IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI PELAYANAN …

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI PELAYANAN BERKELANJUTAN

INSEMINSI BUATAN DAN GANGGUAN REPRODUKSI SAPI

DI KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diusulkan oleh

BAHARUDDIN

Nomor Stambuk: 1056 1047 9013

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI PELAYANAN BERKELANJUTAN

INSEMINSI BUATAN DAN GANGGUAN REPRODUKSI SAPI

DI KABUPATEN PINRANG

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Study Dan Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)

Disusun dan diusulkan oleh

BAHARUDDIN

Nomor Stambuk: 1056 1047 9013

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Baharuddin

Nomor Stambuk : 1056104790 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri dengan

merujuk pada kaidah kepenulisan ilmiah dan telah melakukan uji coba/tes plagiat.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari

pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai

aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 28 Januari 2020

Yang Menyatakan

Baharuddin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa

memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh

makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi

kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman.

Dengan keyakinan ini sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Implementasi Program Inovasi Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan

dan Gangguan Reproduksi Sapi di Kabupaten Pinrang”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat

memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiayah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada

kedua orang tua penulis, Ayahanda Bahri dan Ibunda tercinta Bahria yang

senantiasa memberikan harapan, semangat, kasih sayang, dan do‟a tulus yang

tanpa pamrih serta saudara-saudaraku yang senantiasa mendukung dan

memberikan semangat hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah mereka

berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia

dan di akhirat, Amin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Nasrulhaq, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP selaku sekretaris Jurusan Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas

Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. H. Muh. Isa Ansari, M.si selaku Pembimbing I dan Ibu Nurbiah

Tahir, S.sos., M.AP selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan.

5. Ibu Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos., M.Si selaku penasehat akademik.

6. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Pegawai Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, sebagai tempat meneliti penulis,

yang sudah menerima dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh sahabat Administrasi Negara Angakatan 2013.

9. Kepada semua Rekan, Sahabat, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan

satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

10. Untuk semua keluarga yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi,

terima kasih atas bantuan serta doanya.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis menyadari

bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang

sifatnya membangun penulis sangat harapkan. Semoga karya skripsi ini

bermanfaat bagi para pembaca, Amin.

Makassar, 28 Januari 2020

Baharuddin

ABSTRAK

BAHARUDDIN. Implementasi Program Inovasi Pelayanan Berkelanjutan

Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi di Kabupaten Pinrang, pembimbing H. Isa Ansari dan Nurbiah Tahir.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui perilaku organisasi dan antar

organisasi dalam menentukan keberhasilan implementasi program inovasi

pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di

Kabupaten Pinrang; 2) mengetahui perilaku birokrasi level bawah dalam

memahami implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi

buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang; dan 3) mengetahui

perilaku kelompok sasaran terhadap keberhasilan program inovasi pelayanan

berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten

Pinrang.

Metode penelitian dengan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas

Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian kualitatif dengan

sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan penelitian terdiri

atas Kepala Dinas, penyuluh peternakan dan peternak sapi. Teknik pengumpulan

data menggunakan observasi dan pedoman wawancara. Teknik analisis data

meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku organisasi dan antar organisasi

menentukan keberhasilan implementasi melalui perbaikan/penguatan struktur

organisasi, melakukan kerjasama antar organisasi, mengembangkan berbagai

kepentingan antar organisasi dan tindakan untuk pencapaian tujuan organisasi

dalam hal ini pemerintah atas pelaksanaan program inovasi pelayanan


Pinrang. Perilaku birokrasi level bawah mendukung implementasi program pada

tingkatan penyuluh penternakan untuk menerapkan koordinasi, penyuluhan,

monitoring dan evaluasi atas program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi

buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang. Perilaku kelompok

sasaran menentukan keberhasilan program yang ditujukan kepada kelompok

peternak sapi sebagai sasaran penerima manfaat sesuai advokasi, pemeliharaan,

simulasi dan partisipatif dalam penyelenggaraan program inovasi pelayanan


Pinrang.

Kata Kunci: Implementasi, Program Inovasi Pelayanan Berkelanjutan,

Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.................................................................... i

KATA PENERIMAAN TIM ...................................................................... ii

HALAMAN PERNYATAAN ..................................................................... iii

KATA PENGANTAR ................................................................................. iv

ABSTRAK ................................................................................................... vii

DAFTAR ISI ................................................................................................ viii

DAFTAR TABEL........................................................................................ x

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ................................................................ 6

D. Kegunaan Penelitian ............................................................ 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konsep ................................................................ 9

B. Kerangka Pikir .................................................................... 28

C. Fokus Penelitian .................................................................. 29

D. Deskripsi Fokus Penelitian .................................................. 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian ...................................... 31

B. Jenis dan Tipe Penelitian ............................................ 31

C. Sumber Data .............................................................. 32

D. Informan Penelitian .................................................... 32

E. Teknik Pengumpulan Data .......................................... 33

F. Teknik Analisis Data .................................................. 34

G. Keabsahan Data ......................................................... 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian ............................. 38

B. Hasil Penelitian .......................................................... 44

C. Pembahasan ............................................................... 83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ............................................................... 90

B. Saran ......................................................................... 91

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………….. . 92

LAMPIRAN………………………………………………………………. ... 94

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Informan Penelitian ............................................................................ 33

2. Persentase Penyelenggaraan Budidaya dan Reproduksi

Peternakan .......................................................................................... 49

3. Data Populasi Sapi Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2018 ................ 61

4. Data Produksi Daging Sapi di Kabupaten Pinrang Tahun

2014-2018 .......................................................................................... 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pikir ................................................................................... 29

2. Struktur Organisasi ............................................................................. 41

3. Alur Pelaporan Kinerja Hasil Monev atas Program Inovasi

Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan

Reproduksi Sapi ................................................................................. 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kebijakan

pemerintah di dalam memecahkan permasalahan pembangunan. Termasuk

salah satunya adalah permasalahan yang berkaitan di bidang peternakan, yang

membutuhkan kebijakan pemerintah dalam memformulasikan,

mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan di bidang peternakan.

Isu yang saat ini menunjukkan bahwa perkembangan populasi ternak

sapi masih dirasakan belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

pemahaman peternak tentang tata laksana pemeliharaan ternak sapi yang baik.

Peternak pada umumnya beternak secara tradisional/dilepas dan masih

menjadikan usaha peternakan sapi sebagai usaha sambilan. Sapi betina induk

hanya mampu beranak antara 2 – 3 ekor dalam waktu 5 tahun, ini sangatlah

rendah apabila ditinjau dari segi budidaya, karena sapi bisa menghasilkan anak

sekali setahun.

Teknologi inseminasi buatan, salah satu teknologi budidaya yang bisa

memacu peningkatan populasi dan kualitas mutu genetik ternak sapi.

Keturunan sapi yang dihasilkan dari teknologi inseminasi buatan merupakan

persilangan dari sapi pejantan unggul. Dari segi ekonomis, anak sapi yang

dihasilkan dari perkawinan alam umur 1 tahun hanya mampu dijual 4 – 5

juta/kor. Sedangkan anak sapi yang dihasilkan melalui teknologi inseminasi

buatan umur satu tahun bisa mencapai harga 9 – 10 juta/ekor. Faktor lain yang

menyebabkan terhambatnya peningkatan populasi adalah penyakit gangguan

reproduksi sapi.

Diperlukan pendekatan program inovasi yaitu PELAN ITU BAGUS

(Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi).

Keunikan dan keterbaruan inovasi ini adalah pelayanan 21 hari berturut-turut

dalam satu kelompok ternak disesuaikan dengan 21 hari siklus birahi sapi,

sebagai syarat utama dalam keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan. Ini

menjadi implementasi program yang melibatkan pihak antar organisasi,

kelompok level bawah dan target sasaran untuk mengaktualisasikan program

tersebut sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Pelayanan berkelanjutan dilakukan oleh petugas teknis peternakan

yang tergabung dalam satu tim. Personil tim terdiri dari Dokter Hewan,

Asisten Teknis Reproduksi, Pemeriksa Kebuntingan, Inseminator dan Petugas

Peternakan Kesehatan Hewan Kecamatan. Tim Pelayanan bertugas memeriksa

kebuntingan, pengelompokan sapi induk berdasar kepada induk bunting, tidak

bunting, beranak di bawah dua bulan, dan sapi induk yang terindikasi

mengalami gangguan reproduksi. Dalam kondisi normal dengan pelayanan 21

hari secara terus menerus, maka sapi induk yang tidak bunting secara

keseluruhan dapat terinseminasi sesuai dengan 21 hari siklus birahi sapi.

Dampak dengan keberadaan inovasi pelayanan berkelanjutan ini

adalah perubahan perilaku peternak dalam mengelola usaha peternakan sapi.

Peternak yang dulunya memelihara sapi dengan cara tradisional sekarang

sudah beralih ke pemeliharaan semi intensif dan intensif. Kondisi seperti ini

terbukti dengan peningkatan jumlah akseptor inseminasi buatan 49% pertahun,

jumlah anak sapi hasil inseminasi 24% pertahun, dan peningkatan populasi

ternak sapi 7% sampai 8% pertahun, serta kebahagiaan dari para peternak

disebabkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Pemerintah Kabupaten Pinrang mengapresiasi ide inovasi ini dan

selanjutnya dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan dan telah

direplikasi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang. Pemerintah

menyadari bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang

direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan msyarakat di

Kabupaten Pinrang. Wujud dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Pinrang

dalam bidang pembangunan, yaitu dengan menciptakan program

pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan program inovasi pelayanan

berkelanjutan, yakni inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di

Kabupaten Pinrang merujuk dari beberapa dasar hukum yaitu Peraturan

Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 48/Permentan PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan

Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Betina Bunting serta Keputusan

Menteri Pertanian Nomor 656/Kpts/OT.050/10/2016 tentang Kelompok Kerja

Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Program pemberdayaan ini lebih memprioritaskan pemenuhan

kebutuhan daging yang ada di Kabupaten Pinrang serta mempermudah para

peternak sapi untuk mewujudkan tujuan dari Program SIWAB (Sapi Indukan

Wajib Bunting) yang notabene sangat membantu perekonomian warga di

Kabupaten Pinrang dalam hal ini para peternak sapi.

Program inovasi pelayanan berkelanjutan ini merupakan program

unggulan Pemerintah Kabupaten Pinrang, namun dalam pelaksanaannya

belum seluruhnya berjalan dengan baik. Program inovasi pelayanan

berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi

pelaksanaannya belum menyentuh semua aspek masyarakat, seperti salah satu

kecamatan yaitu Kecamatan Lembang, program ini belum diperkenalkan di

wilayah tersebut. Artinya, implementor diharuskan memahami keinginan dari

suatu kebijakan yakni kebijakan solusi untuk mencapai tujuan program

inovasi pelayanan berkelanjutan, karena keberhasilan program inovasi ini

sangat tergantung dari perilaku organisasi, sumber daya manusia dan

kemampuan membangun jaringan hubungan mata rantai yang saling

berpengaruh.

Implementasi program inovasi ini ditentukan oleh perilaku organisasi

dan antar organisasi yang merupakan sikap dan tindakan yang ditunjukkan

pihak instansi terkait dalam implementasi program inovasi pelayanan

berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi dalam hal ini

diterapkan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.

Koordinasi antar instansi atau organisasi yang terkait sangat diperlukan untuk

implementasi program pemerintah dalam mewujudkan pencapaian tujuan

bidang peternakan sapi.

Perilaku level bawah yang merupakan sikap dan tindakan yang

ditunjukkan dalam implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan

inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi pada tingkat level bawah

dalam hal ini peternak sapi. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan

dan Perkebunan Kabupaten Pinrang kepada level bawah dalam hal ini

penyuluh peternakan untuk mengadopsi berbagai hal yang berkaitan dengan

program inovasi pelayanan berkelanjutan sebagai sebuah kebijakan yang harus

diimplementasikan ke level bawah.

Perilaku dari kelompok sasaran yaitu sikap dan tindakan yang


inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi yang ditujukan kepada

kelompok sasaran yaitu kelompok peternak sasaran penerima manfaat.

Kelompok sasaran ini merupakan tujuan yang sangat penting dalam

mengimplementasikan program inovasi pelayanan berkelanjutan, di mana

output dari sebuah kebijakan program pemerintah harus mudah

diaktualisasikan dan memberikan efek manfaat dan nilai guna bagi peternak

dalam meningkatkan produksi daging sapi.

Program inovasi pelayanan berkelanjutan ini dilaksanakan mulai dari

pemeriksaan kebuntingan, pelaksanaan inseminasi buatan, penanganan

gangguan reproduksi dan penyuluhan tentang teknologi inseminasi buatan,

serta penyakit gangguan reproduksi dan sistem pemeliharaan yang baik. Atas

dasar ini, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul: Implementasi

Program Inovasi Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan

Reproduksi Sapi di Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemas dalam latar belakang di atas,

maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku organisasi dan antar organisasi dalam implementasi

program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan

reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang?

2. Bagaimana perilaku birokrasi level bawah dalam implementasi program

inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan


3. Bagaimana perilaku kelompok sasaran dalam implementasi program



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka

tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perilaku organisasi dan antar organisasi dalam implementasi


reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang.

2. Mengetahui perilaku birokrasi level bawah dalam implementasi program



3. Mengetahui perilaku kelompok sasaran dalam implementasi program



D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap pengembangan

studi ilmu administrasi negara tentang implementasi program inovasi

pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi

di Kabupaten Pinrang.

2. Kegunaan Praktis

a. Upaya untuk memperluas pengetahuan bagi penulis di bidang studi

ilmu administrasi negara khususnya implementasi program inovasi

pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi

sapi di Kabupaten Pinrang.

b. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

yang terkait yang melakukan implementasi program inovasi pelayanan

berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di

Kabupaten Pinrang.

c. Bermanfaat bagi peneliti lanjutan menjadi informasi penting di dalam

memahami mengenai penelitian yang berkaitan dengan implementasi

program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan

gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang untuk dijadikan

sebagai referensi ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi

penelitian yang digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konsep

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Sebuah kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu

disebabkan distorsi implementasi kebijakan yang merupakan isu penting bagi

para impelementor untuk mengatasinya dengan harapan agar suatu desain

kebijakan dapat diterapkan dengan sukses (Schnider dan Ingram, 2017).

Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu

aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan

sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan.

Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan

tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi

adalah “membangun hubungan” dan mata rantai sebab akibat agar kebijakan

bisa berdampak (Nawi, 2018).

Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur: 1)

proses, yaitu serangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk

mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, 2) tujuan, yaitu sesuatu

yang hendak dicapai melalui aktivitas yang dilaksanakan, dan 3) hasil dan

dampak yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran

(Parawangi, 2018).

Kebijakan mengisyaratkan keinginan untuk berbuat sesuai struktur

implementasi. Suatu desain kebijakan yang berbeda dapat memengaruhi

implementasi dalam skala lebih luas. Nugroho (2016) menyatakan

implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan

dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik,

maka ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam

bentuk program kebijakan atau melalui langkah memformulasikan kebijakan

turunan dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan publik dilaksanakan dalam dua wujud yaitu

wujud program dan kebijakan publik tambahan. Pada prinsipnya implementasi

kebijakan publik dalam bentuk program diimplementasikan ke bawah dalam

bentuk proyek, kegiatan dan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan

pemerintah dan publik.

Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk

kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan

yang perlu mendapatkan penjelasan atau sering diistilahkan sebagai peraturan

pelaksana. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain

keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala

daerah, keputusan dinas dan lainnya. Implementasi kebijakan ini pada

dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai

kegiatan pelaksanaan (Nugroho, 2016).

Implementasi kebijakan dari suatu organisasi tidak terlepas dari

serangkaian implementasi misi, visi, strategi dan cara, kebijakan, program,

proyek dan kegiatan yang menghasilkan umpan balik. Nugroho (2016)

menyatakan misi adalah yang pertama karena melekat pada organisasi sebagai

wujud dalam menghadirkan atau mengeksiskan sebuah kebijakan. misi yang

menentukan kemana arah dari suatu visi yang melekat dalam suatu organisasi.

Dari visi inilah lahir sebuah strategi yang membawa suatu organisasi

mengembangkan implementasi kebijakannya yang sejalan dengan program

proyek dan kegiatannya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah suatu

implementasi kebijakan yang diterakan dalam suatu organisasi mulai dari misi

sampai pada pemanfaatan dari suatu proses yang memerlukan adanya umpan

balik.

Pada prinsipnya implementasi merupakan aktivitas yang berdasar pada

rumusan kebijakan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan kegiatan.

Nugroho (2016) menyatakan nilai esensi kebijakan adalah melakukan

intervensi atau tindakan (action). Intervensi kebijakan yang dimaksud adalah

upaya untuk mengidentifikasikan masalah yang harus diintervensi, yang

diperuntukkan untuk penegasan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan

desain struktur proses implementasi. Implementasi kebijakan pada dasarnya

bentuk aktualisasi pelaksanaan identifikasi masalah untuk menegaskan sesuai

dengan desain struktur proses implementasi.

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari wujud pelaksanaan dalam

mempertanyakan kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan adanya

sebuah pembuatan prosedur implementasi kebijakan yang sesuai dengan

alokasi sumber daya untuk dapat dikembalikan pengimplementasiannya sesuai

dengan evaluasi implementasi yang diterapkan (Nugroho, 2016).

Inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana

kebijakan dibuat sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Untuk mewujudkan

langkah tersebut diperlukan adanya implementasi kendali yang dievaluasi.

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan tidak terlepas dari adanya

faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan dapat berjalan

dengan baik atau tidak. George Edward III dalam Sutarmin (2016)

menyatakan bahwa implementasi kebijakan menjadi efektif sangat ditentukan

oleh komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur organisasi.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada

organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan

kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur

organisasi melaksanakan kebijakan. sumberdaya berkenaan dengan

ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

2. Model Implementasi Kebijakan

Faktor kunci dalam model implementasi kebijakan dalam hal ini


reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang, merujuk pada pendapat Winter (2004)

dalam Nugroho (2016) yaitu:

a. Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi

Implementasi program pengembangan dapat dilihat dari perilaku

organisasi dan antar organisasi yaitu suatu perilaku yang ditunjukkan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari kebijakan yang melibatkan

antar organisasi untuk mencapai tujuannya (Quinn, 2015). Wujud perilaku

organisasi dan antar organisasi tergambar pada komposisi struktur

organisasi, kerjasama antar organisasi, kepentingan antar organisasi dan

pencapaian tujuan antar organisasi untuk mewujudkan implementasi

program pengembangan (Apter, 2017).

James (2018) menyatakan identifikasi implementasi program

pengembangan dilihat dari perilaku organisasi dan antar organisasi,

berkaitan dengan struktur lembaga, kerjasama yang terjadi secara

berkesinambungan, kepentingan antar organisasi yang terjalin kuat dan

memiliki pencapaian tujuan yag jelas. Ini berarti, perilaku organisasi dan

antar organisasi berperan penting dalam menjalin suatu hubungan perilaku

organisasi dan antar organisasi.

Robbins (2014) menggambarkan konstruksi implementasi program

pengembangan untuk mencapai keberhasilan implementasi. Terdapat

hubungan yang kuat antara struktur lembaga organisasi, kerjasama antar

organisasi, kepentingan organisasi dan pencapaian tujuan organisasi.

Penguatan tujuan tidak terlepas dari kontribusi implementasi

program pengembangan untuk membantu para pengambil keputusan

membuat pelaksanaan program yang lebih kuat dalam pengelolaannya,

karenanya implementasi program pengembangan di dalamnya terdapat

adanya hubungan perilaku organisasi dan antar organisasi yang saling

mengembangkan tugas berdasarkan struktur organisasi, kerjasama,

kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai.

Memahami pentingnya implementasi program pengembangan untuk

menilai adanya hubungan struktur lembaga, kerjasama, kepentingan dan

pencapaian tujuan lembaga sebagai suatu hubungan untuk memandang

peran serta hubungan yang menjadi determinasi penting dalam

mewujudkan tujuan kebijakan. Aliency (2014) menyatakan program

pengembangan penting untuk mewujudkan tujuan kebijakan sebagai

sebuah eksistensi bagi organisasi dalam menjalankan program dan

kegiatan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Asumsi-asumsi dari upaya mewujudkan program pengembangan

melalui perbaikan implementasi untuk menghasilkan sebuah kesatuan

yang dibuat dengan sengaja, rasional dan mencari tujuan. Pencapaian

tujuan yang berhasil menjadi sebuah ukuran yang tepat tentang

implementasi program pengembangan yang berhasil dalam mendukung

pencapaian tujuan kebijakan menjadi ukuran yang sah. Robbins (2014)

menyatakan bahwa perilaku organisasi dan antar organisasi harus

mempunyai tujuan, harus diidentifikasikan dan ditetapkan dengan baik

agar mudah diterapkan dalam berbagai aktivitas implementasi program

pengembangan sesuai struktur, kegiatan kerjasama, kepentingan yang kuat

dan berorientasi tujuan.

Memahami perilaku organisasi dan antar organisasi dalam kaitannya

dengan penggunaan implementasi program pengembangan yang

diterapkan melalui pendekatan konstituensi strategi (strategy

constituentcies approach). Nelson (2016) menyatakan bahwa organisasi

yang dikatakan kuat apabila memenuhi tuntutan konstituensi yang terdapat

dalam lingkungan organisasi dan kekuatan untuk mencapai tujuan

kebijakan.

Membuat sebuah konstituensi strategi bagi suatu lembaga diperlukan

adanya akses implementasi program pengembangan yang dominan bersifat

koalisi untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan struktur

lembaga, wujud kerjasama, kepentingan yang kuat dan orientasi tujuan.

Quinn (2015) menyatakan yang kuat selalu menjadikan implementasi

program pengembangan sebagai sentral untuk menghubungkan tujuan

kebijakan.

Perilaku organisasi dan antar organisasi sangat ditentukan oleh

keberadaan implementasi program pengembangan sebagai sentral untuk

pencapaian keberhasilan dan tujuan kebijakan. Mengembangkan suatu

organisasi yang kuat membutuhkan adanya dukungan implementasi

program pengembangan yang kuat melalui pembuatan struktur organisasi,

kerjasama yang kuat, kepentingan dan pencapaian tujuan sesuai perilaku

organisasi dan antar organisasi (Quinn, 2015).

Ini berarti semakin luas implementasi program pengembangan

semakin menyokong perilaku organisasi dan antar organisasi untuk

melaksanakan serangkaian kegiatan yang sesuai dengan struktur

organisasi, bekerjasama, memiliki kepentingan dan pencapaian tujuan.

Diharapkan implementasi program pengembangan melalui perilaku antar

organisasi akan mewujudkan tujuan kebijakan yang baik.

b. Perilaku Birokrasi Level Bawah

Implementasi program pengembangan selanjutnya berupa perilaku

birokrasi level bawah. Hendrik (2015) menyatakan implementasi program

pengembangan dari perilaku birokrasi level bawah meliputi kegiatan

koordinasi, konseling, monitoring dan evaluasi. Keempat kegiatan ini

merupakan wujud dari perilaku birokrasi level bawah dalam menjalankan

program dan kegiatan suatu implementasi kebijakan.

Menerapkan perilaku birokrasi level bawah sangat berkaitan dengan

kemampuan dari birokrasi level bawah untuk melaksanakan serangkaian

kegiatan untuk melakukan koordinasi dari perilaku dan tindakan yang

sejalan dengan program dan kegiatan yang ingin diterapkan. Untuk

memperkuat koordinasi dapat dijalankan secara optimal, diperlukan

adanya konseling atau penyuluhan untuk memadukan tugas dan fungsi

kerja. Setelah melakukan konseling diperlukan perilaku monitoring dari

sebuah kegiatan untuk dievaluasi. Pada intinya, menurut Garbin (2017)

menyatakan bahwa perilaku birokrasi level bawah adalah sebuah perilaku

dan tindakan yang melibatkan lebih dari satu orang untuk berkoordinasi

melakukan konseling untuk memonitoring dan mengevaluasi program dan

kegiatan dari kebijakan yang diterapkan.

Implementasi kebijakan dilihat dari perilaku birokrasi level bawah.

Diawali dari adanya sebuah tindakan perilaku birokrasi level bawah

berupa koordinasi kerja secara hirarki, selanjutnya dilakukan konseling

untuk memadukan kegiatan penyusunan untuk dilaksanakan dan

dimonitoring sesuai pelaksanaan dan dievaluasi sesuai dengan hasil yang

dicapai dari program dan kegiatan sebuah kebijakan.

Perilaku birokrasi level bawah dikembangkan berdasarkan

koordinasi, konseling, monitoring dan evaluasi. Penerapan koordinasi dan

konseling yang dilakukan menghasilkan kegiatan, konseling dan

monitoring menghasilkan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan

evaluasi menjalankan program dan kegiatan. Hasil penerapan tugas/fungsi

dan program/ kegiatan menghasilkan kebijakan yang menentukan

implementasi program pengembangan.

Penerapan implementasi program pengembangan dalam suatu

organisasi memerlukan adanya perilaku birokrasi level bawah untuk

mampu mengkoordinasikan berbagai permasalahan yang terkait dengan

program dan kegiatan dari kebijakan, mampu mengembangkan konseling

yang lebih intensif sesuai dengan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi,

mampu melakukan monitoring secara seksama atas berbagai tugas dan

fungsi yang dijalankan oleh lembaga level bawah dalam melakukan

sebuah evaluasi berbagai penilaian dan pelaporan yang berkaitan dengan

prestasi dan kinerja yang dicapai. Indriyani (2014) menyatakan perilaku

birokrasi level bawah pada intinya melakukan koordinasi kegiatan, yang

harus dikonsultasikan melalui konseling yang jelas untuk melaksanakan

kegiatan monitoring atas berbatasi tugas dan fungsi untuk dievaluasi

berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai penilaian

atau pelaporan dalam memperkuat implementasi program pengembangan

dari suatu kebijakan.

Mengembangkan perilaku birokrasi level bawah, secara nyata dapat

diwujudkan melalui tindakan-tindakan dan sikap yang dilakukan oleh

orang atau sekelompok orang yang berada pada hirarki level bawah

melakukan koordinasi yang sesuai dengan kegiatan penyuluhan atau

konseling (dengar pendapat) untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi

program dan kegiatan yang telah dicapai sebagai perwujudan pentingnya

implementasi program pengembangan diterapkan. Marrott (2017)

memberikan sebuah gambaran aktualisasi perilaku birokrasi level bawah

dalam implementasi kebijakan bahwa kebijakan adalah sentral dari sebuah

perilaku birokrasi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang

berkaitan dengan hirarki tindakan yang dilakukan pada level bawah berupa

koordinasi, monitoring dan evaluasi dari kegiatan organisasi.

Implementasi kebijakan program pengembangan sangat ditentukan

oleh andil organisasi dan kebijakan. Organisasi yang melaksanakan

berbagai kegiatan koordinasi, konseling, monitoring dan evaluasi dari

program dan kegiatan yang berasal dari kebijakan yang dilakukan oleh

perilaku birokrasi level bawah.

c. Perilaku Kelompok Sasaran

Implementasi program pengembangan memerlukan adanya perilaku

kelompok sasaran. Aspek kelompok sasaran yang dimaksud adalah obyek

dari tindakan dan perlakuan dari program dan kegiatan suatu kebijakan

yang diimplementasikan. Implementasi program pengembangan perilaku

birokrasi kelompok sasaran diwujudkan melalui empat tahapan penting.

Menurut Temmar (2018) ada empat perilaku kelompok sasaran: 1)

melakukan advokasi pentingnya organisasi pada kelompok sasaran; 2)

memelihara hubungan keberlanjutan organisasi pada kelompok sasaran; 3)

melakukan simulasi dalam pengenalan kegiatan kelembagaa pada

kelompok sasaran; dan 4) mengikutsertakan kelompok sasaran dalam

mencapai tujuan kegiatan.

Miller (2016) menyatakan perilaku kelompok sasaran adalah

perwujudan dari sebuah tindakan atau perlakuan yang dilakukan dari

kegiatan organisasi yang menghasilkan suatu advokasi, pemeliharaan,

simulasi dan partisipatif untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk

mencapai tujuan kebijakan.

Memahami pentingnya perilaku kelompok sasaran, maka menjadi

penting bagi suatu organisasi untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan

program dan kegiatannya dalam kelompok sasaran yang memerlukan

adanya sebuah tindakan advokasi dalam rangka mencerahkan wujud

program dan kegiatan yang dilakukan, melakukan pemeliharaan segala

program dan kegiatan yang bermanfaat, melakukan simulasi program dan

kegiatan yang mudah dilaksanakan, melakukan partisipasi dalam

menentukan program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan perilaku

birokrasi dan kebijakan yang terimplementasikan dalam organisasi

(Temmar, 2018).

Inti dari kelompok sasaran yang harus dicapai dari implementasi

program pengembangan atas program dan kegiatan dari kebijakan yang

dilakukan para pengembang perilaku birokrasi adalah integrasi dan tindak

lanjut pada kelompok sasaran yang melaksanakan koordinasi,

pemeliharaan, simulasi dan partisipasi untuk mencapai tujuan suatu

kebijakan (Bantex, 2015).

Hasker (2017) menyatakan implementasi program pengembangan

dilihat dari sudut pandang perilaku kelompok sasaran adalah suatu

tindakan untuk mengembangkan model yang sesuai dengan input, proses

dan output yang ditujukan kepada kelompok sasaran. Semakin terpenuhi

model yang diterapkan, maka semakin tercapai perilaku birokrasi dalam

mewujudkan kepentingan pada kelompok sasaran.

Perilaku kelompok sasaran memainkan peranan penting dalam

mewujudkan implementasi program pengembangan. Perilaku birokrasi

yang diperlukan dalam kelompok sasaran yaitu mensinergikan

kemampuan melakukan advokasi sesuai tingkat pemeliharaan, tindakan

simulasi dan partisipatif.

3. Inovasi Pelayanan Berkelanjutan dalam Pemerintahan

Inovasi dalam pemerintahan menurut Sangkala (2014:66) adalah

strategi yang diterapkan dalam pelayanan berdasarkan:

a. Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan peningkatan

sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang tidak sederhana dimana

warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan.

b. Desentralisasi, pemberian dan monitoring layanan lebih dekat dengan

masyarakat dan biasanya membentuk kepastian tehadap tingkat

permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau

pelaku bisnis.

c. Pemanfaatankerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif

untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam

pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga

terjadi kerjasama antara publik dan swasta.

d. Pelibatan warga negara, kewenangan pemerintah yang inovatif harus

merealisasikan peran peran pentingnya dengan mendorong peran warga

untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan.

Menurut Robbins (2015:84) inovasi pelayanan memiliki ciri-ciri

sebagai berikut:

a. Memiliki kekhasan, yaitu inovasi memiliki ciri khas dalam arti ide,

program tatanan, sistem, termasuk hasil yang diinginkan.

b. Memiliki ciri atau unsur kebaruan.

c. Program inovasi dilakukan melalui program yang terencana sesuai proses

yang tidak tergesa-gesa.

d. Inovasi yang dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki

arah yang ingin dicapai.

Jenis inovasi di sektor publik dapat juga dilihat menurut Halvorsen

(2017:69), yang membagi tipologi inovasi pelayanan di sektor publik seperti

berikut ini:

a. A new or improved service (pelayanan baru atau pelayanan yang

diperbaiki), misalnya pelayanan kesehatan di rumah.

b. Process innovation (inovasi proses), misalnya perubahan dalam proses

penyediaan pelayanan atau produk.

c. Administrative innovation (inovasi bersifat administratif), misalnya

penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan

kebijakan.

d. System innovation (inovasi sistem), adalah sistem baru atau perubahan

mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau

bentuk baru kerjasama dan interaksi.

e. Conceptual innovation (inovasi konseptual), adalah perubahan dalam

outlook, seperti misalnya manajemen air terpadu atau mobility leasing.

f. Radical change of rationality (perubahan radikal), yang dimaksud adalah

pergeseran pandangan umum atau mental matriks dari pegawai instansi

pemerintah.

Lebih lanjut Halvorsen (2017:72), menjelaskan proses inovasi yang

diinisiasi telah menyelesaikan permasalahan dalam rangka untuk

meningkatkan efisiensi pelayanan, produk dan prosedur. Mulgan dan Albury

(2018:18), menyatakan bahwa inovasi yang sukses adalah merupakan kreasi

dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru

yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam efisiensi, efektivitas atau

kualitas hasil. Oleh karena itu inovasi telah berkembang jauh dari pemahaman

awal yang hanya mencakup inovasi dalam produk (products & services) dan

proses semata. Inovasi produk atau layanan berasal dari perubahan bentuk dan

desain produk atau layanan, sementara inovasi proses berasal dari gerakan

pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi

perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk

berinovasi.

Inovasi tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi.Banyak dari

kasus inovasi diantaranya justru terkendala oleh berbagai faktor. Dalam hal

ini, Geoff Mulgan dan David Albury (2015:85) mengemukakan adanya

delapan penghambat untuk tumbuhnya inovasi sebagai berikut:

a. Keengganan menutup program yang gagal (reluctance to close down

failing program or organization). Sebuah program atau bahkan unit

organisasi yang sudah jelas menunjukkan kegagalan akan lebih baik

ditutup dan diganti dengan program atau unit baru yang lebih menjanjikan.

Kegagalan memang hal yang lumrah dalam berinovasi, namun keengganan

menghentikan kegagalan sama artinya dengan menutup peluang meraih

perubahan yang lebih baik.

b. Ketergantungan berlebihan pada high performer (over-reliance on high

performers as source of innovation). Ketergantungan terhadap figur

tertentu yang memiliki kinerja tingi, sehingga kecenderungan kebanyakan

pegawai di sektor publik hanya menjadi follower.Ketika figur tersebut

hilang, maka yang terjadi adalah stagnasi dan kemacetan kerja.

c. Teknologi ada, terhambat budaya dan penataan organisasi (technologies

available but constraining cultural or organizational arrangement).

Seringkali inovasi gagal bukan karena tidak adanya dukungan teknologi,

namun lebih karena tradisi atau kebijakan organisasi yang tidak

proinovasi.

d. Tidak ada penghargaan atau insentif (no rewards or incentives to innovate

or adopt innovations). Kemampuan berinovasi tidak dapat dianggap

sebagai sebuah hal yang biasa-biasa saja atau kinerja normal, namun harus

dipandang sebagai sesuatu yang istimewa sehingga layak diberikan

penghargaan.

e. Ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan (poor skills in active

risk or change management). Bagaimanapun, aspek keterampilan

memegang perang penting untuk keberhasilan inovasi. Sebesar apapun

motivasi pegawai dan lingkungan yang kondusif namun tidak ditunjang

oleh keterampilan yang memadai, maka tetap saja inovasi akan berhenti

sebagai wacana.

f. Anggaran jangka pendek dan perencanaan (short-term budget and

planning horizons). Pengembangan inovasi baik dalam sakala

organisasional maupun nasional haruslah direncanakan dengan baik bukan

hanya dalam perspektif tahunan, namun juga perspektif jangka menengah

dan panjang.

g. Tekanan dan hambatan administratif (delivery pressures and

administrative burdens). Relasi antara negara dengan masyarakat atau

antara pimpinan dengan pegawainya sering didasarkan pada basis

ketidakpercayaan (distrust).Akibatnya, untuk sebuah urusan kecil saja

(misalnya pelayanan perijinan) harus menyertakan persyaratan yang

banyak, prosedur yang panjang, dan melibatkan aktor yang berlapis. Hal

seperti ini menimbulkan tekanan bagi siapa saja yang berkepetingan dan

menghilangkan hasrat untuk berinovasi.

h. Budaya risk aversion (culture of risk aversion). Resiko dipandang sebagai

sesuatu yang harus dihindari bahkan dijauhi, bukan sesuatu yang justru

memberi tantangan baru yang lebih berenergi sehingga harus dihadapi.

4. Program Inovasi Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan

Gangguan Reproduksi Sapi

Program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan

gangguan reproduksi sapi merupakan program yang diselenggarakan oleh

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi

Selatan yang disingkat dengan “PELAN ITU BAGUS”. Perkembangan

populasi sapi yang masih dirasakan belum maksimal, hal ini disebabkan oleh

kurangnya pemahaman peternak tentang tata laksana pemeliharaan sapi yang

baik.

Inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan

reproduksi sapi adalah pelayanan 21 hari yang dilakukan petugas teknis yang

tergabung dalam satu kelompok ternak sasaran penerima manfaat sentra

pengembangan sapi sesuai dengan 21 hari siklus birahi sapi. Pelayanan terdiri

dari Pemeriksaan Kebuntingan (PKB), pelaksana Inseminasi Buatan (IB),

penanganan gangguan reproduksi dan penyuluhan tentang teknologi IB, ,

penyakit gangguan reproduksi sapi dan sistem pemeliharaan yang baik.

Keluaran (output) yang berhasil dicapai dalam pelaksanaan inovasi


adalah:

a. Peningkatan populasi ternak sapi

Peningkatan populasi sapi merupakan target utama dalam

pelakasnaan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan

dan gangguan reproduksi sapi. Peningkatan jumlah populasi ternak sapi ini

memang tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek, tetapi harus secara

bertahap dan dalam jangka panjang dengan program yang jelas. Berkaitan

dengan hal tersebut, program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi

buatan dan gangguan reproduksi sapi sejak awal pelaksanaan sukses

memacu peningkatan populasi ternak di Kabupaten Pinrang tahun 2014.

b. Peningkatan populasi ternak sapi hasil IB

Salah satu tujuan dari teknologi inseminasi buatan adalah

meningkatkan kualitas dan mutu genetik ternak. Fokus kegiatan IB yang

terangkum dalam pelaksanaan inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi

buatan dan gangguan reproduksi sapi diharapkan dapat meningkatkan

kualitas dan mutu genetik ternak, mengurangi perkawinan sedarah

(inbreeding) sehingga performa ternak dapat meningkat.

c. Penurunan prevalence penyakit gangguan reproduksi ternak sapi

Keberhasilan usaha ternak sapi, baik penghasil bibit (breeding)

maupun penggemukan (fattening) sangat tergantung dari kesehatan ternak.

Sehingga penanganan, pengendalian dan pencegahan penyakit harus

menjadi prioritas utama. Status kesehatan hewan sangat berpengaruh

langsung terhadap kesehatan reproduksi tenrak. Dengan kata lain,

kesehatan hewan harus baik untuk mencapai kesehatan reproduksi yang

optimum.

d. Meningkatnya jumlah kelompok ternak sasaran penerima manfaat

Tahun 2015, ada 27 kelompok meningkat menjadi 39 kelompok di

tahun 2016. Tahun 2017 menjadi 52 kelomok dan tahun 2018 ada 68

kelompok. Meningkatnya jumlah akseptor IB tahun 2015 sebanyak 4.045

ekor, tahun 2016 menjadi 5.897 ekor, tahun 2017 sebesar 7.993 ekor dan

tahun 2018 ada sebanyak 8.500 ekor.

Melalui inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan

gangguan reproduksi sapi, peternak sekarang dapat mengakses pelayanan

inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi lebih profesional dan

berkualitas dalam mendapatkan informasi tentang pelayanan berkelanjutan di

bidang peternakan yang mengedepankan sisi edukasi dan pelayanan prima.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir mengadopsi kepada teori model implementasi dari

Winter (2004) dalam Nugroho (2016) menyatakan implementasi program

pengembangan komoditas meliputi input formulasi kebijakan sesuai isu dan

masalah yang dihadapi. Proses implementasi program pengembangan meliputi

perilaku organisasi dan antar organisasi, level bawah dan kelompok sasaran

untuk mencapai tujuan keberhasilan program, dalam hal ini program inovasi

pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di

Kabupaten Pinrang. Lebih jelasnya digambarkan bagan kerangka pikir sebagai

berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu implementasi program inovasi pelayanan

berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi dengan melihat

3 (tiga) indikator utama yaitu perilaku antar organisasi (instansi terkait),

perilaku level bawah (penyuluh) dan perilaku target sasaran (kelompok

peternak).

Implementasi Program Inovasi

Pelayanan Berkelanjutan

Perilaku Level Bawah

(Penyuluh)

Perilaku Target Sasaran

(Kelompok Peternak)

Perilaku Antar Organisasi

(Instansi Terkait)

Pelaksanaan Program Inovasi Pelayanan Berkelanjutan

Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi di Kabupaten

Pinrang

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian merupakan penjelasan atau uraian masing-

masing dari fokus yang diamati untuk memberikan kemudahan dan kejelasan

tentang pengamatan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Perilaku organisasi dan antar organisasi adalah sikap dan tindakan yang

ditunjukkan pihak instansi terkait dalam implementasi program inovasi


dalam hal ini diterapkan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan

Kabupaten Pinrang.

2. Perilaku level bawah adalah sikap dan tindakan yang ditunjukkan dalam

implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan

dan gangguan reproduksi sapi pada tingkat level bawah dalam hal ini

penyuluh peternakan.

3. Perilaku kelompok sasaran adalah sikap dan tindakan yang ditunjukkan

dalam implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi

buatan dan gangguan reproduksi sapi yang ditujukan kepada kelompok

sasaran yaitu kelompok peternak sasaran penerima manfaat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan selama dua bulan mulai bulan

November 2019 sampai Januari 2020, setelah peneliti melakukan seminar

proposal dan mendapat surat izin penelitian dari Lembaga Pengembangan

Pembelajaran dan Penjaminan mutu (LP3M) Universitas Muhammadiyah

Makassar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tempat meneliti yaitu wilayah sentra

pengembangan sapi di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Alasan peneliti

memiliki lokasi ini dikarenakan di Kabupaten Pinrang diterapkan program

inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi

sapi sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan dari berbagai

data studi kasus, pengalaman pribadi, wawancara, teks hasil pengamatan,

visual yang menggambarkan makna keseharian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah studi kasus dengan maksud peneliti mengkaji kasus

yang berkaitan dengan implementasi program inovasi pelayanan


Kabupaten Pinrang.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua yang terdiri atas data primer dan

data sekunder, sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil:

a. Wawancara, melakukan wawancara secara mendalam dan bebas

kepada subyek penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan serta

dibantu dengan tape recorder.

b. Observasi, dengan melakukan pengamatan langsung untuk

mengumpulkan data tentang pelaksanaan penelitian yang terjadi.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka (library

research) mengambil data dari sejumlah buku, literatur, tulisan karya

ilmiah yang mendukung kelengkapan data sekunder.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yang peneliti wawancarai adalah informan kunci

sesuai dengan teknik pengumpulan informan yaitu melalui observasi

langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan kunci yang

diwawancarai adalah:

Tabel 1

Informan Penelitian

Informan Jumlah

Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan 1 orang

Penyuluh Pengembangan Program PELAN ITU

BAGUS 3 orang

Masyarakat Peternak Sapi/Kelompok Ternak 3 orang

Total 7 orang

Jadi total informan kunci dalam penelitian ini sebanyak 7 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu

dengan melakukan observasi langsung, wawancara mendalam dan

dokumentasi. Berikut teknik pengumpulan data:

1. Observasi Langsung

Observasi atau pengamatan langsung merupakan teknik

pengumpulan data dalam mengamati secara langsung sasaran penelitian,

merekam peristiwa dan studi dokumentasi secara cermat. Teknik

pengamatan yang digunakan adalah pengamatan studi yaitu mengkaji


dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam

(in-depth interview). Wawancara mendalam diharapkan mengungkapkan

pengamatan empirik tentang penelitian. Kegiatan pengamatan dan

wawancara, tidak ditentukan waktu secara ketat namun peneliti

menyesuaikan diri dengan kegiatan dan kebiasaan, baik kegiatan

perorangan maupun bersama. Mendukung kedua teknik pengumpulan data

tersebut, peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman observasi,

wawancara dan pencatatan hasil kegiatan. Selain itu digunakan rekaman

peristiwa (camera digital) dan walkman untuk kegiatan wawancara yang

dapat mengabadikan kenyataan yang ada di tempat penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penggunaan catatan-catatan atau pengambilan

gambar yang ada di lokasi penelitian untuk dijadikan referensi sumber

yang relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan

aktivitas yang difokuskan untuk mengolah data-data yang telah didapatkan

oleh peneliti melalui kegiatan wawancara, observasi dan teknik dokumentasi

dalam hubungannya dengan implementasi program inovasi pelayanan


Pinrang.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti

dalam penelitian ini adalah melakukan kegiatan proses analisis data. Hal ini

ditujukan untuk memilih data-data yang telah terkumpul pada saat penelitian

dilaksanakan, yang selanjutnya analisis data kualitatif terbagi dalam tiga tahap

yaitu:

1. Reduksi Data

Saat peneliti melakukan pengambilan data di lapangan banyak

kerumitan yang dilalui dengan mewawancarai sumber data utama, peneliti

mencatat, merekam semua jawaban yang dikemukakan oleh sumber data,

beragam data yang penulis peroleh. Ada jawaban yang sama ada juga

jawaban yang berbeda terhadap setiap pertanyaan yang diajukan.

Maka yang harus dilakukan peneliti yaitu melakukan analisis

melalui mereduksi data, mereduksi data berarti merangkum semua hasil

wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian memilah dan

mengambil hal-hal yang penting, yang difokuskan pada permasalahan

yang ingin dikaji oleh peneliti dengan berdasarkan pada indikator yang

dikembangkan dalam pedoman wawancara yang terkait dengan


dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang.

2. Menyajikan Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data ini peneliti

banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (display) dari

kata yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Setelah mereduksi data

sesuai dengan hal-hal pokok yang difokuskan pada permasalahan yang

ingin dikaji, langkah selanjutnya adalah peneliti menyajikan data tersebut

dalam bentuk narasi. Artinya, setiap fakta dan informasi yang didapatkan

yang terjadi ataupun tidak ditemukan peneliti, kemudian dinarasikan dan

diberikan interprestasi terhadap fenomena-fenomena tersebut.

Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisirkan,

memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai fenomena yang terjadi,

setelah itu peneliti merencanakan tindakan selanjutnya yang harus diambil

berdasarkan pemaknaan terhadap fenomena tersebut. Pada langkah ini

peneliti berusaha menyusun/menyajikan data sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya terjadi yang berkenaan dengan implementasi program inovasi


di Kabupaten Pinrang.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah verikasi data, Proses untuk

mendapatkan kebenaran laporan inilah yang disebut verifikasi data.

verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian

dilakukan,sejak pertama kali memasuki lapangan dan selama proses

pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis lebih lanjut dan

mencari makna dari data ulang dikumpulkan, berbobot dan kuat sedang

data lain yang tidak menunjang, Selanjutnya dituangkan dalam bentuk

kesimpulan yang masih bersifat naratif.

Setelah data disajikan dan diverifikasi dalam bentuk naratif

berdasarkan pemaknaan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di

lapangan, langkah peneliti selanjutnya adalah menarik kesimpulan

berdasarkan pemaparan data tersebut. Penyimpulan data sesuai dengan

fokus masalah, kesimpulan yang diajukan sekaligus sebagai temuan

penelitian.

G. Keabsahan Data

Data yang terkumpul dilakukan pengabsahan data melalui pengecekan

dengan triangulasi (buktinya melakukan pengamatan yang melibatkan unsur

peneliti, metode dan obyek yang diamati), sesuai pemeriksaan keabsahan data

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data bersangkutan untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik triangulasi yang

digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode (Sugiyono, 2006).

Teknik triangulasi digunakan sesuai dengan sumber, teknik dan waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten

Pinrang

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang mempunyai

Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas

Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang memiliki visi dan misi.

Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tiap tahunnya tertuang dalam Formulir Rencana

Kinerja Tahunan yang merupakan lampiran dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten

Pinrang disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen

dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta

untuk penilaian keberhasilan. Di samping itu, juga ditujukan untuk

memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin

tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana

instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat

eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan

citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu

pada batasan tersebut, visi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten

Pinrang dijabarkan sebagai berikut: “Mewujudkan Peternakan dan

Perkebunan yang tangguh, berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal

melalui akselerasi produktivitas kawasan dan pemanfaatan teknologi tepat

guna”.

Memenuhi visi tersebut, dicanangkan misi. Misi adalah suatu yang

harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan

organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dalam rangka

mewujudkan visi pembangunan pertanian, perkebunan dan hortikultura

tersebut, maka perlu dirumuskan misi yang dapat menggerakkan dan

mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai

upaya dalam pelaksanaannya. Disusunlah Misi Dinas Peternakan dan

Perkebunan Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

a. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan

unggulan daerah melalui pengembangan kawasan;

b. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan

peternakan melalui usaha pasca panen dan pengolahan hasil dengan

memberdayakan kelompok tani;

c. Meningkatkan ketersediaan pangan pokok daerah mendukung

ketahanan pangan nasional;

d. meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk

pertanian/peternakan unggulan;

e. Mendorong berkembangnya usaha pertanian/peternakan yang berbasis

pedesaan.

2. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten

Pinrang

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris Dinas

c. Bidang Pengembangan Produksi dan Agribisnis Peternakan

d. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan

Penyuluhan Peternakan

e. Bidang Pengembangan Perkebunan

f. Bidang Agribisnis dan Penyuluhan Perkebunan

g. UPTD

Lebih jelasnya struktur organisasi digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2

Struktur Organisasi

Tugas pokok Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten

Pinrang adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

asas otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada

bidang peternakan dan kesehatan hewan. Selanjutnya fungsi Dinas

Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang adalah:

a. Perumusan kebijakan teknis Dinas Peternakan dan Perkebunan

b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas

kabupaten/ kota di bidang peternakan dan perkebunan

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Subbagian

Program

Subbagian

Keuangan

Subbagian

Umum,

Kepegw dan

Hukum

Kelompok Jabatan

Fungsional

Bid. Agribisnis &

Penylhn Perkebn

Seksi Kelembg, Ketenagaan & Penylh

Perkebn

Seksi Penglhan, Pemsran & Promosi Hasil

Perkebn

Seksi Bimbingan Usaha

Perkebn

Bid. Pengembangan

Perkebunan

Seksi Perlindungan

Tanaman Perkebn

Seksi Perbenihan &

Produksi Perkebn

Seksi Prasarana &

Sarana Perkebn

Bid. Kes. Hewan, Kes. Masy Veteriner & Penylhn Peternk

Seksi Kesehatan Hewan

Seksi Kes. Masy. Veteriner

Seksi Kelembagaan,

Ketenagaan dan Penylh

Peternakan

Bid. Pengemb Produksi

& Agribisnis Peternk

Seksi Agribisnis &

Perizinan Usaha Peternk

Seksi Budidaya dan

Reproduksi Peternk

Seksi Pakan, Prasarana

& Sarana Peternk

UPTD

c. Pembinaan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan

d. Pembinaan jabatan fungsional

e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Berdasarkan deskriptif gambaran umum objek penelitian, maka

ditetapkan beberapa informan penelitian yang memberikan informasi

mengenai implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan

inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang.

Informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Ir. H. Ilyas, M.Si, selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan

(IL)

b. Penyuluh Pengembangan Program

1) Drh. I Gde Andhika P (GA)

2) Armun, S.Pt (AR)

3) Patang, S.Pt. (PA)

c. Masyarakat Peternak Sapi/Kelompok Ternak

1) Basir (BS)

2) Asdar (AS)

3) Umar (UM)

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan informan IL, selaku

Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk menanyakan sejauhmana


dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang. Petikan wawancara

dengan informan:

“Selaku kepala dinas dalam mengimplementasikan kebijakan

pemerintah berupa program inovasi pelayanan berkelanjutan

inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi telah dijalankan

sesuai dengan perilaku yang diemban oleh pihak yang terlibat baik

perilaku antar organisasi pemerintah atau masyarakat, perilaku

level bawah dan perilaku kelompok sasaran. Intinya implementasi

ini harus melibatkan pihak pemerintah dari berbagai organisasi,

pihak penyuluh peternakan secara khusus dan masyarakat

peternak” (21 November 2019).

Selanjutnya peneliti mewawancarai GA selaku penyuluh

pengembangan program. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Sebagai penyuluh peternakan, dalam mengimplementasikan

kebijakan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi

buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang

berupaya menjalankannya sebagai fasilitator antara pihak

pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dengan kelompok

peternak sapi dalam rangka meningkatkan produksi peternakan

dalam setiap tahunnya. Program ini memberi manfaat dalam

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan seluruh pihak yang

terkait” (22 November 2019).

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara dengan informan di atas

menunjukkan bahwa pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan

Perkebunan telah mengimplementasikan program inovasi pelayanan

berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi dengan

berbagai oranisasi yang terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan,

Kecamatan/Desa dan lainnya yang berkaitan dengan peternakan sapi,

termasuk pula keterlibatan penyuluh peternakan yang memberikan

bimbingan, pendampingan atau bantuan yang berkaitan dengan program


reproduksi sapi kepada peternak sebagai sasaran tujuan.

B. Hasil Penelitian

Implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi

buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang. Implementasi

program pengembangan berdasarkan pada model implementasi perilaku

organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi level bawah dan perilaku

kelompok sasaran.

1. Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi

Perilaku organisasi dan antar organisasi adalah sikap dan tindakan

yang ditunjukkan pihak instansi terkait dalam implementasi program


reproduksi sapi dalam hal ini diterapkan oleh Dinas Peternakan dan

Perkebunan Kabupaten Pinrang. Terdapat empat aspek yang dibangun di

dalam melihat perilaku organisasi dan antar organisasi dalam melakukan

implementasi program inovasi yaitu perbaikan atau penguatan struktur

organisasi, melakukan kerjasama antar organisasi, mengembangkan

berbagai kepentingan antar organisasi dan tindakan untuk pencapaian

tujuan organisasi.

a. Perbaikan dan Penguatan Struktur Organisasi

Perilaku organisasi dan antar organisasi melalui perbaikan dan

penguatan struktur organisasi dalam implementasi program inovasi

pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi,

mengacu kepada Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Peternakan dan Perkebunan. Struktur organisasi dinas kedudukannya

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Susunan dari struktur organisasi secara rinci meliputi:

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, terdiri atas Subbagian Program, Subbagian Umum,

Kepegawaian dan Hukum, serta Subbagian Keuangan.

3) Bidang Pengembangan Produksi dan Agribisnis Peternakan terdiri atas

Seksi Budidaya dan Reproduksi Peternakan, Seksi Pajak, Prasarana

dan Sarana Peternakan, serta Seksi Agribisnis dan Perizinan Usaha

Peternakan.

4) Bidang Pengembangan Perkebunan terdiri atas Seksi Perbenihan dan

Produksi Perkebunan, Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan dan

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.

5) Bidang Agribisnis dan Penyuluhan Perkebunan terdiri atas Seksi

Kelembagaan, Ketenagaan dan Penyuluhan Perkebunan, Seksi

Pengolahan, Pemasaran dan Promosi Hasil Perkebunan dan Seksi

Bimbingan Usaha Perkebunan.

6) Unit Pelaksana Teknis Dinas

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan penjelasan di atas, dipahami bahwa perilaku

organisasi dan antar organisasi diterapkan sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut kaitannya dengan

implementasi program inovasi, maka peneliti melakukan wawancara

dengan informan IL, selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan

untuk menanyakan perilaku organisasi dan antar organisasi dilihat dari

sikap dan tindakan yang ditunjukkan dalam implementasi program inovasi


di Kabupaten Pinrang. Petikan wawancara dengan informan:

“Bagi Dinas Peternakan dan Perkebunan dalam menjalankan implementasi program ini diperlukan perbaikan dan penguatan struktur organisasi dari masing-masing organisasi yang terkait. Ini penting untuk mensinkronisasikan dan mewujudkan koordinasi antar organisasi dalam melakukan implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ternak sapi di Kabupaten Pinrang” (21 November 2019). Hasil wawancara dapat dimaknai bahwa perilaku antar organisasi

menjadi penting di dalam mengimplementasikan program ini guna

memberikan perbaikan dan penguatan struktur organisasi. Aktualisasinya

dengan berkoordinasi dalam melakukan inovasi pelayanan berkelanjutan

inseminasi buatan dan gangguan reproduksi guna meningkatkan produksi

ternak sapi.

Selanjutnya peneliti mewawancarai AR selaku penyuluh

pengembangan program untuk menanyakan apa saja perbaikan dan bentuk

penguatan struktur organisasi yang diterapkan dalam implementasi


reproduksi sapi. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Bagi kami sebagai penyuluh dalam memperbaiki dan memperkuat

struktur organisasi diperlukan beberapa bentuk penguatan yang

mendukung implementasi program tersebut dengan menjalankan

tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja organisasi, yang

searah dengan visi dan misi yang ingin dicapai dalam

meningkatkan produksi ternak sapi” (22 November 2019).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai bahwa

perbaikan dan penguatan struktur organisasi menjadi penting dalam

mendukung keberhasilan program inovasi pelayanan berkelanjutan yang

dilakukan antar organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-

masing unit kerja yang terkait.

b. Kerjasama Antar Organisasi

Kerjasama antar organisasi dalam hal ini kerjasama dalam

melakukan budidaya dan reproduksi peternakan dengan melakukan

inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pembinaan teknis, evaluasi

dan analisis, pengendalian dan pengawasan terhadap budidaya dan

reproduksi peternakan seperti pengembangan bioteknologi, pengembangan

pembibitan dan perkawinan (inseminasi) serta penyebaran ternak dari

tingkat Pusat, Privinsi dan Kabupaten/Kota. Adapaun benrtuk tugas pada

tingakat masing masing kelompok kerja sebagai berikut:

1. Kelomok kerja di tingkat Pusat:

a. Pemantauan pelaksanaan kegiatan supervisi dan pendampingan

UPSUS SIWAB

b. Evaluasi dan pelaporan supervisi dan pendampingan UPSUS

SIWAB di tingkat nasional

c. Memonitor laporan masing–masing penanggungjawab Provinsi

dan Kabupaten/Kota

d. Menyusun dan melaporkan hasil rekapitulasi pelaksanaan

kegiatan supervisi dan pendampingan Provinsi

e. Menyerahkan rekapitulasi laporan tingkat Provinsi kepada

Direktur Jenderal PKH.

2. Kelompok kerja di tingkat Provinsi

a. Melakukan rekapitulasi laporan masing-masing Kabupaten/Kota

b. Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada Ketua UPSUS

SIWAB.

3. Kelompok kerja di tingkat Kabupaten/Kota

a. Melakukan rekapitulasi laporan masing–masing Puskeswan

terhadap pencapaian kegiatan SIWAB.

b. Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada Sekretariat Dinas

PKH di tingkat Provinsi

Adapun persentase pelaksanaan kerjasama dalam melakukan

budidaya dan reproduksi peternakan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Persentase Penyelenggaraan Budidaya dan Reproduksi

Peternakan Tahun 2018

No Penyelenggaraan Budidaya

dan Reproduksi %

Pelaksanaan 1 Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan

program dan kegiatan budidaya dan reproduksi peternakan

65.9

2 Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan budidaya dan reproduksi peternakan

70.4

3 Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan tugas budidaya dan reproduksi peternakan

72.6

4 Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

75.8

Sumber: Data Sekunder Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Pinrang, 2019

Tabel data sekunder Dinas Peternakan dan Perkebunan

menunjukkan bahwa penyelenggaraan budidaya dan reproduksi

peternakan tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan penyusunan

kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan,

melakukan penyusunan standar operasional prosedur, mengatur,

mendistribusikan, mengordinasikan dan mengendalikan tugas budidaya

dan reproduksi, menerapkan standar pembibitan dan plasma nutfah,

mengawasi pelaksanaan inseminasi buatan dan intensifikasi kawin alami.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan IL, selaku Kepala

Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk menanyakan kerjasama antar

organisasi dilihat dari sikap dan tindakan yang ditunjukkan dalam



dengan informan:

“Upaya dalam melakukan implementasi program inovasi

pelayanan berkelanjutan telah dilakukan berbagai kerjasama antar

organisasi yang pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan guna

memberikan berbagai koordinasi dan kerjasama terpadu antar

organisasi dalam mengimplementasikan program ini untuk

mewujudkan hasil produksi peternak yang dapat meningkat setiap

tahun” (21 November 2019).

Hasil wawancara memberi makna bahwa perilaku antar organisasi

masih perlu ditingkatkan dalam implementasi program pemerintah di

bidang peternakan. Menjadi perlu dalam melakukan koordinasi dan

kerjasama terpadu antar organisasi untuk mewujudkan peningkatan

produksi ternak sapi.

Selanjutnya peneliti mewawancarai PA selaku penyuluh

pengembangan program untuk menanyakan apa saja kerjasama antar

organisasi yang diterapkan dalam implementasi program inovasi

pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi.

Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Menurut pandangan saya wujud kerjasama antar organisasi sudah

terwujud dengan bagus dimana pihak dinas dengan organisasi lain

telah melakukan kerjasama yang berkaitan dengan peningkatan

produksi peternakan seperti melibatkan pihak Dinas Kesehatan,

Dinas Perdagangan dan organisasi masyarakat yang terhimpun

dalam pemerhati peternakan telah terimplementasi sesuai tujuan

yang diharapkan” (22 November 2019).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai kerjasama antar

organisasi telah diimplementasikan dalam program inovasi pelayanan

berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi sebagai

upaya untuk meningkatkan produksi hasil peternakan sapi.

c. Mengembangkan Kepentingan Antar Organisasi

Hasil observasi peneliti mengenai pengembangan kepentingan

antar organisasi menunjukkan bahwa implementasi program inovasi


tidak terlepas dari kepentingan yang dilihat dari unit kerja setiap bidang.

Bidang Pengembangan Produksi dan Agribisnis Peternakan

berkepentingan melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pembinaan teknis, evaluasi

dan analisis, pengendalian dan pengawasan terhadap budidaya dan

reproduksi, pajak, sarana dan prasarana serta agribisnis dan perizinan

usaha peternakan.

Seksi budidaya dan reproduksi peternakan berkepentingan

melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pembinaan

teknis, evaluasi dan analisis, pengendalian dan pengawasan terhadap

budidaya dan reproduksi peternakan seperti pengembangan bioteknologi,

pengembangan pembibitan dan perkawinan (inseminasi buatan/kawin

alami), serta penyebaran ternak.

Seksi pakan, prasarana dan sarana peternakan berkepentingan

dalam melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan

pembinaan teknis, evaluasi dan analisis, pengendalian dan pengawasan

terhadap pakan, sarana dan prasarana peternakan seperti pengembangan

kawasan peternakan, alat dan mesin peternakan, pemanfaatan lahan danair,

pakan dan pengolahannya serta pemanfaatan teknologi dan pengembanan

sumber daya manusia peternakan.

Seksi agribisnis dan perizinan usaha peternakan berkepentingan

melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pembinaan

teknis, evaluasi dan analisis, pengendalian dan pengawasan terhadap

agribisnis dan perizinan usaha peternakan seperti pembinaan dan

pemberdayaan usaha, pengembangan dan pemanfaatan sumber

pembiayaan/kredit program, menyusun rencana usaha agribisnis, izin

rekomendasi usaha peternakan dan bimbingan penanganan panen, pasca

panen dan pengelolaan hasil pemasaran/ promosi peternakan dan

pengembanan sistem statistik dan informasi peternakan.

Selanjutnya bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat

veteriner dan penyuluhan peternakan berkepentingan melaksanakan

penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta

pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan

masyarakat veteriner dan penyuluhan peternakan. Seksi kesehatan hewan

memiliki kepentingan melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta

evaluasi di bidang kesehatan hewan.

Termasuk Seksi kesehatan masyarakat veteriner berkepentingan

dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di

bidang kesehatan masyarakat veteriner. Seksi kelembagaan, ketenagaan

dan penyuluhan peternakan berkepentingan dalam melakukan penyiapan

bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan

teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan

dan penyuluhan peternakan.


Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk menanyakan sejauhmana

pengembangan kepentingan antar organisasi dilihat dari sikap dan

tindakan yang ditunjukkan dalam implementasi program inovasi



“Dinas Peternakan telah mengembang tugas yang menjadi

kepentingan antar organisasi dalam rangka meningkatkan produksi

peternakan sapi. Pengembangan ini teraktualisasikan dalam

implementasi program yang telah didukung dari masing-masing

unit antar organisasi secara terpadu yaitu mengimplementasikan

kebijakan ini sebagai kebijakan utama di bidang peternakan sapi”

(21 November 2019).

Makna hasil wawancara ini, perilaku antar organisasi perlu terus

diwujudkan sebagai sebuah kepentingan organisasi yang saling terkait

dalam mengaktualisasikan implementasi program ini. Kepentingan antar

organisasi diperlukan secara terpadu dalam mendukung kebijakan program

inovasi pelayanan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi.


pengembangan program untuk menanyakan hal yang sama. Berikut

petikan wawancara dengan informan:

“Bagi penyuluh di unit kerja Dinas Peternakan telah

mengimplementasikan program ini dengan memberikan

penyuluhan secara terpadu dalam memberikan pencerahan kepada

masyarakat tentang pentingnya inovasi pelayanan berkelanjutan

agar ternak sapi mempunyai bobot daging karkas yang meningkat

dan menghindarkan sapi dari resiko sakit atau penyebab reproduksi

kelahiran sapi yang menurun. Ini telah diupayakan dengan

memperhatikan kepentingan masing-masing antar organisasi” (22

November 2019).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai pengembangan

kepentingan antar organisasi telah diimplementasikan dalam program


reproduksi sapi guna meningkatkan bobot produksi sapi dan

menghindarkan penurunan reproduksi sapi. Karena itu program dinas yang

disampaikan lewat penyuluhan menjadi penting untuk dikoordinasikan ada

semua pihak dinas terkait.

d. Pencapaian Tujuan Organisasi

Dalam hal pencapaian tujuan organisasi, hasil observasi peneliti

menunjukkan bahwa implementasi program inovasi pelayanan


Kabupaten Pinrang bertujuan untuk peningkatan populasi ternak sapi,

peningkatan populasi ternak sapi hasil inseminasi buatan dan penurunan

prevalence penyakit gangguan reproduksi ternak sapi.

Peningkatan populasi ternak sapi merupakan target utama dalam

pelaksanaan inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan

gangguan reproduksi sapi. Peningkatan jumlah populasi ternak sapi tidak

dapat dilakukan dalam jangka pendek, harus bertahap dengan program

yang jelas. Inovasi awal sejak pelaksanaannya sukses memacu

peningaktan populasi ternak sapi di Kabupaten Pinrang. Tahun 2014

sebelum inovasi, 22.048 ekor sapi dan setelah inovasi berjalan, jumlah

meningkat pada tahun 2015 menjadi 24.313 ekor. Tahun 2016 sebanyak

25.605 ekor dan tahun 2017 menjadi 26.793, dan tahun 2018 sebanyak

28.634 ekor.

Peningkatan populasi ternak sapi hasil inseminasi buatan bertujuan

untuk meningkatkan kualitas dan mutu genetik ternak. Fokus kegiatan

inseminasi buatan terangkum dalam pelaksanaan inovasi pelayanan

berkelanjutan, mengurangi perkawinan sedarah (inbreeding) sehingga

performa ternak dapat meningkat. Peningkatan populasi ternak hasil

inseminasi buatan di Kabupaten Pinrang tahun 2014 sebelum inovasi

dilaksanakan adalah 663 ekor. Setelah inovasi tahun 2015 ada 875 ekor,

tahun 2016 menjadi 960 ekor dan tahun 2017 ada 1.149 ekor serta tahun

2018 sebanyak 1.780 ekor.

Penurunan prevalence penyakit gangguan reproduksi ternak sapi

dapat terwujud melalui program ini. Keberhasilan usaha ternak sapi, baik

penghasil bibit (breeding) maupun penggemukan (fattening) sangat

tergantung dari kesehatan ternak, sehingga penanganan, pengendalian dan

pencegahan penyakit harus menjadi prioritas utama. Status kesehatan

hewan sangat berpengaruh langsung terhadap kesehatan reproduksi ternak.

Kesehatan hewan harus baik untuk mencapai kesehatan reproduksi

optimum. Terlihat tahun 2014, kasus penyakit gangguan reproduksi di

Kabupaten Pinrang sebelum inovasi sebanyak 375 kasus, setelah

dilaksanakan, tahun 2015 turun menjadi 169 kasus, tahun 2016 menjadi 83

kasus, tahun 2017 sebanyak 24 kasus dan tahun 2018 menjadi 20 kasus.


Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk menanyakan bagaimana

pencapaian tujuan dalam perilaku antar organisasi dilihat dari sikap dan

tindakan implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan


Petikan wawancara dengan informan:

“Bagi Dinas Peternakan dalam melakukan tindakan untuk

pencapaian tujuan organisasi telah diimplementasikan secara

terpadu antar organisasi dengan tujuan untuk peningkatan populasi

ternak sapi, peningkatan populasi ternak sapi hasil inseminasi

buatan dan penurunan prevalence penyakit gangguan reproduksi

ternak sapi. Inilah tunjuan dari perilaku antar organisasi dalam

mengimplementasikan program pemerintah di bidang peternakan” (21 November 2019).

Wawancara ini memberi makna secara gamblang bahwa perilaku

antar organisasi perlu digalakkan dalam menindaklanjuti pencapaian

tujuan organisasi. Keterpaduan ini diperlukan antar instansi guna

mendukung program inseminasi buatan dan gangguan reproduksi, sebagai

andil dalam mendukung program pemerintah di bidang peternakan.


pengembangan program untuk menanyakan hal yang sama. Berikut


“Menjadi tugas pokok dan fungsi yang saya emban untuk

melakukan tindakan pencapaian tujuan organisasi dengan secara

berkelanjutan memberikan bimbingan, pendampingan, dan bantuan

secara teknis berkaitan dengan kesehatan sapi dalam rangka

mempertahankan kestabilan populasi ternak sapi setiap tahun dan

terus berinovasi dengan memperkenalkan inseminasi buatan dan

menurunkan prevalence penyakit gangguan reproduksi ternak sapi”

(22 November 2019).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai bahwa tindakan

untuk pencapaian tujuan organisasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan

dengan perilaku antar organisasi di bidang peternakan yaitu mengembang

tujuan untuk meningkatkan populasi ternak sapi, peningkatan populasi

ternak sapi hasil inseminasi buatan dan penurunan prevalence penyakit

gangguan reproduksi ternak sapi di Kabupaten Pinrang.

Uraian hasil penelitian dan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa perilaku organisasi dan antar organisasi dari pihak pemerintah telah

diterapkan sesuai dengan sikap dan tindakan yang ditunjukkan dalam


dan gangguan reproduksi sapi melalui perbaikan atau penguatan struktur

organisasi, melakukan kerjasama antar organisasi, mengembangkan

berbagai kepentingan antar organisasi dan tindakan untuk pencapaian

tujuan organisasi. Berdasarkan hal tersebut dipahami bahwa implementasi

program inovasi pelayanan berkelanjutan atas inseminasi buatan dan

gangguan reproduksi sapi telah diimplementasikan dengan baik yang

ditunjukkan dengan produksi sapi yang mengalami peningkatan setiap

tahunnya.

2. Perilaku Birokrasi Level Bawah

Perilaku level bawah adalah sikap dan tindakan yang ditunjukkan

dalam implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi

buatan dan gangguan reproduksi sapi pada tingkat level bawah dalam hal

ini penyuluh peternakan. Wujud perilaku birokrasi level bawah ditentukan

oleh aspek perilaku koordinasi, penyuluhan, monitoring dan evaluasi atas


reproduksi sapi.

a. Koordinasi Program

Perilaku koordinasi birokrasi level bawah yang dimaksud adalah

adanya kegiatan yang melibatkan tim penyuluh dalam hal ini petugas

pemeriksa kebuntingan dan petugas inseminasi buatan dalam pelaksanaan


reproduksi sapi.

Koordinasi birokrasi level bawah yang dilakukan oleh penyuluh

pada tingkat level rendah dengan mensosialisasikan kegiatan pembibitan

dan perawatan ternak sapi melalui pemeriksaan kebuntingan dan

melakukan inseminasi buatan. Tidak dapat dihindari diantara populasi

ternak sapi betina yang ada, terdapat segelintir betina yang kurang

beruntung karena dikategorikan mengidap gangguan reproduksi. Sudah

menjadi panggilan profesi bagi para dokter hewan, untuk memberikan

solusi bagi pasiennya, melalui tindakan pembengkelan penanganan

gangguan reproduksi. Untuk itu diperlukan koordinasi birokrasi level

bawah oleh penyuluh dalam hal ini keberadaan dokter hewan melalui

prosedur standar pemeriksaan, segera meneguhkan diagnosa. Apakah

„pasien‟ masuk kategori mengidap gangguan reproduksi permanen yang

tidak mungkin disembuhkan dan berujung pada rekomendasi afkir untuk

menjadi sumber daging di rumah potong. Ataukah masuk kategori

mengidap gangguan reproduksi non permanen yang masih ada harapan

untuk disembuhkan. Gangguan reproduksi ternak betina menjadi salah

satu faktor penyebab belum optimalnya kelahiran ternak di Indonesia.

Keterbatasan tenaga medik veteriner, kurangnya kesadaran peternak untuk

melaporkan kondisi ternaknya, sistem layanan reproduksi yang belum

berjalan prima, merupakan penyebab masih munculnya gangguan

reproduksi.

Penetapan petugas pelaksana penanganan gangguan reproduksi

dilakukan dengan mengoptimalkan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

melalui identifikasi, mobilisasi sumber daya kesehatan hewan dan

peningkatan kompetensi petugas puskeswan. Penerapan Inseminasi Buatan

selain menghasilkan ternak dengan genetik unggul, juga membuka

lapangan kerja baru bagi pemuda di pedesaan. Kebutuhan tenaga

inseminator semakin meningkat meski corp pejuang reproduksi ini telah

berjumlah sekitar 7.839 orang di seluruh Indonesia. Jumlah itu dirasakan

masih sangat kurang dari kebutuhan ideal saat ini sekitar 12 ribuan orang.

Inseminator merupakan salah satu profesi yang cukup menjanjikan

di masyarakat. Dengan keterampilan layanan yang dimiliki, mampu

mengambil hati dan loyalitas peternak, termasuk dengan ikhlas dan ringan

memberikan imbal jasa dengan nominal yang cukup untuk menopang

kebutuhan hidup inseminator bersama keluarganya. Berbeda dengan status

pegawai negeri yang mempunyai batas waktu untuk berkarya. Inseminator

dalam menjalankan tugasnya dapat secara terus menerus tanpa mengenal

pensiun. Inseminator pada awal introduksi IB sekitar tahun 70-an sarat

dengan fasilitasi pemerintah. Bahkan saat itu semuanya berstatus PNS atau

honorer yang besar kemungkinan menjadi PNS. Saat itu peternak yang

ternaknya akan di IB harus dibujuk dengan pemberian insentif, seperti

pemberian pakan tambahan atau pengobatan cuma-cuma. Sumber daya

manusia yang diperlukan dalam mendukung program ini adalah petugas

teknis sesuai keterampilan teknis yang dimiliki:

1) Inseminator adalah petugas yang berhak melakukan inseminasi.

Mereka telah mengikuti pelatihan inseminasi buatan dan memenuhi

kualifikasi serta memiliki SIM-I.

2) Pemeriksa Kebuntingan (PKb) adalah petugas yang berhak melakukan

pemeriksaan kebuntingan, menetapkan apakah ternak sapi betina

tersebut bunting atau kosong. Syarat PKb yakni telah mengikuti

pelatihan Inseminator, pelatihan pemeriksa kebuntingan dan memenuhi

kualifikasi serta memiliki SIM-A2

Selain itu, keberadaan Asisten Teknis Reproduksi (ATR) adalah

petugas yang berhak melakukan pemeriksaan kebuntingan dan kelainan/

gangguan reproduksi, menetapkan apakah ternak sapi betina tersebut steril

atau produktif (sterility control). Syarat menjadi ATR, telah mengikuti

pelatihan Inseminator, pelatihan pemeriksa kebuntingan, pelatihan asisten

teknis reproduksi dan memenuhi kualifikasi serta memiliki SIM-A1.

Dalam pelayanan IB, diperlukan pemetaan petugas teknis IB yang ideal

guna menunjang kegiatan pelayanan secara optimal dan memuaskan bagi

konsumen, khususnya peternak. Adapun pemetaan kebutuhan petugas IB

didasarkan pada beberapa wilayah yaitu wilayah introduksi,

pengembangan dan swadaya.

Berikut ditunjukkan data populasi sapi di Kabupaten Pinrang

dalam kurun waktu lima tahun.

Tabel 3

Data Populasi Sapi Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2018

Tahun Sapi Potong

(ekor)

Sapi Perah

(ekor)

2014

2015

2016

2017

2018

24.048

24.913

25.794

26.593

27.116

24

24

27

35

27

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pinrang, 2019

Tabel di atas menunjukkan peningkatan jumlah populasi sapi

potong di Kabupaten Pinrang dalam lima tahun, yaitu tahun 2014

sebanyak 24.049 ekor terus meningkat sampai tahun 2018 menjadi 27.116

ekor. Sementara sapi perah terlihat naik turun, tahun 2014 sampai tahun

2014 masing-masing 14 ekor meningakt di tahun 2016 menjadi 27 ekor

dan tahun 2017 ada sebanyak 35 ekor, kemudian di tahun 2018 turun

menjadi 27 ekor sapi. Ini berarti koordinasi dari penyuluh atas program


reproduksi sapi pada tingkat level bawah telah dilaksanakan dengan baik

dilihat dari jumlah populasi sapi yang terus mengalami peningkatan dalam

lima tahun, sehingga dapat dikatakan program inovasi pelayanan

berkelanjutan ini berhasil diterapkan.


Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk menanyakan perilaku birokrasi

level bawah dilihat dari koordinasi atas implementasi program inovasi



“Menjadi penting bagi Dinas Peternakan untuk

mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui program


reproduksi sapi pada perilaku level bawah sebagai aktualisasi

dalam melakukan koordinasi terpadu antara dinas dengan level

bawah dalam hal ini pihak penyuluh peternakan yang melakukan

pembimbingan, pendampingan dan bantuan dalam kegiatan

program” (21 November 2019).

Wawancara ini bermakna bahwa perilaku level bawah

membutuhkan berbagai masukan secara aktualisasi dari Dinas Peternakan

dalam mengkoordinasikan program ini sebagai program yang harus

teraktualisasikan pada level bawah. Andil pihak penyuluh dalam

menjembatani kebijakan atau program pemerintah sangat penting bagi

kelompok level bawah khususnya aktivitas pembimbingan, pendampingan

dan pemberian kegiatan program untuk mewujudkan produksi ternak sapi.


pengembangan program untuk menanyakan apa saja bentuk koordinasi

yang diterapkan dalam implementasi program inovasi pelayanan

berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi. Berikut


“Bentuk-bentuk koordinasi yang diimplementasikan dalam

kegiatan perilaku level bawah yaitu koordinasi dengan

mensosialisasikan kegiatan pembibitan dan perawatan ternak sapi

melalui pemeriksaan kebuntingan dan melakukan inseminasi

buatan. Ini untuk mempermudah penyuluh dalam mengembangkan

program kebijakan pemerintah di bidang peternakan” (22

November 2019).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai bahwa telah

diimplementasikan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi

buatan dan gangguan reproduksi sapi melalui koordinasi yang dilakukan

pihak penyuluh di bidang peternakan untuk meningkatkan produksi hasil

peternakan.

b. Penyuluhan Program

Penyuluhan program memiliki peranan penting, khususnya untuk

penguatan kelompok tani dan peningkatan proses adopsi teknologi

peternakan kepada peternak. Keberhasilan penyuluhan program sangat

ditentukan model penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan peternak,

yaitu ketepatan materi, metode dan media yang digunakan.

Kegiatan penyuluhan program dalam pengembangan kelompok

tani dilaksanakan dengan nuansa partisipatif. Dengan demikian, prinsip

kesetaraan, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, serta kerja sama

menjadi muatan-muatan baru dalam pemberdayaan peternak dalam

meningkatkan hasil produksi daging sapi di Kabupaten Pinrang. Berikut

ditunjukkan data produksi dagig sapi dalam lima tahun terakhir.

Tabel 4

Data Produksi Daging Sapi di Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2018

Tahun Produksi Daging Sapi

(kg)

2014 2015

2016

2017

2018

212.000 398.456

473.266

803.160

922.150

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pinrang, 2019

Tabel di atas menunjukkan peningkatan jumlah produksi dagig sapi

di Kabupaten Pinrang dalam lima tahun, yaitu tahun 2014 sebanyak

212.000 kg terus meningkat sampai tahun 2018 menjadi 922.150 kg.

Artinya tim penyuluh telah melakukan tugasnya memberikan penyuluhan


reproduksi sapi dan telah dilaksanakan dengan baik dilihat dari jumlah

produksi daging sapi yang terus mengalami peningkatan dalam lima tahun,

sehingga dapat dikatakan program inovasi pelayanan berkelanjutan ini

berhasil diterapkan.


Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk menanyakan perilaku birokrasi

level bawah dilihat dari kegiatan penyuluhan dalam implementasi program


reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang. Petikan wawancara dengan

informan:

“Dinas Peternakan dalam mengimplementasikan program ini

memberikan pengarahan kepada setiap penyuluh peternakan untuk

melakukan kegiatan konseling dengan para peternak dengan

memberikan materi penyuluhan yang berkaitan dengan ketepatan

materi, metode dan media yang digunakan. Ini penting agar

peternak mendapatkan pencerahan pentingnya meningkatkan

produksi peternakan dan meningkatkan pendapatan kesejahteraan

masyarakat peternak sapi” (21 November 2019).

Wawancara ini memberikan makna bahwa untuk meningkatkan

dan mewujudkan produksi ternak sapi, maka pihak penyuluh secara

intensif memberikan berbagai kegiatan konseling kepada level bawah.

Pentingnya konseling ini untuk membimbing, mendampingi dan

membantu level bawah untuk mengimplementasikan program ini dengan

baik dalam peningkatan produksi dan pendapatan peternak sapi.


pengembangan program untuk menanyakan apa saja bentuk penyuluhan

yang diberikan dalam implementasi program inovasi pelayanan



“Sebagai penyuluh kami berupaya memberikan pendidikan,

pencerahan dan upaya peningkatan produksi hasil peternakan sapi

melalui program inovasi penyuluhan berkelanjutan dan inseminasi

buatan serta gangguan reproduksi dengan memberikan

pembelajaran yang tepat dalam penyajian materi, metode dan

media yang memudahkan para peternak menindaklanjuti program

ini” (22 November 2019).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai telah

diimplementasikan kebijakan program di bidang peternakan kepada

perilaku level bawah dengan memberikan penyuluhan terpadu mengenai


reproduksi dengan melibatatkan penyuluh peternakan, para kelompok

peternak dalam mengadopsi inovasi program yang telah

diimplementasikan dengan baik kepada peternak.

c. Monitoring dan Evaluasi Program

Cara kerja cepat, tepat dan benar menjadi ciri dan gaya kerja dalam


dan gangguan reproduksi sapi. Mekanisme pelaporan IB yang selama ini

secara reguler memerlukan waktu satu atau dua bulan, namun dilakukan

menjadi harian.

Mekanisme dan pengorganisasian monitoring evaluasi (monev)

sebagai pelaporan kinerja program memungkinkan dapat dipantaunya

semua kegiatan. Bagaimana perkembangan jumlah akseptor yang

dikawinkan, jumlah kebuntingan, dan kelahiran sapi di wilayah tertentu

secara harian oleh petugas di kecamatan secara online.

Pada prinsipnya monev dan pelaporan dalam implementasi


reproduksi sapi adalah terpantaunya perkembangan program dan kegiatan

secara realtime di setiap jenjang. Dengan mekanisme laporan harian itu,

diupayakan kendala dan permasalahan dapat diselesaikan di lapangan atau

sesuai jenjang pada saat permasalahan teridentifikasi.

Hasil monev dipastikan diketahui oleh personil dan/atau

penanggung jawab di setiap jenjang sesuai tanggungjawab penugasan dan

wilayah kerja di simpul-simpul operasional kelembagaan secara realtime.

Monev diarahkan untuk memantau perkembangan capaian kinerja program

dan perkembangan kinerja kegiatan di wilayah tertentu (Kecamatan).

Perkembangan capaian program mencakup jumlah akseptor yang telah di

IB, jumlah sapi bunting dan jumlah kelahiran.

Laporan perkembangan kinerja program dilakukan secara harian

langsung oleh petugas lapangan. Sedangkan laporan perkembangan kinerja

kegiatan dilakukan secara bulanan oleh penanggung jawab di

Kabupaten/Kota. Dengan demikian, seluruh perkembangan kinerja, baik

kinerja program maupun kegiatan dilaporkan menggunakan sistem monev.

Laporan hasil pemantauan perkembangan capaian kinerja kegiatan

aspek teknis dan manajemen dilakukan secara bulanan dan

dikoordinasikan penanggung jawab di kabupaten/kota. Pelatihan dan

bimbingan teknis petugas pelaporan kinerja kegiatan dikoordinasikan oleh

masing-masing fungsi teknis. Laporan bulanan yang dikirimkan dari

Kabupaten/Kota menjadi bahan analisis di Kabupaten/Kota, Provinsi, dan

Nasional. Hasilnya nanti menjadi rekomendasi yang mengarah pada

pencapaian sasaran kebuntingan. Berikut ditunjukkan alur pelaporan

kinerja hasil monev atas program inovasi pelayanan berkelanjutan

inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi.

Gambar 3

Alur Pelaporan Kinerja Hasil Monev atas Program Inovasi Pelayanan

Berkelanjutan Inseminasi Buatan dan Gangguan Reproduksi Sapi

Pelaksanaan IB dipisahkan berdasarkan sistem pemeliharaan, yaitu

intensif (ternak dipelihara di dalam kandang dan seluruh kebutuhan ternak

disediakan), semi intensif (ternak dipelihara di dalam kandang tetapi pada

siang hari digembalakan), dan ekstensif (ternak dipelihara tidak di dalam

kandang dan biasanya digembalakan). Sistem intensif dan semi intensif

diberlakukan IB secara normal yaitu dilaksanakan di kandang jepit yang

disiapkan peternak, baik secara individu maupun kelompok. Sementara

introduksi IB, hal ini memungkinkan secara vertikal penanggung jawab

wilayah pada jenjang yang lebih tinggi dapat memantau perkembangan di

wilayah yang menjadi tanggungjawabnya secara bersamaan waktu petugas

memasukkan data kinerja. Data yang dilaporkan yakni, jumlah sapi/kerbau

yang telah di IB, bunting, dan beranak.

SIWAB sebagai solusi cerdas swasembada daging sapi yang

diimplementasikan dalam kegiatan Upaya Khusus (UPSUS). Strategi

dalam UPSUS SIWAB adalah Inseminasi Buatan dan Kawin Alam,

Penanggulangan Gangguan Reproduksi, Penyelamatan Sapi betina

produktif, peningkatan Skor kondisi tubuh (Body Condition Score) Sapi,

Pengawalan dan Pendampingan, Penguatan Sistem Data dan Informasi

serta penguatan kelembagaan. Tidak ada cita-cita besar yang dicapai

dengan mudah, perlu perjuangan dan kegigihan untuk menggapainya.

Untuk meraih kesuksesan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan

program harus diselesaikan secara tepat.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan IL, selaku

Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk menanyakan perilaku

birokrasi level bawah dilihat dari kegiatan monitoring dan evaluasi dalam



dengan informan:

“Sebagai penanggungjawab program inovasi pelayanan

berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi maka

pihak dinas melakukan monitoring dan evaluasi yang berkaitan

dengan perkembangan jumlah akseptor yang dikawinkan, jumlah

kebuntingan, dan kelahiran sapi di wilayah tertentu secara harian

oleh petugas di kecamatan secara online” (21 November 2019).

Makna hasil wawancara ini, setiap implementasi dari program

pemerintah perlu dimonitoring dan dievaluasi berkaitan dengan

keberhasilan dan kegagalan yang dapat dinilai. Keberhasilan yang telah

dicapai menjadi penting untuk dipertahankan dan kegagalan yang dialami

menjadi pelajaran untuk diperbaiki dan terus dikembangkan dalam

mengimplementasikan program sesuai dengan harapan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai PA selaku penyuluh

pengembangan program untuk menanyakan apa saja bentuk monitoring

dan evaluasi yang diterapkan dalam implementasi program inovasi

pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi.


“Telah diintensifkan hal yang berkaitan dengan peningkatan

produksi peternakan dengan terus memberikan pencerahan dan

penyuluhan kepada peternak tentang pentingnya pengembangan

jumlah akseptor yang dikawinkan, jumlah kebuntingan, dan

kelahiran sapi di wilayah tertentu secara harian oleh petugas di

kecamatan secara online. Program ini menjadi tepat untuk

diterapkn kepada para peternak sapi” (22 November

2019).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai aktivitas

monitoring dan evaluasi menjadi penting untuk diimplementasikan kepada

para peternak yang dilakukan oleh para pelaku level bawah dalam hal ini

penyuluh peternakan dan kelompok peternak untuk memberikan

pencerahan kepada peternak sapi.

Uraian hasil penelitian dan wawancara di atas, menunjukkan

bahwa perilaku birokrasi level bawah dari hasil pengamatan atas


dan gangguan reproduksi sapi telah ditearpkan melalui koordinasi,

penyuluhan, monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan yang di

tingkat kecamatan, desa/kelurahan, RW dan RT). Perilaku birokrasi level

bawah masih perlu mendapat perhatian dalam hal koordinasi dan kegiatan

penyuluhan berupa penambahan fasilitas, penambahan petugas penyuluh,

penambahan anggaran untuk membiayai program. Selain itu, untuk

penerapan monev (monitoring dan evaluasi) saat ini masih bersifat tindak

lanjut atas pelaksaan tupoksi, belum bersifat penguatan dalam melakukan

inovasi pelayanan yang berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan

reproduksi sapi.

3. Perilaku Kelompok Sasaran

Perilaku kelompok sasaran adalah sikap dan tindakan yang


inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi yang ditujukan kepada

kelompok sasaran yaitu kelompok peternak sasaran penerima manfaat.

Wujud perilaku kelompok sasaran ditentukn oleh aspek perilaku advokasi,

pemeliharaan, simulasi dan partisipatif atas program inovasi pelayanan

berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi.

a. Perilaku Advokasi

Perilaku advokasi yang dimaksud adalah sebuah perilaku

kelompok sasaran dalam hal ini peternak. Kementerian Pertanian mencoba

merealisasikan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi

buatan dan gangguan reproduksi sapi dengan menempatkan masyarakarat

peternak melalui kelompok atau individu. Hal ini sangat mendasar karena

menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tapi

sebagai subjek pembangunan. Jadi menitikberatkan pada partisipasi

masyarakat baik melalui kelompok maupun dalam pendekatan individu.

Indikasi partisipasi dalam perilaku advokasi tersebut munculnya gairah

dan kreativitas bersama meningkatkan populasi ternak melalui IB.

Konsep pendekatan partisipatif memberikan kesempatan kepada

masyarakat peternak melalui kelompok (organisasi peternak) untuk terlibat

dalam program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan

gangguan reproduksi sapi.

Partisipasi masyarakat peternak melalui kelompok peternak dalam

setiap tahapan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan

dan gangguan reproduksi sapi sangat penting, karena:

1) Memperlancar program melalui dukungan moral peternak.

2) Peternak merupakan sumber informasi yang sangat berharga untuk

tujuan program.

3) Menumbuhkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap

keberhasilan program.

4) Kelompok peternak dapat lebih berperan dan berfungsi sehingga

mendorong tercapainya tujuan program.

5) Mengurangi kemungkinan kegagalan program, karena dapat

dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan aspirasi para peternak.

Pendekatan yang dimulai dari peternak melalui kelompok peternak,

berarti melaksanakan konsep pendekatan dari bawah atau dari peternak

yang akan menerima manfaat langsung dari program inovasi pelayanan

berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi. Dengan

pendekatan dari bawah ini, maka peternak ditempatkan sebagai pusat

perhatian.

Peneliti mewawancarai GA selaku penyuluh pengembangan

program untuk menanyakan perilaku advokasi kelompok sasaran yang

diterapkan dalam implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan

inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi. Berikut petikan

wawancara dengan informan:

“Sebagai penyuluh peternak sapi, saya selalu melakukan advokasi

pada peternak sapi dalam rangka untuk menumbuhkan gairah dan

kreativitas bersama untuk meningkatkan populasi ternak melalui

inseminasi buatan dan mengatasi gangguan reproduksi sapi,

sehingga pencerahan ini memberikan motivasi bagi perilaku

kelompok sasaran untuk terus meningkatkan produksi sapi” (22

November 2019).

Hasil wawancara ini bermakna bahwa kelompok sasaran

membutuhkan masukan, pencerahan atau rangsangan dalam menjalankan

program pemerintah dalam meningkatkan produksi sapi. Itulah pentingnya

penyuluhan harus dilakukan secara intensif ke kelompok sasaran peternak

sapi untuk mendapatkan inovasi pelayanan inseminasi buatan dan

gangguan reproduksi sapi.

Peneliti kemudian mewawancarai salah seorang peternak sapi yaitu

informan BS untuk menanyakan bagaimana perilaku advokasi dalam


dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang. Berikut petikan


“Saya sebagai peternak sapi mendapatkan penyuluhan dari para

penyuluh peternakan berupa implementasi program inovasi

pelayanan berkelanjutan di mana produksi ternak sapi saya

mengalami peningkatan setiap tahun dengan tingkat reproduksi

ternak sapi subur dan selalu bunting yang memotivasi saya untuk

terus menggeluti usaha peternakan sapi saya” (24 November 2019).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai perilaku

kelompok sasaran telah menerima manfaat dari implementasi program


reproduksi sapi dari para penyuluh peternakan, yang menyebabkan

produksi ternak sapi meningkat setiap tahun, demikian pula dengan

produksi daging sapi juga mengalami peningkatan.

b. Perilaku Pemeliharaan

Perilaku pemeliharaan pada kelompok sasaran adalah bentuk

pemberdayaan peternak melalui kelompok peternak agar dapat

meningkatkan kualitas hidupnya dan berperan aktif dalam mensukseskan


reproduksi sapi. Pemberdayaan kelompok atau masyarakat (community

empowerment) adalah suatu proses yang bertujuan mengembangkan dan

memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses

pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian,

masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, serta dapat

mengambil keputusan secara bebas (independent) dan mandiri.

Pendekatan pemberdayaan kelompok peternak dalam program


reproduksi sapi menempatkan manusia pada posisi pelaku dan penerima

manfaat dari program. Dengan demikian, masyarakat (peternak) harus

mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang

dihadapi. Pemberdayaan kelompok atau masyarakat bertujuan untuk:

1) Meningkatkan kemampuan kelompok–kelompok masyarakat dalam

berprakarsa untuk menangkap berbagai peluang ekonomi.

2) Mendorong tumbuhnya masyarakat swadaya yang siap berkembang

sendiri dalam mengatasi berbagai kendala/kelemahan yang

dimilikinya.

3) Memperkuat dan mengoptimalkan lembaga-lembaga formal dan

informal di tingkat perdesaan serta meningkatkan partisipasi

masyarakat.

4) Agar kelompok peternak lebih efektif, berkembang dan berdaya,

melalui kelompok peternak, setiap peternak tidak hanya berhadapan

dengan program. Peternak seharusnya memiliki pengetahuan tentang

sistem pengelolaan usaha peternakan. Untuk itu, peternak diajarkan

cara pengolahan sumber daya lokal (sisa hasil pertanian) sebagai bahan

pakan berkualitas, dan pelatihan pemanfaatan sisa hasil peternakan

menjadi pupuk.

Peneliti mewawancarai AR selaku penyuluh pengembangan

program untuk menanyakan perilaku pemeliharaan dalam implementasi


reproduksi sapi. Berikut petikan wawancara dengan informan:

“Dalam upaya mengimplementasikan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi dengan terus memelihara pengembangan program ini dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat peternak dengan memperkuat dan melibatkan secara berkelanjutan untuk terlibat dalam kegaitan program ini secara terpadu” (22 November 2019).

Hasil wawancara ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu

program inovasi pelayanan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi

sapi sangat ditentukan oleh andil penyuluh untuk selalu berkoordinasi dan

bekerjasama di bidang peternakan dengan melakukan pemeliharaan

melalui pemberdayaan peternak sapi. Ini penting agar setiap kelompok

sasaran memberikan partisipasinya di dalam menyukseskan program

pemerintah guna meningkatkan produksi dan pendapatan peternak.


informan AS untuk menanyakan bagaimana perilaku pemeliharaan dalam


dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang. Berikut petikan


“Saya sudah menikmati implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi. Kami dibimbing dan terus dimotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam peningkatan produksi peternakan. Upaya dalam memelihara dan meningkatkan partisipasi peternak menjadi penting dan perlu ditindaklanjuti untuk memberikan manfaat dan memberikan

peningkatan pendapatan kepada peternak sapi” (24 November 2019).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai implementasi

program inovasi pelayanan berkelanjutan telah dilakukan dengan terus

memelihara melalui pemberdayaan masyarakat peternak untuk terlibat

langsung dalam kegiatan kebijakan program pemerintah untuk

meningkatkan produksi peternak sapi.

c. Perilaku Simulasi dan Partisipatif

Perilaku simulasi dan partisipatif dari kelompok sasaran dengan

melihat kondisi peternakan rakyat, di mana ditemukan adanya kelompok

ternak yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Peternak (GKP).

Seperti halnya gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam usaha tani

tanaman pangan. Karena itu, untuk lebih mengembangkan dan

memberdayakan kelompok peternak sangat disarankan agar di setiap desa

sebaiknya dibentuk GKP sebagai bentuk perilaku simulasi dan partisipatif.

Organisasi ini merupakan bentuk pengembangan kelembagaan atau

rekayasa kelembagaan yang keberadaannya dapat mewadahi dan

mengintegrasikan semua kelompok peternak. Pembentukan GKP

bertujuan untuk:

1) Mengorganisir Kelompok Peternak untuk melakukan usaha produktif.

2) Melayani kebutuhan usaha individu anggota atau kebutuhan kelompok.

3) Memediasi dan menyelesaikan konflik antar kelompok.

4) Menciptakan dan menjaga keharmonisan.

5) Menjalin kerja sama dengan bank dan lembaga ekonomi lainnya.

Bila kelompok peternak difungsikan pada kegiatan-kegiatan yang

bersifat teknis, maka GKP difungsikan pada kegiatan-kegiatan yang

bersifat bisnis atau usaha bersama peternak. Karena itu, GKP harus

berbadan hukum agar mudah dalam menjalin kerja sama dengan lembaga

keuangan (bank). GKP nantinya dapat memfasilitasi anggota agar dapat

memperoleh pinjaman untuk mengembangkan ternak. Di samping itu,

peternak juga dapat menikmati harga yang sesuai dengan harga pasar.

Pemasaran ternak melalui GKP, sehingga tidak mudah dipermainkan

pihak pedagang ternak. Melalui GKP yang difungsikan sebagai kelompok

usaha, diharapkan dapat mendorong terwujudnya kelembagaan ekonomi

kerakyatan di pedesaan. Keberadaan GKP dapat mendukung kegiatan

ekonomi peternak/petani dan juga menyediakan kebutuhan sarana usaha

tani dan mendistribusikan produksi.

Dalam melakukan usaha bersama ada beberapa kemampuan yang

harus dimiliki pengurus GKP, yaitu:

1) Membangun jaringan kerja sama dengan lembaga keuangan dan

lembaga usaha.

2) Manajemen usaha yakni kemampuan mengatur dan mencari peluang

usaha baru serta memiliki posisi tawar yang kuat dalam memenuhi

permintaan pasar.

3) Manajemen sumber daya yakni kemampuan mengatur sumber daya

organisasi (sumber daya manusia, modal, dan sarana pendukung

lainnya).

Ada beberapa strategi yang dapat dipilih dalam memberdayakan

GKP dalam melakukan usahanya, yaitu:

1) Mengoptimalisasikan sumber daya yang dimiliki, meraih setiap

peluang, serta melakukan perluasan usaha.

2) Melakukan konsolidasi melalui rapat anggota sekali sebulan agar dapat

mengetahui dan mengatasi setiap persoalan.

3) Menyelenggarakan lebih dari satu bidang usaha.

Pembentukan GKP adalah satu upaya me-reempower Kelompok

Peternak yang tentu bertujuan meningkatkan kesejahteraan peternak. Jika

masyarakat dapat merasakan advantages dari usaha peternakan, maka

secara otomatis upaya menyukseskan program akan mudah diraih. Namun,

agar GKP tidak kesulitan dalam mencapai tujuannya, diperlukan intervensi

dan bantuan pemerintah. Terutama terkait dengan kebijakan impor daging

sapi atau bakalan. Untuk meningkatkan pemberdayaan peternak dalam

bidang peternakan, ada beberapa program pokok pemberdayaan peternak,

yaitu:

1) Bantuan langsung masyarakat dengan pengusahaan ternak sapi. Tujuan

utama kegiatan ini adalah pemberdayaan ekonomi.

2) Penguatan kelembagaan kelompok peternak dan peningkatan kualitas

sumber daya melalui kegiatan penyuluhan,pembinaan, temu usaha,

pelatihan-pelatihan. Harapannya, terjadi perubahan pola fikir pelaku

agribisnis menjadi lebih inovatif, kreatif dan mandiri.

3) Promosi investasi dan penggalian sumber–sumber pembiayaan/

permodalan sebagai salah satu usaha mengatasi ketergantungan

anggaran pemerintah dan kemandirian usaha agribisnis peternakan,

baik skala usaha kecil dan menengah. Substansi peningkatan layanan

pembiayaan oleh Lembaga.

4) Penyederhanaan prosedur perijinan dan memperpendek rantai

pemasaran dan tata niaga komoditi peternakan. Kebijakan ini untuk

efisiensi dan pengurangan biaya tinggi dengan memberikan pelayanan

prima terhadap masyarakat dan insan agribisnis.

5) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi peternakan

melalui pembuatan infrastruktur pengelolaan sumber air pada kawasan

peternakan, khususnya lahan kering.

6) Penguatan kelompok dan peningkatan kualitas sumber daya melalui

kegiatan penyuluhan, pembinaan, temu usaha, dan pelatihan. Kegiatan

ini dimaksudkan agar terjadi perubahan pola pikir, menjadi lebih

inovatif, kreatif dan mandiri.

Ternak sapi merupakan salah satu usaha yang dapat terus dilakukan

GKP. Usaha tersebut masih memberikan kontribusi bagi pendapatan

keluarga, khususnya pada pemeliharaan lima sampai delapan ekor sapi.

Meski sebenarnya dalam pendekatan pencapaian standar minimal

kebutuhan hidup keluarga peternak belum memenuhi harapan. Untuk itu,

GKP dan pemerintah perlu berupaya memperbaiki manajemen dan

efisiensi biaya, serta pemberdayaan peternak.

Perlu ditegaskan bahwa kelembagaan merupakan wadah organisasi

bagi peternak untuk melakukan aktivitas usaha agribisnis peternakan. Dari

mulai hulu sampai hilir dan membangun koordinasi dengan stakeholder

terkait. Peranan kelembagaan sebagai simulasi dan partisipatif sangat

penting dan strategis untuk:

1) Mewujudkan hubungan antara peternak dalam jaringan kerja sama

dengan stakeholder.

2) Membangun dan memperkuat kelembagaan untuk mendorong

tumbuhnya usaha agribisnis peternakan yang lebih efisien, efektif dan

sustainable.

3) Membuka peluang untuk memfasilitasi pelaku agribisnis peternakan

agar mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha yang

lebih optimal.

4) Memudahkan akses informasi, teknologi, sarana dan prasarana,

lembaga keuangan dan promosi untuk mendukung pengembangan

usaha agribisnis peternakan.

Peneliti mewawancarai PA selaku penyuluh pengembangan

program untuk menanyakan perilaku simulasi dan partisipatif kelompok

sasaran yang diterapkan dalam implementasi program inovasi pelayanan



“Dinas Peternakan telah berupaya untuk terus melakukan simulasi

dan partisipasi masyarakat peternak untuk meningkatkan produksi

ternak sapi dengan membentuk gabungan kelompok peternak

sebagai bentuk pengembangan kelembagaan yang mewadahi dan

mengintegrasikan kepentingan perilaku kelompok sasaran untuk

meningkatkan produksi dan reproduksi sapi” (22 November 2019).

Hasil wawancara memberikan makna, penyuluh harus berperan

aktif di dalam melakukan berbagai kegiatan simulasi dan partisipasi dalam

setiap kegiatan yang berkaitan dengan produksi ternak sapi. Simulasi dan

partisipasi dilakukan dengan membentuk gabungan kelompok peternak.


informan UM untuk menanyakan bagaimana perilaku simulasi dan

partisipatif dalam implementasi program inovasi pelayanan berkelanjutan



“Saya telah bergabung dengan kelompok peternak dengan

mengikuti berbagai kegiatan simulasi dan partisipasi yang

berkaitan dengan program inovasi pelayanan berkelanjutan

inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi. Para peternak

termasuk saya sudah merasakan manfaat dan faedah dari program

ini yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan

peternak” (24 November 2019).

Hasil wawancara dengan informan dapat dimaknai implementasi


reproduksi sapi telah diterapkan dalam pembentukan perilaku kelompok

sasaran yang telah merasakan manfaat dan keuntungan dari program ini

dengan terus meningkatkan jumlah populasi sapi dan menurunkan

prevalensi penyakit sapi.

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara dengan informan di atas

menunjukkan bahwa perilaku kelompok sasaran telah memperoleh

manfaat dari implementasi program baik secara advokasi, pemeliharaan,

simulasi dan partisipatif. Advokasi yang diterapkan untuk meningkatkan

gairah dan kreativitas antara penyuluh dan peternak untuk bersama-sama

meningkatkan populasi ternal melalui inseminasi buatan dan gangguan

reproduksi sapi. Pemeliharaan diterapkan dengan memberdayakan

kelompok peternak yang bertujuan mengembangkan dan memperkuat

kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan

yang berlangsung secara dinamis. Demikian pula dengan simulasi dan

partisipatif, para peternak tergabung dalam kelompok peternak sebagai

perilaku simulasi dan partisipatif untuk pengembangan kelembagaan yang

mewadahi para peternak dalam setiap program pemerintah.

C. Pembahasan

Pembahasan penelitian dibahas berdasarkan rumusan penelitian untuk

menemukan jawaban secara ilmiah sebagai berikut:

1. Perilaku Antar Organisasi

Kebijakan pemerintah dalam implementasi program inovasi


menjadi penting dan perlu di dalam meningaktkan produktivitas ternak

sapi di Kabupaten Pinrang. Ini merupakan kebijakan pemerintah

khususnya pada Dinas Peternakan yang melibatkan perilaku antar

organisasi untuk secara bersama-sama menunjukkan sikap dan tindakan

untuk mendukung dan menindaklanjuti bahwa program ini bertujuan untuk

meningkatkan produksi ternak sapi dan menurunkan prevalensi penyakit

pada sapi.

Mewujudkan perilaku antar organisasi dibutuhkan perbaikan atau

pengautan struktur organisasi dari masing-masing instansi terkait. Pihak-

pihak yang terkait dalam implementasi program ini antara lain Dinas

Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan perusahaan BUMN

dari lembaga stakeholder lainnya termasuk kelompok peternak untuk

saling mendukung dalam memperkuat kebijakan secara struktural terhadap

pengimplementasian program ini.

Selain itu juga meningkatkan kegiatan kerjasama antar organisasi,

khususnya kerjasama yang dilakukan secara organisasi, unit kerja

organisasi dan kerjasama pengembangan peternakan sapi. Upaya-upaya

dalam mengembangkan perilaku antar organisasi dapat dilakukan dengan

melakukan tukar informasi dan data tentang perkembangan produksi

ternak sapi, dan hal-hal yang berkaitan dengan prevalensi penyakit sapi

untuk dapat ditangani secara bersama-sama. Kerjasama perilaku antar

organisasi sangat membantu di dalam meningkatkan hasil kerja dan kinerja

untuk produksi ternak sapi yang ada di Kabupaten Pinrang.

Upaya dalam mengimplementasikan program kebijakan

pemerintah di bidang peternakan, maka perilaku antar organisasi yang

ditunjukkan yaitu dengan mengembangkan berbagai kepentingan yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang

secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan produksi dan

prevalensi ternak sapi. Masing-masing pihak antar organisasi memiliki

kepentingan untuk memberikan jaminan tersedianya produksi ternak sapi

sepanjang tahun dan peningkatan produksi yang terus meningkat dan

meminimalkan tingkat prevalensi penyakit sapi yang menurun.

Implementasi perialku antar organisasi di bidang peternakan sapi

juga dilakukan antar organisasi untuk tindakan pencapaian tujuan

organisasi. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu

masing-masing organisasi berupaya mengambil bagian dalam

penyelarasan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk menindaklanjuti

peningkatan produksi ternak sapi dan senantiasa mensinkronisasikan dan

mengintegrasikan kegiatan organisasinya dalam rangka meningkatkan

produksi ternak sapi.

Penerapan implementasi perilaku antar organisasi ini sejalan

dengan teori Winter (2010) implementasi diaktualisasikan melalui

pengembangan perilaku antar organisasi dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi sesuai pencapaian kinerja yang dihasilkan. Teori ini

mengindikasikan pentingnya perilaku antar organisasi dalam kebijakan

pemerintah termasuk yang berkaitan dengan implementasi program


reproduksi sapi.

2. Perilaku Birokrasi Level Bawah

Mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui program

pemerintah seperti program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi

buatan dan gangguan reproduksi sapi juga diterapkan oleh birokrasi level

bawah alam hal ini pihak penyuluh peternakan dan kelompok peternak

yang secara langsung maupun tidak langsung menerima program tersebut.

Keterlibatan birokrasi level bawah menjadi sangat penting dalam hal

koordinasi, penyuluhan, monitring dan evaluasi mengenai kegiatan

peternakan sapi yang ada di Kabupaten Pinrang.

Perilaku birokrasi level bawah harus diaktualisasikan melalui

koordinasi antar penyuluh dan kelompok peternak di dalam

mensosialisasikan kegaitan pembibitan dan perawatan ternak sapi melalui

pemeriksaan kebuntingan dan melakukan inseminasi buatan serta

mencegah berkembang biaknya prevalensi penyakit sapi. Koordinasi ini

penting dalam mengaktualisasikan program ini sampai kepada kepentingan

dan tujuan dari pemerintah mengadakan program kebijakan ini.

Wujud lain dari perilaku birokrasi level bawah dalam

mengimplementasikan program ini antara pihak penyuluh dan kelompok

peternak yaitu melakukan penyuluhan secara intensif dengan tujuan

memberikan pencerahan, pendampingan, bimbingan dan bantuan

mengenai peningkatan produksi peternakan sapi. Penyuluhan dilakukan

dalam rangka mengembangkan model penyuluhan sesuai dengan

kebutuhan di bidang peternakan dengan memberikan penyuluhan sesuai

ketepatan materi, metode dan media yang digunakan dalam memberikan

penyuluhan kepada peternak.

Selain itu perilaku level bawah dalam menerapkan implementasi

kebijakan pemerintah di bidang peternakan senantiasa melakukan

monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan perkembangan jumlah

akseptor ternak sapi yang telah dikawinkan, jumlah kebuntingan dari hasil

perkawinan dan tingkat kelahiran sapi yang selamat dalam suatu wilayah

tertentu dalam periode harian yang diamati oleh petugas penyuluh dan

kelompok peternak. Kegiatan monitoring dan evaluasi penting untuk

mengetahui tingkat keberhasilan dan kebijakan pemerintah dalam

mengimplementasikan program tersebut dalam rangka meningkatkan

produksi ternak sapi dan pendapatan peternak.

Teori Winter (2010) perilaku birokrasi level bawah menjadi

penting dan diperlukan dalam implementasi kebijakan pemerintah

terhadap suatu program untuk diaktualisasikan dan ditindaklanjuti oleh

level bawah. Pada kebijakan pemerintah di bidang peternakan yang

menjadi level bawah adalah pihak penyuluh dan kelompok tani yang

membawa program pemerintah level antar organisasi sebagai penjembatan

untuk kelompok sasaran dalam hal ini peternak sapi.

3. Perilaku Kelompok Sasaran

Mengimplementasikan suatu program pemerintah sellau memiliki

sasaran yang ingin dicapai. Perilaku kelompok sasaran merupakan hal

terpenting dari suatu pengimplementasian kebijakan program pemerintah

di dalam aktualisasinya. Kelompok sasaran yang dimaksud adalah orang

yang melaksanakan dan mendapatkan tindakan atas implementasi

kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuannya.

Perilaku kelompok sasaran dalam hal ini adalah para peternak yang

diberikan bantuan, pendampingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan

sikap dan tindakan di dalam melaksanakan implementasi progran inovasi


melalui kegiatan advokasi, pemeliharaan, simulasi dan partisipatif dalam

rangka meningkatkan produksi ternak.

Advokasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh

penyuluh kepada kelompok sasaran dalam rangka memunculkan gairah

dan kreativitas bersama di dalam memelihara dan beternak sapi dengan

cara-cara yang inovatif melalui inseminasi buatan dan pencegahan

gangguan reproduksi sapi agar populasi ternak sapi meningkat. Advokasi

ini dilakukan secara intensif dengan berbagai program yang tepat sasaran

agar peternak terus bertahan dan berkelanjutan berkecimpung di bidang

peternakan sapi.

Selain aktivitas advokasi, perilaku kelompok sasaran juga terus

ditingkatkan melalui kegiatan pemeliharaan dengan cara memberdayakan

kelompok atau masyarakat peternak melalui proses yang bertujuan

mengembangkan dan memperkuat potensi dalam memelihara ternak sapi

secara dinamis dan berkelanjutan. Aktivitas yang diperuntukkan bagi

kelompok sasaran ini penting di dalam memberikan stimulus dalam rangka

meningkatkan produksi peternakan sapi.

Termasuk perilaku kelompok sasaran yang perlu dibenahi dan

dikembangkan adalah memberikan simulasi dan partisipasi aktif kepada

setiap peternak untuk bergabung secara bersama-sama pada gabungan

kelompok peternak dalam rangka memperkuat kelembagaan dan

keberadaan yang mewadahi integritas peternak sapi untuk meningkatkan

produksinya. Kegiatan simulasi dan partisipasi ini memberikan manfaat

dan efek yang positif dalam kemandirian peternak untuk mampu

meningkatkan produksi ternak sapinya. Simulasi dan partisipasi ini

dilakukan agar seluruh peternak mampu memelihara dan beternak sapi

yang berorientasi pada peningkatan produksi.

Teori Winter (2010) wujud implementasi kelompok sasaran adalah

kegiatan yang berorientasi pada advokasi, pemberdayaan dan partisipasi.

Itulah sebabnya perilaku kelompok sasaran sangat menentukan tujuan

organisasi pemerintah dalam mengimplementasikan program atau kegiatan

pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan

penelitian ini sebagai berikut:

1. Perilaku organisasi dan antar organisasi menentukan keberhasilan

implementasi melalui perbaikan/penguatan struktur organisasi, melakukan

kerjasama antar organisasi, mengembangkan berbagai kepentingan antar

organisasi dan tindakan untuk pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini

pemerintah atas pelaksanaan program inovasi pelayanan berkelanjutan


2. Perilaku birokrasi level bawah mendukung implementasi program pada

tingkatan penyuluh penternakan untuk menerapkan koordinasi,

penyuluhan, monitoring dan evaluasi atas program inovasi pelayanan


Kabupaten Pinrang.

3. Perilaku kelompok sasaran menentukan keberhasilan program yang

ditujukan kepada kelompok peternak sapi sebagai sasaran penerima

manfaat sesuai advokasi, pemeliharaan, simulasi dan partisipatif dalam

penyelenggaraan program inovasi pelayanan berkelanjutan inseminasi

buatan dan gangguan reproduksi sapi di Kabupaten Pinrang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran yang

diberikan sebagai berikut:

1. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang terus memberikan

dukungan atas program inovasi inseminasi buatan dan gangguan

reproduksi sapi secara berkelanjutan dengan memberikan penguatan

kelembagaan organisasi secara struktural dan fungsional sesuai tupoksi

pada masing-masing unit kerja.

2. Perlu upaya yang intensif dan kontinyu pada instansi level bawah dalam

hal ini tim penyuluh untuk mensosialisasikan program inovasi pelayanan

berkelanjutan inseminasi buatan dan gangguan reproduksi sapi sesuai

koordinasi, penyuluhan, serta monitoring dan evaluasi program kegiatan.

3. Para peternak terus mendukung kebijakan pemerintah atas pelaksanaan


reproduksi sapi, sehingga terus diterapkan untuk menghasilkan ternak

yang berkualitas dan peningkatan produksi daging setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Apter, Bresnick, 2017. Public Administration. London: ELBS and MacDonald

and Evans.

Aliency, Milton, 2014. The Element of Administration Development, Ithaca:

Cornell University Press.

Pratomosunu, S, 2015. Kebijakan Program Pemerintah Pemberdayaan

Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Djaenuddin, 2014. Pengembangan Kawasan Strategi yang Produktif. Jakarta:

PT. Pustaka Binaman Pressindo.

Schnider, Goggin, and Ingram, Malcolm L, 2017. Implementation Theory and

Practice, Toward a Third Generation. USA: Scott, Foresman and

Company.

Bantex, Gareth R, 2015, Organizational Administration Theory: Text and Cases.

Addition Wesley Publishing Company, A & M University, Texas.

Garbin, Briyan, 2017. Autonomy in Concept and Theory of Public Policy.

Published by American Press, USA.

Hendrik, Hermanto, 2015. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (Penyunting:

Darwin Muhadjir). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hasker, Katz, 2017. Foundation of Behavioral Public Policy. New York: Holt,

Rinehart and Winston.

James, Perchy, 2018. Implementation of Service Administration Public. London:

Sage.

Indriyani, Marzuki, 2014. Identifikasi Tantangan Administrasi Publik. Penerbit

Pustakajaya, Jakarta.

Miller, J, 2016. Bureacracy Public Administration: Theory and Practice.

Published by John Wiley and Sons, California.

Nelson, Crozier, 2016. Public Administration as Practice Policy. Oxford:

Capstone.

Marrott, James. P, 2017. Public Policy: An Evolution Administration Approach.

Belmont: Wadswort.

Nugroho, Riant, 2016. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.

Jakarta: Elex Media Komputindo.

------------------, 2016. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan

dan Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Parawangi, Anwar dan Mappamiring, 2018. Model Implementasi Program

Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin. Laporan Kemajuan Penelitian

Tim Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Quinn, Robert E, 2015. A Competing Values Approach to Organization

Effectivities. New York: Addison Wesley.

Robbins, Stephen P, 2014. Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi. Alih

Bahasa: Jusuf Udaya, Lic., Ec. Penerbit Arcan, Jakarta.

Temmar, R, 2018. Basic Concept of Policy Sciences. New York: Marcel Dekker

Inc.

Nawi, Rusdin, 2018. Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan

Pelayanan Birokrasi di Indonesia. Jurnal Universitas Satria Makassar.

Winter, Soren C, 2004. Implementation Perspectives: Statue and Reconsideration.

Dalam Peters, B Guy and Pierre, Jon, 2003. Handbook of Public Administration. London: Sage Publications Ltd.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

RIWAYAT HIDUP

BAHARUDDIN, Lahir pada Tanggal 01 Desember

1992 di Bakaru, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi

Selatan. Penulis merupakan anak ke empat dari enam

bersaudara dari pasangan Bahri dan Bahria. Penulis

lulus di SD 155 BAKARU pada tahun 2006, tamat di

SMP NEGERI 2 PARE PARE pada tahun 2019,

Penulis ini lulus di SMK DDI PARE PARE pada tahun 2012. Kemudian penulis

ini melanjutkan kuliah di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

angkatan 2013. Dan penulis ini memperoleh gelar sarjana S1 (Strata 1) pada

tahun 2020.

IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI PELAYANAN …

Documents