanaman

hingga penanganan pasca panen atau proses

pengolahannya.

Hal lain yang perlu diperhatikan selain

produktifitas hasil pertanian yakni bagaimana para

petani sebagai pekerja mendapat kesejahterahteraan.

Sasarannya adalah meningkatnya nilai tukar petani (NTP)

dengan program peningkatan kesejahteraan petani

terdapat 3 kegiatan diantaranya seperti kegiatan

penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku

agrobisnis. Permasalahan kekurangan air akibat

kekeringan sehingga dibutuhkan waduk, embung dan dam

parit. Untuk di Kecamatan Cluring, Gambiran,

Pesanggaran, Kalipuro, Glagah, Licin, Muncar, Srono,

Genteng, Glenmore, Sempu, Songgon dan Singojuruh sudah

dibuat 15 unit waduk.

Selain upaya peningkatan pangan dan produksi padi

perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia harus

mendapatkan pendidikan yang layak agar sejalan dengan

pembangunan daerah yang membutuhkan manusia yang

kompeten. Untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi

program dan kegiatan, peneliti menejadikan program dan

kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dapat

dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1

Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

No

.

Program dan Kegiatan Sinkron Tidak

Sinkron1. Pementasan sanggar tari di

Jakarta sebagai upaya promosi

seni dan budaya keluar daerah2. Pementasan/pagelaran wayang

kulit dalam rangka Hari Jadi

Banyuwangi

3. Peningkatan Peran dan Pemahaman

masyarakat terhadap situs

budaya

4. Pengembangan jaringan kerjasama

promosi pariwisata (festival

dan gelar makanan dan minuman

khas)

5. Kerjasama promosi pariwisata

dengan media elektronika dan

cetak

Sumber: LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2013

Selanjutnya rumusan maslaha kedua implementasi dari

RKPD Tahun 2013 dilihat dari empat indikator George C.

Edward, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah

daerah dengan jajarannya dapat dikatakan tidak terdapat

masalah. Berbeda halnya ketika penyaluran komunikasi

dari pemerintah daerah dan SKPD kepada pelaksana

kebijakan di tingkat kecamatan banyak terjadi maslah

mulai dari tidak ada kejelasan dalam penyaluran

informasi dan ada perbedaan persepsi.

Indikator kedua yakni sumberdaya seperti sumber daya

manusia, anggaran dan fasilitas seperti kantor dan

informasi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas

dengan baik masih terdapat masalah seperti jumah

staf/pegawai kurang sehingga satu sataf merangkap

banyak tugas untuk merangkap tugas lainnya. Faktor

sumberdaya khususnya informasi terdiri atas dua bentuk.

Bentuk pertama adalah informasi yang berhubungan dengan

cara melaksanakan kebijakan. Informasi seperti ini

sangat penting bagi staf implementator khususnya ketika

menerima tugas dalam hal memahami substansi apa yang

seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan dalam

implementasi kebijakan yang lebih spesifik. Sedangkan

bentuk kedua adalah mengenai data kepatuhan dari para

pelaksana terhadap peraturan.

Disposisi merupakan salah satu penghambat yang nyata

dalam pelaksanaan kebijakan karena jika seorang staf

tidak memeliki dedikasi yang baik dalam melaksanakan

kebijakan maka sudah dapat dipastikan hasil kebiijakan

tersebut tidak akan maksimal. Menurut Edward insentif

salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi

masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan

memanipulasi insentif. Oleh karena itu pada umumnya

orang bertindak menurut kepentingannya sendiri. Dengan

cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin

akan menjadi faktor pendorong yang membuat para

pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Indikator terakhir adalah struktur birokrasi Menurut

Edward walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu

kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan

mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai

keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan,

kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana

karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Struktur birokrasi yang ada di level kecamatan tidak

terlalu rumit pembagian tugasnya. Karena bagi mereka

program yang ada harus dikerjakan sehingga tidak ada

satu bidang yang tidak bekerja mungkin hanya beberapa

pegawai yang nakal, karena disetiap SKPD ada saja

pegawai yang nakal. Bagaimanapun struktur birokrasi

dibuat sebaiknya tidak terlalu panjang agar tidak

kesulitan dalam menjalankannya. Struktur birokrasi atau

juga bisa disebut dengan struktur organisasi. Menurut

Edward “struktur birokrasi yang terlalu panjang akan

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-

tape, yakni prosedur yang rumit dan kompleks.”

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari observasi,

wawancara dan data maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1.Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah

beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan tema

yang diangkat oleh RKPD. Selain itu SKPD yang

berkaitan memiliki perhatian terhadap output dari

kebijakan tidak memperhatikan prosesnya sehingga

staf pelaksana bekerja sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki tidak berusaha sebaik mungkin.

2.Progam dan kegiatan yang diusulkan dari tingkat

kecamatan tidak sedikit yang melenceng dari tema

sehingga kegiatan tersebut tidak diakomodir oleh

Bappeda.

3.Komunikasi dilakukan dengan jelas, melalui rapat,

koordinasi, sosialisasi mengenai Undang-Undang baru

juga melakukan konsultasi dan diskusi antara

pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan SKPD

terkait. Terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi

adalah kemampuan menerima informasi pegawai/staf

ditingkat kecamatan yang berbeda persepsi sehingga

hasil dari pelaksanaan berbeda pula.

2.Musrenbang merupakan ruang bagi masyarakat untuk

menyuarakan aspirasinya tetapi musrenbang di

desa/kelurahan tidak dilakukan tetapi langsung pada

musrenbang kecamatan sehingga masyarakat di

desa/kelurahan tidak dapat menyuarakan aspirasinya.

3.Sumberdaya terdiri atas staf, dana/anggaran dan

fasilitas. Setiap dinas, badan dan kantor

pemerintahan memiliki masalah yang sama yaitu

kurangnya jumlah staf, sehingga satu staf merangkap

tiga tugas. Lalu sumberdaya dana/anggaran program

dan kegiatan yang beraneka macam dan dilakukan dalam

satu tahun, anggaran yang tersedia sedikit maka ada

program dan kegiatan yang belum bisa dilakukan.

Sedangkan sumberdaya fasilitas, seperti kantor,

sarana dan prasarana. Komputer, laptop dan keperluan

lain untuk menunjang pekerjaan merupakan sarana

prasana yang sudah tersedia.

4.Disposisi merupakan sikap dari pada pelaksana

kebijakan, dilihat dari sikap masing-masing

individunya ada yang baik dan ada yang buruk. Jika

staf baik maka tugas yang dikerjaan akan baik dan

pastinya juga memiliki keinginan untuk turut serta

dalam pelaksanaan kebijakan tetapi masih ada staf

yang nakal yang acuh terhadap kebijakan dan tugas

yang menjadi tanggungjawabnya tidak dilakukan sesuai

dengan yang diperintahkan.

5.Struktur birokrasi ada beberapa SKPD yang tidak

terlalu memperhatikan pentingnya membentuk struktur

birokrasi dan menjalankannya, yang terjadi

dilapangan adalah membuat struktur birokrasi sesuai

dengan kemampuan staf tetapi ada juga yang asal buat

yang penting tidak ada kekosongan dalam struktur

birokrasi semua terisi oleh staf hal tersebut yang

membuat ketidaksesuaian tugas dan fungsi yang

diemban. Dan juga ketika melaksanakan kebijakan

tidak selalu berpedoman pada struktur birokrasi,

akibatnya ada staf yang mengambil peran disetiap

tugas, sehingga tidak jelas apa yang seharusnya

dilakukan.

Saran

1.Pemerintah daerah dan SKPD selaku pembuat

kebijakan dan staf sebgai pelaksana perlu

memperhatikan proses pelaksanaan kebijakan selain

memperhatikan output dari kebijakan sehingga proses

yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan keluaran

dari kebijakan juga sesuai dengan harapan. Sehingga

staf pelaksana perlu diberi bimbingan teknis dan

bimbingan pelaksanaan agar mampu bertugas sesuai

kemampuan dan bekerja keras.

2.Masyarakat membutuhkan ruang untuk menyuarakan

aspirasinya melalui musrenbang kecamatan tetapi juga

musrenbang desa/kelurahan tetapi tidak tersedia maka

dari itu Bappeda perlu memberi perintah kepada

kepala desa/kelurahan agar melakukan musrenbang

dimasing-masing desa/kelurahan.

3.Pemerintah daerah dan SKPD terkait perlu melakukan

pemaparan mendalam mengenai kebiijakan yang akan

dilakukan sehingga pelaksana ditingkat kecamatan

mengetahui hal-hal apa saja yang sesuai dengan

substansi kebijakan.

4.Kepala desa/kelurahan perlu melakukan musrenbang

untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya maka dari

Bappeda juga perlu melakukan koordinasi dan

pengawasan agar musrenbang desa/kelurahan berjalan

setiap tahunnya.

5.Kekurangan staf menjadi masalah disetiap SKPD maka

dari itu staf yang tersedia perlu bekerja keras dan

dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan

baik maka akan diberi reward berupa pujian agar

lebih semangat lagi dalam bertugas. Anggaran

digunakan dengan bijak lebih kepada kebutuhan pokok

sehingga tidak ada kekurangan jika sudah menggunakan

sesuai dengan kebutuhan.

6.Dalam merekrut calon staf perlu diseleksi secara

cermat tidak asal comot atau berdasarkan

kekeluargaan. Dengan seleksi menggunakan merit

sistem dalam merekrut staf baru maka hasilnya akan

baik.

7.Karena struktur birokrasi merupakan faktor penentu

keberhasilan pelaksanaan kebijakan maka perlu ada

standar operasional prosedur sehingga staf yang

bekerja akan mengukur pekerjaannya apakah sudah

sesuai dengan standar, yang perlu diperhatikan

adalah staf tersebut jujur dan memiliki keinginan

terhadap pelaksanaan kebijakan atau staf yang loyal

itu bisa terjadi jika atasan menghormati kinerja

staf jika mampu bekerja dengan baik dan tepat waktu.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik.Bandung: CV. Alfabeta

Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik.Jakarta: Rajawali Pres.

Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif.Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Parsons, Wayne. 2008. Pengantar Teori dan PraktikAnalisis Kebijakan. Jakarta: Kencana

Santoso, Pandji. 2012. Administrasi Publik. Bandung:PT. Refika Aditama

Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D. Bandung: CV. Alfabeta

Suyatno, Bagong, Sutinah. 2007. Metode PeneitianSosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Todaro, Michael P. 1987. Pembangunan Ekonomi di DuniaKetiga. Jakarta:

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta: Presindo

Dokumen

Banyuwangi Dalam Angka (BDA) Tahun 2011, 2012 dan 2013.Banyuwangi: Badan Pusat Statistik

KUA (Ketentuan Umum APBD) Periode 2013. Banyuwangi:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Tahun 2013. Banyuwangi: Kabupaten Banyuwangi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun2013. Banyuwangi: Kabupaten Banyuwangi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2013.Banyuwangi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RIPE (Rencana Induk Pengembangan Ekonomi ) Periode2014-2025. Banyuwangi: Badan Perencanaan PembangunanDaerah

RKPD Kabupaten Banyuwangi Periode 2012. Banyuwangi:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBanyuwangi.

RKPD Kabupaten Banyuwangi Periode 2013. Banyuwangi:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenBanyuwangi.

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Periode 2010-2015.Banyuwangi. Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Banyuwangi

Jurnal Online

Indrasari, Viki. 2011. Analisis faktor-faktor yangmempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah,Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, dalamhttp://eprints.undip.ac.id/34956/, diakses:12 Oktober2014 pukul 06:46

Sularso, Havid, Retianto, Yanuar E. 2011. PengaruhKinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal danPertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah,Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Jendral SoedirmanVol. 1 No. 2, dalamhttp://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/22 14 Oktober 2012 pukul 08:20

Sunusi, Dewi Kurniawati. 2014. Analisis Pengaruh JumlahTenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, PengeluaranPemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi dan DampaknyaTerhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010,Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Vol.14 No. 2, dalamhttp://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4732 12 Oktober 2014 pukul 06: 55

Rinaldi, Rafli. 2013. Analisis Pengaruh KonsumsiPemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, danAngka Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional(Studi Kasus Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011),Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijayadalamhttp://www.jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/641 12 Oktober 2014 pukul 06: 59