IMPLEMENTASI PROGRAM PRO RAKYAT FASE KE 5 …repository.fisip-untirta.ac.id/764/1/IMPLEMENTASI PROGRAM PRO... · mempertimbangkan ketentuan, dan tidak adanya koordinasi antara pihak

IMPLEMENTASI PROGRAM PRO RAKYAT FASE KE 5

PEMERINTAH KOTA CILEGON

(Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Silvia Romanova

NIM. 6661120857

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, November 2016

ABSTRAK

Silvia Romanova. NIM. 6661120857. SKRIPSI. 2016. Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima). Konsentrasi Kebijakan Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Leo Agustino, Ph.D., Pembimbing II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si

Program pro rakyat Pemerintah Kota Cilegon merupakan wujud dari “Agenda Cilegon Sejahtera” yang ada di dalam RPJMD 2010-2015 Kota Cilegon. Program pro rakyat dikelompokkan ke dalam 5 fase. Pada fase ke 5 salah satunya yaitu program bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki lima. Tujuan program ini yaitu untuk menciptakan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan pedagang dalam berusaha. Adapun permasalahannya yakni sosialisasi program warung ekonomi pedagang kaki lima belum dilakukan secara maksimal, pelaksanaan bantuan kios warung ekonomi belum dilakukan secara merata, besaran pinjaman penerima bantuan kios warung ekonomi tidak mempertimbangkan ketentuan, dan tidak adanya koordinasi antara pihak pelaksana warung ekonomi dengan Satpol PP Kota Cilegon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teori implementasi dari Merilee S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima) belum berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara pihak pelaksana program warung ekonomi pedagang kaki lima dengan pihak Satpol PP Kota Cilegon dalam melakukan kegiatan penertiban yang dapat menghambat pelaksanaan dari program warung ekonomi tersebut. Saran dari peneliti adalah kepentingan yang mempengaruhi program harus dikaji ulang oleh pemerintah dengan membuat kebijakan khusus dalam program ini agar dapat memiliki kekuatan lebih, pelaksanaannya jelas, serta kepentingan yang ada dapat sejalan agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan program warung ekonomi tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Warung Ekonomi

ABSTRACT

Silvia Romanova. NIM. 6661120857. Thesis. 2016. The Implementation of Fifth Phase Pro-People Program in Cilegon Government (Case Study of “Warung Ekonomi” Street Sellers). Concentration in Public Policy, State Administration Major, Faculty of Social and Political Sciences, University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor I: Leo Agustino, Ph.D., Advisor II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si

Pro-people program in Cilegon Government is a manifestation of the "Agenda Cilegon Sejahtera". It was arranged in RPJMD Cilegon City period 2010-2015. Pro-people program are grouped into five phases. In phase 5, one of program is supporting “Warung Ekonomi” to street seller. The initial goal of this program is to create order, beauty, and comfort merchants in the attempt. Problems identified of the research in this study is the socialization of fifth phase pro-people program “Warung Ekonomi” street sellers not optimal, assistance to street sellers has not done evenly, the amount of loan beneficiaries to street sellers does not take into consideration the provisions, and lack of coordination between the assistance to street sellers with Satuan Pamong Praja/Satpol PP. This study aims to determine the implementation of fifth phase pro-people program in Cilegon Government (Case Study of “Warung Ekonomi” Street Sellers). This research uses descriptive method with qualitative approach. Researcher uses the theory of implementation of Merilee S. Grindle. The results showed that the implementation of fifth phase pro-people program in Cilegon Government (Case Study of “Warung Ekonomi” street sellers) haven’t run optimally. It’s because there are any conflict of interests between the street seller and Satpol PP Cilegon in conducting enforcement activities that can obstruct the program. Suggestion of researcher that the program must be reviewed by the government to make a specific policy in this program in order to have more power, clear implementation, as well as the interests that can be aligned in order to optimize the implementation of the program.

Keywords: Policy, Implementation, Fifth Phase Pro-People Program Warung Ekonomi

viii

4. Iman Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Listyaningsih, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara dan

Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan ilmunya serta

membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Arenawati M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah

membimbing penulis dari awal hingga akhir.

8. Leo Agustino, Ph. D selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu

membimbing, memberikan ilmunya, serta memotivasi penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala ilmu dan bantuannya.

9. Semua Dosen dan Staff Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali

penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

10. Kesbanglinmas Kota Cilegon yang telah memberikan izin penelitian kepada

peneliti.

11. Unit Pelayanan Teknis Pemberdayaan Masyarakat Kota Cilegon yang telah

memberikan informasi kepada peneliti.

12. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Krakatau Steel yang

telah memberikan informasi kepada peneliti.

13. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) Kota

Cilegon yang telah memberikan informasi kepada peneliti.

ix

14. Satpol PP Kota Cilegon yang telah memberikan informasi kepada peneliti.

15. Disperindagkop Kota Cilegon yang telah memberikan informasi kepada

peneliti.

16. Dinas Tata Kota Cilegon yang telah memberikan informasi kepada peneliti.

17. Para pedagang kaki lima pemilik warung ekonomi yang telah bersedia untuk

meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada peneliti.

18. Kedua orang tua yang selalu membimbing dan mengantarkan anaknya

sampai ke dalam tahap perguruan tinggi. Terimakasih banyak pa, ma.

19. Saudara-saudariku, Dian, Vina, Aldy, dan Alya dan keluarga besar.

20. M. Rafli Maulid yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani

sehingga penulis dapat termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini

dengan baik.

21. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman seperjuangan kelas C Administrasi

Negara angkatan 2012. Khususnya “Ngebet Lulus”: Mentari, Annisa, Nur,

Rani, Tangen, dan Ulfa semoga kami semua dapat sukses bersama.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu peneliti

mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis meminta maaf

yang sebesar-besarnya apabila dalam skripsi ini terjadi kesalahpahaman yang kurang

berkenan selama penulis melakukan penelitian. Terimakasih.

Serang, Oktober 2016

x

Silvia Romanova

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

ABSTRACT

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR ........................................................................................ i

DAFTAR ISI ....................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL .............................................................................................. vii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................. 1

xi

1.2 Identifikasi Masalah .................................................................................. 9

1.3 Batasan Masalah ...................................................................................... 10

1.4 Rumusan Masalah ................................................................................... 10

1.5 Tujuan Penelitian .................................................................................... 11

1.6 Manfaat Penelitian .................................................................................. 11

1.7 Sistematika Penulisan ............................................................................. 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR

2.1 Tinjauan Pustaka .................................................................................... 14

2.1.1 Definisi Kebijakan ......................................................................... 15

2.1.2 Definisi Publik ............................................................................... 18

2.1.3 Definisi Kebijakan Publik ............................................................. 19

2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik .................................................... 24

2.1.5 Pedagang Kaki Lima ..................................................................... 37

2.1.6 Program Pro Rakyat Pemerintah Kota Cilegon ............................ 41

2.1.7 Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima ........................................ 44

2.2 Penelitian Terdahulu .............................................................................. 49

2.3 Kerangka Berfikir .................................................................................. 52

xii

2.4 Asumsi Dasar ......................................................................................... 55

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ........................................................ 56

3.2 Fokus Penelitian ..................................................................................... 57

3.3 Lokasi Penelitian .................................................................................... 58

3.4 Fenomena yang Diamati ........................................................................ 59

3.5 Instrumen Penelitian .............................................................................. 62

3.6 Informan Penelitian ................................................................................ 63

3.7 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 65

3.8 Teknik Analisis Data ............................................................................. 66

3.9 Uji Keabsahan Data ............................................................................... 69

3.10 Jadwal Penelitian .................................................................................. 71

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .................................................................... 73

4.1.1 Profil Kota Cilegon ................................................................... 73

4.1.2 Profil UPT PEM Kota Cilegon ................................................. 77

xiii

4.1.3 Profil PKBL PT. Krakatau Steel .............................................. 82

4.2 Deskripsi Data ....................................................................................... 85

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian ......................................................... 85

4.2.2 Informan Penelitian .................................................................. 88

4.3 Hasil Temuan ........................................................................................ 90

4.3.1 Content of Policy ....................................................................... 90

4.3.2 Context of Policy ........................................................................ 109

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian ................................................................. 117

4.4.1 Content of Policy ........................................................................ 117

4.4.2 Context of Policy ........................................................................ 134

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ............................................................................................ 140

5.2 Saran ...................................................................................................... 142

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara Penelitian ........................................................ 61

Tabel 3.2 Deskripsi Informan ............................................................................ 64

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian ............................................................................... 72

Tabel 4.1 Deskripsi Informan Penelitian ........................................................... 89

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pola Sistem Kebijakan ................................................................... 16

Gambar 2.2 Siklus Skematik dari Kebijakan Publik ......................................... 23

Gambar 2.3 Alur Penerima Bantuan Kios Warung Ekonomi ............................ 47

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir ........................................................................... 54

Gambar 3.1 Proses Analisis Data ....................................................................... 67

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang pasti dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

masing-masing mulai dari kebutuhan lahiriah sampai kebutuhan jasmaniah. Untuk

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda,

tergantung dengan kondisi dan kemampuan yang dimilikinya. Terlebih dalam

memenuhi kebutuhan hidup, keadaan ekonomilah yang selalu menuntut setiap orang

untuk selalu berusaha agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan cara bekerja

diberbagai macam tempat, ataupun memulai dan membangun usahanya sendiri.

Pada umumnya banyak masyarakat yang memulai suatu usaha dengan

membangun usaha kecil, terlebih pada masyarakat ekonomi menengah kebawah, hal

ini dikarenakan terdapat suatu keterbatasahan tertentu sehingga mereka tidak bisa

mengembangkan usahanya. Adapun dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pasal 1 menjelaskan bahwa yang

dimaskud dengan usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri

dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung

termasuk kedalam usaha kecil atau usaha besar yang hasil penjualan tahunannya

diatur dalam undang-undang ini.

2

Salah satu contoh usaha kecil dalam sektor informal adalah pedagang kaki

lima. Menurut Ali (2012: 186) pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang

dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai

modal yang terbatas temasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan

tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terkait pada aturan

hukum, hidup serba susah dan semi kriminil pada batas-batas tertentu.

Pedagang Kaki Lima (PKL) sepertinya tidak asing lagi bagi masyarakat

Indonesia, pegadang kaki lima dapat ditemukan diberbagai macam tempat seperti di

pinggiran jalan protokol, salah satunya seperti yang terdapat pada wilayah pinggiran

jalan protokol Kota Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon memiliki aturan tersendiri

mengenai keberadaan pedagang kaki lima, seperti yang telah dijelaskan dalam

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Pedagang Kaki Lima

yang bertujuan untuk mengendalikan serta mengatur PKL yang menjual serta

mendirikan usahanya agar sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pemerintah

daerah. Dengan dibuatnya Perda tersebut pemerintah dapat mengendalikan serta

memberikan peluang bagi usaha kecil seperti pedagang kaki lima yang berjualan di

sepanjang jalur protokol Kota Cilegon.

Merujuk kepada website resmi Pemerintah Kota Cilegon

(http://cilegon.go.id/civ4/index.php/pemerintahan/program-pro-rakyat-kota-

cilegon) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon

terutama pada masyarakat ekonomi lemah ke bawah Pemerintah Kota (Pemkot)

3

Cilegon dibawah kepemimpinan Walikota H. Tb Iman Ariyadi S.Ag.MM.M.Si dan

Wakil Walikota Drs. H. Edi Ariyadi,M.S menempatkan upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan. Untuk melakukan

percepatan pembangunan dalam hal peningkatan kesejahteraan tersebut, Pemkot

Cilegon terus melakukan inovasi-inovasi guna menciptakan program kebijakan dan

sistem yang dapat mendorong mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi

masyarakat. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2010-

2015 Kota Cilegon, pemerintah akan menggagas arah baru pemerintahan melalui

program pro rakyat yang dituangkan kedalam salah satu bagian 5 agenda besar

kepemimpinannya yaitu ”Agenda Cilegon Sejahtera” yang diluncurkan pada 25

Februari 2011. Salah satunya dengan menciptakan Program Pro Rakyat yang

dilakukan melalui 5 Fase yang terdapat dalam website resmi Pemerintah Kota

Cilegon, yaitu: (i) Program Pro Rakyat dalam Aspek Pendidikan; (ii) Program Pro

Rakyat dalam Aspek Kesehatan; (iii) Program Pro Rakyat dalam Aspek

Pemberdayaan Ekonomi yaitu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis

Kecamatan (PEM BK) Melalui Program One District One Billion For

Entrepeneurship; (iv) Program Pro Rakyat Dalam Aspek Lingkungan yaitu

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan RT/RW Melalui Pola Padat

Karya Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK); (v) Program

Pro Rakyat Dalam Upaya Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Pada Masyarakat

Cilegon.

4

Program Pro Rakyat Fase Ke 5 dalam upaya mewujudkan peningkatan

kesejahteraan pada masyarakat Cilegon berbasis kepada pemberdayaan ekonomi

masyarakat, program tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan untuk

memampukan dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan

usaha atau wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk mewujudkan hal

tersebut, pemerintah Kota Cilegon juga memperhatikan unsur penghasilan rumah

tangga ekonomi masyarakat Kota Cilegon terutama yang memiliki usaha kecil,

dengan diwakili oleh penyaluran pinjaman modal dari PKBL (Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan) PT. Krakatau Steel dan penyaluran pembentukan wirausaha

baru dari Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM)

Kota Cilegon, serta beberapa bantuan sosial dan bantuan peralatan dari APBN

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah) Kota Cilegon.

Salah satunya seperti yang tertera dalam website resmi Pemerintah Kota

Cilegon (http://cilegon.go.id/civ4/index.php/pemerintahan/program-pro-rakyat-

kota-cilegon) melalui Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah Kota Cilegon yaitu

dengan memberikan bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki lima kepada 300

orang dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-. Program warung ekonomi ini

direalisasikan melalui PKBL PT. Krakatau Steel yang berkerjasama dengan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) Kota Cilegon dan UPT

PEM Kota Cilegon. Kerjasama antara kedua belah pihak pemerintah dengan PT.

5

Krakatau Steel tersebut tertuang dalam MoU (Memorandum of Understanding)

tentang pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Karakatau Steel

(Persero) Tbk.

Adapun hasil observasi awal dengan kepala UPT PEM Kota Cilegon

menjelaskan bahwa bantuan kios warung ekonomi masih tergolong ke dalam program

dana bergulir, yang berbeda hanya pada jenis pinjaman yang diberikan. Sehingga

pelaksanaan bantuan kios warung ekonomi ini mengacu kepada Perwal Nomor 25

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kota Cilegon. Bantuan kios warung ekonomi merupakan mitra binaan yang diberikan

pinjaman melalui pengembangan usaha yang termasuk ke dalam investasi modal

kerja yang berbentuk pemberian bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki lima

ini. Adapun pinjaman dana yang diberikan kepada setiap mitra binaan maksimal

sebesar Rp. 3.000.000,- yang dicicil dalam jangka waktu satu tahun + jasa pinjaman

sebesar 6%. Pelaksanaan warung ekonomi sendiri di bagi menjadi dua tahap yang

pertama yaitu pada tahun 2014 dan yang kedua yaitu pada tahun 2015. Bantuan kios

warung ekonomi ini berbentuk kios atau gerobak besi yang berwarna merah dan di

depan kios tersebut terdapat logo Kota Cilegon dan PT. Krakatau Steel. Saat ini

sudah terdapat 34 kios bantuan dari pemerintah Kota Cilegon yang terletak di trotoar

jalur protokol.

Tujuan dari dibuatnya Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah Kota

Cilegon yaitu bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki lima ini adalah untuk

6

mensejahterakan rakyat yang dilakukan melalui pemberian bantuan kepada usaha

kecil dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan perekonomian masyarakat

Kota Cilegon sehingga dapat mewujudkan Visi Kota Cilegon, yaitu “Masyarakat

Cilegon Sejahtera Melalui Daya Dukung Industri, Perdagangan Dan Jasa”

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dan wawancara pendahuluan,

ditemukan beberapa masalah dan kendala-kendala terkait dengan pelaksanaan

Program Pro Rakyat Fase Ke 5 yaitu bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki

lima. Pertama, pelaksanaan program terlebih pada tahap awal yaitu pengsosialisasian

program warung ekonomi dirasa masih belum maksimal dilakukan oleh pemerintah,

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana hanya sebatas sosialisasi awal saja

sebelum program tersebut dilaksanakan dan untuk selanjutnya tidak ada sosialisasi

lebih lanjut ketika program tersebut sudah berjalan. Dari hasil observasi awal peneliti

kepada PKL menemukan banyak masyarakat Kota Cilegon yang belum mengetahui

mengenai program pemerintah tersebut. Masyarakat khususnya pedagang kaki lima

atau pemilik usaha kecil belum mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme dan

tata cara perolehan bantuan kios warung ekonomi tersebut. Jika sosialisasi dilakukan

secara maksimal dan lebih luas kepada masyarakat maka akan memberikan peluang

kepada para pedagang yang memiliki usaha kecil seperti pedagang kaki lima yang

ingin mengembangkan usaha yang dimilikinya. Terlebih jika mengingat bahwa

tempat yang diperuntukkan atau disediakan oleh pemerintah yaitu di trotoar

sepanjang jalan protokol yang merupakan tempat strategis untuk berjualan.

7

Kedua, belum meratanya pendistribusian bantuan warung ekonomi bagi

pedagang kaki lima dan masyarakat yang memiliki usaha kecil. Dalam Perwal Kota

Cilegon Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan

Masyarakat Kota Cilegon dijelaskan pada BAB III Asas Pasal 4 bagian (a) yaitu dana

bergulir dilaksanakan asas keadilan yang berarti dana bergulir dapat dimanfaatkan

oleh seluruh masyarakat kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Setiap

PKL memiliki hak yang sama terutama dalam mendapatkan bantuan kios warung

ekonomi bagi pedagang kaki lima, dapat dikatakan setiap pedagang kaki lima

berpeluang untuk menerima bantuan dari pemerintah Kota Cilegon ini. Akan tetapi,

bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki lima hingga saat ini belum merata

diberikan kepada masyarakat Kota Cilegon. Dalam data angsuran pinjaman dana

bergulir pengembangan usaha (investasi modal kerja) warung ekonomi yang

diberikan oleh UPT PEM Kota Cilegon dari hasil observasi awal peneliti, penerima

warung ekonomi sendiri di dominasi oleh masyarakat Kelurahan Jombang Wetan dan

Kelurahan Masigit yang termasuk dalam Kecamatan Jombang yaitu sebesar 23

warung ekonomi. Selanjutnya oleh masyarakat Kecamatan Citangkil sebesar 6,

Kecamatan Purwakarta sebesar 4, dan Kecamatan Cilegon sebesar 1 dari total

keseluruhan 34 warung ekonomi. Sedangakan jumlah Kecamatan Kota Cilegon

sendiri berjumlah 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Cilegon, Kecamatan Ciwandan,

Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Grogol, Kecamatan

Purwakarta, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Jombang. Hal ini dikarenakan

letak wilayah kantor UPT PEM yang masih dalam lingkup Kecamatan Jombang dan

8

sosialisasi awal memang dominan dilakukan di tempat tersebut karena tempat

tersebut dinilai cukup strategis dalam pelaksanaan warung ekonomi.

Ketiga, dari hasil observasi awal peneliti dengan penerima bantuan kios

warung ekonomi bahwa besaran jasa pinjaman yang dibebankan tidak

mempertimbangkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perwal Kota Cilegon

Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan

Masyarakat Kota Cilegon pada BAB IX mengenai Jasa Pinjaman, Jangka Waktu

Pengembalian Pinjaman, dan Alokasi Peruntukan. Pada bagian kesatu yaitu jasa

pinjaman Pasal 13 ayat (2) menjelaskan bahwa besaran jasa pinjaman dengan

mempertimbangkan daya beli masyarakat, resiko penyaluran dana, dan

keberlangsungan dana bergulir. Penerima bantuan kios warung ekonomi (mitra

binaan) akan diberikan pinjaman dana maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- yang akan

dicicil dalam jangka waktu satu tahun. Setiap mita binaan yang menerima bantuan

dana tersebut akan dikenakan jasa administrasi sebesar 6% per tahun dari besaran

pinjaman yang diberikan dengan sistem tetap selama jangka waktu pinjaman.

Sehingga nantinya penerima bantuan kios warung ekonomi ini menyicil dana sebesar

Rp. 3.000.000,- selama satu tahun + jasa administrasi 6%. Akan tetapi besaran jumlah

jasa pinjaman tersebut ditentukan oleh pihak pelaksana warung ekonomi secara

sepihak yaitu sebesar 6% tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat, resiko

penyaluran dana, dan keberlangsungan dana bergulir pada saat mitra binaan akan

menjalankan usahanya dengan memanfaatkan bantuan kios warung ekonomi tersebut.

9

Keempat, pada observasi awal peneliti dengan Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP) Kota Cilegon menemukan tidak adanya koordinasi antara pihak

pelaksana warung ekonomi pedagang kaki lima dengan Satpol PP Kota Cilegon.

Dalam hal ini pemerintah daerah menyerahkan wewenangnya kepada Satpol PP Kota

Cilegon untuk melaksanakan tugas pembinaan serta penertiban PKL yang ada di Kota

Cilegon. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pihak pelaksana warung ekonomi tidak

berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Cilegon sehingga dalam pelaksanaan program

tersebut berbenturan dengan tugas dari Satpol PP yaitu untuk mentertibkan para PKL

yang berjualan di atas trotoar sepanjang jalur protokol Kota Cilegon, sedangkan

program pemerintah Bantuan Kios Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima ini

ditempatkan di atas trotoar jalan sehingga tidak jarang pedagang kaki lima atau

pedagang yang mendapatkan bantuan kios warung ekonomi dari pemerintah Kota

Cilegon juga ikut ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Selain itu juga alasan pihak

Satpol PP untuk mentertibkan PKL dan warung ekonomi karena mereka memang

melanggaran ketentuan yang ada dalam letak berjualan yaitu memakai trotoar jalan

untuk berjualan.

Dari latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, peneliti tertarik

untuk mengkaji lebih dalam mengenai: “Implementasi Program Pro Rakyat Fase

Ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki

Lima).”

10

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasikan

permasalahan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5 mengenai bantuan kios warung

ekonomi pedagang kaki lima belum dilakukan secara maksimal.

2. Pelaksanaan Program Pro Rakyat Fase Ke 5 mengenai bantuan kios

warung ekonomi pedagang kaki lima belum dilakukan secara merata sesuai

dengan asas pada Perwal Kota Cilegon Nomor 25 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Masyarakat Kota Cilegon.

3. Besaran jasa pinjaman yang dibebankan kepada masyarakat penerima

bentuan kios warung ekonomi tidak mempertimbangkan ketentuan yang

telah ditetapkan dalam Perwal Kota Cilegon Nomor 25 Tahun 2012

Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Masyarakat Kota

Cilegon.

4. Tidak adanya koordinasi antara pihak pelaksana warung ekonomi pedagang

kaki lima dengan Satpol PP Kota Cilegon.

1.3 Batasan Masalah

Peneliti menyadari bahwa permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan

Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah Kota Cilegon mengenai bantuan kios

warung ekonomi pedagang kaki lima sangatlah kompleks, akan tetapi peneliti dalam

penelitian ini tidak dapat melakukan eksplorasi terhadap semua hal mengenai

11

Program Pro Rakyat di Kota Cilegon. Dalam hal ini peneliti membuat batasan

masalah penelitiannya hanya pada implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5

Pemerintah Kota Cilegon yaitu warung ekonomi pedagang kaki lima.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Implementasi program disini adalah

Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus

Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan

batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah: “Bagaimanakah Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah

Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima)?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan yang hendak

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Pro

Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang

Kaki Lima).

12

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang berjudul Implementasi Program

Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi

Pedagang Kaki Lima) adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan

pengetahuan karena akan menambah ilmu pengetahuan dalam dunia

akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara, terutama yang berkaitan

dengan implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat

bermanfaat untuk pengembangan studi implementasi kebijakan publik.

2. Secara praktis

Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan

dan penguasaan ilmu-ilmu yang telah diperoleh peneliti selama mengikuti

pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa sampai saat ini. Selain itu, karya peneliti dapat dijadikan

bahan informasi dan referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dalam penelitian

ini.

13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR

Bab ini berisi tentang beberapa teori yang digunakan sebagai orientasi dan

landasan teori, serta kerangka berfikir guna menunjang kajian dalam

penelitian ini. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu dan asumsi dasar yang

digunakan dalam peneltian ini

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode peneltian yang digunakan peneliti

dalam penelitian ini

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi paparan data-data dan hasil dari wawancara sebagai hasil dari

peneltian, baik hasil wawancara maupun observasi lengkap dengan

analisisnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atau hasil kajian penelitian, sekaligus paparan saran

yang bisa di sampaikan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi referensi yang digunakan dalam skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bagian ini berisi hasil dokumentasi lapangan, matriks wawancara, surat izin

penelitian, dan data-data penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian

skripsi ini.

14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR

2.1 Tinjauan Pustaka

Suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau

sistem pengertian ini diperoleh melalui, jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat

diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori. Dalam bidang Administrasi Hoy

& Miskel dalam Sugiyono (2013: 55) mengemukakan definisi teori sebagai berikut:

Theory in administration, however has the same role as theory in physics, chemistry,

or biology; that is providing general explanations and guiding research.

Menurut Wirawan (2012: 27) mengemukakan tiga hal mengenai teori:

1. Teori merupakan suatu set dalil yang terdiri dari konstruk-konstruk yang mempunyai definisi dan saling terkait.

2. Teori mengemukakan saling terkaitnya suatu set variabel-variabel (konstruk-konstruk), dan dalam melakukan itu, mengemukakan suatu pandangan sistematik mengenai fenomena yang dilukiskan oleh variabel-variabel.

3. Teori menjelaskan fenomena. Dalam melakukan hal tersebut teori menjelaskan variabel apa, berkaitan dengan variabel apa, dan bagaimana variabel-variabel tersebut berhubungan. Jadi memungkinkan peneliti untuk memprediksi dari variabel tertentu ke variabel lainnya.

Berdasarkan hal diatas teori merupakan sebuah gambaran atau penjelasan

yang terkonsep serta sistematis dan dapat dibuktikan kebenarannya. Teori yang ada

15

dalam ilmu-ilmu lainnya diciptakan berbeda namun memiliki satu tujuan yang sama

yaitu untuk menjelaskan dan dapat digunakan sebagai panduan dalam sebuah

penelitian.

Tinjauan pustaka dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang

teori dan hasil-hasil penelitian yang relavan dengan variabel yang akan diteliti,

jumlah kelompok teori yang akan dideskripsikan tergantung pada luasnya

permasalahan dan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Adapun teori

merupakan sebuah penjelasan, pendefinisian, dan uraian-uraian secara mendalam dan

lengkap dari suatu variabel-variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian agar

variabel tersebut menjadi lebih jelas dan terarah.

2.1.1 Definisi Kebijakan

Dunn dalam Ali (2012: 13) menyarankan bahwa kebijakan dianggap sebagai

rangkaian yang panjang dari kegiatan yang lebih kurang saling berhubungan dan

berakibat untuk sesuatu yang perlu diperhatikan dari sekedar sebagai suatu keputusan

tertentu. Adapun definisi Rose dalam Ali (2012: 13) memperkuat dugaan bahwa

kebijakan adalah arah dan pola dari kegiatan dan bukan sekedar keputusan untuk

melalukan sesuatu. Dunn dalam Ali (2012: 14) merumuskan kebijakan sebagai:

“Bentuk tindakan yang dibuat oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu kesempatan dan tantangan lingkungan dimana kebijakan diajukan untuk digunakan guna menanggulangi kesulitan atau permasalahan yang

16

terjadi dalam usaha mencapai tujuan atau merealisasikan program atau tujuan yang dikehendaki.”

Selain itu terdapat definisi kebijakan lainnya, Budiarjo (2008: 20) mendefinisikan kebijakan (policy):

“Suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.”

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu konsep yang dibuat untuk menghadapi

atau menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, ditentukan dan dibuat oleh

pemerintah yang memiliki wewenang yang berisi suatu nilai-nilai ataupun suatu

program yang akan dicapai untuk memenuhi suatu tujuan yang telah direncanakan

sebelumnya dan harus dipatuhi.

Suatu sistem kebijakan dapatlah diperlihatkan dalam pola sebagaimana pada

gambar berikut:

17

Gambar 2.1

Pola Sistem Kebijakan

Sumber: Dunn dalam Ali (2012: 39)

Pola yang diperlihatkan oleh sistem kebijakan menunjukan bahwa ada 3 sub

sistem yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan sistem tindakan. Terlihat sub

sistem stakeholder atau para pelaku kebijakan berinteraksi dengan lingkungan

kebijakan (policy environment) dan dengan kebijakan publik yang diperlukan (publik

policy). Interaksi berlangsung secara timbal balik dalam pengertian para stakeholder

yang mempengaruhi para pelaku kebijakan.

Ukuran-ukuran suatu kebijakan menurut Hoogerwerf dalam Ali (2012: 17)

terdiri dari 3 (tiga) ukuran, yaitu:

1. Asas termasuk di dalamnya teori yang mendasari;

Policy Environment

Stakeholder

Publik Policy

18

2. Norma hukum yang diperlukan; dan 3. Tujuan yang diinginkan untuk dicapai.

Terhadap pembagian atas dasar corak kebijakan, Sharkansky dalam Ali (2012:

96) membagi model kebijakan ke dalam 4 (empat corak), yaitu:

1. Kebijakan Distributive yaitu kebijakan yang memberikan hasil kepada suatu kelompok atau lebih. Pemberian sesuatu melalui suatu kebijakan yang dilakukan oleh yang berkompeten di bidangnya dan pemberian adalah bertujuan. Pengaturan yang dilakukan atas dasar adanya proses permintaan atau permohonan yang terjadi dan atau atas dasar permasalahan yang dipandang relavan dengan kebutuhan orang yang diberikan.

2. Kebijakan re-distributive diartikan sebagai kebijakan yang membagi kembali diaman dilakukan pemberian hasil terhadap satu atau beberapa kelompok tetapi dengan merugikan kelompok lain. Hal ini pun mengandung aspek pengaturan, walaupun disatu pihak diberikan keuntungan sementara pihak lain harus dirugikan.

3. Kebijakan regulatory adalah kebijakan yang mengatur. Ini dimaksudkan sebagai kebijakan yang memberi pembatasan terhadap tindakan-tindakan atau tingkah laku dari satu atau lebih kelompok dengan demikian meniadakan atau membenarkan walaupun secara tidak langsung perolehan hasil-hasil terntentu untuk kelompok-kelompok ini.

4. Kebijakan self-regulatory adalah kebijakan yang mengatur diri sendiri menentukan juga pembatasan terhadap tingkah laku atau tindakan dari satu atau lebih kelompok, dengan demikian justru memperbesar hasil-hasil yang akan diperoleh dan tidak menguranginya.

2.1.2 Definisi Publik

Menurut Syafiie (2006: 18) Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Selain itu Syafiie (2010: 17) juga mendefinisikan publik sebagai berikut:

“istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat atau negara. Yang didefinisikan sebagai “umum” misalnya public

19

offering (penawaran umum), public ownership (milik umum), public service

corporation (perseroan jasa umum), public switched network (jaringan telepon umum), public utility (perusahaan umum) dan lain-lain. Yang didefinisikan sebagai “masyarakat” misalnya public relation (hubungan masyarakat), public

service (pelayanan masyarakat), publik opinion (pendapat masyarakat), public

interest (kepentingan masyarakat), dan lain-lain. Yang didefinisikan sebagai negara misalnya public authorities (otoritas negara), public building (gedung negara), public finance (keuangan negara).”

Jadi yang dimaksud dengan publik yaitu sekumpulan masyarakat yang terdiri dari

orang-orang yang memiliki suatu pandangan tertentu tetapi secara garis besar

memiliki kepentingan yang sama dan saling mempengaruhi serta memiliki timbal

balik diantaranya.

Adapun pendapat dari Frederickson dalam Syafiie (2006: 17) menjelaskan lima model formal yang berkaitan dengan kedudukan konsep publik yang umum digunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk dikaji dalam rangka revitalisasi konsep tersebut, sehingga diharapkan muncul suatu perspektif baru yang menjadi esensi administrasi publik modern. Kelima perspektif untuk memahami konsep publik tersebut memuat:

1. Perspektif pluralis. Dalam perspektif ini publik dipandang sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan. Pendukung perspektif ini berpendapat bahwa setiap orang punya kepentingan yang sama akan bergabung satu sama lain dan membentuk suatu kelompok yang pada nantinya kelompok-kelompok tersebutberinteraksi dan berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan individu yang mereka wakili, khususnya dalam konteks pemerintahan.

2. Perspektif pilihan publik. Perspektif ini berakar pada tradisi pemikiran utilitarian yang sangat menekan pada awal kebahagiaan dan kepentingan individu,. Pandangan utilitarian berpendapat bahwa publik sebagai konsumen dan pasar. Dengan kata lain perspektif ini mencoba mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi pasar ke dalam sektor publik, sehingga asumsi metedologis utama dari pandangan ini adalah bahwa tindakan publik harus dimengerti sebagai tindakan individual yang

20

termotivasi oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda satu sama lainnya.

3. Perspektif legislative. Sifat pemerintahan yang demokrasi tidak selalu menggunakan sisrtem perwakilan secara langsung. Pada kenyatannya, banyak pemerintah yang demokratis akan tetapi menggunakan sistem perwakilan secara tidak langsung. Asumsi perspektif ini adalah bahwa setiap pejabat yang diangkat untuk mewakili kepentingan publik, sehingga mereka melegitimasi mewujudkan perspektif publik dalam administrasi publik. Pejabat-pejabat yang di anggap sebagai menifestasi tunggal dari perspektif publik. Jelasnya, perspektif ini tidak bisa untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik, baik dalam teori maupun praktik admnistrasi di lapangan.

4. Perspektif penyedia lapangan. Apabila konsep pelayanan orima, maka individu diposisikan sebagai pelanggan. Oleh karenanya perspektif ini memandang bahwa publik sebagai pelanggan yang harus dilayani. Selain itu, aparatur pemerintah yang berada paling dekat dengan publik dengan segala keahlian, pendidikan dan pengetahuan diharapkan memberikan yang terbaik untuk publik. Mempunyai tugas untuk melayani publik yang terdiri atas individu-individu dan kelompok-kelompok.

5. Perspektif kewarganegaraan. Reformasi administrasi publik khususnya di Indonesia dan umumnya di berbagai dunia, ditandai dua tuntutan penting. Pertama, tuntutan adanya pelayanan publik yang lebih terdidik dan terseleksi dengan berdasar pada meritokrasi. Kedua, tuntutan agar setiap warga negara diberi informasi yang cukup agar dapat aktif dalam berbagai kegiatan publik dan memahami konstitusi secara baik.

2.1.3 Definisi Kebijakan Publik

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagaian besar ahli

memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitanya dengan keputusan atau

ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan mebawa

dampak baik bagi kehidupan warganya. Bahkan dalam pengertian yang lebih luas,

kebijakan publik sering diartikan sebagai “Apa saja yang dipilih oleh pemerintah

untuk dilakukan atau tindak dilakukan”. Seperti kata Dye dalam Parson (2005: xi),

21

kebijakan publik adalah studi tentang “Apa yang dilakukan oleh pemerintah,

mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan

tersebut.” Eyestone dalam Winarno (2012: 20) mengatakan bahwa “secara luas”

kebijakan publik dapat didefinisikam sebagai” hubungan suatu unit pemerintah

dengan lingkungannya”.

Dunn dalam Ali (2012: 13) mengemukakan suatu definisi yang merumuskan

kebijakan publik adalah “hubungan dari unit pemerintahan dengan lingkungannya.”

Di lain tulisan Dunn dalam (Ali 2012: 13) merumuskan dengan mengemukakan

bahwa kebijakan publik ialah apapun yang pemerintah hendak lakukan atau tidak

lakukan. Menurut Dye dalam Nugroho (2003: 4) kebijakan publik didefinisikan

sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka

melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Fredrick dalam Nugroho (2003: 5) mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

“Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”

Menurut Heinz dan Kenneth Prewitt dalam Agustino (2008: 6-7)

mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan yang dicirikan dengan

konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan

22

dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Sedangkan menurut Carl Friedrich

dalam Agustino (2008: 7) mengatakan bahwa:

“Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Friedrich dalam Agustino (2008: 7) menambahkan ketentuan bahwa kebijakan

tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan. Meskipun

maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi

ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan

bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus

menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam

beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu

kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk

peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati,

yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi. Peraturan tertulis lebih mudah diamati

dan dipahami. Lewi dalam Nugroho (2003: 57) membagi amatan kebijakan publik

menjadi dua, yaitu yang berkenaan dengan substansi dan yang berkenaan dengan

prosedur.

23

Kebijakan publik sebenarnya dapat disebut sebagai hukum dalam arti luas,

jadi “sesuatu yang mengikat dan memaksa”. Undang-Undang Dasar 1945 Bab I

tentang Bentuk dan Kedaulatan pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum. Kesepakatan nasional tersebut diperkuat dalam Penjelasan UUD 45 pada Sistem Pemerintahan Negara yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat).”

Kesepakatan awal adalah bahwa negara diselenggarakan atas dasar hukum-

hukum yang disepakati bersama. Dalam bentuk yang luas, hukum itu adalah

kebijakan publik dari tingkat yang paling tinggi, yaitu sejak di tingkat tertinggi yaitu

Konstitusi (UUD 1945), Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah,

Keputusan Presiden, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Menteri, Keputusan

Pimpinan Dinas, dan seterusnya, bahkan hingga peraturan di tingkat Rukun Tetangga

(RT).

Dari beberapa definisi mengenai kebijakan publik diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh

pemerintah bertujuan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu, yang

mementingkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.

Adapun gambaran mengenai Siklus Skematik Dari Kebijakan Publik yaitu

sebagai berikut:

24

Gambar 2.2

Siklus Skematik Dari Kebijakan Publik

Sumber: Nugroho (2003: 73)

1. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.

2. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.

3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.

4. Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian

Perumusan Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan Publik

Isu / Masalah Publik

Evaluasi Kebijakan Publik

Output

Outcome

25

apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

5. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.

6. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk impak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis

kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering

diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung

oprasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah,

Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Kebijakan publik menurut Winarno (2012:

33) secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan,

implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Pada suatu proses kebijakan, implementasi kebijakan publik merupakan

langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Jika suatu proses kebijakan tidak

melalui tahap implementasi maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi suatu

wacana saja tanpa adanya suatu tindakan atau bentuk realisasi dari kebijakan tersebut.

Salah satunya seperti kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah baik

kebijakan yang berdampak positif maupun negatif, kebijakan tersebut harus di

26

implementasikan agar dapat memiliki manfaat serta pengaruh yang membawa

masyarakat ke dalam suatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi.

Adapun menurut Nugroho (2003: 158) “implementasi kebijakan pada

prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya.” Dan menurut

Agustuno (2008: 138) dalam praktiknya “implementasi merupakan suatu proses yang

begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi

sebagai kepentingan.”

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2008: 139)

mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Selain itu, implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam

Agustino (2008: 139) di definisikan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

27

Sedangkan menurut Webster dalam Wahab (2012: 139) merumuskan bahwa

Istilah to implement (mengimplementasikan) itu berarti to provide the means for

carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical

effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Dari definisi tersebut menurut Agustino (2008: 139) dapat diketahui bahwa

implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan 2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan 3. Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan

merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kegiatan melakukan suatu

kegiatan. Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart

dalam Agustino (2008: 139) menyatakan bahwa:

“Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”.

28

Selain itu, Grindle dalam Agustino (2008: 139) mengutarakan suatu hal yang

tidak jauh berbeda yaitu:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Dari beberapa definisi implementasi yang telah di paparkan diatas, dapat

disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses atau

tahapan yang harus dilalui agar suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

dapat terealisasi dengan baik dan dapat mencapai tujuannya.

Pada studi implementasi kebijakan publik terdapat beberapa model

implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli untuk melihat

indikator-indikator apa saja yang dapat mempengaruhi suatu kinerja implementasi

kebijakan publik itu sendiri. Menurut Subarsono (2012: 89) kompleksitas

implementasi yaitu:

“Bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.”

29

Adapun beberapa model implementasi kebijakan publik seperti yang telah

dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier,

Goerge Edward III, dan Merille S. Grindle. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam

Agustino (2008: 142) terdapat suatu model implementasi kebijakan publik yang akan

mempengaruhi kinerja impelementasi kebijakan publik itu sendiri, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopsi) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumbernya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumber-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: Sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang berkompeten dan kapabel telah tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hali ini pun menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu, sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Meter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan

30

publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tatpi kebijakan yang dilaksanakan bukanlah akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

31

Adapun model implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Paul

Sabatier dalam Agustino (2008: 145) terdapat tiga variabel yang dapat mempengaruhi

kinerja dari impelementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: a. Kesukaran-kesukaran Teknis.

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah pernyataan teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausual yang mempengaruhi masalah. Disamping itu, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

b. Keberagaman Perilaku yang Diatur. Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat dan pelaksana (administratur atau birokrat) di lapangan.

c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercangkup dalam Kelompok Sasaran. Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka akan semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki. Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat. Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

32

a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk secara cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat-pejabat pelaksana dan aktor lainnya. Maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan. Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

c. Ketetapan alokasi sumber dana. Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana. Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh peraturan perundang yang baik ialah kemampuannya untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga dapat dilaksanakan, maka koordinasi antara instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana. Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termasuk dalam undang-undang. Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena itu, top down policy bukanlah perkara yang mudah untuk diimplementasikan pada para pejabat pelaksana di level lokal.

g. Akses formal pihak-pihak luar. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor di luar badan pelaksana dapat mendukung

33

tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Variabel-variabel diluar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi.

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi. Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

b. Dukungan publik. Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhakn dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat. Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam local genius (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakn publik. Dan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana. Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula, kemampuan berinteraksi antarlembaga dan individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kinerja kebijakan publik.

34

Selain itu terdapat model impelementasi kebijakan yang diberikan oleh

George C. Edward III dalam Agustino (2008: 150) terdapat 4 variabel yang akan

mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Eward III adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

35

2. Sumberdaya Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam meng-implementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

36

3. Disposisi Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi ini ialah:

a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

37

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya peyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktiuvitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Terakhir terdapat model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh

Marilee S. Grindle dalam Agustino (2008: 154) terdapat 2 varibel besar yang

mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi

suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes),

yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Menurut Grindle dalam

Agustino (2008: 154) pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut

dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh

tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yaitu yang terdiri atas Content of

Policy dan Context of Policy, Grindle dalam Agustino (2008: 154).

38

1. Content of Policy menurut Grindle adalah: a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. Type of Benefit (tipe manfaat) Pada poin ini Content of Policy berupaya untuk menunjukkan

atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin

dicapai. Content of Policy yang ingin dijelaskan pada pola ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. Sites of Decision Making (letak pengambilan keputusan) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai

peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini, harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.

e. Program Implementor (pelaksana program) Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus

didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. Resources Commited (sumber-sumber daya yang digunakan) Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Context of Policy menurut Grindle adalah:

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat) Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak

39

diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak di implementasikan akan jauh arang dari api.

b. Institution and Regima Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada pola ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan

lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para

pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang

diharapkan, juga diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu

lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan dapat terjadi.

Adapun kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan

Franklin dalam Anggara (2014: 262) didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkat birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang

2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah 3. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua

program yang ada terarah.

40

2.1.5 Pedagang Kaki Lima

UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menjelaskan bahwa yang di

maksudkan dengan ushaa kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil

dan memenuhi kriteria kekayaan besih atau hasil penjualan tahunan serta

kepemilikan. Adapun usaha kecil tersebut meliputi: usaha kecil formal, usaha kecil

informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kaki lima adalah bagian dari Kelompok

Usaha Kecil yang bergerak disektor informal, yang oleh istilah dalam UU No. 9

Tahun 1995 di atas dikenal dengan istilah “Pedagang Kaki Lima”.

Pedagang kaki lima muncul dari adanya suatu kondisi pembangunan

perekonomian dan pendidikan yang belum merata di seluruh Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) ini. PKL ini juga timbul dari akibat dari tidak tersedianya

lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam

berproduksi. Pemerintah kota dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab

didalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan

penyediaan lapangan pekerjaan. Ketentuan ini diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang tertinggi yaitu UUD 45. Diantaranya adalah: Pasal 27 ayat (2) UUD

45: “Tiap-tiap warga negara berkah atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.”

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL menurut Ali (2012: 185) adalah

istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu

sering ditafsirkan karena jumlah kaki yang dipakai pedagangnya ada lima. Lima kaki

tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya

41

adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan

untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Manning dalam Ali (2012: 186) menyebutkan bahwa pedagang kaki lima

adalah salah satu pkerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di

Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin. Menurut Ali (2012: 186) pedagang

kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang

berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam

bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, di mana

merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan

yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminil pada

batas-batas tertentu.

Kemudian menurut An-nat dalam Ali (2012: 186) menjelaskan bahwa:

“Istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan zaman penjajahan Inggirs. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu itu dihitung dengan feet (kaki), yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan diatas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima.”

Sedangkan Karafir dalam Ali (2012: 186), mengemukakan bahwa pedagang

kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualan disuatu tempat umum seperti tepi

jalan, taman-taman, emper toko dan pasar-pasar tanpa izin usaha dari pemerintah.

Secara spesifik, definisi pedagang kaki lima, menurut pemerintah Indonesia dalam

42

Ali (2012: 186) adalah seseorang yang menjalankan usaha perorangan yang

melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan/trotoar dan

tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.

Secara garis besar, pemerintah Indonesia menganggap bahwa keberadaan pedagang

kaki lima mengganggu kenyamanan pengguna kota atau kawasan karena melakukan

kegiatan ekonomi terhadap kepentingan umum.

Selanjutnya menurut definisi International Labour Organization (ILO) dalam

Ali (2013: 187):

“Pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, keterampilan yang dibutuhkan diperoleh di luar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam persaingan penuh.”

Berdasarkan beberapa pengertian dan definisi-definisi mengenai pedagang

kaki lima diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima merupakan suatu

bentuk usaha kecil yang didirikan, tidak perlu menggunakan modal yang besar untuk

memulai usahanya tersebut, dan dapat memanfaatkan kondisi serta peluang yang ada.

Kemudian menurut Ali (2012: 187) pengertian pedagang kaki lima adalah

kegiatan sektor marjinal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaannya.

43

2. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikategorikan “liar”).

3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitungan harian.

4. Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu. 5. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterkaitan dengan usaha-

usaha yang lain 6. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang

berpenghasilan rendah. 7. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara

luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja. 8. Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan tenaga yang

sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.

9. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya.

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari usaha sektor informal, menurut

Budiarjo dalam Ali (2012: 189) bahwa pada hakikatnya sektor tersebut adalah

marjinilitas di kota seperti pemukiman marjinal, transportasi marjinal, dan ekonomi

marjinal termasuk kategori sektor informal (pedagang kaki lima).

Menurut Hidayat dalam Ali (2012: 190) ciri-ciri sektor informal (pedagang

kaki lima) adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik. 2. Pola unit usaha tidak memiliki izin usaha. 3. Pola kegiatan usaha tidak beraturan dalam arti lokasi maupun pola jam

kerja. 4. Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan

ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini. 5. Unit usaha mudah keluar masuk dari sub-sektor ke lain sub-sektor. 6. Teknologi yang dipergunakan bersifat tradisional. 7. Modal dan perputaran uang relatif kecil. 8. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal. 9. Mengerjakan sendiri atau bersama-sama keluarga.

44

10. Sumber dana dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan tidak resmi.

11. Hasil produksi dikonsumsikan oleh golongan berpenghasilan rendah atau menengah.

2.1.6 Program Program Pro Rakyat Pemerintah Kota Cilegon

Merujuk kepada website resmi Pemerintah Kota Cilegon (http://cilegon.go.id)

dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2010-2015 Kota

Cilegon dibawah kepemimpinan Walikota H. Tb Iman Ariyadi S.Ag.MM.M.Si dan

Wakil Walikota Drs. H. Edi Ariyadi,M.S menggagas arah baru pemerintahan melalui

program pro rakyat yang dituangkan kedalam salah satu bagian 5 agenda besar

kepemimpinannya yaitu”Agenda Cilegon Sejahtera” yang diluncurkan pada 25

Februari 2011. Program ini diawali dengan sebuah langkah yang dilakukan walikota

melalui berbagai program yang dilaksanakan selama 100 hari pertama

kepemimpinanya. Diantaranya dengan berkeliling ke 8 kecamatan dan 43 kelurahan,

mengecek langsung kondisi masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, pendapatan

masyarakat, termasuk usaha mikro, usaha kecil dan lingkungan.

Berbekal dari road show dan evaluasi yang telah dilakukan, Walikota Cilegon

mendapat kesimpulan bahwa yang menjadi unsur penentu baik tidaknya kondisi

kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon hanya dapat dinilai dari empat hal. Pertama

tingkat pendidikan masyarakatnya, kedua tingkat kesehatan masyarakatnya, ketiga

penghasilan rumah tangganya, dan keempat lingkungan sosialnya. Program pro

rakyat ini ditunjukan untuk kepentingan masyarakat langsung guna meningkatkan

45

kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Program pro rakyat yang digagas Walikota

Cilegon Iman Ariyadi tercantum dalam website resmi pemerintah Kota Cilegon

(http://cilegon.go.id/civ4/index.php/pemerintahan/program-pro-rakyat-kota-cilegon)

yang dikelompokan melalui empat aspek yang meliputi:

1. Fase Pertama yaitu tentang pendidikan, yang diwakili oleh penyediaan buku paket bagi sekolah menengah swasta. Program ini didukung oleh BUMD di Kota Cilegon melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan meluncurkan meluncurkan bantuan buku paket bagi sekolah swasta di Kota Cilegon mulai dari jenjang SMP dan SMA/SMK. Selain itu Pemerintah Kota Cilegon menanggulangi pembayaran SPP bagi seluruh siswa madrasah aliyah negeri (MAN) yang ada di Kota Cilegon.

2. Fase Kedua tentang kesehatan, yang diwakili oleh pemberian bantuan operasional posyandu dari tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP PKK) provinsi Banten, dan pemberiian honor bagi 1.755 kader posyandu dari APBD Kota Cilegon. Penyediaan ruang persalinan di puskesmas Ciwandan dari PT Chandra Asri, serta tenatng katarak dan bibir sumbing dari PT Krakatau Steel.

3. Fase Ketiga tentang penghasilan rumah tangga (ekonomi), diwakili oleh penyaluran pinjaman modal dari PKBL, PT.KS penyaluran pembentukan wirausaha baru dari UPT-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), serta beberapa bantuan social dan bantuan peralatan dari APBN dan APBD Kota Cilegon.

4. Fase keempat yaitu aspek lingkungan, yang diwakili oleh program percepatan pembangunan infrastruktur di 43 kelurahan, pemugaran 80 rumah tidak layak huni melalui Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) pendataan 2012 dan 350 rumah pada tahun ini. Serta pemberian bantuan forum RW dari Gubernur Banten sebesar Rp 50 juta per kelurahan dalam beberapa kesempatan Walikota menyatakan bahwa rumusan ini bukan sekedar retorika, karena beserta segenap jajaran aparaturnya di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, senantiasa berkomitmen untuk melaksanakannya dalam wujud program dan kegiatan dan pencanganan program pro rakyat ini merupakan wujud pelaksanaan agenda Cilegon sejatera, dan juga agenda Cilegon cerdas dan sehat.

Selain itu dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon

pemerintah Kota Cilegon di pimpin oleh walikota Tb. Iman Ariyadi juga saat ini telah

46

mengumumkan kembali dalam website resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota

Cilegon (http://cilegon.go.id/civ4/index.php/pemerintahan/program-pro-rakyat-kota-

cilegon) dengan meluncurkan program pro rakyat fase ke 5 tahun anggaran 2013.

Peluncuran program pro rakyat ini merupakan kelanjutan program pemerintah Kota

Cilegon yang berorientasi sepenuhnya kepada kesejahteraan masyarakat. Program pro

rakyat fase ke 5 tersebut terdiri dari asuransi jiwa bagi masyarakat berpenghasilan

rendah, beras miskin gratis, bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki lima, SPP

bagi siswa tidak mampu yang bersekolah di swasta dari SD, MD, SMP, MTs, dan

SMK. Selanjutnya SPP bagi siswa madrasah diniyah, layanan mobil ambulance,

layanan mobil jenazah, pemberian honor guru madrasah dan bank sampah.

2.1.7 Bantuan Kios Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima

Salah satu program pro rakyat fase ke 5 dalam upaya mewujudkan

peningkatan kesejahteraan pada masyarakat Cilegon yang berbasis kepada

pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti yang disebutkan dalam website

pemerintah Kota Cilegon (http://cilegon.go.id) mengenai program pro rakyat yaitu

dengan memberikan bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki lima kepada 300

orang dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-. Bantuan kios warung ekonomi

pedagang kaki lima ini termasuk ke dalam program kerja BPMKP Kota Cilegon 2015

yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan

pedagang dalam berusaha. Sehingga pedagang kaki lima di Kota Cilegon nantinya

akan tertata dengan rapi dengan bentuk kios yang sama dan mendapatkan pengakuan

47

dari pemerintah bahwa usaha yang didirikannya sesuai dengan aturan bersifat resmi

dan tidak mengganggu, selain itu juga untuk menghindari penertiban yang dilakukan

oleh Satpol PP Kota Cilegon.

Sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan Program "Satu Kecamatan

Satu Miliar" yang merupakan program dana bergulir yang ditujukan kepada calon

wirausahawan baru dan pelaku UMKM yang termasuk ke dalam program pro rakyat

fase ke 3. Akan tetapi berbeda dengan kios warung ekonomi, bantuan kios warung

ekonomi ini merupakan inovasi terbaru yang terdapat dalam program pro rakyat fase

ke 5 Pemerintah Kota Cilegon.

Kepala UPT PEM Kota Cilegon sendiri menjelaskan bahwa bantuan kios

warung ekonomi masih tergolong ke dalam program dana bergulir, yang berbeda

hanya pada jenis pinjaman yang diberikan. Sehingga pelaksanaan bantuan kios

warung ekonomi ini mengacu kepada Perwal Nomor 25 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon.

Adapun dalam Perwal Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana

Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon pada Pasal 11 yang

menyebutkan bahwa jenis pinjaman kepada mitra binaan tergolong dalam:

a. Perintisan usaha b. Penguatan usaha c. Pengembangan usaha

48

Bantuan kios warung ekonomi merupakan mitra binaan yang diberikan pinjaman

melalui pengembangan usaha yang termasuk ke dalam investasi modal kerja yang

berbentuk pemberian bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki lima ini. Adapun

pinjaman dana yang diberikan kepada setiap mitra binaan maksimal sebesar Rp.

3.000.000,- yang dicicil dalam jangka waktu satu tahun.

Kriteria dan persyaratan yang akan menjadi calon mitra binaan (warung

ekonomi) seperti yang dijelaskan pada Perwal Nomor 25 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon Pasal

12 yaitu:

1. Masyarakat Kota Cilegon (memiliki KTP Kota Cilegon) 2. Memiliki/Sudah berusaha minimal 1 (satu) tahun 3. Diprioritaskan berusaha di sektor produk unggulan daerah dan mampu

menyerap tenaga kerja 4. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman ke berbagai lembaga keuangan,

bank, maupun non bank, atau pihak lain.

Program warung ekonomi ini direalisasikan melalui PKBL PT. Krakatau

Steel sebagai penyalur pinjaman modal yang berkerjasama dengan BPMKP Kota

Cilegon dan UPT PEM Kota Cilegon sebagai penyalur pembentukan wirausaha baru.

Kerjasama antara kedua belah pihak dalam menjalankan program kemitraan dan bina

lingkungan tertuang dalam MoU (memorandum of understanding) pada Pasal 11

yang menyepakati bahwa setiap mita binaan yang menerima bantuan dana tersebut

dikenakan jasa administrasi sebesar 6% per tahun dari besaran pinjaman yang

49

diberikan dengan sistem tetap selama jangka waktu pinjaman sehingga nantinya

penerima bantuan kios warung ekonomi ini menyicil dana sebesar Rp. 3.000.000,-

selama satu tahun + jasa administrasi 6%.

Bantuan kios warung ekonomi sendiri diperuntukkan bagi para pemilik usaha

yang tergolong dalam jenis UMKM seperti para pedagang kaki lima yang ada di

pinggiran jalan protokol Kota Cilegon. Bantuan kios warung ekonomi ini berbentuk

kios atau gerobak besi yang berwarna merah dan di depan kios tersebut terdapat logo

Kota Cilegon dan PT. Krakatau Steel. Saat ini sudah terdapat 34 kios bantuan dari

pemerintah Kota Cilegon yang terletak di trotoar jalur protokol di wilayah Pondok

Cilegon Indah (PCI) sampai ke wilayah Cigading dan Merak.

Adapun alur dari program pro rakyat fase ke 5 pemerintah kota cilegon yaitu

bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki lima seperti yang digambarkan sebagai

berikut:

50

Gambar 2.3

Alur Penerima Bantuan Kios Warung Ekonomi

Keterangan:

Tahap 1

Calon Mitra Binaan (Pihak Pengaju Warung Ekonomi) mengumpulkan

persyaratan terlebih dahulu untuk melengkapi usulan pinjaman yang berupa KTP

peminjam dan ahli waris, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha yang masih

berlaku, surat keterangan domisili, dan khusus untuk warung ekonomi tidak diminta

jaminan apapun.

Tahap 2

Setelah syarat yang dibutuhkan sudah terkumpul calon mitra binaan dapat

mengajukan usulan pinjaman tersebut kepada pihak UPT PEM pusat pemerintah Kota

Cilegon. Lalu pihak UPT PEM memerika persyaratan tersebut dan jika memenuhi

persyaratan maka calon mitra binaan tersebut akan diberikan formulir usulan

Calon Mitra Binaan (Warung Ekoniomi)

UPT PEM Kota Cilegon

PKBL PT. Krakatau Steel

Bank (Pencairan Cek)

UPT PEM Kota Cilegon

PKBL PT. Krakatau Steel

51

pinjaman. Setelah semua persyaratan terkumpul lalu pihak UPT PEM mengajukan

kepada pihak PKBL KS Kota Cilegon untuk di proses lebih lanjut.

Tahap 3

Ketika persyaratan usulan pinjaman diterima oleh PKBL KS, lalu akan

dianalisa oleh bagian Manajer PKBL KS dan jika memenuhi persyaratan, maka

pinjaman tersebut akan di acc dan pihak Manajer PKBL KS mengeluarkan usulan

pinjaman usaha kecil dengan nilai terlampir dan ditandatangani oleh yang berwenang

yaitu mitra binaan tersebut.

Lalu pada bagian keuangan PKBL KS akan memproses usulan pinjaman

usaha kecil lebih lanjut menjadi pengeluaran kas. Jika semuanya sudah terverifikasi

bahwa semua sudah lengkap maka dana pinjaman tersebut akan dicairkan.

Selanjutnya pihak PKBL KS akan mengadakan pelatihan bagi mitra binaan,

dan biasanya berlangsung selama 1 hari dengan materi kewirausahaan. Pada sesi

kedua dalam pelatihan mitra binaan tersebut akan berlanjut kepada pencairan dana

dan pembacaan kontrak-kontrak tentang pembayaran.

Khusus untuk warung ekonomi dana pinjaman tersebut dicairkan berupa cek

senilai Rp. 3.000.000,- dan akan diserahkan langsung kepada mitra binaan yang

datang pada acara pelatihan tersebut.

52

Tahap 4

Setelah mitra binaan memperoleh pinjaman berupa cek sebesarRp.

3.000.000,-lalu mitra binaan bisa mencairkan ceknya sendiri atas nama peminjam

melalui Bank BRI.

Tahap 5

Jika cek tersebut sudah di cairakan, mitra binaan menyerahkan uang senilai

Rp. 3.000.000,- tersebut kepada pihak UPT PEM untuk kemudian di tukarkan dengan

gerobak warung ekonomi.

Mitra binaan menyicil dana pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- + jasa

administrasi 6% dari keseluruhan total pinjaman setiap bulannya kepada pihak UPT

PEM dalam jangka waktu satu tahun.

Tahap 6

Pihak UPT PEM menyetorkan cicilan dana pinjaman dari para mitra binaan

yang sudah terkumpul setiap bulannya kepada pihak PKBL KS.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Esyin Quraesin. NIM. 081080.

Implementasi Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Purwakarta Kota

53

Cilegon. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Program satu kecamatan satu milyar

merupakan program Pemerintah Kota Cilegon dan terdapat kerjasama dengan PT.

Krakatau Steel yang ditujukan untuk wirausaha. Tujuan awal dari program ini dalam

upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Tujuan penelitian

ini untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar

dengan metode penelitian adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori

implementasi dari Mazmanian dan Sabatier, Hasil penelitian bahwa implementasi

program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan Purwakarta belum berjalan

optimal karena hasil mitra binaan sampai tahun 2012 untuk sasaran awal yaitu RTS

tidak mencapai target yang ditentukan oleh UPT PEM pusat, Tidak adanya

pengawasan yang dilakukan oleh UPT PEM Kecamatan Purwakarta dalam waktu

yang ditentukan yaitu kurun waktu satu bulan, pencairan dana pinjaman tidak sesuai

waktu ideal yang ditentukan yaitu sekitar 14 hari, sosialiasasi program yang kurang

maksimal yang dilakukan oleh UPT PEM Kecamatan Purwakarta, ketersediaan

komputer dinilai kurang mencukupi. Saran dari peneliti adalah kebijakan pemerintah

harus lebih konsisten dalam menangani kemiskinan, memaksimalkan pengawasan,

tersedianya jaringan komunikasi tersetruktur dari tingkat kota sampai kelurahan,

pemahaman pelaksana tidak hanya sebatas pada aspek pinjaman dana namun juga

harus ke aspek keberdayaan masyarakat dan ketersediaan komputer hendaknya

minimal 4 unit komputer.

54

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Marina. NIM. 6661082046. Skripsi.

Efektivitas Program Corporate Social Responsibility PT. Krakatau Steel di

Kecamatan Citangkil Periode 2010-2011. Program Corporate Social Responsibility

merupakan bentuk tanggung jawab suatu perusahaan atau instansi kepada masyarakat

setempat. Subjek pertama yang harus merasakan CSR adalah masyarakat sekitar

dimana perusahaan itu beroperasi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator efektivitas dari

Gibson Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara,

kuisioner, observasi langsung serta dokumentasi. Responden dalam penelitian ini

yaitu masyarakat Kecamatan Citangkil yang mendapatkan bantuan pinjaman modal

usaha dengan jumlah responden sebanyak 61 orang.Hasil dari penelitian ini adalah

Efektivitas Program Corporate Social Responsibility PT. Krakatau Steel di

Kecamatan Citangkil Periode 2010-2011 mencapai 77%. Karena harga t hitung lebih

besar dari pada t tabel (9,57 > 1,289) dan jatuh pada penerimaan Ho, maka hipotesis

alternatif (Ha) ditolak dan hipotesis nol (Ho) diterima. Artinya, Program Corporate

Social Responsibility PT. Krakatau Steel Terhadap di Kecamatan Citangkil Periode

2010-2011 sudah efektif.Adapun faktor pendorong antara lain: (1) Adanya koordinasi

serta komunikasi yang baik antara masyarakat penerima dana CSR dengan pihak

PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) PT.Krakatau Steel.Tbk ; (2) Bunga

yang ditetapkan atas pinjaman rendah yaitu sebesar (6%), sehingga masyarakat terus

menerus mengajukan pinjaman. Sedangkan faktor penghambat terbesar yang

55

ditemukan adalah (1) Kurangnya pengawasan dari pihak PT. Krakatau Steel maupun

UPT PEM Citangkil; (2) Masih kurangnya keadilan (diskriminasi) dalam hal

pemberian pinjaman modal usaha.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

saat ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tujuan untuk dilakukannya penelitian ini

yaitu untuk mengetahui Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah

Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima). Program warung

ekonomi ini direalisasikan melalui PKBL PT. Krakatau Steel yang berkerjasama

dengan BPMKP Kota Cilegon dan UPT PEM Kota Cilegon.

Pada obervasi awal peneliti menemukan dalam pelaksanaannya terjadi

ketidaksesuaian pelaksanaan program tersebut dengan Perda yang telah dikeluarkan

oleh pemerintah Kota Cilegon, selain itu kurangnya sosialisasi dan belum meratanya

program tersebut diberikan serta tidak adanya koordinasi dengan pihak Satpol PP

juga dapat menghambat pelaksanaan program tersebut untuk kedepannya. Lalu

peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori

yang berbeda yaitu Teori Implementasi menurut Merille S. Grindle yang

mengemukakan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari

dua hal, yaitu: isi kebijakan dan konteks kebijakan. Adapun isi kebijakan yang

mempengaruhi di dalamnya adalah kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi,

jenis manfaat yang bisa diperoleh, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak

pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang digunakan.

56

Sedangkan dalam konteks kebijakan adalah kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan

strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat

kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu alur berfikir peneliti dalam penelitian

untuk dapat mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan

permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut: dalam

penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi Program Pro

Rakyat Fase Ke 5 (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima) yang

bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan pedagang

dalam berusaha. Di dalam pelaksanaan program tersebut terjadi ketidaksesuaian

antara pelaksanaan program dengan Perda yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

Kota Cilegon, selain itu kurangnya sosialisasi dan belum meratanya program tersebut

diberikan serta tidak adanya koordinasi dengan pihak Satpol PP juga dapat

menghambat pelaksanaan program tersebut untuk kedepannya.

Melihat permasalahan dan fakta yang ada, peneliti akan menghubungkan

permasalahan tersebut dengan Teori Implementasi menurut Merille S. Grindle yang

mengemukakan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari

dua hal, yaitu: isi kebijakan dan konteks kebijakan. Adapun isi kebijakan yang

mempengaruhi di dalamnya adalah kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi,

57

jenis manfaat yang bisa diperoleh, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak

pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang digunakan.

Sedangkan dalam konteks kebijakan adalah kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan

strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat

kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Dengan menghubungkan permasalahan

dengan teori yang ada maka peneliti dapat memberikan jawaban mengenai

pelaksanaan program tersebut dalam implementasinya sudah berjalan dengan baik

atau tidak.

58

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir

Proses

Model Implementasi Grindle,

Isi kebijakan:

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

2. Jenis manfaat yang bisa diperoleh

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai 4. Letak pengambilan keputusan 5. Pelaksana program 6. Sumber-sumberdaya yang digunakan

Input:

1. Sosialisasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5 mengenai bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki lima belum dilakukan secara maksimal.

2. Pelaksanaan Program Pro Rakyat Fase Ke 5 mengenai bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki lima belum dilakukan secara merata sesuai dengan asas pada Perwal Kota Cilegon Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Masyarakat Kota Cilegon.

3. Besaran jasa pinjaman yang dibebankan kepada masyarakat penerima bentuan kios warung ekonomi tidak mempertimbangkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perwal Kota Cilegon Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Masyarakat Kota Cilegon.

4. Tidak adanya koordinasi antara pihak pelaksana warung ekonomi pedagang kaki lima dengan Satpol PP Kota Cilegon.

Proses

Konteks kebijakan:

1. Kekuasaan, kepentingan- kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksanan Output

Diperoleh gambaran umum mengenai Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5 (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima)

Feedback

Mengetahui bagaimana Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5 (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima)

Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima

Perwal Kota Cilegon Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Masyarakat Kota Cilegon

59

2.4 Asumsi Dasar

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dibuat, peneliti sebelumnya

telah melakukan observasi awal terhadap objek yang akan diteliti. Dari hasil

observasi awal maka peneliti dapat berasumsi bahwa penelitian mengenai

Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5 (Studi Kasus Warung Ekonomi

Pedagang Kaki Lima) yaitu dalam pelaksanaannya dapat dikatakan masih belum

optimal sehingga implementasi bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki lima di

Kota Cilegon akan sulit untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan.

60

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 2) Metodologi Penelitian pada dasarnya merupakan

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode

penelitian yang dipakai oleh peneliti akan berkaitan erat dengan tujuan penelitian dan

cara-cara peneliti untuk memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan. Penelitian

ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Metode studi kasus menurut Suryabrata (1992: 24) adalah penelitian

mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasilnya merupakan gambaran yang

lengkap dan terorganisasi mengenai unit tersebut. Menurut Yin dalam Wirawan

(2012: 178) menyatakan studi kasus merupakan cerita mengenai sesuatu yang unik,

khusus, menarik – cerita tersebut dapat mengenali individu-individu, program-

program, rukun tetangga, institusi-institusi, dan bahkan kejadian-kejadian.

Sedangkan dekriptif kualitatif yang dimaksud yaitu penelitian yang

memberikan gambaran secara terinci dan mendalam mengenai kondisi tentang apa

saja yang sebenarnya terjadi dilapangan. Menurut Moleong (2005: 4) metode

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

61

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku-prilaku yang dapat diamati.

Dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap,

mendalam, kredible dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Dengan menggunakan metode ini diharapkan permasalahan yang telah

dirumuskan oleh peneliti akan terjawab dari hasil observasi dan wawancara secara

langsung dengan stakeholders (pihak yang terlibat) dilokasi penelitian dalam

pelaksanaan Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus

Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu kajian dalam penelitian yang akan

dilakukan dan memiliki tujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang luas

sehingga kajian yang dilakukan oleh peneliti hanya terfokus pada suatu permasalahan

saja. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5

Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima)

dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya berfokus kepada

permasalahan pelaksanaan warung ekonomi pedagang kaki lima saja yang sudah

diberlakukan pada saat ini dan merupakan salah satu program pro rakyat pemerintah

Kota Cilegon fase ke 5.

62

Selain itu permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada sudut kajian pokok

yang akan menilai fenomena penelitian yaitu pelaksanaan warung ekonomi pedagang

kaki lima berdasarkan aspek implementasi kebijakan publik. Sehingga dalam

penelitian ini hanya akan menyajikan fokus masalah mengenai sejauhmana

pelaksanaan program pro rakyat fase ke 5 pemerintah Kota Cilegon yaitu bantuan

kios warung ekonomi pedagang kaki lima, manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan

program, serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana yang tentunya

akan berpedoman kepada teori implementasi kebijakan publik yaitu menurut Merille

S. Grindle.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk dijadikan sebagai locus penelitian secara umum

adalah Kota Cilegon. Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia.

Cilegon beraada di ujung barat pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Berdasarkan

administrasi pemerintahan, Kota Cilegon memiliki luas wilayah ±17.550 Ha terbagi

atas 8 (delapan) Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.15 Tahun

2002.

Alasan mengapa Kota Cilegon dipilih menjadi locus (tempat) penelitian

adalah Kota Cilegon merupakan sebuah kota di Provinsi Banten, sebagai suatu kota

sudah seharusnya dapat menjaga hal Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3)

63

seperti penatataan kota dan pemeliharaan fasilitas umum seperti trotoar dan bahu

jalan supaya bersih dan tertib jauh dari keberadaan PKL. Namun berdasarkan hasil

observasi awal diketahui bahwa Kota Cilegon masih mempermasalahkan tentang

keberadaan PKL yang memenuhi trotoar dan bahu jalan. Pemerintah Kota Cilegon

juga telah mengeluarkan Perda Kota Cilegon No 6 Tahun 2003 Tentang Pengendalian

Pedagang Kaki Lima (PKL). Tetapi Perda tersebut bisa dikatakan belum optimal

menangani permasalahan PKL, terlebih terkait dengan pelaksanaan bantuan kios

warung ekonomi pedagang kaki lima di Kota Cilegon saat ini yang dibuat oleh

pemerintah dan ditempatkan diatas trotoar atau pinggir jalan protokol Kota Cilegon

bertentangan dengan peraturan daerah yang telah dibuat sebelumnya, oleh karena itu

peneliti memilih Kota Cilegon karena menarik untuk dikaji lebih lanjut.

3.4 Fenomena yang Diamati

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konsepual memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan mengenai

konsep dari variabel yang akan diteliti berdasarkan kerangka teori yang akan

digunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan

penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5

Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima).

Adapun teori yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Teori

64

Implementasi menurut Merille S. Grindle yang mengemukakan keberhasilan suatu

implementasi kebijakan publik dapat diukur dari dua hal, yaitu: isi kebijakan dan

konteks kebijakan. Adapun isi kebijakan yang mempengaruhi di dalamnya adalah

kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, jenis manfaat yang bisa diperoleh,

derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan

program, sumber daya yang digunakan. Sedangkan dalam konteks kebijakan adalah

kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik

lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari

pelaksana.

Sehingga dalam penelitian ini akan menggambarkan bahwa Implementasi

Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus Warung

Ekonomi Pedagang Kaki Lima) ini sudah berjalan dengan baik atau tidak dengan

melihat pelaksanaan dari program yang telah dilakukan hingga saat ini.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjabaran dari suatu konsep atau variabel

dalam penelitian secara rinci dan terukur atau dapat disebut juga sebagai indikator

dalam penelitian. Biasanya dapat menggunakan tabel matriks, indikator dan nomor

pertanyaan sebagai lampiran. Mengingat bahwa penelitian yang dilakukan oleh

peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif maka dalam penjelasan definisi

65

operasional akan dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang tentunya

dikaitkan dengan konsep teori implementasi kebijakan publik dari Merille S. Grindle

yang telah dijelaskan di dalam definisi konsep sebelumnya.

Definisi operasional ini disusun dengan fokus penelitian berdasarkan apa yang

akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan, kemudian akan diolah dan

dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh sehingga akan menjadi satu

rangkaian informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif dan penelitian tersebut

merupakan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahan datanya.

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai definisi operasional dalam penelitian ini dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara Penelitian

No. Dimensi Penilaian Sub Dimensi Penilaian

1. Isi Kebijakan:

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan

2. Jenis manfaat yang diperoleh

Latar belakang dibuatnya program tersebut Kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan

program

Manfaat yang diharapkan oleh pembuat kebijakan

Manfaat untuk masyarakat yang dirasakan saat

66

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai

4. Letak pengambilan keputusan

5. Pelaksana program

6. Sumberdaya yang digunakan

ini

Perubahan yang diharapkan para pelaksana kebijakan

Perubahan yang terjadi pada penerima kebijakan

Koordinasi yang dilakukan untuk menyikapi suatu kebijakan atau program yang sedang berlaku

Wewenang masing-masing pihak pelaksana program

Implementator dalam pelaksanaan program Teknis pelaksanaan kebijakan/program

SDM sebagai fasilitator Sarana dan prasarana yang digunakan untuk

mendukung pelaksanaan program

2. Konteks Kebijakan:

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Pengaruh kekuasaan dari aktor yang terlibat Kepentingan yang di prioritaskan para

pelaksana kebijakan Strategi yang digunakan pada pelaksanaan

program

67

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Peran serta dorongan dari pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut

Kebijakan suatu program pemerintah dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat

Pelaksana program merespon dan patuh terhadap keputusan

Faktor penghambat dari pelaksana kebijakan

Sumber: Peneliti, 2016

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang utama adalah penelitian sendiri,

kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pelaksana

pengumpulan data, analisis dan pelaporan hasil penelitianya. Selain itu, menurut

Nasution dalam Sugiyono (2005: 61) menyebutkan bahwa peneliti sebagai instrumen

penelitian harus mempunyai kriteria berikut:

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian;

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus;

3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tersy atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia;

68

4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakan, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita;

5. Penelitian sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkan, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mengetest hipotesis yang timbul seketika;

6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan;

7. Dengan manusia sebagai intrumen penelitian, respon yang aneh menyimpang justru diberi perhatian, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber data yang digunakan pada penelitian

ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive yaitu informan-

informan yang peneliti tentukan dimana informan ini merupakan orang-orang yang

menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena

mereka (informan) dalam keseharianya senantiasa berurusan dengan permasalahan

yang sedang peneliti teliti.

Deskripsi informan yaitu menggambarkan secara umum informan-informan

yang diambil sebagai sumber yang tentunya berhubungan sangat dekat dengan objek

yang diteliti. Sesuai dengan kebutuhan peneliti sehingga data dan informasi yang

diambil mencapai taraf jenuh dalam penelitian kualitatif ini. Dalam sebuah penelitian

sosial dengan metode kualitatif, informan menjadi salah satu hal yang sangat penting.

69

Peneliti melakukan penelitian wilayah di Kota Cilegon mengenai

Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus

Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima) dengan deskripsi informan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Deskripsi Informan

No. Keterangan Jabatan/Pekerjaan Keterangan Kuantiti

(Per Orang)

Kode Informan

1 Kepala UPT PEM Kota Cilegon Key Informan 1 Orang I1

2. Pelaksana Pembiayaan UPT PEM Kota Cilegon

Key Informan 1 Orang I2

3. Spesialis Kerjasama Lembaga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Krakatau Steel

Key Informan 1 Orang I3

4. Spesialis Keuangan Lembaga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Krakatau Steel

Key Informan 1 Orang I4

5. Sekretaris Dinas Tata Kota Kota Cilegon

Key Informan 1 Orang I5

6. Bagian Fungsional Umum Disperindagkop Kota Cilegon

Key Informan 1 Orang I6

7. Kasi Trantib Satpol PP Kota Cilegon

Key Informan 1 Orang I7

8. Pedagang Kaki Lima (Warung Secondary 8 Orang I8 - I15

70

Ekonomi) Informan

9. Pedagang Kaki Lima (Non Warung Ekonomi)

Secondary

Informan

3 Orang I16 - I8

10. Pejalan Kaki Secondary

Informan

3 Orang I19 - I21

11. Pejalan Kaki (Pelanggan Warung Ekonomi)

Secondary

Informan

3 Orang I22 - I24

Sumber: Peneliti, 2016 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2005: 62) merupakan langkah

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak

akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data yang

diperlukan sebanyak-banyaknya baik dari data primer (data yang didapatkan langsung

dari informan melalui hasil wawancara maupun observasi lapangan), dan data

sekunder (data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, dan studi dokumentasi),

sebagai berikut:

1. Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, wawancara

yang dilakukan yaitu wawancara secara mendalam dengan informan yang

menguasai dan memahami data yang akan dicari oleh peneliti.

71

Wawancara mendalam dimaksudkan agar peneliti mendapatkan informasi

yang diperlukan. Metode wawancara menggunakan panduan wawancara

yang berisi butiran-butiran pertanyaan untuk diajukan kepada informan,

hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan wawancara,

penggalian data dan informasi dan selanjutnya tergantung improvisasi di

lapangan.

2. Studi Lapangan Langsung, merupakan pengumpulan data yang

dibutuhkan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yang salah

satunya dengan melakukan observasi. Sebagaimana yang diungkapkan

Marshall dalam Sugiyono (2005: 64) yang menyatakan bahwa “Through

observation, the research learn about behavior and the meaning attached

to those behavior.” Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan

makna dari perilaku tersebut.

3. Studi dokumentasi, ialah studi yang digunakan untuk mencari dan

memperoleh data sekunder berupa data hasil dokumentasi di lapangan.

Studi dokumentasi menurut Moleong (2005: 217) dapat diartikan sebagai

teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan

oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa

prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan berupa

foto ataupun dokumen elektronik.

72

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak penelitian

melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Analisis data

yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jenuh.

Menurut Mulyana (2006: 84) analisis data ialah kegiatan analisis mengkategorikan

data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, serta

menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat.

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2013: 244) adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan

temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dimana data yang

diperoleh akan dianalisis dan dikembangkan menjadi sebuah hipotesis atau asumsi

dasar. Kemudian data-data lain terus dikumpulkan dan ditarik kesimpulan.

Kesimpulan tersebut akan dapat memberikan suatu hasil akhir apakah asumsi dasar

penelitian yang telah dibuat sesuai data yng ada atau tidak. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang

dipaparkan oleh Prasetya Irawan. Seperti yang ada pada gambar berikut ini:

73

Gambar 3.1

Proses Analisis Data

Sumber: Irawan (2005: 5)

Adapun penjelasan dari proses analisis data di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data mentah

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data

mentah. Hal ini diperoleh melalui wawancara, observasi ke lapangan,

kajian pustaka.

2. Transkip data

Pada tahap ini peneliti mulai merubah data yang diperoleh (baik dari

hasil rekaman saat wawancara, hasil observasi maupun catatan lapangan

yang sebelumnya belum tersusun rapih) ke dalam bentuk tertulis.

Pengumpulan data mentah

Transkip Data Pembuatan koding

Kategorisasi data

Penyimpulan sementara

Triangulasi Penyimpulan akhir

74

3. Pembuatan koding

Pada tahap ketiga, peneliti membaca teliti transkip data yang telah

dibuat sebelumnya, kemudian memahami secara seksama sehingga

menemukan kata kunci yang akan diberi kode. Hal ini dilakukan untuk

mempermudah peneliti pada saat akan mengkategorisasikan data.

4. Kategorisasi data

Pada tahap keempat peneliti mulai menyederhanakan data dengan

membuat kategori-kategori tertentu.

5. Penyimpulan sementara

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan sementara dari data yang

telah dikategorikan sebelumnya.

6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses check and recheck antara satu sumber data

dengan sumber data lainnya.

7. Penyimpulan akhir

Pada tahap terakhir, peneliti melakukan penyimpulan akhir atas hasil

penelitian. Dimana pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan teori

baru, maupun mengembangkan teori yang sudah ada.

75

3.9 Uji Keabsahan Data

Data yang diperoleh dalam hasil penelitian yang menggunakan metode

kualitatif dapat dipercaya dan dapat di pertanggungjawabkan apabila telah

menggunakan teknik uji keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif menurut

Sugiyono (2005: 117), kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid,

reliabel, dan obyektif. Uji keabsahan data dalam kualitatif menurut Sugiyono (2005:

121) terdapat 4 macam pengujian yaitu uji kredibilitas data, uji transferability, uji

dependability, dan uji comfirmability. Peneliti memilih untuk melakukan uji

kredibilitas data melalui dua teknik pemeriksaan yaitu dengan melakukan triangulasi

dan member check terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain:

1. Triangulasi

Wiliam Wiersna (dalam Sugiono 2005: 125) Triangulasi dalam pengujian

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut Sugiono (2013: 274)

terdapat 3 macam triangulasi yaitu:

1) Triangulasi Sumber Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan data pengujian data yang telah diperoleh dilakukan bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah

76

dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.

2) Triangulasi Teknik Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuersioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3) Triangulasi Waktu Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan

tiangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Mengadakan Member Check

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti

kepada pemberi data. Tujuan Member check adalah untuk mengetahui

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh

pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi

data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya,

77

tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai

penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu

melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam,

maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan

apa yang diberikan oleh pemberi data.

3.10 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5

Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima)

dilkakukan pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2016 yaitu

sebagai berikut:

78

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

No Nama Kegiatan

O

kt

N

ov

D

es

Ja

n

Fe

b

M

ar

A

pr

M

ei

Ju

n

Ju

l

A

gs

Se

pt

O

kt

N

ov

De

s

1. Pengajuan judul

2. Perizinan dan Observasi awal

3. Penyusunan BAB I - BAB III

4. Seminar Proposal Skripsi

5. Revisi Seminar Proposal

6. Acc Lapangan

7. Penyusunan BAB IV –V

8. Acc Sidang

9. Sidang Skripsi

10. Revisi

Sumber: Peneliti, 2016

Pelaksanaan Kegiatan

Oktober 2015 – November 2016 2015 2016

79

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Profil Kota Cilegon

Cilegon merupakan wilayah bekas Kewadenaan (Wilayah kerja pembantu

Bupati KDH Serang Wilayah Cilegon), yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu

Cilegon, Bojonegara dan Pulomerak. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) UU No 5 Tahun

1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Cilegon kiranya sudah

memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi Kota Administratif.

Kota Administratif Cilegon telah memperlihatkan kemajuan yang pesat di

berbagai bidang baik bidang Fisik, Sosial maupun Ekonomi. Hal ini tidak saja

memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran

mengenai perlunya dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan ditetapkannya dan disahkannya UU No.

15 tahun 1999 tanggal 27 April 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, status Kota

Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya Cilegon, dengan kepemimpinan

80

Drs. H. Tb. Rifai Halir sebagai Pejabat Walikota Cilegon dan H. Zidan Rivai sebagai

Ketua DPRD Cilegon.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kota Cilegon memiliki luas wilayah

±17.550 Ha terbagi atas 8 Kecamatan berdasarkan Perda No.15 Tahun 2002 Tentang

Pembentukan Kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula terdiri dari 4

Kecamatan berubah menjadi 8 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Cilegon, Kecamatan

Ciwandan, Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Grogol,

Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Jombang.

Merujuk dalam data Kota Cilegon dalam angka 2016 yang diperoleh peneliti

melalui Badan Pusat Statistik Kota Cilegon menjelaskan bahwa jumlah penduduk

Kota Cilegon pada tahun 2015 yaitu sebesar 412.106 jiwa. Jumlah ini tentunya

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2014 penduduk kota

Cilegon adalah sebanyak 405.303 jiwa. Artinya, Kota Cilegon mengalami

peningkatan penduduk yang cukup signifikan setiap tahunnya. Dalam Badan Pusat

Statistik Kota Cilegon sendiri tercatat jumlah persentase pendududuk berumur 15

tahun keatas menurut jenis kegiatan utama di Kota Cilegon pada tahun 2014 yang

termasuk dalam angkatan kerja dalam kategori bekerja sebanyak 56,22% dan yang

menganggur sebanyak 7,54%.

Selain itu dalam Badan Pusat Statistik Kota Cilegon juga mencatat jumlah

keluarga sejahtera berdasarkan tahapan menurut Kecamatan di Kota Cilegon, data

81

terakhir yaitu pada tahun 2012 tercatat jumlah penduduk Kota Cilegon yang

tergolong dalam kategori hampir miskin sebanyak 2.898 jiwa, miskin 5.507 jiwa,

sangat miskin 5.504 jiwa dari jumlah total keluarga sejahtera sebanyak 13.909 jiwa.

Lapangan usaha yang terdapat di Kota Cilegon sangat beragam mulai dari

pertanian, peternakan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan,

listrik, gas, dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan

dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Dalam

Badan Pusat Statistik Kota Cilegon pada taun 2013 mencatat bahwa lapangan usaha

tertinggi di dapat dari industri pengolahan dan paling rendah di dapat dari lapangan

usaha bangunan. Lapangan usaha industri pengolahan sendiri terdiri mulai dari

industri besar, industri sedang, industri kecil, sampai dengan industri rumah tangga.

Merujuk kepada website resmi (http://ukmbinaankotacilegon.com/) di Kota

Cilegon tercatat jumlah UKM sebanyak 35 UKM binaan Kota Cilegon dan UMKM

sebanyak 39 UMKM binaan Kota Cilegon yang memproduksi usahanya sendiri.

Adapun jumlah dari pedagang kaki lima di Kota Cilegon pada tahun 2010 tercatat

sebanyak 96 pedagang kaki lima.

Adapun dalam website resmi Pemerintah Kota Cilegon

(http://cilegon.go.id/v2/index.php/pemerintahan/visi-dan-misi) menjelaskan dalam

masa kepemimpinan Walikota H. Tb Iman Ariyadi S.Ag.MM.M.Si dan Wakil

Walikota Drs H. Edi Ariyadi,M.Si, bahwa konsep pembangunan yang diterapkan di

82

Kota Cilegon dalam tahun 2011-2015 di prioritaskan pada pembangunan yang

berorientasi publik serta kepada pembangunan yang menunjang perekonomian

daerah. Selain itu beberapa isu strategis, seperti Globalisasi dan ACFTA (Asean-

China Free Trade Agreement), peningkatan harga kebutuhan dasar masyarakat

seperti TDL (tarif dasar listrik), dan BBM (Bahan Bakar Minyak), fluktuasi

pertumbuhan perekonomian daerah, serta kemiskinan dan pengangguran yang

berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Cilegon. Berangkat dari kondisi

lokal, regional dan nasional, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi sampai

dengan tahun 2015 dan juga mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat

Kota Cilegon, maka “Visi Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2011-2015” adalah

“Masyarakat Cilegon Sejahtera Melalui Daya Dukung Industri, Perdagangan dan

Jasa”.

Indikasi wujud pencapaian sasaran strategis visi pembangunan Kota Cilegon

Tahun 2011-2015 yang tertuang dalam website resmi Pemerintah Kota Cilegon

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 2. Menurunnya kemiskinan 3. Menurunnya pengangguran 4. Meningkatnya kinerja dan kualitas perekonomian 5. Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah Misi yang

mengarahkan pencapaian visi secara sistemis, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kota Cilegon tahun 2011-2015” adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

b. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa

83

c. Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan

d. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan

e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilah, Demokratis, Berlandaskan Hukum serta berorientasi Publik.

4.1.2 Profil UPT PEM Kota Cilegon

UPT PEM masih merupakan bagian dari Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Ketahanan Pangan (BPMKP) Kota Cilegon yang mempunyai tugas pokok

membantu Walikota dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan desentralisasi dan

tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan.

Adapun tugas dari UPT PEM sendiri yaitu untuk melaksanakan sebagian tugas Badan

dalam bidang perencanaan, pengelolaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu UPT PEM menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran UPT PEM 2. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT PEM 3. Penyelenggaraan seleksi calon mitra binaan 4. Penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan calon mitra binaan 5. Penyelenggaraan penyaluran pinjaman 6. Penyelenggaraan konsultasi manajemen 7. Penyelenggaraan penanggulangan pinjaman bermasalah 8. Penyelenggaraan pemasaran produk mitra binaan 9. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

84

Adapun susunan Organisasi UPT PEM terdiri atas:

1. Dewan Pengawas yang dipimpin oleh seorang Ketua berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan,

pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Layanan

Umum Daerah UPT PEM yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas

berkewajiban:

a. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola

b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada kepala daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD

c. Melaporkan kepada kepala daerah tentang kinerja BLUD d. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam

melaksanakan pengelolaan BLUD e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun

non keuangan, serta memberikan saran dan catatancatatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD

f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

2. Kepala UPT berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, merencanakan,

mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi serta mengevaluasi

kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, membagi tugas

dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan kepada bawahan dan

memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di UPT PEM

85

berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran UPT PEM

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan seleksi calon mitra binaan c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelatihan dan pemagangan d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyaluran pinjaman e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan konsultasi

manajemen f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemasaran produk mitra

binaan g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan pinjaman

bermasalah h. Pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPT PEM yang

meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan i. Pengendalian dan pembinaan Unit-Unit dan Sub Unit – Sub Unit

pada UPT PEM j. Pelaksanaan pembinaan aparatur UPT PEM k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang

pemberdayaan ekonomi masyarakat l. Pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja

terhadap pelaksanaan semua kegiatan UPT PEM.

3. Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala UPT, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala

UPT dalam mengelola penyusunan perencanaan, ketatausahaan,

administrasi pegawai, administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah

tangga dan memberikan pelayanan administrasi kepada perangkat UPT

PEM, serta pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja di UPT

PEM agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan

86

ketentuan yang berlaku. Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyusunan perencanaan Sub Bagian Tata Usaha b. Pelaksanaan penyusunan visi dan misi UPT PEM c. Penyusunan rencana strategis UPT PEM d. Penyusunan program kerja UPT PEM e. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan UPT PEM f. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPT PEM g. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga UPT

PEM h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPT PEM i. Pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program, dan kegiatan

Unit-Unit pada UPT PEM j. Pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan UPT

PEM k. Penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja UPT PEM l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPT

PEM. 4. Unit Pembiayaan dipimpin oleh seorang Koordinator Unit berkedudukan

di bawah dan bertanggungjawab terhadap Kepala UPT, yang mempunyai

tugas pokok membantu Kepala UPT dalam merencanakan dan

melaksanakan kegiatan Pembiayaan sehingga berhasil guna dan berdaya

guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unit Pembiayaan

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Unit Pembiayaan

b. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan data sasaran/target group

c. Penyusunan pedoman teknis pembiayaan d. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pemagangan mitra binaan e. Pelaksanaan pengendalian proses penyaluran pinjaman yang

dikelola sub unit f. Pelaksanaan monitoring kegiatan Sub Unit-Sub Unit g. Pelaksanaan pengolahan permasalahn pembiayaan yang ada pada

Sub Unit-Sub Unit

87

h. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada sub Unit-sub Unit

i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank

j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit Pembiayaan.

5. Unit Perdagangan dipimpin oleh seorang Koordinator Unit berkedudukan

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT, yang mempunyai

tugas membantu Kepala UPT dalam merencanakan dan melaksanakan

kegiatan pemasaran dan perdagangan sehingga berhasil guna dan berdaya

guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unit Perdagangan

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Unit Perdagangan

b. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kebutuhan barang dan produk mitra binaan

c. Penyediaan jasa layanan informasi bisnis d. Pelaksanaan pengadaan barang dan hubungan supplier e. Pelaksanaan pemasaran produk mitra binaan f. Pelaksanaan pembentukan dan pengembangan jaringan usaha g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit Perdagangan.

6. Koordinator Sub Unit berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

kepala UPT PEM, yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam

memimpin, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pembiayaan di

kecamatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Sub Unit menyelenggarakan fungsi:

88

a. Penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Sub Unit

b. Pelaksanaan pengolahan dan pemeliharaan data sasaran/target group

c. Pelaksanaan seleksi calon mitra binaan d. Pelaksanaan penetapan hasil seleksi calon mitra binaan e. Pelaksanaan analisa pinjaman f. Pelaksanaan penetapan pinjaman g. Pelaksanaan pencairan pinjaman h. Pelaksanaan administrasi penyaluran dan pengembalian

pinjaman i. Pelaksanaan identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra

binaan j. Pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan kepada mitra

binaan k. Pelaksanaan penagihan pinjaman bermasalah l. Pelaksanaan penanggulangan pinjaman bermasalah m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sub unit.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

fungsi UPT PEM secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok

Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Kepala UPT. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan

sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan

fungsional diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan lebih

lanjut mengenai ketatalaksanaan dan mekanisme kerja bagi Kelompok

Jabatan Fungsional diatur menurut ketentuan yang berlaku.

89

4.1.3 Profil PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT. Krakatau

Steel

Pelaksanaan CSR di Krakatau Steel terikat dengan Undang-undang Nomor 19

Tahun 2003 yang intinya bahwa perusahaan BUMN perlu juga melakukan pembinaan

terhadap usaha kecil, koperasi, dan masyarakat BUMN. Pro Growth, Pro Poor, Pro

Job, Pro Environment adalah empat pilar utama yang di emban Krakatau Steel.

Tekad Krakatau Steel ini secara berkesinambungan terus kami lakukan. Melalui unit

kerja tersendiri, yakti Divisi Corporate Sosial Responsibility (CSR) melalui Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan telah menggulirkan banyak dana sebagai bentuk

kepedulian terhadap perkembangan sektor usaha kecil dan menengah, serta koperasi.

Kawasan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang membentang lebih dari 2700

hektare ini sekira seperenam luas Cilegon, Banten, tak berdiri sendiri. Di luar

kompleks BUMN ini, kehidupan masyarakat Cilegon terus bergerak dinamis. Baik

Krakatau Steel maupun masyarakat sama-sama membentuk peradaban Banten

modern dan bahkan Indonesia. Tanggung jawab sosial perusahaan CSR

menjembatani satu kesatuan itu: CSR dan masyarakat saling meresapi satu sama lain.

Dari sinilah rasa peduli terhadap masyarakat sekitar mencerminkan kepekaan sosial

perusahaan demi mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Demi mewujudkan tanggung jawab sosial, Divisi CSR membentuk satu unit

khusus yaitu Divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Salah satu

90

misinya supaya keberasaan perusahaan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat

lewat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Untuk mencapai misi itu pemerintah

mencanangkan empat pilar PKBL: Pro Growth, Pro Poor, Pro Job, Pro Environment.

Program Kemitraan menuntaskan tanggung jawab bidang ekonomi yang

termasuk pilar Pro Growth dan Pro Job. Pada sisi lain, Bina Lingkungan menggarap

tanggung jawab bidang sosial dan lingkungan dalam pilar Pro Poor, Pro Job, Pro

Environment. Kendati begitu, dalam praktiknya masing-masing pilar saling terjalin

menjadi satu, dan tak ada pilar yang berdiri sendiri.

Selain sebagai kewajiban eksistensi Krakatau Steel, pelaksanaan PKBL juga

amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

05/MBU/2007. Namun jauh sebelum adanya amnaat Undang-undang itu, kepedulian

sosial telah dimulai sejak 1992. Sejak mula telah ada Divisi Pembinaan Industri Kecil

(PIK). Bahkan salah satu aspek kini juga melekat dalam CSR, yaitu pengembangan

masyarakat (community development) telah terentang semenjak Krakatau Steel berdiri

di Cilegon.

Program Kemitraan Krakatau Steel berbentuk pinjaman dana bergulir bagi

usaha kecil. Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007

Pasal 1, program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar

menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

91

Prinsipnya, persis seperti pengembangan usaha mikro dan kecil. Program Kemitraan

Nomor PER-05/MBU/2007 berebentuk pinjaman dana bergulir bagi usaha kecil

dengan jasa administrasi per tahun sebesar 6%. Usaha kecil binaan PT Krakatau Steel

bergerak dalam bidang industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan

jasa. Dengan begitu Program Kemitraan lebih banyak bersinggungan dengan Pro

Growth untuk menumbuhkan keberdayaan ekonomi rakyat. Jumlah mitra binaan

Krakatau Steel terus meningkat dari waktu ke waktu. Krakatau Steel bergerak dari

bawah agar masyarakat lapisan bawah lebih baik dan berdaya hidupnya.

Untuk membantu pemasaran produk usaha kecil, Krakatau Steel memang

kerap mengajak mitra binaannya pameran dan pelatihan. Pameran adalah salah satu

media efektif untuk memperomosikan berbagai produk usaha kecil. Dampak

selanjutnya, tak lain agar produk bisa diterima pasar sehingga mitra binaan mampu

mandiri dan tangguh.

Pengelolaan dana bergulir memang tak mudah selalu ada tantangan dan resiko

dari pihak Krakatau Steel akan mengunjungi usaha kecil yang pinjamannya macet

dan akan dilihat dulu karena keadaannya bisa macam-macam. Kita mencoba

mengembalikan dan yang macet, karena ini dana bergulir untuk digunakan kembali.

Kalaupun masih ada yang macet tapi masih mau bangkit bukan tak mungkin

Krakatau Steel member abntuan kembali tentu saja dengan perjanjian baru. Dari

pengalaman tersebut pihak PKBL akan lebih selektif menjaring proposal pengajuan

92

dana bergulir. Kita menjelaskan hal ini disetiap kecamatan dengan bantuan camat.

Selain itu, juga bersinergi dengan lembaga lain.

Selaiun melalui Divisi CSR, strategi penyaluran dana kemitraan juga

menggandeng Pemerintah Kota Cilegon melalui Unit Pelaksanaan Teknis

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM), lembaga keuangan mikro,

keluragan, dan kecamatan untuk kluster usaha.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Data yang disajikan di bawah ini merupakan data yang sudah melalui proses

reduksi. Deskripsi data menjelaskan hasil penelitian yang telah di olah dari data

mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relavan. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan Teori Implementasi menurut Merille S. Grindle yang

mengemukakan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari

dua hal, yaitu: isi kebijakan dan konteks kebijakan. Mengingat bahwa jenis dan

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, maka data yang

diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil

observasi lapangan, serta data atau hasil dokumentasi lainnya.

93

Berdasrkan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang di paparkan

oleh Prasetya Irawan, data-data tersebut di analisis selama proses penelitian

berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil lapangan meliputi wawancara,

dokumentasi, maupun observasi dan dilakukan reduksi untuk mencari tema dan pola

dan diberikan kode –kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang

sama dan berkaitan dengan pembahasan masalah penelitian serta dilakukan

kategorisasi. Dalam penyusunan jawaban penelitian, peneliti memberikan kode pada

beberapa aspek yaitu:

1. Kode A - F menandakan indikator pertanyaan

2. Kode Q 1 menandakan daftar pertanyaan

3. Kode I1 – I24 menandakan kode urutan informan

Setelah memberikan kode-kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan

masalah penelitian sehingga tema dan polanya ditemukan, maka dilakukan

kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian lapangan

dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut dan mencari data-data

penunjang yang memperkuat hasil penemuan lapangan. Mengingat penelitian ini

adalah penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan jawaban penelitian,

maka semua jawaban-jawaban yang dikemukakan informan dipaparkan dalam

pembahasan penelitian yang disesuaikan dengan teori penelitian. Berdasarkan

kategori-kategori yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan dengan hasil lapangan

yaitu:

94

Isi Kebijakan:

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan a. Latar belakang dibuatnya program tersebut b. Kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan program c. Pandangan pembuat dan penerima kebijakan

2. Jenis manfaat yang diperoleh a. Manfaat yang diharapkan oleh pembuat kebijakan b. Manfaat untuk masyarakat yang dirasakan saat ini

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai a. Tujuan dari pelaksanaan kebijakan/program b. Perubahan yang diharapkan para pelaksana kebijakan

4. Letak pengambilan keputusan a. Koordinasi yang dilakukan untuk menyikapi suatu kebijakan atau

program yang sedang berlaku

b. Wewenang masing-masing pihak pelaksana program

5. Pelaksana program a. Implementator dalam pelaksanaan program b. Teknis pelaksanaan kebijakan/program

6. Sumberdaya yang digunakan a. SDM sebagai fasilitator b. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung

pelaksanaan program

Konteks Kebijakan:

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat a. Pengaruh kekuasaan dari aktor yang terlibat b. Kepentingan yang di prioritaskan para pelaksana kebijakan c. Strategi yang digunakan pada pelaksanaan program

95

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa a. Peran serta dorongan dari pemerintah dalam pelaksanaan program

tersebut b. Isi dari kebijakan suatu program yang bersifat melindungi

pemerintah c. Kebijakan suatu program pemerintah dapat diterima dan dipahami

oleh masyarakat

3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana a. Pelaksana program merespon dan patuh terhadap keputusan b. Faktor penghambat tingkat kepatuhan dan respon dari pihak

pelaksana

Berdasarkan kategori diatas, maka peneliti membuat matriks agar data-data

yang ada dari hasil kategorisasi dapat dibaca dan dipahami secara keseluruhan.

Kemudian dilakukan analisis kembali untuk mencari kesimpulan yang signifikan

selama sisa waktu penelitian dengan mencari kembali data dan informasi dari

berbagai sumber. Setelah data dan informasi yang didapatkan bersifat jenuh, artinya

telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat diambil untuk

dijadikan jawaban dalam membahas masalah penelitian ini.

4.2.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan

Implementasi disini adalah Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah

96

Kota Cilegon (Studi Kasus Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima). Berikut ini

adalah daftar data informan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Tabel 4.1

Deskripsi Informan Penelitian

No Kode Informan

Pembagian Kode Informan Status Informan

1. I1 Eka Patria Prihatin Kepala UPT PEM Kota Cilegon

2. I2 Eka Prasetya Pelaksana Pembiayaan UPT PEM Kota Cilegon

3. I3 Afis Spesialis Kerjasama Lembaga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Krakatau Steel

4. I4 Dewi Ratih Kumala Spesialis Keuangan Lembaga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Krakatau Steel

5. I5 Efa Safiroh, ST. MT Sekretaris Dinas Tata Kota Kota Cilegon

6. I6 Mudzakir Bagian Fungsional Umum Disperindagkop Kota Cilegon

7. I7 Endang Sudrajat Kasi Trantib Satpol PP Kota Cilegon

8. I8 Sobar Pedagang Kaki Lima (Warung Ekonomi)

9. I9 Yasmawati Pedagang Kaki Lima (Warung Ekonomi)

10. I10 Gita Bahari Pedagang Kaki Lima (Warung Ekonomi)

11. I11 Hasani Pedagang Kaki Lima (Warung Ekonomi)

12. I12 Arwani Pedagang Kaki Lima (Warung Ekonomi)

13. I13 Riyanto Pedagang Kaki Lima (Warung Ekonomi)

14. I14 Samsul Bahri Pedagang Kaki Lima (Warung Ekonomi)

97

15. I15 Sunarto Siahaan Pedagang Kaki Lima (Warung Ekonomi)

16. I16 Ali Pedagang Kaki Lima (Non Warung Ekonomi)

17. I17 Aris Pedagang Kaki Lima (Non Warung Ekonomi)

18 I18 Usro Pedagang Kaki Lima (Non Warung Ekonomi)

19. I19 Nufus Pejalan Kaki

20 I20 Uki Pejalan Kaki

21. I21 Ida Pejalan Kaki

22. I22 Seli Pejalan Kaki (Pelanggan Warung Ekonomi)

23. I23 Nina Pejalan Kaki (Pelanggan Warung Ekonomi)

24. I24 Edi Pejalan Kaki (Pelanggan Warung Ekonomi)

4.3 Hasil Temuan

Setelah melakukan penelitian ke lokasi baik melalui wawancara maupun

observasi lapangan, peneliti mendapatkan data-data yang kompleks. Namun setelah

melakukan proses reduksi data maka didapatkan data-data yang di butuhkan dalam

penelitian ini. Data-data tersebut akan di paparkan yang terdiri atas:

98

4.3.1 Content of Policy

Pada content of policy terdapat enam dimensi yang akan dijadikan indikator

sejauh mana implementasi kebijakan atau program dapat berjalan. Indikator tersebut

yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan-kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan

Pada indikator ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang dapat

mempengaruhi implementasi suatu kebijakan atau program. Dari indikator

kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan ini, peneliti menilai

beberapa aspek yang terkandung di dalamnya mulai dari latar belakang dibuatnya

program pro rakyat fase ke 5 warung ekonomi pedagang kaki lima sampai dengan

kepentingan apa yang akhirnya mempengaruhi implementasi dari program tersebut.

Peneliti melakukan wawancara terkait dengan kepentingan-kepentingan yang

mempengaruhi pelaksanaan program warung ekonomi ini kepada I1 yang mengatakan

bahwa:

“Kepentingannya dibuatnya program ini yaitu kepentingan Dinas Tata Kota untuk menata kota supaya warung terlihat seragam tentunya kita UPT PEM juga berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota. Warung ekonomi itu hanya program pemerintah untuk menata kota, menata para pedagang di sepanjang jalan protokol agar terlihat lebih indah, besih, dan rapi lalu kami fasilitasi mitra kami yang memiliki usaha kecil supaya warungnya terlihat bagus, layak, dan seragam.” (Senin, 9 Mei 2016, pukul 10.30 di Kantor UPT PEM Kota Cilegon)

99

Selain itu hasil wawancara dengan I3 juga mengatakan bahwa kepentingan-

kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan program warung ekonomi ini adalah:

“Kepentingan para pihak pelaksana tentunya dari pihak kita PKBL KS sebagai pelaku program kemitraan maka akan membina para pelaku usaha. Dimulai dari tupoksi PKBL KS melakukan program kemitraan bina lingkungan sesuai dengan Permen No. 9 Tahun 2015. Sebagai PK (Program Kemitraan) yang berkerjasama dengan BPMKP yaitu UPT PEM untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui program pemerintah warung ekonomi ini yang termasuk kedalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat.” (Kamis, 12 Mei 2016, pukul 08.30 di Kantor PKBL PT. KS)

Selanjutnya, I4 juga berpendapat bahwa kepentingan-kepentingan yang

mempengaruhi pelaksanaan program warung ekonomi sebagai berikut:

“Kepentingan awalnya yaitu kerjasama sebelumnya yang sudah lama dijalin antara Pemkot dengan PT. KS yaitu berupa pinjaman, pinjaman modal kerja. Warung ekonomi tidak memiliki kontrak terpisah, hanya sebagai produk baru/inovasi baru, seperti bagaimana tidak hanya uang yang bisa kita bantu tetapi bisa memberikan gerobak untuk usahanya agar dapat terlihat lebih rapi maka kita samakan. Petunjuk teknis warung ekonomi hanya sebatas kontrak saja, karena dahulu juga sudah mensepakati kerjasama antara pihak PKBL KS dengan Pemkot, seperti contohnya dana bergulir.” (Kamis, 19 Mei 2016, pukul 09.00 di Kantor PKBL PT. KS)

Dari ketiga informasi yang dikemukakan oleh masing-masing informan lalu

hal tersebut diperjelas oleh I5 melalui wawancara mengenai kepentingan-kepentingan

yang mempengaruhi pelaksanaan program warung ekonomi yaitu:

100

“Kepentingan kita yaitu pada kegiatan penertiban bangunan dan lingkungan yang ada di dalam bidang Prasaranan Kota yang ada di Dinas Tata Kota. Di dalam dinas ini ada kegiatan namanya penertiban bangunan dan lingkungan. Kita memang menata para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan protokol Kota Cilegon yaitu khususnya para pedagang kaki lima agar terlihat lebih tertata lagi dan rapi dengan bentuk warung yang sama di sepanjang jalan Kota Cilegon.” (Rabu, 35 Mei 2016, pukul 09.00 di Kantor Dinas Tata Kota Cilegon)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan

indikator kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan program warung

ekonomi peneliti menemukan temuan penelitian dalam indikator ini yaitu

kepentingan utama dalam pelaksanaan program warung ekonomi untuk mendukung

kegiatan penertiban bangunan dan lingkungan yang di lakukan oleh Dinas Tata Kota

Cilegon. Dinas Tata Kota Cilegon melakukan penataan pedagang kaki lima yang ada

di sepanjang jalur protokol Kota Cilegon melalui program warung ekonomi ini. Akan

tetapi dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh, peneliti menemukan

adanya perbenturan kepentingan yang dibuat oleh Dinas Tata Kota Cilegon dengan

pihak Satpol PP yang melarang dan menertibkan pedagang kaki lima yang ada di

sepanjang jalur protokol Kota Cilegon termasuk warung ekonomi tersebut.

Selain itu, peneliti menemukan dalam pengimplementasian program warung

ekonomi tersebut belum mengarah kepada kepentingan untuk memberdayakan

masyarakat Kota Cilegon sepenuhnya dan belum berpedoman kepada Perwal Kota

101

Cilegon Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan

Masyarakat Kota Cilegon khususnya seperti yang terlampir pada BAB III Asas Pasal

4 (a). Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemiliki warung ekonomi yang hanya di

dominasi oleh 1 wilayah saja khususnya pada jalur protokol Kota Cilegon.

2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Pada indikator ini menegaskan kepada manfaat yang di peroleh dari

pengimplementasian suatu program yang lebih mengarah kepada dampak positif dari

penerapannya. Dari indikator jenis manfaat yang dihasilkan ini, peneliti menilai

beberapa aspek yang terkandung di dalamnya mulai dari manfaat yang diharapkan

dan manfaat yang sudah diperoleh saat ini dalam implementasi program pro rakyat

fase ke 5 warung ekonomi pedagang kaki lima. Peneliti melakukan wawancara terkait

dengan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program warung ekonomi ini

kepada I1 yang mengatakan bahwa:

“Kalau bagi kami manfaatnya sekarang warungnya sudah terlihat seragam tetapi belum secara menyeluruh karena ada beberapa hal yang menghambat ya, akhir-akhir ini ada suatu hal yang kurang kondufif bagi pelaksanaan warung ekonomi itu seperti bentrok dengan pihak Satpol PP.” (Senin, 9 Mei 2016, pukul 10.30 di Kantor UPT PEM Kota Cilegon)

102

Lalu I3 juga berpendapat mengenai manfaat yang sudah dihasilkan dalam

pelaksanaan program warung ekonomi ini yaitu:

“Dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat setempat termasuk warung ekonomi ini, dengan masuknya program kemitraan dalam mengembangkan investasi yang berupa warung ekonomi diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.” (Kamis, 12 Mei 2016, pukul 08.30 di Kantor PKBL PT. KS)

Sedangkan dari penerima program sendiri merasakan manfaat yang berbeda

dengan manfaat yang diharapkan oleh pelaksana kebijakan. Hal tersebut dikatakan

langsung oleh I8, I10, I13 yang mengatakan bahwa:

Menurut I8:

“Dapat membantu pedagang intinya, tapi kalo ada gangguan ya tetep disuruh geser dulu sama Satpol PP soalnya kan dapet bantuannya dari Pemda, mereka yang berwenang kita sih nurut-nurut aja.” (Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 14.00 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

Menurut I10:

“Manfaatnya keadaan lebih baik jualan di pinggir jalan, tapi makin kesini malah kesannya kaya penipuan masalahnya saya nyicil udah hampir lunas tapi malah sekarang ga boleh berjualan total.” (Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 15.00 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

103

Menurut I13:

“Manfaatnya katanya sih dari Pemda supaya lebih bagus lebih tertib jadi nantinya bapa lebih aman tapi nyatanya malah ga ada kemanan pengennya saya sih bisa jualan dari pagi lagi kaya dulu lagi biar bisa ngangsur ini ga merasa keberatan.” (Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 16.25 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

Dari sisi lain pengimpelementasian program warung ekonomi pedagang kaki

lima peneliti juga mendapatkan hasil wawancara mengenai manfaat yang dihasilkan

yang dikemukakan oleh para pejalan kaki di wilayah warung ekonomi tersebut. I19

mengatakan bahwa:

“Ini bermanfaat aja sih kan sambil jalan juga bisa beli apa gitu tapi saya ga ngerasa kenganggu masing-masing aja ya namanya yang punya warung juga mau usaha, sayanya juga kadang butuh.” (Minggu, 29 Mei 2016, pukul 17.00 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

Lalu I21 juga berpendapat mengenai manfaat pelaksanaan warung ekonomi yaitu:

“Manfaat sih lumayan aja buat kadang mau apa ini deket, saya juga ga ngerasa keganggu selama saya masih bisa lewat kan di trotoar ini jadi ga masalah sih biarin aja” (Minggu, 29 Mei 2016, pukul 17.30 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

104

Selain itu pejalan kaki yang merupakan pelanggan dari warung ekonomi I23

dan I24 juga mengatakan bahwa:

“Bermanfaat sih emang walaupun ada di atas trotoar tapi masih nyisain jalan lah buat kita, saya juga langganan disini karna tempatnya deket” (Rabu, 5 Oktober 2016, pukul 16.55 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

“Saya rasa manfaat aja, saya sebagai pembeli butuh yang jual juga butuh, kita sama-sama butuh apa lagi kalau lagi jalan banyak warung kaya gini mau beli apa-apanya kan gampang” (Rabu, 5 Oktober 2016, pukul 17.15 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan

indikator jenis manfaat yang dihasilkan dalam pelaksanaan program warung ekonomi

ini, temuan peneliti dalam indikator ini yaitu jenis manfaat yang diharapkan para

pihak pelaksana warung ekonomi memang mengarah kepada manfaat positif yang

mengarah kepada kepentingan kesejahteraan para pedagang kaki lima dan penataan

kota. Akan tetapi setelah program warung ekonomi tersebut berjalan peneliti

menemukan adanya perbedaan manfaat yang dihasilkan saat ini. Awalnya memang

memiliki manfaat yang positif tetapi setelah adanya hambatan perbedaan kepentingan

dengan Satpol PP maka pihak penerima warung ekonomi tidak merasakan manfaat

yang positif bahkan sebagian dari mereka merasa kecewa dan merasa dirugikan.

Tetapi ada pihak lain yang merasakan dampak positif dari adanya program warung

105

ekonomi ini seperti para pejalan kaki yang merasa kebutuhannya terpenuhi dengan

ditempatkannya warung ekonomi di sepanjang jalur protokol Kota Cilegon.

3. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Pada indikator ini peneliti akan mengetahui seberapa besar perubahan yang

akan dicapai dari suatau pelaksanaan program. Dari indikator derajat perubahan yang

ingin dicapai, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya mulai

dari perubahan yang diharapkan oleh para pelaksana program dan perubahan yang

sudah dirasakan saat ini dalam hal implementasi program pro rakyat fase ke 5 warung

ekonomi pedagang kaki lima. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan

perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan program warung ekonomi ini kepada I1

yang mengatakan bahwa:

“Tujuan awal yaitu mengharapkan adanya perubahan sesuai dengan Perwal tentang dana bergulir yaitu Perwal Nomor 25 Tahun 2012. Kita mengharapkan adanya perubahan seperti dapat menumbuhkan minat masyarakat dalam berwirausaha, dapat meningkatkan pendapatan, serta dapat mengembangkan potensi-potensi usaha yang sudah ada yang dilaksanakan dengan program baru melalui penataan lingkungan dalam berusaha khususnya para PKL yang ada di sepanjang jalur protokol Kota Cilegon agar selain tujuan tersebut dapat tercapai juga terdapat perubahan lain yang bersifat positif yaitu terciptanya ketertiban, keindahan, kenyamanan dalam berusaha.” (Senin, 19 September 2016, pukul 09.30 di Kantor UPT PEM Kota Cilegon)

106

“Awalnya kita melalakukan sosialisasi ya ke para pedagang kaki lima yang ada di jalan protokol Kota Cilegon dengan memberikan informasi-informasi bahwa itu adalah program dari pemerintah. Sekarang perubahannya dapat di buktikan dengan awalnya mereka akan ditempatkan dan ditata di pinggir jalan agar kondusif sudah berjalan 34 warung ekonomi yang ada di pinggiran jalan kaki lima terlihat rapi dan seragam. Tetapi sekarang muncul kebijakan lain yang menyebutkan tidak boleh berdagang di pinggiran jalan protokol ataupun di atas trotoar maka warung ekonomi tersebut sekarang terkena gusuran sama dengan pedagang kaki lima yang lainnya.” (Senin, 9 Mei 2016, pukul 10.30 di Kantor UPT PEM Kota Cilegon)

Selain itu dari sudut pandang yang berbeda I3 juga berpendapat bahwa

perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan warung ekonomi pedagang kaki lima ini

yaitu:

“Perubahannya yaitu adanya kesejahteraan dari pengguna warung ekonomi yang bersangkutan. Yang sudah ikut warung ekonomi dan sudah terealisasi akan kami bina dan mereka juga bisa mendapatkan omset, tetapi yang belum di bina yaitu yang belum mengikuti program warung ekonomi maka belum bisa merasakannya karena program ini akan berkelanjutan dan tempatnya pun terbatas). Selain itu, saat ini tentunya warung-warung pedagang kaki lima di pinggiran jalan terlihat lebih rapih dari yang sebelumnya.” (Kamis, 12 Mei 2016, pukul 08.30 di Kantor PKBL PT. KS)

Akan tetapi peneliti menemukan adanya pendapat lain mengenai perubahan

yang sudah terjadi dalam penerapan program warung ekonomi ini khususnya dari

pedagang kaki lima yang sudah ikut dalam program ini. Seperti yang dikatakan oleh

I10 yaitu:

107

“Perubahannya yang awal dijanjiin itu ketenangan berjualan, nyatanya ga berubah sekarang. Mau pake warung ekonomi mau engga sama aja tetep kena gusuran Satpol PP, berarti keamanan berjualan juga ga ada bentrok sama Satpol PP.” (Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 15.00 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

Lalu I13 juga mengatakan bahwa:

“Perubahannya jualannya malah mengurangi pendapatan, iya ini dari siang sampe malem aja dapetnya 100.000 biasanya kalo dari pagi bisa lah dapet sampe 300.000.” (Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 16.25 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

I14 juga berpendapat bahwa:

“Malah ga ada perubahannya sama sekali orang ga boleh jualan lagi kan disininya, tapi saya tetep jualan sih sekarang cuma pake gerobak kecil sendiri biar kalo ada Satpol PP jadi ga kena.” (Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 16.45 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

Peneliti juga melalukan wawancara kepada pedagang kaki lima yang tidak

ikut bergabung dalam program warung ekonomi ini untuk mendapatkan informasi

tambahan, lalu I17 mengetakan bahwa:

“Ga pernah tau apa yang namanya warung ekonomi, ga ada sosialisasi dari juga dari awal jualan juga pake grobak sendiri. Saya taunya dari temen itu kredit gerobak dan udah pernah ada yang ngajak tapi tetep aja ada penggusuran mah kena gusur, tetep aja kalo ada Satpol PP mah disuruh pindah dikasih peringatan jangan jualan siang, katanya sih bukan sangkut

108

pautan sama Satpol PP itu mah dari Pemda.” (Minggu, 29 Mei 2016, pukul 16.00 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

Selain itu I18 juga berpendapat:

“Saya ga tau ga pernah di datengin cuma saya pernah nanya ke temen ya yang punya usaha baru ko gerobaknya bisa samaan oren-oren gitu pas saya tanya lagi saya penasaran taunya itu kredit ya tapi dari pemerintah. Saya sempet tertarik mau bikin tapi semakin kesini taunya mereka juga kena tertib Satpol PP dikira saya kan pas awalnya engga tuh ya aman-aman aja soalnya dari pemerintah eh taunya sama yaudah saya ga jadi mending pake gerobak sendiri aja cukup ga usaha utang-utang lagi.” (Minggu, 29 Mei 2016, pukul 16.30 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan

indikator derajat perubahan yang ingin dicapai pada pelaksanaan program warung

ekonomi, temuan penelitian dalam indikator ini yaitu perubahan yang diinginkan para

pihak pelaksana warung ekonomi tersebut belum terealisasi dengan baik. Adanya

beberapa hambatan seperti perbedaan kepentingan dengan Satpol PP dan tempat atau

lokasi penempatan warung ekonomi ini pun sangat terbatas yaitu hanya di sepanjang

jalur protokol Kota Cilegon sehingga perubahan yang diharapkan pun terhambat.

Selain itu terdapat dampak lainnya yang di alami oleh pihak penerima warung

ekonomi seperti pengurangan pendapatan.

Saat ini baru terdapat 34 pedagang kaki lima yang mengikuti program warung

ekonomi, akan tetapi saat program ini sudah berjalan terdapat kendala seperti adanya

penggusuran warung ekonomi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP sehingga minat

109

masyarakat pun berkurang untuk mengikuti program tersebut yang menyebabkan

penataan kota melalui warung ekonomi belum bisa berjalan secara maksimal.

Dari adanya beberapa hambatan yang terjadi maka tujuan dari program

warung ekonomi tersebut yang tertuang dalam Perwal Nomor 25 Tahun 2012

Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota

Cilegon tidak capai justru sebaliknya, peneliti menemukan selain kurangnya minat

masyarakat dalam berusaha juga dapat mengurangi pendapatan sehingga potensi-

potensi usaha yang sudah ada tidak dapat dikembangkan.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Pada indikator ini peneliti akan mengetahui letak pengambilan keputusan

dalam suatu program yang akan di implementasikan. Dari indikator letak

pengambilan keputusan ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di

dalamnya mulai dari koordinasi sampai dengan wewenang yang dilakukan oleh pihak

pelaksana program pro rakyat fase ke 5 warung ekonomi pedagang kaki lima. Peneliti

melakukan wawancara terkait dengan bagaimana letak pengambilan keputusan serta

wewenang dari masing-masing pihak pelaksana program warung ekonomi ini kepada

I1 yang mengatakan bahwa:

“Letak pengambilan keputusan disini yaitu berada di pemerintah sebagai kepala daerah yah, tentunya dahulu itu tertuang dalam Perwal 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

110

Kota Cilegon yang merupakan program pemerintah juga. Sekarang ini dalam masa kepemimpinannya mengeluarkan program pro rakyat fase ke 5 yang ada di agenda cilegon sejahtera salah satunya ya warung ekonomi ini. Jadi ini memang program pemerintah, kita hanya menjalankan apa yang menjadi tugas dan intruksi pemerintah. Setahu kita pemerintah mengeluarkan program ini, lalu berkoordinasi dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ini seperti kita UPT PEM, Dinas Tata Kota, dan PKBL KS.” (Rabu, 28 September 2016, pukul 09.00 di Kantor UPT PEM Kota Cilegon)

“Wewenangnya kita hanya memfasilitasi sampai mereka mendapatkan warung, dan jika sudah selesai mencicilnya sudah kita tidak punya wewenang lain. Lalu selanjutnya kita melakukan koordinasi pendanaan dari pihak PKBL KS yang akan memberikan dana untuk membuat warung ekonomi tersebut. Jika UKM ingin mendapatkan warung ekonomi mereka datang kesini menyerahkan persyaratan lalu akan kami usulkan ke PKBL KS yang memberikan bantuan dana.” (Senin, 9 Mei 2016, pukul 10.30 di Kantor UPT PEM Kota Cilegon)

Selain itu I3 juga menjelaskan bagaimana letak pengambilan keputusan yang

terdapat dalam pelaksanaan program warung ekonomi tersebut yaitu:

“Wewenang kita yaitu sebagai pengembangan usaha, membina, memberikan pinjaman modal investasi berupa warung ekonomi. Koordinasi juga dilakukan sesuai dengan tupoksi, BPMKP melalui UPT PEM mensurvei hasil kelayakan tempat dengan dasar-dasar izin yang tidak mengganggu. Kita sebagai penyalur langsung investasi PKBL mengutamakan syaratnya layak untuk dibina dan tidak memakan trotoar jalan.” (Kamis, 12 Mei 2016, pukul 08.30 di Kantor PKBL PT. KS)

Adapun pendapat lain mengenai letak pengambilan keputusan dalam

pelaksanaan program warung ekonomi seperti yang dikatakan oleh I5 yaitu:

111

“Pada awalnya ini program dari pemerintah, program pro rakyat yang terbaru ya fase ke 5 ini. Lalu pemerintah mengumpulkan kami para pihak pelaksana atau pihak yang terlibat untuk kemudian berkoordinasi dalam pelaksanaan program warung ekonomi ini. Kita hanya mendapat intruksi mengenai program pro rakyat, warung ekonomi yang sudah dibuat pemerintah.” (Rabu, 28 September 2016, pukul 13.00 di Kantor Dinas Tata Kota Cilegon)

“Dinas Tata Kota memiliki wewenang untuk mengatur, menempatkan dimana tempat yang cocok untuk warung ekonomi ini. Lalu kita memilih untuk menempatkannya di sepanjang jalur protokol Kota Cilegon dalam rangka untuk penataan kota Cilegon ini agar terlihat lebih rapih dan bersih. Selanjutnya wewenang berada pada UPT PEM, Satpol PP, pihak ketiga, serta Disperindagkop dalam hal pelaksanaan serta pengawasan warung ekonomi ini.” (Rabu, 35 Mei 2016, pukul 09.00 di Kantor Dinas Tata Kota Cilegon)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan

indikator letak pengambilan keputusan pada pelaksanaan program warung ekonomi

berada di tangan pemerintah yaitu walikota sebagai kepala daerah dalam menjalankan

program pro rakyat di masa kepemimpinannya, akan tetapi dari hasil wawancara

peneliti menemukan bahwa pengambilan keputusan hanya berasal dari kepentingan

pemerintah saja. Pemerintah tidak melibatkan dan tidak mendiskusikan program

tersebut dengan SKPD yang tertibat pada saat sebelum program tersebut dibuat.

Pemerintah hanya melibatkan SKPD ketika program tersebut sudah ada dan dibuat

dengan maksud untuk memperjelas koordinasi pihak-pihak pelaksana program.

Adapun pihak yang terlibat disini yaitu hanya ada di 3 pihak yaitu UPT PEM,

112

PKBL PT. KS, dan Dinas Tata Kota Cilegon. UPT PEM dan PKBL PT. KS sebagai

fasilitator sedangkan Dinas Tata Kota Cilegon sebagai penentu lokasi dari program

warung ekonomi tersebut. Akan tetapi dari hasil obeservasi dan wawancara yang

dilakukan peneliti, saat ini dengan adanya perbedaan kepentingan dengan Satpol PP

Kota Cilegon baik dari pemerintah maupun ketiga pihak tersebut belum ada

tanggapan atau rencana lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dinas

Tata Kota hanya berperan pada tahap awal penempatan lokasi saja sedangkan saat ini

UPT PEM dan PKBL PT. KS hanya menjalankan apa yang menjadi kewenangannya

masing-masing.

5. Pelaksana Program

Pada indikator ini implementasi suatu program harus didukung dengan adanya

pihak-pihak pelaksana dari program tersebut. Dari indikator pelaksana program ini,

peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya mulai dari

implementator dalam pelaksanaan program sampai dengan teknis yang dilakukan

oleh pihak pelaksana program pro rakyat fase ke 5 warung ekonomi pedagang kaki

lima. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan pihak pelaksana program

ekonomi ini kepada I1 yang mengatakan bahwa:

“Dari pihak pemerintah kita yaitu UPT PEM dan dari pihak lain untuk mendukung dana ya PKBL KS yang terlibat dalam realisasi warung ekonomi. Kalau Dinas Tata Kota hanya sebagai perencana awal saja bagian penempatan

113

warungnya.” (Senin, 9 Mei 2016, pukul 10.30 di Kantor UPT PEM Kota Cilegon)

Selain itu pendapat I1 juga didukung dengan pernyataan I2 yang lebih

mengarah kepada teknis dari warung ekonomi sesuai dengan wewenang masing-

masing pihak pelaksana yaitu:

“Alur warung ekonomi mereka mengajukan kesini membawa berkas-berkas yang sudah komplit baru saya ajukan ke PKBL KS dan jika PKBL KS sudah memferivikasinya maka akan mencairkan dana pinjamannya berupa cek dan mitra binaan menukarkan ceknya tersebut kepada kami untuk di tukarkan dengan warung ekonomi. Pembayaran diurus dari UPT PEM dan setoran di PKBL KS, kami menerima pembayaran berbentuk kwitasi dan saya serahkan setelah itu ke PKBL KS. Tenggang waktunya penunggakan yaitu jatuh tempo dari masa pinjaman, jadi bulan ke 13 sudah jatuh tempo.” (Senin, 2 Mei 2016, pukul 10.00 di Kantor UPT PEM Kota Cilegon)

Selanjutnya I3 juga mengeluarkan pendapatnya mengenai pihak pelaksana

dalam program warung ekonomi yaitu:

“BPMKP (UPT PEM), Dinas Tata Kota, Satpol PP, Disperindagkop berkoordinasi dalam hal penempatan dan pelaksanaan warung ekonomi.” (Kamis, 12 Mei 2016, pukul 08.30 di Kantor PKBL PT. KS)

Lalu I4 melengkapi pendapat dari I3 terkait dengan wewenang masing-masing

pihak pelaksana yaitu sebagai berikut:

114

“Dari awal alur pembayaran uang tersebut diterima oleh mitra binaan, setelah dokumen baru sampe sini kemudian akan di acc oleh manajer kami lalu munculah usulan pinjaman usaha kecil dan nilainya terlampir ditanda tangani oleh yang berwenang. Peran saya disini adalah memproses ini menjadi pengeluaran kas jadi saya buat pengeluaran kas yang terdapat unit pembelanjaan dan ketika saya sudah meferivikasi bahwa itu semua sudah lengkap dan akan dibayar lalu dikirimkan kepada kepala dinas, lalu akan dibuatkan buku pembayaran dari kami dan khusus untuk ini pembayaran berupa cek dan akan kita serahkan langsung kepada mitra binaan ketika diadakan pelatihan biasanya berlangsung selama 1 hari materinya kewirausahaan dan sesi keduanya berupa pencairan. Kita langsung datang kesana dan membacakan kontrak-kontraknya tentang pembayaran lalu pencairan penyerahan cek serah terima. Kemudian mitra binaan bisa mencairkan ceknya sendiri atas nama peminjam itu sendiri ke bank BRI, dan uang tersebut diserahkan kembali kepada UPT PEM untuk kemudian dibuatkan warung ekonomi.” (Kamis, 19 Mei 2016, pukul 09.00 di Kantor PKBL PT. KS)

Selain itu I5 juga memiliki pendapat tersendiri terkait dengan pihak-pihak

pelaksana dalam warung ekonomi tersebut yang mengatakan bahwa:

“Selain Dinas Tata Kota tentunya berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti BPMKP melalui UPT PEM, Satpol PP, pihak ketiga dalam hal pembiayaan, dan Disperindagkop yang mengatur para pedagang.” (Rabu, 35 Mei 2016, pukul 09.00 di Kantor Dinas Tata Kota Cilegon)

Akan tetapi pada saat peneliti mencari informasi lebih lanjut mengenai pihak-

pihak terkait dalam pelaksanaan warung ekonomi, I6 dan I7 mengatakan hal yang

115

berbeda dan mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan yang telah dikeluarkan oleh

informan-informan sebelumnya. I6 menjelaskan bahwa:

“Disini untuk warung ekonomi memang belum ada kaitannya, belum ada koordinasi terlalu penuh untuk dalam artian sebagai pengawasan karena warung ekonomi itu berada di jalan protokol berbentuk gerobak. Kita hanya memiliki kewenangan di pasar saja, pasar tradisional dan modern baru kita benar-benar mengawasinya kalau untuk perekonomiannya. Kita melakukan koordinasi dan kewenangan mencakup ke seluruh pedagang, tetapi tidak ada yang khusus menganai warung ekonomi karena itu merupakan program kerja BPMKP dan UPT PEM Kota Cilegon.” (Senin, 23 Mei 2016, pukul 10.00 di Kantor Diserindagkop Kota Cilegon)

Selanjutnya I7 juga memperjelas informasi mengenai pihak-pihak pelaksana

dalam warung ekonomi sebagai berikut:

“Awal pembentukan warung ekonomi Satpol PP tidak berkoordinasi dan tidak memiliki wewenang khusus, tetapi kita memiliki wewenang tersendiri untuk menertibkan pedagang kaki lima karena warung ekonomi juga termasuk dalam pedagang kaki lima. Kita hanya menyarankan agar tidak melanggar aturan dan kami sebagai Satpol PP melakukan tugas kita yaitu penertiban. Saya tidak pandang mau itu dapat izin dari siapa-siapa kalau memang itu melanggar maka saya tertibkan.” (Jumat, 27 Mei 2016, pukul 13.00 di Kantor Satpol PP Kota Cilegon)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan

indikator pelaksana program dalam implementasi program warung ekonomi, temuan

penelitian dalam indikator ini yaitu sebenarnya hanya terdapat 3 pihak yang

116

berkoordinasi dalam pelaksana warung ekonomi ini yaitu UPT PEM, PKBL PT. KS,

dan Dinas Tata Kota Cilegon. Ketiga pihak tersebut belum mengetahui secara jelas,

koordinasi yang dibentuk tidak optimal hal ini dikarenakan terdapat pihak yang

menyebut pihak lain kut berkoordinasi dalam pelaksanaan warung ekonomi seperti

Disperindagkop Kota Cilegon dan Satpol PP Kota Cilegon. Akan tetapi ketika

peneliti mengkonfirmasi kepada kedua pihak tersebut mereka mengaku tidak

berkoordinasi atau tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan warung ekonomi.

6. Sumberdaya yang Digunakan

Di dalam indikator ini berkaitan dengan sumber daya yang digunakan yang

tentunya dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan atau program. Dari

indikator sumberdaya yang digunakan ini, peneliti menilai beberapa aspek yang

terkandung di dalamnya mulai dari sumber daya manusia sebagai fasilitator, sumber

daya finansial, sampai dengan sumber daya waktu yang digunakan untuk mendukung

program warung ekonomi tersebut. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan

sumber daya yang digunakan pada program warung ekonomi ini kepada I1 yang

mengatakan bahwa:

“Sumber daya sudah pasti pegawai dari UPT PEM yang kami kerahkan utuk mengontrol serta menagih angsuran para mitra binaan sebesar RP. 3.000.00 ditambah jasa pinjamannya yaitu sebanyak 6% dari total pinjaman semuanya sama rata ya jumlah besaran biayanya seperti itu. Kita hanya memesan bentuk warungnya harus seperti ini, warnanya ini, dan ada logo pemerintah dan

117

PKBL KS yang menunjuk vendornya. Untuk waktu ya memang memerlukan waktu ya mulai dari tahap penyeleksian calon mitra binaan sampai dengan penerimaan wujud warung ekonomi tersebut.” (Senin, 9 Mei 2016, pukul 10.30 di Kantor UPT PEM Kota Cilegon)

Lalu I3 juga menjelaskan mengenai sumberdaya yang digunakan untuk

mendukung pelaksanaan warung ekononomi yaitu sebagai berikut:

“Dengan melakukan tugas dari PKBL KS yaitu melakukan pembinaan atau pembekalan manajemen. Setelah kami memberikan pinjaman untuk mengelola usahanya, kami juga memonitoring baik dari Pemkot atau dengan PKBL dan tentunya melakukan kerjasama dengan pihak ke 3 sesuai dengan bidang usahanya.” (Kamis, 12 Mei 2016, pukul 08.30 di Kantor PKBL PT. KS)

Untuk memastikan dan melengkapi informasi terkait dengan sumber daya

yang digunakan oleh pihak pelaksana warung ekonomi, peneliti memastikannya

dengan observasi ke lapangan secara langsung dan melakukan wawancara dengan

penerima warung ekonomi tersebut. kemudian I9 mengatakan bahwa:

“Sarana sama prasarananya belum ngerasa cukup sih, sarannya kita perlu dana lagi buat modalnya juga jangan hanya buat grobaknya juga kita kan perlu dana buat modal. Masa kita punya warung sementara isinya kan ga ada.” (Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 14.30 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

118

Sementara itu I10 juga berpendapat bahwa:

“Uang 3 juta dapet warung kaya gini bagi orang proyek seharusnya harganya bisa di bawah itu. Tapi yang dipinjemin uang segitu ya begitu deh jadinya.” (Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 15.00 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

I11 berpendapat bahwa:

“Waktu pinjam sampe ngajuin itu ga lama sih emang kita ngajuin dulu ke UPT PEM entar dari sana di oper ke PKBL Katanya. Jadi saya sih tunggu informasi dari PKBL KS aja kalau lulus seleksi pinjaman entar dateng ke acara pelatihan itu sehari sekalian ambil cek, besoknya saya udah bisa cairin dananya ke bank.” (Selasa, 27 September 2016, pukul 15.00 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

I12 berpendapat bahwa:

“Ga lama sih saya nunggu-nunggu aja UPT PEM sama PKBL juga ngabarin kok, pencairan dana ga lama 1 hari juga bisa.” (Selasa, 27 September 2016, pukul 15.30 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

I13 juga berpendapat bahwa:

“Ga terlalu lama cuma kalo udah di cairin ceknya kita pegang uang tapi harus dikasih lagi ke UPT PEM untuk di tuker gerobak warung itu. Nah dari situ kita sampe semingguan.” (Selasa, 27 September 2016, pukul 16.30 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

119

Lalu I14 juga mengeluarkan pendapat yang serupa dengan I10 terkait dengan

sarana dan prasaran yang mereka terima yaitu:

“Uang 3 juta ya dapet gerobak aja saya terima terima aja tapi kalo menurut saya ga nyampe 3 juta masalahnya saya orang proyek lah orang reklame saya juga bisa bikin itu paling gede saya taksir kira-kira 2 juta lah. Bisa saya taksir kira kira berapa besinya tiangnya ya bisa di bayangin biasanya berapa biayanya.” (Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 16.45 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan

indikator sumber daya yang digubanakan dalam program warung ekonomi, temuan

penelitian dalam indikator ini yaitu sumber daya yang digunakan oleh pihak

pelaksana warung ekonomi belum semuanya maksimal dikerahkan. Adapun terkait

dengan sumber daya dari pihak aparatur sudah memadai dan terjalin kerjasama mulai

dari sisi pelaksanaan maupun pembinaan semua sudah melaksanakan sesuai dengan

tugasnya. Akan tetapi dari segi sumber daya finansial dalam program ini diperoleh

dari pihak PKBL KS selaku penyalur dana pinjaman, dari hasil wawancara yang

diperoleh sebagian besar penerima warung ekonomi justru merasa keberatan dengan

dana pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- ditambah dengan jasa pinjaman sebesar 6%

karena biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil yang di dapatkan. Hal ini di

dukung dari pernyataan para pihak penerima warung ekonomi yang menyebutkan

bahwa sarana dan prasarana belum mencukupi atau sesuai dengan uang yang sudah

mereka keluarkan untuk mendapatkan warung ekonomi tersebut. selain itu sumber

120

daya waktu dalam pelaksanaan program ini juga tidak menyita banyak waktu hanya

saja memang dibutuhkan waktu dalam menyeleksi calon mitra binaan karena hal

tersebut dilakukan oleh kedua pihak yaitu UPT PEM dan PKBL KS.

4.3.2 Context of Policy

Di dalam context of policy terdapat tiga dimensi yang akan dijadikan indikator

sejauh mana implementasi kebijakan atau program dapat berjalan. Indikator tersebut

yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan & Strategi Aktor yang Terlibat

Pada indikator ini menjelaskan mengenai kekuasaan, kepentingan-

kepentingan dan strategi yang digunakan para aktor yang terlibat untuk mendukung

pelaksanaan suatau kebijakan atau program. Dari indikator kekuasaan, kepentingan-

kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, peneliti menilai beberapa aspek

yang terkandung di dalamnya mulai pengaruh kekuasaan, kepentingan sampai dengan

strategi yang digunakan untuk mendukung program warung ekonomi tersebut.

Peneliti melakukan wawancara terkait dengan kekuasaan, kepentingan-kepentingan

dan strategi yang digunakan para aktor yang terlibat yang digunakan pada program

warung ekonomi ini kepada I1 yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah memiliki kekuatan tertinggi terlebih walikota Cilegon sudah menjabat selama dua periode dan merupakan anak dari walikota yang

121

sebelumnya menjabat, selain itu juga tentunya di dukung oleh aparatur pemerintahan itu sendiri.” (Senin, 19 September 2016, pukul 09.30 di Kantor UPT PEM Kota Cilegon)

“Selanjutnya strategi kita gunakan yaitu dengan melakukan pendekatan kepada para PKL lalu kita saring dari situ apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahannya untuk kemudian kita melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait dengan program pemerintah ini supaya dapat di jadikan sebuah solusi atas permasalahan yanga ada. Kita beritahu secara perlahan kepada para PKL dengan mendatangi dan mensosialisasikannya secara langsung. Kita jelaskan keuntungannya akan memperoleh kenyamanan serta keamanan dalam berjualan dan lagi akan mendukung ketertiban serta kebersihan lingkungan. Strateginya dari segi pendanaan juga kita lakukan yah, agar tidak membebani penerima maka biaya sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut dapat di cicil selama satu tahun. Selain itu juga kita melakukan pembinaan agar calon mitra binaan kita sebelum menjalankan usahanya sudah mendapatkan ilmu baru dalam berwirausaha yah.” (Senin, 19 September 2016, pukul 09.30 di Kantor UPT PEM Kota Cilegon)

Selain itu I3 juga berpendapat mengenai kekuasaan, kepentingan-kepentingan

dan strategi yang digunakan para aktor yang terlibat yang mengatakan bahwa:

“Awalnya dari BPMKP sebagai aparat pemerintah dengan dasar awal intruksi pemerintah langsung terkait dengan dinas-dinas yang lain di putuskan oleh pemerintah selagi tidak menyalahi aturan atau pelaku. Strategi yang digunakan seperti memberi motivasi kepada warung ekonomi yang terbina untuk bersama-sama menata tempat sehingga selagi aturan tersebut masih ada warung ekonomi tidak terkena gusuran karena kelebihannya program warung ekonomi itu tidak di gusur.” (Kamis, 12 Mei 2016, pukul 08.30 di Kantor PKBL PT. KS)

122

“Strategi kami juga tentunya lebih mengarah kepada hal pendanaan. Biaya sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut kita bebankan kepada penerima akan tetapi dilakukan dengan cara mencicilnya selama satu tahun dan tentunya di tambah jasa administrasi sesuai dengan ketentuan. Nah, ada kelebihan lain untuk warung ekonomi ini dibebaskan dari persyaratan jaminan. Jadi para mitra binaan tidak harus menyertakan jaminan apa pun untuk mengikuti program ini, berbeda dengan jenis pinjaman lainnya yang ada di PKBL KS.” (Senin, 19 September 2016, pukul 08.00 di Kantor PKBL PT. KS)

Lalu I5 juga menyatakan bahwa:

“Meskipun pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi bukan berarti akan terhindar dari permasalahan yang menjadi kelemahan dari kekuatan yang pemerintah seperti adanya pola masyarakat yang tidak bisa di rubah, ketegasan pemerintah terhadap permasalahan yang ada seperti bentrok Satpol PP, perundang-undangan yang mendasari kebijakan tersebut, pola kerjasama dengan pihak yang kurang dukungan, serta relokasi tempat sebagai solusi dari permasalahan tersbeut belum tercapai atau dilakukan karena tempat yang di tentukan pemerintah terkendala pada aksebilitas yang tidak mendukung.” (Rabu, 28 September 2016, pukul 13.00 di Kantor Dinas Tata Kota Cilegon)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan

indikator kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam

pelaksanaan program warung ekonomi, temuan penelitian dalam indikator ini yaitu

pemerintah tetap memegang kekuasaan yang paling tertinggi, mereka pihak pelaksana

hanya sebagai aparat pemerintah yang menjalankan intruksi dari pemerintah. Setiap

aktor yang terlibat dalam pelaksana warung ekonomi ini menjalankan tugasnya sesuai

dengan kewenangan dan kepentingan yang dibuat oleh pemerintah dan menggunakan

123

strategi yang ada. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan

dengan Satpol PP yang juga merupakan aparat dari pemerintah. Tidak adanya

koordinasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana dengan Satpol PP menyebabkan

adanya tumpang tindih kepentingan yang hanya mementingkan bahwa tugas dan

wewenang dari pemerintah masing-masing terpenuhi dan tidak mengkhawatirkan

dampak yang terjadi dari perbedaan kepentingan tersebut.

Selain itu strategi yang digunakan dan dilaksanakan sudah tertata secara rapi

tetapi sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah yaitu UPT PEM dengan

berkerjasama dengan PKBL KS tidak cukup sampai disitu saja. Kelebihan yang di

janjikan pada saat pengsosialisasian program tersebut juga seketika hilang karena

tidak adanya kerjasama yang baik antar aparatur pemerintah. Lalu di temukan juga

hambatan-hambatan yang menjadi kelemahan dari program tersebut seperti pola

masyarakat, ketegasan pemerintah, dasar kebijakan, pola kerjasama, serta aksebilitas

yang tidak mendukung.

2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Di dalam indikator ini peneliti akan mengetahui lingkungan dimana suatu

kebijakan atau program di implementasikan serta karakteristik dari lembaga yang

berkuasa. Dari indikator karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, peneliti

menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya mulai dari peran serta dorongan

124

dari pemerintah serta kebijakan suatu program pemerintah dapat diterima dan

dipahami oleh masyarakat dalam hal implementasi program pro rakyat fase ke 5

warung ekonomi pedagang kaki lima ini. Peneliti melakukan wawancara terkait

dengan karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam program warung

ekonomi ini kepada I1 yang mengatakan bahwa:

“Peran dan dorongan dari pemerintah saat ini hanya merencanakan masalah relokasi pedagang kaki lima atau warung ekonomi ini tetapi hanya sebatas wacana saja. Kebijakan dapat diterima oleh mesyarakat akan tetapi dengan bentroknya program dengan Satpol PP maka saat ini saya merasa program ini sulit untuk direalisasikan karena banyak hambatannya. Masyarakat sebenarnya apa pun kebijakan dari pemerintah selama mereka masih diberi peluang untuk berusaha maka mereka tidak menentang bahkan ada yang digusur, muncul lagi yang baru mengajukan untuk mebuat warung tetapi kita justru memberi masukan kepada mereka sekarang aja warung yang sudah ada belum aman, akhirnya kita sarankan untuk menundanya jika sudah di tempatkan yang jelas oleh pemerintah secara tetap.” (Senin, 9 Mei 2016, pukul 10.30 di Kantor UPT PEM Kota Cilegon)

Selain itu I3 juga menjelaskan menganai karakteristik lembaga dan rezim yang

berkuasa dalam program warung ekonomi sebagai berikut:

“Dari pemerintah BPMKP tentunya memerlukan waktu untuk merealisasikan warung ekonomi ini dengan baik karena karakter dan budaya sekitar berbeda-beda. Karena ini juga kebijakan pro terhadap masyarakat, dan dilakukan juga ke masyarakat atas dasar perjanjian kerjasama ekonomi masyarakat. Masyarakat tentunya mau menerima program pemerintah ini, aturan yang diberikan lebih memberikan suatu harapan dari masyarakat untuk menjadi mitra, karena di dalam pembinaannya juga mendapatkan pelatihan.” (Kamis, 12 Mei 2016, pukul 08.30 di Kantor PKBL PT. KS)

125

Selanjutnya I7 juga menyatakan pendapatnya dari sudut pandang yang berbeda

terkait dengan karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam program warung

ekonomi yaitu:

“Peran Satpol PP khusus untuk warung ekonomi itu untuk penertiban, apa yang ada di jalur itu ya kami tertibkan. Saya sudah sering sekali melakukan penertiban, baik warung ekonomi maupun pedagang kaki lima lain. Pagi atau sore saya tidak membolehkan untuk berjualan. Saya sendiri waktu itu langsung merazia karena kita tidak ada perbedaan baik itu warung ekonomi kalau memang ada di atas trotoar dan mengganggu itu saya tertibkan. Waktu itu memang dari BPMKP datang kesini saya ngasih arahan silahkan saja berjualan tidak ada yang melarang warung ekonomi cuma jangan di trotoar atau jalan protokol.” (Jumat, 27 Mei 2016, pukul 13.00 di Kantor Satpol PP Kota Cilegon)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan

indikator karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa pada implementasi program

warung ekonomi, maka temuan penelitian dalam indikator ini yaitu dari lingkungan

kebijakan, pemerintah tetap berada dalam posisi teratas membawahi pihak pelaksana

warung ekonomi seperti UPT PEM dan PKBL PT. KS. Pihak pelaksana

melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Akan tetapi

dengan permasalahan yang ada, solusi untuk merelokasi sepertinya hanya sebatas

wacana saja dari pemerintah.

Masyarakat sebenarnya mau menerima program ini karena program ini

merupakan program dari pemerintah. Tetapi dengan adanya permasalahan tersebut

masyarakat yang menerima secara langsung kebijakan pemerintah belum mau

126

menerima sepenuhnya karena selain adanya perbedaan karakter dan budaya juga

terdapat perbedaan kepentingan lainnya yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara

melakukan kegiatan penertiban. Apa yang dilakukan oleh pihak Satpol PP bukam

merupakan suatu pelanggaran karena dalam pelaksanaan warung ekonomi Satpol PP

tidak berkoordinasi sehingga Satpol PP tetap melakukan apa yang menjadi

kewenangannya yaitu melakukan penertiban pedagang kaki lima atau warung

ekonomi ini.

3. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Di dalam indikator ini menegaskan kepada tingkat kepatuhan dan respon dari

pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan atau program yang sedang berjalan.

Dari indikator tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, peneliti menilai

beberapa aspek yang terkandung di dalamnya mulai dari kepatuhan pihak pelaksana

program sampai dengan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam

implementasi program pro rakyat fase ke 5 warung ekonomi pedagang kaki lima.

Peneliti melakukan wawancara terkait dengan tingkat kepatuhan dan adanya respon

dari pelaksana dalam pelaksanaan program warung ekonomi ini kepada I1 yang

mengatakan bahwa:

“Kita sebagai pihak pelaksana selalu patuh terhadap apa yang menjadi kewajiban kami ya sebagai bagian dari pemerintah, kita juga mengikuti program pemerintah seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya. Tetapi kita

127

juga mengalami hambatan, hambatannya dapat dilihat dari kenyataannya yang sekarang warung ekonomi malah di bersihkan, semua penjual yang di jalan protokol akhirnya mereka tidak tahu akan berjualan dimana dan akan berjualan seperti apa lagi. 34 warung ekonomi masih berjalan akan tetapi akhir-akhir ini terkena gusuran dan ada beberapa yang sampai tidak bisa berjualan.” (Senin, 9 Mei 2016, pukul 10.30 di Kantor UPT PEM Kota Cilegon)

Lalu I3 juga berpendapat mengenai tingkat kepatuhan dan adanya respon dari

pelaksana dalam pelaksanaan program warung ekonomi yaitu sebagai berikut:

“Tentunya kinerja dari pihak pelaksana ada dasar prosedur tersediri namun tergantung dengan kaitan dengan masyarakat yang berbeda. Selama ini respon dari masyarakat terhadap pihak pelaksana baik. Adapun hambatan dan kendala yang banyak seperti tidak nyaman berjualan di warung ekonomi karena sempit tidak ada tempat istirahat hanya kios gerobak kecil, berbeda dengan kios permanen atau yang sudah menetap. Selama ini banyak pedagang kaki lima yang lain yang telah di survei, namun tidak termasuk kelayakan atau belum memenuhi persyaratan binaan karena mereka bukan warga asli dan tidak mempunyai kartu identitas Cilegon ini juga termasuk hambatan lainnya.” (Kamis, 12 Mei 2016, pukul 08.30 di Kantor PKBL PT. KS)

Selain itu I5 juga mengeluarkan pendapat yang berbeda terkait dengan tingkat

kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana dalam pelaksanaan program warung

ekonomi sebagai berikut:

“Semuanya berusaha menjalankan tugasnya dan wewenangnya masing-masing. Akan tetapi terdapat kendala dalam program ini yaitu pola masyarakat yang tidak bisa di rubah atau adat istiadat mau dimana juga sulit di atur dan di tempatkan karena mereka merasa bahwa mereka warga asli Cilegon dan mereka yang berhak untuk menempati dan memanfaatkan lahan

128

yang ada untuk berjualan.” (Rabu, 35 Mei 2016, pukul 09.00 di Kantor Dinas Tata Kota Cilegon)

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan dan adanya respon dari

pelaksana, maka peneliti mencari informasi tambahan kepada pihak penerima warung

ekonomi untuk memastikannya secara langsung. I10 berpendapat sebagai berikut:

“Seperti lepas tangan ya saya rasa, pas awal saja welcome tapi kesininya pas ada masalah bentrok dengan Satpol PP malah kesannya diem doang ga kasih solusi.” (Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 15.00 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

Selanjutnya I11 juga mengatakan bahwa:

“Ya gitu katanya kalo kena gusuran ga akan kena tapi kenyatannya ga ada, awalnya sih baik disuruh bikin warung ekonomi aja tapi gitu rugi deh.” (Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 16.30 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

Selain itu I14 juga memgeluarkan pendapat yang hampir serupa terkait dengan

tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana yaitu:

“Baik sih waktu awal pengsosialisasiaan warung ekonomi ini cuma sekarang jadi begini.” (Sabtu, 28 Mei 2016, pukul 16.45 di trotoar jalan protokol Kota Cilegon)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan

indikator tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, temuan penelitian

129

dalam indikator ini yaitu para pihak pelaksana warung ekonomi hanya sebatas

melakukan apa yang menjadi tugasnya saja, dan mereka juga belum tanggap dalam

hal permasalahan perbedaan kepentingan dengan Satpol PP ini. Hal tersebut diperkuat

oleh pernyataan dari pihak penerima warung ekonomi pihak pelaksana melaksanakan

tugasnya akan tetapi dengan adanya masalah ini mereka tidak memiliki solusinya

bahkan seakan lepas tangan dan hanya sebagai pelaksana awal saja yaitu sebagai

fasilitator.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan menguraikan pembahasan hasil penelitian

atas dasar data yang di peroleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi,

serta studi kepustakaan terkait dengan Implementasi Program Pro Rakyat Fase ke 5

Pemerintah Kota Cilegon studi kasus warung ekonomi pedagang kaki lima yang

meliputi beberapa indikator diantaranya sebagai berikut:

4.4.1 Content of Policy

1. Kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan

Pada suatu pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan program

pasti akan mengarah kepada kepentingan-kepentingan awal yang tentunya akan

130

mempengaruhi jalannya kebijakan atau program yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam implementasi program pro rakyat fase ke 5 pemerintah Kota Cilegon ini,

terdapat kepentingan yang mempengaruhi di dalam pelaksanaannya seperti berikut:

Pertama, di mulai dari latar belakang pembuatan program warung ekonomi

yang dilandasi dari program awal kemitraan pihak PKBL PT. KS yang berkerjasama

dengan pemerintah atas dasar kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama

tersebut sudah lama terjalin seperti yang tertuang dalam perjanjian antara pemerintah

Kota Cilegon dengan PT. Kratakatu Steel Tentang Pelaksanaan Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan. Adapun kepentingan pemerintah kota Cilegon yang dilakukan

melaui UPT PEM Kota Cilegon yaitu kepentingan ekonomi dalam melaksanakan

program tersebut. Tujuan dari UPT PEM sendiri yaitu untuk pemberdayaan

masyarakat dan bagaimana caranya agar masyarakat dapat di berdayakan melalui

pengembangan usaha yang dilakukan agar dapat mengurangi pengangguran serta

dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu terdapat kepentingan lain dari PKBL PT.

Krakatau Steel sendiri yaitu dalam rangka pemenuhan tugas serta kewajiban

perusahaan dalam menjalankan program CSR perusahaan tersebut yang dilalukan

melalui pemberdayaan masyarakat Kota Cilegon.

Warung ekonomi merupakan produk inovasi baru dalam program kemitraan

sebelumnya seperti pemberian dana bergulir yang sebelumnya sudah dilaksanalan dan

juga merupakan program kemitraan dan bina lingkungan. Oleh karena itu dalam

implementasinya program warung ekonomi tersebut berpedoman kepada Perwal Kota

131

Cilegon Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon. Dalam Perwal tersebut disebutkan pada BAB III

Asas Pasal 4 yang menyebutkan bahwa pengelolaan dana bergulir dilaksanaan sesuai

dengan asas:

(a) keadilan yang berarti dana bergulir dapat dimanfaatkan oleh seluruh

masyarakat kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pada bagian tersebut menjelaskan bahwa program tersebut dapat berlaku dan

ditetapkan kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon. Sedangkan dari jumlah data

penerima warung ekonomi yang didapat oleh peneliti hanya di dominasi oleh satu

wilayah saja yaitu Kelurahan Jombang Wetan dan Kelurahan Masigit yang termasuk

dalam Kecamatan Jombang yaitu sebesar 23 warung ekonomi. Selanjutnya oleh

masyarakat Kecamatan Citangkil sebesar 6, Kecamatan Purwakarta sebesar 4, dan

Kecamatan Cilegon sebesar 1 dari total keseluruhan 34 warung ekonomi. Sedangakan

jumlah Kecamatan Kota Cilegon sendiri berjumlah 8 Kecamatan yaitu Kecamatan

Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Cibeber,

Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan

Jombang. Belum meratanya pemberian warung ekonomi tersebut menjelaskan bahwa

pengimplementasian program warung ekonomi yang berpedoman kepada Perwal

Kota Cilegon Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon belum sepenuhnya direalisasikan

dengan baik sesuai dengan aturan yang dibuat sebelumnya.

132

Kedua, jika dilihat dari aspek kepentingan yang mempengaruhi kebijakan

kepentingan awal dibuatnya program warung ekonomi ini yaitu atas dasar

kepentingan Dinas Tata Kota yang sedang melakukan kegiatan penetiban bangunan

dan lingkungan yang terdapat dalam bidang prasarana kota. Dengan adanya kegiatan

tersebut maka pemerintah mengeluarkan program warung ekonomi yang dilakukan

dengan pihak ke tiga yaitu PKBL PT. KS atas tujuan untuk penertiban lingkungan di

sekitar jalan protokol Kota Cilegon dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

perekonomian masyarakat Kota Cilegon. Akan tetapi, ketika kepentingan-

kepentingan tersebut satu persatu mulai di wujudkan, munculah kepentingan lain

yang bertolak belakang dengan program pemerintah tersebut yaitu kepentingan Satpol

PP Kota Cilegon yang lebih mengarah kepada kegiatan penertiban jalan dan yang

menjadi sasarannya yaitu para pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalur

protokol Kota Cilegon termasuk di dalamnya warung ekonomi tersebut. Saat ini

ketika pemerintah telah melaksanakan dan mewujudkan suatu program di Kota

Cilegon melalui pihak pelaksana warung ekonomi, saat itu pula Satpol PP mulai

melakukan kegiatan penertiban di jalan atas dasar kepentingan dan kewenangan yang

dimilikinya terlebih dahulu. Atas dasar perbedaan kepentingan yang terjadi di antara

pihak yang sama-sama merupakan aparatur pemerintah ini rasanya program

pemerintah warung ekonomi akan semakin sulit untuk di realisasikan dengan baik.

133

2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Suatu kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah akan memperoleh

manfaatnya, baik itu merupakan manfaat yang dihasilkan ataupun manfaat yang

diharapkan sebelumnya. Dalam hal implementasi program pro rakyat fase ke 5

pemerintah Kota Cilegon yaitu bantuan kios warung ekonomi terdapat manfaat

tersendiri yang dihasilkannya.

Pertama, manfaat yang diharapkan pada umumnya akan bersifat positif yaitu

dalam pelaksanaan program warung ekonomi memiliki manfaat selain mendukung

kegiatan penataan kota yang sedang dilakukan oleh Dinas Tata Kota agar jalan

protokol Kota Cilegon dapat terlihat lebih bersih, rapi dan tertata maka dengan

melakukan penataan pedagang kaki lima yaitu dengan menyeragamkan bentuk

warung atau kios warung ekonomi juga diharapkan akan memiliki manfaat lainnya

seperti akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat khususnya yang paling

berpengaruh yaitu para pedagang kaki lima selain itu juga diharapkan dapat

mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Cilegon karena dengan

adanya warung ekonomi ini masyarakat diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk

dapat menyicil kios warung ekonomi yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga

nantinya akan memberikan peluang berusaha bagi masyarakat melalui warung

ekonomi ini.

Kedua, selain itu dalam pelaksanaan program warung ekonomi ini juga

memiliki manfaat yang sudah dirasakan secara langsung atau manfaat yang sudah

ada. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada dua

134

belah pihak yang berbeda yaitu kepada pihak pelaksana warung ekonomi dan dengan

pihak penerima warung ekonomi ini terdapat perbedaan antara jenis manfaat yang

diharapkan dan jenis manfaat yang dihasilkan, pada saat awal program tersebut

direalisasikan memang memberikan manfaat positif sesuai dengan apa yang

diharapkan, akan tetapi setelah adanya permasalahan seperti perbedaan kepentingan

antar pihak tersebut maka manfaat yang dahulu terasa positif seketika hilang dan

mengurangi manfaat yang sebelumnya sudah dirasakan. Sebagian penerima warung

ekonomi saat ini bahkan tidak merasakan adanya manfaat positif dari program

tersebut, bahkan ada yang merasa keweca atau bahkan dirugikan karena penerima

warung ekonomi sebelumnya dijanjikan jika mengikuti program ini maka akan

mendapatkan ketenangan dan keamanan dalam berusaha serta terhindar dari gusuran

atau penertiban yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh pihak Satpol PP karena

program ini merupakan program pemerintah. Akan tetapi, saat ini justru berbanding

terbalik dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Para penerima warung ekonomi ini

tidak di izinkan atau diperbolehkan lagi berjualan di atas trotoar maupun di sepanjang

jalan protokol Kota Cilegon. Tetapi saat ini masih terdapat pedagang yang berjualan

pada sore hari ataupun malam hari hal ini dikarenakan mereka merasa telah

membayar dan mengikuti program pemerintah. Dan dari sisi lain seperti pejalan kaki

merasa tidak berkeberatan dengan adanya dan di tempatkannya warung ekonomi

tersebut di trotoar jalan Kota Cilegon para pejalan kaki justru merasakan manfaatnya

seperti merasa mudah untuk membeli barang atau hal lain yang dibutuhkannya karena

lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau oleh pembeli. Tetapi hal tersebut

135

nyatanya tidak berpengaruh apa-apa karena sudah menjadi kewenangan dan

tangggung jawab bagi Satpol PP Kota Cilegon untuk melaksanakan kegiatan

penertiban di lapangan agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas

dari pedagang kaki lima.

3. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Pada suatu pelaksanaan kebijakan pasti memiliki suatu target atau ukuran

perubahan yang akan dicapai, seperti perubahan yang di inginkan ataupun perubahan

yang sudah dihasilkan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan program

warung ekonomi ini, terdapat suatu derajat perubahan yang ingin dicapai, perubahan

tersebut yaitu:

Para pihak pelaksana warung ekonomi seperti UPT PEM dan PKBL PT. KS

tentunya mengharapkan adanya suatu perubahan yang dapat menghasilkan dampak

positif bagi setiap orang terkait dengan pengimplementasian program tersebut, seperti

yang dikemukakan oleh pihak pelaksana bahwa sesuai dengan Perwal Nomor 25

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kota Cilegon yang terdapat pada BAB II Pasal 3 yaitu tujuan dari pelaksanaan

program ini mengharapkan dapat menumbuhkan minat masyarakat dalam

berwirausaha, dapat meningkatkan pendapatan RTS, mewujudkan UMK serta

koperasi yang tangguh dan mandiri, dan dapat mengembangkan potensi-potensi usaha

yang sudah ada yang dilaksanakan dengan program baru melalui penataan lingkungan

136

dalam berusaha khususnya para PKL yang ada di sepanjang jalur protokol Kota

Cilegon agar selain tujuan tersebut dapat tercapai juga terdapat perubahan lain yang

bersifat positif yaitu terciptanya ketertiban, keindahan, kenyamanan dalam berusaha.

Mereka mengharapkan dengan adanya program tersebut Kota Cilegon akan terlihat

lebih kondusif, hal ini dikarenakan adanya penataan kota yang dilakukan melalui

penataan pedagang kaki lima disepanjang jalur protokol Kota Cilegon dengan

menyeragamkan dan menata kios para pedagang kaki lima agar terlihat lebih rapi dan

bersih.

Tujuan yang pertama yaitu untuk menumbuhkan minat masyarakat untuk

berwirausaha. Hal ini diwujudkan pemerintah Kota Cilegon melalui pemberian 300

bantuan kios warung ekonomi agar masyarakat dapat tertarik untuk berwirausaha.

Saat ini, perubahan yang diharapkan oleh pihak pelaksana program pada tahap awal

sudah mendapatkan respon dan dampak positif bagi penerima kebijakan. Saat

program tersebut di implementasikan dalam dua tahun pada tahun 2014 dan 2015

sudah terdapat 34 warung ekonomi yang sudah menjadi mitra binaan dan menerima

bantuan kios warung ekonomi tersebut dengan berbagai macam usaha yang

dimilikinya. Akan tetapi saat program tersebut sudah berjalan dan masyarakat dapat

menerimanya terdapat kebijakan lain yang melarang penempatan warung ekonomi

atau pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Hal tersebut tentunya

menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam berusaha yang dilakukan melalui

program warung ekonomi ini dan tujuan yang tertuang dalam Perwal pun tidak

137

teralisasi dengan baik karena setelah program warung ekonomi dilakukan dalam dua

tahap hingga saat ini tidak ada penerimaan atau penambahan kuota lagi untuk

penerima warung ekonomi yang di targetkan pemerintah mencapai 300 warung

ekonomi sampai tahun 2015 terakhir hanya sebanyak 34 warung ekonomi.

Tujuan kedua yang tertuang dalam Perwal tersebut yaitu untuk meningkatkan

pendapatan RTS. Nyatanya saat ini tidak semua RTS yang bisa menerima bantuan

warung ekonomi bahkan dari jumlah warung ekonomi yang di dapat oleh peneliti

jumlah penerima hanya di dominasi oleh satu wilayah saja yaitu di Kecamatan

Jombang dan belum menyeluruh. Kemudian dari segi penerima bantuan kios warung

ekonomi sendiri merupakan para pedagang kaki lima yang sebelumnya telah

berjualan dan mereka hanya mengganti warungnya saja menjadi kios warung

ekonomi. Selanjutnya ketika mereka menggunakan warung ekonomi mereka justru

merasa pendapatannya berkurang hal ini karena keterbatasan waktu yang mereka

miliki untuk dapat berjualan. Jika mereka berjualan menggunakan warung biasa

mereka dapat berjualan dari pagi hingga malam hari dan ketika terdapat penertiban

oleh Satpol PP pun mereka dapat segera membereskan warung mereka. Berbeda

dengan menggunakan warung ekonomi waktu berjualan mereka di batasi hanya pada

sore hari hingga malam hari saja dan ketika ada penertiban oleh Satpol PP mereka

merasa kesulitan untuk membereskan dagangannya sehingga terkadang mereka ikut

terjaring penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Dari adanya permasalahan ini

semula pedagang kaki lima yang telah memiliki warung ekonomi saat ini memilih

138

untuk kembali berjualan lagi menggunakan gerobak warung biasa agar dapat

berjualan kembali walaupun terlihat tidak rapih dan bersih akan tetapi pedagang tidak

merasa khawatir jika terjadi penggusuran atau penertiban yang dilakukan oleh Satpol

PP. Tujuan yang tertuang dalam Perwal dalam hal ini tentunya belum tercapai karena

tidak dapat meningkatkan pendapatan para penerimanya justru yang dirasakan saat ini

hanya sebatas kegiatan penataan, penertiban untuk memperindah kota dengan

menyeragamkan kios pedagang kaki lima.

Tujuan yang ketiga yaitu untuk mewujudkan UKM serta koperasi yang

tangguh dan mandiri. Dalam hal ini tujuan yang tertuang dalam Perwal Kota Cilegon

belum tercapai, hal ini dikarenakan penerima bantuan kios warung ekonomi belum

mengembangkan usaha yang mereka miliki baik yang semula hanya pedagang kaki

lima biasa sampai saat ini setelah mendapatkan bantuan kios warung ekonomi. Dari

awal mereka berusaha sebagai pedagang kaki lima sampai dengan warung ekonomi

masih berjualan di bidang yang sama dan tidak ada perkembangan atau perubahan

mengenai usaha yang dijalaninya. Hal tersebut dibuktikan oleh data penerima warung

ekonomi yang diperoleh oleh peneliti yang menunjukkan bahwa penerimanya masih

termasuk dalam data pedagang kaki lima di Kota Cilegon, sehingga membuktikan

bahwa setelah mengkuti program warung ekonomi mereka tidak mengembangkan

usahanya dan program tersebut juga tidak menjadikan mereka sebagai UKM yang

tangguh dan mandiri.

139

Adapun tujuan terakhir dari program ini yaitu agar dapat mengembangkan

potensi komoditas unggulan UMK. Pada tujuan ini tidak tercapai karena pedagang

yang mendapatkan bantuan kios warung ekonomi nyatanya belum mengembangkan

potensi komoditas ungggulan di Kota Cilegon. Hal ini dapat dilihat dari jenis usaha

para penerima bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki lima yang rata-rata

merupakan pedagang kaki lima biasa yang berjualan seperti pedagang warung

makanan atau minuman, service jam tangan, mainan anak dan lain-lain. Dari data

penerima warung ekonomi yang di dapat oleh peneliti 34 warung ekonomi tidak ada

yang usahanya termasuk ke dalam komoditas unggulan UMK di Kota Cilegon

sehingga komoditas unggulan tersebut tidak dapat di kembangkan melalui

pelaksanaan program warung ekonomi. Hal tersebut di karenakan adanya

permasalahan kebutuhan yang berbeda serta keadaan ekonomi, penempatan warung

ekonomi yang ditempatkan di sepanjang trortoar jalan protokol Kota Cilegon serta

keterbatasan modal yang dimiliki tidak memungkinkan bagi mereka untuk

mengembangkan usaha lain seperti menjual produk unggulan UKM Kota Cilegon

sehingga sebagian besar dari penerima bantuan kios warung ekonomi usahanya hanya

tergolong ke dalam pedagang kaki lima saja yang menjuual kebutuhan para pejalan

kaki.

Adapun jenis perubahan yang sudah dicapai dalam pelaksanaan program

warung ekonomi ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan

oleh peneliti yaitu dari adanya beberapa hambatan yang ada tentunya dapat

140

mempengaruhi perubahan dari tujuan awal program warung ekonomi tersebut yang

tertuang dalam Perwal Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon sehingga perubahan yang terjadi

saat ini tidak sesuai dengan tujuan awal saat program tersebut dibuat. Bahkan

sebagian masyarakat yang sudah mengikuti program warung ekonomi tersebut tidak

merasakan suatu perubahan yang positif atau bersifat menguntungkan. Perubahan

awal memang berjalan sesuai tetapi saat ini perubahan berbeda karena para pedagang

kaki lima dan Satpol PP mengalami bentrok kepentingan dan bahkan sebagian dari

mereka ada yang mengalami perubahan yang bersifat merugikan yaitu pengurangan

pendapatan karena waktu untuk mereka berjualan dibatasi dan mereka juga tidak

mendapatkan ketenangan dan keamanan dalam berjualan karena dari pihak Satpol PP

sendiri telah melarang pedagang kaki lima ataupun warung ekonomi tersebut untuk

berjualan di atas trotoar jalan protokol Kota Cilegon.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Pada suatu kebijakan adanya letak pengambilan keputusan merupakan hal

yang sangat penting. Hal ini dikarenakan suatu kebijakan akan jelas di

implementasikan jika letak pengambilan keputusan sudah diketahui, letak

pengambilan keputusan dalam implementasi program pro rakyat fase ke 5 yaitu

berada di pemerintah sebagai kepala daerah. Kepala daerah yaitu walikota Kota

141

Cilegon sendiri yang membentuk dan menjalankan program pro rakyat pada masa

kepemimpinannya yang tertuang dalam 5 agenda besar yaitu agenda Cilegon

sejahtera. Salah satunya yaitu program pro rakyat fase ke 5 program warung ekonomi

ini yang berpedoman kepada Perwal Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan

Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon. Dalam

pelaksanaan program warung ekonomi seharusnya pemerintah dalam membuat

keputusan atau program berkoordinasi terlebih dahulu dengan SKPD yang ada supaya

pada saat kebijakan atau program tersebut dilaksanakan tidak mengalami hambatan-

hambatan yang bersifat merugikan. Akan tetapi, dalam hal ini pemerintah tidak

melibatkan SKPD yang ada dalam hal pembuatan kebijakan tersebut, pemerintah

hanya berkoordinasi dengan SKPD ketika kebijakan dan program tersebut sudah di

tetapkan. Dalam hal ini letak pengambilan keputusan berada pada satu titik saja, yaitu

pemerintah daerah dalam rangka memenuhi program awal yaitu program pro rakyat

yang merupakan program utama pada masa kepemimpinannya.

Selanjutnya untuk permasalahan koordinasi yang ada, koordinasi dilakukan

oleh para pihak pelaksana program warung ekonomi yaitu dilakukan oleh UPT PEM,

PKBL PT. KS, dan Dinas Tata Kota. Masing-masing dari mereka tentunya memiliki

wewenang tersendiri dalam mendukung implementasi program warung ekonomi ini.

Seperti Dinas Tata Kota yang memiliki kewenangan awal dari implementasi program

ini yaitu wewenang untuk mengatur, menempatkan dimana tempat yang sesuai lalu

Dinas Tata Kota memilih jalur protokol Kota Cilegon dalam rangka penataan Kota

142

Cilegon agar dapat terlihat lebih rapih dan bersih. Selanjutnya jika tempat sudah

ditentukan maka beralih kepada wewenang UPT PEM yaitu sebagai penyalur serta

fasilitator program warung ekonomi ini seperti pengurusan berkas, pengajuan dan

lainnya sampai akhirnya beralih kepada pihak PKBL PT. KS untuk masalah bagian

pendanaan pelaksanaan program. Akan tetapi jika pedagang yang mengajukan

warung ekonomi tersebut sudah mendapatkan warung dan sudah mencicilnya maka

pihak UPT PEM tidak memiliki kewenangan lagi. Koordinasi dan wewenang hanya

terdapat di 3 pihak saja, dalam program ini tidak terdapat pihak-pihak lain yang

memiliki fungsi sebagai pengawas ketika program tersebut sudah berjalan. Saat

program warung ekonomi ini sudah berjalan dan terdapat 34 warung ekonomi seperti

yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat kepentingan lainnya yaitu penertiban

lingkungan yang dilakukan oleh Satpol PP. Dengan adanya permasalahan tersebut,

ketiga pihak pelaksana tidak memiliki kewenangan dalam menyikapi atau menanggpi

permasalahan tersebut. mereka hanya sebagai faslitator dan hanya melakukan apa

yang menjadi tugasnya saja, terlebih jika terdapat permasalahan seperti ini dan hal

tersebut merupakan di luar kuasa dari pihak pelaksana.

5. Pelaksana Program

Indikator pelaksana program dalam suatu pelaksanaan kebijakan atau program

sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan pada saat program

143

tersebut di implementasikan. Dalam pengimplementasian program pro rakyat fase ke

5 warung ekonomi ini terdapat pelaksana program yang mendukung jalannya

program tersebut.

Pada pelaksanaan warung ekonomi terdapat pembagian tugas atau wewenang

sesuai dengan apa yang telah di tetapkan dalam pemerintah. Pihak tersebut terdiri dari

UPT PEM Kota Cilegon, Dinas Tata Kota dan PKBL PT. KS. Ketika peneliti

melakukan wawancara dengan ketiga pihak tersebut, mereka menyebutkan bahwa

mereka juga berkoordinasi dengan Disperindagkop Kota Cilegon dan dengan Satpol

PP Kota Cilegon. Akan tetapi ketika peneliti memastikan langsung kepada dua pihak

tersebut, mereka justru menyatakan hal yang berbeda dengan apa yang telah

dikatakan sebelumnya. Dari pihak Disperindagkop Kota Cilegon sendiri mengaku

bahwa tidak berkoordinasi dan tidak memiliki wewenang dalam hal perdagangan,

walaupun warung ekonomi tersebut termasuk kedalam kegiatan perdagangan akan

tetapi pihak Disperindagkop tidak memiliki kewenangan untuk itu. Bahkan dari pihak

Disperindagkop sendiri menjelaskan bahwa warung ekonomi merupakan program

BPMKP (UPT PEM) Kota Cilegon. Sama halnya seperti yang dijelaskan oleh

Disperindagkop, pihak Satpol PP pun menegaskan bahwa dari awal terciptanya dan

terlaksananya program warung ekonomi tersebut Satpol PP tidak pernah

berkoordinasi dan sudah pasti tidak memiliki kewenangan di dalamnya. Oleh karena

itu, walaupun program ini merupakan program pemerintah tetapi ketika berbenturan

dengan kewenangan dan tanggung jawab dari Satpol PP Kota Cilegon maka akan di

144

tertibkan karena letak dari warung ekonomi tersebut sama dengan pedagang kaki lima

lainnya yaitu di trotoar jalan sepanjang jalur protokol Kota Cilegon yang memang

sudah ada terlebih dahulu larangan mengenai pemakaian jalan protokol atau trotoar

untuk berjualan seperti yang tertuang dalam Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun

2003 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) Di Wilayah Kota Cilegon.

Pada BAB II Ketertiban Pasal 4 (b) dijelaskan bahwa:

“setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang berusaha dan/atau berjualan di trotar, taman hutan kota, jalur hijau, persimpangan/badan jalan, dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya.”

Satpol PP hanya menjalankan aturan dan kewenangan yang ada sebelumnya.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ternyat pihak

pelaksana program belum mengetahui secara jelas. Selain itu, koordinasi yang

terbentuk diantaranya pun tidak terjalin secara optimal karena ditemukannya pihak-

pihak yang belum mengetahui secara pasti koordinasi seperti apa yang dilakukan.

6. Sumber Daya yang Digunakan

Kebijakan atau program akan berhasil di implementasikan jika menggunakan

dan didukung dengan sumberdaya yang baik. Adapun dalam implementasi program

pro rakyat fase ke 5 warung ekonomi ini menggunakan sumber daya yang mencakup

mengenai sumber daya manusia, sumber daya financial, dan sumber daya waktu yang

145

digunakan dalam pelaksanaan program warung ekonomi tersebut. Sumber daya yang

digunakan yaitu:

Pertama, dari sumber daya yang digunakan para pihak pelaksana yaitu sumber

daya manusia itu sendiri. seperti dari pihak UPT PEM yang menggunakan

pegawainya untuk menagih angsuran dan mendata warung ekonomi. Sedangkan

pihak PKBL PT. KS yaitu melakukan pembinaan atau pembekalan manajemen serta

pencairan dana yang digunakan dalam pelaksanaan warung ekonomi dan dilakukan

oleh pegawai yang berwenang. Semuanya sudah berkoordinasi dan menjalankan

kewenangannya dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Kedua, jika dilihat dari sumber daya finansial yang di pakai dalam program

ini pendanaan seluruhnya berasal dari pihak PKBL KS. Pihak pemerintah hanya

sebagai penyalur saja. Sumber daya finansial yang digunakan untuk mendapatkan

warung ekonomi ini per calon mitra binaan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- dan

ditambah jasa administrasi sebesar 6%. Sarana dan prasarana yang diberikan oleh

pihak pelaksana kepada pihak penerima warung ekonomi nampaknya belum sesuai

dari apa yang diharapkan. Sebagian dari pihak penerima warung ekonomi mengaku

bahwa mereka tidak merasa cukup puas dan tidak sesuai dengan biaya yang di

bebankan kepada penerima warung ekonomi. Mereka mengira bahwa bantuan kios

warung ekonomi yang diterimanya tidak lebih dari Rp. 3.000.000,- + jasa

administrasi sebesar 6%. Jasa administrasi tersebut di tentukan sama rata yaitu

sebesar 6% akan tetapi seharusnya tidak demikian. Dalam Perwal Kota Cilegon

146

Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Kota Cilegon pada BAB IX Jasa Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian

Pinjaman dan Alokasi Peruntukan ayat (2) yaitu besaran jasa pinjaman ditetapkan

dengan mempertimbangkan:

a. Daya beli masyarakat b. Resiko penyaluran dana c. Keberlangsungan dana bergulir

Mereka merasa biaya yang harus ditanggung penerima bantuan kios sangatlah besar

dan jauh dari perkiraan. Terlebih bagi mereka yang sudah membayar mahal tetapi

saat ini mengalami bentrok dengan Satpol PP. Selain itu, pemerintah juga hanya

membuat dan memberikan program warung ekonomi berpa warung atau kios saja

sedangkan yang dibutuhkan oleh pedagang bukan hanya kios melainkan beserta dana

untuk modal usaha yang akan dijalankannya.

Ketiga, dilihat dari sumber daya waktu dalam pelaksanaan program warung

ekonomi ini waktu yang dibutuhkan dari awal penyeleksian calon mitra binaan

sampai dengan pemberian bantuan warung ekonomi memang memerlukan waktu

yang tidak singkat karena dalam pelaksanaannya hal tersebut dilakukan oleh dua

pihak yaitu UPT PEM dan PKBL KS. Akan tetapi, pada saat dana sudah di cairkan

dan di tukar dengan gerobak warung ekonomi memakan waktu sekitar satu minggu

hal ini di karenakan banyaknya warung yang dibuat dan hanya di bebankan kepada

satu pihak pembuat warung saja yang sudah berkerjasama dengan pihak PKBL KS.

147

4.4.2 Context of Policy

1. Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat

Pada suatu kebijakan akan memperhatikan dan mempertimbangkan kekuatan

atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh pihak

pelaksana suatu kebijakan. Jika hal tersebut tidak direncanakan secara matang maka

keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan program akan sulit dijalankan

secara optimal. Dalam implementasi program pro rakyat fase ke 5 warung ekonomi

ini terdapat kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

yang telah digunakan yaitu sebagai berikut:

Kekuasaan dalam pelaksanaan program warung ekonomi ini tetap berada pada

pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, terlebih pemerintah yaitu walikota

Kota Cilegon terlah menjabat selama dua periode dan merupakan anak dari walikota

yang sebelumnya telah menjabat. Selain itu juga kekuatan di dapat dari kerjasama

antar pemerintah dengan pihak PT. Krakatau Steel yang sebelumnya sudah dijalin

yang tertuang dalam surat perjanjian antara pemerintah Kota Cilegon dengan PT.

Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang termasuk dalam program CSR

dari perusahaan tersebut.

Adapun para pihak pelaksana warung ekonomi yaitu hanya sebagai aparat

pemerintah yang menjalankan intruksi langsung dari pemerintah. Setiap aktor yang

148

terlibat dalam pelaksanaan warung ekonomi menjalankan tugasnya sesuai dengan

kewenangannya masing-masing. Akan tetapi pada pelaksanaannya muncul

kepentingan-kepentingan baru yang berpengaruh terhadap jalannya program warung

ekonomi ini. Kepentingan tesebut muncul dari pihak Satpol PP yang merupakan

aparat dari pemerintah. Tidak terjalinnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak

pelaksana warung ekonomi menyebabkan adanya tumpang tindih kepentingan yang

hanya mengarah kepada kepentingan tugas dan pelaksanaan kewenangannya masing-

masing. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pun nampaknya dengan

adanya permasalahan tersebut belum ada tanggapan lebih lanjut untuk mengatasinya.

Sedangkan para pihak pelaksana hanya bisa menjalankan apa yang menjadi tugasnya

saja walaupun memang banyak pihak penerima warung ekonomi yang mengalihkan

permasalahan tersebut kepada para pihak pelaksana tetapi memang belum ada

tanggapan lebih lanjut karena mereka tidak memiliki kewenangan lebih.

Adapun strategi yang telah digunakan pihak pelaksana saat ini yaitu hanya

sebatas pemberian motivasi kepada pihak penerima warung ekonomi yang sudah

terbina untuk menata tempat. Pihak pelaksana saat ini sudah berusaha berkoordinasi

dengan pimpinan terkait dengan penyelesaian permasalahan ini yaitu dengan

mengajukan untuk diadakannya relokasi tempat bagi para pedagang kaki lima dan

warung ekonomi ini, akan tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan pasti terkait

dengan relokasi tempat dan program warung ekonomi tersebut masih berlangsung

149

dengan total warung ekonomi sebanyak 34 buah walaupun untuk saat ini memang

tidak ada penambahan kuota penerima warung ekonomi.

2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Pada suatu pelaksanaan kebijakan, lingkungan dimana kebijakan tersebut akan

diterapkan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Implementasi program pro

rakyat fase ke 5 warung ekonomi terdapat karakteristik dari lembaga dan rezim yang

berkuasa yang turut mempengaruhi lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut

diterapkan. Adapun dalam implementasi program warung ekonomi ini terdapat

karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa seperti ini:

Pertama, dari lingkungan dimana kebijakan atau program terkait dengan

pelaksanaan warung ekonomi itu sendiri pemerintah tetap berada dalam posisi teratas

membawahi pihak pelaksana warung ekonomi seperti UPT PEM dan PKBL PT. KS.

Jika dilihat dari rezim yang berkuasa saat ini yaitu pemerintah sebagai Walikota Kota

Cilegon malalui RPJMD tahun 2010-2015 Kota Cilegon telah mengagas arah baru

pemerintahan melaui program pro rakyat yang dituangkan kedalam salah satu 5

agenda besar kepemimpinannya yaitu ”Agenda Cilegon Sejahtera”. Walikota Kota

Cilegon yang sebelumnya telah menjabat sejak tahun 2010 dan hingga saat ini terpilih

untuk kedua kalinya memang sebelumnya telah meluncurkan program pro rakyat

sehingga dalam periode kedua dalam masa kepemimpinannya ini hanya melanjutkan

150

program yang sebelumnya telah ada yaitu program pro rakyat yang dilakukan melalui

5 fase, dan fase ke 5 ini merupakan program pro rakyat terbaru di masa

kepemimpinannya saat ini salah satunya yaitu bantuan kios warung ekonomi. Selain

itu juga program pro rakyat yang digulirkan oleh pemerintah Kota Cilegon berdasar

kepada visi Kota Cilegon yaitu menciptakan masyarakat Cilegon sejahtera melalui

daya dukung industri, perdagangan dan jasa yang di indikasikan dengan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunnya kemiskinan, pengangguran

serta meningkatkan kinerja dan kualitas perekonomian.

Dari pihak UPT PEM sendiri patuh dan sudah menjalankan apa yang menjadi

kewenanganya yaitu hanya sebatas pihak pelaksana dalam program warung ekonomi

ini, begitu pula dengan pihak PKBL PT. KS yang melaksanakan tugasnya sesuai

dengan kepentingan yang tertuang dalam MoU antara pemerintah Kota Cilegon

dengan pihak PT. Krakatau Steel yang isinya sejalan dan berkaitan dengan Perwal

Kota Cilegon Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir

Pemberdayaan Masyarakat Kota Cilegon sehingga dari pihak PKBL PT. KS sendiri

telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan aturan dan ketentuan

yang berlaku. Akan tetapi dengan permasalahan yang ada saat program tersebut

berjalan, nampaknya pihak pelaksana ataupun pemerintah belum dapat

menyelesaikannya, dan solusi yang telah disebutkan sebelumnya yaitu merelokasi

tempat khusus warung ekonomi sepertinya hanya sebatas wacana saja. Pihak

pelaksana pun menyatakan hal yang sama dan mengakuinya.

151

Kedua, kebijakan tersebut sebenarnya dapat diterima oleh masyarakat karena

kebijakan terkait dengan program tersebut dibuat oleh pemerintah dan masyarakat

pun patuh terhadapnya. Tetapi dengan adanya permasalahan tersebut terdapat

perubahan pada lingkungan dimana kebijakan tersebut diterapkan, masyarakat yang

semula mau menerima secara langsung kebijakan dan program pemerintah tersebut

tetapi saat ini masyarakat justru tidak mau menerima dan melaksanakan program

tersebut sepenuhnya karena selain adanya perbedaan karakter dan budaya juga

terdapat kepentingan lainnya yang dilakukan oleh pihak Satpol PP. Sebenarnya apa

yang dilakukan oleh pihak Satpol PP bukan merupakan suatu tindakan yang salah

atau bukanlah merupakan suatu pelanggaran karena dalam pelaksanaan warung

ekonomi pihak Satpol PP tidak berkoordinasi dan tidak terlibat didalamnya. Sehingga

dari pihak Satpol PP sendiri hanya melakukan apa yang menjadi kewenangannya

yaitu melakukan penertiban pedagang kaki lima termasuk warung ekonomi tersebut.

3. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Pada pelaksanaan suatu kebijakan, kepatuhan dan respon dari pelaksana tidak

kalah penting dengan indikator lainnya. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari

pelaksana pada program warung ekonomi ini selain mencakup kepatuhan pelaksana

program juga mencakup hambatan yang dirasakan oleh pihak pelaksana program

seperti berikut:

152

Pertama, para pihak pelaksana warung ekonomi seperti UPT PEM dan PKBL

PT. KS hingga saat ini masih melakukan apa yang menjadi tugas dan

kewenangannya. Akan tetapi dengan berbagai permasalahan dengan yang ada pihak

pelaksana warung ekonomi dinilai belum tanggap dalam menyelesaikan

permasalahan yang ada. Hal tersebut dibuktikan melalui pernyataan yang

dikemukakan oleh pihak penerima warung ekonomi bahwa pihak pelaksana sudah

melakukan tugasnya masing-masing akan tetapi dengan adanya hambatan-hambatan

justru para pihak penerima menilai tidak ada solusi karena mereka seakan-akan lepas

tangan dan mengaku hanya sebagai fasilitator warung ekonomi. Apa yang dijanjikan

oleh pihak pelaksana warung ekonomi pun nampaknya hingga saat belum terealisasi

sepenuhnya. Awalnya memang terdapat respon yang baik tetapi saat ini tidak

memiliki solusi. Rencana awal program warung ekonomi yaitu dalam rangka

penataan kota dan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam berusaha

bagi pedagang kaki lima nampaknya belum terealisasi dengan baik pula. Pihak

pelaksana dinilai tidak cukup responsif dan tidak berani mengambil inisiatif dalam

menyikapi permasalah yang ada. Keputusan yang ada selalu didasari oleh aturan yang

berlaku sehingga pihak pelaksana merasa tidak memiliki kewenangan lebih dalam

menyikapi permasalahan yang ada dan hanya menunggu perintah dari Pemerintah

selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan program ini.

153

Kedua, adapun beberapa hambatan yang di alami pihak pelaksana yang turut

mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam implementasi program warung ekonomi

ini yaitu:

1. Adanya perbedaan kepentingan, yaitu penertiban warung ekonomi yang

dilakukan oleh pihak Satpol PP yang menyebabkan hilangnya tempat bagi

para pedagang kaki lima termasuk warung ekonomi.

2. Tempat yang terbatas karena warung ekonomi terletak di sepenjang jalur

protokol Kota Cilegon.

3. Pola masyarakat yang tidak bisa diubah yang berpengaruh terhadap

perkembangan pelaksanaan program warung ekonomi ini.

154

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan pada bab sebelumnya

mengenai masalah dan temuan-temuan di lapangan terkait dengan penelitian

“Implementasi Program Pro Rakyat Fase Ke 5 Pemerintah Kota Cilegon (Studi Kasus

Warung Ekonomi Pedagang Kaki Lima)” peneliti memperoleh kesimpulan akhir

bahwa implementasi program bantuan kios warung ekonomi pedagang kaki lima

yang termasuk dalam program pro rakyat fase ke 5 pemerintah Kota Cilegon ini

belum berjalan secara optimal.

Dari sisi sosialisasi program warung ekonomi sendiri masih belum optimal

dilakukan, banyak warung ekonomi ataupun pedagang non warung ekonomi yang

belum mengetahuinya atau bahkan mengetahui informasi mengenai warung ekonomi

dari rekan sesama pedagang bukan dari pihak pelaksana sendiri karena sosialisasi

yang dilakukan pihak pelaksana hanya sebatas pada sosialisasi awal program saja

sehingga tidak menyeluruh dan maksimal. Hal tersebut berpengaruh terhadap

perataan program warung ekonomi, dan dari data jumlah penerima warung ekonomi

yang diperoleh peneliti, penerima warung ekonomi hanya di dominasi oleh satu

wilayah saja yaitu di Kelurahan Jombang. Sedangkan dalam Perwal Kota Cilegon

155

Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Kota Cilegon di jelaskan bahwa program tersebut mengarah kepada asas

keadilan yang berarti dapat di manfaatkan oleh seluruh masyarakat kelurahan sesuai

dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari temuan lapangan yang

diperoleh oleh peneliti program warung ekonomi tersebut belum merata di terapkan

kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon.

Selain itu berdasarkan temuan lapangan terdapat permasalahan lainnya seperti

adanya perbedaan manfaat serta perubahan yang diharapkan oleh pihak pelaksana

akibat adanya perbenturan kepentingan dengan Satpol PP. kemudian sarana dan

prasarana yang digunakan dalam warung ekonomi belum maksimal diberikan,

pasalnya penerima bantuan warung ekonomi dikenakan baya Rp. 3.000.000,- + jasa

pinjaman 6% yang diberlakukan kepada seluruh penerima. Sedangkan dalam Perwal

Kota Cilegon Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon mengenai jasa pinjaman sudah

diatur bahwa sebesar 6% tersebut harus mempertimbangkan segala hal sesuai dengan

kondisi. Saat ini kondisi yang di alami oleh para penerima warung ekonomi

nampaknya tidak sesuai dengan ketentuan pokok jasa pinjaman tersebut karena sudah

banyak warung ekonomi saat ini yang sudah terkena penertiban oleh Satpol PP

sehingga tidak dapat merasakan fasilitas berjualan yang aman dan nyaman sesuai

dengan apa yang dijanjikan sebelumnya.

156

Dari hasil peneltian peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan program

warung ekonomi berbenturan dengan kepentingan lainnya, kepentingan tersebut yaitu

kepentingan penertiban para pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalur protokol

Kota Cilegon sehingga warung ekonomi pun ikut ditertibkan walaupun program

tersebut berasal dari pemerintah dan tentunya hal tersebut dapat menghambat

keberhasilan dalam pelaksanaan program. Penertiban tersebut dilakukan oleh pihak

Satpol PP Kota Cilegon karena sebelumnya tidak terbentuk koordinasi yang baik

sehingga dalam pelaksanaannya pun terjadi perbenturan kepentingan dan

kewenangan yang sebelumnya sudah terbentuk. Begitu pula dengan pihak

Disperindagkop Kota Cilegon yang tidak dilibatkan dalam program warung ekonomi

ini sehingga untuk pengawasan dan keberlangsungan usaha warung ekonomi tidak

ada pihak yang menanganinya. Adapun dari pihak Dinas Tata Kota Cilegon hanya

sebagai perencana awal dan pihak UPT PEM Kota Cilegon beserta PKBL PT. KS

hanya sebagai fasilitator saja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran

agar implementasi program warung ekonomi dapat berjalan secara optimal sehingga

dapat mendukung penataan kota agar dapat mencitakan ketertiban, keindahan dan

kenyamanan pedagang dalam berusaha. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut:

157

1. Melakukan sosialisasi berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode

pengajuan warung ekonomi agar masyarakat mengetahui secara jelas

bagaimana program pemerintah tersebut yaitu warung ekonomi pedagang

kaki lima.

2. Melakukaan perataan penerima bantuan kios warung ekonomi pedagang

kaki lima dengan menarik minat masyarakat seperti meningkatkan

sumber daya yang digunakan dalam program warung ekonomi ini dengan

cara menambah fasilitas yang di peroleh oleh mitra binaan seperti

peningkatan kualitas gerobak atau kios warung ekonomi ataupun dengan

penambahan modal supaya mereka tidak berkeberatan dan tertarik untuk

mengikuti program pemerintah ini.

3. Selain itu pemerintah harus mempertimbangkan penentuan jasa pinjaman

sesuai dengan Perwal Kota Cilegon Nomor 25 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota

Cilegon sebesar 6% tersebut dengan memperhatikan daya beli masyarakat

karena tidak semua mitra binaan memiliki keadaan usaha dan pendapatan

usaha yang sama.

4. Dari pihak pelaksana program sebaiknya di lakukan penataan ulang

dalam hal koordinasi, agar dapat menciptakan koordinasi yang baik di

antara pihak pelaksana sehingga setiap pihak mengetahui secara pasti apa

yang menjadi kewenangannya dan siapa saja pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan program ini. Selain itu pemerintah juga dapat melibatkan

158

pihak Disperindagkop Kota Cilegon dalam pelaksanaan program ini

tentunya dalam hal pengawasan dan keberlangsungan usaha warung

ekonomi agar usaha mitra binaan warung ekonomi ini dapat terkontrol

dan berjalan dengan baik. Lalu pemerintah juga dapat melakukan

koordinasi kepada pihak Satpol PP Kota Cilegon dalam hal penertiban

supaya pelaksanaan warung ekonomi menjadi tertib sesuai dengan aturan

yang berlaku, tidak bersifat mengganggu dan tentunya tidak tergusur oleh

Satpol PP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta Ali, Faried. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: PT. Refika Aditama Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Utama. Irawan, Prasetya. 2005. Materi Pokok Metedologi Penelitian Administrasi. Jakarta: Universitas Terbuka Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: CV. Alfabeta Mulyana, Deddy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu

Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia Parson, Wayne. 2005. Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta ________. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta Suryabrata, Sumadi. 1992. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta. PT. Rineka Cipta

_________________. 2010. Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi). Jakarta. PT. Rineka Cipta

Wahab, Abdul. 2012. Analisis Kebijakan. Malang: Bumi Aksara Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: PT. Buku Seru Wirawan, 2012. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Teori. Jakarta: PT. Rajawali Pers Dokumen:

UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil UUD 1945 BAB I Tentang Bentuk dan Kedaulatan Perda Kota Cilegon No. 5 Tahun 2003 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) Di Wilayah Kota Cilegon Perda Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Pedagang Kaki Lima Perwal Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Kota Cilegon Perwal Kota Cilegon Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir MOU Pemerintah Kota Cilegon dengan PT. Krakatau Steel Tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Kota Cilegon Kota Cilegon dalam Angka 2016 (Badan Pusat Satatistik Kota Cilegon) Rekam Jejak Tanggung Jawab Sosial PT Krakatau Steel (Persero) Tbk & Group

Sumber Lain:

Penelitian terdahulu:

Esyin Quraesin. NIM. 081080. Implementasi Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Marina. NIM. 6661082046. Skripsi. Efektivitas Program Corporate Social Responsibility PT. Krakatau Steel di Kecamatan Citangkil Periode 2010-2011. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Website:

http://bpmkp.cilegon.go.id/index.php/profil http://cilegon.go.id/civ4/index.php/pemerintahan/program-pro-rakyat-kota-cilegon http://cilegon.go.id/v2/index.php/pemerintahan/visi-dan-misi http://cilegon.go.id/civ4/index.php/berita/berita-umum/267-program-kerja-bpmkp-kota-cilegon-tahun-2015-membantu-memperkuat-ketahanan-pangan https://cilegonkota.bps.go.id/ http://ukmbinaankotacilegon.com/#

CATATAN LAPANGAN

No. Tanggal Waktu Tempat Hasil Informan

1. Senin, 4 April 2016

10.00 UPT PEM Kota Cilegon

Data Angsuran Pinjaman Dana Bergulir Pengembangan Usaha (Investasi Modal Kerja) Warung Ekonomi

Eka Prasetya

2. Senin, 11 April 2016

11.000 UPT PEM Kota Cilegon

MOU Tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. KS

Eka Patria Prihatin

3. Kamis, 14 April 2016

08.00 PKBL KS Permen Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Afis

4. Senin, 2 Mei 2016

10.00 UPT PEM Kota Cilegon

Buku rekam jejak tanggung jawab sosial PT Krakatau Steel (Persero) Tbk & Group

Eka Prasetya

5. Senin, 9 Mei 2016

10.30 UPT PEM Kota Cilegon

Wawancara

Eka Patria Prihatin

6. Kamis, 12 Mei 2016

08.30 PKBL KS Wawancara Afis

7. Senin, 16 Mei 2016

13.00 UPT PEM Kota Cilegon

Wawancara dan data persyaratan pengaju warung ekonomi

Eka Prasetya

8. Kamis, 19 Mei 2016

09.00 PKBL KS Wawancaradan data pengaju warung ekonomi

Dewi Ratih Kumala

9. Senin, 23 Mei 2016

11.00 Disperindagkop Kota Cilegon

Wawancara Mudzakir

10. Rabu, 25 Mei 2016

09.00 Dinas Tata Kota Cilegon

Wawancara Efa Safiroh, ST. MT

11. Jumat, 27 Mei 2016

13.00 Satpol PP Kota Cilegon

Wawancara Endang Sudrajat

12. Sabtu, 28 Mei 2016

14.00 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Sobar

13. Sabtu, 28 Mei 2016

14.30 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Yasmawati

14. Sabtu, 15.00 Trotoar jalan Wawancara Gita

28 Mei 2016

protokol Kota Cilegon

Bahari

15. Sabtu, 28 Mei 2016

15.30 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Hasani

16. Sabtu, 28 Mei 2016

16.00 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Arwani

17. Sabtu, 28 Mei 2016

16.25 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Riyanto

18. Sabtu, 28 Mei 2016

16.45 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Samsul Bahri

19. Sabtu, 28 Mei 2016

17.00 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Sunarto Siahaan

20. Minggu, 29 Mei 2016

15.00 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Ali

21. Minggu, 29 Mei 2016

16.00 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Aris

22. Minggu, 29 Mei 2016

16.30 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Usro

23. Minggu, 29 Mei 2016

17.00 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Nufus

24. Minggu, 29 Mei 2016

17.25 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Uki

25. Minggu, 29 Mei 2016

17.30 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Ida

26. Senin, 19 September 2016

09.30 Kantor UPT PEM Kota Cilegon

Wawancara Eka Patria Prihatin

27. Senin, 19 September 2016

08.00 Kantor PKBL PT. KS

Wawancara Afis

28. Selasa, 27 Septemb

15.00 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Arwani

er 2016 29. Selasa,

27 September 2016

15.30 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Riyanto

30. Selasa, 27 September 2016

16.30 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Samsul Bahri

31. Rabu, 28 September 2016

09.00 Kantor UPT PEM Kota Cilegon

Wawancara Eka Patria Prihatin

32. Rabu, 28 September 2016

13.00 Kantor Dinas Tata Kota Cilegon

Wawancara Efa Safiroh, ST. MT

33. Rabu, 5 Oktober 2016

16.30 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Seli

34. Rabu, 5 Oktober 2016

16.55 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Nina

35. Rabu, 5 Oktober 2016

17.15 Trotoar jalan protokol Kota Cilegon

Wawancara Edi

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI DATA

Keterangan

I1 : Kepala UPT PEM Kota Cilegon

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I1

Q1 Apa yang melatar belakangi dibuatnya program warung ekonomi ini? Latar belakang pembuatan warung ekonomi ini untuk memperindah penataan di sepanjang jalan Kota Cilegon agar pedagang dapat terlihat secara rapih dan bersih dan selain itu juga untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi pedagang kaki lima dengan dibantu oleh program pro rakyat pemerintah warung ekonomi ini melalui pemberian grobak mungkin lebih tepatnya seperti kredit tempat usaha ya

Q2 Apa yang dimaksud dengan program warung ekonomi ini? Warung ekonomi itu hanya program pemerintah dari pa wali untuk menata kota, menata para pedagang di sepanjang jalan protokol agar terlihat lebih indah, besih, dan rapi dan kami fasilitasi mitra kami yang usaha kecil itu supaya warungnya bagus dan seragam

Q3 Kepentingan apa saja yang dapat memperngaruhi kebijakan/program ini? Kepentingannya untuk menata kota supaya warung terlihat seragam tentunya kita juga berkoordinasi dengan dinas tata kota ya, awalnya memang kepentingan dinas tata kota sebenarnya dalam program ini kita hanya membantu pelaksanaannya saja, bagian realisasinya program gitu

Q4 Apa saja manfaat yang di harapkan dan apa saja manfaat yang sudah dirasakan saat ini sejak program warung ekonomi tersebut dilaksanakan? Kalau bagi kami manfaatnya sekarang warungnya sudah terlihat seragam tetapi belum secara menyeluruh karena ada beberapa hal yang menghambat ya, akhir-akhir ini ada suatu hal yang kurang kondufif bagi pelaksanaan warung ekonomi itu seperti bentrok dengan pihak Satpol PP

Q5 Perubahan apa yang di harapkan dan dirasakan saat ini dengan adanya program warung ekonomi? Sebenarnya karena ini warung ekonomi ini merupakan program baru dan masih mengarah kepada program dana bergulir sebelumnya makan tujuan awal yaitu mengharapkan adanya perubahan sesuai dengan Perwal tentang dana bergulir yaitu Perwal Nomor 25 Tahun 2012. Sesuai dengan Perwal tadi yah tentang dana bergulir

maka kita mengharapkan adanya perubahan seperti dapat menumbuhkan minat masyarakat dalam berwirausaha, dapat meningkatkan pendapatan, serta dapat mengembangkan potensi-potensi usaha yang sudah ada yang dilaksanakan dengan program baru melalui penataan lingkungan dalam berusaha khususnya para PKL yang ada di sepanjang jalur protokol Kota Cilegon agar selain tujuan tersebut dapat tercapai juga terdapat perubahan lain yang bersifat positif yaitu terciptanya ketertiban, keindahan, kenyamanan dalam berusaha. Awalnya kita melalakukan sosialisasi ya ke para pedagang kaki lima yang ada di jalan protokol Kota Cilegon dengan memberikan informasi-informasi terkait dengan warung ekonomi bahwa itu adalah program dari pemerintah. Akhirnya ada 34 sekarang warung ekonomi secara berangsur mulai bertambah. Tapi sekarang perubahannya seperti ini lah, dapat di buktikan dengan awalnya mereka akan ditempatkan dan ditata di pinggir jalan agar kondusif sudah berjalan warung-warung yang ada di pinggiran jalan kaki lima terlihat rapi dan seragam. tetapi sekarang muncul kebijakan lain yang menyebutkan tidak boleh berdagang di pinggiran jalan protokol ataupun di atas trotoar maka warung ekonomi tersebut sekarang terkena gusuran juga sama dengan pedagang kaki lima yang lainnya. Kita bingung kebijakan awal ingin di tata supaya rapih, kami bekerjasama dan memfasilitasi bagaimana caranya pedagang tersebut mendapatkan warung dan agar dapat menata kota dari mulai Merak sampai PCI tetapi saat ini malah berbenturan dengan kebijakan lain.

Q6 Bagaimanakah wewenang serta koordinasi yang dilakukan dari pihak pelaksana program warung ekonomi? Wewenangnya kita hanya memfasilitasi sampai mereka mendapatkan warung, dan jika sudah selesai mencicilnya sudah kita tidak punya wewenang lain Koordinasinya pendanaan dari pkbl ks memberikan dana untuk membuat warungnya, jika ukm ingin mendapatkan warung mereka datang kesini, kami usulkan ke PKBL KS yang memberikan bantuan dana.

Q7 Siapa sajakan pihak pelaksana yang terlibat dalam program warung ekonomi ini? Dari pihak pemerintah kita yaitu UPT PEM dan dari pihak lain untuk mendukung dana ya PKBL KS itu sih yang terlibat dalam realisasi warung ekonomi. Kalau Dinas Tata Kota hanya sebagai perencana awal saja bagian penempatan warungnya.

Q8 Sumberdaya apa saja yang digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan program ini? Sumber daya sudah pasti pegawai dari UPT PEM yang kami kerahkan utuk mengontrol serta menagih angsuran para mitra binaan sebesar RP. 3.000.00 ditambah jasa pinjamannya yaitu sebanyak 6% dari total pinjaman semuanya sama rata ya jumlah besaran biayanya seperti itu. Kita hanya memesan bentuk warungnya harus seperti ini, warnanya ini, dan ada logo pemerintah dan PKBL KS yang menunjuk vendornya. Untuk waktu ya memang memerlukan waktu ya mulai dari tahap penyeleksian calon mitra binaan sampai dengan penerimaan wujud warung ekonomi tersebut, akan tetapi sejauh ini mitra binaan terima saja, kita juga sudah berusaha untuk mengatur waktu seefisien mungkin.

Q9 Bagaimanakah pengaruh kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh pihak pelaksana program? Bagaimana ya kita juga sebagai aparat pemerintah tetapi karena kebijakan ada di tingkat atas, kami ingin seperti ini tetapi yang membuat kebijakan lebih punya power maka yasudah. Kami inginnya seperti awal aja karena kita saling membutuhkan juga dengan kaki lima, dengan adanya kaki lima kebijakan awalnya mereka boleh di tempat awal mereka berjualan semula asal mereka bersedia warungnya di seragamkan dan harus memberikan jarak bagi pejalan kaki. Kemudian toko yang dibelakang mereka bersedia dan tidak keberatan mereka ada di depan toko mereka, semua dinas sudah sepakat tetapi kenyataannya berebeda sekarang sudah berjalan warung ekonomi tetapi muncul kebijakan lain bahwa semua pedagang yang ada di jalan protokol tidak boleh berjualan lalu kami bisa apa. Kami hanya menjalankan yang sudah ada saat ini, kami sebagai fasilitator mengalami dilema. Strategi kita berkoordinasi dengan pimpinan dengan cara menyarankan untuk merelokasi para pedagang kaki lima tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan pasti dimana tempatnya karena program warung ekonomi ini masih berjalan dan berlangsung sampai sekarang maka akan kami cari solusinya.

Q10 Adakah peran serta dorongan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan warung ekonomi ini? Peran dan dorongan dari pemerintah saat ini hanya merencanakan masalah relokasi pedagang kaki lima atau warung ekonomi ini tetapi hanya sebatas wacana saja. Kebijakan dapat diterima oleh mesyarakat akan tetapi dengan bentroknya program dengan Satpol PP maka saat ini saya merasa program ini sulit untuk direalisasikan karena banyak hambatannya.

Q11 Apakah program warung ekonomi ini dapat diterima oleh masyarakat? Masyarakat sebenarnya apa pun kebijakan dari pemerintah selama mereka masih diberi peluang untuk berusaha maka mereka tidak menentang bahkan ada yang digusur, muncul lagi yang baru mengajukan untuk mebuat warung tetapi kita justru memberi masukan kepada mereka sekarang aja warung yang sudah ada belum aman, akhirnya kita sarankan untuk menundanya jika sudah di tempatkan yang jelas oleh pemerintah secara tetap.

Q12 Bagaimanakah tingkat kepatuhan dari pihak pelaksana? Kita sebagai pihak pelaksana selalu patuh terhadap apa yang menjadi kewajiban kami ya sebagai bagian dari pemerintah, kita juga mengikuti program pemerintah seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya.

Q13 Apa saja hambatan yang dirasakan pada saat pelaksanaan program warung ekonomi ini? Hambatannya dalam dilihat dari kenyataannya yang sekarang warung ekonomi malah di bersihkan, semua penjual yang di jalan protokol akhirnya ga tau mereka jualan dimana dan kita juga ga tau kan mereka mau usaha seperti apa lagi. 34 warung ekonomi masih berjalan akan tetapi akhir-akhir ini terkena gusuran dan ada beberapa yang sampai tidak bisa berjualan.

Q14 Bagaimana peran kepala daerah dalam pengambilan keputusan?

Letak pengambilan keputusan disini yaitu berada di pemerintah sebagai kepala daerah yah, tentunya dahulu itu tertuang dalam Perwal 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon yang merupakan program pemerintah juga. Sekarang ini dalam masa kepemimpinannya mengeluarkan program pro rakyat fase ke 5 yang ada di agenda cilegon sejahtera salah satunya ya warung ekonomi ini. Jadi ini memang program pemerintah, kita hanya menjalankan apa yang menjadi tugas dan intruksi pemerintah. Setahu kita pemerintah mengeluarkan program ini, lalu berkoordinasi dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ini seperti kita UPT PEM, Dinas Tata Kota, dan PKBL KS.

Q15 Bagaimana kekuatan dan strategi yang digunakan pemerintah dala program ini? Pemerintah memiliki kekuatan tertinggi terlebih walikota Cilegon sudah menjabat selama dua periode dan merupakan anak dari walikota yang sebelumnya menjabat, selain itu juga tentunya di dukung oleh aparatur pemerintahan itu sendiri. dalam program warung ekonomi ini di dukung oleh dua pihak dalam pelaksanaannya yaitu UPT PEM dan PKBL KS. Pemerintah yang membuat kebijakan kita sih hanya membantu merealisasikannya saja. Selanjutnya strategi kita gunakan yaitu dengan melakukan pendekatan kepada para PKL lalu kita saring dari situ apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahannya untuk kemudian kita melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait dengan program pemerintah ini supaya dapat di jadikan sebuah solusi atas permasalahan yanga ada. Kita beritahu secara perlahan kepada para PKL dengan mendatangi dan mensosialisasikannya secara langsung. Kita jelaskan keuntungannya akan meperoleh kenyamanan serta keamanan dalam berjualan dan lagi akan mendukung ketertiban serta kebersihan lingkungan. Selain warung terlihat lebih seragam juga akan terlihat rapi, bersih dan juga turut mendukung program penataan kota yang sedang dilakukan pemerintah ini. Strateginya dari segi pendanaan juga kita lakukan yah, agar tidak membebani penerima makan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut dapat di cicil selama satu tahun. Selain itu juga kita melakukan pembinaan agar calon mitra binaan kita sebelum menjalankan usahanya sudah mendapatkan ilmu baru dalam berwirausaha yah.

Keterangan

I2 : Pelaksana Pembiayaan UPT PEM Kota Cilegon

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I2

Q1 Bagaimana proses pelaksanaan serta pembiayaan program warung ekonomi ini? Pembayaran diurus dari UPT PEM dan setoran di PKBL KS, kami menerima pembayaran berbentuk kwitasi dan saya serahkan setelah itu ke PKBL KS. Pembayarannya kalo untuk yang lancar mah lancar bahkan sudah ada yang lunas bahkan dari yang pertama yang lunas cuma dengan keterkaitan penertiban Satpol PP kemarin jalanan protokol di bersihkan jadi otomatis mereka juga jadi nunggak ga mau bayar karena hal itu. Kalau nunggak tetap di kembalikan maksudnya kami berupaya karena ini juga mau di alihkan pedagang-pedagang ini cuma tempatnya belum tau, mungkin kalau tempatnya sudah tau dan sudah di relokasi tempatnya dimana mungkin kita bisa tagih kembali. Kan mereka juga usahanya ga fokus karena bentar-bentar ada Satpol PP, Satpol PP lagi. Tenggang waktunya paling jatuh tempo dari masa pinjaman jadi bulan ke 13 sudah jatuh tempo. Alur warung ekonomi mereka mengajukan kesini membawa berkas-berkas yang sudah komplit baru saya ajukan ke PKBL KS dan jika PKBL KS sudah memferivikasinya maka akan mencairkan dana pinjamannya berupa cek dan mitra binaan menukarkan ceknya tersebut kepada kami untuk di tukarkan dengan warung ekonomi

Keterangan

I3 : Spesialis Kerjasama Lembaga PKBL KS

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I3

Q1 Apa yang melatar belakangi dibuatnya program warung ekonomi ini? Dimulai dari tupoksi PKBL KS melakukan program kemitraan bina lingkungan sesuai dengan Permen No. 9 Tahun 2015. Sebagai PK (Program Kemitraan) yang berkerjasama dengan BPMKP untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.

Q2 Apa yang dimaksud dengan program warung ekonomi ini? Warung ekonomi yaitu program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Q3 Kepentingan apa saja yang dapat memperngaruhi kebijakan/program ini? Kepentingan para pihak pelaksana ya tentunya dari pihak kita saja sebagai pelaku program kemitraan maka akan membina para pelaku usaha. Dari pihak tata kota tentunya untuk menata kota. Tapi saat ini, saat warung ekonomi sudah berlangsung dan banyak yang mengikuti program ini malah muncul kepentingan lain yaitu dari pihak Satpol PP yang menertibkan para pedagang kaki lima ya termasuk warung ekonomi ini.

Q4 Apa saja manfaat yang di harapkan dan apa saja manfaat yang sudah dirasakan saat ini sejak program warung ekonomi tersebut dilaksanakan? Dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat setempat termasuk warung ekonomi ini dengan masuknya program kemitraan dalam mengembangkan investasi yang berupa warung ekonomi di harapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Q5 Perubahan apa yang di harapkan dan dirasakan saat ini dengan adanya program warung ekonomi? Perubahannya seperti adanya kesejahteraan dari pengguna warung ekonomi yang bersangkutan. Yang sudah ikut warung ekonomi dan sudah terealisasi, di bina maka mendapatkan omset, tapi yang belum di bina belum (akan berkelanjutan, karena tempat terbatas). Dan tentunya warung-warung pedagang kaki lima di pinggiran jalan pun terlihat lebih rapih dari yang sebelumnya ya.

Q6 Bagaimanakah wewenang serta koordinasi yang dilakukan dari pihak pelaksana program warung ekonomi? Wewenang kita yaitu sebagai pengembangan usaha, membina memberikan pinjaman modal investasi berupa warung ekonomi Koordinasi dilakukan sesuai dengan tupoksi, BPMKP mensurvei hasil kelayakan tempat dengan dasar-dasar izin tidak mengganggu, sebagai penyalur langsung investasi PKBL syaratnya layak untuk dibina dan tidak memakan trotoar jalan.

Q7 Siapa sajakan pihak pelaksana yang terlibat dalam program warung ekonomi ini? BPMKP (UPT PEM), Dinas Tata Kota, Satpol PP, Disperindagkop berkoordinasi dalam hal penempatan dan pelaksanaan warung ekonomi.

Q8 Sumberdaya apa saja yang digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan program ini? Dengan melakukan tugas dari PKBL KS yaitu melakukan pembinaan atau pembekalan manajemen setiap yang diberikan pinjaman untuk mengelola usahanya terus memonitoring baik dari pemkot atau dengan PKBL dan tentunya melakukan kerjasama dengan pihak ke 3 sesuai dengan bidang usahanya.

Q9 Bagaimanakah pengaruh kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh pihak pelaksana program? Awalnya dari BPMKP sebagai aparat pemerintah dengan dasar awal intruksi pemerintah langsung terkait dengan dinas-dinas yang lain di putuskan oleh pemerintah selagi tidak menyalahi aturan atau pelaku. Strategi yang digunakan seperti memberi motivasi kepada warung ekonomi yang terbina untuk bersama-sama menata tempat sehingga selagi aturan tersebut masih ada warung ekonomi tidak terkena gusuran (kelebihannya program warung ekonomi tidak di gusur) Strategi kami juga tentunya lebih mengarah kepada hal pendanaan. Biaya sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut kita bebankan kepada penerima akan tetapi dilakukan dengan cara mencicilnya selama satu tahun dan tentunya di tambah jasa administrasi sesuai dengan ketentuan. Nah, ada kelebihan lain untuk warung ekonomi ini dibebaskan dari

persyaratan jaminan. Jadi para mitra binaan tidak harus menyertakan jaminan apa pun untuk mengikuti program ini, berbeda dengan jenis pinjaman lainnya yang ada di PKBL KS.

Q10 Adakah peran serta dorongan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan warung ekonomi ini? Ada dan tentunya cukup baik ya. BPMKP tentunya memerlukan waktu karena karakter dan budaya sekitar berbeda-beda. Karena ini kebijakan pro terhadap masyarakat, dan dilakukan juga ke masyarakat (perjanjian kerjasama ekonomi masyarakat).

Q11 Apakah program warung ekonomi ini dapat diterima oleh masyarakat? Tentunya iya, masyarakat mau, aturan yang diberikan lebih memberikan suatu harapan dari masyarakat untuk menjadi mitra, karena di dalam pembinaannya mendapatkan pelatihan.

Q12 Bagaimanakah tingkat kepatuhan dari pihak pelaksana? Tingkat kepatuhan ya, tentunya kinerja dari pihak pelaksana ada dasar prosedur tersediri namun tergantung dengan kaitan dengan masyarakat yang berbeda. Selama ini respon dari masyarakat terhadap pihak pelaksana baik.

Q13 Apa saja hambatan yang dirasakan pada saat pelaksanaan program warung ekonomi ini? Hambatan kendalanya banyak seperti tidak nyaman ya berjualan di warung ekonomi karena itu sempit tidak ada tempat istirahat hanya kios gerobak kecil, berbeda dengan kios permanen atau yang sudah menetap. Selama ini banyak pedagang kaki lima yang lain yang telah di survei, namun tidak termasuk kelayakan atau belum memenuhi persyaratan binaan karena mereka bukan warga asli dan tidak mempunyai kartu identitas Cilegon.

Keterangan

I4 : Spesialis Keuangan PKBL KS

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I4

Q1 Bagaimana pelaksanaan serta kordinasi yang dibentuk oleh pihak pelaksana warung ekonomi yang dilakukan hingga saat ini? Kerjasama sebelumnya sudah lama antara Pemkot dengan KS yaitu berupa pinjaman, pinjaman biasa modal kerja mungkin yang gerobak warung ekonomi itu berlaku 2013 itu jadi sebagai tindak lanjut yaitu sebagai produk baru supaya pinjaman ada program

warung ekonomi. Jadi awalnya memang sudah ada sekaligus mendukung program pemerintah akhirnya kita salurkan. Warung ekonomi merupakan produk baru dari Pemkot dan kita mendukungnya. Warung ekonomi tidak memiliki kontrak terpisah, hanya sebagai produk baru/inovasi baru, seperti bagaimana tidak hanya uang yang bisa kita bantu tetapi bisa memberikan gerobak untuk usahanya agar dapat terlihat lebih rapi maka kita samakan. Hanya sebagai icon saja untuk penanda bahwa mita tersebut mendapatkan program dari pemerintah dan tidak akan di tertibkan jika berjualan. Petunjuk teknis warung ekonomi hanya sebatas kontrak saja, karena dahulu juga sudah mensepakati kerjasama antara pihak PKBL KS dengan Pemkot, seperti contohnya dana bergulir. Dan kita sadar untuk melakukan atau mendukung program pemerintah ini yaitu perjanjian kerjasama tersebut yang sebelumnya telah kita buat.

Q2 Bagaimana alur pelaksanaan serta pembiayaan program bantuan kios warung ekonomi yang sudah dilaksanakan saat ini? Pinjaman berupa uang senilai Rp. 3.000.000,- untuk dipakai modal, behubung kita memakai konsep warung ekonomi berupa gerobak jadi uang senilai Rp. 3.000.000,- itu digunakan untuk grobak ngebuatnya juga berdasarkan kerjasama KS dengan Pemkot kita menunjuk 1 vendor mereka yang buat jadi mitra (warung ekonomi) ini menerima gerobak bukan uang. Kita melakukan kerjasama yang terdiri dari 3 pihak, kita PKBL KS, UPT PEM, dan mitra binaan itu. Mitra binaan membayar ke UPT PEM, lalu UPT PEM menyetorkan kepada kita. Dari awal alur pembayaran uang tersebut diterima oleh mitra binaan, setelah dokumen baru sampe sini dari UPT PEM berupa usulan, ada keputusan pinjaman, kelayakan, dilengkapi KTP peminjam dan ahli waris, kartu keluarga, surat keterangan usaha yang masih berlaku, surat keterangan domisili, dan khusus untuk warung ekonomi tidak diminta jaminan apapun. Ketika mereka mengajukan seperti ini, setelah di acc oleh manajer kami lalu munculah usulan pinjaman usaha kecil dan nilainya terlampir ditanda tangani oleh yang berwenang. Peran saya disini adalah memproses ini menjadi pengeluaran kas jadi saya buat pengeluaran kas ada unit pembelanjaan dan ketika saya sudah meferivikasi bahwa itu semua sudah lengkap dan akan dibayar lalu dikirimkan kepada kepala dinas, lalu akan dibuatkan buku pembayaran dari kami dan khusus untuk ini pembayaran berupa cek dan akan kita serahkan langsung kepada mitra binaan ketika diadakan pelatihan biasanya berlangsung selama 1 hari materinya kewirausahaan dan sesi keduanya berupa pencairan kita langsung datang kesana dan membacakan kontrak-kontraknya tentang pembayaran dan segalanya lalu pencairan penyerahan cek serah terima sudah sampai disitu saja. Lalu mitra binaan bisa mencairkan ceknya sendiri atas nama peminjam itu sendiri ke bank bri, untuk kemudian uang tersebut diserahkan kembali kepada UPT PEM untuk kemudian dibuatkan warung ekonomi. Layout grobak dan model warung serta penentuan vendor pembuatan kita yang milih.

Keterangan

I5 : Sekretaris Dinas Tata Kota Kota Cilegon

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I5

Q1 Seperti apakah wewenang dinas tata kota sebagai pihak pelaksana program warung ekonomi ini? Kita cuma ada kegiatan namanya penertiban bangunan dan lingkungan yang ada di dalam bidang Prasaranan Kota Dinas tata kota, di dalam dinas ini ada kegiatan namanya penertiban bangunan dan lingkungan isinya yang pernah di kerjakan yaitu:

1. Penataan PKL di Jalan Anyer “Pasar Kaget” KS ingin di tata dan Pemda membantu walaupun itu bukan lahan pemerintah tetapi masyarakat khususnya PKL merasa bahwa ini lahan lokasi mata penacaharian

2. Penataan Pedagang Duran Makam Ngabei yang di relokasi ke RTH Kota Cilegon dengan bantuan dana warung terpal

3. Penataan PKL di Pasar Lampu Merah Pagebangan dengan membangun pagar hijau dan selanjutnya di relokasi ke pasar kelapa

4. Program bantuan warung ekonomi atau warung orange dengan bantuan sebesar Rp. 3.000.000,- dengan dana dari pihak ke 3.

Kita memang menata para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan protokol kota Cilegon yaitu khususnya para pedagang kaki lima agar terlihat lebih tertata lagi dan rapi dengan bentuk warung yang sama di sepanjang jalan kota Cilegon. Kalau program ini misalnya pedagang itu jumlahnya 100 saja, sudah berapa biaya yang dihasilkan. Sedangkan mereka pengennya itu gratis awal-awal itu dapat gratis dan yang terpenting pedagang tersebut bisa berjualan.

Q2 Bagaimana koordinasi yang dilakukan para pihak pelaksana program bantuan kios warung ekonomi ini? Kita dinas tata kota tentunya berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti BPMKP melalui UPT PEM, Satpol PP, pihak ketiga dalam hal pembiayaan, dan Disperindagkop yang mengatur para pedagang. Kita semua memiliki peran masing-masing ya. Seperti halnya dinas tata kota memiliki wewenang untuk mengatur, menempatkan dimana tempat yang cocok untuk warung ekonomi ini. Lalu kita memilih untuk menempatkannya di sempanjang jalur protokol Kota Cilegon dalam rangka untuk penataan kota Cilegon ini agar terlihat lebih rapih dan bersih. Selanjutnya wewenang berada pada UPT PEM, Satpol PP, pihak ketiga, serta Disperindagkop dalam hal pelaksanaan serta pengawasa warung ekonomi ini.

Q3 Kendala apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan program bantuan kios warung ekonomi ini? Semuanya berusaha menjalankan tugasnya dan wewenangnya masing-masing. Akan tetapi terdapat kendala dalam program ini yaitu pola masyarakat yang tidak bisa di rubah atau adat istiadat mau dimana juga sulit di atur dan di tempatkan karena mereka

merasa bahwa mereka warga asli Cilegon dan mereka yang berhak untuk menempati dan memanfaatkan lahan yang ada untuk berjualan. Meskipun pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dan telah menjalankan strategi agar dapat mendukung pelaksanaan program tersebut bukan berarti akan terhindar dari permasalahan yang menjadi hambatan dan kelemahan dari kekuatan yang sudah ada di pemerintah seperti adanya pola masyarakat yang tidak bisa di rubah, ketegasan pemerintah terhadap permasalahan yang ada seperti bentrok Satpol PP, perundang-undangan yang mendasari kebijakan tersebut, pola kerjasama dengan pihak yang kurang dukungan, serta relokasi tempat sebagai solusi dari permasalahan tersbeut belum tercapai atau dilakukan karena tempat yang di tentukan pemerintah terkendala pada aksebilitas yang tidak mendukung.

Q4 Bagaimana peran pemerintah dalam pengambilan keputusan? Pada awalnya ini program dari pemerintah, program pro rakyat yang terbaru ya fase ke 5 ini. Lalu pemerintah mengumpulkan kami para pihak pelaksana atau pihak yang terlibat untuk kemudian berkoordinasi dalam pelaksanaan program warung ekonomi ini. Kita hanya mendapat intruksi mengenai program pro rakyat, warung ekonomi yang sudah dibuat pemerintah.

Keterangan

I6 : Fungsional Umum Disperindagkop Kota Cilegon

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I6

Q1 Bagaimana peran serta koordinasi yang dilakukan Disperindagkop pada pelaksana program bantuan kios warung ekonomi? Disini untuk warung ekonomi memang belum ada kaitannya, belum ada koordinasi terlalu penuh lah untuk dalam arti sebagai pengawasan karena warung ekonomi itu kan sejenisnya kaya di jalan protokol gerobak, disitu penempatannya bukan di pasar tradisional, bukan di pasar-pasar kaya gitu kita hanya memiliki kewenangan di pasar saja, pasar tradisional dan modern baru kita benar-benar mengawasinya kalau untuk perekonomiannya. Kalau untuk UKMnya kita si pelaku UKMnya kita mendatanya dan sekarang sedang melakukan pendataan ulang lagi ada pun pemasaran hasil UKM itu tersendiri di pihak atau pelaku UKMnya. Namanya pedagang memang identik dengan Disperindag dan yang namanya perputaran ekonomi dari masyarakat ke bawah dan ke atas otomatis larinya memang ke Disperindag tetapi kita melihat dulu lingkupnya program apa dan bagaimana dan kita punya kewenangan tersendiri.

Kita melakukan koordinasi dan kewenangan mencakup ke seluruh pedagang, tetapi tidak ada yang khusus menganai warung ekonomi. Kewenangan Disperindag memang dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah larinyan ke pasar tradisional, tetapi kalau menengah ke atas larinya ke pasar modern seperti di mall atau supermarkert yang mempunyai kenyamanan lebih.

Keterangan

I7 : Kasi Trantib Satpol PP Kota Cilegon

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I7

Q1 Bagaimana pandangan bapa selaku pihak Satpol PP terhadap program bantuan kios warung ekonomi yang ditempatkan di sepanjang jalur protokol Kota Cilegon ini? Menurut pandangan saya program tersebut bagus-bagus saja ibaratnya diadakan warung ekonomi bagus dan menunjang juga membantu pedagang kaki lima. Kalau di Satpol PP terkait dengan pelaksanaan warung ekonomi tersebut hanya terkait kepada penertiban saja.

Q2 Bagaimanakah kordinasi yang dilakukan Satpol PP selaku aparat pemerintah terhadap program bantuan kios warung ekonomi? Awal pembentukan warung ekonomi Satpol PP tidak berkoordinasi, hanya memang sudah memiliki wewenang tersendiri untuk menertibkan pedagang kaki lima karena warung ekonomi juga kan termasuk dalam pedagang kaki lima. Kita hanya menyarankan jualannya tidak melanggar aturan dan kami sebagai Satpol PP melakukan tugas kita yaitu penertiban. Saya tidak pandang mau itu dapat izin dari siapa-siapa kalau memang itu melanggar saya ambil. Silahkan berjualan tapi tidak melanggar aturan. Sekarang karena jalur protokol itu harus bersih ya kita melakukan penertiban tiap hari cuma memang sudah ada yang kita sita tetapi di ambil lagi oleh pedagang kaki lima tersebut dan buat surat pernyataan disini. Kalau di jalan protokol sudah ada sosialisasi di lapangan, jika tidak bisa di tertibkan ya saya eksekusi.

Q3 Bagaimana bentuk penertiban yang dilakukan oleh pihak Satpol PP terkait dengan pelaksanaan program bantuan kios warung ekonomi? Peran Satpol PP khusus untuk warung ekonomi itu jadi kalau Satpol PP jika sudah penertiban, apa yang ada di jalur itu ya kami tertibkan. Saya sudah sering sekali melakukan penertiban, baik warung ekonomi maupun pedagang kaki lima lain. Pagi atau sore saya tidak membolehkan sebenarnya untuk berjualan, cuma kalau sudah ada Satpol PP pedagang juga harus ngerti lah jangan maju-maju ke trotoar.

Tingkat kepatuhan itu kita belum bisa mengatakan patuh masih sama begitu cuma ya gitu, mungkin kalau memang penataan kota berjalan jalan trotoar itu akan dibuat jadi lebih lebar lagi salah satunya kita melakukan penertiban pedagang dan merelokasinya. Saya sendiri waktu itu langsung merazia karena kita tidak ada perbedaan baik itu warung ekonomi baik itu apa kalau memang ada di atas trotoar dan mengganggu itu saya tertibkan dan waktu itu memang dari BPMKP datang kesini saya ngasih arahan silahkan saja berjualan tidak ada yang melarang warung ekonomi cuma jangan di trotoar atau jalan protokol kan gitu. Memang mungkin dari program sananya itu tujuannya bukan disana ga mungkin pemerintah juga tujuannya disana cuma ya pedagangnya aja warung ekonominya aja jadi yang melanggar memang harus di tertibkan. Disini juga ada yang merazia warung ekonomi dan saya sita sampai sekarang masih ada di kantor dan pedagangnya belum ngambil kesini. Saya tuh engga ngeliat ya kalau ya itu melanggar walaupun itu warung ekonomi. Kalau sekarang masih ada nanti pasti kita operasi lagi karena sekarang sedang penataan kota, Pa Wali itu sedang melakukan penataan kota jadi pedagang di jalur protokol itu harus sudah tidak ada lagi. Untuk sekarang ini kita tidak melihat itu warung ekonomi atau tidak ya semua yang ada di protokol memang sekarang agak-agak lebih rapi karena kami tiap hari bergerak untuk menertibkan tapi namanya kaki lima tapi tetap aja kan. Silahkan jika mau jualan tetapi aturan harus di pakai juga.

Keterangan

I8 : Pak Sobar (Pedagang Kaki Lima Warung Ekonomi)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I8

Q1 Menurut bapak gimana sih pelaksanaan program warung ekonomi yang dilaksanakan pemerintah saat ini? Dapat membantu pedagang intinya, tapi kalo ada gangguan ya tetep disuruh geser dulu sama Satpol PP soalnya kandapet bantuannya dari Pemda, mereka yang berwenang kita sih nurut-nurut aja Saya pertama tau dari temen-temen yang pernah, ini saya liat rapi bersih saya tanya ke dia gimana caranya pengen punya warung ini, saya tertarik akhirnya dapat warung ekonomi ini.

Q2 Menurut bapak program warung ekonomi ini ada manfaatnya tidak setelah di terapkan? Manfaatnya Alhamdulillah ada kan dari pada nganggur dirumah. Kita masih bisa jualan, jualan udah lama cuma pake warung ini baru setahun

Q3 Menurut bapak perubahan apa saja yang sudah dirasakan setelah menerima bantuan

kios warung ekonomi ini? Perubahannya lumayan jadi pake ini rapi agak teratur beres ga terlalu semerawut, dilihatnya juga kan jadi lebih enak sama semua ya

Q4 Sejauh ini menurut bapak bagaimana respon dari petugas pelaksana warung ekonomi kepada penerima bantuan kios warung ekonomi? Saya pas ngajuin berkas itu mereka baik-baik aja dan responnya ngebantu kita

Q5 Apa sarana dan prasarana dari warung ekonomi yang diberikan pemerintah sudah cukup? Sarananya udah cukup sih lumayan, cuma ya gitu merasa terbantu kalo nyicil warung ekonomi ini.

Q6 Apakah bapak dapat menerima program pemerintah ini? Ya saya sih terima-terima aja, tapi kadang agak repot kalo mulai ada Satpol PP cuma ga bisa netep karna ga boleh jualan sama Satpol PP jualannya juga kan ga boleh pagi jadi saya bingung aja gitu program pemerintah tapi bentrok sama aparat pemerintah.

Keterangan

I9 : Ibu Yasmawati (Pedagang Kaki Lima Warung Ekonomi)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I9

Q1 Menurut ibu gimana sih pelaksanaan program warung ekonomi yang dilaksanakan pemerintah saat ini? Saya ngerasa terbantu udah setahun yang lalu punya warung ini, makannya kita kan gimana gitu setelah adanya program pemerintah ini juga kita agak tenang. Tapi kalo ada Satpol PP ya tetep aja kena gusur padahal ini dari Pemda

Q2 Menurut ibu program warung ekonomi ini ada manfaatnya tidak setelah di terapkan? Manfaatnya banyak dengan adanya program ini kita agak ada rasa tenangnya soalnya Satpol PP kan walaupun dia harus ada penggusuran kita mah ngikutin tapi dari satu sisi juga Satpol PP tuh menilai kalau ini program pemerintah

Q3 Menurut ibu perubahan apa saja yang sudah dirasakan setelah menerima bantuan kios warung ekonomi ini? Perubahannya banyak sih perubahannya mah lebih tertata, kondusif terus juga orang

gampang tau kalo ada warung gitu kan keliatannya lebih bagus

Q4 Sejauh ini menurut ibu bagaimana respon dari petugas pelaksana warung ekonomi kepada penerima bantuan kios warung ekonomi? Biasa aja respon dari aparat pelaksanan mah, pelayannya cukup selalu dilayanin sih terbuka aja

Q5 Apa sarana dan prasarana dari warung ekonomi yang diberikan pemerintah sudah cukup? Sarana sama prasarananya belum ngerasa cukup sih, sarannya kita perlu dana lagi buat modalnya juga jangan hanya buat grobaknya juga kita kan perlu dana buat modal. Masa kita punya warung sementara isinya kan ga ada

Q6 Apakah ibu dapat menerima program pemerintah ini? Ya saya terima aja ga ngerasa keberatan nyicil + bunga saya nerima aja

Keterangan

I10 : Pak Gita Bahari (Pedagang Kaki Lima Warung Ekonomi)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I10

Q1 Menurut bapak gimana sih pelaksanaan program warung ekonomi yang dilaksanakan pemerintah saat ini? Warung ekonomi ini yang terpenting keselamatan dalam berusaha, kenyataan yang pake warung ekonomi ga selamat kan di gusur gusur aja. Saya pake warung ini baru sebulan aja udah kena gusur padahal pertamanya yang penting ada kesempatan untuk berjualan tapi kenyataannya ga boleh jualan disini. Saya minta Satpol PP cari solusi kenyatannya ga ada solusi ga punya, dia kan ngeluarin perda ga boleh usaha kaki lima di atas trotoar. Pertama kesini di datengin sosialisasi mau ga pake warung ekonomi, jualannya disini ya mau mau aja yang penting jaminannya aman, selamat jualan disini boleh jualan disini tapi nyatanya ga seperti itu. Saya suruh ttd kontrak waktu kena gusuran sama Satpol PP ga boleh jualan disini, saya tanya ini program, program apa? kenapa ga diselesaikan dari dulu masalahnya. Saya boleh usaha boleh ngeluarin gerobak berdasarkan surat kontrak perjanjian bahwa saya di ijinin usaha disini saya minta surat pernyataan balik malah ga ngeluarin padahal saya kan bayar. Kalo bapa mau gusur ambil aja grobaknya saya udah ga mau lagi mendingan jualan pake grobak sendiri lebih enak. Saya ngerasa ada penyesalan udah ikut ini, saya yang paling ga aman karena saya di atas trotoar.

Q2 Menurut bapak program warung ekonomi ini ada manfaatnya tidak setelah di

terapkan? Manfaatnya keadaan lebih baik jualan di pinggir jalan, tapi makin kesini malah kesannya kaya penipuan masalahnya saya nyicil udah hampir lunas tapi malah sekarang ga boleh berjualan total

Q3 Menurut bapak perubahan apa saja yang sudah dirasakan setelah menerima bantuan kios warung ekonomi ini? Perubahannya yang awal dijanjiin itu ketenangan berjualan, nyatanya ga berubah sekarang. Mau pake warung ekonomi mau engga sama aja tetep kena gusuran Satpol PP, berarti keamanan berjualan juga ga ada bentrok sama Satpol PP

Q4 Sejauh ini menurut bapak bagaimana respon dari petugas pelaksana warung ekonomi kepada penerima bantuan kios warung ekonomi? Seperti lepas tangan ya saya rasa, pas awal saja welcome tapi kesininya pas ada masalah bentrok dengan Satpol PP malah kesannya diem doang ga kasih solusi

Q5 Apa sarana dan prasarana dari warung ekonomi yang diberikan pemerintah sudah cukup? Sarana prasarana uang itu langsung keluar dari KS langsung saya terima bawa cek di cairin di bank terus ke UPT PEM buat gerobak itu yang ngolah, uang 3jt dapet warung kaya gini yaaaa bagi orang proyek seharusnya harganya bisa di bawah itu. Tapi yang dipinjemin uang segitu ya begitu deh jadinya

Q6 Apakah bapak dapat menerima program pemerintah ini? Saya ga keberatan, tapi saya ga bisa usaha sekarang jadi buat apa warung ini kalo mau ambil silahkan saya taroh di pojok jalan biar aja kalo kaya gini jadinya saya keberatan bayar tiap bulan buat apa percuma. Jadi program pemerintah itu program yang ga jelas, buat apa acak acakan. Masih di gusurin belum siap aja udah dijadikan program. Ini program isinya apa juga ga tau berita usahanya, kalo kaya gini saya juga ga bisa ngelawan ga ada apa apa

Keterangan

I11 : Pak Hasani (Pedagang Kaki Lima Warung Ekonomi)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I11

Q1 Menurut bapak gimana sih pelaksanaan program warung ekonomi yang dilaksanakan pemerintah saat ini?

Saya ngerasa rugi sekarang dirugikan gitu lah, orang ini 3 juta segini geh kalo beli cash mah murah. Engga terbantu kalo kata saya mah. Dari awalnya katanya kalo bikin warung ekonomi nantinya kalo ada penggusuran ga kena eh ternyata masih kena aja. Pernah kena penggusuran sekali selama jualan 1 tahun ini

Q2 Menurut bapak program warung ekonomi ini ada manfaatnya tidak setelah di terapkan? Manfaatnya gede doang sih tapi ga nyaman panas, dapetnya 3 juta cuma gini doang

Q3 Menurut bapak perubahan apa saja yang sudah dirasakan setelah menerima bantuan kios warung ekonomi ini? Pake warung ekonomi ini ga ada perubahan sih sama aja jualan mah jualan

Q4 Sejauh ini menurut bapak bagaimana respon dari petugas pelaksana warung ekonomi kepada penerima bantuan kios warung ekonomi? Ya gitu katanya kalo kena gusuran ga akan kena tapi kenyatannya ga ada, awalnya sih baik disuruh bikin warung ekonomi aja tapi gitu rugi deh

Q5 Apa sarana dan prasarana dari warung ekonomi yang diberikan pemerintah sudah cukup? Sekarang pokoknya ga sesuai ga cukup ini sarananya uang segitu masa 3 juta dapet segini.

Q6 Apakah bapak dapat menerima program pemerintah ini? Saya ga terima kalo tau gitu mah mendingan saya pake warung yang dulu, kan sayanya jadi punya utang sekarang kan

Q7 Apa memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan warung ekonomi ini pak? Waktu pinjam sampe ngajuin itu ga lama sih emang kita ngajuin dulu ke UPT PEM entar dari sana di oper ke PKBL Katanya. Jadi saya sih tunggu informasi dari PKBL KS aja kalau lulus seleksi pinjaman entar dateng ke acara pelatihan itu sehari sekalian ambil cek, besoknya saya udah bisa cairin dananya ke bank.

Keterangan

I12 : Pak Arwani (Pedagang Kaki Lima Warung Ekonomi)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I12

Q1 Menurut bapak gimana sih pelaksanaan program warung ekonomi yang dilaksanakan pemerintah saat ini? Saya udah setahun dapet w.e ini ya ya ngerasa kebantu sih. Saya pernah kena razia Satpol PP sekali malah sempet mau di angkut warungnya, ya gitu yang saya bingungin kan ini warung dari pemerintah ya dari Pemda. Tapi sekarang-sekarang ini ko ga nyaman juga ya ga aman. Padahal pertama bilang kan aman tapi giliran ada razia ya kena tetep aja

Q2 Menurut bapak/ibu program warung ekonomi ini ada manfaatnya tidak setelah di terapkan? Manfaatnya sih lebih enak lumayan lah nyicil-nyicil

Q3 Menurut bapak perubahan apa saja yang sudah dirasakan setelah menerima bantuan kios warung ekonomi ini? Ya begini aja biasa mau pake warung ekonomi mau engga ya tetep aja kena gusuran

Q4 Sejauh ini menurut bapak bagaimana respon dari petugas pelaksana warung ekonomi kepada penerima bantuan kios warung ekonomi? Biasa aja respon mah baik pas awalnya

Q5 Apa sarana dan prasarana dari warung ekonomi yang diberikan pemerintah sudah cukup? Belum cukup sih tapi kalo dirasa mah menurut saya sih keberatan kalo 3 juta dapetnya segini

Q6 Apakah bapak dapat menerima program pemerintah ini? Saya terima tapi ga terima kalo di gusur kan kita resmi bikin warung ekonomi. Pengakuan pertama dari UPT PEM dari Walikota sendiri tapi ternyata ko masih di gusur sama Satpol PP aturannya sperti apa yang ga boleh tuh gimana saya ga tau. Saran saya sih untuk ketegasannya yang jelas dari pemerintah jangan sampe ada Satpol PP lah kan saya maunya ini warung ekonomi tuh resmi

Q7 Apa memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan warung ekonomi ini pak? Ga lama sih saya nunggu-nunggu aja UPT PEM sama PKBL juga ngabarin kok, pencairan dana ga lama 1 hari juga bisa.

Keterangan

I13 : Pak Riyanto (Pedagang Kaki Lima Warung Ekonomi)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I13

Q1 Menurut bapak gimana sih pelaksanaan program warung ekonomi yang dilaksanakan pemerintah saat ini? Tadinya saya ga pake warung ekonomi tapi kan sekarang di anjurkan kata Pemda itu suruh pake warung ekonomi, sosialisasi kesini jadi kitanya harus punya persyaratan yang komplit kalo ga punya KTP Cilegon ya ga bisa ga dapet. Saya ngerasanya sih engga kebantu deh, malahan ga sesuai. Tadinya kan saya warungnya bukan disini terus pake warung ekonomi jadinya disini biar aman tapi nyatanya sekarang ga ada mana malah sekarang ga boleh jualan pagi. Malah di gusurin padahal udah nyicil malahan saya udah hampir lunas sekarang Semenjak punya warung ini udah kena penggusuran sekali, udah di angakatin semua di taroh dijalan ga boleh jualan lagi saya pindahin sendiri. yang naroh warung ekonomi ini sih malahan Satpol PP sendiri yaudah ibu jualan disini. Katanya biar ga ganggu jalan, tapi nyatanya udah di pindahin kalo ada penggusuran ya tetep aja di gusurin. Sebetulnya kalo umpama jualan dari pagi sampe malem sih ga keberatan, tapi jualan kalo cuma dari siang sampe malem sih merasa berat kalo malem kan sepi adanya kan dari mulai pagi ramenya pagi disini tapi pagi ga boleh

Q2 Menurut bapak program warung ekonomi ini ada manfaatnya tidak setelah di terapkan? Manfaatnya katanya sih dia dari Pemda supaya lebih bagus lebih tertib jadi nantinya bapa lebih aman tapi nyatanya malah ga ada kemanan pengennya saya sih bisa jualan dari pagi lagi kaya dulu lagi biar bisa ngangsur ini ga merasa keberatan

Q3 Menurut bapak perubahan apa saja yang sudah dirasakan setelah menerima bantuan kios warung ekonomi ini? Perubahannya jualannya malah mengurangi pendapatan, iya ini dari siang sampe malem aja dapetnya 100.000 biasanya kalo dari pagi bisa lah dapet sampe 300.000

Q4 Sejauh ini menurut bapak bagaimana respon dari petugas pelaksana warung ekonomi kepada penerima bantuan kios warung ekonomi? Biasa aja mereka mah sosialisasi yaudah saya ikutin program pemerintah ini

Q5 Apa sarana dan prasarana dari warung ekonomi yang diberikan pemerintah sudah cukup? Ini programnya pemerintah masih kurang sarananya ga sepadan sama 3 juta malah di bilang ga boleh jualan pagi, kalo masih jualan dari pagi nanti bakalan di tindak sama Satpol PP

Q6 Apakah bapak dapat menerima program pemerintah ini? Awalnya nerima saya tertarik tapi kalau pelaksanaannya kaya gini saya rugi

Q7 Apa memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan warung ekonomi ini pak? Ga terlalu lama cuma kalo udah di cairin ceknya kita pegang uang tapi harus dikasih

lagi ke UPT PEM untuk di tuker gerobak warung itu. Nah dari situ kita sampe semingguan.

Keterangan

I14 : Pak Samsul Bahri (Pedagang Kaki Lima Warung Ekonomi)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I14

Q1 Menurut bapak gimana sih pelaksanaan program warung ekonomi yang dilaksanakan pemerintah saat ini? Jadi begini saya dulunya punya warung sendiri terus disuruh bikin warung ekonomi saya ikut. Saya udah lunas nyicil setahun tapi ga boleh jualan disini lagi pertamanya begini mbak, saya tidak ganggu bapak ibu usaha tapi tolong ikut program kami. Nah kan saya ikut istilahnya kaya dipaksa kalo engga ikut ya ga boleh jualan tapi nyatanya bentrok sama Satpol PP

Q2 Menurut bapak program warung ekonomi ini ada manfaatnya tidak setelah di terapkan? Kalo sekarang udah ga ada manfaatnya udah ga saya pake lagi itu saya troh di belakang pagar, saya malah jualan aja di trotoar ini pake grobak yang dulu.

Q3 Menurut bapak perubahan apa saja yang sudah dirasakan setelah menerima bantuan kios warung ekonomi ini? Malah ga ada perubahannya sama sekali orang ga boleh jualan lagi kan disininya, tapi saya tetep jualan sih sekarang cuma pake gerobak kecil sendiribiar kalo ada Satpol PP jadi ga kena

Q4 Sejauh ini menurut bapak bagaimana respon dari petugas pelaksana warung ekonomi kepada penerima bantuan kios warung ekonomi? Baik sih waktu awal pengsosialisasiaan warung ekonomi ini cuma sekarang jadi begini

Q5 Apa sarana dan prasarana dari warung ekonomi yang diberikan pemerintah sudah cukup? Uang 3 juta ya dapet gerobak aja saya terima terima aja tapi kalo menurut saya ga nyampe tuh 3 juta masalahnya saya orang proyek lah orang reklame saya juga bisa bikin itu paling gede saya taksir kira-kira 2 juta lah. Bisa saya taksir kira kira berapa besinya tiangnya ya bisa di bayangin biasanya berapa biayanya

Q6 Apakah bapak dapat menerima program pemerintah ini? Saya sih waktu itu disuruh UPT PEM, karna saya patuh kan udah di jamin ga di usik lagi yaudah saya terima tapi sekarang nyatanya engga begitu yang seperti di janjikan di awal

Keterangan

I15 : Pak Sunarto Siahaan (Pedagang Kaki Lima Warung Ekonomi)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I15

Q1 Menurut bapak gimana sih pelaksanaan program warung ekonomi yang dilaksanakan pemerintah saat ini? Ini ga ada perubahan apa-apa cuma yang tadinya jualan disuruh bayarin ini lemari warung ekonomi terus maksudnya apa ganti lemarinya juga ga sesuai sama apa yang di pesen ininya. Saya mesen ga begini masa jam sama kaya konter hp ini kan jam buat majangnya susah ini aja berantakan kaya gini

Q2 Menurut bapak program warung ekonomi ini ada manfaatnya tidak setelah di terapkan? Manfaatnya gini-gini aja sih ga ada, maksudnya sama aja gitu

Q3 Menurut bapak perubahan apa saja yang sudah dirasakan setelah menerima bantuan kios warung ekonomi ini? Perubahannya ya kalo sewaktu-waktu ada razia ya dulu di janjiinnya aman, tapi tetep aja kena paling gitu aja karna udah bentrok sama Satpol PP

Q4 Sejauh ini menurut bapak bagaimana respon dari petugas pelaksana warung ekonomi kepada penerima bantuan kios warung ekonomi? Waktu saya ngajuin sih baik aja disana nerima

Q5 Apa sarana dan prasarana dari warung ekonomi yang diberikan pemerintah sudah cukup? Kalo bikin paling 700.000 ini ga sesuai

Q6 Apakah bapak/ibu dapat menerima program pemerintah ini? Pertamanya saya liat sih disana udah ada kemari-lemari kaya gini punya temen saya liat ko bagus ga papa kalo kuat saya nerima tuh saya tertarik program pemerintah, terus kedua kalo pake warung ini dari Pemda katanya aman ga bakal kena razia ga bakal di

usir saya tertarik tapi nyatanya tetep aja sekarang kena gusuran Satpol PP juga

Keterangan

I16 : Ali (Pedagang Kaki Lima Non Warung Ekonomi)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I16

Q1 Apa bapak tau dan mendapatkan sosialisasi dari pemerintah tentang program pro rakyat pemerintah kota Cilegon bantuan kios warung ekonomi ini? Pernah denger sih warung ekonomi udah sosialisasi kesini nyuruh buat warung ekonomi tapi saya ga mau lebih enak kaya gini. Saya ngerasa keberatan kalo nyicil buat bikin warung ekonomi, mahal ga kejangkau mendingans aya kaya gini. Saya ga minat, soalnya pertama dibilang aman tapi kesini sini sih saya liat sama aja yang pake warung ekonomi di gusur untung saya ga ikutan warung ekonomi kalo ikut kan percuma

Keterangan

I17 : Aris (Pedagang Kaki Lima Non Warung Ekonomi)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I17

Q1 Apa ibu tau dan mendapatkan sosialisasi dari pemerintah tentang program pro rakyat pemerintah kota Cilegon bantuan kios warung ekonomi ini? Ga pernah tau apa yang namanya warung ekonomi, ga ada sosialisasi dari juga dari awal jualan juga pake grobak sendiri. Saya taunya dari temen itu kredit gerobak dan

udah pernah ada yang ngajak tapi tetep aja ada penggusuran mah kena gusur, tetep aja kalo ada Satpol PP mah disuruh pindah, katanya sih bukan sangkut pautan sama Satpol PP itu mah dari Pemda makannya males saya mah ngeluarin duit 3 juta tapi kalo ada apa-apa mah ga tanggung jawab makannya ga mau lagian juga kemarenan udah dikasih peringatan sama satpol pp disuruh jangan jualan siang

Keterangan

I18 : Usro (Pedagang Kaki Lima Non Warung Ekonomi)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I18

Q1 Apa bapak tau dan mendapatkan sosialisasi dari pemerintah tentang program pro rakyat pemerintah kota Cilegon bantuan kios warung ekonomi ini? Saya ga tau ga pernah di datengin cuma saya pernah nanya ke temen ya yang punya usaha baru ko gerobaknya bisa samaan oren-oren gitu pas saya tanya lagi saya penasaran taunya itu kredit ya tapi dari pemerintah. Saya sempet tertarik mau bikin tapi semakin kesini taunya mereka juga kena tertib Satpol PP dikira syaa kan pas awalnya engga tuh ya aman-aman aja soalnya dari pemerintah eh taunya sama yaudah saya ga jadi mending pake gerobak sendiri aja cukup ga usaha utang-utang lagi

Keterangan

I19 : Ibu Nufus (Pejalan Kaki)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I19

Q1 Ibu sebelumnya tau atau pernah denger ga tentang program pro rakyat pemerintah kota

Cilegon tentang warung ekonomi seperti yang ada di atas trotoar sekarang ini? Saya ga tau ah ini saya taunya warung aja kaya biasanya, emang sih beda gitu di jalan ini adanya warung catnya sama tapi saya ga tau deh saya kira ini apa. Ini bermanfaat aja sih kan sambil jalan juga bisa beli apa gitu tapi saya ga ngerasa kenganggu masing-masing aja ya namanya yang punya warung juga mau usaha, sayanya juga kadang butuh

Keterangan

I20 : Uki (Pejalan Kaki)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I20

Q1 Mas sebelumnya tau atau pernah denger ga tentang program pro rakyat pemerintah kota Cilegon tentang warung ekonomi seperti yang ada di atas trotoar sekarang ini? Saya ga tau ini program apa saya taunya cuma warung, saya ga tau apa-apa tapi kalo dibilang ini ada sih manfaatnya mau beli apa jadi deket mau apa juga ada, tapi sejauh ini sih ga ngeganggu apa-apa ya saya masih bisa jalan ditrotoar ini

Keterangan

I21 : Ibu Ida (Pejalan Kaki)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I21

Q1 Ibu sebelumnya tau atau pernah denger ga tentang program pro rakyat pemerintah kota Cilegon tentang warung ekonomi seperti yang ada di atas trotoar sekarang ini? Saya sih sempet liat cuma ga terlalu merhatiin saya ga tau ini warung ternyata ada ya program dari pemeirntah kaya gini. Manfaat sih lumayan aja buat kadang mau apa ini deket, saya juga ga ngerasa keganggu selama saya masih bisa lewat kan di trotoar ini jadi ga masalah sih biarin aja

Keterangan

I22 : Ibu Seli (Pejalan Kaki - Pelanggan Warung Ekonomi)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I22

Q1 Ibu ngerasa ada manfaatnya ga dengan adanya warung ekonomi ini? Saya ngerasa ini manfaat banget sama aja kaya warung-warung lainnya ya, cuma saya ngerasa kebantu apa yang saya butuh jadi ada udah gitu gampang di carinya

Keterangan

I23 : Ibu Nina (Pejalan Kaki - Pelanggan Warung Ekonomi)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I23

Q1 Ibu ngerasa ada manfaatnya ga dengan adanya warung ekonomi ini? Bermanfaat sih emang walaupun ada di atas trotoar tapi masih nyisain jalan lah buat kita, saya juga langganan disini karna tempatnya deket

Keterangan

I24 : Bapa Edi (Pejalan Kaki - Pelanggan Warung Ekonomi)

Q : Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

I Q

I24

Q1 Bapa ngerasa ada manfaatnya ga dengan adanya warung ekonomi ini? Saya rasa manfaat aja, saya sebagai pembeli butuh yang jual juga butuh, kita sama-sama butuh apa lagi kalau lagi jalan banyak warung kaya gini mau beli apa-apanya kan

gampang

MATRIKS HASIL WAWANCARA SETELAH REDUKSI DATA

1. Isi Kebijakan

A. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan

Q I

Kepentingan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program pro rakyat yaitu bantuan kios warung ekonomi ini?

I1 Kepentingannya dibuatnya program ini yaitu kepentingan Dinas Tata Kota untuk menata kota supaya warung terlihat seragam tentunya kita UPT PEM juga berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota. Sebenarnya dalam program ini kita hanya membantu pelaksanaannya saja yaitu bagian realisasi program. Latar belakang pembuatan warung ekonomi ini untuk memperindah penataan di sepanjang jalan Kota Cilegon agar pedagang dapat terlihat secara rapih dan bersih, selain itu juga untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi pedagang kaki lima. Warung ekonomi itu hanya program pemerintah untuk menata kota, menata para pedagang di sepanjang jalan protokol agar terlihat lebih indah, besih, dan rapi lalu kami fasilitasi mitra kami yang memiliki usaha kecil supaya warungnya terlihat bagus, layak, dan seragam.

I3 Kepentingan para pihak pelaksana tentunya dari pihak kita PKBL KS sebagai pelaku program kemitraan maka akan membina para pelaku usaha dan dari pihak Dinas Tata Kota tentunya untuk menata kota. Dimulai dari tupoksi PKBL KS melakukan program kemitraan bina lingkungan sesuai dengan Permen No. 9 Tahun 2015. Sebagai PK (Program Kemitraan) yang berkerjasama dengan BPMKP yaitu UPT PEM untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui program pemerintah warung ekonomi ini yang termasuk kedalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tetapi untuk saat ini warung ekonomi sudah berlangsung dan banyak yang mengikuti program tersebut, muncul kepentingan lain yaitu dari pihak Satpol PP yang menertibkan para pedagang kaki lima termasuk warung ekonomi ini.

I4 Kepentingan awalnya yaitu kerjasama sebelumnya yang sudah lama dijalin antara Pemkot dengan PT. KS yaitu berupa pinjaman, pinjaman modal kerja. Tetapi gerobak warung ekonomi yang berlaku tahun 2013 itu merupakan tindak lanjut sebagai produk baru. Warung ekonomi merupakan produk baru dari Pemkot dan kita mendukungnya. Warung ekonomi tidak memiliki kontrak terpisah, hanya sebagai produk baru/inovasi baru, seperti bagaimana tidak hanya uang yang bisa kita bantu tetapi bisa memberikan gerobak untuk usahanya agar dapat terlihat lebih rapi maka kita samakan. Hanya sebagai icon saja untuk penanda bahwa mitra tersebut mendapatkan program dari pemerintah dan tidak akan di tertibkan jika berjualan. Petunjuk teknis warung ekonomi hanya sebatas kontrak saja, karena dahulu juga sudah mensepakati kerjasama antara pihak PKBL KS dengan Pemkot, seperti contohnya dana bergulir. Dan kita sadar untuk melakukan atau mendukung program pemerintah ini yaitu perjanjian kerjasama tersebut yang sebelumnya telah kita buat.

I5 Kepentingan kita yaitu pada kegiatan penertiban bangunan dan lingkungan yang ada di

dalam bidang Prasaranan Kota yang ada di Dinas Tata Kota. Di dalam dinas ini ada kegiatan namanya penertiban bangunan dan lingkungan salah satunya yaitu program bantuan warung ekonomi atau warung orange dengan bantuan dana sebesar Rp. 3.000.000,- yang diperoleh dari pihak ke 3. Kita memang menata para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan protokol Kota Cilegon yaitu khususnya para pedagang kaki lima agar terlihat lebih tertata lagi dan rapi dengan bentuk warung yang sama di sepanjang jalan Kota Cilegon.

B. Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Q I

Manfaat apa saja yang di hasilkan dari pelaksanaan program warung ekonomi ini?

I1 Kalau bagi kami manfaatnya sekarang warungnya sudah terlihat seragam tetapi belum secara menyeluruh karena ada beberapa hal yang menghambat ya, akhir-akhir ini ada suatu hal yang kurang kondufif bagi pelaksanaan warung ekonomi itu seperti bentrok dengan pihak Satpol PP

I3 Dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat setempat termasuk warung ekonomi ini, dengan masuknya program kemitraan dalam mengembangkan investasi yang berupa warung ekonomi diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

I8 Dapat membantu pedagang intinya, tapi kalo ada gangguan ya tetep disuruh geser dulu sama Satpol PP soalnya kan dapet bantuannya dari Pemda, mereka yang berwenang kita sih nurut-nurut aja.

I10 Manfaatnya keadaan lebih baik jualan di pinggir jalan, tapi makin kesini malah kesannya kaya penipuan masalahnya saya nyicil udah hampir lunas tapi malah sekarang ga boleh berjualan total

I13 Manfaatnya katanya sih dari Pemda supaya lebih bagus lebih tertib jadi nantinya bapa lebih aman tapi nyatanya malah ga ada kemanan pengennya saya sih bisa jualan dari pagi lagi kaya dulu lagi biar bisa ngangsur ini ga merasa keberatan

I19 Ini bermanfaat aja sih kan sambil jalan juga bisa beli apa gitu tapi saya ga ngerasa kenganggu masing-masing aja ya namanya yang punya warung juga mau usaha, sayanya juga kadang butuh

I21 Manfaat sih lumayan aja buat kadang mau apa ini deket, saya juga ga ngerasa

keganggu selama saya masih bisa lewat kan di trotoar ini jadi ga masalah sih biarin aja

I22 Saya ngerasa ini manfaat banget sama aja kaya warung-warung lainnya ya, cuma saya ngerasa kebantu apa yang saya butuh jadi ada udah gitu gampang di carinya

I23 Bermanfaat sih emang walaupun ada di atas trotoar tapi masih nyisain jalan lah buat kita, saya juga langganan disini karna tempatnya deket

I24 Saya rasa manfaat aja, saya sebagai pembeli butuh yang jual juga butuh, kita sama-sama butuh apa lagi kalau lagi jalan banyak warung kaya gini mau beli apa-apanya kan gampang

C. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Q I

Perubahan apa saja yang diharapkan dengan adanya program warung ekonomi ini?

I1 Sebenarnya karena ini warung ekonomi ini merupakan program baru dan masih mengarah kepada program dana bergulir sebelumnya makan tujuan awal yaitu mengharapkan adanya perubahan sesuai dengan Perwal tentang dana bergulir yaitu Perwal Nomor 25 Tahun 2012. Sesuai dengan Perwal tadi yah tentang dana bergulir maka kita mengharapkan adanya perubahan seperti dapat menumbuhkan minat masyarakat dalam berwirausaha, dapat meningkatkan pendapatan, serta dapat mengembangkan potensi-potensi usaha yang sudah ada yang dilaksanakan dengan program baru melalui penataan lingkungan dalam berusaha khususnya para PKL yang ada di sepanjang jalur protokol Kota Cilegon agar selain tujuan tersebut dapat tercapai juga terdapat perubahan lain yang bersifat positif yaitu terciptanya ketertiban, keindahan, kenyamanan dalam berusaha. Awalnya kita melalakukan sosialisasi ya ke para pedagang kaki lima yang ada di jalan protokol Kota Cilegon dengan memberikan informasi-informasi terkait dengan warung ekonomi bahwa itu adalah program dari pemerintah. Akhirnya ada perubahan ada 34 pedagang kaki lima yang sekarang menjadi warung ekonomi. Sekarang perubahannya dapat di buktikan dengan awalnya mereka akan ditempatkan dan ditata di pinggir jalan agar kondusif sudah berjalan warung-warung yang ada di pinggiran jalan kaki lima terlihat rapi dan seragam. Tetapi sekarang muncul kebijakan lain yang menyebutkan tidak boleh berdagang di pinggiran jalan protokol ataupun di atas trotoar maka warung ekonomi tersebut sekarang terkena gusuran sama dengan pedagang kaki lima yang lainnya. Kita bingung kebijakan awal ingin di tata supaya rapi, kami bekerjasama dan memfasilitasi bagaimana caranya pedagang tersebut mendapatkan warung dan agar dapat menata kota dari mulai Merak sampai PCI tetapi saat ini malah berbenturan dengan kebijakan lain.

I3 Perubahannya yaitu adanya kesejahteraan dari pengguna warung ekonomi yang

bersangkutan. Yang sudah ikut warung ekonomi dan sudah terealisasi akan kami bina dan mereka juga bisa mendapatkan omset, tetapi yang belum di bina yaitu yang belum mengikuti program warung ekonomi maka belum bisa merasakannya karena program ini akan berkelanjutan dan tempatnya pun terbatas). Selain itu, saat ini tentunya warung-warung pedagang kaki lima di pinggiran jalan terlihat lebih rapih dari yang sebelumnya.

I10 Perubahannya yang awal dijanjiin itu ketenangan berjualan, nyatanya ga berubah sekarang. Mau pake warung ekonomi mau engga sama aja tetep kena gusuran Satpol PP, berarti keamanan berjualan juga ga ada bentrok sama Satpol PP

I13 Perubahannya jualannya malah mengurangi pendapatan, iya ini dari siang sampe malem aja dapetnya 100.000 biasanya kalo dari pagi bisa lah dapet sampe 300.000

I14 Malah ga ada perubahannya sama sekali orang ga boleh jualan lagi kan disininya, tapi saya tetep jualan sih sekarang cuma pake gerobak kecil sendiri biar kalo ada Satpol PP jadi ga kena

I17 Ga pernah tau apa yang namanya warung ekonomi, ga ada sosialisasi dari juga dari awal jualan juga pake grobak sendiri. Saya taunya dari temen itu kredit gerobak dan udah pernah ada yang ngajak tapi tetep aja ada penggusuran mah kena gusur, tetep aja kalo ada Satpol PP mah disuruh pindah, katanya sih bukan sangkut pautan sama Satpol PP itu mah dari Pemda makannya males saya mah ngeluarin duit 3 juta tapi kalo ada apa-apa mah ga tanggung jawab makannya ga mau lagian juga kemarenan udah dikasih peringatan sama Satpol PP disuruh jangan jualan siang

I18 Saya ga tau ga pernah di datengin cuma saya pernah nanya ke temen ya yang punya usaha baru ko gerobaknya bisa samaan oren-oren gitu pas saya tanya lagi saya penasaran taunya itu kredit ya tapi dari pemerintah. Saya sempet tertarik mau bikin tapi semakin kesini taunya mereka juga kena tertib Satpol PP dikira syaa kan pas awalnya engga tuh ya aman-aman aja soalnya dari pemerintah eh taunya sama yaudah saya ga jadi mending pake gerobak sendiri aja cukup ga usaha utang-utang lagi

D. Letak Pengambilan Keputusan

Q I

Bagaimana letak pengambilan keputusan dan wewenang dari pihak pelaksana program?

I1 Letak pengambilan keputusan disini yaitu berada di pemerintah sebagai kepala daerah yah, tentunya dahulu itu tertuang dalam Perwal 25 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon yang merupakan

program pemerintah juga. Sekarang ini dalam masa kepemimpinannya mengeluarkan program pro rakyat fase ke 5 yang ada di agenda cilegon sejahtera salah satunya ya warung ekonomi ini. Jadi ini memang program pemerintah, kita hanya menjalankan apa yang menjadi tugas dan intruksi pemerintah. Setahu kita pemerintah mengeluarkan program ini, lalu berkoordinasi dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ini seperti kita UPT PEM, Dinas Tata Kota, dan PKBL KS. Wewenangnya kita hanya memfasilitasi sampai mereka mendapatkan warung, dan jika sudah selesai mencicilnya sudah kita tidak punya wewenang lain. Lalu selanjutnya kita melakukan koordinasi pendanaan dari pihak PKBL KS yang akan memberikan dana untuk membuat warung ekonomi tersebut. Jika UKM ingin mendapatkan warung ekonomi mereka datang kesini menyerahkan persyaratan lalu akan kami usulkan ke PKBL KS yang memberikan bantuan dana.

I3 Wewenang kita yaitu sebagai pengembangan usaha, membina, memberikan pinjaman modal investasi berupa warung ekonomi. Koordinasi juga dilakukan sesuai dengan tupoksi, BPMKP melalui UPT PEM mensurvei hasil kelayakan tempat dengan dasar-dasar izin yang tidak mengganggu. Kita sebagai penyalur langsung investasi PKBL mengutamakan syaratnya layak untuk dibina dan tidak memakan trotoar jalan.

I5 Pada awalnya ini program dari pemerintah, program pro rakyat yang terbaru ya fase ke 5 ini. Lalu pemerintah mengumpulkan kami para pihak pelaksana atau pihak yang terlibat untuk kemudian berkoordinasi dalam pelaksanaan program warung ekonomi ini. Kita hanya mendapat intruksi mengenai program pro rakyat, warung ekonomi yang sudah dibuat pemerintah. Dinas Tata Kota memiliki wewenang untuk mengatur, menempatkan dimana tempat yang cocok untuk warung ekonomi ini. Lalu kita memilih untuk menempatkannya di sepanjang jalur protokol Kota Cilegon dalam rangka untuk penataan kota Cilegon ini agar terlihat lebih rapih dan bersih. Selanjutnya wewenang berada pada UPT PEM, Satpol PP, pihak ketiga, serta Disperindagkop dalam hal pelaksanaan serta pengawasan warung ekonomi ini.

E. Pelaksana Program

Q I

Siapa saja pihak pelaksana dalam program warung ekonomi ini?

I1 Dari pihak pemerintah kita yaitu UPT PEM dan dari pihak lain untuk mendukung dana ya PKBL KS yang terlibat dalam realisasi warung ekonomi. Kalau Dinas Tata Kota hanya sebagai perencana awal saja bagian penempatan warungnya.

I2 Alur warung ekonomi mereka mengajukan kesini membawa berkas-berkas yang sudah komplit baru saya ajukan ke PKBL KS dan jika PKBL KS sudah memferivikasinya

maka akan mencairkan dana pinjamannya berupa cek dan mitra binaan menukarkan ceknya tersebut kepada kami untuk di tukarkan dengan warung ekonomi. Pembayaran diurus dari UPT PEM dan setoran di PKBL KS, kami menerima pembayaran berbentuk kwitasi dan saya serahkan setelah itu ke PKBL KS. Pembayarannya ada juga yang lancar dan tidak bahkan sudah ada yang lunas dari yang pertama cuma dengan keterkaitan penertiban Satpol PP kemarin jalanan protokol di bersihkan jadi otomatis mereka juga jadi nunggak pembayaran cicilannya karena hal itu. Tetapi kami berupaya karena dengan cara di alihkan pedagang-pedagang warung ekonomi ini tetapi tempatnya belum tau, mungkin kalau tempatnya sudah tau dan sudah di relokasi tempatnya dimana mungkin kita bisa tagih kembali. Kan mereka juga usahanya ga fokus karena selalu ada Satpol PP. Tenggang waktunya penunggakan yaitu jatuh tempo dari masa pinjaman, jadi bulan ke 13 sudah jatuh tempo.

I3 BPMKP (UPT PEM), Dinas Tata Kota, Satpol PP, Disperindagkop berkoordinasi dalam hal penempatan dan pelaksanaan warung ekonomi.

I4 Dari awal alur pembayaran uang tersebut diterima oleh mitra binaan, setelah dokumen baru sampe sini dari UPT PEM berupa usulan, ada keputusan pinjaman, kelayakan, dilengkapi KTP peminjam dan ahli waris, kartu keluarga, surat keterangan usaha yang masih berlaku, surat keterangan domisili, dan khusus untuk warung ekonomi tidak diminta jaminan apapun. Ketika mereka mengajukan seperti ini, kemudian akan di acc oleh manajer kami lalu munculah usulan pinjaman usaha kecil dan nilainya terlampir ditanda tangani oleh yang berwenang. Peran saya disini adalah memproses ini menjadi pengeluaran kas jadi saya buat pengeluaran kas yang terdapat unit pembelanjaan dan ketika saya sudah meferivikasi bahwa itu semua sudah lengkap dan akan dibayar lalu dikirimkan kepada kepala dinas, lalu akan dibuatkan buku pembayaran dari kami dan khusus untuk ini pembayaran berupa cek dan akan kita serahkan langsung kepada mitra binaan ketika diadakan pelatihan biasanya berlangsung selama 1 hari materinya kewirausahaan dan sesi keduanya berupa pencairan. Kita langsung datang kesana dan membacakan kontrak-kontraknya tentang pembayaran lalu pencairan penyerahan cek serah terima. Kemudian mitra binaan bisa mencairkan ceknya sendiri atas nama peminjam itu sendiri ke bank BRI, dan uang tersebut diserahkan kembali kepada UPT PEM untuk kemudian dibuatkan warung ekonomi.

I5 Selain Dinas Tata Kota tentunya berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti BPMKP melalui UPT PEM, Satpol PP, pihak ketiga dalam hal pembiayaan, dan Disperindagkop yang mengatur para pedagang.

I6 Disini untuk warung ekonomi memang belum ada kaitannya, belum ada koordinasi terlalu penuh untuk dalam artian sebagai pengawasan karena warung ekonomi itu berada di jalan protokol berbentuk gerobak, disitu penempatannya bukan di pasar tradisional, bukan di pasar-pasar. Kita hanya memiliki kewenangan di pasar saja, pasar tradisional dan modern baru kita benar-benar mengawasinya kalau untuk perekonomiannya. Memang pedagang identik dengan Disperindag dan yang namanya perputaran ekonomi dari masyarakat ke bawah dan ke atas otomatis larinya memang ke

Disperindag tetapi kita melihat dulu lingkupnya program apa dan bagaimana dan kita punya kewenangan tersendiri. Kita melakukan koordinasi dan kewenangan mencakup ke seluruh pedagang, tetapi tidak ada yang khusus menganai warung ekonomi karena itu merupakan program kerja BPMKP dan UPT PEM Kota Cilegon.

I7 Awal pembentukan warung ekonomi Satpol PP tidak berkoordinasi dan tidak memiliki wewenang khusus, tetapi kita memiliki wewenang tersendiri untuk menertibkan pedagang kaki lima karena warung ekonomi juga termasuk dalam pedagang kaki lima. Kita hanya menyarankan agar tidak melanggar aturan dan kami sebagai Satpol PP melakukan tugas kita yaitu penertiban. Saya tidak pandang mau itu dapat izin dari siapa-siapa kalau memang itu melanggar maka saya tertibkan.

F. Sumberdaya yang Digunakan

Q I

Sumberdaya apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan program warung ekonomi ini?

I1 Sumber daya sudah pasti pegawai dari UPT PEM yang kami kerahkan utuk mengontrol serta menagih angsuran para mitra binaan sebesar RP. 3.000.00 ditambah jasa pinjamannya yaitu sebanyak 6% dari total pinjaman semuanya sama rata ya jumlah besaran biayanya seperti itu. Kita hanya memesan bentuk warungnya harus seperti ini, warnanya ini, dan ada logo pemerintah dan PKBL KS yang menunjuk vendornya. Untuk waktu ya memang memerlukan waktu ya mulai dari tahap penyeleksian calon mitra binaan sampai dengan penerimaan wujud warung ekonomi tersebut, akan tetapi sejauh ini mitra binaan terima saja, kita juga sudah berusaha untuk mengatur waktu seefisien mungkin.

I3 Dengan melakukan tugas dari PKBL KS yaitu melakukan pembinaan atau pembekalan manajemen. Setelah kami memberikan pinjaman untuk mengelola usahanya, kami juga memonitoring baik dari Pemkot atau dengan PKBL dan tentunya melakukan kerjasama dengan pihak ke 3 sesuai dengan bidang usahanya.

I9 Sarana sama prasarananya belum ngerasa cukup sih, sarannya kita perlu dana lagi buat modalnya juga jangan hanya buat grobaknya juga kita kan perlu dana buat modal. Masa kita punya warung sementara isinya kan ga ada.

I10 Uang 3 juta dapet warung kaya gini bagi orang proyek seharusnya harganya bisa di bawah itu. Tapi yang dipinjemin uang segitu ya begitu deh jadinya.

I11 Waktu pinjam sampe ngajuin itu ga lama sih emang kita ngajuin dulu ke UPT PEM entar dari sana di oper ke PKBL Katanya. Jadi saya sih tunggu informasi dari PKBL KS aja kalau lulus seleksi pinjaman entar dateng ke acara pelatihan itu sehari sekalian

ambil cek, besoknya saya udah bisa cairin dananya ke bank.

I12 Ga lama sih saya nunggu-nunggu aja UPT PEM sama PKBL juga ngabarin kok, pencairan dana ga lama 1 hari juga bisa.

I13 Ga terlalu lama cuma kalo udah di cairin ceknya kita pegang uang tapi harus dikasih lagi ke UPT PEM untuk di tuker gerobak warung itu. Nah dari situ kita sampe semingguan.

I14 Uang 3 juta ya dapet gerobak aja saya terima terima aja tapi kalo menurut saya ga nyampe 3 juta masalahnya saya orang proyek lah orang reklame saya juga bisa bikin itu paling gede saya taksir kira-kira 2 juta lah. Bisa saya taksir kira kira berapa besinya tiangnya ya bisa di bayangin biasanya berapa biayanya.

2. Konteks Kebijakan

A. Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan & Strategi Aktor yang Terlibat

Q I

Kekuasan, kepentingan dan strategi aktor apa saya yang terlibat dalam pelaksanaan program warung ekonomi ini?

I1 Pemerintah memiliki kekuatan tertinggi terlebih walikota Cilegon sudah menjabat selama dua periode dan merupakan anak dari walikota yang sebelumnya menjabat, selain itu juga tentunya di dukung oleh aparatur pemerintahan itu sendiri. dalam program warung ekonomi ini di dukung oleh dua pihak dalam pelaksanaannya yaitu UPT PEM dan PKBL KS. Pemerintah yang membuat kebijakan kita sih hanya membantu merealisasikannya saja. Selanjutnya strategi kita gunakan yaitu dengan melakukan pendekatan kepada para PKL lalu kita saring dari situ apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahannya untuk kemudian kita melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait dengan program pemerintah ini supaya dapat di jadikan sebuah solusi atas permasalahan yanga ada. Kita beritahu secara perlahan kepada para PKL dengan mendatangi dan mensosialisasikannya secara langsung. Kita jelaskan keuntungannya akan meperoleh kenyamanan serta keamanan dalam berjualan dan lagi akan mendukung ketertiban serta kebersihan lingkungan. Selain warung terlihat lebih seragam juga akan terlihat rapi, bersih dan juga turut mendukung program penataan kota yang sedang dilakukan pemerintah ini. Strateginya dari segi pendanaan juga kita lakukan yah, agar tidak membebani penerima makan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut dapat di cicil selama satu tahun. Selain itu juga kita melakukan pembinaan agar calon mitra binaan kita sebelum menjalankan usahanya sudah mendapatkan ilmu baru dalam berwirausaha yah.

I3 Awalnya dari BPMKP sebagai aparat pemerintah dengan dasar awal intruksi pemerintah langsung terkait dengan dinas-dinas yang lain di putuskan oleh pemerintah selagi tidak menyalahi aturan atau pelaku. Strategi yang digunakan seperti memberi

motivasi kepada warung ekonomi yang terbina untuk bersama-sama menata tempat sehingga selagi aturan tersebut masih ada warung ekonomi tidak terkena gusuran karena kelebihannya program warung ekonomi itu tidak di gusur. Strategi kami juga tentunya lebih mengarah kepada hal pendanaan. Biaya sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut kita bebankan kepada penerima akan tetapi dilakukan dengan cara mencicilnya selama satu tahun dan tentunya di tambah jasa administrasi sesuai dengan ketentuan. Nah, ada kelebihan lain untuk warung ekonomi ini dibebaskan dari persyaratan jaminan. Jadi para mitra binaan tidak harus menyertakan jaminan apa pun untuk mengikuti program ini, berbeda dengan jenis pinjaman lainnya yang ada di PKBL KS.

I5 Meskipun pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dan telah menjalankan strategi agar dapat mendukung pelaksanaan program tersebut bukan berarti akan terhindar dari permasalahan yang menjadi hambatan dan kelemahan dari kekuatan yang sudah ada di pemerintah seperti adanya pola masyarakat yang tidak bisa di rubah, ketegasan pemerintah terhadap permasalahan yang ada seperti bentrok Satpol PP, perundang-undangan yang mendasari kebijakan tersebut, pola kerjasama dengan pihak yang kurang dukungan, serta relokasi tempat sebagai solusi dari permasalahan tersbeut belum tercapai atau dilakukan karena tempat yang di tentukan pemerintah terkendala pada aksebilitas yang tidak mendukung.

B. Karakteristik Lembaga & Rezim yang Berkuasa

Q I

Bagaimanakah karakteristik dari lembaga dan rezim yang berkuasa saat ini dalam pelaksanan warung ekonomi?

I1 Peran dan dorongan dari pemerintah saat ini hanya merencanakan masalah relokasi pedagang kaki lima atau warung ekonomi ini tetapi hanya sebatas wacana saja. Kebijakan dapat diterima oleh mesyarakat akan tetapi dengan bentroknya program dengan Satpol PP maka saat ini saya merasa program ini sulit untuk direalisasikan karena banyak hambatannya. Masyarakat sebenarnya apa pun kebijakan dari pemerintah selama mereka masih diberi peluang untuk berusaha maka mereka tidak menentang bahkan ada yang digusur, muncul lagi yang baru mengajukan untuk mebuat warung tetapi kita justru memberi masukan kepada mereka sekarang aja warung yang sudah ada belum aman, akhirnya kita sarankan untuk menundanya jika sudah di tempatkan yang jelas oleh pemerintah secara tetap.

I3 Dari pemerintah BPMKP tentunya memerlukan waktu untuk merealisasikan warung ekonomi ini dengan baik karena karakter dan budaya sekitar berbeda-beda. Karena ini juga kebijakan pro terhadap masyarakat, dan dilakukan juga ke masyarakat atas dasar perjanjian kerjasama ekonomi masyarakat. Masyarakat tentunya mau menerima program pemerintah ini, aturan yang diberikan lebih memberikan suatu harapan dari masyarakat untuk menjadi mitra, karena di dalam pembinaannya juga mendapatkan pelatihan.

I7 Peran Satpol PP khusus untuk warung ekonomi itu untuk penertiban, apa yang ada di

jalur itu ya kami tertibkan. Saya sudah sering sekali melakukan penertiban, baik warung ekonomi maupun pedagang kaki lima lain. Pagi atau sore saya tidak membolehkan untuk berjualan. Saya sendiri waktu itu langsung merazia karena kita tidak ada perbedaan baik itu warung ekonomi kalau memang ada di atas trotoar dan mengganggu itu saya tertibkan. Waktu itu memang dari BPMKP datang kesini saya ngasih arahan silahkan saja berjualan tidak ada yang melarang warung ekonomi cuma jangan di trotoar atau jalan protokol.

C. Tingkat Kepatuhan & Adanya Respon dari Pelaksana

Q I

Bagaimana tingkat kepatuhan dan respon dari pihak pelaksana warung ekonomi ini?

I1 Kita sebagai pihak pelaksana selalu patuh terhadap apa yang menjadi kewajiban kami ya sebagai bagian dari pemerintah, kita juga mengikuti program pemerintah seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya. Tetapi kita juga mengalami hambatan, hambatannya dapat dilihat dari kenyataannya yang sekarang warung ekonomi malah di bersihkan, semua penjual yang di jalan protokol akhirnya mereka tidak tahu akan berjualan dimana dan akan berjualan seperti apa lagi. 34 warung ekonomi masih berjalan akan tetapi akhir-akhir ini terkena gusuran dan ada beberapa yang sampai tidak bisa berjualan.

I3 Tingkat kepatuhan ya, tentunya kinerja dari pihak pelaksana ada dasar prosedur tersediri namun tergantung dengan kaitan dengan masyarakat yang berbeda. Selama ini respon dari masyarakat terhadap pihak pelaksana baik. Adapun hambatan dan kendala yang banyak seperti tidak nyaman berjualan di warung ekonomi karena sempit tidak ada tempat istirahat hanya kios gerobak kecil, berbeda dengan kios permanen atau yang sudah menetap. Selama ini banyak pedagang kaki lima yang lain yang telah di survei, namun tidak termasuk kelayakan atau belum memenuhi persyaratan binaan karena mereka bukan warga asli dan tidak mempunyai kartu identitas Cilegon ini juga termasuk hambatan lainnya.

I5 Semuanya berusaha menjalankan tugasnya dan wewenangnya masing-masing. Akan tetapi terdapat kendala dalam program ini yaitu pola masyarakat yang tidak bisa di rubah atau adat istiadat mau dimana juga sulit di atur dan di tempatkan karena mereka merasa bahwa mereka warga asli Cilegon dan mereka yang berhak untuk menempati dan memanfaatkan lahan yang ada untuk berjualan.

I10 Seperti lepas tangan ya saya rasa, pas awal saja welcome tapi kesininya pas ada masalah bentrok dengan Satpol PP malah kesannya diem doang ga kasih solusi

I11 Ya gitu katanya kalo kena gusuran ga akan kena tapi kenyatannya ga ada, awalnya sih baik disuruh bikin warung ekonomi aja tapi gitu rugi deh

I14 Baik sih waktu awal pengsosialisasiaan warung ekonomi ini cuma sekarang jadi begini

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Dengan Ibu Eka Patria Prihatin - Kepala UPT PEM Kota Cilegon

2. Dengan Bapak Eka Prasetya - Pelaksana Pembiayaan UPT PEM Kota Cilegon

3. Dengan Bapak Afis – Spesialis Kerjasama Lembaga PKBL PT. Krakatau Steel

4. Dengan Mba Dewi Ratih Kumala – Spesialis Keuangan Lembaga PKBL PT.

Krakatau Steel

17. Aris – Pedagang Kaki Lima (Non Warung Ekonomi)

18. Usro – Pedagang Kaki Lima (Non Warung Ekonomi)

19. Nufus (Pejalan Kaki)

2000-2001 TK Andhika Kota Cilegon

2001-2006 SD Negeri 3 Kota Cilegon

2006-2009 SMP Madinatul Hadid Kota Cilegon

2009-2012 SMA Negeri 1 Kota Cilegon

2012-2016 FISIP (Ilmu Administrasi Negara) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Riwayat Organisasi

2006-2009 Anggota Marching Band SMP Madinatul Hadid Kota Cilegon

2006-2009 Anggota Paduan Suara SMP Madinatul Hadid Kota Cilegon

2009-2012 Anggota ROHIS SMA Negeri 1 Kota Cilegon