IMPLEMENTASI PROGRAM GIZI TERHADAP ANGKA ...

IMPLEMENTASI PROGRAM GIZI TERHADAP ANGKA STUNTING

PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN LAHAT

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Magister Kesehatan Masyarakat

Oleh :

MULAWARMAN

19131011101

PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA

PALEMBANG

2021

IMPLEMENTASI PROGRAM GIZI TERHADAP ANGKA

STUNTING PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI

KABUPATEN LAHAT

Oleh :

MULAWARMAN

19131011101


SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA

PALEMBANG

2021

iii

iv

v

vi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur, Penulis memanjatkan kehadirat Allah

SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat

menyelesaikan Tesis Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (PSMKM) di

Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, tepat pada waktunya.

Adapun tujuan penyusunan Tesis PSMKM ini, dalam rangka melengkapi

tugas akhir, dan memenuhi persyaratan kelulusan untuk menyelesaikan

Pendidikan Magister Sarjana di Sekolah Tinggi Bina Husada Palembang Tahun

2021.

Dengan tersusunnya Tesis ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan, baik

moril, maupun materil dari berbagai pihak, baik secara langsung, maupun tidak

langsung.

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada :

1. Ns. Ersita, S.Kep, M.Kes, selaku Ketua Yayasan STIK Bina Husada

Palembang.

2. Helen Evelina Siringo-ringo, S.ST, M.Keb, selaku Wakil Ketua 1 Yayasan

STIK Bina Husada Palembang

3. Sofa Herman, SE, M.Kes, selaku Wakil Ketua 2 Yayasan STIK Bina Husada

Palembang

4. Dr Nani Sari Murni, SKM., M.Kes, selaku Ketua Prodi Magister Kesmas Bina

Husada Palembang

5. Dewi Suryanti, S.ST, M.Kes, selaku Sekretaris Prodi Magister Kesmas Bina

Husada Palembang

6. Arie Wahyudi, ST., M.KES, selaku Dosen Pembimbing I

7. Dr. Erma Gustina, ST., M.Kes, selaku Pembimbing II

8. Dr. Ali Harokan, S.Kep., Ners., M.Kes Selaku Penguji Tesis

9. Miftahul Jannah, A.Md, selaku Staf Sekretariat STIK Bina Husada Palembang

10. Taufiq Maryansa Putra, SKM., MM, selaku Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lahat yang bersedia memberikan izin pelaksanaan Tesis.

11. Ibu Agustianingsih, SKM, MM., selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

dan Ibu Fauziah, SKM selaku Kepala Seksi Kesga dan Gizi yang telah

vii

membimbing, membantu dan memberikan masukan yang sangat berharga dan

bermanfaat bagi penulis dalam pelaksanaan dan penyusunan Tesis

12. Seluruh pegawai beserta staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat yang telah

membantu dalam pelaksanaan Tesis

13. Dosen - Dosen beserta staf Tata Usaha STIK Bina Husada Palembang

14. Sahabat tercinta, teman-teman sejawat dan STIK Bina Husada Palembang

yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberikan inspirasi,

bantuan, dorongan dan semangat dalam menjalankan pendidikan di STIK Bina

Husada Palembang.

15. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis

PSMKM.

Tiada kesanggupan bagi penulis untuk membalas budi dan jasa mereka yang

telah memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, dan waktunya sehingga Tesis ini

dapat menjadi lebih baik, semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan

pahala dari Allah SWT… Amin

Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, istri,

anak, kakak, adik tercinta, dan keluarga besar yang telah memberikan motivasi,

dan do’a serta selalu perhatian untuk saya dalam menyelesaikan pendidikan di

Prodi Magister Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Palembang.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu,

saran, dan kritik yang membangun sangatlah diharapkan guna lebih sempurnanya

Tesis ini.

Akhirnya Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat, dan menambah

khasanah pengetahuan bagi pembaca pada umumnya, dan bagi Penulis khususnya.

Lahat, 14 Agustus 2021

Penulis

viii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat

(PSMKM) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada, saya yang

bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulawarman

NIM : 19131011101

Program Studi : Magister Kesehatan Masyarakat (PSMKM)

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

STIK Bina Husada Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-

Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Program Gizi Terhadap Angka Stunting Pada Masa

Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Lahat.

beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non-

eksklusif ini STIK Bina Husada berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan,

mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan

memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai

penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang

Pada tanggal : 14 Agustus 2021

Yang menyatakan,

Mulawarman

ix STIK Bina Husada Palembang

STIK BINA HUSADA PALEMBANG


TESIS , 14 AGUSTUS 2021

Mulawarman

Implementasi Program Gizi Terhadap Angka Stunting Pada Masa Pandemi Covid

19 Di Kabupaten Lahat.

xvii + 133 Halaman, 11 Gambar , 5 tabel, 4 Lampiran

ABSTRAK

Penilaian masalah balita pendek (Stunting) sebagai masalah kesehatan

masyarakat di suatu wilayah apabila prevalensi gizi pendek (Stunting) di atas 20%

yang telah disepakati secara universal. Berdasarkan dari Pemantauan Status Gizi

(PSG) pada tahun 2017 angka Stunting di Kabupaten Lahat sebesar 28,2 %, hasil

riset kesehatan dasar tahun 2018 di Kabupaten Lahat yaitu sebesar 48,1% dan

hasil SSGI sebesar 29,7%. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Bagaimana

Implementasi Program Gizi Terhadap Angka Stunting pada masa pademi Covid

19 di Kabupaten Lahat.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif dengan desain studi fenomenologi yang dilaksanakan di Dinas

Kesehatan Kabupaten Lahat selama 2 bulan. Informasi diperoleh melalui

wawancara mendalam terhadap 4 key informan dan 4 informan lainnya, serta

telaah dokumen. Informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara

dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk matrik.

Keabsahan informasi melalui triagulasi sumber, metode dan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan

koordinasinya belum begitu berjalan dengan baik, Komunikasi telah berjalan

namum belum maksimal dikarenakan kondisi pandemic covid-19. Sumber Daya

dalam implementasi program gizi sangat kurang dari segi staf, disposisi atau sikap

pelaksana program gizi terhadap angka Stunting secara di Kabupaten sangat

mendukung dan berkomitmen dibuktikan lewat pengalangan komitmen pada saat

rembuk Stunting, struktur birokrasi sudah mengacu pada peraturan dan pedoman-

pedoman dan SOP program gizi.

Daftar Pustaka : 45 (2001-2021)

Kata Kunci : Implementasi, Komunikasi, Sumberdaya Manusia, Sikap,

Birokrasi.

x STIK Bina Husada Palembang

STIK BINA HUSADA

PUBLIC HEALTH MASTER STUDY PROGRAM

THESIS, AUGUST 14th 2021

Mulawarman

Implementation of the Nutrition Program Against Stunting Rates During the

Covid 19 Pandemic In Lahat Regency.

xvii + 133 Pages, 11 Figures, 5 tables, 4 Attachments

ABSTRACT

Assessment of stunting as a public health problem in an area if the

prevalence of stunting is above 20% which has been universally agreed. Stunting

rate in Lahat regency based on the Nutrition Status Monitoring (PSG) in 2017

was 28.2% ,from the results of basic health research in 2018 in Lahat Regency

were 48.1% and from the SSGI results were 29.7%. The purpose of this study was

to find out how the nutrition program was implemented against stunting rates

during the Covid 19 pandemic in Lahat Regency.

The method that used in this research is the Qualitative research method

with a phenomenological study design carried out at the Lahat District Health

Office for 2 months. Information was obtained through in-depth interviews with 4

key informants and 4 other informants, as well as document review. Information

in this study was conducted by means of interviews and observations. Data

analysis in this study was made in the form of a matrix. The validity of

information through triagulation of sources, methods and data.

The results of this study indicate that the implementation of the

coordination policy has not gone well, Communication has been running but not

optimal due to the Covid-19 pandemic condition. Resources in the implementation

of the nutrition program are very lacking in terms of staff, disposition or nutrition

program implementers to stunting rates in the district are very supportive and

committed, as evidenced by raising commitments during the Stunting

consultations. Bureaucratic structure has referred to the regulations and SOP

guidelines for the nutrition program.

Literature : 45 (2001 - 2021)

Keywords: Implementation, Communication, Human Resources, Attitude,

Bureaucracy.

xi STIK Bina Husada Palembang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i

HALAMAN ORISINALITAS ........................................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iv

HALAMAN PANITIA SIDANG ......................................................................... v

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi

HALAMAN PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ........................ viii

ABSTRAK .......................................................................................................... ix

ABSTRACT ............................................................................................................ x

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiv

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xv

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xvi

DAFTAR ISTILAH ......................................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 4

1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................................... 4

1.3.1 Tujuan Umum .................................................................................... 3

1.3.2 Tujuan Khusus .................................................................................... 4

1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................................... 5

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa ................................................................... 5

1.4.2 Manfaat Bagi STIK Bina Husada Palembang ..................................... 5

1.4.3 Manfaat BagiDinas Kesehatan Kabupaten Lahat ................................ 5

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................ 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan ....................................................................................................... 6

2.1.1 Definisi Kebijakan ............................................................................... 6

2.1.2 Kebijakan Kesehatan ........................................................................... 6

xii STIK Bina Husada Palembang

2.1.3 Sistem dan Komponen Kebijakan ....................................................... 8

2.1.4 Isi Kebijakan (Policy Content) ............................................................ 8

2.2 Analisis Kebijakan ...................................................................................... 10

2.2.1 Definisi Analisis Kebijakan .............................................................. 10

2.3 Konsep Implementasi ................................................................................. 11

2.4 Model Implementasi Kebijakan ................................................................. 21

2.5 Konsep Pendekatan Implementasi Kebijakan ............................................ 26

2.6 Evaluasi/Dampak Implementasi Kebijakan ............................................... 28

2.7 StuntingPada Anak Balita ........................................................................... 29

2.7.1 Pertumbuhan Balita ............................................................................ 30

2.7.2 Penilaian Status Gizi .......................................................................... 30

2.8 Penelitian Sebelumnya ............................................................................... 32

2.9 Kerangka Teori ........................................................................................... 33

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian ......................................................................................... 34

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ...................................................................... 34

3.3 Sumber Informasi ....................................................................................... 34

3.4 Jenis Informasi dan keabsahan Informasi ................................................. 35

3.5 Metode Pengumpulan Informasi ................................................................. 35

3.6 Alat Pengumpul data dan Analisis Informasi ............................................. 36

3.6.1 Alat Pengumpul Data .......................................................................... 36

3.6.2 Analisis Informasi ............................................................................... 36

3.7 Kerangka Pikir ............................................................................................ 36

3.8 Definisi Istilah ............................................................................................ 37

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .......................................................... 39

4.1.1 Letak ................................................................................................. 39

4.1.2 Wilayah Kerja .................................................................................. 41

4.1.3 Struktur Organisasi ........................................................................... 42

xiii STIK Bina Husada Palembang

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kesga dan Gizi ............................... 43

4.1.5 Sumber Daya .................................................................................... 44

4.1.6 Angka Status Gizi Masyarakat ......................................................... 44

4.2 Karakteristik Informan ............................................................................... 45

4.3 Hasil Penelitian ........................................................................................... 46

4.3.1 Kebijakan ......................................................................................... 46

4.3.2 Faktor komunikasi ............................................................................ 47

4.3.3 Faktor Sumber Daya ......................................................................... 47

4.3.4 Faktor Disposisi ................................................................................ 50

4.3.5 Faktor Birokrasi ................................................................................ 51

4.3.6 Faktor Pendukung dan Penghambat ................................................. 52

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Keterbatasan Penelitian .............................................................................. 54

5.2 Karakteristik Informan ............................................................................... 54

5.3 Analisis Hasil Penelitian ............................................................................ 55

5.3.1 Implementasi Kebijakan ................................................................... 55

5.3.2 Faktor-faktor Keberhasilan / Implementasi Kebijakan .................... 59

5.3.3 Faktor Sumber Daya Manusia .......................................................... 62

5.3.4 Faktor Disposisi ................................................................................ 67

5.3.5 Faktor Birokrasi ................................................................................ 70

5.4 Faktor Pendukung dan Penghambat ........................................................... 72

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan ................................................................................................. 74

6.2 Saran ........................................................................................................... 76

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 77

xiv STIK Bina Husada Palembang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan ................................. 8

Gambar 2.2 Segitiga Kebijakan ............................................................................ 10

Gambar 2.3 Kerangka Teori .................................................................................. 33

Gambar 3.1 Kerangka Pikir ................................................................................... 36

xv STIK Bina Husada Palembang

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan dan Cara Pengumpulan Data ...................................... 34

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2021 ..................................... 40

Tabel 4.2 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Polindes/Poskesdes per……….....

Puskesmas di Kabupaten Lahat ............................................................ 41

Tabel 4.3 Karakteristik Informan Tenaga Kesehatan ........................................... 45

Tabel 4.4 Karakteristik Informan Kader dan Ibu Balita ....................................... 45

xvi STIK Bina Husada Palembang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian .......................................................................... 81

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Tesis Mahasiswa Stikes Bina Husada ............. 82

Lampiran 3 Riwayat Hidup .................................................................................. 83

Lampiran 4 Inform Consent dan Pedoman Wawancara Mendalam...................... 84

Lampiran 5 Pedoman Observasi .......................................................................... 90

Lampiran 6 Dokumen Penelitian ......................................................................... 91

Lampiran 7 Surat Selesai Melakukan Penelitian ................................................. 95

Lampiran 8 Surat Keterangan Layak Terbit ......................................................... 96

Lampiran 9 Matrik Hasil Wawancara .................................................................. 97

xvii STIK Bina Husada Palembang

DAFTAR SINGKATAN

ASN : Aparatur Sipil Negara

BGM : Bawah Garis Merah

BOK : Biaya Operasional Kesehatan

Balita : Bawah Lima Tahun

BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional

BBLR : Bayi Baru Lahir Rendah

Covid 19 : Corona Virus Disease of 2019

e-PPGBM : Elektonik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis

Masyarakat

KEK : Kurang Energi Kronik

Minlok : Mini Lokakarya

RUK : Rencana Usul Kegiatan

RPK : Rencana Pelaksana Kegiatan

SOP : Standar Operasional Prosedur

SK : Surat Keputusan

SDK : Sumber Daya Kesehatan

SDM : Sumber Daya Manusia

TPG : Tenaga Petugas Gizi

UPTD : Unit Pelayanan Teknis Daerah

Yankes : Pelayanan Kesehatan

P2P : Pencegahan Pengendalian Penyakit

PMT : Pemberian Makanan Tambahan

Pansimas : pembangunan Program Nasional Penyediaan Air

Minum

PKK : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Yankes : Pelayanan Kesehatan

1 STIK Bina Husada Palembang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Secara global angka stunting pada tahun 2000 yaitu 32,6%. Jika

dibandingkan dengan angka stunting pada tahun 2017, terdapat sekitar 150,8 juta

atau 22,2% balita yang mengalami stunting. Dari keseluruhan angka tersebut,

setengah balita yang mengalami stunting yaitu 55% dengan jumlah 83,6 juta balita

yang mengalami stunting berasal dari Asia. Sedangkan lebih dari sepertiganya

berasal dari Afrika dengan persentase sebesar 39% (Kemenkes RI, 2018).

Kebijakan dalam mengatasi masalah penurunan kejadian stunting harus

difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau yang disebut dengan

Scalling Up Nutrition (SUN) sampai dengan usia 24 bulan. World Health

Organization (WHO) merekomendasikan 3,9% penurunan stunting per tahun

untuk memenuhi target penurunan stunting pada tahun 2025 yaitu 40%. Pada

sepanjang siklus kehidupan, intervensi yang dilakukan harus melibatkan berbagai

lapisan baik sektor kesehatan maupun non kesehatan, seperti pemerintah, swasta,

dan masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui tindakan

kolektif dalam meningkatkan perbaikan gizi, baik intervensi spesifik (jangka

pendek) maupun intervensi sensitif (jangka panjang) (LPPM STIKes Hang Tuah

Pekanbaru, 2015)

Stunting pada masa anak-anak dapat menyebabkan gangguan

intellegence quotient (IQ), perkembangan psikomotor, gangguan motorik dan

itegrasi neuronsensori, Stunting juga menyebabkan penurunan kapasitas kerja

pada masa dewasa. Tingkat kecerdasan intelektual sangat dipengaruhi oleh

perkembangan otak terutama saat balita. Perkembangan otak ini dipengaruhi oleh

faktor genetika, faktor lingkungan dan faktor gizi. Faktor genetik hanya

berpengaruh sekitar 30% terhadap kecerdasan intelektual anak dan selebihnya

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor gizi (Gunasari, 2016). Stunting

muncul sebagai akibat dari keadaan kekurangan gizi yang terakumulasi dalam

waktu yang cukup lama sehingga akan lebih terlihat manifestnya secara fisik di

usia 24 –59 bulan. Dalam prosesnya, Stunting pada tahap awal konsepsi sampai

2

tahun keempat kehidupan sangat penting pada pertumbuhan anak dan

berpengaruh terhadap tingkat kecerdasannya. Anak yang mengalami Stunting

mempunyai risiko 9 kali lebih besar memiliki nilai IQ di bawah rata-rata bila

dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami Stunting (Arfines PP, 2017).

Anak dengan stunting akan cenderung lebih rentan terhadap penyakit

infeksi, sehingga memperbesar risiko mengalami penurunan kualitas belajar

(Indrawan S, 2015). Di Provinsi Sumatera Selatan prevalensi stunting sebesar

31,7% yang tersebar di 17 Kabupaten kota di provinsi sumatera selatan.

(Riskesdas, 2018)

Hasil penelitian Bella.,F.,D.,et all.,2019 di kota Palembang, Pola asuh

dalam keluarga seperti cara mengasuh, memberikan makan, menjaga kebersihan

dan mendapatkan pelayanan kesehatan berhubungan dengan kejadian stunting

pada balita. Permasalahan gizi balita stunting tidak mutlak terjadi pada keluarga

miskin, tetapi lebih disebabkan oleh peranan pola asuh dalam keluarga seperti

cara mengasuh, memberikan makan, menjaga kebersihan dan mendapatkan

pelayanan kesehatan yang baik dalam keluarga miskin yang dapat mengurangi

kecenderungan balita untuk mengalami stunting. Perbaikan permasalahan gizi

dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan positive deviance dapat

digunakan dalam upaya preventif dan promotif, mengubah kebiasaan keluarga

dalam meningkatkan status gizi dengan mengenali kebiasaan positif ibu balita dan

mampu menyebarkan kebiasaan positif.

Menurut Syukur (1988) Proses implementasi program berupa rangkaian

kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah

yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu

program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang

ditetapkan semula. Proses implementasi dalam kenyataanya yang sesungguhnya

dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang

dicapai “outcomes” serta unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung.

(Reno,A, 2018).

Kasus pertama Covid-19 di Kabupaten Lahat terjadi pada bulan April

tahun 2020 yang memberikan dampak yang luar biasa. Penyebaran virus ini

sangat cepat sehingga membawa berbagai masalah kesehatan, sosial dan ekonomi.

3


Salah satu dampak yang sangat serius dari masalah ini adalah turunnya

kemampuan masyarakat dalam penyediaan pangan ditingkat rumah tangga.

Dampak terhadap pelayanan kesehatan seperti Posyandu di berhentikan

sementara, sehingga dapat mengakibatnya kegiatan monitor pertumbuhan dan

perkembangan bayi dan anak terhambat. Upaya-upaya untuk menurunkan dan

mencegah naiknya stunting harus mendapatkan prioritas khusus, yaitu mencegah

virus masuk dan meningkatkan imunitas dengan memperbaiki asupan serta tetap

melakukan kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat (Dinas Kesehatan

Kabupaten Lahat, 2020)

Berdasarkan dari Pemantauan Status Gizi (PSG) pada tahun 2017 angka

stunting di Kabupaten Lahat sebesar 28,2 %, hasil Riset Kesehatan Dasar tahun

2018 di Kabupaten Lahat yaitu sebesar 48,1% dan hasil Survey Status Gizi

Indonesia (SSGI) sebesar 29,7%. Tingginya Prevalensi stunting di Kabupaten

Lahat, maka pemerintah Kabupaten Lahat menetapkan Desa lokus Stunting di

Kabupaten Lahat Tahun 2020 berdasarkan surat keputusan Bupati Lahat Nomor

050//129/KEP/Bappeda/2020 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokus

Percepatan Penurunan stunting (Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, 2018)

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tentang Implementasi Program Gizi Terhadap Angka Stunting pada

Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Lahat.

4


1.2 Rumusan Masalah

Implementasi Program Gizi Terhadap Angka Stunting pada masa pandemi

Covid-19 di Kabupaten Lahat, diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada

umumnya terutama ibu hamil, ibu balita dan balita. Kehawatiran saat ini terhadap

perkembangan kognitif dan motorik anak yang diakibatkan kurangnya

pengetahuan ibu tentang stunting maka upaya penanganan harus dilakukan sedini

mungkin dikarenakan dampak stunting dapat menyebabkan rendahnya kualitas

sumber daya manusia di masa produktif. Berdasarkan latar belakang diatas,

mendorong penulis untuk melihat bagaimana Implementasi Program Gizi

Terhadap Angka stunting pada masa pademi Covid 19 di Kabupaten Lahat.

1.3 Tujuan Penelitian

1.1.1 Tujuan Umum

Diketahui Bagaimana Implementasi Program Gizi Terhadap Angka

Stunting pada masa pandemi Covid 19 di Kabupaten Lahat.

1.1.2 Tujuan Khusus

1. Bagaimana Implementasi Program Gizi Terhadap Angka Stunting pada masa

pandemi Covid 19 di Kabupaten Lahat

2. Bagaimana Komunikasi, Sikap, Sumberdaya Manusia, Birokrasi dalam

implementasi Program Gizi Terhadap Angka Stunting pada masa pandemi

Covid 19 di Kabupaten Lahat

3. Bagaimana dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan Implementasi

Program Gizi Terhadap Angka Stunting pada masa pandemi Covid 19 di

Kabupaten Lahat

5


1.4 Manfaat Penelitian

1.1.3 Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam

mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan, dalam bidang

kesehatan masayarakat khususnya bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan

(AKK) dan dapat mendukung terlaksananya penyelesaian penyusunan Tesis.

1.1.4 Bagi STIK Bina Husada Palembang

Sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya dan fasilitas Kerjasama

antara STIK Binas Husada Palembang dengan Pemerintah Kabupaten Lahat.

1.1.5 Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat

Mendapatkan masukan mengenai intervensi perbaikan gizi masyarakat dan

perencanaan kegiatan-kegiatan dalam mengatasi balita pendek (stunting) di

Kabupaten Lahat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kesehatan masyarakat yang masuk

dalam lingkup administrasi kebijakan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui Implementasi Program Gizi Terhadap Angka Stunting pada masa

pandemi Covid 19 di Kabupaten Lahat. Jenis penelitian yang digunakan pada

penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di

Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, pada tanggal 24 Mei – 04 Juni

2021. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah Seksi Kesehatan Keluarga

dan Gizi, khususnya bagian. Informan terdiri Kepala Bidang Kesehatan

Masyarakat, Kasi Kesga dan Gizi, Petugas Gizi Puskesmas, Kader, dan Orang Tua

Balita. Dengan teknik purposive sampling yakni metode penentuan sampel

berdasarkan pertimbangan tujuan yang akan diteliti serta tidak memperhatikan

prinsip keterwakilan dari sebuah populasi.

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

2.1.1 Definisi Kebijakan

Definisi kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi

sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat

strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh (Taufiqurokhman, 2014).

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih

berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang bermuara kepada keputusan tentang

alternatif terbaik. Kebijakan merupakan rangkaian dan asas yang menjadi garis

besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan

cara bertindak (tentang organisasi atau pemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan,

prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam suatu

pencapaian tertentu (Gurning, 2018).

Ealau dan Pewitt 1973 dalam Ayuningtyas (2018) mengatakan bahwa

kebijakan juga sebagai sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku

yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang

menaatinya. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk

memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat.

2.1.2 Kebijakan Kesehatan

Barker 1996 dalam Ayuningtyas (2018) mengatakan bahwa Health Policy

menurut WHO (2016) adalah sebagai keputusan, rencana dan tindakan yang

dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu dalam masyarakat. Lahirnya

kebijakan kesehatan dimaksudkan untuk mencapai misi dan masa depan sektor

kesehatan memulai penetapan target dan titik acuan jangka pendek dan menengah.

7

Kebijakan kesehatan sebagian sebagai kebijakan publik merupakan

kumpulan dari keputusan-keputusan yang saling terkait yang membentuk suatu

pendekatan atau strategi dalam pemberian pelayanan kesehatan. Karena begitu

strategis dan pentingnya sektor kesehatan, World Health Organization (WHO)

menetapkan delapan elemen yang harus tercakup dan menentukan kualitas dari

sebuah kebijakan kesehatan, yaitu :

1. Pendekatan holistik, kesehatan sebaiknya didefinisikan sebagai sesuatu yang

dinamis dan lengkap dari dimensi fisik, mental, sosial, dan spiritual. Artinya

pendekatan dalam kebijakan kesehatan tidak dapat semata-mata mengandalkan

upaya kuratif, tetapi harus lebih mempertimbangkan upaya preventif, promotif

dan rehabilitatif.

2. Partisipatori, partisipasi masyarakat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas

kebijakan, karena melalui partisipasi masyarakat dapat dibangun collective

action (aksi bersama masyarakat) yang akan menjadi kekuatan pendorong

dalam pengimplementasian kebijakan dan penyelesaian masalah.

3. Kebijakan publik yang sehat, yaitu setiap kebijakan harus diarahkan untuk

mendukung terciptanya pembangunan kesehatan yang kondusif dan berorientasi

kepada masyarakat.

4. Ekuitas, berarti harus terjadinya distribusi yang merata dari layanan kesehatan.

5. Efisiensi, berarti layanan kesehatan berorientasi proaktif dengan optimalisasi

biaya dan teknologi.

6. Kualitas, berarti pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan yang

berkualitas.

7. Pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat mengoptimalkan kapasitas sumber

daya yang dimiliki.

8. Self-reliant, dapat memenuhi keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan

kapasitas kesehatan di wilayah sendiri (Ayuningtyas, 2014).

8


2.1.3 Sistem dan Komponen Kebijakan

Menurut Dunn (1994), sistem kebijakan memiliki hubungan timbal balik

dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan

kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen sistem kebijakan

tersebut digambarkan dalam Gambar berikut ini.

Aktor Kebijakan

Lingkungan Kebijakan Kebijakan Publik

Gambar 2.1 Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan

Dari Gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagai sebuah sistem,

kebijakan merupakan sesuatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling

terkait dan bukan komponen yang berdiri sendiri. Segitiga sistem kebijakan

menjelaskan adanya aktor kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh

kebijakan publik. Kesemuanya juga tidak luput dari pengaruh lingkungan

kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan

kebijakan publik yang mengakomodasi aspek teknis, sosiopolitik maupun interaksi

antara unsur kebijakan. (Wibawa, S. 2003)

Penjelasan lebih lanjut tentang sistem dan komponen kebijakan publik

dikemukakan oleh William Dunn, 1994 dalam Wibawa, S. 2003 sebagai berikut :

2.1.4 Isi Kebijakan (Policy Content)

Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik

(termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh

lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespon sebagai masalah

publik (public issues) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari

pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.

Secara umum isi kebijakan dituangkan dalam bentuk dokumentasi tertulis yang

memiliki standar isi sebagai berikut:

9


- Pernyataan tujuan; mengapa kebijakan tersebut dibuat dan apa dampak yang

diharapkan.

- Ruang lingkup; menerangkan siapa saja yang mencakup dalam kebijakan dan

tindakan-tindakan apa yang dipengaruhi oleh kebijakan.

- Durasi waktu yang efektif; mengindikasikan kapan kebijakan mulai

diberlakukan.

- Bagian pertanggungjawaban; mengindikasikan siapa individu atau organisasi

mana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan.

- Pernyataan kebijakan; mengindikasikan aturan-aturan khusus atau modifikasi

aturan-aturan khusus atau modifikasi aturan terhadap perilaku organisasi yang

membuat kebijakan tersebut.

- Latar belakang; mengindikasikan alasan dan sejarah pembuatan kebijakan

tersebut, yang kadang-kadang disebut sebagai fakor-faktor motivasional.

- Definisi; menyediakan secara jelas dan tidak ambigu mengenai definisi bagi

istilah dan konsep dalam dokumen kebijakan.

1. Aktor atau Pemangku Kepentingan Kebijakan (Policy Stakeholder)

Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu

atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang

dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan

tersebut. Pemangku kepentingan kebijakan tersebut biasa terdiri dari

sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas

wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan semacamnya.

2. Lingkungan Kebijakan (Policy Environment)

Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus sebuah kebijakan terjadi,

yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh pemangku kepentingan kebijakan

serta kebijakan publik itu sendiri.

Istilah lingkungan dalam segitiga sistem kebijakan yang dijelaskan diatas,

dalam terminologi yang dikembangkan oleh Walt dan Gilson (1994) disebut

sebagai konteks. Konteks ini memiliki peran yang hampir sama dengan

lingkungan kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Dunn, yakni faktor yang

memberi pengaruh dan dipengaruhi oleh unsur lain dalam sistem kebijakan,

perhatikan Gambar berikut ini.

10


Konteks

Aktor Individu

kelompok

Gambar 2.2 Segitiga Kebijakan (Triangle of Health Policy)(Walt dan

Gilson,1994)

Segitiga kebijakan kesehatan merupakan sebuah representasi dari kesatuan

kompleksitas hubungan antara unsur-unsur kebijakan (konten, proses, konteks, dan

aktor) yang dalam interaksinya saling memberi pengaruh. Salah satu unsur dari

segitiga kebijakan, yaitu aktor-aktor kebijakan (baik sebagai individu maupun

kelompok), misalnya, dipengaruhi oleh konteks di mana mereka bekerja atau

menjalankan perannya. Konteks merupakan rekayasa atau hasil interaksi dinamis

dari banyak faktor seperti ideologi atau kebijakan yang berubah-ubah, sejarah, dan

nilai-nilai budaya (Gurning, 2018).

2.2 Analisis Kebijakan

2.2.1 Definisi Analisis Kebijakan

Dunn 2013 dalam Ayuningtyas (2018) mengatakan bahwa definisi analisis

kebijakan sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai

pendekatan atau metode ilmiah dan argumen untuk menghasilkan dan

memindahkan informasi relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan adalah

pengetahuan dalam perumusan kebijakan (knowledge in policy making)

merupakan aktivitas “mencari tahu”, menggali informasi tentang dan dalam proses

pembuatan kebijakan, didalamnya termasuk aktivitas menganalisis atau menggali

sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik untuk kemudian disajikan

kepada pengambil kebijakan yang memiliki peran didalam keputusan-keputusan

Proses Konten

11


publik agar dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan tersebut untuk

memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerja kebijakan. Dan oleh

karenanya pengetahuan, komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi

penting sekali dalam pembuatan kebijakan publk.

Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses pengkajian yang

meliputi lima komponen informasi kebijakan (policy informational compenents)

yang ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan lima prosedur

analisis kebijakan (policy analytic prosedures) (Satrianegara, 2014).

2.3 Konsep Implementasi

Kebijakan Implementasi kebijakan akan dipahami secara utuh jika

pengertiannya dipahami secara utuh, oleh karena itu perlu di rumuskan terlebih

dahulu pengertian tentang implementasi kebijakan.

1. Pengertian Implementasi

Dalam kamus Webster (Abdul, W.S, 2014) pengertian implementasi

dirumuskan secara pendek, dimana “to implement" (mengimplementasikan)

berarti “to provide means for carrying out; to givepractical effect to” (menyajikan

alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). Dalam

studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar

bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke

dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih

dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang

memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika

dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting

dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana

yang diungkapkan oleh Charles O. Jones dalam Siregar, 2014, dimana

implementasi diartikan sebagai "getting the job done" dan "doing it". Tetapi di

balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi

kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah.

Namun pelaksanaannya, menurut Jones, menuntut adanya syarat yang antara lain :

12


a) Adanya orang atau pelaksana.

b) Uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources.

Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses

penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang

harus dilakukan. Van Meter dan Horn (Horn, 1978 ) mendefinisikan implementasi

kebijakan sebagai “Policy implementation encompasses those actions by public

and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goal

sand objectives set forth in prior policy decisions”. Definisi tersebut memberikan

makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan

pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini,

pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi

pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai

perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan

kebijakan. (Siregar, 2014)

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa

sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh

pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup : manusia, dana, dan kemampuan

organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu

ataupun kelompok). Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (Abdul, W.S, 2014) :

menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana

berikut :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan,

yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-

pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat / dampak nyata pada

masyarakat atau kejadian-kejadian. "Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas,

nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau

perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun

lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang

13


berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat

dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Banyak model dalam

proses implementasi kebijakan yang dapat digunakan. Van Meter dan Horn dalam

Samudra Wibowo, mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan

(a model of the policy implementation process). Dalam model implementasi

kebijakan ini terdapat 6 variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan

dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari

argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan

dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka

menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu

kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang

menghubungkan dengan prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini menegaskan

pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan

konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi.

Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan di dasarkan pada

persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun

demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan

menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksanan.

Standar dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap

disposisi para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal

ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain.

Hubungan antar sumber daya (resources) dengan kondisi sosial, ekonomi dan

politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa

tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga

masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan

dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek

keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain

untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan

suatu program kebijakan. Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya

yang tersedia, masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok

kepentingan yang terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan

karena keuntungan yang diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya

14


operasional. Demikian juga dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam

batas wilayah tertentu, mempengaruhi karakter-karakter agen-agen pihak

pelaksana, disposisi para pelaksana dan penyelenggaraan atau pelaksanaan

kebijakan itu sendiri. Kondisi lingkungan di atas mempunyai efek penting

terhadap kemauan dan kapasitas untuk mendukung struktur birokrasi yang telah

mapan, kwalitas, dan keadaan agen pelaksana (implementor). Kondisi lapangan

ini juga mempengaruhi disposisi implementor. Suatu program kebijakan akan

didukung dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan

yang terorganisir, hanya jika para implementor mau menerima tujuan, standar dan

sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat

dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka.

Disamping itu karakteristik para agen implementor dapat mempengaruhi

disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat kontrol secara berjenjang dan

tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap tujuan

dan sasaran organisasi, dalam impelementasi kebijakan yang efektif sangat

tergantung kepada orientasi dari para agen / kantor implementor kebijakan.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan impelementasi

kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada

gilrannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri

2. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka

diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy, 1997

dalam Syarifudin, (2009) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu :

a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan

disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan

terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara

terhadap kedaulatan negara lain.

b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu

diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan

kebijakan tercapai.

15


Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Abdul, W.S, 2014)

mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

Tahap I. Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

- Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas

- Menentukan standar pelaksanaan

- Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur

staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :

- Menentukan jadwal

- Melakukan pemantauan

- Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat

diambil tindakan yang sesuai dengan segera. Jadi implementasi kebijakan akan

selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan,

sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Abdul, W.S, 2014, yaitu

mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami

apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau

dirumuskan. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan- kegiatan yang terjadi setelah proses

pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk

mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada

masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang

bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperhatikan berbagai

kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada impelementasi kebijakan

negara.

1. Faktor-faktor Pendukung / Menghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Warwick, 1979 dalam Subianto, (2012). Pada implementasi

terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan

pelaksanaan proyek yaitu: 1) Faktor pendorong (facilitating conditions); dan 2)

Faktor penghambat (impending conditions).

16


a. Faktor Pendorong

1) Komitmen Pimpinan Politik : dalam praktek adalah terutama komitmen

dari pimpinan pemerintah karena pimpinan pemerintah pada hakekatnya

tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa didaerah.

2) Kemampuan Organisasi : dalam tahap implementasi program hakekatnya

dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas, seperti

yang ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi.

3) Komitmen Para Pelaksana (Implementers) : salah satu asumsi yang sering

kali terbukti keliru ialah jika pimpinan telah siap untuk bergerak, maka

bawahan akan segera ikut.

b. Faktor Penghambat

1) Banyaknya ‘Pemain’ (actors) Yang Terlibat

Semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi

pelaksanaan, makin rumit komunikasi makin besar kemungkinan

terjadinya ‘delay’ hambatan dalam proses pelaksanaan.

2) Terdapatnya Komitmen atau Loyalitas Ganda

Dalam banyak kasus terjadi, pihak yang terlibat maupun seseorang yang

seharusnya ikut berperan demi keberhasilan dalam menentukan ataupun

menyetujui suatu proyek dalam pelaksanaannya masih mengalami

penundaan karena adanya komitmen terhadap proyek, waktunya tersita

oleh tugas-tugas lainnya atau program lain.

3) Kerumitan yang Melekat pada proyek itu sendiri

Dalam hal ini berupa faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan bahan dan

faktor perilaku pelaksana atau masyarakat.

4) Jenjang Pengambilan Keputusan yang Terlalu Banyak

Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang

persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilaksanakan.

Demikian pula pada tahap operasi, penyaluran dana dan sumbangan yang

diperlukan, memakan banyak waktu karena memerlukan persetujuan dari

banyak pihak.

17


5) Faktor Lain : Waktu dan Perubahan Kepemimpinan

Makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana

dengan pelaksanaan, makin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi

hambatan. Terlebih bila terjadi perubahan kebijakan.

2. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edwards III dalam bukunya Implementing Public Policy

(1980) Goerge C. Edwards III menguraikan tentang beberapa pendekatan terhadap

studi implementasi dari beberapa ahli, seperti Merelle S. Grindle (Case Study

Approach), pendekatan berdasarkan analisis keputusan oleh Graham Alison dalam

bukunya “Essence of decesion” (1971), pendekatan yang memandang

(Implementation) sebagai suatu permainan oleh Eugene Bardach pendekatan yang

dilakukan oleh Donald Van Matterdan Kart Van Horn serta yang paling akhir

ialah menurut Paul Sabatier dan Daniel

Mazmanian. Berdasarkan latar belakang pendapat para ahli tersebut diatas,

Edwards III tiba pada pendekatan yang dipilihnya, dengan terlebih dahulu

mengemukakan 2 pernyataan pokok yaitu :

a. Hal-hal apa saja yang merupakan persyaratan bagi suatu implementasi yang

berhasil ?

b. Apa saja yang merupakan penghambat utama terhadap keberhasilan

implementasi program ?

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut di atas dirumuskan empat faktor

atau Variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna keberhasilan

implementasi. Adapun Faktor-faktor keberhasilan/kegagalan Implementasi

kebijakan menurut George C. Edwards III (1980), adalah sebagai berikut :

a. Faktor Komunikasi

Dalam implementasi, menurut George C Edwards III (1980), komunikasi ini

memiliki peranan penting, tidak hanya bagi para implementor, tapi juga bagi

policy maker. Karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, para

policy maker dalam meminta para pelaksana (implementor) tidak sekedar dengan

suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang penting adalah adanya konsisten

komunikasi dari atas ke bawah, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus

18


jelas dan tegas. Bila tidak, maka akan membuka peluang bagi para pelaksana

untuk menafsirkan kebijakan tersebut. Atau dengan kata lain, perlu dihindari

adanya suatu hal yang dapat menimbulkan suatu kegaduhan, kebingungan

diantara para pelaksana, sebagai akibat dari adanya kelonggaran-kelonggaran

dalam menafsirkan kebijakan tersebut. Terpenting lagi harus adanya ketetapan

dan keakuratan informasi kebijakan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui

dengan jelas apa yang menjadi tujuan yang sebenarnya ingin dicapai dari

implementasi kebijakan tersebut, dan mereka dapat mengetahui dengan tegas dan

jelas, apa yang seharusnya mereka lakukan.

Dengan kata lain, agar didapat implementasi yang efektif, para pelaksana

harus mengetahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam

implementasi kebijakan tersebut. Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan untuk

implementasi suatu kebijakan harus disampaikan pada orang-orang yang tepat,dan

mereka harus menjadi jelas, akurat, konsisten terhadap ketentuan-ketentuan atau

aturan-aturan tersebut. Jika tidak, maka akan terjadi salah pengertian diantara

mereka dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dan hasilnya tidak sesuai

dengan apa yang diharapkan.

b. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam

implementasi kebijakan. Karena bagaimana pun jelas dan konsisten ketentuan

ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya dalam

menyampaikan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan sertifikasi, jika personil

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai

sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi

kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi

kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup staf, dimana harus memiliki

keahlian dan kemampuan yang bisa melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran

atasan. Disamping itu, harus ada kesesuaian antara jumlah staf yang dibutuhkan

dan keahlian yang harus dimiliki sesuai dengan tugas yang akan dikerjakan, dan

untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi

yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu

kebijakan dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi

19


kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan

orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar di antara mereka mau

melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan untuk menjamin atau menyakinkan bahwa kebijakan yang akan

dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas yang

digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi kebijakan. Kurang cukupnya

sumber-sumber ini, berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan (law) tidak

akan menjadi kuat, layanan terpadu tidak akan diberikan secara maksimal, dan

peraturan-peraturan pelaksanaannya yang dibutuhkan tidak akan berkembang.

c. Faktor Kecenderungan (Disposisi)

Disposisi ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan

para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan,

jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya

mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk

melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk

melaksanakan kebiajakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana dapat

mengimplementasikan kebijakan dengan leluasa. Alasannya adalah adanya

ketergantungan mereka terhadap superioritas orang-orang yang merumuskan

kebijakan. Alasan lainnya adalah karena kompleksnya kebijakan itu sendiri.

Sumber daya juga mempunyai pengaruh tidak langsung pada implementasi,

yaitu melalui interaksi komunikasi dengan berbagai cara. Tidak cukupnya staf

pelaksana juga menyebabkan tidak tercapainya apa yang menjadi arah suatu

kebijakan. Jika sumber daya yang tersedia cukup banyak, menyebabkan individu

dan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan itu melakukan

persaingan ketat di antara mereka sendiri untuk menjaga kepentingan pribadi dan

organisasinya. Jadi dengan bertumpu pada penjelasan di atas, maka jelas bahwa

faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi

derajat keberhasilan implementasi kebijakan. Masing-masing faktor tersebut

saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya, yang pada akhirnya

mempengaruhi implementasi kebijakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn

berpendapat dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-

perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakannya

20


yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang

mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan

suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja

(performance). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan,

kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep–konsep penting dalam

prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka

permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan

apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi ? Seberapa

jauhkan tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang

struktur (masalah ini meyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah

tingkatnya dalam organisasi yang bersangkutan).

Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam

organisasi (Hal ini menyangkut masalah kepatuhan). Atas Dasar pandangan

seperti ini Van Metter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi

kebijakan menurut :

a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan

b. Jangkauan atau lingkup kesempatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak

yang terlibat dalam proses implementasi

Alasan dikemukakannya hal ini ialah bahwa proses implementasi itu akan

dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa

implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki

relatif sedikit, sementara kesempatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang

mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

Hal lain yang dikemukakan oleh kedua ahli di atas ialah bahwa jalan yang

menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah

vaiabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan. Variabel-variabel

bebas ini ialah :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

b. Sumber-sumber kebijakan

c. Ciri-ciri atau Sifat Badan / Instansi Pelaksana

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

e. Sikap para pelaksana

21


f. Lingkungan ekonomi, sosial, politik

2.4 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi yang dikembangkan oleh para ahli banyak sekali,

untuk lebih memahaminya dapat dilihat dari pembahasan berikut :

1. Model Pendekatan Top-Down

Model implementasi Top-Down (model rasional) digunakan untuk

mengidentifikasi faktor–faktor yang membuat implementasi sukses. Van

Meterdan Van Horn (1978) berpandangan bahwa dalam implementasi kebijakan

perlu pertimbangan isi dan tipe kebijakan. Hood (1976) menyatakan implementasi

sebagai administrasi yang sempurna. Gun (1978) menyatakan ada beberapa syarat

untuk mengimplementasikan kebijakan secara sempurna. Grindle (1980)

memandang implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Mazmanian

dan Sabatier (1979) melihat implementasi dari kerangka implementasinya. Van

Meter dan Van Horn (Abdul, W.S, 2014), memandang implementasi kebijakan as

those actions by publik or provide individuals (or group) that are directedat the

achievement of objectives set forth in prior policy decision (tindakan–tindakan

yang oleh individu–individu / pejabat–pejabat atau kelompok–kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan–tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan).

Dalam teorinya, Van Meter dan van Horn beranjak dari suatu argumentasi

bahwa perbedaan–perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh

sifat kebijakan yang akan dilakukan. Selanjutnya keduanya menawarkan suatu

pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan

implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan kebijakan

dengan prestasi kerja (performance). Mereka menegaskan pendiriannya bahwa

perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep–konsep penting

dalam prosedur–prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep

tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam proses implementasi ini

adalah hambatan–hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan

dan organisasi ? Seberapa jauhkah tingkat efektifitas mekanisme–mekanisme

22


kontrol pada setiap jenjang struktur? (masalah ini menyangkut kekuasaan dari

pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan).

Seberapa pentingkah rasa keterkaitan masing–masing orang dalam

organisasi ? (hal ini menyangkut masalah kepatuhan). Atas dasar pandangan

tersebut diatas, Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat

tipologi kebijakan menurut (1) jumlah masing-masing perubahan yang akan

dihasilkan dan (2) jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara

pihak–pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Alasan dikemukakannya

hal tersebut ialah bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi–

dimensi semacam itu, dalam pengertian bahwa implementasi kebanyakan berhasil

apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan

terhadap tujuan, bagi mereka yang mengoperasikan program dilapangan relatif

tinggi.

Selain Van Meter dan Van Horn, model top-down dikemukakan juga oleh

Mazmanian dan Sabatier (Stillmen, 1988) dan Hill (1993) kedua tokoh ini

meninjau implementasi dari kerangka analisisnya. Model top-down yang

dikemukakan oleh kedua ahli ini dikenal dan dianggap sebagai salah satu model

top-down paling maju, Karena keduanya telah mencoba mensintesiskan ide–ide

dari pencetus teori model top-down dan bottom-up menjadi enam kondisi bagi

implementasi yang baik, yaitu :

a. Standar evaluasi dan sumber yang legal

b. Teori kausal yang memadai, sehingga menjamin bahwa kebijakan memiliki

teori yang akurat bagaimana melakukan perubahan

c. Integrasi organisasi pelaksana, guna mengupayakan kepatuhan bagi pelaksana

kebijakan dan kelompok sasaran

d. Para implementator mempunyai komitmen dan keterampilan dalam

menerapkan kebebasan yang dimilikinya guna mewujudkan tujuan kebijakan

e. Dukungan dari kelompok–kelompok kepentingan dan kekuatan dalam hal ini

legislatif dan eksekutif

f. Perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak menghilangkan dukungan

kelompok dan kekuasaan, atau memperlemah teori kausal yang mendukung

kebijakan tersebut Oleh kedua tokoh disadari pula bahwa bila kondisi–kondisi

23


diatas terpenuhi bukan berarti ada jaminan mutlak bahwa implementasi itu

akan benar–benar berjalan efektif

Ada faktor–faktor lain yang harus diperhatikan Oleh Mazmanian dan

Sabatier faktor tersebut disebut sub optimal conditional yaitu kondisi dimana,

para legislator atau para perumus kebijakan menghadapi : (1) Informasi yang tidak

valid, (2) Konflik tujuan dan kompleksitas politik dilegislatif, (3) Kesulitan

melakukan aktifitas, terutama pada implementasi dan evaluasi yang dibebaskan

oleh tidak jelasnya masalah, (4) Tidak adanya dukungan dari kelompok

kepentingan, dan (5) Validitas, teknik dan teori yang tidak memadai Mazmanian

dan Sabatier (Wibawa, 1994) membuat proses model implementasi kebijakan

dengan a frame work implementation yang mempengaruhi tercapainya tujuan

dengan 3 (tiga) kategori besar yaitu :

a. Mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan

b. Kemampuan keputusan kebjiakan untuk menstruktur secara cepat proses

implementasi

c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan

bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan

Mazmaninan dan Sabatier (Islamy, 2001) menegaskan bahwa untuk

mengimplementasikan kebijakan secara optimal ada enam syarat yaitu :

a. Adanya tujuan yang ditetapkan secara legal / sah, jelas dan konsisten

b. Adanya landasan teori sebab akibat yang tepat pada setiap perumusan dan

implementasi kebijakan yang menghubungkan perubahan perilaku kelompok

sasaran dengan tercapainya tujuan akhir yang diinginkan

c. Proses implementasi yang distruktur secara legal guna mendorong adanya atau

timbulnya kepatuhan dari para pejabat pelaksana dan kelompok sasaran

d. Adanya komitmen dan kecakapan (politik dan manajerial) yang dimiliki oleh

para aparat pelaksana untuk memanfaatkan sumber–sumber bagi tercapainya

tujuan kebijakan

e. Adanya dukungan politik yang aktif dari para pemegang kekuasaan (eksekutif,

dan legislatif) dan kelompok kepentingan

f. Prioritas pelaksana tujuan kebijakan pokok/utama tidak boleh terganggu oleh

adanya kebijakan lain yang bertentangan, atau adanya perubahan kondisi

24


sosial ekonomi tidak boleh mengganggu secara substansial terhadap

pelaksanaan teknis dan dukungan politik serta teori

Sebab akibat dari pelaksanaan kebijakan/program yang ada, model

implementasi yang dikemukakan Mazmanian dan Sabatier pada dasarnya tidak

jauh berbeda dengan model implementasi top-down yang dikemukakan oleh Van

Meter danVan Horn (1975); Hood (1976); Gun (1978) dan Grindle (1980) yaitu

dalam hal perhatiannya terhadap kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Perbedaannya, pemikiran dari Mazmaninan dan Sabatier ini menganggap bahwa

suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksananya memenuhi apa

yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis).

Disamping itu model ini juga memandang bahwa implementasi kebijakan dapat

berjalan secara makanis atau linier, maka penekanannya terpusat pada koordinasi

dan kontrol yang efektif yang mengabaikan manusia sebagai target group dan juga

peran dari aktor lain. Disinilah kelemahan pendekatan Mazmanian dan Sabatier

tersebut dalam menjelaskan proses implementasi yang terjadi jika dibandingkan

dengan model yang digunakan oleh Edwards III, melalui analisis faktor

komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan disposisi yang dimiliki oleh

masing–masing pelaksana program.

2. Model Pendekatan Bottom-Up

Pendekatan Bottom-Up ini sering pula dianggap sebagai lahan harapan

(promised land), bertolak dari pengidentifikasian kerangka aktor-aktor yang

terlibat dalam “service delivery” di dalam satu atau lebih wilayah lokal dan

mempertanyakan kepada mereka tentang arah, strategi, aktevitas dan kontak

mereka. Selanjutnya model ini menggunakan “kontak” sebagai sarana untuk

mengembangkan teknik network guna mengidentifikasi aktor-aktor lokal, regional

dan nasional yang terlibat dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan

program pemerintah dan non pemerintah yang relevan. Pendekatan ini

menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari street level bureaucrats (the

bottom) sampai pada pembuatan keputusan tertinggi (the top) disektor publik

maupun privat. Dalam hal ini kebijakan dilakukan melalui bergaining (eksplisit

atau implisit) antara anggota-anggota organisasi dan klien mereka. Dalam

pendekatan Bottom-Up pun masih menemukan kelemahan, karena asumsinya

25


bahwa implementasi berlangsung di dalam lingkungan pembuatan keputusan yang

terdesentralisasi, sehingga pendekatan ini keliru dalam menerima kesulitan

empiris sebagai statemen normatif maupun satu-satunya basis analisis atau

komplek masalah organisasi dan politik. Selain itu petugas lapangan tentu pula

melakukan kekeliruannya. Karena itu berbahaya untuk menerima realitas

deskriptif yang menunjukan bahwa birokrat lapangan membuat kebijakan dan

mengubahnya kedalam suatu deskripsi tindakan.

3. Model Pendekatan Sintesis (Hybrid Theories)

Model pendekatan yang dikembangkan oleh Sabatier sintesanya

mengkombinasikan unit analisis bottom-upers, yaitu seluruh variasi aktor publik

dan privat yang terlibat didalam suatu masalah kebijakan, dengan top-downers,

yaitu kepedulian pada cara-cara dimana kondisi-kondisi sosial ekonomi dan

instrumen legal membatasi perilaku. Pendekatan ini tampaknya lebih berkaitan

dengan konstruksi teori daripada dengan penyediaan pedoman bagi praktisi atau

potret yang rinci atas situasi tertentu. Selain itu model ini lebih cocok untuk

menjelaskan suatu perubahan kebijakan dalam jangka waktu satu dekade atau

lebih (Lester, 1987).

Usaha yang ketiga untuk mensintesakan unsur-unsur pendekatan top-down

dan bottom-up dikembangkan oleh Goggin. Di dalam modelnya mengenai

implementasi kebijakan antar pemerintah, mereka memperlihatkan bahwa

implementasi di tingkat daerah (state) adalah fungsi dari perangsang-perangsang

dan batasan-batasan yang diberikan kepada (atau yang ditimpakan kepada) daerah

dari tempat lain di dalam sistem pusat (federal), dan kecenderungan daerah untuk

bertindak serta kapasitasnya untuk mengefektifkan preferensi-preferensinya.

Pilihan-pilihan daerah bukanlah pilihan dari aktor Nasional yang kompak tetapi

merupakan hasil bergaining antar unit-unit internal maupun eksternal yang terlibat

di dalam politik daerah. Dengan demikian pendekatan pendekatan ini

mengandalkan bahwa implementasi program-program pusat di tingkat daerah

pada akhirnya tergantung pada tipe variabel-variabel top down maupun bottom up.

26


2.5 Konsep Pendekatan Implementasi Kebijakan

Beberapa pendekatan yang seringkali digunakan oleh para ahli dalam

menjelaskan dan mengungkap aktivitas implementasi kebijakan publik adalah

dapat dibagi kedalam beberapa jenis pendekatan diantaranya pendekatan politik

(political approaches), pendekatan struktural (structural approach), pendekatan

prosedural (procedural and managerial approaches) serta pendekatan

keperilakuan (behavioral approaches). Masing–masing pendekatan tersebut

memiliki karakteristik dan metode kajiannya masing–masing dalam memahami

fenomena implementasi kebijakan publik selama ini.

1. Pendekatan Politik

Istilah politik yang digunakan pada pola pendekatan ini adalah mengacu

pada pola–pola kekuasaan dan pengaruh diantara dan yang terjadi dalam

organisasi birokrasi. Asumsi Dasar dari pendekatan ini adalah penjelasan

implementasi tidak terlepas dari proses kekuasaan yang terjadi dalam keseluruhan

proses kebijakan publik, seperti di contohkan adanya beberapa kelompok

penentang kebijakan yang berusaha untuk memblokir usaha dari berbagai

pendukung kebijakan yang ada yang serta merta dapat menjadi faktor penghambat

dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan publik. (Abdul, W.S, 2014). Dengan

demikian, keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan publik pada akhirnya akan

sangat bergantung pada kesediaan dan kemampuan berbagai kelompok yang

dominan dan berpengaruh (atau terdiri dari berbagai koalisi kepentingan) untuk

memaksakan kehendak mereka. Dalam kondisi tertentu distribusi kekuasaan

mungkin dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijakan,

walaupun sebenarnya kebijakan publik secara formal telah disahkan.

2. Pendekatan Struktural

Pemanfaatan pendekatan struktural ini banyak dapat konstribusi hasil

pemikiran dari studi dan ahli organisasi yang mengesahkan pada pentingnya

mempelajari arus dan pola serta mekanisme organisasi dalam menjelaskan

fenomena implementasi kebijakan publik dalam pendekatan ini diketengahkan

bahwa implementasi membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, proses

pembuatan kebijakan secara keseluruhan menjadi sangat linier, dan hubungan

27


antara kebijakan dan implementasi mendekati yang dinyatakan oleh Barret dan

Fudge (1981) sebagai urutan Policy-Action-policy continum.

Secara umum dapat diungkap melalui pendekatan ini bahwa struktur yang

bersifat ‘organis” nampaknya sangat relevan untuk situasi implementasi dimana

perlu untuk merancang bangun berbagai struktur yang mampu melaksanakan

suatu kebijakan publik yang senantiasa berubah bila dibandingkan dengan

melakukan rancangan terhadap suatu struktur khusus yang sekali bangun langsung

diimplementasikan.

3. Pendekatan Prosedural dan Managerial

Memiliki struktur yang relevan terhadap proses implementasi kebijakan

publik barang kali kurang begitu penting bila dibandingkan dengan upaya untuk

mengembangkan proses dan prosedur yang tepat, termasuk dalam hal ini adalah

proses dan prosedur managerial dan berbagai teknik dan metode yang ada. Dalam

hal ini prosedur yang dimaksud adalah diantaranya yang terkait dengan proses

penjadwalan (scheduling), perencanaan (planning) dan pengawasan (controling)

kebijakan publik.

Bentuk dan wujud dari pendekatan yang bersifat managerial ini diantaranya

dapat dilihat pada perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (network planning

and controling) atau sering kali diistilahkan dengan NPC. Pendekatan ini

menggambarkan suatu kerangka kerja di mana proyek dapat direncanakan dan

proses implementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi berbagai

tugas yang harus diselesaikan, urutan logis pelaksanaannya di mana tugas itu

harus diselesaikan.

4. Pendekatan Keperilakuan (Behavioral Approach)

Berkenaan dengan pendekatan struktural seperti dijelaskan sebelumnya

adalah memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan baik dalam proses maupun

pada paradigma dan metodenya. Perilaku manusia beserta berbagai sikapnya yang

ada harus pula dipengaruhi kalau kebijakan itu ingin dapat diimplementasikan

dengan baik. Pendekatan ini diawali dengan suatu kesadaran bahwa sering kali

penolakan terhadap proses perubahan yang sedang dan akan terjadi. Dalam

kenyataannya berbagai alternatif kebijakan yang tersedia jarang sekali yang

sederhana seperti menerima dan menolak dan pada prinsipnya terbentang

28


spektrum kemungkinan reaksi sikap yang ada, mulai dari penerimaan akti hingga

penerimaan pasif, acuh tak acuh, dan penolakan dalam bentuk pasif hingga

kepenolakan dalam bentuk aktif. Penerapan analisis keperilakuan (behavioral

analysis) pada berbagai masalah manajemen yang paling terkenal adalah yang

seringkali disebut oleh para penganut aliran organisasi sebagai “organizational

development”, pengembangan organisasi juga merupakan salah satu bentuk

konsultasi manajemen dimana seorang konsultan bertindak selaku agen perubahan

untuk mempengaruhi seluruh budaya organisasi yang ada termasuk pada dimensi

sikap dan perilaku dari pegawai yang menduduki posisi kunci.

2.6 Evaluasi / Dampak Implementasi Kebijakan

Dampak kebijakan merupakan salah satu dari lingkup studi analisis

kebijakan dan telaah mengenai dampak atau evaluasi kebijakan yaitu

dimaksudkan untuk mengkaji akibat–akibat suatu kebijakan, atau dengan kata lain

untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi

kebijakan membahas “hubungan antara cara–cara yang digunakan dan hasil yang

dicapai” Dampak kebijakan disini adalah seluruh dampak pada kondisi dunia

nyata (the impact of a policy is all its on real-world conditions). Konsep evaluasi

dampak yang mempunyai makna yang hampir sama dengan konsep kebijakan

diatas, yaitu didefinisikan oleh Thomas R.Dye (1981), sebagai, policy evaluation

is learning about the concequences of publik policy. Dalam definisi yang lebih

kompleks dinyatakan bahwa policy evaluation is the assessment of the overall

effectiveness of two or more programs in meeting common.

Islamy, (1994) mengatakan Evaluasi kebijakan dengan demikian merupakan

kegiatan untuk menunjukan signifikasi dari sebuah proyek atau program terhadap

akibat–akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program. Dalam dampak

kebijakan dibedakan antara policy impact/outcomes dan policy output. Policy

impact / policy outcomes adalah akibat–akibat impact / outcomes dan policy

output. Policy impact/policy outcomes adalah akibat–akibat dan konsekuensi–

konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan

yang imaksud dengan policy output adalah apa–apa yang telah dihasilkan dengan

adanya program proses perumusan kebijakan (Abdal, 2015)

29


Dari pengertian ini maka dampak mangacu pada adanya perubahan yang

diakibatkan oleh suatu implementasi kebijakan. Setiap kebijakan yang telah dibuat

dan dilaksanakan, menurut Islamy (1994) akan membawa dampak tertentu

terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (intended) maupun yang negatif

(unintended). Ini berarti bahwa konsep dampak menekankan pada apa yang terjadi

secara aktual pada kelompok yang ditargetkan dalam kebijakan, maka dapat

dijadikan alat salah satu tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan dan juga

dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses perumusan kebijakan yang akan

meningkatkan kualitas kebijakan tersebut. Sejalan dengan pendapat Mazmanian

dan Sabatier (1987) mengatakan bahwa mengkaji masalah implementasi

kebijakan berarti berusaha memahami apa yang terjadi sebuah program

dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa–peristiwa dan

kegiatan–kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang

menyangkut usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak

nyata pada masyarakat atau pada kejadian–kejadian tertentu. (Abdal, 2015)

2.7 Stunting Pada Anak Balita

Status gizi merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk status

kesehatan. Status gizi (nutritional status) adalah sebuah keadaan yang diakibatkan

oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dan kebutuhan zat gizi

(Harjatmo, 2017). Status gizi anak adalah suatu kesehatan anak yang ditentukan

oleh derajat fisiknya diukur secara antropometri dan dikategorikan berdasarkan

standar baku WHO dengan indeks BB/U, TB/U dan BB/TB (Suharjo, 2002).

Status gizi pada anak balita merupakan indikator keadaan gizi pada

masyarakat secara keseluruhan.Masalah gizi anak balita yang masih umum

ditemui di Indonesia adalah kurang gizi yang sifatnya kronis yang dapat dilihat

dari indikator tinggi badan menurut umur (pendek atau Stunting). Faktor yang

mempengaruhi secara langsung adalah asupan makanan dan infeksi. Pengaruh

tidak langsung dari status gizi ada empat faktor yaitu pertanian, ekonomi, sosial

budaya dan lingkungan (Februhartanty et.al, 2011).

Stunting didefinisikan sebagai indek tinggi badan menurut umur (TB/U)

kurang dari minus dua standar deviasi (-2 SD) atau dibawah rata-rata standar yang

30


ada (ACC/SCN, 2000). Pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang

didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan

menurut umur (TB/U) yang merupakan istilah lain untuk Stunting. Kependekan

mengacu kepada anak yang memiliki indeks TB/U rendah, pendek (Stunting)

dapat mencerminkan baik variasi normal dalam pertumbuhan atau defisit dalam

pertumbuhan. Penelitian menunjukan bahwa Stunting berawal dari penurunan

frekuensi waktu pertumbuhan, amplitude pertumbuhan ketika sebuah peristiwa

terjadi, ataupun gabungan keduanya (ACC/SCN, 1997).

2.7.1 Pertumbuhan Balita

Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan

interaseluler berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau

keseluruhan, sehingga dapat diukurdengan satuan panjang dan berat (Kemenkes,

2010).

Stunting didiagnosa melalui pemeriksaan antropometrik. Stunting

menyebabkan keadaan gizi kurang sudah berjalan lama dan memerlukan waktu

bagi anak untuk berkembang pulih kembali.Sejumlah besar penelitian

memperlihatkan keterkaitan antara Stunting dengan berat badan kurang, sedang

atau berat. Perkembangan motorik dan mental yang buruk dalam usia kanak-

kanak dini serta prestasi kognitif dan prestasi sekolah buruk dalam usia kanak-

kanak lanjut (ACC/SCN, 2000).

2.7.2 Penilaian Status Gizi

Parameter antropometri merupakan dasar penilaian status gizi. Indeks

antropometri merupakan kombinasi dari parameter-parameter yang ada. Indeks

antropometri terdiri dari berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut

umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

Pengukuran status gizi anak berdasarkan antropometri adalah jenis

pengukuran paling sederhana dan praktis karena lebih mudah dilakukan, murah,

cepat, dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel yang besar, serta hasil

pengukurannya lebih akurat. Antropometri merupakan pengukuran dimensi tubuh

dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat usia dan tingkat gizi yang dapat

31


dilakukan terhadap berat badan, tinggi badan, dan lingkaran-lingkaran bagian

tubuh serta tebal lemak di bawah kulit (Supariasa, 2002). Sekedar pembakuan,

WHO menganjurkan penggunaan data dari NCHS sebagai acuan (Arisman, 2009).

Ukuran antropomoetri yang dipakai untuk balita pendek (Stunting)adalah :

a. Umur

Faktor usia sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan

penentuan usia akan menyebabkan interpretasi status gizi menjadi salah. Menurut

Puslibangkes (1980) dalam Supariasa (2002), batasan usia digunakan adalah tahun

usia penuh (Completed Year) dan untuk balita usia 0-2 tahun digunakan bulan usia

penuh (Completed Month).

b. Panjang Badan

Tinggi badan merupakan parameter yang penting untuk keadaan

sekarangmaupun keadaan lalu, apabila umur tidak diketahui dengan tepat.Tinggi

badan merupakan ukuran kedua yang terpenting, sebab dengan menghubungkan

dengan berat badan menurut tinggi badan, faktor umur dapat

ditiadakan.Pengukuran tinggi badan untuk balita yang sudah berdiri dengan

menggunakan alat ukur mikrotoa (mikrotoise) dengan ketelitian 0.1 cm

(Supariasa, 2002). Tinggi badan diukur dengan subjek berdiri tegak pada lantai

yang rata, tidak menggunakan alas kaki, kepala sejajar Frankfurt (mata melihat

lurus kedepan), kaki menyatu, lutut lurus, tumit, bokong dan bahu menyentuh

dinding yang lurus, tangan mengantung di sisi badan, subyek diinstruksikan untuk

menarik nafas kemudian bar pengukur diturunkan hingga menyentuh puncak

(vertex) dan angka yang paling mendekati skala milimeter dicatat (Gibson, 2005).

Untuk mengetahui balita Stunting atau tidak indeks yang digunakan adalah

indeks tinggi badan menurut umur (TB/U). Tinggi badan merupakan parameter

antropometri yang mengambarkan keadaan pertumbuhan tulang. Tinggi badan

menurut umur adalah ukuran dari pertumbuhan linier yang dicapai dapat

digunakan indeks status gizi atau kesehatan masa lampau. Menurut WHO (2015)

Rendahnya tinggi badan menurut umur didefinisikan sebagai “kependekan” dan

mencerminkan baik variasi normal atau proses patologi yang mempengaruhi

kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan linier. Hasil proses yang terakhir

32


ini disebut “Stunting” atau mendapatkan insufisiensi dari tinggi badan menurut

umur (Gibson, 2005)

2.8 Penelitian Sebelumnya

Dalam Judul Penelitian Implementasi Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60

Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting Pada Kinerja Bidan di Wilayah Cilacap

Kota, 2020. Di teliti oleh Uti Lestari dkk, dengan Jenis Penelitian Kualitatif dan

Variabel Penelitian snowball Sampling disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan

Bupati Cilacap No. 60 Tahun 2019 sudah efektif. Sedangkan faktor yang dominan

mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut adalah faktor

komunikasi, faktor sosial dan faktor ekonomi.

Dari hasil penelitian Hernawati, dkk tentang Analisis Implementasi Kebijakan

Program Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Lombok Utara,

2020. Disimpulkan bahwa Program penanggulangan Stunting terintegrasi belum

sepenuhnya bisa berjalan dengan maksimal karena banyaknya kendala teknis yang

terjadi pada saat pelaksanaan program kegiatan dimasing-masing OPD di

lapangan. Lemahnya koordinasi dari masing-masing OPD merupakan hal yang

paling sering terjadi karena lemahnya sumber daya manusia dimana setiap OPD

kekurangan tenaga pelaksana program, penempatan yang tidak sesuai dengan

basic keilmuannya, kemudian tingginya rutinitas program prioritas lainnya yang

harus dilaksanakan sehingga berdampak pada tidak maksimalnya tenaga yang ada

dalam mengemban tugas fungsinya dalam melaksanakan rutinitas program yang

sangat padat, tidak adanya tenaga ahli dalam membantu mengcover program yang

ada. Kesimpulan didapatkan melalui Jenis Penelitian Kualitatif dan Variabel

Penelitan Metode Fenomenologi.

Dalam Judul Penelitian Tantangan Implementasi Konvergensi Pada Program

Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas, 2020. Di teliti oleh Yurista

Permanasari dkk, dengan Jenis Penelitian Kualitatif dan Variabel Penelitian The

Health Policy Triangle disimpulkan Tantangan dalam implementasi konveregensi

adalah masih adanya ego sektoral pada masing-masing OPD karena masih belum

optimalnya sosialisasi sehingga banyak yang belum memahami secara

menyeluruh mengenai program pencegahan Stunting.

33


Dari hasil penelitian Denas Symond, dkk tentang Peningkatan Penerapan

Intervensi Gizi Terintegrasi Untuk Anak Stunting di Kabupaten Pasaman Barat

2020. Disimpulkan Pendamping pencegahan Stunting menghasilkan usulan

intervensi kepada OPD terkait intervensi gizi. Pencegahan Stunting lebih kepada

pemberdayaan masyaraka, adapun usulan yaitu : Tersusunnya rencana aksi

pencegahan Stunting di Desa dan Daerah. Kesimpulan didapatkan melalui Jenis

Penelitian Kuantitatif dan Variabel Penelitian Metode Pemberian Asi Ekslusif,

Kunjungan Posyandu Rutin 3 Bulan Terakhir, Ibu Balita Mengikuti Bina

Keluarga Balita (BKB)

Dalam Judul Penelitian Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia

2019. Di teliti oleh Rini Archa Saputri, dkk, dengan Jenis Penelitian Kualitatif dan

Variabel Penelitian Analisis Deskriptif disimpulkan Persoalan Stunting adalag isu

yang sangat menDesak untuk segera ditangani secara serius karena menyangkut

kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan dan sangat mempengaruhi

eksistensi negara. Strategi utama yang perlu dilakukan adalah dengan

mengkampanyekan isu Stunting.

2.9 Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian mengacu Teori Evaluasi

yang dikembangkan oleh Notoatmojo (2011) yang menjelaskan tentang evaluasi

program kesehatan yang terdiri dari elemen input, proses dan output:

Gambar 2.3

Kerangka teori (Notoadmodjo, 2011)

Input Proses Output Dampak

Umpan

Balik


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif dengan desain studi fenomenologi. Motode tersebut digunakan untuk

mendapatkan informasi mendalam mengenai implementasi program gizi terhadap

angka stunting pada masa pandemi Covid 19 di Kabupaten Lahat. pendekatan

pada penelitian ini dilakukan kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat,

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Petugas Gizi Puskesmas, Kader

Posyandu dan Ibu Balita Stunting guna mendapatkan informasi Implementasi,

Komunikasi, Sikap, Sumberdaya Manusia, Birokrasi, dukungan dan hambatan

dalam pelaksanaan Implementasi Program Gizi Terhadap Angka Stunting.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksankan di Dinas Kesehatan Kabupaten

Lahat. Waktu Penelitian akan dilaksanakan bulan Mei – Juni 2021.

3.3 Sumber Informasi

Informan dalam penelitian ini adalah Kepada Bidang Kesehatan

Masyarakat, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Petugas Gizi

Puskesmas, Kader Posyandu, Orang tua Balita Pengambilan sampel penelitian

dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan bahwa subjek adalah

sekelompok orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, juga merupakan

sekelompok orang yang paling tahu tentang apa yang diinginkan peneliti

Tabel 3.1

Daftar Informan dan Cara Pengumpulan Data

No Sumber Informan Metode Jumlah

Informan Wawancara Dokumen

1 Kepala Bidang Kesehatan

Masyarakat 1 1 1

2 Kasi Kesga dan Gizi 1 1 1

3 Petugas Gizi Puskesmas 2 1 2

4 Kader 2 - 2

5 Orang tua balita 2 - 2

Total Informan 8

35


3.4 Jenis Informasi dan Keabsahan Informasi

3.1.1 Informasi yang didapat adalah informasi primer, karena peneliti langsung

memperoleh dari sumber informan.

3.1.2 Data sekunder diperoleh peneliti dari berbagai literatur yang bersumber

dari buku pedoman, referensi jurnal, dan penelusuran dokumen. Untuk

mengambil data sekunder menggunakan surat pengantar dari Program

Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada

Palembang.

3.1.3 Untuk menjamin keabsahan informasi dalam penelitian ini dilakukan

triagulasi sumber triagulasi metode dan data antara lain:

a. Triagulasi sumber yaitu dengan cara melakukan pengecekan ulang

antara informan satu dengan lain, selain itu juga dilakukan pengecekan

dokumentasi atas kebenaran jawaban informan melalui wawancara

mendalam

b. Triagulasi metode dengan membandingkan informasi yang diperoleh

dari hasil wawancara mendalam dengan observasi partisipatif

c. Triagulasi data yaitu pengumpulan data yang diperoleh yang bersifat

menggabungkan dari tekhnik pengumpulan data yang telah ada.

3.5 Metode Pengumpulan Informasi

Informasi dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara

mendalam, telaah dokumen dan observasi. Dalam pengumpulan informasi

penelitian ini dilakukan secara bertahap yaitu melakukan wawancara mendalam

kepada informan, selanjutnya peneliti melakukan telaah dokumen dan observasi

partisipasif dimana peneliti dapat melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang

berkaitan dengan penelitian.

36


3.6 Alat Pengumpul Data dan Analisis Informasi

3.6.1 Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Pedoman wawancara yang terdiri dari daftar pertanyaan yang berkaitan

dengan evaluasi komponen masukan (input)

2. Lembar observasi atau lembar check list

3. Alat tulis kantor (ATK) untuk mencatat hasil wawancara, alat perekam dan

kamera untuk dokumentasi.

3.6.2 Analisis Informasi

Informasi yang diperoleh dengan mencatat, observasi dan direkam dengan

menggunakan handphone, kemudian segera diproses dengan membuat matrik,

setelah itu dikelompokan sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian.

Informasi dianalisis secara interprestasi manual dan kemudian disimpulkan.

3.7 Kerangka Pikir

Berdasarkan pendekatan pustaka pada bab sebelumnya, maka kerangka pikir

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Keterangan :

: Di teliti

: Tidak diteliti

Gambar. 3.1 Kerangka Pikir

Dampak

Angka

kejadian

stunting

Masukan Proses Keluaran

Umpan Balik

Perencanaan

Analisis situasi

Tujuan pogran

Renja

Implementasi

1. Implementasi

2. Komunikasi, Sikap,

Sumberdaya Manusia,

Birokrasi,

3. Menganalisis

dukungan dan

hambatan dalam

pelaksanaan

Implementasi

Program Gizi

Tercapai

nya SPM

Program

Gizi

37


3.8 Definisi Istilah

Definisi Istilah dalam penelitian “Implementasi Program Gizi Terhadap

Angka Stunting Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Lahat” adalah

sebagai berikut :

Variabel Definisi Cara ukur Alat ukur Indikator

Stunting keadaan dimana

tinggi badan

berdasarkan

umur rendah,

atau keadaan

dimana tubuh

anak lebih

pendek

dibandingkan

dengan anak-

anak lain

seusianya

(ACC/SCN,

2000).

Wawancara

Telaah

Dokumen

Pedomanan

Wawancara,

lembar

ceklist

Angka kejadian

Stunting

Kebijakan Definisi

kebijakan adalah

suatu upaya atau

tindakan untuk

mempengaruhi

sistem pencapaian

tujuan yang

diinginkan, upaya

dan tindakan

dimaksud bersifat

strategis yaitu

berjangka

panjang dan

menyeluruh.

(Taufiqurokhman,

2014)

Wawancara

Telaah

Dokumen

Pedomanan

Wawancara,

lembar

ceklist

- Kebijakan,

- Faktor

Komunikasi

- Sumber Daya

Manusia,

- Faktor

kencedrunga/disp

osisi

- Faktor Birokrasi

Dampak

kebijakan

salah satu dari

lingkup studi

analisis

kebijakan dan

telaah mengenai

dampak atau

evaluasi

kebijakan yaitu

dimaksudkan

untuk mengkaji

akibat–akibat

- Impelemtasi

Pananggulangan

Stunting

dilapangan,

- ketersediaan

dana,

- saranan dan

prasarana,

- komitmen lintas

sektor,

- faktor

38


suatu kebijakan,

atau dengan kata

lain untuk

mencari jawaban

apa yang terjadi

sebagai akibat

dari

implementasi

kebijakan

membahas

“hubungan

antara cara–cara

yang digunakan

dan hasil yang

dicapai” Dampak

kebijakan disini

adalah seluruh

dampak pada

kondisi dunia

nyata (the impact

of a policy is all

its on real-world

conditions).

pendukung dan

penghambat

- Manfaat program

penanggulangan

Stunting di Desa,

- harapan kader

posyandu dengan

kebijakan

penanggulangan

Stunting

- Manfaat bagi ibu

tentang

kebijakan

pemerintah dalam

penanggulangan

masalah Stunting


BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak

Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat beralamat di Jalan Bhayangkara I

Bandar Jaya, telepon 0731-326018, Faximili 0731-326019. Secara umum

Kabupaten Lahat merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera

Selatan yang berbatasan dengan :

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kota Pagar Alam dan

Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan

Kabupaten Empat Lawang

Berdasarkan data profil Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat tahun 2021,

jumlah penduduk Kabupaten Lahat pada tahun 2021 berjumlah 432.425 jiwa

dengan rincian 221.043 jiwa penduduk berjenis kelamin laki laki dan 211.382

jiwa penduduk dengan jenis kelamin wanita. Rincian jumlah penduduk menurut

jenis kelamin di Kabupaten Lahat dapat dilihat di tabel 4.1 sebagai berikut :

40


Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

per Kecamatan di Kabupaten Lahat tahun 2021

No Kecamatan

Jumlah Penduduk

Laki-Laki Perempuan

Jumlah

1 Tj.Sakti Pumi 8.670 8.215 16.885

2 Tj.Sakti Pumu 7.510 6.978 14.488

3 Kota Agung 7.235 6.641 13.876

4 Mulak Ulu 6.468 6.217 12.685

5 Tj.Tebat 4.523 4.181 8.553

6 Pulau Pinang 5.103 4.926 10.029

7 Pagar Gunung 6.730 6.335 13.065

8 Gumay Ulu 2.968 2.654 5.622

9 Jarai 10.720 10.232 20.952

10 Pajar Bulan 6.756 6.203 12.959

11 Ma.Payang 4.652 4.217 8.869

12 Kikim Barat 9.049 8.676 17.725

13 Kikim Timur 16.377 15.600 31.977

14 Kikim Selatan 8.988 8.583 17.571

15 Kikim Tengah 5.108 4.978 10.086

16 Lahat 54.744 53.927 108.671

17 Gumay Talang 6.637 6.235 12.872

18 Pseksu 4.789 4.471 9.260

19 Merapi Barat 13.409 12.869 26.268

20 Merapi Timur 12.600 12.086 24.686

21 Merapi selatan 4.372 4.181 8.553

22 Suka Merindu 4.052 3.840 7.892

23 Mulak Sebingkai 3.063 2.794 5.857

24 Lahat Selatan 6.520 6.196 12.716

JUMLAH 221.043 211.382 432.425

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat tahun 2021

41


4.1.2 Wilayah Kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat merupakan satuan kerja perangkat

daerah dibidang kesehatan yang meliputi 33 Puskesmas yang tersebar di 24

kecamatan, 378 Desa/kelurahan dan 209 poskesdes, hal ini dapat dilihat pada

tabel 4.2 berikut:

Tabel. 4.2

Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Polindes/Poskesdes per

Puskesmas di Kabupaten Lahat Tahun 2021

NO KECAMATAN NAMA

PUSKESMAS

JML

DESA/KEL

JML

POSKESDES

1 Tj. Sakti Pumu Sp.III Pumu 14 9

2 Tj. Sakti Pumi Tanjung Sakti 18 7

3 Kota Agung Kota Agung 22 7

4

5

Mulak Ulu

Mulak

Sebingkai

Muara Tiga 26 17

6 Tanjung Tebat Tanjung Tebat 14 10

7 Pulau Pinang Pulau Pinang 14 11

8 Pg.Gunung Pagar Gunung 20 12

9 Jarai Jarai 21 7

10 Pj.Bulan Pajar Bulan 20 7

11 Kikim Tengah Tanjung Aur 9 7

12 Kikim Timur

Bungamas 22 14

Bumi Lampung 6 5

Palembaja 4 2

13 Kikim Selatan Pagar Jati 6 4

Nanjungan 12 8

14

Kikim Barat Saung Naga 12 -

Wana Raya 7 3

15

16

Lahat

Lahat Selatan

Bandar Jaya 9 2

Pagar Agung 6 -

Senabing 5 2

42


Perumnas 10 2

Selawi 7 3

Santun Usila 1 -

17 Gumai Talang Sukarami 15 14

18 Pseksu Pseksu 11 9

19 Merapi Barat Merapi II 17 17

20 Merapi Timur

Merapi I 6 3

GGB 3 3

Muara Lawai 5 1

21 Merapi Selatan Perangai 9 4

22 Gumay Ulu Tinggi Hari 10 7

23 Muara Payang Muara Payang 7 7

24 Sukamerindu Sukamerindu 10 5

Jumlah 378 209

Sumber : Profil Dinkes Kab.Lahat tahun 2021

4.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 45 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat, struktur

organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat sebagai berikut (lihat lampiran VII)

a. Kepala Dinas Kesehatan

b. Sekretaris Dinas Kesehatan

1) Sub Bagian Program Informasi dan Evaluasi

2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset

3) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, Umum dan Humas

c. Bidang Sumber Daya Kesehatan

1) Seksi Kefarmasian

2) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

d. Bidang Pelayanan Kesehatan

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan

43


3) Seksi Fasyankes dan Akreditasi

e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1) Seksi Survailans dan Imunisasi

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan

Jiwa dan NAPZA

f. Bidang Kesehatan Masyarakat

1) Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan

1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan

2) Sub Bagian tata Usaha

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas

1) Kepala UPTD Puskesmas

2) Sub Bagian tata Usaha

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan

Masyarakat yang mempunyai tugas, antara lain :

1. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan

teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

2. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan serta anggaran Seksi Kesehatan

Keluarga dan Gizi;

3. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal,

balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usaha kesehatan sekolah,

usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia serta perlindungan

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

4. Melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan

anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usaha kesehatan sekolah, usia

44


reproduksii dan keluarga berencana, lanjut usia serta perlindungan kesehatan

keluarga dan gizi masyarakat;

5. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal

dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usaha

kesehatan sekolah, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia serta

perlindungan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan

neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usaha kesehatan

sekolah, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia serta perlindungan

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

7. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang kesehatan maternal dan

neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, unit kesehatan

sekolah, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia serta perlindungan

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat dan,

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

4.1.5 Sumber Daya

Aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya

manusia sebagai pelaku pembangunan. Sumber daya manusia adalah aset penting

organisasi dan motor penggerak proses manajemen. Manusia yang sehat baik

mental maupun fisik akan menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi yang pada

akhirnya akan berpengaruh terhadap taraf kesejahteraan.

4.1.6 Angka Status Gizi Masyarakat

Kondisi status gizi seseorang menentukan status kesehatannya, karena

status gizi merupakan keadaan dari struktur tubuh dan metabolisme yang

dipengaruhi oleh zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Salah satu indikator

gizi masyarakat dapat dilihat dari status gizi penduduk usia dibawah lima tahun

(balita) karena mereka tergolong rawan gizi. Disebut begitu karena konsumsi

makanan balita sangat tergantung kepada orang dewasa di sekitarnya, dan mereka

sangat rentan terhadap penyakit. Pada hasil laporan tahunan 2020, program Kesga

dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, balita gizi buruk yang mendapatkan

45


perawatan sebanyak 50 balita, balita gizi kurang 623 balita, balita sangat pendek

403 balita, balita pendek 1165 balita, sangat kurang 163 balita, kurus 789 balita,

ibu hamil kurang energi kronik (KEK) 323 orang, balita BGM 1517 balita,

kunjungan balita ke posyandu (D/S) sebesar 81%, ibu nifas yang mendapatkan

Kapsul Vitamin A 88,6%, cakupan vitamin A biru sebesar 90,2%, kapsul vitamin

A 92,%, dan cakupan Asi Ekslusif sebesar 68,4%.

4.2 Karasteristik Informan

Dalam penelitian ini, informan yang mengikuti wawancara mendalam

berjumlah 8 orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang cukup dan

akurat, terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, 1 orang Kasi

Kesehatan Keluarga dan Gizi, 2 Orang Petugas Gizi Puskesmas, 2 Orang Kader

Posyandu, dan 2 orang ibu balita. Rincian karasteristik 8 informan dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Karasteristik Informan Wawancara Mendalam Dengan Tenaga

Kesehatan Yang membidangi masalah Implementasi Program Gizi

Terhadap Angka Stunting

No Inisial Umur Jenis

Kelamin Pendidikan Pekerjaan

1. KI 1 49 Perempuan Strata 2 Kabid Kesmas

2. KI 2 57 Perempuan Strata 1 Kasi Kesga dan gizi

3. KI 3 48 Perempuan D. III TPG Puskesmas

4. KI 4 42 Perempuan D. III TPG Puskesmas

Sumber : Key Informan

Tabel 4.4

Karasteristik Informan Wawancara Mendalam Dengan Kader dan Ibu

BalitaTerhadap Implementasi Program Gizi Terhadap Angka Stunting

No Inisial Umur Jenis

Kelamin Pendidikan Pekerjaan

1. I 1 22 Perempuan SMU Kader Posyandu

2. I 2 37 Perempuan SMU Kader Posyandu

3. I 3 34 Perempuan SD Ibu Balita

4. I 4 42 Perempuan SD Ibu Balita

Sumber :Informan

46


Dari hasil wawancara mendalam tentang karasteristik informan diperoleh

data gambaran umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Berdasarkan

gambaran umum, umur informan yaitu berkisar antara usia 22 – 52 tahun, dimana

berdasarkan Pratiwi (2008) menyatakan bahwa seseorang dengan usia diatas 20

merupakan usia yang matang dalam menelaah dan memberikan informasi atau

menceritakan fenomena yang terjadi saat ini.

Gambaran umum pendidikan terakhir informan kunci memiliki pendidikan

sarjana/perguruan tinggi, memiliki pengalaman dan kemampuan dalam

menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing sedangkan untuk kader dan ibu balita yang memiliki balita Stunting

berpendidikan terakhir SD hingga SMU, dapat menimbulkan perbedaan di dalam

pemahaman implementasi program gizi.

Gambaran pekerjaan informan, yakni Kepala Bidang Kesehatan

Masyarakat, Kasi Seksi Kesga dan Gizi, serta Petugas Gizi Puskesmas yang

merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan Kader Posyandu bekerja

sebagai ibu rumah tangga dan membantu suami dalam mengelola lahan pentanian.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Kebijakan Tentang Penanggulangan Stunting

Berdasarkan wawancara mendalam yang telah dilakukan dengan para

informan, menyatakan bahwa kebijakan tentang penanggulangan Stunting di

Kabupaten Lahat telah ada, seperti pada hasil wawancara mendalam dengan Ki1

sebagai berikut :

Ki 1 : Sudah ada, kebijakannya berupa peraturan Bupati yang

diterbitkan di tahun 2020 no 27 , terbentuknya kebijakan tersebut

karena Kabupaten Lahat menjadi lokus Stunting di Provinsi

SumSel sehingga dengan kejadian ini dipandang perlu untuk

menerbitkan kebijakan.

Dalam penyusunan kebijakan memiliki tahap-tahap dalam penyusunan

kebijakan sesuai dengan wawancara mendalam bersama Ki1 sebagai berikut :

Ki 1 : Pertama kali membuat draf peraturan bupati kemudian dinaikkan

ke bagian hukum pemda (Pemerintah Daerah) setelah diperiksa

47


dan dikoreksi apakah isinya sudah sesuai atau belum, kemudian

dikembalikan lagi ke dinkes (Dinas Kesehatan) untuk diperbaiki

kemudian dinaikkan lagi ke bagian hukum seterusnya bagian

hukum yang prosesnya, terus terang drafnya kami adopsi dari

Kabupaten lain karena ingin cepat.

4.3.2 Faktor Komunikasi

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan menyatakan bahwa

Komunikasi tentang penanggulangan Stunting di Kabupaten Lahat sudah berjalan

namun belum maksimal seperti hasil wawancara mendalam dengan Key Informan

dan informan sebagai berikut :

KI.1 : Diterapkan setelah dibentuknya tim koordinasi Stunting,

disosialisasikan ketika rapat koordinasi pertama dengan

penanggung jawab Bappeda, (Badan Perencanaan Daerah)

bimbingan teknisnya dilaksanakan pada saat pelaksanaan 8 aksi

konvergensi (integrasi).

KI 2 : Komunikasi dengan petugas gizi pada saat pertemuan, dan melalui

telepon/pesan.

KI 3 : Kegiatan disampaikan melalui minlok (mini lokakarya), saat

penyuluhan, menelepon kader, posyandu sudah rutin masyarakat

sudah tahu

KI 4 : Kegiatan di Puskesmas langsung disampaikan dari bendahara ke

pengelola program, saat minlok (mini lokakarya).

I 1 : Kegiatan pusyandu sudah tahu jadwalnya, dan jika berhalangan,

kader posyandu diberi kabar

I 2 : Kalau ada kegiatan, akan ditelepon oleh pihak Puskesmas

I 3 : Ada pengumuman dari bapak kades (kepala Desa) jika ada

kegiatan, posyandu sudah ada jadwanyal

14 : Ada dari kader, posyandu setiap kamis

4.3.3 Faktor Sumber Daya

4.3.3.1 Staf

Sumber daya yang dibutuhkan di dalam penanggulangan Stunting

sebaiknya memiliki standar kompetensi sesuai dengan hasil wawancara mendalam

berikut :

48


KI1 : SDM (sumber daya manusia) sesuai lampiran Surat Keputusan

Bupati yaitui Kepala Dinas, Bidang Kesehatan Masyarakat,

Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang P2P (Pencegahan,

Pengendalain Penyakit) dan Bidang Pelayanan Kesehatan, dan

dari Puskesmas yang berlatar belakang gizi baru 14 Puskesmas.

KI3 : Kader posyandu aktif, pelatihan kader ada, perlu adanya

peningkatan kapasitas kader poyandu, untuk penyuluhan kami

dapat bantuan dari dana Desa.

K14 : Kader aktif, untuk penimbangan sudah cukup, untuk mengukur

tinggi badan dan berat badan masih harus dilatih

4.3.3.2 Informasi

Didalam pelaksanaan program gizi perlunya adanya informasi yang

diberikan kepada masyarakat dengan hasil wawancara mendalam bersama

informan, diantaranya :

KI1 : Informasi disampaikan pada saat rapat bulanan di Dinas

Kesehatan, sosialisasi, dalam bentuk media whatsapp dan email

KI 3 : Informasi disampaikan pada saat penyuluhan, lewat media

whatsapp, mini lokarya bulanan, tiga bulan dalam bentuk media

seperti baleho

KI4 : Informasi yang kami sampaikan ke masyarakat melalui kades

(kepala Desa) biasanye sebelum ada kegiatan kami menghubungi

kades (kepala Desa) dan kader posyandu, informasi kegiatan saat

minlok (mini lokakarya) lintas sektor, penyuluhan.

4.3.3.3 Kewenangan

Sistem perencanaan yaitu membuat usulan terlebih dahulu dalam bentuk

Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian diusulkan melalui sub bagian

perencanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat menurut pada hasil wawancara

mendalam berikut :

KI 2 : Perencanaan di program gizi berdasarkan analisis data yang

diperoleh dari laporan petugas gizi Puskesmas yang dilaporkan

setiap bulannya dan dari data tersebutlah sebagai dasar seksi

keluarga dan gizi untuk mengusulkan kegiatan ke subbag (sub

bagian) perencanaan dinkes (Dinas Kesehatan) Lahat.Namun pada

masa pandemi ini memang banyak sekali mengalami perubahan,

beberapa kali kegiatan di recofusing, sehingga ada pemangkasan

kegiatan terutama di program gizi. Sasarannya difokuskan di 1000

HPK, apalagi Kabupaten Lahat merupakan lokus Stunting.

Prosesnya dengan aplikasi SIPD. Outputnya harus kurang dari

49


20% angka stunting dikatakan berhasil, yang menjadi hambatan

masih kurangnya anggaran, terkendala sinyal karena semua

laporan sekarang online.

KI 3 : Petugas gizi mengusulkan ke bendahara BOK (Bantuan

Operasional Kesehatan) untuk kegiatan gizi

KI 4 : Kami membuat RUK (Rencana Usulan Kegiatan)

Dalam melaksanakan kegiatan program gizi terhadap angka Stunting di

Kabupaten Lahat perlu dilaksanakan pergerakan dan pelaksanaan kegiatan

program gizi

KI 2 : Standar pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Bupati No 27

Tahun 2020.dan pedoman pelaksanan penanggulangan Stunting

terintegrasi yang lebih dikenal dengan konvergensi Stunting.

Pelaksanaan kegiatan dengan biayanya sesuai dengan anggaran

yang telah diusulkan.

KI 3 : Setelah kami mengetahui Desa kami menjadi lokus Stunting, kami

mengulang data untuk memastikan data apakah benar valid, dan

memang benar di tahun 2019 ada 18 anak yang Stunting, setelah

itu kami mengadakan rembuk Stunting Desa, untuk menyampaikan

data yang sudah ada dan merencanakan bagaimana penurunan

Stunting di Desa Makartitama, sehingga ditahun 2020 turun angka

Stuntingnya, dan sekarang 2021 tinggal 6 balita Stunting sehingga

pertemuannya diadakan sebulan sekali.

KI 4 : RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) dilakasanekan atas intruksi

kapus (kepala Puskesmas), kegiatannya tidak banyaknya/terbatas

seperti pmt, pengumpulan data e- PPGBM (Elekronik Pencatatan

Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) (Elektronik Pencatatan dan

Pelaporan Berbasis Masyarakat), sosilaisasi masih kurang sekali

untuk penangulangan stunting.

Selanjutnya setelah dilakukan pergerakan dan pelaksanaan perlunya

diadakan pengendalian pegawasan dan evaluasi berdasarkan hasil wawancara

mendalamberikut :

KI 2 : Menurunnya angka Stunting di Kabupaten Lahat dapat dilihat di

aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi

Berbasis Masyarakat).

KI 3 : Melalui hasil penimbangan posyandu, dientri di e-PPGBM

(Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)

ada juga dimasukan ke form penilaian gizi. Dikoreksi supaya bisa

di kroscek, disingkronkan dengan data pengukuran di lapangan.

50


KI 4 : Dari e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi

Berbasis Masyarakat), data kami dapatkan dari pengukuran di

posyandu, hasil entry dapat diliat dari capaian.

4.3.3.4 Sarana dan prasarana

Didalam implementasi pelaksanaan program gizi terhadap angka Stunting

di Kabupaten Lahat di perlukan sarana dan prasarana yang memadai. Hasil

wawancara mendalam diperoleh penyataan sebagai berikut :

KI 1 : Salah satu kendala yakni alat antropometri, tetapi tahun ini kita

menganggarkan untuk membeli antropometri tetapi jumlah masih

terbatas, belum seluruh Desa.

KI 3 : Untuk saranannya kita meminjam dengan Puskesmas, dari dana

Desa juga sudah diusulkan namun pengadaannya belom

terealisasi, tapi untuk transport kader sudah ada realisasinya,

untuk sarana yang lain pernah kerjasama dengan PANSIMAS

(Program penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat) memberikan bantuan jamban dikhusukan rumah Ibu

hamil dan rumah yang ada balitanya. Untuk air bersih ada sumur

bor dari PANSIMAS (Program penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat) pengadaan sudah mencukupi. Sumber daya

manusia untuk di Desa ada bidan Desa dan kader, untuk di

Puskesmas belum ada ahli gizi berlatar belakang pendidikan gizi

belum ada.

KI 4 : Untuk sarana alat atropometri sudah ada di Puskesmas, setiap

datang ke posyandu kami bawah, transport kader ada dari

Puskesmas

4.3.4 Faktor Disposisi

Dalam penanggulangan Stunting, diperlukan dukungan pengambil

kebijakan dan aparat pemerintahan, sehingga program gizi mengenai penurunan

angka Stunting dapat berjalan sesuai dengan rencana menurut hasil wawancara

mendalam berikut :

KI 1 : Setelah kepala daerah mengetahui Kabupaten Lahat menjadi lokus

dan bahkan Kabupaten Lahat memiliki presentasi kasus Stunting

tertinggi, Bupati sangat berkomitmen untuk penurunan stunting.

Ada komitmen yang diresmikan di acara Rembuk Stunting 2020

dan 2021

51


KI 3 : Komitmen Kepala Puskesmas dan kepala Desa sangat mendukung

sekali, BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana

Nasional) juga mendukung berupa penyuluhan, Babinsa (Bintara

Pembina Desa) juga hadir memberikan motivasi, Kepala Puskes

dan TPG (Tenaga Pelayanan Gizi), PKK (Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga) juga aktif dari kecamatan dan

pemerintah Desa juga aktif

KI 4 : Komitmen kapus (kepala Puskesmas) dan kades (kepala Desa),

lintas sektor sangat mendukung, untuk penyuluhan dari dinkes

(Dinas Kesehatan) dan tim, BKKBN (Badan Kependudukan Dan

Keluarga Berencana Nasional).

.

I1 : Manfaat yang saya dapat banyak sekali, Tetapi saya juga memiliki

saran yakni, pada saat posyandu datangnya lebih awal, pemberian

makanan tambahan diganti-ganti menunya supaya bervariasi,

sarana prasarananya supaya bisa direnovasi, untuk kesediaan alat

bermain diadakan meski sederhana.

I2 : Manfaat bagi warga di Desa banyak sekali, untuk kesehatan anak

balita, ada PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk balita

gizi buruk dan stunting.

I3 : Anak saya perkembangannya lebih baik, terpantau terus keadaan

anak saya, anak saya dapat vitamin, susu, roti dan lain-lain. Saya

juga menjadi tahu penyebab anak saya Stunting karena waktu

hamil saya tidak suka minum susu, tablet tambah darah juga tidak

di minum, saya juga KEK (kurang energi kronik), kurang mau

makan, anak saya juga lahir BBLR (berat badan lahir rendah)

I4 : Kegiatan posyandu membantu dan dapat melihat perkembangan

anak balita, tinggi badan, berat badan anak kita. Saya baru tahu

dari Puskesmas bahwa anak saya Stunting.

4.3.5 Faktor Birokrasi

Birokrasi memiliki peran penting yang mana memuat tugas dan wewenang

dan segala ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan penurunan stunting, seperti

pada pernyataan hasil wawancara mendalam berikut :

KI 1 : Koordinasi dan pengawasan sudah berjalan tetapi tetap harus

ditingkatkan, Menjalankan tugas sesuai tupoksi (tugas pokok dan

fungsi) dan menerapkan protokol kesehatan Ada uraian tugas dan

wewenang di lampiran SK (surat keputusan). SOP (standar

operasional prosedur) program gizi ada untuk penanganan covid

19

52


KI 3 : SK (surat keputusan), tim di Puskesmas belum di buat khusus

penanganan stunting, SOP (standar operasional prosedur) ada

untuk program gizi, saat covid belum di buat SOP (standar

operasional prosedur), baru bersifat lisan sesuai dengan instruksi

dinas.

K14 : SK (surat keputusan), SOP (standar operasional prosedur) ada

untuk pengelola program gizi saat covid 19 belum di buat

4.3.6 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pedukung dan penghambat ini merupakan faktor penting didalam

pelaksanaan Implementasi penanggulangan stunting di Kabupaten Lahat dari hasil

wawancara mendalam hasil dengan informan :

K1 : Sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan.

K2 : Puskesmas melakukan imunisasi, pemeriksaan ibu hamil,

terkadang memberikan penyuluhan

K1 : Dukungannya baik, beliau memberikan anggaran untuk PMT

(Pemberian Makanan Tambahan), untuk kadernya diberikan

transposrt.

K1 : Dukungannya ada diposyandu, saya selaku ketua merasa terbantu,

kegiatannya memberitahu sebelum kegiatan, pelaksanaan,

kunjungan rumah. Kegiatan ketika pelaksanaan yakni pendaftaran,

penimbangan, penyuluhan, ada juga dana sehat, jumantik, dan

tabulin. Dana sehat dikumpulkan dari masyarakat dan dikeluarkan

ketika sakit. dari PKK (Pemberdayaan kesejahteran dan Keluarga)

dan Desa juga datang ketika posyandu

K2 : Meningkatkan penanggulangan stunting dengan cara pemberian

makanan berupa satu kotak, telur, terkadang buah-buahan

K2 : Seringkali lancar, ada kala suatu saat tidak lancar misalnya dana

Desa belum cair kami belum dapat makanan tambahan, tidak

menjalankan meja 5, terkadang makanan dibelikan oleh ibu kades

(kepala desa). Tidak menjalankan meja 5, hanya melakukan

pendaftaran, penimbangan, pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat),

imunisasi, penyuluhan, dan pengarahan saat refreshing kader

setahun sekali

K1 : Berkunjungnya tidak bisa berbarengan, kehadirannya juga baru

70%-80% dikarenakan jarak, karena di Desa ini posyandu stunting

Cuma 1 tempat, jadi ibu-ibu males, dan kadang karena waktnya

53


siang jadi anak-anak banyak yang menangis, kondisi bangunanya

masih numpang, penjadwalannya juga dibagi waktu, untuk jam 9-

9.30 sekitar 10 sudah bergantian, itu yang sering terkendala

masalah waktu, sehingga persiapannya agak terlambat.

K2 : tidak menjadi hambatan, banyak ibu yang datang ke posyandu,

masa covid pun masih banyak juga yang datang.


BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari banyaknya keterbatasan dan hambatan yang dialami

selama peneliti melakukan penelitian ini. Adapun keterbatasan yang dialami yakni

dikarenakan saat ini masa pandemi covid-19 sehingga peneliti tidak dapat secara

bebas melakukan wawancara dikarenakan harus tetap mengacu pada protokol

kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah sekarang sehingga informan

memiliki rasa takut untuk bertemu dengan peneliti. Selain itu, banyaknya variabel

yang seharusnya diteliti namun karena keterbatasan waktu, peneliti hanya

meneliti sebatas pada implementasi program gizi terhadap penanggulangan

Stunting di Kabupaten Lahat. Peneliti juga kesulitan mengatur waktu untuk

bertemu dengan key informan dikarena padatnya kegiatan key informan sehari-

hari, masih kurangnya pemahaman informan terhadap pertanyaan yang diajukan

peneliti dan terkadang dapat gangguan-ganguan yang berdampak pada proses

komunikasi yang tidak optimal sehingga memungkinkan informasi yang

disampaikan juga tidak terlalu mengeksplorasi apa yang mereka rasakan turut

menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

5.2 Karasteristik Informan

Informan dalam penelitian ini adalah informan yang bersedia menjadi

informan penelitian, berkompeten, bertanggung jawab serta dapat memberikan

informasi yang lengkap sesuai kebutuhan penelitian. Adapun informannya adalah

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Seksi Keluarga dan Gizi, Petugas

Gizi Puskesmas, Kader Posyandu dan Ibu balita dengan usia, pendidikan,

pekerjaan dan karakteristik yang berbeda-beda. Para informan memiliki rentang

usia yang dianggap matang dan mampu memberikan informasi sesuai kebutuhan.

55


Para informan juga memiliki jenjang pendidikan yang beragam, mulai dari

SD (Sekolah Dasar) hingga PT (Perguruan Tinggi) sehingga selama proses

penelitian banyak ditemukan perbedaan pemahaman implementasi penurunan

stunting sesuai dengan pernyataan Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa

jenjang pendidikan seseorang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam

menerima informasi dan pengetahuan. Pendidikan yang tinggi mampu

membentuk seseorang untuk berpikir lebih logis dan rasional, sehingga dapat

melakukan analisis lebih lanjut dan memecahkan suatu permasalahan (Pradono

dalam Pratiwi 2018) yang mana berkaitan dengan hasil wawancara mendalam

yang telah dilakukan dimana informan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi

merupakan pihak-pihak yang berperan dalam membuat kebijakan dan berperan

aktif dalam pelaksanaan program-program yang dapat dilakukan dalam

implementasi program gizi terhadap penanggulangan Stunting di Kabupaten

Lahat.

5.3 Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi program gizi

terhadap angka stunting pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Lahat dengan

menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III.

Sebelum menganalisis hasil penelitian, terlebih dahulu diuraikan tahap-tahap

penelitian kualitatif, pada tahap pertama peneliti telah mengumpulkan data

mentah melalui wawancara dan sumber literatur yang ada kemudian diubah dalam

bentuk transkrip, yaitu bentuk tulisan kemudian dibuat koding, setelah dikoding

dibuat kategori data, triagulasi data kemudian disimpulkan.

5.3.1 Implementasi Kebijakan

Penanggulangan Stunting dilakukan secara integrasi baik lintas Organisasi

Perangkat Daerah maupun organisasi profesi lainnya, maka dalam hal ini

diperlukan suatu keputusan yang mengatur tentang penanggulangan Stunting

secara integrasi. Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan, diketahui

bahwa kebijakan tentang penanggulangan Stunting di Kabupaten Lahat telah

56


tertuang di dalam Peraturan Bupati Lahat nomor 27 tahun 2020 tentang penurunan

balita pendek atau Stunting.

Penyusunan kebijakan dengan pendekatan dari atas (top to down policy)

yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku lingkungan merupakan kebijakan

Pemerintah Daerah kemudian diturunkan kedalam kebijakan Kepala Desa. Aktor

dalam penyusunan kebijakan ini adalah Dinas Kesehatan yang isinya tentang Aksi

bersama dan terobosan untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lahat

dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi: a). komitmen dan visi Bupati, b).

kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik

dan akuntabilitas c). konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional,

daerah dan masyrakat d). mendorong kebijakan nutrional food security e).

pemantauan dan evaluasi. Sasaran darai kebijakan ini adalah Lintas Organisasi

Perangkat Daerah (OPD), TP-PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejateraan

dan Keluarga) Kabupaten, Kecamatan, Lurah/Desa dan organisasi serta

masyarakat itu sendiri . (Perbub Lahat).

Menurut informasi diperoleh dari key informan bahwa Kebijakan

Implementasi program gizi terhadap angka Stunting di Kabupaten Lahat belum

berjalan secara optimal dimana hanya beberapa Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) yang fokus melakukan penanggulangan balita Stunting. Begitu pula halnya

penangulangan stunting di Desa masih banyak sekali hambatan dalam

menjalankan kebijakan.

Menurut Hadiat dalam Rosha (2016), untuk mencapai kegiatan percepatan

penurunan Stunting dibutuhkan dukungan lintas sektor. Penanggulangan masalah

Stunting secara sensitif sebesar 30% berada dilingkungan Dinas Kesehatan

sedangkan faktor spesifik 70% berada dilintas Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) lainnya. Koordinasi antar lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

belum berjalan secara optimal dimana seharusnya dalam melaksanakan

implementasi kebijakan ini terdapat keterkaitan antar Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) yang harus berjalan secara sinergi dan seimbang yang dapat

diwujudkan melalui kegiatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

Kebijakan Penanggulangan Stunting merupakan kebijakan pemerintah

pusat dalam bidang kesehatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan

57


dalam hal ini Bappeda Kabupaten Lahat berperan sebagai koordinator dan

perpanjangan tangan dari pemerintah sebagai instansi yang menggerakan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pelaksanaan implementasi

kebijakan penurunan Stunting. Implementasi penanggulangan stunting

dilaksanakan oleh lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga ke Desa

walaupun saat ini terjadinya pandemi covid 19 kebijakan penanggulangan stunting

harus tetap dijalankan untuk menekan agar tidak bertambahnya kasus stunting di

Kabupaten Lahat. Kebijakan program gizi yang dijalankan mengacu prosedur

protokol kesehatan pada saat pandemic covid-19 seperti mencuci tangan, memakai

masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nisa (2018) mengenai Berbagai

kebijakan dan regulasi telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka

penanggulangan stunting. Salah satu kebijakan/regulasi tersebut ialah Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 Setiap Kementrian

terkait diharuskan mengalokasikan program dan kegiatannya di Desa lokus

stunting yang telah ditentukan. Pihak terkait, diantaranya Kementrian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementrian Pertanian,

Kementrian PPN/Bappenas, dan TNP2K (Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan), Kementrian Kesehatan, dan BPKP (Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan bantuan kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar mereka lebih leluasa dan meminimalisir

hambatan dalam melakukan upaya-upaya optimalisasi sesuai dengan potensi dan

kearifan lokal dalam dalam memperluas implementasi kebijakan tersebut.

Peningkatan peran dan alih tanggung jawab dalam implementasi kebijakan

tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi internal dan eksternal

pemerintahan daerah, sehingga keberhasilan penurunan angka Stunting akan

sangat ditentukan oleh optimalisasi dan upaya-upaya strategis dan sinergis dari

Pemerintah Daerah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan

Stunting yang didukung oleh dana yang memadai dari pemerintah, baik dari

pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Hal ini tidak dapat berjalan seperti

apa yang diharapkan, dikarenakan faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, budaya

58


dan karakteristik wilayah serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan individu

kepemimpinan daerah dan respon OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Berdasarkan karakteristik permasalahan, kebijakan penanggulangan

Stunting mempunyai tingkat kesukaran teknis yang relatif tidak kecil, karena

keragaman karakteristik wilayah dan perilaku kelompok sasaran, sehingga

kebijakan tersebut menjadi tidak mudah untuk diimplementasikan dalam

pencapaian sasarannya, termasuk di Kabupaten Lahat. Kesulitan

mengimplementasikan kebijakan penanggulangan tersebut berkaitan dengan

faktor dari lingkungan dalam dan luar kebijakan. Faktor-faktor yang berasal dari

kebijakan itu sendiri adalah ketidakmampuan kebijakan dalam menstrukturkan

secara tepat proses implementasi. Sedangkan faktor-faktor dari luar kebijakan

yang mempengaruhi implementasi kebijakan, antara lain :

1. Kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang beragam

2. Rendahnya pemahaman masyarakat

3. Sikap tidak patuh dan tingkat kepedulian yang rendah dari kelompok sasaran

4. Kurangnya komitmen pelaksana hingga ke Desa

Implementasi Kebijakan Program Gizi terhadap angka Stunting di

Kabupaten Lahat relatif masih rendah dan belum berhasil mencapai target

meskipun capaiannya menunjukan peningkatan yang tidak terlalu besar.

Proses pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus

kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda (agenda setting) dengan

penetapan atau pendefinisian masalah publik yang signifikan dan mengundang

perhatian masyarakat luas (public concern) karena besarnya tingkat kepentingan

yang belum terpenuhi (degree of unmeet need) sehingga memunculkan tindakan

pemerintah. Proses pembuatan atau formulasi kebijakan merupakan satu tahapan

penting dalam pengembangan kebijakan yang akan menentukan dampak

kebijakan terhadap sasaran kebijakan (Ayuningtyas, 2014).

Salah satu alasan hasil implementasi tergolong rendah dikarenakan sumber

daya manusia, sarana dan prasarana yang belum tercukupi. Berdasarkan hasil

wawancara mendalam yang telah dilakukan dengan informan, dimana menurut

informan KI 1, Sumber daya manusia yang berperan dalam implementasi Program

Gizi terhadap Angka Stunting mulai dari Kepala Dinas Kesehatan, Bidang

59


Kesehatan Masyarakat, Sumber Daya Kesehatan, Pencegahan Pengendalian

Penyakit dan pelayanan kesehatan serta Tenaga Petugas Gizi di Puskesmas yang

mana baru 14 Puskesmas yang pemegang program gizinya memiliki latar

belakang gizi. Menurut informan K3 dan K4 dapat ditarik kesimpulan bahwa

kader posyandu memiliki peran aktif sebagai tenaga yang melalukan kegiatan

penimbangan dan pengukuran sehingga perlu adanya pelatihan dan peningkatan

kapasitas kader. Dimana hal ini sejalan dengan penelitian Bahri (2021) yang

menyatakan bahwa faktor sumber daya alam merupakan salah satu kunci yang

menentukan perkembangan suatu pekerjaan.

Dalam hal sarana prasarana, Dinas Kesehatan telah menyediakan alat

antropometri namun masih dalam jumlah terbatas sehingga petugas gizi

Puskesmas harus membawah alat atropometri setiap kegiatan posyandu, kendala

lain yaitu beberapa Puskesmas masih memiliki masalah sinyal internet karena

pada saat ini laporan rutin gizi berbasis online yaitu e-PPGBM (Elekronik

Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Berdasarkan wawancara yang

dilakukan dengan informan KI 1, dimana beliau mengatakan bahwa salah satu

kendala terkait sarana prasarana dalam implementasi Program Gizi terhadap

Angka Stunting di Kabupaten Lahat yakni alat antropometri yang ketersediannya

masih kurang, dan sudah dianggarkan untuk membeli antropometri tetapi masih

terbatas belum seluruh desa. Solusi lain yang dilakukan untuk mengatasi masalah

terkait sarana prasarana dijabarkan oleh informan KI 3 yakni lewat dana desa juga

sudah diusulkan namun pengadaannya belum terealisasi terkait dengan

kekurangan alat antropometri, dan untuk sarana yang lain pernah kerjasama

dengan PANSIMAS (Pembangunan Program Nasional Penyediaan Air Minum)

yang memberikan bantuan jamban dan pembuatan sumur bor sebagai sumber air

bersih dikhusukan rumah Ibu hamil dan rumah yang ada balitanya.

5.3.2 Fakor-faktor keberhasilan / implementasi kebijakan

Dalam pendekatan teori implementasi oleh George C. Edward III yang

diterjemahkan Agustino (2006), terdapat empat variabel yang sangat menentukan

keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

60


5.3.2.1 Faktor Komunikasi

Dalam penanggulangan stunting sendiri sangat dibutuhkan koordinasi dan

komunikasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait,komunikasi

interpersonal, dikombinasikan dengan kampanye komunikasi menggunakan

media massa, advokasi kebijakan, mobilisasi/penggerakan masyarakat (Posyandu)

dan penggunaan data yang strategis – terbukti ampuh untuk menurunkan angka

stunting secara signifikan. (Kementrian Kesehatan, 2018)

Komunikasi merupakan suatu upaya pemberian pesan atau informasi dan

pemahaman dari satu orang ke orang yang lain. Komunikasi dapat menjadi

jembatan penghubung antar individu, individu dengan kelompok dan antar

kelompok (Kaswan, 2012). Komunikasi yang baik dapat menciptakan lingkungan

kerja yang kondusif yang dapat meningkatkan optimalisasi pencapaian tujuan

implementasi. Menurut Yulindasari (2019) bahwa terciptanya sistem komunikasi

yang baik dapat mengelola informasi secara keseluruhan sehingga dapat

meningkatkan efektifitas kerja dan mencegah kesalahpahaman dan perbedaan

persepsi yang menyebabkan ketidakberhasilan suatu kegiatan.

Komunikasi terjadi antara Pemerintah Kabupaten dengan Kecamatan atau

Puskesmas dimana komunikasi yang dilakukan bersifat dua arah dan terdapat

timbal balik antara dua belah pihak komunikasi yang dilakukan baik dalam bentuk

surat resmi (Feedback) muapun dalam bentuk media online pada setiap kegiatan

implementasi program gizi terhadap angka Stunting yang yang akan dillaksanakan

selalu dikoordinasikan secara bersama. Setiap kegiatan pelakasanan implementasi

program gizi terhadap angka Stunting di setiap Kabupaten akan dievaluasi oleh

tim penanggulangan Stunting terintegrasi tingkat provinsi yang merupakan salah

satu indikator kinerja kepala daerah.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan terus berkomunikasi dengan

pihak Puskesmas di dalam kegiatan implementasi program gizi, yang bentuk

kegiatan komunikasi yang dilakukan lebih sering dengan menggunakan telephone

aplikasi whatsapp informasi yang diperoleh dari key informan setiap kegiatan

program gizi yang akan dilaksanakan baik di Desa, kecamatan maupun Kabupaten

dikomunikasikan terlebih dahulu strategis pelaksanaan kegiatan mulai dari

penyusunan regulasi, kerangka acuan dan prosedur kegiatan tersebut terkadang

61


juga komunikasi yang dilakukan pada saat pertemuan atau rapat-rapat rutin

bulanan. Dinas Kesehatan memberikan feedback terhadap capaian kinerja

Puskesmas berupa laporan bulanan, semester dan tahunan secara manual serta

laporan yang dikirimkan oleh Puskesmas melalui aplikasi elektronik pencatatan

dan pelaporan berbasis masyarakat e-PPGBM (Elekronik Pencatatan Pelaporan

Gizi Berbasis Masyarakat) dan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh

Puskesmas. Pihak Puskesmas pun turut menyampaikan informasi kepada

masyarakat melalui kepala Desa dan kader posyandu serta informasi kegiatan

dilakukan melalui minlok lintas sektor dan penyuluhan. Selama masa pandemi

covid 19 pelayanan kesehatan tetap berjalan untuk menjaga keseimbangan antara

penanganan pandemi covid 19 dan pemenuhan pelayanan program gizi agar

jumlah kasus stunting tidak meningkat.

Informasi yang diperoleh dari key informan bahwa Kebijakan Program gizi

terhadap angka Stunting telah disosialisasikan dan dikomunikasi pada saat rapat

lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga setiap Organisasi Perangkat

Daerah mengetahui program apa yang akan diangkat untuk menurunkan angka

stunting sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pada saat pandemi covid-19 terjadilah masalah komunikasi pada kegiatan

implementasi program gizi dalam penanggulangan Stunting dikarenakan

mobilisasi aktivitas dibatasi, seperti perjalanan ke Puskesmas atau Desa sehingga

sosialisasi kebijakan di tingkat paling bawah yaitu kepada Puskesmas dan forum

kepala desa yang mengelola sumber dana desa terhambat sedangkan Puskesmas,

Bidan Desa dan Desa merupakan ujung tombak dalam penurunan angka Stunting.

Langkah yang diambil komunikasi melalui handphone melalui aplikasi

whatshapp. Puskesmas telah melakukan beberapa bentuk komunikasi diantaranya

melalui min loka karya lintas sektor, penyuluhan, pelatihan kader dan spanduk

atau baleho maupun dalam bentuk advokasi, beberapa kegiatan yang telah

dilaksanakan dalam penurunan angka Stunting dengan membeli MP-ASI

(Makanan Pengganti Air Susu Ibu) yang bersumber dana desa meski belum dapat

mencapai seluruh sasaran balita di desa. Terbatasnya anggaran dan pelaksanaan

monitoring dan evaluasi kunjungan langsung ke desa-desa terutama pada masa

pandemi covid-19 sehingga menyebabkan ketidaktahuan pemerintah Kabupaten

62


mengenai kondisi sebenarnya dilapangan. Edward III mengatakan; ”Lack of

clarity in policy may not only inhibitintended change, it also may lead to

substansial unanticipated change”. Tidak jelasnya pesan yang disampaikan bukan

hanya mengakibatkan tidak tercapainya perubahan yang diinginkan, namun juga

dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki.

5.3.2.2 Faktor Sumber Daya Manusia

Menurut Horn dalam Nugroho (2014) diketahui bahwa dalam suatu

implementasi sebuah kebijakan diperlukan dukungan dari sumber daya, baik

berupa sumber daya manusia (human resources), sumber daya material (material

resources) dan sumber daya metode (method resources). Sumber daya yang

dimaksud Edward III adalah hal-hal yang meliputi staff, information, authority

dan facilities. Diantara hal-hal lain yang berkenaan dengan resources, keempat hal

diatas dianggap memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pelaksanaan

kebijakan publik. Menurut Edward III sumberdaya memiliki posisi sangat penting

dalam keberhasilan implementasi program gizi dimana tanpa kecukupan sumber

daya, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang akhirnya

diterapkan.

Menurut Agustino dalam Afianda (2018) Keberhasilan proses

implementasi tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang

tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan

keberhasilan dalam proses implementasi, tahap-tahap tertentu dari keseluruhan

proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas.

a. Staf

Sumber daya yang penting adalah sumber daya manusia dimana

disamping sebagai subyek implementasi sebuah kebijakan, namun sekaligus

sebagai objek (Setyawan, 2016). Staf sebagai sumber daya manusia diarahkan

pada pembahasan kualitas pegawai yang akan terlibat dalam pembuatan maupun

pelaksanaan Program Gizi. Sejelas apapun aturan dan ketentuan yang berlaku

serta akuratnya komunikasi sosialisasi mengenai suatu ketentuan dan aturan, jika

para pelaksana yang memiliki tanggung untuk melaksanakan dan

mengimplementasikan kebijakan kurang kompeten dan memadai untuk

63


melakukan pekerjaannya, tentunya implementasi kebijakan tersebut tidak akan

efektif (Edward III dalam Nugroho, 2014).

Edward III mengatakan; ”We must evaluate the bureaucracy, not only in

term of absolute numbers, but also in term of its capabilities to perform desired

tasks”.Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa menurut Edward III

pembahasan mengenai staf tidak hanya membicarakan besaran saja. Karena

keberhasilan implementasi Program juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan

(kualitas) staf pelaksana. Berdasarkan hal tersebut, Edward III menyarankan dua

besaran pokok dalam menganalisa sumber daya yang dibutuhkan untuk

implementasi kebijakan publik, yaitu menganalisa size dan skills. Dari hasil

wawancara di peroleh informasi dari key informan bahwa jumlah sumber daya

manusia yang memiliki latar belakang gizi yang baru 14 Puskesmas, jika

dibandingkan dengan jumlah sebanyak 33 Puskesmas, maka dapat dipastikan

bahwa jumlah tenaga gizi sangat kurang. Dari sisi skills atau kemampuan

pelaksana program gizi, Pihak Puskesmas memiliki keluhan yang cukup

singnifikan dikarenakan tidak sampai separuh Puskesmas yang diisi oleh tenaga

pelaksana yang berpendidikan gizi. Puskesmas yang tidak memiliki tenaga yang

berbasis pendidikan gizi maka diisi oleh tenaga kesehatan lainnya seperti, bidan,

perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan tenaga lainnya.

Kabupaten telah banyak melakukan upaya dengan pelatihan upgrading bagi

tenaga kesehatan yang berpendidikan non gizi. Pihak Kabupaten Lahat juga sudah

rutin melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosialisasi, workshop, pelatihan-

pelatihan tentang program gizi dengan mengundang narasumber ahli yang

berkompeten di bidangnya agar dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah

yang berkaitan dengan implementasi program gizi segi ketepatan sasaran,

ketepatan jumlah, ketepatan waktu, ketepatan penggunaan yang berguna untuk

menambah pengetahuan, pengalaman atau wawasan dan persamaan persepsi guna

perbaikan implementasi program gizi. Di tingkat Desa perlu adanya pelatihan bagi

kader secara rutin guna meningkatkan kualitas pelayanan di posyandu.

Dari segi kuantitas, tenaga pemegang program gizi berlatar belakang gizi

masih sangat minim dikarenakan dengan tenaga kesehatan bukan yang berlatar

belakang gizi harus mengerjakan pekerjaan tambahan sebagai mengelola program

64


gizi dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga mengakibatkan

rangkap tugas, secara keseluruhan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas belum

memenuhi standar peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 43

tahun 2019 tentang Puskesmas. Dari segi kualitas skills atau kemampuan

dirasakan sangatlah minim dan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan

yang tidak pernah belajar tentang ilmu gizi masyarakat. Sehingga apa yang

dilakukan dalam penentuan status gizi, pencatatan dan pelaporan gizi tidak

maksimal.

Dengan demikian, permasalahan skills berkaitan dengan masalah

kecukupan anggaran. Pendapat menarik disampaikan oleh Edward III, sebagai

berikut; “money is not always the answer. Even with substansial funds it is not

easy to findproperly skilled personel. This is especially true when a government

agency iscarrying out or regulating highly technical activities” (Edward III,

1980). Kurangnya skills dapat diatasi dengan melakukan upgrading kemampuan

bagi petugas yang terlibat melalui pelaksanaan pelatihan, atau dilakukan

rekrutmen baru dengan standar persyaratan Kemetrian Kesehatan. Namun kedua

hal tersebut kembali berkaitan dengan anggaran atau dana. Upgrading

keterampilan petugas membutuhkan dana cukup besar, sementara rekrutmen

tenaga membutuhkan dana yang juga tidak sedikit apalagi tenaga petugas baru

yang direkrut memiliki tingkat keterampilan tinggi, maka pemberian gaji dapat

lebih tinggi dari perhitungan. Satu-satunya cara mencapai perbaikan (kualitas)

skills para pelaksana program gizi baik di tingkat Kabupaten maupun Puskesmas

adalah kondisi saat ini (dengan mengharapkan) skills upgrading terjadi secara

alami melalui pengalaman dan rutinitas pekerjaan.

b. Informasi

Menurut Syarif (2014), informasi menjadi salah satu unsur penting dalam

implementasi kebijakan penyelenggaraan kebijakan. Jika dikaji lebih lanjut,

informasi berperan untuk mempermudah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

dalam implementasi kebijakan. Informasi yang berpengaruh terhadap sumber

daya adalah informasi yang berkaitan dengan bagaimana program gizi

dilaksanakan. Pada dasarnya informasi yang disampaikan secara berjenjang baik

65


dikalangan instansi pemerintahan terkait. Pada tingkat Kabupaten, informasi

disampaikan dalam bentuk surat resmi, surat edaran, penyuluhan, rapat-rapat

rutin, email, whatshapp. Sementara untuk tingkat Puskesmas melalui mini loka

karya bulanan dan mini loka karya triwulan, penyuluhan dan media seperti baleho

liplet poster, media sosial feedback. Informasi yang disampaikan bersifat satu

arah.

Keterlambatan informasi yang diperoleh dari Kabupaten mengenai aksi

penanggulangan balita Stunting, terletak pada lingkungan pentugas gizi sendiri

yang terkadang tidak membaca informasi yang telah dikirim, dimana indikator

yang digunakan dalam menunjukan tingkat ketersampaian informasi adalah

respon petugas gizi itu sendiri terhadap surat/pesan yang dikirim.

c. Kewenangan

Wewenang didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan seseorang untuk

bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab

kepada orang lain. Tahapan dalam kegiatan implementasi program gizi terhadap

angka Stunting adalah sebagai berikut :

Perencanaan

Informasi yang diperoleh dari keterangan informan, perencanaan yang

dilakukan dengan pendekatan butun up yakni lewat satu pintu yaitu semua usulan

kegiatan dibuat oleh pengelola program yang berdasarkan program prioritas dan

analisis data diusulkan ke bagian perencanaan. Sumber dana berasal kegiatan

program gizi bersumber dari dana anggaran Pendapanan Belanja Daearh (APBD)

dan anggaran Pendapanan Belanja Negara (APBN). Pada masa pandemi covid-19

terjadi hanbatan perencanaan, dimana terjadi perubahan pagu anggaran yang

dikarenakan refocusing kegiatan atau pengalihan kegiatan esensial ke kegiatan

covid-19. Hal ini dapat diartikan bahwa anggaran yang ada untuk

penanggulangan masalah Stunting dirasakan belum mencukupi sebab banyak

kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan tidak terakomodir akibat keterbatasan

dana maupun recofusing. Begitu juga anggaran di Puskesmas padahal kegiatan

yang ada di Puskesmas tergantung dengan kesediaan dana BOK (Biaya

66


Operasional Kesehatan) yang diusulkan pengelola program gizi Puskesmas

kepada pimpinan Puskesmas

Pengerakan dan Pelaksanaan

Informasi yang diterima dari key informan, pengerakan yang dilakukan

oleh Kabupaten, yakni ketika rapat-rapat yang menghadirkan Kepala Puskesmas

dan Petugas Gizi, disosialisasikan bagaimana strategis percepatan pelaksanaan

program gizi sesuai dengan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2020 serta

mensosialisasikan pedoman pelaksanaan penanggulangan terintergrasi yang

dikenal sebagai konvergensi Stunting kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

terkait.

Pada tingkat Puskesmas dilakukan pada saat minilokarya bulan oleh

Puskesmas. Pelaksanaan program gizi terhadap angka Stunting tetapa mengaju

pada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan pedoman Aksi

konvergensi/terintegrasi penurunan Stunting. Pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan oleh Puskesmas sesuai dengan petunjuk dan arahan kepala

Puskesmas.belum memadai dikarenan terbatasnya dana yang tersedia, Puskesmas

hanya mengandalkan dana Biaya Operasinal Puskesmas dalam melaksanakan

kegiatan penurunann Stunting dengan melakukan kegiatan yang ada di Puskesmas

seperti PMT penyuluhan yang belum bervariasi. Pihak Puskesmas juga

membentuk kelompok rumah Desa sehat di Desa yang menjadi lokus stunting,

rutin mengadakan kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi yang mana kegiatan ini

menunjukan hasil positif seperti pada Desa Makartitama di tahun 2019 ditemukan

kasus Stunting sebanyak 18 balita yang pada tahun 2020 mengalami penurunan

dan pada tahun 2021, total kasus Stunting di Desa Makartitama 7 balita. Aktif

melakukan pengumpulan data dan melakukan entry data e-PPGBM (Elekronik

Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dapat menjadi indikator kegiatan

implementasi program gizi penurunan angka stunting di Kabupaten Lahat.

Pelaksanaan kegiatan program gizi sesuai dengan rencana kerja anggran

kerja yang disetujui, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan susuai dengan Rencana

Usulan Kegiatan (RUK) yang telah dibuat.

67


Pemantauan, pengendalian dan penilaian

Pemantauan dan pengendalian kebijakan mengenai implementasi program

gizi penurunan angka Stunting dilakukan. pada masa pandemi covid-19,

pemantauan dilaksanakan secara online dan tatap muka, dimana secara umum

belum berjalan secara efektif dikarenakan banyak keterbatasan seperti sumber

daya manusia yang menjadi pemegang program gizi di Dinas Kesehatan hanya 2

(dua) orang. Pemantauan secara online dilakukan lewat aplikasi e-PPGBM

(Elekronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) untuk dilihat dan

dipantau mengenai indikator gizi yang telah dicapai oleh Puskesmas.

Penilaian kinerja kegiatan implementasi program gizi dilakukan setiap

awal bulan berjalan dimana capaian kinerja program gizi setiap Puskesmas

dilakukan evaluasi apakah telah mencapai target atau belum yang indikator

penilaiannya melalui aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan

Gizi Berbasis Masyarakat).

d. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan,

didapatkan informasi bahwa ketersediaan fasilitas dalam implementasi program

gizi terhadap angka Stunting sangat berkaitan Dana berasal dari APBN (Anggaran

Pendapatan Belanja Nasional) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada

Dinas Kesehatan. Sarana yang telah tesedia berupa alat atropometri yang

digunakan untuk mengukur pertumbuhan anak balita dimana pada saat ini alat

atropometri yang tersedia sebanyak 186 Kit. Ketersediaan alat ini belum

sebanding dengan jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Lahat sebanyak 456

Posyandu balita.

Di Puskesmas sendiri, diketahui bahwa sarana prasarana yang berkaitan

dengan penanggulangan stunting seperti jamban dan sumber air bersih, dilakukan

kerja sama dengan PANSIMAS (Pembangunan Program Nasional Penyediaan Air

Minum). Untuk sarana sendiri, biaya transport kader telah terealisasi dan

disediakan oleh Puskesmas. Pada saat ini sarana pencatatan dan pelaporan

petugas gizi Puskesmas berbasis online yaitu e-PPGBM (Elekronik Pencatatan

Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), menjadi hambatan dikarenakan terbatasnya

68


jumlah laptop dan komputer Puskesmas sehingga petugas gizi Puskesmas dengan

rela memakai laptop pribadi digunakan untuk membuat laporan dan diketahui pula

bahwa prasarana jaringan internet rata-rata Puskesmas sudah dianggarkan melalui

dana BOK (Biaya Operasional Kesehatan) maupun kapitasi JKN (Jaminan

Kesehatan Nasional). Jaringan internet juga menjadi hambatan di bidang sarana

prasarana, sebab tidak semua area Puskesmas memiliki kualitas jaringan internet

yang baik sehingga mereka harus mencari lokasi tertentu apabila akan melakukan

upload entry data ke aplikasi online.

5.3.2.3 Faktor Disposisi

Faktor lain yang dipandang berpengaruh terhadap implementasi program

gizi adalah sikap dan persepsi implementor terhadap tugas dan tanggung jawab

yang diembannya, misalnya pada tataran Puskesmas, maupun pada tataran

Dinas Kesehatan. Edward III menyebut gejala ini sebagai “the dispositions of

implementators“ yang seringkali ditandai dengan sikap dan perilaku negatif

seperti parokhialisme, keengganan, selektif terhadap aspek kebijakan yang

menguntungkan dan melalaikan terhadap aspek kebijakan yang tidak “congruent”

dengan kepentingan organisasi asalnya.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wahid dalam Afianda (2018), yang

menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat, demokratis. Apabila implementor

memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan akan berjalan dengan baik seperti

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi

kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Menurut Edward III (dalam Nugroho, 2014), disposisi merupakan sebuah

keinginan dan kecenderungan pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan

sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dalam

implementasi sebuah kebijakan, sikap atau disposisi implementator dibedakan

menjadi :

1. Respon implementator terhadap kebijakan terkait kemauan implementator

melaksanakan kebijakan publik

69


2. Kondisi berupa pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan

3. Mengenai intensistas disposisi implementator berupa preferensi nilai yang

dimiliki

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh bagaimana

karakteristik implementor dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya.

Perbedaannya dapat dilihat misalnya dari aspek lokasi geografis, sosial-ekonomi,

dan sosial-budaya, besar-kecilnya sasaran implementasi kebijakan, serta status

institusi (negeri-swasta) yang bersangkutan. Mengacu hal tersebut, sikap para

pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dikalangan instansi pemerintah,

temuan hasil penelitian menunjukkan sikap positif dan mendukung terhadap

terlaksananya program penurunan Stunting.

Informasi yang diterima Masing-masing pihak baik Kabupaten, Puskesmas

dan Desa memiliki persamaan persepsi terhadap implementasi program gizi dalam

terhadap angka Stunting dan para pemangku kebijakan telah memiliki komitmen

untuk kegiatan implementasi program gizi penurunan angka Stunting. Hal ini

tercipta melalui mekanisme pelaksanaan program secara sistematis sesuaitupoksi

masing-masing. Hal ini didukung oleh pendapat Grindle, 1980, yang mengatakan

Pengaruh apapun yang ada dalam implementasi kebijakan, sikap yang penting

untuk diupayakan adalah membawa implementors ke arah “well-disposed toward

particular policy” dan mencegah mereka terjerumus ke zona yang penuh

ketidakpedulian atau “a zone of indifference”. Apabila seseorang diminta untuk

mengeksekusi mengenai sesuatu program yang dia sendiri tidak menyetujui maka

dapat terjadi kemungkinan slip (slippage) yang tidak diinginkan antara harapan

dengan realitas kinerja. Untuk mencapai keberhasilan implementasi program gizi,

dukungan kader posyandu yang terampil dan masyarakat itu sendiri.Pihak kader

sendiri berpendapat bahwa kegiatan implementasi program gizi berupa posyandu

memberikan manfaat bagi warga.Masyarakat atau ibu balita berdasarkan hasil

wawancara mendalam menyatakan bahwa dengan adanya kegiatan posyandu,

perkembangan anak menjadi lebih terpantau. Ibu balita pun dapat mengetahui

penyebab terjadinya Stunting sehingga apabila hal ini berlanjut maka kedepannya

para ibu dapat memahami dan mencegah terjadinya kasus Stunting pada balita.

70


Dalam pelaksanaan kegiatan implementasi program gizi, tentunya masih

terdapat hambatan dalam pelaksanaan. Menurut Thoha (1992),penyebab atau

hambatan kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan ada tiga macam yakni:

(1) hambatan internal, hambatan yang timbul dari masyarakat itu sendiri, atau

kultur dan budaya (Socio-Cultural Constraineds); (2) hambatan eksternal,

birokrasi/pemerintah; dan (3) tingkat kesadaran yang masih rendah (pendidikan

rendah atau kurang informasi). Hasil wawancara mendalam dengan petugas gizi,

diketahui bahwa hambatan yang didapat dalam pelaksanaan implementasi

program diantaranya adalah SDM yang perlu ditingkatkan terutama pada

Puskesmas yang belum memiliki ahli gizi. Selain itu, dalam pelaksanaan

posyandu kehadirannya masyarakat baru 70%-80% dikarenakan akses jarak

posyandu yang cukup jauh sehingga masyarakat kesulitan untuk berkunjung

keposyandu terutama pada kondisi pandemi covid-19. Kegiatan posyandu harus

tetap berjalan dengan mengacu pada protokol kesehatan. Oleh karena itu, langkah

yang diambil yaitu dengan mengatur ulang jadwal kunjungan balita ke posyandu.

Mengacu pada pendapat diatas, diketahui bahwa masyarakat telah memiliki

kesadaran mengenai pentingnya posyandu yang merupakan wadah didalam

masyatakat untuk mengetahui tumbuh kembang anak dan ibu hamil.

5.3.2.4 Faktor Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang

sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat

formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen

fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan

keputusan yang mengikuti rantai komando. (Afianda, 2018)

Menurut Edwrads III dalam Winarno (2005), terdapat dua karateristik

utama dari birokrasi, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan

Fragmentation. SOP adalah perkembangan dari tuntutan internal mengenai

kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi

kerja yang kompleks dan luas. Fragmentasi adalah kegiatan penyebaran tanggung

jawab atas suatu kebijakan kepada beberapa badan atau instansi sehingga

memerlukan koordinasi. Umumnya, semakin besar koordinasi diperlukan dalam

71


melaksanakan kebijakan, maka semakin berkurang kemungkinan keberhasilan

program atau kebijakan.

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai

pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural

paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya

SOP (Standar Operasional Prosedur). Prosedur-prosedur ini dalam menanggulangi

keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan

menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur), para pelaksana dapat

memanfaatkan waktu yang tersedia.

Sifat struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan

adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya artinya lintas program dan lintas sektor bekerja sesuai dengan

keahliannya masing-masing. Kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan penting dilakukan sebagai bahan evaluasi apakah program tersebut

sudah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditentukan. Salah satu

hambatan untuk menjalankan program-program pemerintah antara lain lemahnya

koordinasi antar lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelaksanaan program

gizi terhadap kejadian Stunting perlu dilakukan koordinasi berjenjang. Meskipun

praktek dilapangan menunjukan banyak pihak yang terlibat dalam implementasi

program Gizi, namun puncak koordinasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan

tetap berada ditangan BAPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Kabupaten Lahat.

5.3.3 Faktor pendukung dan penghambat

Implementasi kebijakan, terutama proses implementasi program gizi terhadap

angka stunting pada masa pademi covid 19 di Kabupaten Lahat, menunjukkan

implementasi kebijakan program dilaksanakan dengan memberdayakan Ketua TP-

PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kecamatan,

Puskesmas, termasuk sosialisasi kebijakan program gizi berfungsi sebagai

koordinasi atau perpanjangan tangan antara Pemerintah Kabupaten ke masyarakat

sebagai koordinator sekaligus pelaksana kebijakan yang terus menerus dalam

72


penanggulangan balita stunting di Desa dengan memberikan bantuan berupa

makanan tambahan untuk balita yang datang ke posyandu.

Penelitian yang dilakukan bunga ch rosha et.all (2016), menunjukkan berbagai

intervensi spesifik dan sensitif yang tidak hanya ditujukan kepada balita tetapi

juga pada ibu dan remaja. Intervensi gizi spesifik pada balita yang dilakukan oleh

sektor kesehatan adalah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di

posyandu, pemberian imunisasi, vitamin A, pemberian PMT (Pemberian Makanan

Tambahan). Intervensi untuk ibu (kelas ibu hamil, PMT (Pemberian Makanan

Tambahan) ibu hamil, seminar gizi dan kesehatan) dan intervensi untuk remaja

(program tablet tambah darah/ TTD). Sedangkan intervensi gizi sensitif yang

dilakukan oleh sektor non- kesehatan antara lain intervensi kesehatan lingkungan

(program Jumat dan Minggu bersih, pembuatan lubang biopori, pembuatan

septictank komunal), intervensi mengatasi kemiskinan (pemberian bantuan

langsung tunai/BLT, keluarga harapan, dana program nasional pemberdayaan

nasional/PNPM), dan intervensi pemberdayaan perempuan (penyuluhan dan

pelatihan kesehatan dan gizi, pemberian tanaman bibit untuk pemanfaatan

lingkungan). Integrasi antara intervensi spesifik dan sensitif dalam upaya

perbaikan balita sebaiknya dilakukan agar penanganan masalah gizi dapat

sustainable atau berkelanjutan.

Dengan dukungan TP-PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga) Kecamatan dan Puskesmas yang sangat mendukung berjalanya

kegiatan posyandu setiap bulan namun pada saat pandemi ada pengaturan ulang

jadwal dan sistem penimbangan balita. Karena harus melakukan Protokol

Kesehatan untuk sama-sama mencegah penularan.

Dari hasil wawancara mendalam bahwa kegiatan belum menyentuh sasaran

karena kegiatan hanya terfokus Pemberian Makanan Tambahan untuk balita,

padahal dalam penanggulangan balita stunting dari berbagai lini yaitu intervensi

sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung

stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan. Intervensi sensitif

terbagi menjadi 4 jenis yaitu penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi

dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan

akses pangan bergizi. Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung

73


mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor

kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit

menular dan kesehatan lingkungan.


BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi program gizi terhadap angka Stunting memiliki konsep yang

telah sesuai, artinya tidak mengandung permasalahan dalam formulasinya. Setelah

melakukan penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan sudah ada dalam bentuk peraturan Bupati namun

belum berjalan secara maksimal

2. Komunikasi telah berjalan namum belum maksimal dikarenakan kondisi

pandemi covid-19. Koordinasi antar lintas Organisasi Perangkat Daerah,

program, forum kepala Desa juga sudah berjalan namun pada

implementasinya masih rendah. Peraturan-peraturan pelaksanaan sebagai

petunjuk teknis implementasi program sudah ada. Pemangku kepentingan

sudah memiliki pemahaman namun masih kurangnya kepatuhan yang baik

terhadap program gizi dan pengambil kebijakan di Desa masih terdapat yang

belum mendapat sosialisasi.

3. Sumber Daya dalam implementasi program gizi sangat kurang dari segi staf,

kurangnya sumber dana, akses posyandu, sarana dan prasarana perlu solusi

dan tindak lanjut guna optimalisasi implementasi program gizi.

4. Disposisi atau sikap pelaksana program gizi terhadap angka Stunting sangat

mendukung dan berkomitmen dibuktikan lewat pengalangan komitmen pada

saat rembuk Stunting yang dihadiri oleh Bupati, Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Organisasi Perangkat

Daerah, beberapa Camat, Kepala Puskesmas dan Kepala Desa yang

merupakan Desa lokus Stunting.

5. Struktur Birokrasi sudah mengacu pada peraturan dan pedoman-pedoman aksi

konvergensi/integrasi Stunting, bekerja dengan uraian tugas masing-masing

sesuai dengana keahlian dibidangnya.

6. Ibu balita sangat antusian datang ke posyandu untuk mengetahui tumbuh

kembang balita, dukungan dari TP-PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan

75


Kesejahteraan dan Keluarga) Kecamatan, Puskesmas dan Desa. Kurangnya

koordinasi dan komunikasi dalam penggunaan dana dalam penanggulangan

stunting

5.2 Saran

Adapun saran untuk perbaikan dalam implementasi program program gizi

terhadap angka Stunting di Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada stakeholder, seperti Camat

dan pemerintah Desa bersama dengan tim penanggulangan Stunting di lakukan

oleh kepala daerah langsung.

b. Melakukan Rapat secara rutin dan berdiskusi serta berkoordinasi dengan

Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

c. Mengadakan dan melengkapi kekurangan yang ada seperti Sumber Daya

Manusia, perencanaan anggaran, sarana dan prasarana dan alat komunikasi di

fasilitas kesehatan terutama di tingkat Puskesmas, guna menunjang

terselenggaranya pelayanan gizi masyarakat yang prima.

d. Melakukan advokasi berdasarkan data yang rasional, agar komitmen anggaran

daerah terhadap implementasi Program Gizi terhadap angka Stunting dapat

terealisasi serta mewujudkan komitmen dari kepala daerah sebagai upaya

pencegahan dan penanggulangan stunting.

e. Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau menyegarkan

kembali ilmu pengetahuan petugas kesehatan khususnya dokter, gizi, bidan,

Kesmas seperti seminar, workshop atau diskusi kasus dengan ahlinya pelatihan

tatalaksana gizi buruk, pemberian makanan bayi dan anak (PMBA).

f. Meningkatkan peran dan koordinasi dengan pihak swasta, lembaga swadaya

masyarakat, forum wanita termasuk TP-PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan

Kesejahteraan dan Keluarga) Kecamatan dan Desa.

g. Meningkatkan validitas dan rasionalitas data dan Pencatatan dan pelaporan

Gizi berbasis Masyarakat e-PPGBM (Elekronik Pencatatan Pelaporan Gizi

Berbasis Masyarakat), baik dari Posyandu, Desa, Puskesmas dan Dinas

Kesehatan, sehingga menjadi dasar dalam mendukung terselenggaranya

program gizi terhadap angka Stunting di Kabupaten Lahat.

76


h. Melaksanakan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dan mengalokasikan

anggaran sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.

i. Meningkatkan kapasitas kader posyandu dalam melakukan pengukuran,

penimbangan dan penyuluhan.


DAFTAR PUSTAKA

Abdul, W . S . (2014). Analisis kebijaksanaan dari Formulasi Ke implementasi

kebijaksanaan Negara, Jakarata: Edisi Kedua, Bumi Aksara.

Afianda, Zuhra. (2018). Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di

Puskesmas Samalangka Kecamatan Samalangka Kabupaten Bireuneun.

Medan [Skripsi]

Siregar, Surya Murni. Isnaini. 2014. Implementasi Kebijakan Pemerintahan

Kabupaten Labuhanbatu dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (add)

Tahun 2014 Di Desa Sei Tampang Kacamatan Bilah Hilih. Medan :

Universitas Medan Area.

Ayuningtyas, D. (2014). Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik (1st ed.).

Jakarta: Rajawali Pers.

. (2018). Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi (1st ed.).

Depok: Rajawali Pers.

Aryastami, N. K. (2017). Kajian Kebijakan dan Penurunan Masalah Gizi Stunting

di Indonesia. Buletin Penelitian Kesehatan, 45 (4), 233–240.

https://doi.org/10.22435/bpk.v45i4.7465.233-240

Azwar, A. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan. Tangerang : Binarupa Aksara.

Bahri, Samsul. 2021. Strategi Dinas Kesehatan dalam Menekan Laju Penderita

Stunting di Kabupaten Enrekang. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Bunga Ch Rosha, Kencana Sari, Indri Yunita SP, Nurilah Amaliah MK, NH

Utami. 2016, Peran Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif dalam Perbaikan

Masalah Gizi Balita di Kota Bogor Buletin Penelitian Kesehatan, Vol. 44,

No. 2, Juni 2016 : 127 – 138 dakses tanggal 24 Juli 2021.

Denas, S, Idral, P, Hafifatul, A.R, Firdaus dan Erwinda. 2020. Peningkatan

Penerapan Intervensi Gizi Terintegrasi Untuk Anak Stunting Di Kabupaten

Pasaman Barat. Buletin Ilmiah Nagari Membangun Vol. 3 No. 1, Website.

E-ISSN: 2622-9978 dikases tanggal 10 April 2021.

Edwards III, George C. 2003.Implementing Public Policy.Jakarta

Febriani, D.B, Nur, A.F, Misnaniarti, 2019. Hubungan pola asuh dengan kejadian

Stunting balita dari keluarga miskindi Kota Palembang, Jurnal Gizi

Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition) Vol. 8, No. 1, Desember

2019 (31-39) https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgi/ dikases tanggal 10

April 2021.

https://doi.org/10.22435/bpk.v45i4.7465.233-240

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgi/


Gurning, F. P. (2018). Dasar Administrasi & Kebijakan Kesehatan Masyarakat

(M. Y. Pratama, ed.). Yogyakarta: K-Media.

Gunasari, Dwi sekar.2016. Hubungan Stunting Dengan Tingkat Kecerdasan

Intelektual (Intelligence Quotient - Iq) Pada Anak Baru Masuk Sekolah

Dasar Di Kecamatan Nanggalo KotaPadang. Padang : FK UNAND

dikases tanggal 15 April 2021.

Harjatmo, Titus Priyo. Par`i, Holil M. Wiyono, Sugeng. 2017. Penilaian Status

Gizi. Bahan Ajar Gizi. Pusat Pendidikan Sumber Daya Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Hermawati, Sastrawan. 2020. Analisis Implementasi Kebijakan Program

Penanggulangan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Lombok Utara,

Jurnal Kesehatan Qamarul Huda ,Volume 8, Nomor 2, dikases tanggal 10

April 2021.

Indrawati, S. Hubungan Pemberian Asi Esklusif Dengan Kejadian Stunting Pada

Anak Usia 2-3 Tahun Di Desa Karangrejek Wonosari Gunungkidul

(Skripsi). Yogyakarta: Universitas Aisyiyah; 2016

Islamy, Irfan, M. (2018). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.

Edisi II. Jakarta: Sinar Grafika.

Kaswan. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Kesanggupan Bersaing

Organisasi. Yogyakarta : Graha Ilmu

Kemenkes RI. (2018). Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, Jakarta:

@2019 oleh Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan (LPB)

______, (2018). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). Jakarta : Balitbag.

Kemenkes RI.

______, 2018. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan

Stunting di Indonesia. Jakarta : Direktorat Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat.

, 2019. Survey Status Gizi Indonesia. Jakarta: Kementrian Kesehatan

Republik Indonesia.

, 2019. Peraturan Menteri Kesehatan 04 tentang Mutu pelayanan

kesehatan dasar dalam stnadar pelayanan minimum bidang kesehatan.

Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

Kurniawati T. Langkah-langkah Penentuan Sebab Terjadinya Stunting pada Anak.


Pedagogi. 2017 ; 3(1) : 58-69.3.

LPPM STIKes Hang Tuah Pekanbaru. (2015). Permasalahan Anak Pendek

(Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu

Kajian Kepustakaan) Stunting Problems and Interventions to Prevent

Stunting (A Literature Review). Jurnal Kesehatan Komunitas, 2(6), 254–

261

Muninjaya, AA, 2004, Manajemen Kesehatan, Kedokteran, Jakarta : EGC

Milman A, Frongillo EA, Onis M, Hwang J. 2005. Differential Improvement

among Countries in Child Stunting is Associated with Long-Term

Development and Specific Interventions. The Journal of Nutrition. ; 135(2)

:1415–1422.2.

Nisa, Latifa Suhada, 2018. Stunting Prevention Policies In Indonesia. Jurnal

Kebijakan Pembangunan, vol. 13. pp. 173-179

Nugroho, R. 2014. Public Policy : Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis,

Konvergensi dan Kimia Kebijakan. Jakarta : Elex Media Komputindo

Pradono, J. Sulistyowati, N. 2013. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan,

Pengetahuan tentang Kesehatan Lingkungan, Perilaku Hidup Sehat dengan

Status Kesehatan. Bul Spenelitian Sist Kesehat 2013; 17 (1) :89-95.

Pratiwi, Intan Gumilang. Restanty, Dian Abyi. 2018. Penerapan Aplikasi Berbasis

Android “Status Gizi Balita terhadap Pengetahuan Ibu Dalam Pemantauan

Status Gizi Anak Usia 12 – 24 Bulan”. Jurnal Kebidanan Akademi

Kebidanan Jember Vol 2 No.1.

Ruky, A. S. 2001. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama.

Satrianegara, M. F. (2014) . Organisasi dan Manajemen

Pelayanan Kesehatan.Jakarta: Salemba Medika.

Saputri, R., & Tumangger, J. 2019. Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting di

Indonesia. JPI : Journal of Political Issues, 1(1), 1-9.. dikases tanggal 10

April 2021.

Seytawan, Dody. Srihadjono, Nanang Bagus. 2016. Analisis Implementasi

Kebijakan Undang-Undang Desa dengan Model Edward III di Desa

Ladungsari Kabupaten Malang. Jurnal Reformasi Vol 6. No 2.

Syahruddin, 2009. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan

Industri di Kabupaten Karawang. Jakarta : Universitas Indonesia [Tesis]


Syarif, Ahmad. Unde, Andi Alimuddin. Asrul, Laode. 2014. Pentingnya

Komunikasi dan Informasi pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana di Kota Makassar. Jurnal Komunikasi KAREBA

Vol.3 No.3.

https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/583/406

Tarigan, A. A. (2019). Teologi Islam dan Ilmu Kesehatan Masyarakat (M. Iqbal,

ed.). Medan: Telaga Ilmu.

Taufiqurakhman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara

Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah. Jakarta : Universitas

Moestopo Seragaman

Uti, L, Anisa, S.O, Wiwit, D.I. 2020. Implementasi Peraturan Bupati Cilacap

Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting Pada Kinerja Bidan

Di Wilayah Cilacap Kota Jurnal Bina Cipta Husada Vol. XVI No. 2,

diakses tanggal 10 April 2021

Wibawa, Samudra,. Et.all. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi

Kedua). Terjemahan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Winarno, Budi. 2005. Kebijakan Publik, Teori and Proses (Edisi Revisi).

Yogyakarta : Media Presindo.

Yusuf, A.M. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian

Gabungan. Jakarta : Prenadamedia Group.

Yulindasari, Nila Octavia. 2019. Peran Komunikasi dalam Mencapai

Keberhasilan Organisasi. Seminar Nasional Jurusan Administrasi

Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang :

Revitalisasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Era

Revolusi Industri 4.0.

http://conference.um.ac.id/index.php/apfip2/article/viewFile/377/330

Yurista, P, et al. 2020 Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program

Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. Media Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan, Vol. 30 No. 4, Desember 2020, 315 – 328,

dikases tanggal 10 April 2021.

https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/583/406

http://conference.um.ac.id/index.php/apfip2/article/viewFile/377/330


Lampiran 1

Surat Izin Penelitian


Lampiran 2

Surat Izin Pra Penelitian Tesis Mahasiswa Stikes Bina Husada


Lampiran 3

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mulawarman

Nim : 19131011101

Universitas : STIK Bina Husada Palembang

Tempat dan tanggal lahir : Rejang Lebong (curup), 19 Juni 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jalan Perumnas Pondok Lembayung Blok C 6

No 16 RT 17 RW 05 Perumnas Tiara Lahat

Email : [email protected]

Phone Number : 085273872169

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 66 Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1992

SMP Negeri 5 Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1995

SMU Negeri 4 Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1998

D III Gizi Poltekkes Kemenkes Palembang Tahun 2002

S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Tahun 2015

mailto:[email protected]


Lampiran 4

INFORM CONSENT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi

responden penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu

Kesehatan Bina Husada Palembang yang berjudul Implementasi Program Gizi

Terhadap angka Stunting Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten

Lahat.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif

terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden dan berperan serta

dalam penelitian dengan menjawab semua pertanyaan yang dibutuhkan oleh

peneliti dengan benar (Sesuai Fakta), sukarela tanpa ada paksaan dari pihak

manapun dan saya bersedia untuk diwawancara oleh peneliti selama 15 – 20

menit.

Lahat ,…………. .2021

Responden

(………………….)


PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

NO IDENTITAS RESPONDEN

1 Nama :

2 Umur ....... Tahun

3 Jenis Kelamin

1. Laki-laki 2. Perempuan

4 Pendidikan

1. Tidak sekolah/ Tidak Tamat SD

2. SD 4. SLTA

3. SLTP 5. Akademi/ PT

5 Pekerjaan :

1. PNS/ TNI/ POLRI 3. Pedagang

2. Buruh/ Tani 4. Pensiunan

5. Lain-lain

6 Alamat Rumah :

7 Menurut Ibu apakah ada kebijakan yang mengatur penanggulangan

stunting, Bagaimana proses langkah-langkah terbentuknya kebijakan

tersebut ?

8 Bagaimana tahapan dalam penyususnan kebijakan tersebut

9 Bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, dan bagaimana sosialisasi

dan bimbingan teknis?

10 Sejauh mana kebijakan tersebut telah diterapkan?

11 Bagaimana informasi kegiatan program gizi disampaikan

12 Bagaimana kondisi SDM yang dimiliki, adakah petugas khusus yang

di Surat Keputusan untuk pengelola kegiatan penanggulangan

stunting, sejauh mana standar kompetesi yang sudah dimiliki ?

13 Bagaimana sistem kerja tim teknis, tim pengawas kegiatan

penanggulangan stunting?

14 Bagaimana tim dalam pengelolaan kegiatan penanggulangan

stunting?

15 Bagaimana proses pengusulan dana dalam penanggulangan stunting

di Kabupaten Lahat, jika ada jenis kegiatan apa saja yang didanai?

16 Kegiatan apa saja, apakah sudah dilaksanakan

17 Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang

kegiatan tersebut, jenis prasarana dan sarana yang ada ?


18 Bagaimana komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan

stunting di Kabupaten Lahat ?

19 Bagaimana uraian tugas dan wewenang masing-masing tim?

20 Bagaimana informasi program gizi di sampaikan

21 Bagaimana cara menyampaikan informasi program gizi

2. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi


1 Nama :


3 Jenis Kelamin


4 Pendidikan


5. SD 4. SLTA


5 Pekerjaan :



5. Lain-lain

6 Alamat Rumah :

7 Bagaimana pelaksaan kegiatan dikomunikasikan?

8 Bagaimana penetapan perencanaan program, sasaran, proses dan

output?

9 Bagaimana pelaksanaan kegiatan dalam bentuk apa, apakah ada

satndarnya, jenis kegiatannya apa saja

10 Bagaimana cara penentuan biaya pelaksanaan penanggulangan

stunting, apakah ada waktu pelaksanaannya?

11 Bagaimana pemantauan progres kemajuan penanggulangan stunting,

jika ada dapat dilihat dalam bentuk apa,

12 Bagaimana pengawasan untuk menjamin kelancaran kegiatan, jika

ada dalam bentuk apa?

13 Bagaiamana cara menyampaian informasi tentang program gizi


3. Petugas Gizi Puskesmas


1 Nama :


3 Jenis Kelamin


4 Pendidikan


8. SD 4. SLTA


5 Pekerjaan :



5. Lain-lain

6 Alamat Rumah :

7 Bagaimana implementasi pelakasanaan kegiatan penanggulangan

Stunting lapangan?

8 Bagaimana komitmen lintas sentor penanggulangan Stunting?

9 Bagaimana kesediaan sarana dan prasarana?

10 Bagaimana sumber data yang dapat dianalisis dari kasus Stunting ?

11 Bagaimana tindak lanjut terhadap data yang dianalisis?

12 Apakah ada hambatan didalam penangulangan Stunting di wilayah kerja

saudara, jika ada hambatan apa saja, bagaimana mengatasi hambatan?

13 Menurut ibu faktor pendukung didalam penanggulangan stunting

diwilayah ibu, jika ada faktor apa saja yang menjadi pendorong kegiatan

tersebut?

14 Bagaimana kesediaan sumber dana penanggulangan stunting di

Puskesmas, jika ada jenis kegiatan apa saja yang telah dilakukan?

15 Bagaimana komunikasi yang dilakukan ke Desa

16 Bagaimana menyampaikan informasi kegiatan gizi ke masyarakat,

bagaimana kegiatan posyandu

17 Bagaimana standar pelayanaannya, pada saat pandemi

18 Bagaimana mekanisme perencanaan anggaran di Puskesmas ibu

khusunya prograrma gizi

19 Bagaimana mekanisme pelaksanaaan


4. Kader Posyandu


1 Nama :


3 Jenis Kelamin


4 Pendidikan


11. SD 4. SLTA


5 Pekerjaan :



5. Lain-lain

6 Alamat Rumah :

7 Bagaimana kendala selama melaksanakan Posyandu ?

8 Jika Ada, Jelaskan kendala yang ada selama melaksanakan posyandu !

9 Bagaimana dukungan dari pihak Puskesmas terhadap kinerja kader

dalam melaksanakan Posyandu ?

10 Jika Ada, Jelaskan dukungan yang dilakukan pihak Puskesmas selama

kegiatan posyandu !

11 Bagaimana dukungan dari pejabat daerah setempat terhadap kegiatan

Posyandu ?

12 Jika Ada, Jelaskan dukungan dari pejabat setempat terhadap kegiatan

posyandu !

13 Menurut Ibu apa manfaat program penangulangan Stunting diDesa

saudara, jika ada apa yang dirasakan dengan program tersebut ?

14 Bagaimana harapan saudara dengan kegiatan penanggulangan Stunting

sebutkan !

15 Bagaimana peran pihak swasta dalam kegiatan penanggulangan

Stunting, jika ada dalam bentuk kegiatan apa ?

16 Bagaimana komitmen pemerintah Desa dalam pengentasan kasus

Stunting di Desa, apa komitemen Desa dalam penggulangan Stunting ?


5. Ibu Balita


1 Nama :


3 Jenis Kelamin


4 Pendidikan


14. SD 4. SLTA


5 Pekerjaan :



5. Lain-lain

6 Alamat Rumah :

7 Bagaimana tanggapan Ibu terkait adanya posyandu di daerah ibu ?

8 Apakah Ibu selalu datang setiap ada kegiatan posyandu di daerah ibu ?

9 Jika tidak, jelaskan alasan Ibu kenapa tidak hadir rutin !

10 Jika iya, jelaskan motivasi ibu untuk selalu hadir rutin !

11 Jelaskan manfaat yang Ibu peroleh selama kegiatan posyandu untuk

balita ibu !

12 Menurut Ibu Apa manfaat yang dirasakan Ibu dengan kebijakan

penanggulangan Stunting ?

13 Bagaimana harapannya kedepan dalam mempersiapkan generasi

penerus kita, sebutkan harapanya ?


Lampiran 5

PEDOMAN OBSERVASI

No Hal-hal yang diobservasi Dikerjakan

Ada Tidak

1. Apakah ada Surat keputusan

2. Apakah ada Standar Operasional Prosedur yang

tertulis

3. Apakah ada buku pedoman dalam

penangulangan stunting

4. Apakah ada alat atropometri

5. Apakag ada Dokumen kegiatan

6. Usulan Rencana Usulan Kegiatan

7. Usulan Rencana Pelaksana Kegiatan

8. Register Posyandu


Lampiran 6

Dokumentasi Penelitian Implementasi Program Gizi Terhadap Angka

Stunting di masa pandemi Covid 19.

Gambar 1. Foto Wawancara dengan KI 1 Selaku Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas

Kesehatan Kabupaten Lahat

Gambar 2. Foto saat wawancara dengan KI2 Selaku Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat


Gambar 3. Foto saat wawancara dengan KI3 Selaku Petugas Gizi Puskesmas

Gambar 4. Foto saat wawancara dengan Ibu Balita


Gambar 5. Foto saat wawancara dengan Kader Posyandu

Gambar6. Foto PMT Balita dan Ibu Hamil Gambar 7. Buku Register Posyandu

Gambar 8. Contoh SOP Tertulis


Gambar 9. Foto Alat Antropometri untuk Posyandu

Gambar 10. Screenshoot RPK Puskesmas Gambar 11. Screenshoot RUK Puskesmas


Lampiran 7

Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian


Lampiran 8

Surat Keterangan Layak Terbit


Lampiran 9

MATRIK HASIL WAWANCARA

“Analisis Implementasi Penurunan Stunting

Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Lahat”

1. Pertanyaan mendalam KI.1

No Pertanyaan Informan (Ki1) Kesimpulan Interprestasi

1 Menurut Ibu apakah ada

kebijakan yang mengatur

penanggulangan stunting,

Bagaimana proses langkah-

langkah terbentuknya

kebijakan tersebut ?

Sudah ada, kebijakannya berupa

peraturan Bupati yang diterbitkan di

tahun 2020 dengan no 27 ,

terbentuknya kebijakan tersebut

karena Kabupaten Lahat menjadi

lokus stunting di Provinsi SumSel

sehingga dengan kejadian ini

dipandang perlu untuk menerbitkan

kebijakan.

Kebijakan berupa Peraturan

Bupati No 27 Tahun 2020.

Kebijakan berupa Peraturan

Bupati No 27 Tahun 2020.

2. Bagaimana tahapan dalam

penyususnan kebijakan

tersebut

pertama kali kali membuat draf

peraturan bupati kemudian kami

usulkan ke bagian hukum pemda

setelah diperiksanya dikoreksinya

isinya sudah sesuai apa belum,

dikembalikan lagi ke dinkes untuk

diperbaiki kemudian dinaikan lagi

ke bagian hukum seterusnya bagian

Penyusunan Kebijakan

mengikuti prosedur yang

berlaku

Menyusun draf koreksi di

bagian hukum, baru

penandatangana bupati


hukum yang prosesnya, terus terang

drafnye kami adopsi dari Kabupaten

lain karena nak cepat.

3 Bagaimana kebijakan

tersebut diterapkan, dan

bagaimana sosialisasi dan

bimbingan teknis?

Setelah ada kebijakan tersebut, maka

dibentuknya tim stunting Kabupaten

Lahat. Dan diketuai oleh Bupati, Wk

Bupati, Pak Sekda dan OPD terkait,

setelah adanya kebijakan dan

terbentuknya tim teknis maka

dimulailah koordinasi dengan OPD

terkait dan sebagai

penanggungjawabnya adalah

Bappeda. Untuk sosialisasi awalnya

dilaksanakan saat rapat koordinasi

yang pertama di Bappeda dengan

dibagikan SK tim. Bimbingan

teknisnya pada saat pelaksanaan 8

aksi konvergensi.

Kebijakan telah dilakukan

yang diketuai oleh ketua tim

yaitu BAPEDA

Diterapkan setelah

dibentuknya tim koordinasi

stunting, disosialisasikan

ketika rapat koordinasi

pertama dengan penanggung

jawab Bappeda, bimbingan

teknisnya dilaksanakan pada

saat pelaksanaan 8 aksi

konvergensi.

4 Sejauh mana kebijakan

tersebut telah diterapkan?

Kebijakannya sudah baik dan sudah

diterapkan. tetapi masih banyak

hambatan didalm koordinasi lintas

OPD

Kebijakan Sudah diterapkan

tetapi masih banyak

hambatan

Sudah diterapkan

koordinasinya belum

maksimal.

5. Bagaimana informasi

kegiatan program gizi

disampaikan

Informasi disampaikan pada saat

rapat bulanan di Dinas Kesehatan,

sosialisasi dalam bentuk media

whatshapp dan email

Informasi telah disampaikan

dengan baik

Informasi disampaikan pada

saat rapat bulanan,

sosialisasi, whatshapp


6. Bagaimana kondisi SDM

yang dimiliki, adakah

petugas khusus yang di Surat

Keputusan untuk pengelola

kegiatan penanggulangan

stunting, sejauh mana

standar kompetesi yang

sudah dimiliki ?

Jika SDM nya di bidang kesehatan

yakni jajajaran Dinkes yakni Kepala

Dinas, Bidang Kesmas, Bidang

SDK, Bidang P2P dan Bidang

Yankes, untuk SDM khusunya

petugas gizi dengan latar belakang

gizi baru 14 Puskesmas dari 33

Puskesmas, selebihnya bidan dan

perawat.

Jumlah SDM belum

memenuhi kebutuhan yang

ada

SDM nya sesuai lampiran SK

Perbup yakni Kepala Dinas,

Bidang Kesmas, Bidang

SDK, Bidang P2P dan

Bidang Yankes, dan dari

Puskesmas yang berlatar

belakang gizi baru 14

Puskesmas.

7 Bagaimana sistem kerja tim

teknis, tim pengawas

kegiatan penanggulangan

stunting?

Untuk Kabupaten Lahat, koordinasi

sudah jalan tapi sepertinya masih

perlu ditingkatkan lagi, untuk tim

pengawasnya yakni secara

berjenjang, dan dilapangan adalah

koordinator TPG.

Koordinasi sudah berjalan

dengan baik tetapi masih

tetep harus ditingkatkan

Koordinasi dan pengawasan

sudah berjalan tetapi tetap

harus ditingkatkan.

8 Bagaimana tim dalam

pengelolaan kegiatan

penanggulangan stunting?

Masih tetap menjalankan tugas

sesuai dengan tupoksi masing-

masing tetapi masih menyesuaikan

kondisi pada saat pelaksanaan, dan

harus mengikuti protokol kesehatan.

Berjalan sesuai dengan uraian

tugas masing-masing

Menjalankan tugas sesuai

tupoksi dan menerapkan

protokol kesehatan.

9 Bagaimana proses

pengusulan dana dalam

penanggulangan stunting di

Kabupaten Lahat, jika ada

jenis kegiatan apa saja yang

didanai?

Pengusulan dana sendiri di Kab.

Lahat sudah dianggarkan tetapi

masih belum mencukupi, artinya

untuk kedepannya akan

dimaksimalkan lagi supaya

percepatan penurunan stunting.

Dananya masih terbatas dan belum

mencukupi untuk kegiatan-kegiatan

Sudah ada anggaran dalam

penanggulangan stunting

Dana sudah dianggarkan

tetapi belum mencukupi.


yang sudah direncanakan. Jenis

kegiatannya di Dinkes berpedoman

di Juknis.

10. Kegiatan apa saja, apakah

sudah dilaksanakan

Penyusunan regulasi, rembuk

stunting, pembinaan KPM, 1000

HPK, e-PPGBM (Elekronik

Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis

Masyarakat), kegiatan belom

digawikan karena masih refokusing

jadi baru kegiatan 1000 HPK, beli

pmt dan rembuk stunting yang

lainnyo belum dikerjakan

Sudah banyak kegiatan yang

telah dilakukan dalam


Beberapa kegiatan telah

dilaksanakan dan ada juga

yang belum

11. Bagaimana ketersediaan

sarana dan prasarana dalam

menunjang kegiatan

tersebut, jenis prasarana dan

sarana yang ada ?

Salah satu kendala yakni alat

antropometri, tetapi tahun ini kita

menganggarkan untuk membeli

antropometri tetapi masih terbatas,

belum seluruh Desa.

Alat atropometri sudah ada

tetapi belum mencukupi

Kendala di alat antropometri

tidak sesuai kebutuhan.

12. Bagaimana komitmen

Pemerintah Daerah dalam

penanggulangan stunting di

Kabupaten Lahat ?

Setelah kepala daerah mengetahui

Kab. Lahat menjadi lokus bahkan

Kab. Lahat memiliki presentasi

tertinggi. Bupati sangat

berkomitmen untuk penurunan

stuning. Ada komitmen yang

diresmikan di acara Rembuk

Stunting 2020 dan 2021.

Komitemen pemerintah

sudah cukup baik

Bupati sangat berkomitmen

untuk penurunan stuning.

Ada komitmen yang

diresmikan di acara Rembuk

Stunting 2020 dan 2021.

13. Bagaimana uraian tugas dan

wewenang masing-masing

tim?

Ada uraian tugas dan wewenang di

lampiran SK.

Ada surat keputusan tentang

uraian tugas

Ada uraian tugas dan

wewenang di lampiran SK.


14. Bagaimana informasi

program gizi di sampaikan

Informasi di sampaikan bisanya

berjenjang dari provinsi, Kabupaten,

Puskesmas

Informasi di sampaikan

berjenjang

Informasi disapaikan

berjenjang

15. Bagaimana cara

menyampaikan informasi

program gizi

Informasi disampaikan sering nian

lewat wa, email, telpon dan rapat di

dinas

Menggunakan media Interpertasi media yang

digunakan whatsaap, telepon

email dan rapat rutin

2. Wawancara mendalam KI.2

No Pertanyaan Informan (Ki1) Keseimpulan Interprestasi

1 Bagaimana pelaksaan

kegiatan dikomunikasikan?

Komunikasi degan petugas gizi

kami sampaikan pada saat

pertemuan, rapat-rapat, lewat wa

Komunikasi Dilakukan

dengan menggunakan media

Komunikasi kegiatan

disampaikan melalui tatap

muka atau media sosial

2. Bagaimana penetapan

perencanaan program,

sasaran, proses dan output?

Perencanaan di program gizi

berdasarkan analisis data yang

diperoleh dari laporan petugas gizi

Puskesmas yang dilaporkan setiap

bulannya dari data tersebutlah

sebagai dasar kesga dan gizi untuk

mengusulkan kegiatan di subbag

perencanaan dinkes lahat. Namun

pada masa pandemi ini memang

banyak sekali mengalami

perubahan, beberapa kali kegiatan di

recofusing, sehingga ada

pemangkasan kegiatan terutama di

program gizi. Sasarannya

Sudah ada penyusunan

perencanaan

perencanaan disususn

bertahap mulai dari analisis

data, disususn dan diusulkan

kebagian perencanaan Dinas

Kesehatan, saat pademi covid

beberapa kegiatan di

recofusing, sasaranya 1000

HPK, OUPUT baduta

stunting kurang 20%


difokuskan di 1000 HPK, apalagi

Kabupaten Lahat merupakan lokus

stunting. Prosesnya dengan aplikasi

SIPD. Outputnya balita stunting

harus kurang dari 20% baru

dikatakan berhasil . dan menjadi

hambatan masih kurangnya

anggaran, terkendala sinyal karena

semua laporan sekarang online.

3 Bagaimana pelaksanaan

kegiatan dalam bentuk apa,

apakah ada satndarnya, jenis

kegiatannya apa saja

Kalau pelaksanaan seperti biasa

kami lakukan di Dinas Kesehatan,

ada pertemuan, ada monev,

standarnya ada yaitu SOP, jenis

kegiatannya 1000 HPK, Surveilan e-

PPGBM (Elekronik Pencatatan

Pelaporan Gizi Berbasis

Masyarakat), KPM, Rembuk

stunting pembelian PMT tetapi

hanya sedikit, penangulangan

masalah gizi

Kegiatan program gizi seperti

pertemuan, monev sesuai

dengan pedoman yang

berlaku

Kegiatan program gizi

dilaksanakan sesuai dengan

standar operasional prosedur

(SOP) program gizi

4 Bagaimana cara penentuan

biaya pelaksanaan


apakah ada waktu

pelaksanaannya?

Biayanya sesuai dengan anggaran

yang telah diusulkan,

Sesuai dengan anggraan yang

diusulkan

Anggaran yang telah

diusulkan

5 Bagaimana pemantauan

progres kemajuan

Dilihat dalam bentuk menurunnya

angka stunting di Kabupaten Lahat

Pemantauan dilihat dari

laporan e-PPGBM (Elekronik

Menurunnya angka stunting

di Kabupaten Lahat dilihat



jika ada dapat dilihat dalam

bentuk apa,

yang dilihat di aplikasi e-PPGBM.

data tersebut telah dilakukan

evaluasi dan diberikan feedback ke

Puskesmas

Pencatatan Pelaporan Gizi

Berbasis Masyarakat)

dari e-PPGBM (Elekronik


Berbasis Masyarakat),

evaluasi dan feedback

6 Bagaimana pengawasan

untuk menjamin kelancaran

kegiatan, jika ada dalam

bentuk apa?

Terus dipantau setiap bulannya,

entri dari aplikasi e-PPGBM.

Di monitoring setipa bulan Dimonitoring di aplikasi e-

PPGBM

7 Bagaiamana cara

menyampaian informasi

tentang program gizi

Informasi kami sampaikan pada saat

pertemuan, pada rapat, lewat WA

Informasi digunakan

menggunakan media

informasinya disampaikan

3. Wawancara mendalam KI3 dan KI4

No Pertanyaan Key Informan

Kesimpulan Interprestasi Ki 3 Ki 4

1 Bagaimana

implementasi

pelakasanaan kegiatan

penanggulangan

Stunting lapangan?

Setelah kami mengetahui

Desa kami menjadi lokus

stunting, kami mengkroscek

data untuk memastikan data

apakah benar valid, dan

memang benar di tahun

2019 ada 18 anak yang

stunting, setelah itu kami

mengadakan rembuk

stunting Desa, untuk

menyampaikan data yang

sudah ada dan

Beberapa

pendampingan di

posyandu, konselor

terhadap ibu balita,

kemudian distribusikan

PMT dari dinas di

Desa lokus stunting

Kegiatan telah

dilaksanakan dalam

penanggulangan

stunting

Kegitan yang telah

dilakanakan pemberina

PMT, penyuluhan,

konselor, pelatihan-

pelatihan


merencanakan bagaimana

penurunan stunting di Desa

Makartitama dan kemarin

diambil kesimpulan

dibuatlah satu kelompok

rumah Desa sehat, ada

kader pembangunan

manusia, bidan Desa, dan

kader untuk mengadakan

kegiatan rutin yakni

seminggu sekali diberikan

edukasi dan penyuluhan gizi

dari balita, ada pemeriksaan

rutin, pemberian pmt,

dananya dari Desa berupa

susu, telur, roti jadi pmtnya

bervariasi, sehingga ditahun

2020 turun angka

stuntingnya, dan sekarang

2021 tinggal 6 balita

stunting sehingga

pertemuannya diadakan

sebulan sekali.

2. Bagaimana komitmen

lintas sentor

penanggulangan

Stunting?

Komitmennya kepala Desa

sangat mendukung sekali,

BKKBN juga mendukung

berupa penyuluhan, Babinsa

juga hadir memberikan

Belum terlalu

maksimal di lakukan,

klo dari kecamatan,

perangkat Desa

melakukan kegiatan di

Komintmen sudah ada

tetapi belum maksimal

Komitmen

mendukung, dalam

pelaksanaan penurunan

stunting


motivasi, ada Kepala

Puskes dan TPG nya juga,

PKK juga aktif dari

kecamatan dan pemerintah

Desa juga aktif.

posyandu melakukan

advokasi kader,

TPPKK Desa

3 Bagaimana kesediaan

sarana dan prasarana?

Untuk sarananya kita

meminjam dengan

Puskesmas, dari dana Desa

juga sudah diusulkan namun

pengadaannya belom

terealisasi, tapi untuk

transport kader sudah ada

realisasinya, untuk sarana

yang lain pernah kerjasama

dengan PANSIMAS

memberikan bantuan

jamban dikhususkan rumah

Ibu hamil dan rumah yang

ada balitanya. Untuk air

bersih ada sumur bor dari

PANSIMAS pengadaan

sudah mencukupi. SDM nya

untuk di Desa ada bidan

Desa dan kader, untuk di

Puskesmas belum ada ahli

gizi berlatar belakang

pendidikan gizi belum ada.

Sarana dan prasana

atropometri sudah

cukup

Sarana sudah ada Alat atropometri yang

digunakan dari

Puskesmas

4 Bagaimana sumber data Melalui hasil penimbangan Ketika melakukan Dari aplikasi e- Diperoleh dari


yang dapat dianalisis

dari kasus Stunting ?

posyandu, dientri di e-

PPGBM (Elekronik


Berbasis Masyarakat) ada

juga dimasukan ke form

penilaian gizi.

pengukuran validasi

stunting pengukuran

berat badan tinggi

badan, sumber data

validasi stunting 3

bulan sekali,

pengukuran TB, BB

pertriwulan disana

dilihat data-data anak

stunting

PPGBM (Elekronik

Pencatatan Pelaporan

Gizi Berbasis

Masyarakat)

pengukuran di

posyandu dientri

dalam e- PPGBM

(Elekronik Pencatatan

Pelaporan Gizi

Berbasis Masyarakat)

5 Bagaimana tindak lanjut

terhadap data yang

dianalisis?

Dikoreksi supaya bisa di

cek, disingkronkan dengan

data pengukuran di

lapangan.

Kita kelompokan

berapa jumlah anak

stunting, umur berapa

sajajika ditemuakan

anak stunting dibawah

2 tahun saya akan

koordinasikan dengan

pihak Desa agar tepat

pemberinan PMT jadi

1000 HPK tahun bisa

diperbaikai statu

gizinya menjaid status

gizi norman

Sudah ada tindak lanjut

data yang tersedia

Dikoresi hasil dengan

pengukuran

dilapangan.

6 Apakah ada hambatan

didalam penangulangan

Stunting di wilayah kerja

saudara, jika ada

hambatan apa saja,

Hambatannya untuk saat ini

enggak ada masalahnya.

Mekanismenya juga

menerapkan protokol

kesehatan. Mungkin SDM

Dari pihak Desa

biasanya menyediakan

PMT tidak maksimal

dibandingkan

kebutuhangizi anak

Ada hambatan dari

segi dana, sdm dan

pandemi covid 19

Masih terbatasnya

dana Desa dan

puskemas dalam

penaggulangan

stunting, kemapuan


bagaimana mengatasi

hambatan?

nya perlu ditingkatkan lagi

apalagi di Puskesmas tidak

ada ahli gizi.

stunting, jika saya

berbicara makanan apa

aja yang sebaiknya

diberikan pihak merka

menyampaikan tidak

ada anggaran khusus

tentang stunting tapi

saya pikir masalah

mereka, urusan rumah

tangga mereka saya

selalu berusaha bahwa

kebutuhan gizi anak

stunting sediakan,

tetapi kurang

maksimalnya saya

langsung memberikan

penyuluhan pada ibu

balita tentang makanan

apa saja sebainya

diberikan

SDm dan kondisi

pandemi covid 19

7 Menurut ibu faktor

pendukung didalam


diwilayah ibu, jika ada

faktor apa saja yang

menjadi pendorong

kegiatan tersebut?

Faktor dana, faktor sarana,

faktor keterampilan kader,

komitmen Desa. Sumber

dananya tidak menjadi

masalah.

Memberikan

Pengetahuan kepada

ibu dan pola asuh,

apalagi pemberian

makanan bergizi hanya

terkadang pola

pengasuhan ada anak

Faktor komiten

pemerintah setempat

Faktor dana, faktor

sarana, faktor

keterampilan kader,

komitmen Desa


stunting diasuh oleh

nenek, ditingalkan ke

kebun jadi apakah

anak tersebut sudah

makan atau tidak,

kemudian ada juga ibu

anak stunting karena

sibuk bermain hp ini

menurut keterangan

dari ibu kades bahwa

ibu-ibu muda ini harus

lebih telatan mengurus

anak, berangapan

bahwa makan jajanana

bahwa anak mereka

sudah makan, klo saya

selalu memberikan

penyuluhan bahwa

makanan itu tidak

sehat

8 Bagaimana kesediaan

sumber dana


di Puskesmas, jika ada

jenis kegiatan apa saja

yang telah dilakukan?

Dananya dari dana Desa,

dari Dinas Kesehatan

berupa susu nutricia,

dampaknya bagus ada yang

naiknya sampai 3cm, ada

juga gamau konsumsi susu.

Kegiatan-kegiatan dari

posyandu biasnya

dapat trasport dari

situlah

Dana bersumber dari

Puskesmas dan Desa

Dananya dari dana

Desa dan Dinas

Kesehatan

9 Bagaimana komunikasi Komunikasi lewat wa, Kami komunikasi Komunikasi dilakukan Komunikasi


yang dilakukan ke Desa mimilokarya bulanan, tiga

bulan

dengan kader dengan

surat, telp, wa

dua arah dilaksanakan pada saat

rapat minilokarya,

menggunakan media

seperti, wa, surat dan

telphone

10 Bagaimana

menyampaikan

informasi kegiatan gizi

ke masyarakat,

bagaimana kegiatan

posyandu

Kalo kegiatan kami

disampaikan melalui

minlok, pada saaat

penyuluhan, kami telpon

kadernyo, posyandu sudah

rutin masyarakt sudah tau

Melalui surat wa,

minlok lintas sektor

penyuluhan

Informasi dilakukan

satu arah

Informasi disampaikan

pada saat minlok,

penyuluhan, surat wa,

dan telephone

11 Bagaimana standar

pelayanaannya, pada

saat pandemi

Kami ada sop program gizi,

pada saat pademi covid

belum kami buat, rencana

akan dibuat

Standar pelayanan

yang diberikan sesuai

informasi dari Dinas

Kesehatan, klo dalm

bentuk SOP belum ada

Belum ada SOP saat

pandemi covid belum

ada untuk program gizi

sudah ada

SOP progrma sudah

ada, saat pandemi

beluma ada

12 Bagaimana mekanisme

perencanaan anggaran di

Puskesmas ibu khusunya

prograrma gizi

Mengusulkan ke bendahara

BOK

Program gizi membuat

RUK disulkan ke

bendahara BOK

Sudah ada rencana

usulan kegiatan

petugas gizi

mengusulkan ke

bendahara BOK

13 Bagaimana mekanisme

pelaksanaaan

RPK dari bendahara BOK

setelah itu kami baru

melaksanakan kegiatan gizi

sesuai petunjuk kapus

Pelaksanaan

menunggu petunjuk

kapus dan bendahara

BOK

Sudah ada RPK Kegiatan pelaksanaan

berdasarkan RPK


4. Wawancara mendalam I.1 dan I.2

No Pertanyaan Informan

Kesimpulan Interprestasi 1.3 I.2

1 Bagaimana kendala

selama melaksanakan

Posyandu ?

Ada kendala Kadang lancar kadang

dide lancar kalo misalnye

dana Desa belum cair

kami belum dapat

makanan tambahan, dide

jalankan lime meja,

kadang makanan lak

dibelikan gale oleh bu

kades, dide jalankan 5

meja penting didaftar,

ditimbang, ngsisi kms

kadang bulan depan, klo

dari Puskesmas dukung

tiap bulan datang nek

nyuntik merekse ibu

hamil, ngasih penyuluhan

, pengarahan saat

refresing kader setaun

sekali ade petugas

puskesmas klo ngisi

Ada kendala pemberian

PMT

Intrepetasi : Ada

2 Jika Ada, Jelaskan

kendala yang ada selama

melaksanakan posyandu !

Berkunjungnya tidak bisa

berbarengan, kehadirannya

juga baru 70%-80%

dikarenakan jarak, karena di

Dide pule hambatan, ibu

datang banyak juga ke

poyandu, masa covid

masih banyak juge yang

Masyarakat masih

cukup antusias datang

ke posyandu

Berkunjungnya tidak

bisa berbarengan,

kehadirannya juga baru

70%-80% dikarenakan


Desa ini posyandu stunting

Cuma 1 tempat, jadi ibu-ibu

males, dan kadang karena

waktnya siang jadi anak-

anak banyak yang

menangis, kondisi

bangunannya masih

numpang, penjadwalannya

juga dibagi waktu, untuk

jam 9-9.30 sekitar 10 sudah

bergantian, itu yang sering

terkendala masalah waktu,

sehingga persiapannya agak

terlambat.

datang jarak.

3 Bagaimana dukungan

dari pihak Puskesmas

terhadap kinerja kader

dalam melaksanakan

Posyandu ?

Sangat mendukung. Puskesmas ngasi

imunisasi anak, merikese

ibu hamil, kadang-

kadang ngasih

penyuluhan

Puskesmas dukung nian

de gawian posyandu

datang saje

Sangat mendukung

4 Jika Ada, Jelaskan

dukungan yang dilakukan

pihak Puskesmas selama

kegiatan posyandu !

Melayani segala sesuatu

yang dibutuhkan untuk

perkembangan balita

stunting.

Cara ngukur, timbang

yang benar

Diajarinye gale gawian

posyandu

Melayani segala sesuatu

yang dibutuhkan untuk

perkembangan balita

stunting.

5 Bagaimana dukungan

dari pejabat daerah

setempat terhadap

kegiatan Posyandu ?

Dukungannya baik, beliau

memberikan anggaran untuk

pmt, untuk kadernya

diberikan transposrt.

Dari PKK siapkan bubur

kami dede keruan, klo

rapat2 jarang-jarang

Dukung pak kades,

ibunye ikut pule

posyandu

Dukungan baik dan

membantu memberi

anggaran.

6 Jika Ada, Jelaskan Dukungannya ada Mengalakkan Nyediakah PMT yakni Jumantik, dana


dukungan dari pejabat

setempat terhadap

kegiatan posyandu !

diposyandu, saya selaku

ketua merasa terbantu,

kegiatannya memberitahu

sebelum kegiatan,

pelaksanaan, kunjungan

rumah. Kegiatan ketika

pelaksanaan yakni

pendaftaran, penimbangan,

penyuluhan, ada juga dana

sehat, jumantik, dan tabulin.

Dana sehat dikumpulkan

dari masyarakat dan

dikeluarkan ketika sakit.

Dari PKK dan Desa juga

datang ketika posyandu.

pengentasan stunting

berupa susu sekotak,

telur sekarpet, kadang

dienjuk buah

sehat dan tabulin.

7 Menurut Ibu apa manfaat

program penangulangan

Stunting diDesa saudara,

jika ada apa yang

dirasakan dengan

program tersebut ?

Manfaatnya adalah

masyarakat yang kurang

mampu bisa terbantu,

semenjak ada penanganan

kami terbantu sekali apalagi

untuk yang memiliki balita

stunting. Sarana yang ada di

posyandu meja cukup,

timbangannya disiapkan

dari Puskesmas dan

didampingi yakni digital.

Manfaat diberikan oleh

kades di berikan susu,

telur

Anak stunting keruan

gale jadi ame ade

penyuluhan bisa

diundang, dikasih PMT

Intrepetasi : Manfaatnya

adalah masyarakat yang

kurang mampu bisa

terbantu terutama yang

stunting akibat

kekurangan asupan

makanan bergizi dan

vitamin.

8 Bagaimana harapan

saudara dengan kegiatan

Semoga stunting di

Makartima yang saat ini

Semoga stunting di


Semoga dide bedie lagi

kasus stunting di dusun

Semoga stunting di



penanggulangan Stunting

sebutkan !

berjumah 6 orang bisa

benar-benar habis.

berjumah 6 orang bisa

benar-benar habis.

kami berjumah 6 orang bisa

benar-benar habis.

9 Bagaimana peran pihak

swasta dalam kegiatan

penanggulangan Stunting,

jika ada dalam bentuk

kegiatan apa ?

Belum ada. Belum ada. Belum ade Belum ada.

10 Bagaimana komitmen

pemerintah Desa dalam

pengentasan kasus

Stunting di Desa, apa

komitemen Desa dalam

penggulangan Stunting ?

Komitmennya ada,

dukungannya baik untuk

penurunan stunting disini.

Komitmennya ada,

dukungannya baik untuk

penurunan stunting

disini.

Dukungan kades ade Komitmennya ada,

dukungannya baik

untuk penurunan

stunting disini.

5. Wawancara mendalam I.3 dan I.4

No Pertanyaan Infotman Kesimpulan interprestasi

I3 I.4

1 Bagaimana tanggapan Ibu

terkait adanya posyandu di

daerah ibu ?

Bagi saya sangat

membantu untuk melihat

perkembangan anak balita,

tinggi badan, berat badan

anak kita. Saya mengetahui

anak saya stunting dari

petugas Puskesmas.

Aku Ribang Aku

Senang Anak Aku

Pacak diimunisasi,

ditimbang, pacak

dikinai di KMS, ape

anak sehat

Anak balita dipantau

kesehatannya

Sangat membantu

untuk melihat

perkembangan anak.

2 Apakah Ibu selalu datang

setiap ada kegiatan

posyandu di daerah ibu ?

Saya datang terus ke

posyandu setiap bulannya,

bahkan sekarang ada

Aku datang terus

setiap bulan ke

posyandu, kalo

Ibu balita aktif datang

ke posyandu

Selalu datang setiap

bulannya.


tambahan posyandu

stunting jadi sebulan dua

kali saya mengikuti

posyandu, kegiatan

posyandu stunting juga

sama tinggi badan dan

berat badan tetapi bedanya

dikasih gizi tambahan

berupa makanan langsung

jadi (dimasak oleh kader),

ada juga susu.

sekali-kali dide

datang ame ade

udangan, anye aq

rutin

3 Jika tidak, jelaskan alasan

Ibu kenapa tidak hadir

rutin !

Saya datang terus ke

posyandu setiap bulannya,

bahkan sekarang ada

tambahan posyandu

stunting jadi sebulan dua

kali saya mengikuti

posyandu, kegiatan

posyandu stunting juga

sama tinggi badan dan

berat badan tetapi bedanya

dikasih gizi tambahan

berupa makanan langsung

jadi (dimasak oleh kader),

ada juga susu.

Alasan aku ke

posyandu aku nak tau

perkembangan anak

aq timbangan mak

mane, biase dinjuk

tau anak sehat ape

dide sekali ade

peyuluhan

Ibu balita ingin

mengetahui

pertumbuhan anaknya

Ibu balita datang ke

posyandu untuk

mengetahui tumbuh

kembang anaknya

4 Jika iya, jelaskan motivasi

ibu untuk selalu hadir rutin

!

Saya selalu datang dan

juga menerapkan prokes,

dan tidak antri juga selama

Nak ngetahui anak aq

sehat ape dide

Mengetahui tumbuh

kembang anak

perkembangan BB dan

TB anak saya serta

mendapatkan vitamin


posyandu. Motivasi saya

ingin melihat

perkembangan anak saya,

iya dijelaskan naik

turunnya perkembangan

anak saya, pada saat anak

saya ketahuan stunting

dianjurkan susu tinggi

kalsium. Saya

menggunakan air sumur

bor, saya memiliki jamban.

dan PMT.

5 Jelaskan manfaat yang Ibu

peroleh selama kegiatan

posyandu untuk balita ibu !

Anak saya

perkembangannya lebih

baik, terpantau terus

keadaan anak saya, anak

saya dapat vitamin, susu,

roti dll. Saya juga menjadi

tau penyebab anak saya

stunting karena waktu

hamil saya tidak suka

minum susu, ttd juga tidak

mau minum, saya juga

KEK, kurang mau makan,

anak saya juga lahir

BBLR.

Anak sehat ape dide,

dapat PMT

Ibu menjadi tau

penyebab anak stunting

Perkembangan anak

lebih baik dan

terpantau.

6 Menurut Ibu Apa manfaat

yang dirasakan Ibu dengan

kebijakan penanggulangan

Manfaat yang saya dapat

banyak sekali, seperti yang

saya jelaskan. Tetapi saya

Mak itulah apae anak

aq sehat ape dide

Ada manfaatnya

kegiatan di posyandu

meningkat

Manfaat kegiatan

posyandu meningkat


Stunting ? juga memiliki saran yakni,

datangnya lebih awal,

pemberian makanan

tambahan diganti-ganti

menunya supaya

bervariasi, sarana

prasarananya supaya bisa

direnovasi, untuk

kesediaan alat bermain ada

meski sederhana.

7 Bagaimana harapannya

kedepan dalam

mempersiapkan generasi

penerus kita, sebutkan

harapanya ?

Harapan saya kedepannya,

saya bisa nambahi berat

badan anak saya, menjaga

kesehatan saya dulu, tidak

lupa minum pil tambah

darah, menjaga kesehatan

dan juga lingkungan.

Ditingkatkah lagi

jagan nimbang saje

ape ade kegiatan lain

Pelayanan posyandu

dapat ditingkatkan lagu

Harapannya supaya

Ibunya sehat terlebih

dahulu, supaya

anaknya lahir juga

sehat.

IMPLEMENTASI PROGRAM GIZI TERHADAP ANGKA ...

Documents